PERAN PERS DALAM ERA PEMBANGUNAN∗ Oleh Ashadi Siregar (1) Membicarakan peran pers dalam era pembangunan dapat dilakukan secara bertimbal-balik. Pertama, apa yang dapat diperankan oleh pers dalam era pembangunan sekarang; dan kedua, bagaimana pembangunan pers nasional selama ini. Dalam GBHN 1988, dalam bagian "Politik, Aparatur Pemerintah, Hukum, Penerangan dan Media Massa, Hubungan Luar Negeri", disebutkan: Dalam rangka meningkatkan peranan pers dalam pembangunan perlu ditingkatkan usaha pengembangan pers yang berdasarkan Pancasila, pers yang sehat, pers yang bebas dan bertanggungjawab, yaitu pers yang dapat menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi yang obyektif dan edukatif, melakukan kontrol sosial yang konstruktif, menyalurkan aspirasi rakyat dan memperluas komunikasi dan partisipasi masyarakat. Dalam hal ini perlu dikembangkan interaksi positif antara pers, pemerintah dan masyarakat. Dari kutipan di atas dapat dilihat bahwa peranan pers merupakan satu sisi mata koin dengan sisi lainnya berupa pembangunan pers berdasarkan Pancasila. Adapun pers berdasarkan Pancasila itu disebutkan pers yang sehat, bebas dan bertanggungjawab. Dengan dasar keberadaan semacam itu, pers dapat menjalankan peranannya dalam pembangunan. Peranan pers dapat dipahami melalui fungsinya yaitu: 1. Penyebar informasi yang obyektif dan edukatif 2. Melakukan kontrol sosial yang konstruktif 3. Menyalurkan aspirasi rakyat dan memperluas komunikasi dan partisipasi masyarakat. Ketiga macam fungsi pers menurut versi GBHN ini pada dasarnya berlangsung melalui isi pers. Dari kerangka berpikir ini agaknya dapat dipahami titik tolak dalam melihat kemajuan pers adalah dari kapasitas personelnya. Disebutkan dalam GBHN 1988: Agar kegiatan komunikasi sosial dan peranan media massa dapat makin efektif, perlu ditingkatkan jumlah dan mutu tenaga terdidik sesuai dengan tuntutan kemajuan teknologi komunikasi. Jika titik-berat perhatian dalam memandang peranan pers adalah pada isinya, sudah barang tentu faktor sumberdaya manusia pengelola media pers menjadi faktor penting. Ini ditempuh dengan meningkatkan kapasitas personel media pers agar sesuai dengan jalannya pembangunan. Kapasitas yang harus dipunyai oleh personel pers jika dikaitkan dengan fungsi medianya adalah dapat memilih informasi yang obyektif dan edukatif. Dua istilah ini kedengarannya sederhana, namun praktisi pers dapat berbicara banyak betapa rumit dan riskan kriterianya. Begitu pula dalam menjalankan kontrol sosial, personel pers harus pandai-pandai memilih obyek yang dapat dijadikan informasi yang bersifat kontrol sosial. Sedang dalam menyalurkan aspirasi rakyat, agaknya personel pers harus dapat memilih aspirasi macam apa dan rakyat mana yang dapat disalurkan aspirasinya. Terlepas dari kesulitan untuk mengoperasionalisasikan sejumlah fungsi tadi, dapat ditangkap bahwa titik berat perhatian terhadap pers pada dasarnya bersifat mikro. Penilaian ∗
Disampaikan pada Seminar Upaya Untuk Mencapai Rasio UNESCO, Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) Cabang Jawa Timur, Surabaya 10 Januari 1990
dilakukan terhadap isi media pers. Pandangan semacam ini merupakan salah satu cara dalam menilai media pers. Cara yang lain dapat dilakukan dengan melihat secara makro, yaitu terhadap media pers dalam struktur komunikasi sebagai sebagai bagian struktur sosial. Cara pertama, dengan pendekatan mikro menempatkan media pers sebagai institusi yang menjalankan fungsi sosialnya melalui isi jurnalistiknya. Sedang cara kedua tidak hanya melihat dari isi satu persatu media pers, tetapi dari interaksi media pers dalam struktur sosial. Dengan melihat keberadaannya dalam struktur sosial, dapat dijawab apakah media pers berada dalam struktur komunikasi yang tidak seimbang, dan lebih jauh dapat dilihat sebagai indikator bagi struktur sosial. Dengan kata lain, dengan menjadikan struktur komunikasi sebagai indikator, dapat dijawab apakah struktur sosial bersifat tidak seimbang pula. Upaya melihat keseimbangan atau ketidakseimbangan struktur sosial ini kiranya akan bermanfaat dalam menjawab tantangan pembangunan. Jika pembangunan dapat juga dipandang sebagai upaya untuk mengurangi secara bersengaja ketidakseimbangan dalam struktur sosial, maka kajian yang bersifat makro ini perlu pula dilakukan. (2) Sampai sekitar tahun 70-an, paradigma yang digunakan dalam melihat keberadaan media pers adalah kepercayaan bahwa isinya dapat mempengaruhi sasaran sehingga terjadi perubahan psikologis ke arah nilai-nilai yang relevan dalam pembangunan. Permasalahan dianggap dapat dipecahkan dengan tersedianya informasi dan pengetahuan sebanyakbanyaknya. Paradigma ini memandang bahwa informasi yang berasal dan bersifat baku dari pusat atau atas disampaikan secara vertikal ("top-down"). Komunikasi bertujuan untuk mengubah perilaku agar sesuai dengan nilai-nilai yang berasal dari atas tersebut. Paradigma komunikasi yang bersifat linier ini berjalan seiring atau bisa dikatakan mendukung paradigma pembangunan yang bersifat "top-down". Paradigma pembangunan dengan pendekatan pertumbuhan ekonomi, dengan indikator income per capita dari GNP; didampingi oleh paradigma komunikasi dengan pendekatan modernisasi, dengan indikator media per capita. Dasar pemikiran bahwa tujuan sosial dicapai dengan pertumbuhan ekonomi, karenanya yang diperlukan adalah sumberdaya manusia yang memiliki sikap dan perilaku yang berorientasi kepada nilai modern, dan ini dianggap sesuai dengan tujuan tersebut. Modernisasi, berupa perubahan nilai-nilai masyarakat ke arah yang sesuai dengan nilai yang datang dari pusat atau atas. Kesesuaian ini dipandang dapat mempercepat pencapaian pertumbuhan ekonomi. Pada pihak lain, perubahan yang dilakukan melalui langkah-langkah pembangunan, juga ditujukan terhadap masyarakat tradisional dengan budaya lisan, untuk menjadi masyarakat modern dengan budaya media massa (Lerner, 1958). Sehingga penggunaan media massa sekaligus dapat pula dijadikan indikator atas modernitas suatu masyarakat. Perdebatan tahun 70-an menyinggung soal keabsahan nilai-nilai yang disebut modern itu untuk dijadikan nilai masyarakat membangun. Nilai yang berasal dari "negara pusat", yaitu negara yang menjadi penopang dana dan teknologi bagi negara sedang berkembang, dicurigai oleh sementara ahli ilmu sosial hanya mendiktekan nilai dan cara hidup modern versi "negara pusat" (Freire, 1971). Akan tetapi diketahui pula bahwa media massa memiliki keterbatasan dalam mengubah psikologis sasaran. Media massa hanya memnyentuh aspek kognitif, sehingga informasi dan pengetahuan yang dimiliki tidak sampai mengubah sikap dan perilaku (Rogers 1976). Bahkan dari sejumlah media massa, informasi yang disampaikannya hanya berfungsi hiburan bagi konsumennya. Ini dari segi isi. Dari segi eksposur media massa juga timbul masalah, sebab hanya minoritas masyarakat yang memiliki dan menggunakan
media massa. Ada media massa yang secara relatif digunakan oleh masyarakat luas, tetapi fungsinya lebih sebagai sumber hiburan. Jika isinya secara kualitatif hanya berdampak kognitif dan hiburan, sementara secara kuantitatif pemilikan dan penggunaan media juga terbatas, maka terlalu mengandalkan media massa dalam pembangunan sungguh berlebihan. Karenanya perhatian juga ditujukan kepada media sosial. Media sosial sudah menunjukkan perannya untuk mengagregasikan informasi dan nilai-nilai yang datang dari atas. Melalui media sosial, perilaku dapat diubah agar sesuai dengan pembangunan. Akan tetapi masalah mendasar yang perlu dipikirkan adalah sifat informasi yang disampaikan, baik melalui media massa maupun media sosial. Pengalaman menunjukkan bahwa derasnya informasi dari media massa, untuk kemudian diagregatkan oleh media sosial, telah melenyapkan kearifan indigenus komunitas-komunitas lokal. Ambillah contoh dalam penggunaan teknologi pertanian. Homogenisasi benih melenyapkan benih asli yang selama ini tahan hama. Begitu pula penggunaan insektisida yang menjadi bagian inheren dari benih homogen, melenyapkan kearifan asli yang dipunyai petani dalam menghadapi hama. Homogenisasi benih dan teknologi pertanian lainnya merupakan bagian kebijakan dalam memenuhi swasembada yang bersifat makro. Tetapi makna swasembada itu tidak ada secara mikro bagi petani. Penghasilan petani tidak ditentukan oleh keswasembadaan itu. Media massa dan media sosial yang digunakan dalam penyebaran informasi pembangunan seolah tidak ikut bertanggungjawab jika informasi yang disampaikannya ternyata menyebabkan kegagalan dalam kehidupan konsumennya. Penggunaan insektisida misalnya, akhirnya menjadi bagian kehidupan petani. Tetapi setelah muncul hama yang resisten, dengan gampang masyarakat direkayasa untuk bersikap baru terhadap insektisida. Dari sini bisa dilihat bagaimana masyarakat itu dijadikan sasaran yang pasif, hanya menerima informasi yang datang dari atas. Tidak ada upaya untuk mengkonservasi dan menampilkan kembali kearifan indigenus, sebab yang dianggap benar hanyalah yang datang dari pusat. Baik "negara pusat" yang kepadanya negara-negara berkembang tergantung dalam hal dana dan teknologi, maupun "pusat negara" yang menjadi jantung dan penentu seluruh jaringan birokrasi pembangunan. (3) Paradigma pembangunan dengan pendekatan pertumbuhan ekonomi meskipun tidak disebut gagal, setidaknya diakui dampak negatifnya yang mengakibatkan terjadinya berbagai ketidak-seimbangan. Di antaranya ketidak-seimbangan antar sektor ekonomi, ketidak-seimbangan di dalam sektor, ketidak-seimbangan antara pusat (ekonomi) dengan pinggiran dan ketergantungan "negara pinggiran kepada "negara pusat" (Sumodiningrat, 1989; Sasono, 1988). Untuk mengatasi ketidak-seimbangan ini diperkenalkan kebijakan pemerataan, yaitu upaya bersengaja untuk menopang sektor maupun sub-sektor yang lebih lemah agar tidak bertambah tertinggal dalam laju pertumbuhan. Makalah ini tidak bermaksud melihat sejauh mana kesenjangan dalam struktur ekonomi sudah ditanggulangi. Anggap saja bahwa upaya untuk menyeimbangkan antar dan intra sektor ekonomi masih berlangsung terus. Tetapi, dengan meminjam kerangka pemikiran Weber, upaya pemerataan dalam struktur ekonomi ini baru menyentuh salah satu dari tiga aspek struktur sosial, yaitu economic order. Dua lainnya lainnya yaitu social order dan political order masih tertinggal dalam upaya penyeimbangannya. Berbagai institusi sosial dan institusi politik masih mengalami kesenjangan dalam struktur sosial. Media massa merupakan institusi yang memiliki 3 wajah sekaligus. Ia merupakan institusi ekonomi, sebab keberadaannya bertolak dari kekuatan permodalan dan berorientasi profit. Pada pihak lain ia juga merupakan institusi sosial, dengan
keberadaannya yang menyentuh alam pikiran dan memelihara nilai-nilai sosial. Selain itu ia juga merupakan institusi politik jika dianggap memiliki power dalam interaksi politik. Dengan begitu keberadaan institusi media massa dapat dilihat dari posisinya dalam orde sosial, apakah ia menjadi faktor yang memiliki posisi yang seimbang dalam interaksi dengan institusi lain yang berada dalam struktur ekonomi, sosial dan politik. Keberadaan suatu institusi dalam struktur sosial akan ditentukan oleh regulasi yang berlangsung dalam interaksi antar institusi dalam struktur sosial tersebut. Regulasi ini dapat formal maupun informal. Regulasi formal yang berkaitan langsung dengan keberadaan institusi pers adalah Undang-Undang No. 11 tahun 1966 tentang KetentuanKetentuan Pokok Pers, kemudian diubah dengan Undang-Undang no. 4 tahun 1967, seterusnya diubah lagi dengan Undang-Undang no. 21 tahun 1982. Undang-undang terakhir ini dijabarkan operasionalisasinya dengan Peraturan Menteri Penerangan RI no. 01/Per/Menpen/1984 tentang Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), dan Surat Keputusan Menteri Penerangan RI No. 214/Kep/Menpen/1984 tentang Prosedur dan Persyaratan Untuk Mendapatkan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers. Dengan demikian dapat disebutkan bahwa ketentuan mengenai SIUPP merupakan regulasi yang penting dalam mengatur keberadaan pers. Simorangkir memberikan catatan mengenai regulasi pers ini: Kecuali ketentuan-ketentuan mengenai SIUPP, ternyata dalam KepMenpen no. 1/1984 tentang SIUPP disinggung pula beberapa materi yang berada di luar SIUPP, namun yang secara langsung atau tidak langsung memang diakui ada kaitannya. Yang dimaksud antara lain ialah yang tertuang dalam pasal 26. Dikatakan dalam pasal 26, bahwa pengasuh penerbitan pers (yaitu pimpinan suatu penerbitan pers yang terdiri dari Pemimpin Umum, Pemimpin Redaksi dan Pemimpin Perusahaan) harus menaati kode Etik Jurnalistik, Kode Etik Grafika Pers, Kode Etik Periklanan serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku bagi kehidupan Pers Nasional yang sehat, pers yang bertanggungjawab. Sedang dalam pasal 23 ayat (5) disinggung pula perihal Hak Tolak Wartawan dengan menetapkan, bahwa Pemimpin Umum, Pemimpin Redaksi, Anggota Redaksi serta penulis, sepanjang mereka berstatus sebagai wartawan dalam mempertanggungjawabkan sesuatu tulisan terhadap hukum, mempunyai hak tolak. Mengenai materi non-SIUPP semacam itu sudah ada ketentuan pengaturannya di tempatnya masing-masing (Simorangkir, 1986). Terlepas dari bercampurnya masalah izin usaha dengan keredaksian dalam regulasi yang sama, gejala yang juga bisa dilihat adalah semakin dikondisikannya perusahaan media pers menjadi perusahaan bermodal besar. Di dalam Peraturan Menteri No. 01 tahun 1984 pasal 10 ayat (2) disebutkan bahwa "Bentuk badan hukum perusahaan/penerbit pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan, atau Badan Usaha Milik Negara". Sedang Pasal 19 ayat (1) dan (2) mengatur syarat minimal permodalan. Lebih jauh, SK Menpen no. 214A/Kep/Menpen/1984 yang mengatur prosedur dan persyaratan untuk mendapatkan SIUPP, mempertegas permodalan sebagai salah satu dasar SIUPP. Pasal 2 ayat (1) SK ini menyebutksan bahwa setiap pemohon SIUPP harus melampirkan "Surat pernyataan tentang modal kerja sekurangkurangnya untuk pembiayaan penerbitan pers secara teratur selama satu tahun yang dibuktikan dengan jaminan bank". Ada hal yang menarik dari regulasi-regulasi ini, yakni yang berkaitan dengan permodalan dan saham karyawan. Penyebutan saham dengan sendirinya mengasosiasikan perusahaan berorientasi profit. Ketentuan yang menyebutkan bentuk badan hukum penerbitan pers berupa Koperasi, Yayasan dan Badan Usaha Milik Negara, menjadi janggal jika ada saham karyawan yang dimiliki pribadi.
Selain itu ekspansi perusahaan media pers berinvestasi ke bidang-bidang non-pers, atau sebaliknya investasi dari korporasi besar ke perusahaan media pers sebagai bagian ekspansi konglomerasinya, juga merupakan fenomena yang perlu diperhatikan. Hubunganhubungan permodalan ini masih menjadi tanda tanya apakah akan mempengaruhi corak keberadaan institusi pers. Tradisi profesionalisme jurnalisme yang belum mapan dapat menyebabkan personel media pers kehilangan harkatnya yang bebas dan bertanggungjawab. Hakekat bebas dan bertanggungjawab ini bukan hanya dalam kaitan dengan struktur politik, tetapi juga dalam keberadaan sebagai institusi ekonomi. Masalah ini terasa menjadi lebih riskan mengingat bahwa pengembangan profesionalisme jurnalisme umumnya dilakukan oleh media pers, bukan oleh intitusi pendidikan jurnalisme yang netral. Mengingat penyiapan tenaga profesional jurnalistik dilakukan oleh masing-masing penerbitan pers dengan rekrutmen tenaga terdidik dengan latar belakang bermacam-macam, umumnya tidak ada kaitannya dengan jurnalisme. Jika di media bersangkutan dianggap normal untuk menjadikan institusinya sebagai bagian konglomerasi, maka profesionalisme jurnalisme yang dianut bisa saja disub-ordinasikan kepada tujuan bisnis konglomeratnya. Kemudian dengan adanya pembatasan SIUPP baru, ekspansi modal media pers dilakukan terhadap media pers yang lemah modal dan manajemen. Dengan sebutan bantuan manajemen, penerbitan media pers yang besar mengelola media pers kecil. Meskipun tidak disebut sebagai rantai pers (press chain), dalam prakteknya kebijaksanaan redaksional media yang dibantu pada dasarnya ditentukan oleh media induk. Upaya untuk menghidupkan kebijaksanaan redaksional yang "indigenus" kelihatannya tidak dilakukan. Biasanya cukup dengan mengirim personel senior dari media induk, untuk kemudian mengatur seluruh langkah redaksional, sementara personel ini membawa konsep yang sudah terbakukan dalam dirinya. Kalau disederhanakan, peta permasalahan itu dapat dijabarkan begini. Media pers bertalian erat dalam hal permodalan dengan salah satu konglomerat, media tadi menanamkan sendiri nilai-nilai profesionalisme jurnalisme versi institusi media bersangkutan terhadap personelnya, menjadi media induk bagi media yang lebih kecil, menempatkan personel senior untuk mengelola media satelit. Dengan gejala ini bukan mustahil media massa sebagai institusi ekonomi secara struktural hanya menjadi perpanjangan (extended)dari konglomerasi yang ada. Akibat berantainya adalah, struktur media massa menjadi bersifat monolitik. Meskipun banyak media, tetapi sebenarnya hanya ada beberapa institusi media massa, sebab sejumlah kecil media yang menjadi induk, sementara yang banyak lainnya hanya sebagai satelit. Sinyalemen ini syah saja, sebagaimana adanya kerisauan dengan sifat monolitik dunia ekonomi karena hanya diisi sejumlah kecil konglomerat. Regulasi yang bersifat operasional, sudah membawa institusi pers sebagai institusi ekonomi. Tetapi regulasi ini tidak menyentuh ekspansi permodalan dari dan ke perusahaan media. Sebagaimana juga belum adanya regulasi atas kekuasaan rantai-rantai usaha dalam masyarakat ekonomi. Investasi dari dan ke perusahaan media merupakan hal yang wajar. Dinamika permodalan tentulah tidak boleh dihalangi. Hanya saja regulasi yang menjaga kebijaksanaan redaksional yang dicerminkan dari isinya, agar media tidak menjadi sekadar perpanjangan dari konglomerasinya, dan media lebih kecil tidak menjadi satelit dari media lebih besar, memang perkara sulit. Selama ini pengaturan isi media pada dasarnya bersifat abstrak, di antaranya dalam hal ketaatan terhadap ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kehidupan pers nasional yang sehat, bebas dan bertanggungjawab. Bagaimana pengwujudan istilah-istilah ini ke dalam isi media tidak dijabarkan secara operasional. Maknanya mungkin dianggap dapat dirasakan oleh pengelola media pers dengan budaya tepi seliro. Tetapi yang lebih sering
biasanya kriterianya tergantung dari penilaian pejabat pemerintah. Isi redaksional biasanya dinilai secara lebih ketat manakala keberadaan institusi pers dikaitkan dengan struktur politik. Penilaian terhadap isi yang merefleksikan struktur media massa yang bersifat monolitik, agaknya mustahil untuk dilakukan oleh pihak-pihak yang berkewenangan menilai pers (pemerintah dan organisasi profesi jurnalistik) (4) Jika struktur media massa dikaitkan dengan struktur ekonomi, agaknya tercermin gejala ke arah monolitik. Namun jika dilihat secara intrinsik struktur media massa, kelihatan pula ketidak-seimbangannya. Data formal yang dikeluarkan Departemen Penerangan RI berkaitan dengan oplah 260 penerbitan media cetak (print media) adalah sebagai berikut: Oplah Media Cetak Indonesia --------------------------------Suratkabar Harian 3.337.301 Suratkabar Mingguan 3.355.049 Majalah Mingguan 1.340.906 Majalah Tengah Bulanan 1.034.824 Majalah Bulanan 671.297 Majalah Tiga Bulanan 5.000 Buletin 21.440 Jumlah 9.765.817 ---------------------------------Sumber: Ikhtisar Hasil Inventarisasi Pertumbuhan dan Perkembangan Pers Nasional tahun 1987/1988, Departemen Penerangan RI, 1989 Data di atas disebut formal, sebab berasal dari laporan resmi yang diberikan oleh masing-masing media kepada pemerintah, belum tentu mencerminkan angka faktual oplah media cetak di Indonesia. Terlepas dari validitas angka di atas, masih bisa dipersoalkan karakteristik berbagai media tersebut. Komposisi media cetak dengan orientasi fungsi informasional dibanding dengan media berorintasi hiburan, tidak tercermin dalam data di atas. Makanya dalam melihat indikator media cetak, lazimnya digunakan hanya suratkabar harian (daily newspaper). Dengan angka dari pemerintah tidak sampai 3 setengah juta kopy, oplah ini tidak seimbang dengan jumlah penduduk. Jika dilihat proyeksi penduduk Indonesia, adalah sebagai berikut: Proyeksi Penduduk Indonesia (dalam ribuan) -----------------------------------------------------------Tahun Penduduk Indonesia ³ Usia 20 tahun ke atas Seluruh Urban Rural ³ Seluruh Urban Rural 1980 148.040 -- -³ 72.830 -- -1985 165.154 43.029 121.017³ 83.147 22.212 60.696 1990 183.457 -- -³ 95.056 -- ------------------------------------------------------------Sumber: Statistik Indonesia 1986, Biro Pusat Statistik Rasio oplah suratkabar harian dengan jumlah penduduk dapat dilihat sebagai berikut:
Rasio Suratkabar Harian dengan Penduduk --------------------------------------------------------Oplah SK Jumlah Penduduk Rasio Versi Deppen RI 1) 3.337.301 165.154.000 2) 20 : 1000 Versi Parker 3) 2.281.000 138.300.000 16 : 1000 Versi Wibisono 4) 2.649.755 154.661.000 18 : 1000 Versi Unesco 5) --18 : 1000 ----------------------------------------------------------Sumber : 1) Ikhtisar Hasil Inventarisasi Pertumbuhan dan Perkembangan Pers Nasional tahun 1987/1988, Departemen Penerangan RI, 1989 2) Statistik Indonesia 1986, Biro Pusat Statistik 3) Parker, 1982 4) Wibisono, 1986 5) Unesco Yearbook 1988, Unesco Jika diambil rata-rata, rasio suratkabar harian dengan penduduk adalah setiap 1 kopy untuk 55 orang penduduk, atau sekitar 18 kopy per 1000 penduduk. Setidaknya angka ini masih di atas rasio suratkabar harian di Asia tahun 1973 yang menunjukkan 14 kopy untuk 1000 penduduk (Schramm, 1976). Dalam konteks Indonesia, lebih jauh BPS mencatat dalam Statistik Indonesia 1983, pemilikan suratkabar harian pada penduduk urban/perkotaan adalah 15.7 % dan penduduk rural/pedesaan adalah 2.3%. Dari sini tercermin ketidak-seimbangan struktur media massa. Jumlah penduduk rural lebih banyak dibanding penduduk urban, tetapi persentase yang menggunakan suratkabar lebih kecil. Pemilikan suratkabar kemungkinan pada rumah tangga. Untuk itu dapat dilihat data BPS berikut ini: Rumah Tangga di Indonesia (dalam ribuan) --------------------------------------------1980 1985 Sumatera 5.376 6.671 Jawa 19.622 22.759 Nusa Tenggara 1.575 1.905 Kalimantan 1.323 1.680 Sulawesi 1.923 2.322 Maluku & Irja 444 554 --------------------------------------Jumlah 30.263 35.891 --------------------------------------Sumber: Statistik Indonesia 1986, Biro Pusat Statistik Menurut BPS (Statistik Indonesia 1983 dan Indikator Kesejahteraan Rakyat 1988), dari seluruh rumah tangga di Indonesia, tercatat sejumlah 4.6% berlangganan suratkabar. Jika dilihat komposisi penyebarannya, dari rumah tangga di DKI Jakarta yang menggunakan suratkabar sebanyak 24.6%, rumah tangga di Jawa (luar Jakarta) sebanyak 9.8%, di Sulawesi 6.3%, di Sumatera 5.3%, di Kalimantan 3.9%, , dan di wilayah lainnya sebanyak 2.7% dari rumah tangga yang ada. Dengan paparan data di atas ingin ditunjukkan bahwa secara kuantitatif keberadaan media pers yang berorientasi informasional masih terbatas. Secara relatif suratkabar harian lebih bersifat horisontal dan informasional jika dibanding dengan media lainnya.
Sementara media lainnya secara relatif lebih bersifat vertikal atau hiburan (entertainment). Ketidak-seimbangan dalam penggunaan suratkabar harian dapat dijadikan indikator mengenai pola-pola kehidupan masyarakat. Yaitu rendahnya akses terhadap informasi yang bersifat horisontal dan informasional tersebut. (5) Dengan oplah suratkabar harian khususnya dan media cetak umumnya yang masih rendah, masalah yang perlu dijawab adalah peluang untuk meningkatkannya. Peluang ini tentunya harus dicari dalam masyarakat. Jumlah penduduk Indonesia menurut proyeksi BPS pada tahun 1990 akan mencapai 183.4 juta lebih. Dari angka ini, yang berusia di atas 20 tahun berjumlah 95 juta lebih. Bukankah angka ini potensial? Masalahnya, pemakai media cetak memerlukan standar sosial tertentu. Katakanlah tingkat pendidikan dan sumber penghasilan. Dari sekian banyak penduduk itu, Statistik Indonesia 1986 menyebutkan bahwa hanya sejumlah 9.079.476 yang berpendidikan SLTA ke atas. Jika diasumsikan bahwa pembaca suratkabar harian umumnya berpendidikan minimal SLTA, maka jumlah sekitar 9 juta ini dipandang sebagai pemakai media cetak. Tetapi angka ini masih harus dilihat lagi, seberapa banyak yang sudah bekerja. BPS mencatat sekitar 5.4 juta tamatan SLTA sampai perguruan tinggi yang sudah bekerja. Dengan begitu, kerucut peluang semakin mengecil. Data keras ini dapat dilanjutkan dengan analisis yang bertolak dari sejumlah asumsi. Kecenderungan masyarakat dalam hal penggunaan media agaknya perlu mendapat perhatian. Dari sejumlah penduduk yang potensial sebagai konsumen media cetak, perlu dikenali pola kehidupannya. Seberapa banyak di antara penduduk itu yang dikarenakan oleh latar belakang sosial, ekonomi dan politik, memerlukan akses terhadap media yang bersifat informasional? Pada dasarnya setiap orang hanya akan mengambil informasi yang relevan bagi dirinya. Informasi dari media cetak akan dianggap berharga jika dapat digunakan secara pragmatis baik jangka pendek maupun jangka panjang dalam kehidupan seseorang dalam struktur sosial. Dengan kata lain, informasi akan berharga manakala seseorang memiliki peluang untuk ambil bagian dalam tatanan ekonomi, sosial, dan politik, yang dapat dilihat melalui indikator akses dan penguasaan property (ekonomi), prestise (sosial) dan power (politik). Peluang untuk berubah ke posisi yang lebih baik dalam struktur sosial, merupakan dasar bagi seseorang untuk memperlengkapi diri dengan informasi yang dapat digunakan. Jika struktur sosial tidak memungkinkan untuk melakukan perubahan posisi ekonomi, sosial ataupun politik dengan cara-cara rasional, dapat dipahami jika media yang bersifat horisontal dan informasional tidak mendapat perhatian. Dengan kemandegan posisi dalam struktur sosial itu, orang akan mencari jalan yang tidak rasional. Berkembangnya segala macam undian berhadiah besar, merupakan peluang yang disediakan untuk mengubah posisi secara tidak rasional itu. Ini dapat dilihat sebagai indikator kemandegan perubahan posisi dengan cara rasional. Pada pihak lain, harapan untuk berubah posisi melalui undian, merupakan hiburan bagi masyarakat yang terkunci dalam kemandegan struktur sosial. Media massa berorientasi hiburan akan lebih banyak digunakan oleh masyarakat. Bahkan informasi faktual pun akan dijadikan sebagai hiburan. Asumsi ini dapat dipakai untuk menjelaskan kecenderungan media cetak dalam merebut peluang pasar. Berbagai macam kemajuan teknologis tak lain dari upaya untuk menyenangkan konsumen. Cetakan penuh warna-warni, mutu kertas yang semakin ditingkatkan, suplemen-suplemen yang menambah tebal, organisasi yang semakin canggih, yang kesemuanya berorientasi kepada perebutan pasar (Siregar, 1989). Bahkan sejumlah pengelola media cetak yang mungkin sudah kehabisan akal dalam bersaing, juga ikut
dalam dunia hiburan, dengan mengandalkan bonus-bonus impian: undian rumah sampai mobil. Kecanggihan dalam pemasaran ini tidak diimbangi dengan orientasi jurnalisme yang lebih kuat untuk menerobos kemandegan di dalam struktur sosial. Isi redaksional tidak dapat digunakan sebagai alat dalam bersaing memperluas pasar. Tetapi kenyataan yang dihadapi memang seolah jalan buntu (impasse). Selama jumlah anggota masyarakat yang punya peluang untuk mengatur posisinya dalam tatanan ekonomi, sosial ataupun politik masih terbatas, maka sirkulasi suratkabar harian juga akan tetap rendah. Dengan begitu, apakah peran media pers dalam pembangunan bisa disebut sebenarnya kecil? Masalahnya harus dilihat dulu, pembangunan macam apa yang sedang berlangsung? Jika pembangunan menyentuh kelompok elit dan urban, dan kelompok inilah sebagai pengguna media pers, tentulah peran media pers adalah besar terhadap sasaran pembaca ini. Artinya peran media massa tidak hanya dilihat dari pengaruhnya terhadap perubahan psikologis dan pengetahuan, tetapi kemanfaatan yang dapat diambil oleh masyarakat pembacanya untuk digunakan sebagai alat untuk mengubah posisinya ke tempat yang lebih baik. Jika dengan perubahan posisi itu kesenjangan dalam diferensiasi sosial akan semakin berkurang, maka media pers memiliki peran faktual dalam pembangunan. Kepatuhan (submissive) kepada birokrasi pembangunan saja, belum tentu dapat dijadikan indikator bagi peran media pers. Indikator itu harus dicari secara sosiologis. Yakni dengan melihat apakah secara faktual informasi-informasi yang disampaikan media pers memang dapat digunakan sebagai acuan bagi anggota masyarakat untuk mengubah posisinya, dan pada pihak lebih lanjut apakah perubahan posisi itu menjadikan disparitas dalam struktur sosial (ekonomi, sosial dan politik) semakin berkurang. Dengan kata lain, komponen-komponen dalam struktur sosial menjadi lebih merata (equality). (6) Dalam kondisi struktural, sulit membayangkan bahwa kuantitas media cetak khususnya suratkabar harian dapat meningkat lebih jauh. Perluasan pasar hanya dapat dilakukan terhadap konsumen yang itu-itu saja. Dengan kata lain, kalaupun oplah dapat bertambah, itu hanya dimungkinkan karena konsumen menggunakan beberapa suratkabar sekaligus. Sebagai misal, oplah suratkabar harian terkonsentrasi di Jakarta, mencapai 1.003.046 kopy, sehingga rasionya sekitar 142 kopy suratkabar harian per 1000 penduduk, atau 1 suratkabar untuk 7 penduduk (Wibisono, 1986). Angka kasar ini di atas standar kuantitatif Unesco yaitu 10 suratkabar untuk 1000 penduduk. Namun tentu saja belum mencerminkan secara faktual struktur media massa di Jakarta, sebab dari seluruh rumah tangga hanya 24.6% yang berlangganan suratkabar harian. Artinya di antara pemakai suratkabar tersebut cukup banyak yang berlangganan lebih dari 1 suratkabar. "Perang" antar media masih akan tetap berlangsung dalam memperebutkan konsumen di lahan yang sempit. Cara-cara "perang" ini bisa saja melanggar etika bisnis, sebab tradisi bisnis di lingkungan perusahaan media juga belum mapan. Selain itu upaya yang dilakukan lebih banyak bersifat otak-otik ke dalam manajemen produksi. Agaknya analog dengan involusi yang terjadi dalam dunia pertanian di Jawa yang disebutkan oleh Geertz (1983), juga terjadi dalam dunia media cetak. Jika dalam involusi pertanian para petani bersama-sama membagi kemiskinan untuk dapat makan bersama-sama, tetapi dalam involusi media ini pengelola media cetak saling makan satu sama lain. Dikarenakan terjebak dalam perang memperebutkan pasar ini agaknya akan membuat pertanyaan yang berkaitan dengan peran pers dalam pembangunan, menjadi tidak relevan. Perusahaan pers harus dilihat sebagaimana korporasi industrial lainnya, sebagai penyedia lapangan kerja dan peyumbang bagi GDP. Sedang peranan dunia komunikasi
agaknya perlu ditumpukan kepada media sosial dan pers komunitas (community press) ataupun pers lokal (local press) yang memiliki kekuatan "indigenus". Kesadaran tentang pentingnya pers komunitas ini semakin berkembang belakangan ini. Di kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM) semakin dirasakan belakangan ini. Sebagai misal, Lembaga Penelitian Pendidikan Penerbitan Yogya (LP3Y) telah melatih sejumlah aktivis LSM/LPSM yang datang dari seluruh Indonesia untuk pengelolaan pers komunitas. Para aktivis ini atas bantuan The Asia Foundation, datang dari Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, Nusatenggara Timur, bahkan Irian Jaya, serta dari kota-kota kecil di Jawa. Diharapkan para aktivis ini selain mengelola media untuk komunitasnya, juga dapat menyebarkan keterampilannya kepada aktivis dalam komunitas lainnya. Kehadiran pers komunitas ini dapat sebagai alternatif bagi hidupnya komunikasi dalam struktur sosial. Dengan media yang berasal dan untuk suatu komunitas, maka masalah-masalah lokal dan kearifan indigenus diharapkan dapat dimunculkan. Tentunya dengan catatan, sepanjang kegiatan pers non-industrial ini tidak dianggap mengganggu stabilitas sehingga muncul pula regulasi yang mematikan dinamika dalam struktur sosial. Kalau ini terjadi, struktur sosial kita memang diniatkan untuk mandeg selamanya. *** REFERENSI BPS, (1983), Statistik Indonesia 1983, Biro Pusat Statistik, Jakarta BPS, (1986), Statistik Indonesia 1986, Biro Pusat Statistik, Jakarta BPS, (1988), Indikator Kesejahteraan Rakyat 1988, Biro Pusat Statitik, Jakarta DEPPEN RI, (1989), Ikhtisar Hasil Inventarisasi Pertumbuhan dan Perkembangan Pers Nasional tahun 1987/1988, Departemen Penerangan RI, 1989 Freire, Paolo, (1971), The Pedagogy of the Opressed, New York Geertz, Clifford, (1983), Involusi Pertanian, Proses Perubahan Ekologi di Indonesia, diterjemahkan S.Supomo, Bharata Karya Aksara, Jakarta Lerner, Daniel, (1958), The Passing of Tradisional Society, Glencoe. Parker, Elliot, (1982), dalam Kurian, ed., World Press Encyclopedia, Volume I, Facts on File, Inc., New York Rogers, Everett (1976), "The Passing of the Dominant Paradigm-Reflections on Diffusion Research", dalam Schramm dan Lerner, ed., Communication and Change The Las Ten Years-and the Next, The University Press of Hawaii, Honolulu Sasono, Adi, (1989), "Konteks Global Sistem Ekonomi Indonesia Menjelang Transisi Industrial", Seminar Nasional Swasta, Koperasi, dan Negara dalam Sistem Ekonomi Indonesia Menjelang Transisi Industrial, Pusat Antar Universitas Studi Sosial-Universitas Gadjah Mada Schramm, Wilbur, (1976), "Data on Communication Systems in Three Developing Region", dalam Schramm dan Lerner,ed., Communication and Change The Las Ten Yearsand the Next, The University Press of Hawaii, Honolulu Gadjah Mada Simorangkir, JCT., (1986), Pers, SIUPP dan Wartawan, PT Gunung Agung, Jakarta Siregar, Amir Effendi, (1989), "Pola Industri Media Massa dan Transformasi Struktural", Seminar Komunikasi dan Transformasi Struktural, Pusat Antar Universitas Studi SosialUniversitas Gadjah Mada
Sumodiningrat, Gunawan, (1989), "Tranformasi Struktural dalam Perspektif Ekonomi", Seminar Komunikasi dan Transformasi Struktural, Pusat Antar Universitas Studi SosialUniversitas Wibisono, Christianto, (1986) "Mencari Perspektif Baru Pemasaran Suratkabar", dalam Persuratkabaran Indonesia dalam Era Informasi, Penerbit Sinar Harapan ***
