Peran Perencanaan Pembangunan Dalam Menghadapi Era Globalisasi Okft Ja^ Sriyana'
'endahuluan
Isu globalisasi dunia mulai merebak pada •ahun 1980-aii, yang ditandai dengan ••erbagai perubahan yang sangat cepat di "erbagai bidang kehidupan sosial, budaya, konomi dan aspek aspek terkait lainnya. 'roses globalisasi terjadi dewasa ini nengakibatkan keadaan ekonomi dunia saat ni sangat berbeda dengan kondisi ekonomi
'ang diproyeksikan oleh para ahli pada masa alu. Barangkali hanya sedikit pemikir ekonomi 'ang memperkirakan akan jatuhnya sistem tkonomi' sosialis dan runtuhnya negara"legara penganut paham tersebut. Di tengah hingar bingamya masyarakat •arat (Eropa dan" Amerika) menyambut ;elombang globalisasi, masyarakat di negara
••erkembang dihadapkan pada sejumlah antangan besar sebagai ekses dari proses «ersebut. Dalam beberapa tahun terakhir ini angat terasa perubahan yang begitu cepat Kan fundamental telah membawa kita pada ;eadaan yang penuh dengan ketidakpastian uncertainty. Kondisi ini tentu saja akan angat berpengaruh terhadap kehidupan *iegara, masyarakat dan para pelaku bisnis di Indonesia. Keadaan ini sering kali menjadi 'jemicu
adanya
ketidakstabilan
dan
:etidakseimbangan dalam berbagai bidang ;ehidupan. Dalam gegap gempitanya luapan egembiraan masyarakat Eropa dan Amerika tas runtuhnya sistem sosialisme dan menang-
•iya sistem kapitalisme, tampak muncul •ptimisme (yang berlebihan 7) bahwa sistem
pasar terbuka akan mampu menyelesaikan semua, seakan-akan peranan pemerintah
(perencanaan pemerintah) melalui berbagai kebijakannya hams dikurangi Pembangunan ekonomi dan perencana an pembangunan Pembangunan ekonomi diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukah oleh suatu negara untuk raengerabangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakat (Lincolin A, 1990). Dengan demikian dapat dipahami bahwa pembangunan ekonomi mempakan proses kegiatan yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu negara meningkat dalam jangka panjang. Dari
definisi tersebut dapat disimpul^n bahwa pembangunan ekonomi memili^ pengertian: 1. Suatu proses, yang berarti pembahan yang teqadi terus-menems dalam suatu negara.
2.
Usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita dan kesejahteraan masyarakat.
3. Kenail^n pendapatan per kapita dan kesejahteraan itu hams berlangsung tems dalam jangka panjang. Untuk tercapainya tujuan-tujuan dalam proses pembangunan tersebut diperlukan adanya suatu perencanaan yang matang dan menyelumh. Di sinilah perlunya suatu perencanaan pembangunan bagi suatu negara. Hingga saat ini belum ada suatu kesepakatan tentang definisi perencanaan pembangunan itu. Namun deinikian dapat diambil pemikiran bahwa perencanaan pemba-
Adalah Dosen tetap Fakultas Ekonomi Univcrsitas Islam Indonesia Yogyakarta.
JSISSM
ngunan adalah pengendalian dan pengaturan perekonomian negara dengan sengaja oleh pemerintah pusat untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan. Adanya perencanaan pembangunan, khususnya di -negara berkembang akan menjadi stimulan dalam proses pembangunan tersebut. Disamping itu akan lebih menjamin tercapainya keseimbangan di tingkat makro ekonomi negara.
Globalisasi ekonomi dan tantangannya terhadap. negara-negara berkembang Pada saat ini, di tengah masyarakat dunia telah merasakan akibat globalisasi dunia di temyata perekonomian berbagai bidang, dunia masih tidak menguntungkan bagi kelompok negara berkembang (Kelompok Selatan). Perekonomian dunia masih nampak
41
yang terdiri atas 209 negara. Kelompok negara berkembang yang -^beijumlah 130 negara hanya menyumbang 33,4% dari PDB dunia dan 20.3% ekspor baraj^xdap jasa,
sedangkan negara terbelakar^^ yang seju^ah 24 negara hanya 10.9% PDB dtinia ^n 4.0% ekspor barang dan jasa. Lebih menarik lagi kalau kita amati kondisi perekonomian antara kelompok utara (negara maju) dan kelompok selatan yang dilaporkan pada tabel 2. Pada tabel tersebut digunakan ukuran pendapatan perkapita dan jumlah penduduk. Dapat diketahui bahwa kelompok utara yang terdiri atas 39 negara perkapita sangat tinggi dengan jumlah penduduk hanya 15.1% dari penduduk dunia dan menguasai 79.6 PNB dunia. Sedangkan kelompok Negara Selatan yang meliputi 128 negara hanya menguasai 11.5% PNB dunia dengan jumlah penduduk 75.9% dari penduduk dunia. Kondisi demikian ini memang tidak lepas dari proses perubahan
ditandai oleh jurang yang semakin lebar antara negara maju dan negara berkembang .dalam berbagai aspek ekonomi. Masalah ini ekonomi'"duma dewasa ini. . Proses globalisasi telah mengakibatkan dinilai oleh beberapa ahli ekonomi sebagai berkembang faktor utama "proses marginalisasi" kelompok perekonomian negara-negara semakin terbuka dan negara berkembang dalam proses globalisasi "khususnya, oleh volume perdagangan dewasa ini. Kondisi perekonomian dunia dipengaruhi dunia (ekspor dan impor). Menurut data dewasa ini semakin ditandai oleh unsur-unsur ketidakpastian dan ketidakadilan bagi negara World Bank, 1995, dijelaskan bahwa pada tahun 1993 di sejumlah 66 negara porsi berkembang. Semakin tampak pula bahwa kelompok negara berkembang terus dihantui ekspor telah mencapai 35% atau lebih dari oleh ketidakpastian dalam berbagai hal : PDB, 31 negara lainnya mencapai 25%-34^; harga-harga, nilai kurs, tingkat bunga, yang dan 26 negara mencapai 20%-24% dari PDBl akan bermuara pada ketidak- Kondisi ini menunjukl^n bahwa perekonomi' tentunya negeri. an sebagaian besar negara di dunia semakin seimbangan perekonomian dalam oleh ' tingkat hubungan/ Data-data mengenai kondisi perekonomian ditentukan dunia dapat dilihat pada tabel 1, sebagaimana perdagangan dengan negara lainnya. Pa'da dilaporkan dalam IMP, World Economic OutlookMay 1994. Data dari IMF pada tabel 1. tersebut menunjukkan bahwa negara industri menguasai 55.7% dari PDB dunia dan 75.7% ekspor barang dan jasa dunia. Keadaan ini menunjuk-kan pula betapa kelompok negara industri yang berjumlah 23 negara telah menjadi pusat kegiatan perekonomian dunia
kenyataannya negara industri memiliki peluang ekspor yang jauh lebih besar dibandingkan dengan negara berkembang. Hal ini disebabkan oleh struktur ekonomi mereka
yang memang didominasi oleh sektor industri. Masalahnya adalah bagaimana posisi negara berkembang dalam menghadapi masalah tersebut? Mampukah kelompok negara berkembang ini merebut pangsa pasar dunia
42
Tabel 1
Gambaran Dominasi Kelompok Negara Industri Menunjt PDB dan Ekspor Barang serta Jasa Pada Tahun 1990
(Dalam %) Negara Jurnlah
Total Ekspor Barang &
Total PDB
Negara
Jasa
Kelompok Negara
Duma
Industn
Negara Industri
23,0
100,0
16,0
38,6 15,3 8,2 6,9 6,5 6.4 3,6 14,4
7.0 12,0
85,6 36,2
Amerika Serikat
Jepang Jerman
Perancis Italia
Inggris Kanada Lain-lain
Kelompok ', Negara
Duma
Industri-.
55,7 21,5 8.6 4,6 3,9 3,6 3,6
2,0 8,0
100,0 18,0 11,7 13,7 9,7 6,5 9.9 4.0 26,5
.75,7 13,7 8,9 10,3 7,3 4,9 7.5 3.1 20.1
47.7 20.2
73,5 55,3
55.6 41.9
Kelompok Negara Industri G-7
Uni Eropa
Sumber: Dorojatun K. Jakti. 1995,1995, hal.55. yang mengutipdari IMF, •World Economic Outlook May. 1994
JEPUflLlKnU
43 Tabel 2
Gambaran kesenjangan Ekonomi Global Menurut Tingkat PNB Per Ka pada Tahun 1993 (Dalam US Dollar. Jula orang. dan %)
Pengelompokkan . Menurut Tingkat PNB Per Kapita*
PNB '
.Juitilah
Penduduk;
•
Perekonomian
PNB Per
kapita (US$) • Unit
%
'
Juta US$'
Juta
''
"
Oranq
(Kelompok selatan)
(128)
(61)
(2.800.000)
(11.5)
(4.193)
75.9
Rendah
59
26
1.165.000
4.8
3.094
56.0
380
Menengah bawah Menengah Atas (Kelompok Ulara)
69
33
1.635.000
6.7
1.099
19.9
1.490
42
20
2.153.000
8.9
498
9.0
4.320
79.6 100.0
834
15.1 100.0
23.150
5.525
Tinggi Total Dunia
39
19
19.304.000
209
100
24.257.000
4.390
Catalan ; Kelompok Pendapatan-Rendah:US$695 atau kurang ; Menengah-Bawah US$ 696-US$2.785; Menengah Alas: US$ 2.786-US$ 8.625; dan Tinggi; US$ 8.626 atau lebih Sumber; Dorojatun K. Jakti, 1995, hal. 56, yang mengutip dari IMF. World Economic Outlook May, 1994 Gambar 1
Tahapan Pemanfaatan Teknolcgi Untuk Industri di Berbagal Negara Asia Tahap 1 Taiwan Singapura . Filipina
Thailand
•
Indonesia
Filipina
Indonesia
Korea
Filipina Malaysia ~
Malaysia
Cina
Thailand Indonesia
Cina
Tahap 2 Jepang Hong Kong
— Taiwan . Singapura Hong Kong —
Thailand
Malaysia Cina
Korea —
Jepang
Tahap 3
'
Taiwan Singapura Hong Kong Korea
Jepang Tahap 1 menggannbarkan tahapan paling awal yang dilandai oleh peranan manufaktur pertanlandan padat karya yang masih dominan dan mendominasi ekspor.
Tahap 2 diclrlkan oleh perkembangan peat dan output dan ekspor produk industri seperti consumer electronics, baja, dan suku cadang kendaraan bermolor.
Tahap 3 beralih ke prcduk-produk leknologi tinggi dan padat modal seperti barang-barang modalatau jasa-jasa finansial, komunikasi danperdagangan Sumber: Faisal H. Basrl.199S. hal 31
jcpuee
44
Gambar2.
Infrastuk
Kerangka Konseptual Penguatan Infrastruktur
FIslk
Dalam Industrialisasi
Infrastuk Hukm
Infrastuk Keuang
INTERNASIONAL LINGKUNGAN MAKRO
Kapslta TeknolgI
KapbltasSumborday Manusia
INFRASTRUKTUR EKONOMl DAN SOSIAL
KapbltasPemasrn
KapbltasTeknolgIInformasl
Infrastuk Poltik
£ c
£
Is & (0
a
Z
n
o
Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan
«-
o
E -a «) —
(L Q
c €3 Ol
1 1
1
1 1
e
e e
1 1
1
1 1
1
1
1
Tmdakan:
Jangka Panjang Jangica Manengah Jangka Pendek
Sumber: Faisal H Basri, 1995, Hal 225
1 S
45
lebih besar lagi? Untuk menjawab permasalahan tersebut perlu dilakukan analisis yang mendalam, berkaitan dengan struktur ekonomi negara berkembang itu sendiri serta strategi ekspor yang tepat. Hal ini tentu saja akan nienentukan proses perencanaan ekonomi raasing-masing negara tersebut. Beberapa masalah penting yang dihadapi Indonesia
Sebagai negara berkembang yang sedang giat membangun, Indonesia memiliki beberapa masalah utama ekonomi yang harus diselesaikan. Dengan adanya globalisasi ekonomi menjadikan masalah yang dihadapi semakin sulit diselesaikan. Hal ini disebabkan
adanya unsur ketidakpasatian pada perekonomian dunia dan "bargainingpowei*' yangrendah sebagai akibat proses tersebut. Untuk menghadapi proses globalisasi tersebut, tak pelak lagi Indonesia harus menggalakkan ekspor. Berkaitan dengan masalah ini, faktor-faktor yang harus dikembangkan adalah: 1. Pemanfaatan teknologi yang lebih maju 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia 3. Penyediaari jaringan infrastruktur 4. Kemudahan birokrasi
5. Penggalian sumber dana untuk investasi 6. Perbaikan struktur pasar dalam negeri Dewasa ini Indonesia merupakan salah satu dari dua negara yang masih tertinggal dalam pemanfaatan teknologi majudalam proses industrialisasi (Gambar 1). Kondisi ini tentu saja sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang dilakukan pada masa lalu. Oleh karena itu perlu adanya satu komitmen dari pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan ini, yang selanjutnya dituangkan dalam suatu kebijakan. Masalah kualitas sumber daya manusia tidak kalah penting dengan teknologi karena hal ini akan berkait erat dengan penguasaan teknologi tersebut. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh pemerintah. Jaringan infrastruktur menjadi
masalah yang sangat penting pula karena akan menentukan kesuksesan proses industrialisasi. Birokrasi pada umumnya dipengaruhi oleh kemampuan aparat pemerintah dituntut untuk lebih efisien dalam era sekarang ini. Sumber dana investasi harus digali seluas mungkin untuk mengembangan industri. Hal lain yang perlu diperhatikan struktur pasar dalam negeri. kondisi pasar yang bersifat monopoli menyebabkan produsen merasa lebih enak dan enggan untuk bersaing di pasar luar negeri. Semua masalah tersebut harus diselesaikan
melalui perencanaan yang matang dan kebija kan yang tepat dan menyeluruh dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk mengambarkan proses ini dijelaskan pada gambar 2.
Perencanaan ekonomi dalam menghadapi globalisasi ekonomi. Permasalahan mendasar tentang keseimbangan ideal antara peranan pemerintah dan
mekanisme pasar dalam pengelolaan sistem perekonomian meliputi dua hal, yaitu dimensi sumber daya {Resoumes kepemilikan
Ownership) dan dimensi al'okasi sumber daya ( Resources Allocation ). Persoalan pertama lebih berkaitan dengan persoalan non ekonomis, yaitu persoalan politik dan ideologi. Ketentuan-ketentuan permasalahan ini akan berkait pada batas-batas normatif diantara kepemilikan perorangan {private property ) dan kepemilikan negara. Permasalahan yang kedua berkaitan dengan permasalahan yang bersifat ekonomis karena di sinilah peran mekanisme pasar akan dipertandingkan dengan peranan pemerintah, khususnya perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencari pola alokasi sumber daya yang optimal bagi sebuah perekonomian negara. Permasalahan pokok dalam hal ini adalah mencari pola yang ideal dalam proses penyediaan barang swasta dan barang publik bagi kesejahteraan masyarakat. Proses pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh
pemerintah berl^itan dengan kedua masalah JCP UOLUinC
JRHflSHMinS
46
ini akan bermuara pada bentuk sistem ekonomi yang terjadi pada masa selanjutnya. Keterkaitan kedua permasalahan tadi dan kondisi sistem ekonomi dapat dilihat pada gambar 3. Sebagai akibat dari proses globalisasi, negara-negara berkembang berusaha untuk melakukan integrasi ke dalam proses tersebut,
yaitu dengan jalan membul^ katup-katup perekonomiannya dalam proses menuju sistem perekonomian yang lebih liberal. Dalam sistem ini kepemilikan swasta dan mekanisme pasar menjadi tiang utama dalam proses pengambilan keputusan bagi pelaku ekonomi. Dalam kenyataannya proses transisi ke arah sistem yang berlandaskan pada mekanisme pasar menuntut dua hal. Pertama adalah pengurangan perencanaan pemerintah dengan berbagai kebijakan intervensinya untuk meningkatkan peranan pasar. Kedua adalah proses peralihan kepemilikan sumber daya dari tangan negara ke tangan swasta, baik sebagai perorangan maupun perusahaan. Gabungan kedua hal inilah yang dinamakan liberalisasi.
Syarat sukses proses liberalisasi di suatu negara agaknya sulit untuk dipenuhi oleh sebagian besar nagara berkembang karena kondisi struktur ekonomi dan politik dalam negeri masing-masing negara belum terpenuhi. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu ( Lihat juga Dorodjatun K. Jakti, 1995): 1. Adanya aparat pemerintah yang profesional dan mempunyai komitmen kuat pada permasalahan tersebut. 2. Adanya dukungan politik yang kuat dari pemerintah. 3. Adanya konsensus nasional yang mendukung tujuan serta cara-cara pelaksanaan liberalisasi tersebut. 4. Adanya informasi dan data yang akurat dalam perencanaan untuk mendukung proses liberalisasi yang menyangkut sektor, golongan dan wilayah yang ditaigetkan.
Dengan melihat empat syarat tersebut, dimungkinkan sekali banyak negara berkem bang yang tidak mampu menghadapi gelombang globalisasi dalam pengelolaan perekonomiaannya, sebajj proses globalisasi sering menimbulkan gejolak di dalam negeri masing-masing negara. Namun begitu perencanaan pemerintah tetap merupakan elemen yang sangat penting dalam proses pembangunan, khususnya bagi negara berkembang dalam menghadapi proses globalisasi dunia saat ini. Ada beberapa alasan yang dapat dikemukakan berkaitan dengan hal tersebut, yaitu:
1. Pembangunan bukan merupakan proses yang seketika (instant) dan otomatis. dalam proses 2. Adanya ekstemalitas pembangunan tersebut. 3.
Perekonomian
modern
dalam
era
informasi memerlukan data yang akurat dalam pengambilan keputusan. 4. Globalisasi sering menimbulkan adanya kondisi ketidakpastian yang harus dihadapi. 5.
Kebutuhan akan jaringan infrastruktur dan barang publik yang semakin besar seiring dengan proses pembangunan ekonomi.
6. Adanya masalah ekonomi yang harus diselesaikan dalam proses pembangunan bagi suatu negara yang tidak bisa
diselesaikan melalui me^nisme pasar. Tujuan pembangunan ekonomi akan tercapai dengan syarat adanya • suatu perencanaan yang cermat. Kebijakan-
kebijakan ekonomi yang dilakukan sebagai implementasi dari perencanaan tersebut harus konsisten dengan tujuan yang ditargetkan. Begitu juga konsistensi antara tujuan, sasaran dan target kebijakan pemerintah harus diwujudkan. peranan Khusus bagi Indonesia, pemerintah dan khususnya perencanaan pembangunan harus mendapat perhatian pemerintah karena komitmen politik nasional yang tertuang dalam UUD 1945. Indonesia
JRfflSRMIIIfl
47
Gambar 3
Empat TIpe tdeal Sistem Politik: Dilihat dari Perspektif Ekonomi
Menuju ke:
DIMENSI POLITIK
LAISSEZ FAIRE
KEPEMILIKAN SUMBER
(RESOURCE OWNERSHIP)
PRIVAT
NEGARA
DIMENSI EKONOMI ALOKASI SUMBER
SISTEM KAPITALISME
(RESOURCE ALLOCATION)
LIBERAL
SISTEM SOSIALISME PASAR
(MARKETSOCIALSM) PASAR
SISTEM EKONOMI PERENCANAAN
SISTEM SOSIALISME
CAMPURAN (MIXED ECONOMY) (PLAN ECONOMY)
MENUJU KE: ETATISME
(TOTALITARIANISM) Sumber: Dorojatun K. Jakti, 1995, hal 65
JEPDDL1IIS8
jnHflswnnQ 48
yanc sudah berumur lebih dan 50 tahun, yang
,
,
di dalamnya terkandung perencanaan demi Todaro, Michael P.,(1996), Development perencanaan harus mampu mengantisipai Planning, Oxford University Press, gelombang globalisasi yang semakin erat mencengkram di berbagai bidang kehidupan. Penutup
Proses globalisasi kiranya tidak bisa dihindari dalam kehidupan ekonomi setiap
negara. Sebagai satu negara yang hidup ^ antara banyak negara di dunia, Indonesia harus mampu mengantisipasi tantangan yang
datang sebagai akibat proses tersebut. Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melakukan suatu bentuk perencanaan pembangunan nasional yang mencakup
dan
mengakomodasi
semua
kepentingan dan permasalahan yang timbul pada masa yang akan datang. Daftar Pustaka
Arsyad,
Lincolin,(1993),
Fengantar
Peivncanaan Ekonomi, Mandala, Yogyakarta.
Basri,
Faisal
H.,(1995),
MW
Pevekonomian
Indonesia Menjelang Abad XXI :
Distorsi,
Peiuang dan
Kendala,
Penerbit Erlangga,Jakarta.
Jakti, Dorodjatun Ekonomi
Tantangan
K.,(I995), Perencanaan Nasionai
Menghadapi
Globalisasi,
Dalam
Alumni FE-UI dan Tantangan Masa
Depan, Gramedia Pustaka Utama.
Jinghan, M.L., (1990), Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, Terjemahan, Rajawali Press,Jakarta.
Lewis,
Arthur W.,(1996), Development Planning: The Essentials of Economic Policy, Unwin University Books, George Allen and Unwin Ltd.
