PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DI DESA RASAU JAYA UMUM

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DI DESA RASAU JAYA UMUM Ismail Umar, Ade M. Yuardani dan Hasymi Rinaldi Jurusan Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Pontianak 78124

Abstract: The development of Rasau Jaya Umum village could be influenced by many things such as the position of the village at which geographically are next to center of development of Kubu Raya regency. Therefore, it makes sense if there are so many supports from regency government for the village. But, the natural factor and the support are not the only thing making the development of the village relatively grow faster than other villages. There is also another factor, such as self-support for being independent in the local development. The self-support is the main thing making local people to participate for the local development. The research provides explanation about people contribution for the development and the support of local government the needs of local people by encouraging the participation of the local people for the local development. Using qualitative analysis, the research explains that role of village chief is significant by encouraging local people to participate in any local development. Keywords: local government, village, participation, rasau jaya umum

Namun permasalahannya adalah apakah masyarakat secara sukarela ingin dan mampu berpartisipasi dalam pembangunan sebuah wilayah. Tentunya ada banyak faktor yang mempengaruhi bentuk dan jenis keterlibatan masyarakat dalam sebuah pembangunan. semisal tersedia tidaknya ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi, ataupun seberapa besar masyarakat peduli terhadap pembangunan yang terjadi di wilayahnya. Untuk itu, dibutuhkan pula aktor lainnya dalam mempengaruhi besar tidaknya partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat, yaitu pemerintah di wilayah tersebut. Sebagai sebuah institusi yang memiliki otoritas legal dalam mengatur wilayahnya, pemerintah memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Hal ini dapat disebabkan oleh banyak hal, seperti kewenangan yang didukung oleh peraturan

LATAR BELAKANG Pembangunan di sebuah wilayah tentunya tak terlepas dari peran serta semua pihak dalam wilayah tersebut. Hal ini menjadi penting ketika perubahan dalam suatu wilayah akan berdampak langsung terhadap keseluruhan komponen yang berada dalam wilayah tersebut, termasuklah di dalamnya masyarakat. Berbagai bentuk kemunduran ataupun kemajuan yang terjadi akan berdampak terhadap kesejahteraan dan kepuasan masyarakat yang berada dalam wilayah tersebut. Sehingga, untuk memperbesar peluang kemajuan dan memperkecil risiko kemunduran, posisi masyarakat sangatlah strategis dalam pembangunan sebuah wilayah. Peran serta yang dilakukan masyarakat dapat mempercepat ataupun memperlambat proses pencapaian tujuan disebuah wilayah.

80

81 perundangan dalam menyediakan ruang partisipasi, serta menentukan besarnya ruang disediakan bagi masyarakat. Namun, sekali lagi permasalahannya adalah “Apakah tingkat partisipasi masyarakat hanya ditentukan oleh seberapa besar pemerintah menginginkan masyarakat untuk berpartisipasi?” Hal ini merupakan pertanyaan yang cukup penting ketika dalam banyak kasus tingkat partisipasi masyarakat tidak bergantung dari ruang yang disediakan oleh pemerintah. Ada banyak ruang lainnya, dimana masyarakat mampu berpartisipasi diluar jangkauan pemerintah namun masih dilindungi oleh peraturan perundangan, semisal aksi protes, demonstrasi, ataupun pembangunan fasilitas umum bersama secara swadaya. Pemerintahan desa dapat dianggap sebagai bentuk pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Sebagai bentuk pemerintahan yang memiliki keterbatasan dari segi luas wilayah serta populasi dibandingkan tingkat pemerintahan kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi, akan berakibat terjangkaunya akses masyarakat ditingkat pemerintahan desa. Kondisi ini dapat berakibat pula pada tingkat partisipasi masyarakat dan mudahnya pemerintahan desa untuk melibatkan masyarakat dalam pembangunan wilayah. Desa Rasau Jaya Umum, berlokasi di Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, merupakan desa yang memiliki potensi pembangunan cukup besar. Hal ini dikarenakan Desa Rasau Jaya Umum dijadikan sebagai pusat pembangunan pada skema Kota Terpadu Mandiri. Kota Terpadu Mandiri (KTM) adalah pembangunan kawasan yang dirancang oleh

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada kawasan transmigrasi dengan mengedepankan sektor pertanian, agroindustri, dan perdagangan untuk mempercepat pertumbuhan pembangunan (Kota Terpadu Mandiri 2007). Dalam pelaksanaan pembangunan KTM di Kabupaten Kubu Raya, Desa Rasau Jaya Umum dapat dikatakan sebagai pusat pembangunan dari kluster Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) di KTM tersebut. SKP dapat didefinisikan sebagai pusat kawasan ataupun desa utama dari sekian banyak desa yang tergabung dalam KTM. Desa Rasau Jaya Umum berada dalam SKP I dari empat SKP, dan Desa Rasau Jaya Umum sebagai pusat keempat SKP yang terdiri dari 21 desa yang tergabung dalam KTM Rasau Jaya (Depnakertrans n.d.). RERANGKA TEORI Peran Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pembangunan merupakan kegiatan yang selalu terus menerus untuk dilakukan, tujuan dari pembangunan adalah untuk memberikan perubahan kepada masyarakat, terutama untuk menciptakan kesejahteraan. Pembangunan berlangsung dalam lingkungan dimana berlangsung reaksi timbalbalik antara makhluk dan faktor-faktor alam yang disebut ekosistem. Dalam suatu ekosistem terdapat keseimbangan dalam reaksi timbal-balik antara manusia dan lingkungan hidup. Pembangunan menimbulkan perubahan, sehingga turut mempengaruhi tingkat keseimbangan manusia dan lingkungan hidup. Oleh pembangunan maka yang diubah adalah lingkungan alam dan lingkungan sosial.

Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Desa Rasau Jaya Umum

82 Perubahan keseimbangan manusia dengan lingkungan alam dan lingkungan sosial dapat menimbulkan berbagai akses negatif. Oleh karena itu, maka perlu diterapkan pengawasan yang ketat untuk mencegah berkembangnya ekses negatif ini menjadi liar. Pengawasan perlu dilakukan terhadap ekses pembangunan yang menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan alam dan lingkungan sosial, sehingga sumber alam dan kemampuan masyarakat akan lestari dan mampu mendukung proses pembangunan yang bersifat terus-menerus dari satu generasi ke lain generasi. Politik pembangunan tingkat nasional, provinsi dan daerah ini perlu dicerminkan dan tuangkan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa. Untuk ini adalah penting agar pemimpin-pemimpin di daerah dapat turut menghayati kaitan hubungan lingkungan hidup, pengawasan dan pembangunan daerah. Dengan memperhatikan pembangunan yang seimbang antara lingkungan dan manusia disekitarnya akan memberikan kualitas masyarakat yang ingin ditumbuhkan dalam pembangunan. Maslow dalam Effendi (1992:41), menyatakan kualitas masyarakat terlihat dari terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat tersebut meliputi kebutuhan dasar, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan kasih sayang dan harga diri. Proses pelaksanaan kebijakan (policy implementation) merupakan proses yang dapat panjang dan meluas dan tercapainya tujuan kebijaksanaan itu, karena penerapannya (application) kebijaksanaan itu adalah terhadap rakyat, dan rakyat ini mempunyai sifatnya yang berkembang dengan kesadaran nilai-nilai yang berkemJurnal Eksos, Juli 2013, Th. IX, No. 2

bang pula. Kesadaran nilai-nilai dari pada rakyat dengan perkembangannya yang menjurus ke arah persetujuan, dukungan dan kepercayaan rakyat adalah sangat penting untuk dapat dibentuk. Sebagaimana telah diuraikan di atas, kebijaksanaan pemerintah memang tidak hanya dipertimbangkan atas dasar data-data dan keadaan-keadaan fisik (factual proposition) secara nasional saja, melainkan juga dengan mempertimbangkan nilai peradaban (ethical proposition) yang bergabung dalam kepentingan rakyat (public interest). Program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan telah berupaya berbagai cara seperti membuka jalan-jalan yang dulunya menjadi penghubung dari desa ke desa lain yang sebelumnya sulit dijangkau menjadi mudah dijangkau. Usaha pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan tertuang dalam tiga arah kebijaksanaan, yaitu: kebijaksanaan tidak langsung, kebijaksanaan langsung dan kebijaksanaan khusus (Kartasasmita 1996:241-242). Pembangunan merupakan perubahan yang secara sengaja dilakukan untuk memperoleh hasil yang baik dan dapat dimanfaatkan oleh segenap lapisan masyarakat di Indonesia. Pembangunan sudah merupakan kata kunci bagi segala hal yang diuraikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. sering kali kemajuan yang dimaksud terutama adalah kemajuan material, maka pembangunan sering diartikan sebagai kemajuan akan tetapi tidak memikirkan dampak terhadap hasil pembangunan itu sendiri. Pembangunan oleh masyarakat hanya dilihat dari kemajuan fisik yang dicapai. Dengan meningkatnya pembangunan yang dilaksanakan masyarakat beranggapan

83 bahwa ada kemajuan bagi negaranya ataupun daerahnya. Kamaludin (1983:2) menyatakan bahwa daya upaya dan langkah-langkah untuk memperluas kesempatan kerja adalah merupakan kebutuhan yang sangat mendesak, pembangunan yang dilaksanakan dapat menyerap tenaga kerja yang tersedia. Dari pendapat tersebut, jelas bahwa pembangunan yang dilaksanakan diharapkan dapat membuka peluang kerja kepada masyarakat agar masyarakat memperoleh penghasilan tambahan selain penghasilan pokoknya. Proses pelaksanaan kebijakan (policy implementation) merupakan proses yang dapat panjang dan meluas dan tercapainya tujuan kebijaksanaan itu, karena penerapannya (application) kebijaksanaan itu adalah terhadap rakyat, dan rakyat ini mempunyai sifatnya yang berkembang dengan kesadaran nilai-nilai yang berkembang pula. Kesadaran nilai-nilai dari pada rakyat dengan perkembangannya yang menjurus ke arah persetujuan, dukungan dan kepercayaan rakyat adalah sangat penting untuk dapat dibentuk. Pentingnya dukungan dan partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan akan memberikan konsep pemberdayaan masyarakat ini lebih luas. Tidak sekedar strategi untuk memenuhi kebutuhan dasar ataupun menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut, tetapi juga menyangkut suatu pandangan pembangunan sebagai transformasi. Pandangan ini tidak melihat pembangunan sebagai pertumbuhan semata, tetapi mengintegrasikan konsep pembangunan yang berdimensi pertumbuhan dengan keadilan dan berkelanjutan. Setiap orang diberikan kesempatan untuk menjadi penyumbang yang dihormati bagi

keluarga, kelompok dan masyarakat (dimensi ketercakupan). Pemberdayaan masyarakat dapat dikatakan sebagai paradigma pembangunan yang berdimensi kerakyatan dan dimensi berkelanjutan. Dimensi-dimensi tersebut secara eksplisit tercermin berbagai pendekatan pembangunan yang pernah dikembangkan Korten dalam Suryadi (2000:15), misalnya merumuskan teori dan metode pembangunan yang diberikan label “Pembangunan Berpusat-Rakyat”. Pembangunan yang memihak rakyat memandang tujuan pembangunan dari perspektif revolusi yang mendukung berlanjutnya proses evolusi ke arah mewujudnyatakan kemampuan terpendam umat manusia. Korten mencoba menetapkan tujuan pembangunan yang memihak rakyat. Dalam hal pembangunan tentunya kita tidak terlepas dari seseorang yang dapat menjadi motivator agar berbagai program dapat di laksanakan, kepala desa sebagai pemimpin di desa sudah seharusnya dapat mendorong pembangunan dengan menggunakan partisipasi masyarakatnya. Pembangunan partisipatif merupakan paradigma yang relevan dalam mengembangkan sumber daya manusia yang sangat relevan dalam pembangunan suatu daerah. Bagaimana pembangunan dilakukan. Seperti dikatakan Adisasmita (2006:38) pembangunan partisipatif dilakukan menyangkut beberapa cara: (1) Tahapan kegiatan yang dilakukan; (2) analisis yang harus disampaikan; (3) penyusunan program yang di butuhkan masyarakat setempat; dan (4) implementasi program pembangunan yang ditetapkan. Untuk mendapat partisipasi masyarakat yang optimal diperlukan kemampuan


84 pemerintah untuk mengembangkan partisipasi masyarakatnya. Owens dalam Madjid (1985:74), membedakan dua tipe masyarakat ialah masyarakat ganda dan masyarakat membaharu. Berdasarkan pendapat tersebut, pemerintah dalam pengembangan kawasan perbatasan harus melalui perencanaan yang matang, benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan perencanaan yang baik pembangunan akan berjalan lancar dan pembangunan akan didukung oleh masyarakat dengan dukungan dan partisipasi masyarakat, pembangunan akan mengalami kemajuan. Selanjutnya dikatakan Owens partisipasi adalah sifat yang khas dari pemerintah yang membaharu, tetapi partisipasi tidak sama dengan demokrasi. Partisipasi dapat dicapai dalam sistem politik modern yang manapun. Pada kenyataannya partisipasi merupakan kunci keberhasilan dari pelaksanaan pembangunan adalah partisipasi dari masyarakat. Usaha yang tepat untuk mengembangkan partisipasi masyarakat banyak adalah pembentukan organisasi yang menjadi wadah dari kegiatan pembangunan masyarakat. Dengan adanya partisipasi masyarakat Desa dalam berbagai pelaksanaan pembangunan tentu hasil yang akan di capai akan lebih baik dibandingkan dengan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah tanpa adanya dukungan masyarakat. Masyarakat lebih mengetahui kondisi daerah mereka serta lebih menguasai apa yang dibutuhkan dan menjadi permasalahan bagi mereka sendiri. Pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah tanpa adanya masukan dari masyarakat biasanya akan banyak mengalami kesulitan dan akan menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut biasanya akan berakibat Jurnal Eksos, Juli 2013, Th. IX, No. 2

terhadap kegagalan dalam pembangunan tersebut. Peran Pemerintah dalam Pembangunan Ada banyak faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam sebuah pembangunan. Termasuklah di dalamnya ketika kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak mampu memenuhi tingkat kepuasan masyarakat, sehingga pihak lain dalam hal ini masyarakat bereaksi dengan mengusulkan beberapa program untuk pembangunan. Menurut Bruce, keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan, terlebih ketika masyarakat memiliki porsi yang besar dalam pengambilan kebijakan, akan memperbesar peluang tercapainya tingkat kepuasan semua pihak (Bruce, 2002:11-12). Outcome yang lebih baik akan dapat tercapai ketika masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan (Banerjee, dkk., 2006:3). Dalam hal ini, posisi masyarakat cukup strategis dalam menentukan tingkat pembangunan diwilayahnya. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan sangat dibutuhkan sebab pembangunan yang telah dan sedang berlangsung memiliki dampak langsung terhadap masyarakat. Pembangunan dapat mempermudah ataupun mempersulit masyarakat dalam melakukan aktivitas keseharian. Akibatnya, sangatlah tepat ketika masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan dikarenakan informasi tentang pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dimiliki oleh masyarakat sebagai sasaran pembangunan. Terlebih ketika pemerintah yang memiliki kekuasaan legal dalam pengambilan keputusan dianggap memiliki keterbatasan dalam memper-

85 oleh informasi tentang potensi-potensi yang ada ditingkat masyarakat (Bruce 2002:13). Namun pada sisi lain, permasalahan yang sering kali muncul bahwa keterlibatan masyarakat pun sangat tergantung pada seberapa besar informasi yang diperoleh masyarakat terhadap pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini dibutuhkan agar masyarakat mampu mengidentifikasi kebutuhan seperti apa yang perlu, harus, ataupun tidak perlu dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan (Banerjee, dkk., 2006:4). Adanya kesenjangan informasi inilah yang dapat berakibat pada lemahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan disebuah wilayah. Ketidaktahuan antara pemerintah dan masyarakat terhadap potensi dan kebutuhan masing-masing dapat menghambat proses pembangunan yang memenuhi tingkat kepuasan semua pihak. Disamping kesenjangan informasi yang terjadi, permasalahan lainnya adalah interpretasi dari masing-masing aktor terhadap proses pembangunan yang sedang terjadi. Seperti yang dijelaskan Banerjee dkk. (2006) melalui penelitiannya tentang implementasi program pemerintah yang membutuhkan partisipasi masyarakat melalui Village Education Committees (VEC). Dalam penelitian tersebut, terjadi kesenjangan dalam menginterpretasikan program yang sedang berlangsung antara pelaksana pembangunan dan masyarakat. Kesenjangan tersebut diakibatkan oleh tidak tahunya masyarakat terhadap program yang sedang berlangsung sehingga berakibat pada seberapa maksimal outcome yang muncul dalam program pembangunan tersebut (Banerjee, dkk.: 2006). Kingston (2007:139) memperjelas

lima bentuk keterlibatan masyarakat dalam aktivitas pemerintahan yang diidentifikasi oleh OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development 2001) yaitu (1) pemerintah menginformasikan masyarakat; (2) yang dibatasi oleh pertanyaan tertentu; (3) pemerintah secara aktif melibatkan masyarakat dalam konsultasi yang berkelanjutan; (4) partisipasi aktif yang diarahkan pemerintah, dan (5) partisipasi aktif yang diarahkan masyarakat. Dari kelima bentuk tersebut, Kingston menjelaskan bahwa kelima bentuk tersebut merupakan alur yang sistematis, dan biasanya berawal pada poin pertama dan kedua, selanjutnya akan berkembang hingga menjadi tipe pada poin 3, 4, ataupun 5 (2007:139). METODE PENELITIAN Jenis penelitian yang dilaksanakan bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan seberapa besar peran dari pemerintah desa Rasau Jaya Umum dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk terlibat pada program pembangunan. Dikarenakan penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran dari pemerintah desa Rasau Jaya Umum, maka lokasi penelitian ini akan berlangsung di Desa Rasau Jaya Umum. Beberapa titik pada lokasi penelitian akan difokuskan pada: (1) Kantor Pemerintahan Desa Rasau Jaya Umum; (2) Ruang publik seperti warung, alun-alun, balai desa; dan (3) Tempattempat dimana program pembangunan telah, sedang, dan akan dilaksanakan Subyek dalam penelitian ini adalah pihak yang dinilai memiliki kompetensi dalam menjelaskan permasalahan pada


86 penelitian, yaitu: (1) Aparatur pemerintahan desa; (2) Komponen masyarakat yang berada di BPD (Badan Permusyawaratan Desa); (3) Masyarakat yang terlibat/ dilibatkan pada banyak program pembangunan; (4) Masyarakat yang tidak pernah ataupun jarang terlibat/dilibatkan pada program pembangunan; dan (5) Komponen lainnya yang belum teridentifikasi jika dinilai perlu dan mampu menjawab permasalahan pada penelitian ini. Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah: pertama, Observasi. Beberapa hal yang akan diobservasi adalah: (1) Rutinitas masyarakat desa Rasau Jaya Umum. Hal ini dilakukan untuk melihat: (a) Sejauh mana pembangunan yang telah dilaksanakan mempermudah/menghambat aktivitas keseharian masyarakat desa Rasau Jaya Umum; (b) Pembangunan yang dibutuhkan agar produktivitas masyarakat desa Rasau Jaya Umum dapat ditingkatkan; (2) Rutinitas pemerintahan desa Rasau Jaya Umum. Hal ini dilakukan untuk melihat: (a) Seberapa besar pemerintah masyarakat yang terlibat dalam aktivitas keseharian di pemerintahan desa; dan (b) Komponen masyarakat yang dilibatkan berdasarkan jenis kelamin, profesi, dan wilayah; (3) Program pembangunan yang sedang berlangsung. Hal ini dilakukan untuk melihat: (a) Sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam program pembangunan yang sedang berlangsung, yang dapat dilihat dari; (i) Jumlah masyarakat yang dilibatkan; (ii) Bentuk keterlibatan masyarakat; dan (iii) Keterwakilan masyarakat yang dilibatkan berdasarkan jenis kelamin, profesi, dan wilayah. Kedua, Wawancara mendalam dilaJurnal Eksos, Juli 2013, Th. IX, No. 2

kukan pada tiap subyek penelitian. Tentunya bentuk dan jenis pertanyaan akan berbeda tergantung dari kompetensi subyek penelitian. (1) Aparatur pemerintahan desa. Pertanyaan akan difokuskan pada seberapa besar keinginan pemerintah desa untuk melibatkan masyarakat dalam program pembangunan; (2) Komponen masyarakat yang berada di BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Pertanyaan akan difokuskan pada seberapa besar keinginan masyarakat untuk dilibatkan dalam program pembangunan dan seberapa besar potensi usulan pembangunan dari masyarakat untuk diterima dan dilaksanakan sebagai program pembangunan desa; (3) Masyarakat yang terlibat/dilibatkan dan tidak pernah/jarang dilibatkan/terlibat pada banyak program pembangunan. Pertanyaan akan difokuskan pada seberapa peduli masyarakat terhadap pembangunan desa, dan seberapa besar ketergantungan masyarakat pada program pembangunan yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan. Ketiga, Dokumentasi. Untuk dapat menjawab permasalahan pada penelitian, teknik pengumpulan data lainnya dapat dilakukan dengan melakukan studi dokumentasi seperti profil desa rasau jaya umum. Sebagai instrumen utama dalam penelitian ini adalah tim peneliti yang dibantu oleh alat pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan pedoman observasi. Pedoman wawancara adalah catatan berupa kisi-kisi yang telah disusun untuk mempermudah memperoleh informasi yang diperlukan agar sesuai dengan tujuan penelitian. Pedoman observasi adalah penulis melakukan pengamatan, di mana penulis akan melihat fenomena

87 yang terjadi pada obyek penelitian. Dokumentasi, untuk memperoleh data dan informasi penulis menggunakan naskah (dokumen) berupa catatan rapat, laporan serta peraturan-peraturan. Setelah data dan informasi yang diperlukan terkumpul, selanjutnya penulis mengkategorikan data sesuai dengan jenisnya, selanjutnya data tersebut di analisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Amirin (1990:25) mengatakan bahwa: “Analisis kualitatif pada dasarnya mempergunakan pemikiran logis, analisa dan logika, induksi, deduksi analogi, komparasi dan sejenisnya”. Sedangkan menurut Nazir (1991:419) analisis data ialah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta menyingkatkan data sehingga mudah untuk dibaca. Peran Pemerintah Desa dalam Menumbuhkan Partisipasi Masyarakat Pembangunan dewasa ini dikaitkan dengan kesejahteraan, berhasil tidaknya pembangunan yang dilakukan tidak hanya didasari pada berapa besar biaya yang di keluarkan ataupun capaian fisik lainnya, namun pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Keberhasilan pembangunan ini tidak hanya merupakan bentuk kewajiban pemerintah terhadap masyarakat, akan tetapi juga pembangunan yang dilakukan merupakan keharusan yang di laksanakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan serta meningkatkan martabat masyarakat. Merupakan daerah yang selama ini selalu diabaikan oleh, padahal desa merupakan daerah yang berpotensi guna meningkatkan perekonomian masyarakat serta daerah. Kecamatan Rasau Jaya Umum meru-

pakan kecamatan yang berada di bawah Kabupaten Kubu Raya, kabupaten yang dulunya berada di bawah wilayah administratif Kabupaten Pontianak sebelum pemekaran pada 2007. Perkembangan Kabupaten Kubu Raya selama ini cukup pesat sehingga sampai ke pedesaan. Posisi Kecamatan Rasau Jaya cukup strategis dikarenakan berdekatan dengan pusat pemerintahan kabupaten dan mampu memberikan kesempatan kepada masyarakat di Kecamatan Rasau jaya untuk berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing. Pembangunan yang di laksanakan akan memberikan dampak positif kepada masyarakat, apabila pembangunan ini merupakan keinginan ataupun kebutuhan masyarakat. Agar pembangunan yang di laksanakan dapat memberikan rasa kebanggaan pada masyarakat maka pelaksanaan pembangunan seharusnya melibatkan masyarakat dimana pembangunan tersebut dilaksanakan. Keterlibatan masyarakat sudah merupakan keharusan agar pembangunan yang dilaksanakan dapat mencapai sasaran yang di inginkan. Pembangunan yang melibatkan Partisipasi masyarakat membutuhkan strategi dan cara yang berbeda di setiap daerah. Dalam mengembangkan partisipasi dan memberdayakan masyarakat lebih di tekankan pada karakter masyarakat setempat. Dalam proses pembangunan di Rasau Jaya Umum, terdapat dua pelaku strategis dalam pembangunan, yaitu swasta dan masyarakat. Kebutuhan pembangunan dengan melibatkan pihak swasta terkait dengan potensi yang ada di wilayah tersebut yang memproduksi hasil perkebunan dan pertanian. Sehingga


88 kehadiran swasta dapat mendorong terciptanya pasar pada produksi lokal. Diharapkan pihak swasta mampu melakukan investasi dan juga promosi terhadap produk-produk lokal. Di samping pihak swasta, keberadaan masyarakat pun sangat strategis dalam menentukan arah dan dapat mempercepat proses pembangunan. Kebutuhan partisipasi aktif dari masyarakat dikarenakan pemerintah desa beranggapan bahwa masyarakatlah yang lebih memahami kebutuhannya. Ketika kebutuhan masyarakat dapat diakomodir, maka program pembangunan yang membutuhkan keterlibatan masyarakat dapat terlaksana. Mobilisasi masyarakat terhadap program pembangunan dapat dilaksanakan dengan lancar ketika program pembangunan tersebut menyangkut hajat hidup masyarakat. Identifikasi Kebutuhan Masyarakat Strategisnya posisi masyarakat dalam pembangunan dapat mempengaruhi pembangunan tersebut secara signifikan. Permasalahannya adalah bagaimana mengidentifikasi kebutuhan masyarakat agar program yang diselenggarakan bukan lagi atas kepentingan segelintir orang? Pertanyaan tersebut terjawab melalui sistem yang telah terbentuk oleh pemerintahan ditingkat yang lebih tinggi, seperti melalui mekanisme Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa). Dalam proses tersebut, seluruh komponen masyarakat terlibat secara aktif dalam merumuskan programprogram desa. Para peserta Musrenbangdes yang mewakili beragam kepentingan berunding dalam membahas program yang dibutuhkan untuk tahun anggaran kedepan. Proses ini tentunya tidak akan dapat

Jurnal Eksos, Juli 2013, Th. IX, No. 2

terlaksana jika masyarakat tidak berpartisipasi secara aktif. Di samping Musrenbangdes, identifikasi kebutuhan masyarakat juga dilakukan pada rapat rutin per 3 (tiga) bulanan. Dalam rapat rutin tersebut melibatkan Ketua RT, RW dan BPD yang berada di Desa Rasau Jaya. Dalam rapat tersebut, selain kontribusi pemikiran dari peserta rapat, evaluasi tentang perkembangan masing-masing wilayah pun dilakukan. Berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan, untuk saat ini pembangunan infrastruktur, khususnya pembangunan jalan merupakan pembangunan yang dinilai sebagai kebutuhan masyarakat. Segenap komponen masyarakat di Desa Rasau Jaya Umum meyakini bahwa dengan diperbaikinya jalan diwilayah desa akan berdampak secara langsung terhadap meningkatnya taraf hidup masyarakat. Dengan diperbaikinya jalan, dipercaya akan mampu menarik minat pihak swasta dalam mengembangkan potensi lokal. Di samping itu, perbaikan jalan pun akan dapat mempermudah masyarakat dalam mengembangkan potensi lokal, khususnya terkait dengan mata pencaharian dominan di sektor pertanian dan perkebunan. Potensi Lokal yang Dapat Dikembangkan

Ada banyak potensi lokal yang dapat dikembangkan ditingkat desa, baik sebagai suatu komunitas yang tak terpisahkan, maupun sebagai individu warga desa. Beberapa potensi lokal yang diberdayakan –baik atas inisiatif warga maupun melalui fasilitasi pemerintah antara lain telah terbentuknya organisasi-organisasi masyarakat sipil yang berpotensi meningkatkan kualitas masyarakat desa, seperti Kelompok Sadar Wisata, Sanggar Seni, dan Radio

89 Komunitas. Beberapa organisasi tersebut terbentuk atas inisiatif masyarakat maupun pemerintah desa. Beranjak dari unggulan tersebut, ditambah dengan beberapa fakta lain seperti hadirnya beberapa pengrajin souvenir, produsen olahan makanan lokal (khususnya olahan Nanas), penginapan dan penyewaan sampan, gawai rakyat (ritual paska panen), pemenang pada lomba desa tingkat kabupaten, juara 2 perpustakaan desa tingkat kabupaten, dan juga beberapa kali sebagai tuan rumah dalam kegiatan tingkat kabupaten dan provinsi, mengkondisikan bahwa Desa Rasau Jaya Umum berpotensi sebagai desa wisata. Banyaknya sarana dan prasarana yang menunjang tersebut dapat diwujudkan jika adanya perhatian yang cukup serius dari pemerintahan pada tingkat lebih tinggi (seperti kabupaten dan provinsi). Disamping unggulan desa sebagai sebuah komunitas, secara individual pun beberapa warga desa memiliki prestasi ditingkat kabupaten, provinsi, dan bahkan pada tingkat nasional, seperti Duta Lingkungan Hidup Kabupaten Kubu Raya, Juara 1 kaligrafi tingkat provinsi, Runner Up bujang wisata tingkat provinsi, Juara 1 Tarung Drajat tingkat nasional, Juara 2 Remaja Cerdas Ceria (Jambore PIK-R) tingkat nasional. Prestasi-prestasi individual warga desa tersebut sesungguhnya mencerminkan bahwa kualitas manusia warga desa Rasau Jaya Umum tidak dapat diremehkan. Meskipun, jumlah prestasi yang dimiliki individu tersebut tidak cukup dominan untuk mewakili jumlah keseluruhan remaja usia produktif di wilayah tersebut. Beranjak dari beberapa fakta tersebut, dapat dikatakan bahwa kualitas desa Rasau

Jaya sangat bergantung dengan kualitas masyarakatnya baik secara komunal maupun individual. Meskipun berada tidak jauh dari wilayah pusat pemerintahan kabupaten Kubu Raya, namun semangat kebersamaan masyarakat masih tetap terjaga. Sesungguhnya semangat tersebut telah hadir dari beberapa generasi sebelumnya, dan didokumentasikan sebagai visi, misi dan motto pemerintahan desa. Dalam visi, misi, dan motto pemerintahan desa, makna untuk maju dan sejahtera bersama-sama dengan segenap komponen desa secara tegas dicantumkan dengan menggunakan bahasa yang berbeda. Rintangan dalam Program Partisipatif

Penyelenggaraan

Meskipun semangat kebersamaan telah hadir dalam diri masyarakat desa, namun tidak mudah untuk menjalankan program-program pembangunan yang membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat desa Rasau Jaya Umum. Beberapa rintangan yang teridentifikasi, yaitu: pertama, Pekerjaan dominan masyarakat di sektor pertanian dan sektor perkebunan. Pekerjaan yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat dianggap sebagai hambatan dikarenakan pekerjaan tersebut tidak bergantung pada jam kerja di sektor pemerintahan, melainkan lebih bergantung pada musim dan cuaca. Kondisi tersebut mempersulit pemerintah desa untuk memobilisasi masyarakat dalam menyelenggarakan pekerjaan yang membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Kedua, Pola pikir masyarakat yang pragmatis. Ketergantungan pada sektor perkebunan dan pertanian yang telah berlangsung sejak lama mengkondisikan sebagian besar masyarakat tidak membu-


90 tuhkan pendidikan formal. Adanya anggapan bahwa tidak perlu ijazah ataupun keterampilan khusus untuk jadi petani, yang dibutuhkan hanyalah pengalaman dan kemauan. Akibatnya, pola pikir yang pragmatis pun hadir pada sebagian besar masyarakat. Masyarakat cenderung untuk mendiskusikan kebutuhan yang dirasakan paling mendesak tanpa mempertimbangkan strategi yang dibutuhkan dan dampak dari strategi tersebut bagi wilayahnya. Semisal dengan pembangunan jalan yang dianggap sebagai kebutuhan utama saat ini, masyarakat beranggapan jalan menjadi penting mengingat permasalahan tersebut berada langsung di depan mata mereka dan menghambat aktivitas keseharian. Padahal ada permasalahan lain, semisal hanya terdapat tiga lembaga pendidikan formal tingkat dasar bagi di wilayah desa tersebut, ataupun permasalahan lainnya yang berkenaan dengan peningkatan kualitas manusia. Kedua, Lemahnya dukungan tingkat kabupaten dan provinsi. Hal ini diakibatkan tidak adanya perwakilan dari desa Rasau Jaya Umum di tingkat legislatif. Kondisi ini berakibat pada lemahnya posisi tawar dari pemerintah desa untuk penyelenggaraan program yang membutuhkan dukungan dari pemerintahan tingkat lebih tinggi. Upaya Mengatasi Rintangan

Setelah teridentifikasinya beberapa rintangan yang dapat menghambat keterlibatan aktif masyarakat pada programprogram pembangunan di Desa Rasau Jaya Umum, maka beberapa upaya yang dinilai efektif dilakukan oleh pemerintahan desa (khususnya Kepala Desa) antara lain: pertama, Komunikasi. Upaya yang dilakukan oleh kepala desa dalam mengurangi


jarak interaksi antara pemerintah desa dengan masyarakat. Semakin pendeknya jarak komunikasi antara pemerintah dan masyarakat akan mempermudah pemerintah desa dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakatnya. Upaya tersebut dibagi menjadi: (a) Komunikasi Formal. (i) Dilakukan pada rapat tiga bulanan yang melibatkan pengurus RT, RW, BPD. Dalam komunikasi tersebut, pemerintah desa berunding secara langsung dengan masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan, dan perencanaan pembangunan ditingkat lokal; (ii) Selain rapat tiga bulanan tersebut, Pemerintah Desa memberikan peluang kepada seluruh masyarakat desa untuk menemui langsung pada jam kerja ketika ada permasalahan yang membutuhkan keterlibatan pemerintahan desa. Kedua, Komunikasi Informal. Komunikasi ini dilakukan selama kepala desa tidak berada dalam jam kerja. Artinya, siapapun dan di manapun diperbolehkan untuk berinteraksi secara langsung dengan kepala desa, semisal di warung kopi, di kediaman kepala desa, dan di tempattempat umum lainnya. Meskipun tidak sedang dalam keadaan bekerja sebagai kepala desa, diperbolehkan bagi masyarakat Desa Rasau Jaya Umum untuk membahas permasalahan apapun, termasuklah permasalahan terkait dengan tugas dan fungsi sebagai kepala desa. Ketiga, Program-program stimulatif. Untuk meningkatkan semangat dan kepedulian masyarakat desa pada pembangunan wilayah, pemerintah desa pun mencanangkan program-program stimulatif. Program ini harapannya mampu mendorong tumbuhnya semangat kebersamaan dan kepedulian pada pembangunan desa dengan

91 melibatkan secara aktif partisipasi masyarakat. Beberapa program stimulatif, yaitu: (a) Program Ayo Gotong Royong. Program ini ditujukan untuk perbaikan infrastruktur (seperti pembersihan parit, jalan, dan fasilitas umum lainnya) di tingkat RT. Pemerintah desa mengoordinir masingmasing RT bersama dengan warganya membangun infrastruktur di wilayah RT. Ketentuan tentang perbaikan yang harus dibenahi diserahkan sepenuhnya kepada RT bersama dengan warganya mengingat RTlah yang jauh lebih mengetahui permasalahan dan di wilayah mereka. Program ini dilakukan selama satu kali dalam sebulan yang selanjutnya keberhasilan pelaksanaan dievaluasi pada rapat tiga bulanan. Program ini dikategorikan sebagai program stimulatif karena RT sebagai penentu keberhasilan program. Pemerintah Desa menggunakan RT setempat dalam memobilisir massa mengingat dekatnya jarak antara RT sebagai perpanjangan tangan pemerintah desa kepada warga dalam wilayah RT tersebut. Demi suksesnya program ini, pemerintah desa mewajibkan tiap RT untuk berpartisipasi dengan ancaman pencabutan SK bagi RT yang melalaikan program tersebut, meskipun ancaman tersebut harus melalui beberapa proses. Program ayo gotong-royong dapat dianggap sebagai program yang baru muncul pada kepemimpinan Rajali Ahmad sebagai kepala desa Rasau Jaya Umum. Di awal pelaksanaan, tidak semua RT yang berpartisipasi. Hal ini dapat dimaklumi mengingat warga harus menyesuaikan diri dengan program-program yang baru muncul. Meskipun semangat gotong-royong di wilayah desa bukan sesuatu hal yang baru,

namun seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ada beberapa permasalahan semisal pengaruh mata pencaharian dominan, mempersulit beberapa program yang membutuhkan mobilisasi massa. Program Wilayah Bebas Judi. Seringkali munculnya praktek perjudian pada tempat-tempat keramaian (seperti pernikahan, sunatan, dan hajatan lainnya) berpotensi menghancurkan mental masyarakat desa Rasau Jaya Umum. Tak hanya mental dan karakter warga yang dirusak, namun juga akan merusak pencitraan wilayah desa. Hal ini menjadi penting ketika ada keinginan dari pemerintah desa untuk mewujudkan program desa wisata yang tentunya membutuhkan dukungan dari swasta dan juga pemerintahan ditingkat yang lebih tinggi. Dalam praktek perjudian tersebut, awalnya cukup diminati oleh masyarakat setempat mengingat jumlah uang yang dipertaruhkan masih dalam keterjangakauan masyarakat lokal. Kondisi inilah yang mengakibatkan praktek judi ditempattempat keramaian cukup diminati masyarakat lokal. Pada keramaian dalam suatu hajatan, tak hanya para undangan yang hadir, namun juga warga yang berkunjung hanya untuk mempertaruhkan nasibnya. Praktek ini telah berlangsung sejak lama dan terkesan adanya pembiaran. Tentunya, hal ini harus ditanggapi dengan serius oleh aparat terkait khususnya pemerintah desa. Guna menanggulangi permasalahan tersebut, pemerintah desa berkoordinasi dengan aparat kepolisian melakukan monitoring dan penangkapan secara langsung pada tempat-tempat keramaian. Hal ini dipermudah dengan posisi kepala desa saat ini yang juga sebagai ketua dari


92 FKPM (Forum Komunikasi Polisi Masyarakat), sehingga koordinasi dengan pihak kepolisian dapat dengan mudah dilakukan. Tentunya program ini tidak akan berhasil jika tidak ada kerjasama langsung dari masyarakat setempat. Himbauan tidak hanya diberikan kepada penyelenggara hajatan, namun juga kepada pengurus RT di wilayah terkait. Permasalahan yang sering kali muncul adalah adanya kedekatan antara penyelenggara hajatan dan pelaku perjudian. Untuk itu, pemerintah desa tidak hanya melibatkan pihak kepolisian, namun juga tokoh masyarakat setempat. Mengingat sebagian besar pola pikir masyarakat desa yang sering kali menokohkan salah satu figur di wilayahnya, maka peran dari tokoh masyarakat tersebut dapat membantu praktek perjudian. Berdasarkan paparan di atas, cukup jelas bahwa program ini dapat dikategorikan sebagai program stimulatif dimana pemerintah desa hanya menyediakan ruang dan memfasilitasi ruang tersebut. Sedangkan kesuksesan pelaksanaan program sangat tergantung dari partisipasi aktif masyarakat. Program-program non-stimulatif. Yang dimaksud dengan program-program non-stimulatif adalah program yang keberhasilannya bergantung dengan peran serta masyarakat dan berdampak langsung pada hajat hidup masyarakat, namun tidak dilakukan secara kolektif. Pemerintah desa hanya memfasilitasi masyarakat yang berkepentingan secara individual. Program yang masuk pada kategori ini adala program kejelasan status kepemilikan tanah. Hingga saat ini banyaknya status tanah yang tidak memiliki dokumen Jurnal Eksos, Juli 2013, Th. IX, No. 2

lengkap, seperti sertifikat kepemilikan tanah. Kondisi ini dapat mengakibatkan timbulnya konflik tentang lahan yang bersengketa. Kekhawatirannya adalah tak hanya konflik antar warga ditingkat desa, namun konflik tersebut dapat melibatkan pihak lain diluar desa seperti swasta ataupun pemerintah. Untuk menghindari terjadinya hal tersebut, pemerintah desa bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional mempermudah warga dalam pembuatan sertifikat tanah. Kejelasan tanah warga pun dipercaya akan berdampak pada pembangunan desa ketika warga baik secara komunal maupun individual terpenuhi kebutuhannya akan kejelasan status kepemilikan. Meskipun keberhasilan program ini sangat bergantung dari masyarakat yang berkeinginan memperoleh dokumen kepemilikan tanah, namun agak sedikit berbeda dengan program stimulatif sebelumnya. Dalam program ini tidak dilakukan secara kolektif. Artinya hanya masyarakat secara individual yang berkepentingan untuk terlibat secara langsung, meskipun ketika cukup banyak individu yang memperoleh manfaat dalam program ini, maka dapat berdampak secara langsung pada perkembangan desa secara keseluruhan. Upaya Mobilisasi Pembangunan Wilayah

Massa

untuk

Kepemimpinan kepala desa periode saat ini cukup populer di mata masyarakat. Di samping cukup banyak program yang dilakukan demi mengatasi permasalahan dan mengakomodir kebutuhan masyarakat lokal, kecerdasan dalam berkomunikasi sangat mempengaruhi pencitraan dimata masyarakat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat dua bentuk

93 komunikasi yang dilakukan, yaitu formal dan informal. Melalui komunikasi tersebut, terbentuk hubungan yang tidak dibatasi oleh jabatan-jabatan birokratis. Dekatnya hubungan antara kepala desa dengan masyarakat mengkondisikan masyarakat tidak segan dalam berinteraksi secara langsung, baik dalam jam kerja maupun diluar jam kerja untuk membahas isu apapun. Melalui pola tersebut, banyak program yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa mendapat dukungan dari sebagian besar masyarakat. Warga desa berkeyakinan bahwa program yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa dilakukan untuk kemajuan wilayahnya. Dengan pola komunikasi yang dilakukan pula, pemerintahan desa dapat membuat program-program baru menjadi familiar bagi masyarakat setempat. Semisal program anti judi yang sesungguhnya telah mengakar ditingkat masyarakat lokal, menjadi sesuatu yang harus diperangi bersama. Ataupun program “Ayo Gotong Royong,” yang terkendala dalam memobilisir massa karena terbentur dengan mata pencaharian dominan, dapat didukung oleh sebagian besar masyarakat. Di samping pola komunikasi yang cukup ideal dimata masyarakat, strategi dengan melibatkan tokoh masyarakat ataupun tokoh agama setempat pun dilakukan. Pendekatan ini digunakan mengingat bahwa kedekatan antara pemerintah desa dengan masyarakat dinilai masih belum cukup dalam mensukseskan beragam program yang dilakukan. Meskipun kepala desa sebelum menjabat dapat digolongkan sebagai tokoh masyarakat, namun jabatan yang diperolehnya masih terhitung baru. Untuk itu, dengan kecenderungan masya-

rakat yang mengutamakan ketokohan seseorang di wilayahnya, digunakan oleh pemerintah desa dalam menyukseeskan beragam program pemerintahan desa. Dengan melakukan pendekatan kepada beberapa tokoh di tingkat lokal, pemerintah desa pun memperoleh masukan tentang kebutuhan dan permasalahan warganya. Melalui upaya-upaya tersebut, banyak program yang diselenggarakan dapat dikategorikan sukses dalam konteks mobilisasi dan partisipasi masyarakat. Dikarenakan dukungan masyarakatlah yang dapat menjadikan pembangunan desa dapat berjalan dengan baik. Meskipun pembangunan secara fisik tidak berbeda secara signifikan jika dibandingkan dengan kepemimpinan sebelumnya, namun desa lain ataupun pemerintahan ditingkat yang lebih tinggi mengakui bahwa terjadi pertumbuhan yang cukup berarti diwilayah Desa Rasau Jaya Umum. Terbukti, pada masa pemerintahan desa Rasau Jaya Umum saat ini diakui sebagai pemenang lomba desa tingkat kabupaten, dan juara kedua untuk perpustakaan desa ditingkat kabupaten. Figur Pemimpin Masyarakat

yang

Dibutuhkan

Potensi wilayah dapat dikembangkan bukan hanya keberadaan dan partisipasi masyarakatnya, namun juga dapat dipengaruhi oleh sejauh mana pemerintah lokal mampu mengkondisikan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan. Untuk itu, dibutuhkan seorang pemimpin yang peka terhadap berbagai kebutuhan masyarakatnya. Tingkat sensitivitas pemimpin terhadap permasalahan dan kebutuhan lokal akan memberikan motivasi tersendiri bagi masyarakat dalam melaksanakan


94 berbagai kegiatan. Dengan pembangunan ditingkat desa akan memberikan gambaran bahwa desa bukan merupakan daerah yang layak untuk diabaikan. Paradigma pembangunan sekarang ini sudah seharusnya berubah, pembangunan yang selama ini selalu difokuskan di perkotaaan dan daerah yang dekat dengan pusat kekuasaan, sekarang ini sudah harus di tinggalkan, karena masih banyak daerah yang belum tersentuh pembangunan secara maksimal. Pembangunan yang dilaksanakan di desa akan memberikan keuntungan yang besar bagi pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Desa masih memiliki potensi yang memungkinkan untuk dikembangkan sehingga dengan banyaknya pembangunan yang dilaksanakan di desa akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan. Lapangan pekerjaan yang biasanya banyak tersedia di perkotaan sudah seharusnya dialihkan sehingga tidak terjadi penumpukan penduduk di perkotaan. Desa Rasau jaya Umum dipersiapkan sebagai pusat pembangunan dari Kota Terpadu Mandiri. Saat ini desa tersebut sedang berbenah guna meningkatkan status serta eksistensinya di mata pemerintahan pada tingkat yang lebih tingi. Harapannya desa ini dapat dijadikan sebagai desa percontohan. Kedekatan Desa Rasau jaya Umum dengan pemerintah Kecamatan merupakan nilai tambah bagi wilayah tersebut, karena aparatur pemerintah Kecamatan seharusnya dapat melihat dengan jelas permasalahan yang ada di desa tersebut. Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan di Desa Rasau Jaya Umum ternyata figur kepala desa saat ini cukup ideal dimata masyarakat. Masyarakat Jurnal Eksos, Juli 2013, Th. IX, No. 2

beranggapan bahwa apa yang dicanangkan oleh pemerintahan desa bermanfaat langsung bagi seluruh warga. Permasalahan pembangunan yang sekarang ini bukan hanya merupakan tanggung jawab kepala desa akan tetapi tanggung jawab semua anggota masyarakat dan pemerintah. Kepemimpinan kepala desa sekarang ini menurut tokoh masyarakat dapat di jadikan tauladan bagi masyarakat karena cukup banyak program populis yang diselenggarakan dan mampu memperoleh dukungan dari masyarakat banyak di wilayah tersebut. Kondisi tersebut diakui sulit untuk dilakukan pada periode kepemimpinan kepala desa sebelumnya. Partisipasi masyarakat dewasa ini sangat sulit didapatkan akibat kesibukan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Kesibukan masyarakat yang semakin beragam inilah yang mengakibatkan banyak program pembangunan jarang melibatkan masyarakat desa, mulai dari perencanaan, pengerjaan, dan evaluasi. Namun hal tersebut dapat diatasi pada masa kepemimpinan desa saat ini. Teridentifikasi bahwa kesibukan individual pada masing-masing warga bukan faktor utama tidak jalannya program-program partisipatif pada kepemimpinan kepala desa sebelumnya. Namun permasalahannya berada pada tidak jalannya komunikasi antara pemerintahan desa periode sebelumnya dengan masyarakat. Sehingga cukup banyak program yang pelaksanaanya, termasuklah perencanaan, proses, dan evaluasi yang tidak melibatkan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan dewasa ini merupakan sebuah keharusan. Pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan sangat dipengaruhi oleh bagaimana program tersebut direncanakan. Jika peren-

95 canaannya matang, maka baru dapat dipertimbangkan faktor lain yang mungkin mempengaruhi proses pembangunannya. Permasalahannya adalah, perencanaan pembangunan bukan hanya tanggung jawab pemerintah desa, melainkan tanggung jawab bersama. Kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah desa tidak secara otomatis disertai kemampuan mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Untuk itu, keterlibatan aktif masyarakat pada program-program pembangunan yang berkaitan dengan hajat hidupnya sangatlah dibutuhkan. Namun, pemerintah tidak juga memberikan ruang terlalu luas kepada masyarakat untuk menentukan nasibnya sendiri. Hal ini menjadi penting jika merujuk pada rintangan pembangunan yang telah dijelaskan sebelumnya. Pola pikir sebagian masyarakat yang pragmatis akan mengkondisikan program pembangunan tersebut menjadi sesuatu yang tidak berkelanjutan. Untuk itu, disamping proses fasilitasi dalam beberapa konsultasi yang dilakukan kepada masyarakat, pemerintah desa juga memiliki rancangan program yang akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Semisal pembangunan jalan yang dirasakan sebagai kebutuhan populer masyarakat saat ini. Masyarakat siap untuk melakukan pengerjaan jalan bersama-sama. Namun, hal tersebut akan menjadi sesuatu yang tidak terlalu bernilai jika tanpa dilakukan pembenahan lainnya. Untuk itu, program pembangunan jalan, bukan semata untuk memuaskan kebutuhan masyarakat, namun persiapan lainnya seperti optimalisasi potensi sebagai desa wisata, ataupun menarik minat pihak swasta, dan lain

sebagainya juga dilakukan dengan cara promosi ke banyak pihak diluar desa. Sehingga, dengan diperbaikinya jalan diwilayah desa tersebut akan memiliki nilai lebih dibandingkan dengan kelancaran masyarakat lokal dalam bertransportasi. Di samping cukup populer dimata masyarakat, kepala desa juga dianggap cukup simpatik bagi perangkat desa lainnya. Keberadaan perangkat desa, seperti sekretaris desa dan juga BPD, semakin diberdayakan. Konsultasi kepada perangkat desa tersebut dilakukan dalam membahas program-program desa. Berdasarkan data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan perangkat desa, kondisi inilah yang mengakibatkan berjalannya program desa yang direncanakankarena adanya dukungan dari komponen yang berada pada pemerintahan desa beserta masyarakatnya. Kepala desa dianggap mampu mendorong segenap perangkat pemerintahan desa dalam menjamin lancarnya program. Berdasarkan informasi yang diperoleh, kepemimpinan kepala desa saat ini tidak ditemui pada periode sebelumnya merujuk pada dukungan masyarakat pada program-program yang dicanangkan. Dengan program-program yang dicanangkan tersebut, khususnya programprogram stimulatif, dianggap mampu membangun solidaritas dan kepedulian warga terhadap lingkungan. Akibatnya, banyak aktivitas lainnya yang membutuhkan kerjasama warga sekitar, terlepas dari program pemerintah desa ataupun hajatan warga sekitar, dapat dengan mudah dilaksanakan. Kepemimpinan bukan hanya menjalankan tugas pokok yang diamanahkan,


96 melainkan harus mampu menjalankan peran layaknya orang yang diharapkan oleh masyarakat banyak, termasuklah pemenuhan kebutuhan semua anggota yang di pimpinnya. Kepala Desa Rasau Jaya Umum sangat menyadari hal ini. Dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, apalagi dengan melakukan kerjasama dengan masyarakat dianggap sebagai awal dari keberhasilan. Membangun kerjasama dengan masyarakat tidak semudah apa yang di bayangkan, tidak semua masyarakat memiliki kemampuan untuk melihat apa yang sedang dan apa yang akan dilakukan. Masih ada masyarakat yang tidak terlalu memperdulikan pembangunan. Masyarakat ini hanya menerima apa yang berikan. Sedangkan masyarakat lainnya sangat perduli dengan kemajuan, sehingga partisipasi masyarakat tidak semua di dapatkan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan berpengaruh terhadap apa yang sedang dikerjakan. Keberhasilan sebuah pembangunan bukan hanya tergantung dari berapa pandainya seorang pemimpin, akan tetapi juga bagaimana peran masyarakat di dalamnya. Desa rasau Jaya Umum dalam melaksanakan pembangunan, menggunakan ide dan peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat ini dapat terlihat dengan semakin berkembangnya ekonomi, masyarakat. Perkembangan ini lebih pada semakin kreatifnya masyarakat dalam memanfaatkan potensi yang mereka miliki. Oleh sebab itu seperti di katakan oleh Kepala desa Rsau Jaya Umum, dalam setiap pertemuan ia akan selalu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan ide, pendapat serta saran terkait dengan kemajuan Desa rasau Jaya Umum. Selain Jurnal Eksos, Juli 2013, Th. IX, No. 2

itu dalam pekerjaan yang tidak membutuhkan tenaga ahli dari luar, apabila ada pekerjaan yang dilakukan di desa Rasau jaya Umum, tenaga kerjanya juga merupakan masyarakat setempat, sehingga akan memberikan penghasilan tambahan bagi masyarakatnya. Dengan adanya adanya kesempatan untuk berpartisipasi ini menurut anggota BPD Desa Rasau jaya Umum tepat,ini sudah tepat karena pembangunan membutuhkan masyarakat serta dukungan masyarakat. Sebagai daerah yang memiliki ruang yang baik, desa Rasau Jaya Umum perlu terus meningkatkan pembangunan di berbagai sektor, peningkatan pembangunan bukan hanya pada sarana dan prasarana saja. Pembangunan memerlukan keterbukaan dan berbagai partisipasi dari seluruh elemen masyarakat. Kepala Desa hanya sebagai mediator bagi magi msyarakat sebagai perpanjangan tangan dan lidah masyarakat. Seperti disampaikan oleh tokoh masyarakat di desa Rasau Jaya Umum, kepemimpinan Kepala Desa Rasau Jaya umum untuk sekarang ini sangat berperan dalam pelaksanaan pembangunan yang sedang di laksanakan. Kepemimpinan Kepala Desa ini yang menginginkan pembangunan di Desa di imbangi dengan kemampuannya dalam melakukan komunikasi dengan pemerintah di atasnya. Kepemimpinan seperti ini akan jauh lebih efektif dibandingkan dengan kepemimpinan kepala Desa yang hanya menunggu program yang diberikan Pemerintah. Keterbatasan Desa seperti tidak memiliki keterwakilan di legislatif tidak terlalu memberikan kesulitan bagi Rasau Jaya Umum untuk melaksanakan pembangunan di berbagai bidang. Sebagai contoh dikatakan masyarakat di Desa Rasau jaya

97 Umum, kepala desa selalu menghimbau kepada masyarakat seperti melakukan perjudian dilingkungannya masing-masing. Dalam berbagai kesempatan kepala Desa selalu meminta masyarakat menghindari judi. Selain itu pembangunan manusia terutama Sumber Daya manusia selalu di tingkatkan, pendidikan dan kesehatan di perioritaskan dalam menunjang pelaksanaan pembangunan. Kemampuan masyarakat di Desa Rasau jaya Umum di bidang pertanian dan perkebunan yang sudah sangat baik selalu di tingkatkan dengan cara melaksanakan program penyuluhan. Seperti di katakan oleh anggota BPD Desa Rasau jaya Umum sebagai aparat Desa kepala Desa selalu melaksanakan komunikasi dengan Dinas terkait, guna menunjang pekerjaan masyarakat terutama di bidang pertanian dan perkebunan. Dalam setiap kesempatan kepala desa selalu menghimbau partisipasi masyarakat terhadap program yang akan di laksanakan, dengan demikian menurutnya masyarakat merasa sangat tergugah untuk mengikuti dan melaksanakan kegiatan yang sudah dibuat dengan antusias. Semisal, program larangan judi diwilayah desa. Pada program tersebut, warga dihimbau untuk menolak judi dalam bentuk apapun dan warga di sarankan untuk melakukan penangkapan terhadap pemilik rumah yang menggelar perjudian. Meskipun keberhasilan tersebut tidak instan, namun apabila warga sudah menolak untuk melaksanakan perjudian di rumahnya maka keinginan mereka untuk melakukan perjudian akan hilang dengan sendirinya. Konsep yang dibuat seorang pemimpin seperti inilah yang di dambakan,

oleh semua orang, pembangunan bukan hanya fisik semata akan tetapi pembangunan yang terkait dengan non fisik akan sangat di perlukan guna membagun daerah yang lebih baik. Keberhasilan suatu pembangunan yang akan berakibat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakan juga harus di imbangi dengan pembangunan manusia yang berkualitas. Bagi daerah yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas nantinya mereka akan dapat menggolah sumberdaya alam yang ada dengan berkualitas pula. Sinergisitas antara pemimpin dan masyarakat akan sangat di butuhkan dalam pemerintahan. Desa merupakan pemerintahan terendah dalam pemerintahan seharusnya menjadi ujung tombak bagi pemerintah di atasnya untuk menghasilkan pembangunan yang lebih baik. Desa masih memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Potensi alam yang beragam, yang berkualitas akan tetapi belum diolah dapat di jadikan modal bagi pemerintah untuk mengembangkan dan melaksanakan pembangunan secara merata. Potensi sumber daya manusia yang belum terkontaminasi dapat di jadikan sumber modal guna menggolah sumber daya alam yang ada didesa tersebut. SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil penelitian ini adalah (1) Pemerintah Desa melalui kepala desanya sangat berperan dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat melalui pembangunan di wilayah desanya. Disamping kekuasaan yang dimiliki, kecerdasan kepala desa melalui program dan kemampuan komunikasi dengan masyarakat menum-


98 buhkan kepercayaan dan harapan masyarakat terhadap pemerintah desa; (2) Semangat kebersamaan dan kepedulian pada pembangunan wilayah bagi masyarakat desa sesungguhnya telah hadir sejak lama, namun sebelumnya tidak muncul kepermukaan karena kecilnya ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi, seperti dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan; dan (3) Keberhasilan kepala desa periode saat ini sangat dipengaruhi oleh partisipasi aktif masyarakat. Pemerintah desa melalui kepala desanya hanya menyediakan dan memfasilitasi ruang partisipasi, namun keberhasilannya sangat tergantung keinginan masyarakat untuk terlibat pada pembangunan. Saran Setelah malaksanakan penelitian berdasarkan wawancara dan observasi serta memperhatikan kesimpulan, maka dalam penelitian ini dapat kami sarankan beberapa hal sebagai berikut: (1) Dibutuhkan perhatian serius bagi pemerintah kabupaten, provinsi dan juga nasional untuk mengakomodir kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi ditingkat lokal, seperti pendanaan dan fasilitas lainnya. Hal ini menjadi penting mengingat Desa Rasau Jaya Umum dijadikan sebagai pusat pembangunan program Kota Terpadu Mandiri dari Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan alasan potensial untuk kawasan bisnis; dan (2) Program-program ditingkat pemerintahan yang lebih tinggi dan diperuntukkan bagi Desa Rasau Jaya Umum seharusnya dapat melibatkan partisipasi aktif dari seluruh komponen yang berada didesa tersebut. Keikutsertaan masyarakat pada banyak program yang


tersedia dapat mempercepat capaian tujuan secara efektif dan efisien. DAFTAR PUSTAKA Adisasmita, Rahardjo. (2006). Membangun Desa Partisipatif. Jakarta: Graha Ilmu. Amirin, Tatang M. (1990). Menyusun Rencana Penelitian. Jakarta: Rajawali Press. Banerjee, Abhijit, Rukmini Banerji, Esther Duflo, Rachel Glennerster, dan Stuti Khemani. (2006). “Can Information Campaigns Spark Local Participation and Improve Outcomes?: A Study of Primary Education in Uttar Pradesh, India.” Working Paper, World Bank, Washington, DC. Bruce, Christopher J. (2002). “Direct Public Involvement in Environmental Policymaking: A Bargaining Model.” Social Science Research Network. Diakses pada 18 Juni, 2013 (http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.34226 6). Depnakertrans. n.d. “Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.” Diakses pada 27 November, (2012) (http://www.depnakertrans.go.id/micr site/KTM/uploads/Rasau%20Jaya.pd) Effendi, Sofian. (1992). Membangun Martabat Manusia. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Kamaludin, Rustian. (1983). Beberapa Aspek Pembangunan Nasional dan Daerah. Jakarta: PT. Ghalia. Kartasasmita, Ginanjar. (1996). Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. Jakarta: CIDES. Kingston, Richard. (2007). “Public Participation in Local Policy Decision-making: The Role of Webbased Mapping.” The Cartographic Journal, vol. 44 , No. 2. Hal.138–144.

99 Kota

Terpadu Mandiri. (2007). “Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.” Diakses pada 2 December, 2012 (http://www.depnakertrans.go.id/micr osite/KTM/). Madjid. (1985). Pembangunan Di Tinjau Kembali. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.

Nazir, Moh. (1991). Metode Peneltiian. Jakarta: Ghalia Indonesia. Suryadi, Adi. (2000). Strategi Pembangunan Alternatif: Upaya Memberdayakan Masyarakat Miskin. Pontianak: Suara Almamater Universitas Tanjungpura.


PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DI DESA RASAU JAYA UMUM

Recommend Documents