Peran Parlemen dalam Implementasi SJSN- BPJS Oleh: dr. AHMAD NIZAR SHIHAB,SpAn Anggota Komisi IX DPR RI
Rakeskesnas, 17 April 2013 Makasar
Kementerian Kesehatan VISI
MASYARAKAT SEHAT YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT, MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, TERMASUK SWASTA, DAN MASYARAKAT MADANI
MISI
MELINDUNGI KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN MENJAMIN TERSEDIANYA UPAYA KESEHATAN
MENJAMIN KETERSEDIAAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN
MENCIPTAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
DIJABARKAN DALAM TUGAS POKOK DAN FUNGSI YANG HARUS DILAKSANAKAN DENGAN TATAKELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK-TRANSPARANSI, AKUNTABLITAS, & PARTISIPASI DENGAN DILANDASI NILAI-NILAI LUHUR KEMENTERIAN KESEHATAN
PRO RAKYAT, INKLUSIF, RESPONSIF, EFEKTIF, DAN BERSIH
VALUES
Menuju Universal Health Coverage
1 Januari 2014
Kenapa Perlu BPJS ?
•Aspek Konstitusi •Aspek Kebutuhan Masyarakat
Aspek Konstitusi Sistem Jaminan Sosial Nasional • UUD 1945 Pasal 28 H ayat 1 : setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan • UUD 1945 Pasal 28 H ayat 2 : setiap orang berhak untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama • UUD 1945 Pasal 28 H ayat 3: setiap orang berhak memperoleh jaminan sosial • UUD 1945 Pasal 34 ayat 1: Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara • UUD 1945 Pasal 34 ayat 2: Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi rakyat
Jadi : “Jaminan Sosial merupakan Amanah Konstitusi” 5
Komitmen Internasional Universal Declaration on Human Right (1948)
International Convenant on Economic, Social, and Cultural Rights (1976) International Constitution from International Social Security Association (1998) International Commitment in Millenium Development Goals by 2015 (2000)
Aspek Kebutuhan Rakyat Jaminan sosial dibutuhkan secara menyeluruh dan tidak terfragmentasi dengan alasan adanya perbedaan dalam, Kemampuan Ekonomi
Letak Geografis Ketersediaan fasilitas
UU NO 40 Tahun 2004 tentang SJSN Jaminan Kesehatan Jaminan Kecelakaan Kerja
Jaminan Hari Tua Jaminan Pensiun Jaminan Kematian 8
KONDISI SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL DI INDONESIA SAAT INI Jaminan Kesehatan Jaminan Kematian Jaminan Kecelakaan Kerja
Fragmentasi Aspek Peserta dan Penyelenggara Fragmentasi Sumber Pendanaan
Jaminan Pensiun Fragmentasi Manajemen
Jaminan Hari Tua
TAHAPAN TRANSFORMASI BPJS 1 Januari 2014 PT ASKES
PT Jamsostek
1 Juli 2015
2029
BPJS Kes Jkes
BPJS Ketenagakerjaan JKK, Jkem, JHT, JP
BPJS Ketenagakerjaan
BPJS Ketenaga kerjaan
PT TASPEN
PT TASPEN
PT ASABRI
PT ASABRI
10
Dukungan DPR Fungsi Anggaran: Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Fungsi Legislasi: Lembaga pembuat undang-undang
Fungsi DPR
Fungsi Pengawasan: Melakukan pengawasan terhadap pemerintahan yang menjalankan undangundang.
11
Pengawasan DPR RI dalam Pencapaian Universal Health Coverage 2 Tenaga Kesehatan 1
3
Penetapan PBI
Sistem Rujukan Problem dan tantangan
Dukungan Obat, Vaksin, dan Alkes
Fasilitas Pelayanan
4
5 12
Dukungan DPR dalam Anggaran Pasal 171 UU No 36 Tahun 2009 (1) Besar anggaran kesehatan Pemerintah dialokasikan minimal sebesar 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji. (2) Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji.
DPR (Komisi IX) bersama-sama Kemenkes memperjuangkan agar anggaran kesehatan sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2009 15
Pengawasan Regulasi DPR RI Terhadap Implementasi BPJS Kesehatan 2014 8 PP
• Peraturan Pemerintah tentang PBI telah diterbitkan PP No 12 Tahun 2013, 6 Perpers • Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan telah diterbitkan dalam PP No 101 Tahun 2012, 1 Keppres
SEMUA PERATURAN TERKAIT HARUS DISELESAIKAN PADA AWAL OKTOBER 2013, 17
Pengawasan DPR RI terhadap Implementasi SJSN (BPJS Kesehatan)
• Melakukan pengawasan terhadap kesiapan pemerintah dibidang: – Pelayanan dan SDM, Farmasi/alkes – Pembiayaan dan regulasi – Transformasi Jamkesmas dan Jampersal – Sosialisasi
18
Penyusunan Manfaat Paket Pelayanan UU No 40 Tahun 2004 Pasal 22 Ayat (1) UU Yang dimaksud pelayanan kesehatan dalam pasal ini meliputi pelayanan dan penyuluhan kesehatan, imunisasi, pelayanan Keluarga Berencana, rawat jalan, rawat inap, pelayanan gawat darurat dan tindakan medis lainnya, termasuk cuci darah dan operasi jantung.
19
Pedoman Tarif • UU No 24 Tahun 2004 Pasal 11 huruf (d) : “Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah“
20
Pengawasan terhadap Transformasi BPJS • Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 mengamanatkan transformasi. Transformasi tersebut diikuti adanya pengalihan peserta, program, aset dan liabilitas, pegawai, serta hak dan kewajiban.
21
Implementasi BPJS Kesehatan Sistem Informasi • Sistem informasi tercantum dalam Pasal 13 huruf a yaitu memberikan nomor identitas tunggal kepada Peserta; • Yang dimaksud dengan “nomor identitas tunggal” adalah nomor yang diberikan secara khusus oleh BPJS kepada setiap Peserta untuk menjamin tertib administrasi atas hak dan kewajiban setiap Peserta. Nomor identitas tunggal berlaku untuk semua program Jaminan Sosial. 22 22
IDENTITAS TUNGGAL • BPJS harus memberikan identitas tunggal untuk setiap peserta. Pasal 15 ayat (1) UU SJSN menyatakam “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Wajib memberikan nomer identitas tunggal kepada setiap peserta dan anggota keluarganya”. Salah satu alat penting dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta dan juga untuk menjamin portabilitas adalah nomor identitas peserta. 23
Standar Tarif • Pasal 5 Huruf d UU No 24 tahun 2011 “Pemerintah menetapkan standar tarif setelah mendapatkan masukan dari BPJS bersama dengan asosiasi fasilitas kesehatan, baik tingkat nasional maupun tingkat daerah.”
24
Fasilitas Kesehatan • Ketentuan dalam UU No 40 Tahun 2004 Pasal 24 ayat (2) menyebutkan bahwa :” Badan Penyelenggara Jaminan Sosial wajib membayar fasilitas kesehatan atas pelayanan yang diberikan kepada peserta paling lambat 15 (lima belas) hari sejak permintaan pembayaran diterima. Jadi BPJS membayar fasilitas kesehatan secara efektif dan efisien.
25
Fasilitas Kesehatan • Kalau di daerah terpencil tidak ada fasilitas kesehatan, maka BPJS akan memberikan kompensasi. Pasal 23 UU no 40 Tahun 2004 menyebutkan bahwa “ Dalam hal di suatu daerah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat guna memenuhi kebutuhan medik sejumlah peserta, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial wajib memberikan Kompensasi”. Kompensasi yang diberikan pada peserta dapat dalam bentuk uang tunai, sesuai dengan hak peserta. 26
Tantangan Transisi Menuju Integrasi Tantangan: Peran daerah – Menyusun dan mengimplementasikan roadmap universal coverage – Financial planning melalui APBD untuk kelangsungan pembiayaan kesehatan – Penetapan pelayanan kesehatan dasar yang mengacu kepada Perpres Jaminan Kesehatan – Validasi data Penerima Bantuan Iuran program jaminan kesehatan – Menghitung dan merencanakan premi untuk kelompok informal – Koordinasi penyelenggaraan melalui kantor cabang BPJS di daerah
Manajemen koordinasi BPJS dengan Pemda Sosialisasi dan perubahan perilaku kontribusi Pemanfaatan data (utilisasi, biaya serta benefit) Exit strategy ”transformasi manajemen?” 27
Universal Health Coverage 2019 • •
Seluruh penduduk wajib menjadi peserta program jaminan kesehatan Seluruh peserta wajib membayar iuran Iuran jaminan kesehatan bagi pekerja penerima upah ditanggung bersama antara pemberi kerja dan pekerja Iuran jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan tidak mampu dibayar oleh negara sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI)
•
Seluruh peserta mendapat paket manfaat jaminan kesehatan yang sama yaitu paket manfaat kesehatan esensial Pelayanan tidak membedakan segmen populasi
TERIMA KASIH
