PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN PENDIDIKAN Oleh I Putu Eka Amerta, Sudjarwo, Alben Ambarita FKIP Unila: Jl. Prof.Dr.Soemantri Brojonegoro No.1, Gedung Meneng E-Mail:
[email protected] HP.: -
Abstract: The Role of School Improvement Committee in Quality Education Services. This study aims to describe and analyze the role of the school committee in improving the quality of education services in SMAN 2 Tumijajar Tulangbawang District West. The experiment was conducted using a qualitative approach with case study design. Data was collected through interview, observation and documentation of the informants: principals, school committees, teachers, students and parents guardians of the students of SMAN 2 Tumijajar. Data analysis was performed with data collection, data reduction, data presentation, and conclusion. To check the validity of the data is done by checking the credibility of the data with triangulation. Stages in this study are before field stage, the research stage, and the stage of reporting research results. The results showed that each of the school committee, namely the role of giver consideration, support, control, and liaison has not run optimally. To improve the quality of education services in SMAN 2 Tumijajar, school committee as an independent organization is in need of support and cooperation with various parties as well as increase the professionalism and competence of the management committee of the school. Keywords: education services, quality management, school committee, school-based management Abstrak: Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis tentang peran komite sekolah dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan di SMAN 2 Tumijajar Kabupaten Tulangbawang Barat. Penelitian dilaksanakan menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi dengan informan: kepala sekolah, komite sekolah, guru, siswa dan orang tua wali murid SMAN 2 Tumijajar. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk pengecekan keabsahan data dilakukan dengan pengecekan kredibilitas data dengan triangulasi. Tahapan dalam penelitian ini adalah tahap pralapangan, tahap penelitian, dan tahap pelaporan hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing peran komite sekolah yaitu peran pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan penghubung belum berjalan secara maksimal. Untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di SMAN 2 Tumijajar, komite sekolah sebagai organisasi independen sangat memerlukan dukungan dan kerjasama dengan
berbagai pihak serta peningkatan profesionalisme dan kompetensi pengurus komite sekolah. Kata kunci: komite sekolah, manajemen berbasis sekolah, manajemen mutu, pelayanan pendidikan
Mutu pendidikan berkaitan erat dengan proses pendidikan. Tanpa proses pelayanan pendidikan yang bermutu tidak mungkin diperoleh produk layanan yang bermutu. Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan, salah satunya adalah proses pemberian layanan pendidikan yang masih jauh dari harapan. Di satu pihak pemberian layanan pendidikan belum menemukan cara yang paling tepat, di pihak lain pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta semakin tingginya kehidupan masyarakat dan tuntutan kebutuhan hidup sosial masyarakat sebagai pelanggan pendidikan. Pelayanan pendidikan yang bermutu adalah pemberian layanan jasa pendidikan di sekolah yang dapat memberikan kepuasan kepada siswa di sekolah dan masyarakat atau orang tua siswa. Pelayanan pendidikan di sekolah adalah menjadi peran dari komite sekolah bersama dengan sekolah. Keberadaan komite sekolah diperkuat dari aspek yuridis yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 56 menyebutkan bahwa: ”Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan” dan Kepmendiknas Nomor. 044/U/2002 tentang dewan pendidikan dan komite
sekolah. Komite sekolah dibentuk sebagai bagian dari penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), dan mempunyai kewenangan untuk mengelola dirinya sendiri. Pengelolaan sekolah ini dijalankan dengan asas partisipasi, transparansi dan akuntabilitas, artinya dalam pengelolaan sekolah kepala sekolah bekerja sama dengan masyarakat sekolah. Oleh sebab itu, diperlukan wadah yang dapat dipakai oleh masyarakat sekolah untuk mengemban amanat tersebut yaitu komite sekolah. Melalui paradigma Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), sekolah diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengurus dan mengatur pelaksanaan pendidikan pada masing-masing sekolah, dengan kondisi seperti itu, komite sekolah diharapkan dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai penunjang dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang sejalan dengan kondisi dan permasalahan lingkungan masingmasing sekolah. Komite sekolah melaksanakan peran dan fungsinya sebagai partner dari kepala sekolah, untuk mengelola berbagai sumber daya pendidikan yang ada dalam rangka melaksanakan pengelolaan dan peningkatan mutu pendidikan, memberikan fasilitas dan dukungan bagi guru dan siswa, sehingga pembelajaran menjadi efektif. Adapun peran Komite Sekolah adalah : 1) memberi pertimbangan (Advesory Agency), yaitu komite sekolah memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di sekolah. 2) memberi dukungan (Supporting Agency), yaitu
komite sekolah memberikan dukungan baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam pengembangan pendidikan di sekolah. 3) sebagai pengontrol (Controlling Agency), yaitu komite sekolah mengontrol pelaksanaan kegiatan pendidikan di sekolah. 4) sebagai mediator (Mediator Agency), yaitu komite sekolah sebagai mediator antara masyarakat dan sekolah untuk mendukung kebijakan pendidikan di satuan pendidikan sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan di sekolah. Komite sekolah juga mempunyai fungsi antara lain: 1) mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. 2) melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/ organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. 3) menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. 4) memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan. 5) mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. 6) menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. 7) melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. Manajemen berbasis sekolah merupakan terjemahan dari School Based Management, yaitu pada hakikatnya adalah penyerasian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua kelompok kepentingan (stakeholder) yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan
keputusan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Konsep MBS dalam pengelolaan pendidikan bertujuan mengembalikan sekolah kepada pemiliknya yaitu masyarakat, yang diharapkan akan merasa bertanggung jawab kembali sepenuhnya terhadap pendidikan yang diselenggarakan pada satuan pendidikan. Menurut Haryadi dalam Karna Sobahi, dkk (2010:124) MBS adalah “Adanya otonomi dan pengambilan keputusan partisipatif. Artinya MBS memberikan otonomi yang lebih luas kepada masing-masing sekolah secara individual dalam menjalankan program sekolahnya dan dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi. Menurut Arikunto dalam Karna Sobahi, dkk (2010:124) menyatakan bahwa manajemen berbasis sekolah adalah penataan sistem pendidikan yang memberikan keleluasaan penuh kepada kepala sekolah dan atas kesepakatan seluruh stafnya, untuk memanfaatkan sumber belajar dan semua fasilitas yang tersedia untuk menyelenggarakan pendidikan bagi siswa, serta bertanggung jawab penuh atas segala tindakannya. Menurut Depdiknas dalam Karna Sobahi, dkk (2010:134) Konsekwensi penerapan manajemen berbasis sekolah menjadi tanggung jawab dan ditangani oleh sekolah secara profesional, yang meliputi aspek-aspek: 1) perencanaan dan evaluasi program sekolah, 2) pengelolaan kurikulum yang bersifat inklusif, 3) pengelolaan proses belajar mengajar, 4) pengelolaan ketenagaan, 5) pengelolaan perlengkapan dan peralatan, 6) pengelolaan keuangan, 7) pelayanan peserta didik, 8) hubungan sekolah dengan masyarakat, 9) pengelolaan iklim sekolah. Sagala (2011:191) menyatakan peranserta masyarakat mendukung manajemen sekolah adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari, bahkan menjadi
keharusan, di mana agar peran serta masyarakat menjadi suatu sistem yang terorganisasi. Komite sekolah juga merupakan wadah bagi orang tua atau masyarakat yang peduli pendidikan untuk membantu memajukan pendidikan di sekolah seperti membantu menyediakan fasilitas pembelajaran, meningkatkan kesejahteraan guru. Intinya tugas komite sekolah dapat membantu mempercepat atau mengoptimalkan upaya peningkatan mutu pendidikan, dan memberikan pemahaman kepada masyarakat sekitar tentang programprogram yang akan dilaksanakan oleh sekolah. Peran komite sekolah secara kontekstual sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 adalah : a. Pemberi Pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan. b. Badan Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud finansial, pemikiran , maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. c. Badan Pengontrol (controling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. d. Mediator antara pemerintah dengan masyarakat di satuan pendidikan. Menurut Upholf dalam Syaiful Sagala (2011:238) partisipasi mengandung tiga dimensi yakni konteks, tujuan dan lingkungan. Partisipasi berkembang menjadi: 1) partisipasi dalam mengambil kebijakan dan keputusan, 2) partisipasi dalam melaksanakan, 3) partisipasi memperoleh keuntungan, dan 4) pastisipasi dalam mengevaluasi. Menurut Mulyasa (2006:50), hubungan sekolah dengan masyarakat pada hakikatnya merupakan suatu sarana yang sangat berperan dalam membina
dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik di sekolah. Hubungan sekolah dengan masyarakat bertujuan antara lain untuk memajukan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan anak, memperkokoh tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat, menggairahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan sekolah. Mulyasa (2006:32) dalam Manajemen berbasis sekolah mendefenisikan pemberdayaan sebagai alat penting untuk memperbaiki kinerja organisasi melalui penyebaran pembuatan keputusan dan tanggung jawab. Pemberdayaan merupakan cara yang praktis dan produktif untuk mendapatkan hasil yang terbaik dari kepala sekolah, guru dan pegawai. Pemberdayaan dimaksud untuk memperbaiki kinerja sekolah agar dapat mencapai tujuan secara optimal, efektif dan efisien. Pada sisi lain untuk memberdayakan sekolah harus pula ditempuh upaya-upaya memberdayakan peserta didik dan masyarakat setempat. Mulyasa (2006:33) mengatakan pemberdayaan berhubungan dengan upaya peningkatan kemampuan masyarakat untuk melakukan kontrol atas diri dan lingkungannya dengan memperhatikan prinsip-prinsip, (a) melakukan pembangunan yang bersifat lokal, (b) mengutamakan dan merupakan aksi sosial, (c) menggunakan pendekatan organisasi kemasyarakatan setempat. Sallis (2010:7) Total Quality Management dalam dunia pendidikan ada beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan; pertama, perbaikan secara terus menerus (continous improvement). Konsep ini mengandung pengertian bahwa pihak pengelola senantiasa melakukan berbagai perbaikan dan peningkatan secara terus menerus untuk menjamin semua komponen penyelenggara pendidikan telah mencapai standar mutu yang ditetapkan. Kedua,
menentukan standar mutu (quality assurance). Konsep ini digunakan untuk menetapkan standar mutu dari semua komponen yang bekerja dalam transformasi lulusan institusi pendidikan, standar mutu materi kurikulum, standar evaluasi dan standar mutu proses pembelajaran. Ketiga, perubahan kultur (change of culture). Konsep ini bertujuan membentuk budaya organisasi yang menghargai mutu dan menjadikan mutu sebagai orientasi semua komponen organisasional. Keempat, perubahan organisasi (upside-down organization). Jika visi dan misi serta tujuan organisasi sudah berubah atau mengalami perkembangan, maka sangat dimungkinkan terjadinya perubahan organisaassi. Perubahan organisasi bukan berarti perubahan wadah organisasi, melainkan sistem atau struktur organisasi yang melambangkan hubungan kerja. Kelima, mempertahankan hubungan dengan pelanggan (keeping close to the customer). Karena organisasi pendidikan menghendaki kepuasan pelanggan, maka perluya mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan, agar institusi pendidikan senantiasa dapat melakukan perubahanperubahan atau improvisasi yang diperlukan, terutama berdasarkan perubahan sifat dan pola tuntutan serta kebutuhan pelanggan. Menurut Deming dalam Nasution (2005:33), ada 14 poin cara menjamin pengembangan mutu yang dikenal dengan Deming’s Fourteen Point, yaitu: 1. Ciptakan sebuah usaha peningkatan produk dan jasa, dengan tujuan agar bisa kompetitif dan tetap berjalan. 2. Adopsilah falsafah baru. Manajemen harus memahami adanya era ekonomi baru dan siap menghadapi tangtangan. 3. Hentikan ketergantungan pada inpeksi dalam membentuk mutu produk. Bentuklah mutu sejak dari awal.
4.
Hentikan praktik menghargai bisnis dengan harga. Harga tidak memiliki arti apa-apa tanpa ukuran mutu yang dijual. 5. Tingkatkan secara konstan dan terus-menerus sistem produksi dan jasa, untuk meningkatkan mutu dan produktivitas, pada gilirannya secara konstan menurunkan biaya. 6. Lembagakan pelatihan kerja. 7. Lembagakan kepemimpinan. Kerja manajemen bukanlah mengawasi melainkan memimpin. Peranan kepemimpinan mendorong peningkatan proses produksi barang dan jasa yang lebih baik. 8. Hilangkan rasa takut sehingga setiap orang dapat bekerja secara efektif 9. Uraikan kendala-kendala antara departemen sehingga orang dapat bekerja sebagai suatu team. 10. Hapuskan slogan, desakan, dan target, serta tingkatkan produktivitas tanpa menambah beban kerja. 11. Hapuskan standar kerja yang menggunakan quota numerik. Mutu tidak dapat diukur dengan hanya mengkonsentrasikan pada hasil proses. 12. Hilangkan kendala-kendala yang merampas kebanggaan karyawan atas keahliannya 13. Lembagakan aneka program pendidikan yang meningkatkan semangat dan peningkatan kualitas kerja. 14. Tempatkan setiap orang dalam tim kerja agar dapat melakukan trasformasi menuju sebuah kultur mutu. Menurut Josep M. Juran dalam Nasution (2005: 34) mutu adalah kesesuaian untuk digunakan (fitness for use), yang mengandung pengertian bahwa suatu produk atau jasa harus dapat memenuhi apa yang diharapkan oleh para pemakainya. Pengertian kesesuaian untuk digunakan ini mengandung lima dimensi yaitu: (1)
Mutu desain. (2) Mutu kesesuaian. (3) Ketersediaan. (4) Kemanan. (5) Field use. Menurut Juran, tiga langkah dasar merupakan langkah yang harus diambil perusahaan bila mereka ingin mencapai mutu tingkat dunia. Juran juga yakin bahwa ada titik diminishing return dalam hubungan mutu dan daya saing. Ketiga langkah tersebut antara lain: a. Mencapai perbaikan terstruktur atas dasar kesinambungan yang dikombinasikan dengan dedikasi dan keadaan yang mendesak. b. Mengadakan program pelatihan secara luas c. Membentuk komitmen dan kepemimpinan pada tingkat manajemen yang lebih tinggi. Dalam kebijkan akreditasi sekolah dikemukakan bahwa mutu pelayanan pendidikan adalah jaminan bahwa proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan yang seharusnya terjadi dan sesuai pula dengan yang diharapkan. Pelayanan pendidikan yang bermutu adalah pemberian layanan jasa pendidikan di sekolah yang dapat memberikan kepuasan kepada para siswa di sekolah dan masyarakat atau orang tua siswa.
METODE Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sering pula disebut metode fenomenologis. Menurut Moleong, (2013:9) Pendekatan fenomenologis merupakan tradisi penelitian kualitatif yang berakar pada filosofi dan psikologis, dan berfokus pada pengalaman hidup manusia (sosiologi). Pendekatan fenomenologis hampir serupa dengan pendekatan hermeneutics yang menggunakan pengalaman hidup sebagai alat untuk memahami secara lebih baik tentang
sosial budaya, politik atau konteks sejarah dimana pengalaman itu terjadi. Sesuai dengan hakikat penelitian kualitatif maka penelitian ini bersumber pada pengamatan kualitatif dilapangan (field research). Penelitian kualitatif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Ketepatan interpretasi bergantung pada ketajaman analisa, objektivitas, sistematik, dan sistemik maka penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif analitik. Dalam penelitian ini, studi yang mendalam dilakukan terhadap implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2008. Data tersebut akan diselidiki, kemudian dianalisis, dan diberikan interpretasi untuk selanjutnya dapat diambil kesimpulan. Sumber Data Penelitian Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu (1) Informan/narasumber, digunakan sebagai pengumpul data utama. Penentuan informan disesuaikan dengan fokus penelitian yang akan digali dan informan yang menguasai permasalahan tersebut. Sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini maka peneliti menggunakan Sampling purposive. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dianalisis dengan menggunakan teknik kualitatif. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012:335) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu data reduction, data display, dan conclusion/verification.
HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian Sesuai dengan fokus penelitian, paparan data dalam penelitian ini dikelompokan menjadi empat bagian, yaitu: (1) peran komite sekolah sebagai badan pertimbangan (advisory agency), (2) peran komite sekolah sebagai pendukung (supporting agency), (3) peran komite sekolah sebagai badan pengontrol (controlling agency), (4) peran komite sekolah sebagai badan penghubung (mediator agency). Peran Komite Sekolah Sebagai Badan Pertimbangan (advisory agency) Peran komite sekolah dalam upaya meningkatkan mutu layanan pendidikan di SMAN 2 Tumijajar adalah hal yang sangat penting karena sesuai dengan otonomi daerah di mana pelaksanaan pendidikan di sekolah sangat ditentukan oleh kemampuan sekolah dalam menghadapi peluang dan tantangan dari luar serta kekuatan maupun kelemahan sekolah. Sehingga otonomi dareah dan otonomi sekolah serta pemberian kewenangan yang lebih besar kepada sekolah bersama masyarakat untuk mengambil keputusan dalam pengelolaan sekolah harus benarbenar mampu meningkatkan mutu layanan pendidikan. Peran badan pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di tingkat satuan pendidikan, minimal dalam memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan. Supaya masukan tersebut sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan maka diperlukan informasiinformasi yang didasarkan pada kegiatan-kegiatan seperti mendata kondisi sosial ekonomi keluarga peserta didik, memberi masukan dan pertimbangan kepada sekolah dalam penyusunan visi, misi, tujuan, kebijakan
dan kegiatan sekolah, menganalisis hasil pendataan sebagai bahan pemberian masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepala sekolah, menyampaikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi secara tertulis kepada sekolah dengan tembusan dinas pendidikan dan dewan pendidikan, memberikan pertimbangan kepada sekolah dalam rangka pengembangan kurikulum muatan lokal, dan meningkatkan proses pembelajaran dan pengajaran, memverifikasi RAPBS yang diajukan oleh kepala sekolah, memberikan pengesahan terhadap RAPBS setelah proses verifikasi dalam rapat pleno komite sekolah. Untuk dapat memberikan layanan pendidikan yang bermutu, sekolah dan komite sekolah juga harus memahami kondisi sosial ekonomi dari keluarga peserta didik, sehingga dapat menyusun program sekolah secara efektif. Dalam hal pendataan kondisi sosial ekonomi keluarga peserta didik komite sekolah melakukan pendataan kepada orang tua/wali murid pada saat rapat komite sekolah dengan orang tua/wali murid pada awal tahun pelajaran. Sesuai konsep manajemen berbasis sekolah dalam otonomi daerah maka peran masyarakat dan komite sekolah dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan menjadi sangat penting. Oleh karena itu, setiap masukan, saran, dan pertimbangan yang diberikan oleh komite sekolah kepada sekolah harus disertai dengan analisis terhadap berbagai peluang serta tantangan yang mungkin timbul dari sebuah keputusan. Mutu layanan pendidikan adalah pencapaian standar yang dipersepsi oleh pengguna layanan yang menyamai atau bahkan melebihi standar layanan pendidikan yang berlaku, untuk itu perlu disusun program sekolah, kurikulum sekolah maupun proses kegiatan belajar mengajar yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan serta
peningkatan life skil peserta didik, komite sekolah sebagai badan pertimbangan harus berperan aktif dalam memberikan masukan terhadap pengembangan kurikulum sekolah maupun pelaksanaan KBM di sekolah. Layanan pendidikan adalah berbagai sumber daya yang dibutuhkan untuk memberikan dukungan terjadinya kondisi proses pembelajaran yang baik dan mermutu. Dana diperlukan dalam pembelajaran yang bermutu untuk melengkapi sarana dan prasarana, peningkatan kemampuan guru dan kesejahteraan guru. Diasumsikan dengan bertambahnya kesejahteraan guru akan merasa dihargai dan akan meningkatkan konsentrasinya dalam mengajar, yang pada akhirnya akan meningkatkan mutu pembelajaran. Untuk keperluan dana dan sarana prasarana pendidikan tersebut sekolah bersama dengan komite sekolah menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Penyusunan RAPBS dilakukan oleh pihak sekolah, kemudian diajukan kepada komite sekolah untuk diverifikasi, setelah verifikasi dan disetujui oleh komite sekolah, kemudian RAPBS di sosialisasikan kepada orang tua/wali murid untuk selanjutnya disahkan oleh komite sekolah bersama kepala sekolah dan dilaksanakan oleh sekolah. Peran Komite Sekolah Sebagai Badan Pendukung (Supporting Agency) Peningkatan mutu layanan pendidikan membutuhkan program dan kegiatan serta dukungan dana dan sarana prasarana pendidikan agar mampu memenuhi harapan peserta didik dan masyarakat. Oleh karena itu sarana dan prasarana memegang peranan yang sangat strategis dalam proses pendidikan. Terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan akan mampu
meningkatkan pelaksanaan proses pendidikan, meningkatkan mutu pendidikan itu sendiri yang pada akhirnya akan meningkatkan kepuasan pelanggan sebagai pengguna jasa pendidikan. Oleh karena itu komite sekolah harus berperan dalam memfasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah dengan memberdayakan sumber daya yang ada di masyarakat. Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan sekolah untuk mencapai tujuan sekolah yang telah ditetapkan merupakan upaya komite sekolah dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan melalui peran dan fungsi komite sekolah untuk mendukung keterlaksanaan proses pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan seperti gedung sekolah, alat dan media pembelajaran, sumber daya manusia dan lain sebagainya yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar harus terpenuhi dengan baik. Pendidikan adalah upaya sadar untuk memfasilitasi perkembangan dan peningkatan potensi peserta didik. Inti dari pendidikan adalah kegiatan pembelajaran. Untuk itu perlu adanya program dan dukungan untuk melaksanakannya. Kegiatan penggalangan dana untuk pendidikan yang dilakukan oleh komite sekolah sangat memperhatikan kondisi sosial ekonomi orang tua peserta didik, hal ini terlihat dengan dilaksanakannya konsep subsidi silang dalam penarikan iuran dana pendidikan oleh komite sekolah. Hal ini dimaksudkan agar siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu tetap dapat bersekolah dengan bantuan dari siswa dari keluarga yang lebih mampu, sehingga ada siswa yang membayar 25%, 50%, 75% dari jumlah iuran dana pendidikan bahkan ada juga yang dibebaskan dari kewajiban membayar. komite SMAN 2 Tumijajar menjalankan peranya sebagai badan
pendukung (supporting agency) dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan di SMAN 2 Tumijajar dengan mendukung pelaksanaan kegiatan program sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler serta menerapkan subsidi silang dalam penarikan iuran uang sekolah kepada orang tua siswa. Peran Komite Sekolah Sebagai Badan Pengontrol (Controlling Agency) Konsep MBS dalam pengelolaan pendidikan bertujuan mengembalikan sekolah kepada pemiliknya yaitu masyarakat, yang diharapkan akan merasa bertanggung jawab kembali sepenuhnya terhadap pendidikan yang diselenggarakan pada satuan pendidikan. Dari sisi moral adalah bahwa hanya sekolah dan masyarakatlah yang paling mengetahui berbagai persoalan pendidikan yang dapat menghambat peningkatan mutu pendidikan. Dengan demikian merekalah yang seharusnya menjadi pelaku utama dalam membangun pendidikan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakatnya. MBS memberikan otonomi yang luas kepada sekolah untuk mengelola sumber daya dan sumber dana yang dimiliki sesuai dengan prioritas kebutuhan sekolah. Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pengelolaan sumber daya dan sumber dana maka perlu adanya pengawasan. Komite sekolah sebagai badan pengontrol memiliki peran untuk melakukan pengawasan, mengontrol, dan mengevaluasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengambilan keputusan serta kebijakan yang ada di sekolah. Komite sekolah dalam melaksanakan perannya sebagai badan pengontrol pelaksanaan program dan penggunaan dana di sekolah adalah untuk melakukan kontrol terhadap transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di sekolah.
Di samping komite melalukan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di sekolah, komite sekolah juga meminta orang tua/wali murid dan masyarakat ikut terlibat dengan memberikan masukan dan saran terhadap pelaksanaan pendidikan. Transparansi dan akuntabilitas dalam melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan oleh komite sekolah belum dilakukan secara tertulis. Program sekolah sangat penting untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan di sekolah. Oleh karena itu program-program sekolah harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dunia usaha dan pemerintah, sehingga pelaksanaan program sekolah harus diawasi dan dievaluasi secara berkelanjutan. Keberhasilan program pendidikan dapat dilihat dari proses dan keluaran pendidikan baik yang bersifat akademik maupun non akademik. Guru sebagai pemeran utama dalam proses pendidikan harus mampu menciptakan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan kepada peserta didik. Untuk itu perlu didukung dengan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan harus terus dievaluasi agar perencanaan dan pengadaannya mampu meningkatkan mutu layanan pendidikan. Evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan kinerja sekolah dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan di SMAN 2 Tumijajar juga dilakukan dengan meminta penjabaran kepada sekolah tentang hasil belajar siswa serta menerima masukan dari masyarakat dan orang tua/wali peserta didik.
Peran Komite Sekolah Sebagai Badan Penghubung (MediatorAgency) Peran komite sekolah sebagai mediator antara masyarakat dan sekolah adalah untuk mendukung kebijakan pendidikan di satuan pendidikan sehingga dapat meningkatkan manajemen mutu di sekolah. Membantu sekolah dalam menciptakan hubungan dan kerja sama antara sekolah dengan orang tua dan masyarakat. Membina hubungan dan kerja sama yang harmonis dengan seluruh stakeholder pendidikan dengan dunia usaha/dunia industri. Keberadaan komite sekolah diharapkan mampu menjembatani berbagai permasalahan yang dihadapi sekolah dan orang tua/wali murid, sehingga programprpgram dan kegiatan sekolah dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan. Peran komite sekolah sebagai badan penghubung memiliki peran yang sangat startegis dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan karena komite sekolah dapat menjadi penghubung antara sekolah dengan masyarakat, sekolah dengan pemerintah dalam mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. Peran komite sekolah sebagai badan penghubung di SMAN 2 Tumijajar adalah membantu sekolah menciptakan hubungan dan kerjasama dengan orang tua/ wali murid dan masyarakat.
Peran komite sekolah sebagai penghubung dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan dilakukan tidak hanya antara orang tua murid dengan sekolah, tetapi juga hubungan dan kerjasama dengan dunia usaha/industri maupun dengan alumni. Namun peran ini belum dilaksanakan secara masksimal oleh komite SMAN 2 Tumijajar. Peran komite sekolah sebagai badan penghubung (mediator agency) saat ini masih terbatas pada penghubung antara sekolah dengan orang tua/wali murid dan masyarakat, belum menyentuh pada peran membina
hubungan dan kerjasama dengan dunia usaha/dunia industri. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi tentang peran komite sekolah di SMAN 2 Tumijajar dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan adalah memberikan pertimbangan, dukungan, pengawasan, serta mediasi. Pembahasan Pembahasan hasil penelitian ini dilakukan secara deskriptif dengan mengarah pada fokus penelitian dan mengacu pada kajian teori, pendapat para ahli serta pendapat dan penjelasan peneliti. Makna yang ditemukan didasarkan atas interprestasi data terhadap pernyataan informan, selanjutnya diformulasikan dalam bentuk tema. Pembahasan temuan penelitian peran komite sekolah di SMAN 2 Tumijajar adalah sebagai berikut: 1. Peran komite sekolah sebagai badan pertimbangan (advisory agency) dalam peningkatan mutu layanan pendidikan. 2. Peran komite sekolah sebagai badan pendukung (supporting agency) dalam peningkatan mutu layanan pendidikan 3. Peran komite sekolah sebagai badan pengawas (controlling agency) dalam peningkatan mutu layanan pendidikan. 4. Peran komite sekolah sebagai badan mediator (mediator agency) dalam peningkatan mutu layanan pendidikan. Peran Komite SMAN 2 Tumijajar dalam Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi di SMAN 2 Tumijajar mengenai peran komite sekolah dalam peningkatan mutu layanan pendidikan diketahui bahwa peran komite sekolah adalah peran
pertimbangan, peran pendukung, peran pengawasan, dan peran mediator sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 044/U/2002 yang sudah ditetapkan. Untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan sesuai dengan konsep manajemen mutu terpadu pendidikan menekankan pada pencarian secara konsisten terhadap perbaikan yang berkelanjutan untuk mencapai kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Strategi yang harus dikembangkan adalah institusi pendidikan memposisikan dirinya sebagai institusi jasa, yakni institusi yang memberikan pelayanan (service) sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pelanggan (customer). Partisipasi masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 56 ayat 1 tentang sistem pendidikan nasional bahwa masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan, meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/ madrasah. Pasal 56 ayat 3 menyatakan komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Komite SMAN 2 Tumijajar dalam melaksanakan perannya untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan adalah sebagai berikut: 1. Memberikan pertimbangan dalam hal pendataan kondisi sosial ekonomi keluarga peserta didik dan sumber daya pendidikan yang ada dalam masyarakat. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada sekolah dalam penyusunan visi, misi, tujuan, kebijakan dan kegiatan sekolah. Memberikan pertimbangan
2.
3.
4.
kepada sekolah dalam rangka pengembangan kurikulum muatan lokal, dan meningkatkan proses pembelajaran dan pengajaran. Memverifikasi RAPBS yang diajukan oleh kepala sekolah, memberikan pengesahan terhadap RAPBS setelah proses verifikasi dalam rapat pleno komite sekolah. Memberikan dukungan kepada sekolah untuk secara preventif memberantas penyebarluasan narkoba di sekolah, memberikan dukungan kepada sekolah dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler. Melaksanakan konsep subsidi silang dalam penarikan iuran dari orang tua siswa. Melakukan pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dengan meminta penjabaran kepada sekolah tentang hasil belajar siswa, memberoleh masukan, saran, dan ide kreatif dari masyarakat. Membantu sekolah dalam menciptakan hubungan dan kerja sama antara sekolah dengan orang tua dan masyarakat. Mengadakan rapat atau pertemuan secara rutin atau insidental dengan kepala sekolah dan dewan guru. Meningkatkan kesadaran dan kemitraan masyarakat
Peran Komite Sekolah Sebagai Badan Pertimbangan (advisory agency) dalam Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan Mutu layanan pendidikan adalah pencapaian standar yang dipersepsi oleh pengguna layanan yang menyamai atau bahkan melebihi standar layanan pendidikan yang berlaku. Layanan pendidikan adalah berbagai sumber daya yang dibutuhkan untuk memberikan dukungan terjadinya kondisi proses pembelajaran yang baik atau bermutu. Hal-hal yang berpengaruh terhadap
pembelajaran adalah: 1) secara langsung adalah guru (kemampuan/kompetensi, komitmen, konsentrasi), bakat dan motivasi peserta didik. 2) secara tidak langsung adalah sarana dan prasarana, dana, lingkungan, pemikiran dan hal-hal lain yang mendorong untuk terjadinya kondisi pembelajaran efektif dan bermutu. Peran komite SMAN 2 Tumijajar sebagai badan pertimbangan dalam peningkatan mutu layanan pendidikan adalah mendata kondisi sosial ekonomi keluarga peserta didik dan sumber daya pendidikan, memberikan masukan dan pertimbangan kepada sekolah dalam penyusunan visi, misi, tujuan, kebijakan dan kegiatan sekolah, memberikan pertimbangan kepada sekolah dalam pengembangan kurikulum muatan lokal dan proses KBM, serta memverifikasi dan mengesahkan RAPBS yang diajukan oleh sekolah. Menurut Kemendiknas Nomor 044/U/2002 tentang dewan pendidikan dan komite sekolah menyatakan peran komite sekolah sebagai badan pertimbangan adalah memberikan pertimbangan kepada sekolah dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Berdasarkan temuan penelitian bahwa komite SMAN 2 Tumijajar sudah melaksanakan peranya sebagai badan pertimbangan tetapi peran tersebut belum berjalan secara maksimal karena ada beberapa peran komite sekolah sebagai badan pertimbangan yang masih harus ditingkatkan yaitu melakukan pendataan kondisi sosial ekonomi keluarga peserta didik secara lebih mendalam dengan melakukan analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman sehingga diketahui potensi sumber dana dan sumber daya pendidikan sebagai bahan pertimbangan, masukan dan saran kepada sekolah dalam menyusun program dan kegiatan sekolah. Semua
pertimbangan, masukan dan saran kepada sekolah disampaikan secara tertulis maupun lisan. Peran Komite Sekolah Sebagai Badan Pendukung (supporting agency) dalam Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan Peran komite SMAN 2 Tumijajar sebagai badan pendukung adalah memberi dukungan kepada sekolah dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler dan sarana prasarana pendidikan, melaksanakan konsep subsidi silang dalam penarikan iuran dari orang tua siswa. Peran komite sekolah sebagai badan pendukung tidak hanya berupa dukungan dana tetapi juga sumbangan tenaga dan pikiran dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan. Kemendiknas Nomor 044/U/ 2002 menyatakan bahwa komite sekolah memiliki peran sebagai badan pendukung baik yang berwujud financial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Ike Dewi Sartika (2002:93) mengemukakan bahwa: “Kualitas pada dasarnya dapat berupa kemampuan, barang dan pelayanan, kualitas pendidikan dapat menunjuk kepada kualitas proses dan kualitas hasil (produk). Suatu pendidikan dapat bermutu dari segi proses (yang sudah barang tentu amat dipengaruhi kualitas masukannya) jika proses belajar mengajar berlangsung secara efektif dan peserta didik mengalami proses pembelajaran yang bermakna dan juga memperoleh pengetahuan yang berguna baik bagi dirinya maupun bagi orang lain (functional knowledge) yang ditunjang secara wajar oleh sumber daya (manusia, dana, sarana dan prasarana). Berdasarkan temuan penelitian dan ketentuan Kemendiknas Nomor 044/U/2002 bahwa komite SMAN 2 Tumijajar telah menjalankan peran badan pendukung. Namun ada peran
pendukung lain yaitu peran dalam mencari bantuan dana dari dunia usaha/industri untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu secara ekonomi perlu dimaksimalkan sehingga peran komite sekolah benar-benar mampu meningkatkan mutu layanan pendidikan. Dalam konsep MBS, bahwa keberhasilan MBS adalah karena dukungan, komitmen, dan kesungguhan untuk melaksanakan, kemampuan melaksanakan pembaharuan, kemampuan pengembangan potensi, dukungan terhadap visi serta potensi sumber daya sekolah sehinnga tujuan MBS yaitu sekolah dapat memberikan pelayanan pendidikan yang lebih baik dan lebih memadai kepada siswa dapat tercapai. Peran Komite Sekolah Sebagai Badan Pengawas (Controlling agency) dalam Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan Monitoring adalah kegiatan pemantauan pelaksanaan program untuk mengetahui pelaksanaan dan hambatan yang dihadapi serta penyimpangan yang mungkin terjadi. Sedangkan evaluasi adalah proses mendapatkan informasi untuk mengetahui keberhasilan sebuah program berdasarkan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk perbaikan program yang sedang berlangsung serta mencegah terjadinya berbagai penyimpangan dalam pelaksanaan program dan keuangan sekolah. Sebagai badan pengawas, komite SMAN 2 Tumijajar melakukan pengawasan terhadap berbagai kebijakan dan program kerja sekolah, meminta penjabaran kepada sekolah tentang hasil belajar siswa, memperoleh masukan, saran, dan ide kreatif dari masyarakat. Kemendiknas Nomor 044/U/ 2002 menyatakan bahwa komite sekolah dapat melakukan pengawasan terhadap proses perencanaan pendidikan, melakukan pemantauan terhadap
anggaran dan pelaksanaan programprogram sekolah serta pemantauan output sekolah untuk transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan. Berdasarkan peran badan pengawas komite SMAN 2 Tumijajar secara umum telah berjalan dengan baik, namun komite sekolah belum menyampaikan laporan kepada sekolah secara tertulis tentang hasil pengamatan komite sekolah terhadap sekolah. Laporan baru disampaikan secara langsung dan lisan. Peran ini hanya dipahami oleh sebagian dari pengurus komite sekolah saja sehingga perlu terus ditingkatkan kepada pengurus komite yang lain sehingga peran komite sekolah sebagai badan pengawas akan dapat meningkatkan mutu layanan pendidikan. Monitoring dan evaluasi mencakup input, proses, output dan outcome. Komponen input mencakup: kurikulum, peserta didik, ketenagaan, sarana dan prasarana, organisasi, pembiayaan, manajemen sekolah, dan peranserta masyarakat. Komponen proses mencakup: proses manajerial, proses belajar mengajar. Komponen output mencakup: prestasi akademik dan prestasi nonakademik. Komponen outcome mencakup semua dampak pelaksanaan program baik terhadap individu mapun sosial. Monitoring harus dilakukan secara berkesinambungan selama pelaksanaan program. Sedangkan evaluasi dilakukan setelah program dilaksanakan secara tuntas. Monitoring dan evaluasi dilakukan baik secara internal maupun secara eksternal dan disusun laporannya. Peran Komite Sekolah Sebagai Badan Mediator (mediator agency) dalam Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan Perlunya hubungan harmonis antara sekolah
yang dengan
masyarakat yang diwadahi dalam organisasi komite sekolah, sangat diharapkan mampu mengoptimalkan peran serta orang tua dan masyarakat dalam memajukan program pendidikan dalam bentuk seperti ; orang tua dan masyarakat membantu menyediadakan fasilitas pendidikan, memberikan bantuan dana serta pemikiran atau sumbang saran yang diperlukan untuk kemajuan sekolah. Orang tua dan masyarakat diharapkan dapat memberikan informasi kepada sekolah tentang potensi yang dimiliki anaknya serta memupuk pengertian orang tua dan masyarakat tentang program pendidikan yang sedang diperlukan oleh masyarakat. Masyarakat berkewajiban untuk memberikan dukungan terhadap tujuan, program, kebutuhan sekolah atau pendidikan. Sebaliknya sekolah harus mengetahui dengan jelas apa kebutuhan, harapan dan tuntutan masyarakat terhadap sekolah. Sekolah dan masyarakat harus terbina suatu hubungan yang harmonis, dengan hubungan yang harmonis diharapkan dapat menumbuhkan saling pengertian dan saling menbantu antara sekolah, orang tua, masyarakat dan lembaga-lembaga lain yang ada di masyarakat, termasuk dunia kerja dalam menyukseskan dan meningkatkan mutu pendidikan. Masyarakat harus diberikan kesempatan untuk ikut berperan serta memajukan sekolah serta mengikutkan orang tua dan tokoh masyarakat dalam merencanakan dan mengawasi program sekolah. Jika hubungan sekolah dengan masyarakat berjalan dengan baik, rasa tanggung jawab dan partisipasi masyarakat untuk memajukan sekolah akan semakin tinggi dan semakin baik. Peran komite SMAN 2 Tumijajar sebagai badan mediator adalah: menjadi penghubung antara masyarakat dengan sekolah, membantu sekolah dalam mensosialisasikan kebijakan dan program sekolah, menyampaikan
aspirasi masyarakat dalam usulan membuat kebijakan. Berdasarkan Kemendiknas Nomor 044/U/2002 bahwa komite memiliki peran sebagai mediator (mediating agency) merupakan peran untuk menghubungkan antara sekolah dengan masyarakat dan pemerintah. Bentuk pelaksanaan peran ini melalui sinergi antara program sekolah dengan program-program yang ada di masyarakat dan pemerintah, mensosialisasikan program sekolah kepada masyarakat di lingkungan sekolah. Pihak-pihak yang dapat diajak bekerja sama oleh sekolah antara lain: 1. Warga masyarakat (tokoh masyarakat, tokoh agama) baik secara individu maupun secara organisasi. 2. Alumni 3. Instansi terkait lainnya, seperti sekolah lain, puskesmas, kelurahan, kecamatan, dan lain-lain. 4. Dunia usaha dan dunia industri 5. Orang tua siswa Kerjasama dapat dilaksanakan secara terjadwal dan berkesinambungan atau secara insidentil sesuai dengan keperluan. Peran komite sekolah sebagai badan penghubung merupakan salah satu peran sentral untuk menjalin sinergi yang harmonis antara sekolah dengan stakeholder pendidikan dalam mengatasi permasalahan pembiayaan pendidikan untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan. Berdasarkan keseluruhan temuan penelitian peran komite SMAN 2 Tumijajar sebagai badan penghubung belum berjalan secara maksimal, meskipun hubungan sekolah dengan masyarakat dan orang tua/wali murid telah terjalin dengan baik, namun kerjasama antara komite sekolah dengan alumni, dunia usaha/dunia industri belum berjalan. Dengan demikian dapat ditarik sebuah teori bahwa; keberhasilan sekolah dalam memberikan layanan
pendidikan juga dipengaruhi oleh peran komite sekolah dalam menjembatani sekolah dengan stakeholder pendidikan.
KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Setelah melalui serangkaian proses pengamatan empirik, kajian teoritik, penelitian lapangan, dan pembahasan peran komite sekolah dalam peningkatan mutu layanan pendidikan di SMAN 2 Tumijajar maka simpulan penelitian adalah sebagai berikut: Peran Komite Sekolah Sebagai Badan Pertimbangan (Advisory Agency) Dalam Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan Peran komite SMAN 2 Tumijajar sebagai badan pertimbangan telah menjalankan perannya dalam perencanaan sekolah dengan melakukan pendataan kondisi sosial ekonomi keluarga peserta didik dan sumber daya pendidikan yang ada di masyarakat, memberikan masukan dan pertimbangan kepada sekolah dalam penyusunan visi, misi, tujuan, kebijakan dan kegiatan sekolah, memberikan pertimbangan kepada sekolah dalam pengembangan kurikulum muatan lokal dan proses KBM, dan memverifikasi serta mengesahkan RAPBS yang diajukan oleh sekolah. Tetapi komite sekolah belum melakukan analisis hasil pendataan sebagai bahan pemberian masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada sekolah, komite sekolah belum menyampaikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi secara tertulis kepada sekolah dengan tembusan dinas pendidikan. Peran Komite Sekolah Sebagai Badan Pendukung (Supporting Agency)
Dalam Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan Peran komite SMAN 2 Tumijajar sebagai badan pendukung dilakukan dengan ikut memberikan sumbangan pemikiran, tenaga, memberi dukungan kepada sekolah dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler , membantu pendanaan sekolah melalui penggalangan dana dari orang tua/wali murid, berupaya memenuhi berbagai kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan secara bertahap dan melaksanakan konsep subsidi silang dalam penarikan iuran dari orang tua siswa. Tetapi komite sekolah belum mencari bantuan dana dari dunia usaha/industri untuk biaya pembebasan uang sekolah bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu. Peran Komite Sekolah Sebagai Badan Pengawas (Contolling Agency) Dalam Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan Peran komite sekolah sebagai badan pengontrol di SMAN 2 Tumijajar adalah meminta penjabaran tentang hasil belajar siswa. melakukan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan kebutuhan sarana dan prasarana sekolah, mengawasi perkembangan peserta didik/kemajuan sekolah, melakukan pemeriksaan keuangan sekolah, mengontrol kinerja sekolah.
mencari masukan dan saran dari masyarakat untuk peningkatan layanan pendidikan. Tetapi komite sekolah belum menyampaikan laporan kepada sekolah secara tertulis tentang hasil pengamatan komite sekolah terhadap sekolah. Peran Komite Sekolah Sebagai Badan Penghubung (Mediator Agency) Dalam Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan Peran komite SMAN 2 Tumijajar sebagai badan penghubung adalah membantu sekolah dalam menciptakan
hubungan dan kerjasama antara sekolah dengan orang tua/wali murid dan masyarakat, mengadakan rapat atau pertemuan dengan kepala sekolah, dewan guru atau orang tua/wali murid dan masyarakat, mengadakan kegiatan yang meningkatkan kesadaran dan kemitraan masyarakat. Tetapi komite sekolah belum bekerja sama dengan sekolah dalam kegiatan penelusuran alumni, komite sekolah belum membina hubungan dan kerjasama dengan stakeholder pendidikan dengan dunia usaha/industri. Saran Berdasarkan simpulan hasil penelitian, agar peran komite sekolah dalam peningkatan mutu layanan pendidikan dapat lebih optimal, disarankan beberapa hal sebagai berikut: Kepada Komite SMAN 2 Tumijajar Peran komite sekolah dalam peningkatan mutu layanan pendidikan di SMAN 2 Tumijajar sangat penting oleh karena itu peran komite sekolah sebagai badan pertimbangan, badan pendukung, badan pengawas dan badan penghubung harus dioptimalkan. Pengoptimalan peran komite sekolah untuk peningkatan mutu layanan pendidikan dapat dilakukan dengan pemilihan pengurus komite sekolah dengan mengutamakan personil-personil yang memiliki kemampuan dan kemauan yang tinggi di bidang pendidikan yaitu kemampuan memberikan pertimbangan, kemampuan memberikan dukungan, kemampuan melakukan pengawasan dan kemampuan menjadi mediator serta selalu terlibat aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasasan program-program sekolah.
Kepada Kepala SMAN 2 Tumijajar Untuk menciptakan layanan pendidikan yang bermutu, maka kepala sekolah sebaiknya: 1. Membentuk pengurus komite berdasarkan ketentuan dengan melibatkan orang-orang yang memiliki kemampuan dan kepedulian terhadap pendidikan. 2. Meningkatkan kerjasama dengan komite sekolah. 3. Memfungsikan peran komite sekolah dalam setiap kegiatan, program, dan kebijakan. 4. Melakukan koordinasi secara rutin dalam setiap perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi program. Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tulangbawang Barat Untuk peningkatan mutu layanan pendidikan di satuan pendidikan dinas pendidikan kabupaten sebaiknya: 1. Melakukan sosialisasi/workshop kepada pengurus komite sekolah mengenai peran dan fungsi komite sekolah untuk pendidikan. 2. Melakukan pembinaan secara berkala kepada pengurus komite sekolah agar komite sekolah dapat melaksanakan perannya secara efektif. 3. Melakukan koordinasi dengan pemerintah dan pemerintah daerah dengan membuat terobosanterobosan untuk pengefektifan peran komite sekolah baik program maupun anggaran. 4. Melakukan monitoring dan evaluasi mengenai peran komite sekolah di satuan pendidikan serta memberikan masukan dan saran untuk perbaikan.
Kepada Peneliti-Peneliti Selanjutnya Peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk itu perlu kiranya peneliti-peneliti selanjutnya melakukan penelitian secara lebih mendalam dengan mengkaji aspek-
aspek yang belum diteliti tentang berbagai faktor yang mempengaruhi peran komite sekolah dalam peningkatan mutu layanan pendidikan.
DAFTAR PUSTAKA
Karna Sobahi, Hanafiah, Cucu Suhana, 2010, Manajemen Pendidikan, Cakra, Bandung Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Mulyasa, E, 2006, Manajemen Berbasis Sekolah Konsep Strategi dan Implementasi, PT Remaja Rosdakarya, Bandung. Moleong, Lexy J, 2013, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya, Bandung. Nasution, 2005, Manajemen Mutu Terpadu, Ghalia Indonesia, Bogor Sallis, Edwar, 2010, Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan, IRCiSoD, Jogjakarta Sagala, S., 2011, Manajemen Berbasis Sekolah dan Masyarakat, Nimas Multima, Jakarta. Sugiyono, 2012, Metode Penelitian Kualitatif dan R & D. Alfabeta. Bandung Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diterbitkan oleh Lembaga Informasi Nasional, Jakarta.
