PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENANGANI PEMILIH KHUSUS TAMBAHAN PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 DI KOTA TOMOHON 1

PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENANGANI PEMILIH KHUSUS TAMBAHAN PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 DI KOTA TOMOHON1 Oleh: Willians Gratiano Timpal2 ABSTRAK Pemilu merupakan salah satu bentuk perwujudan pelaksanaan demokrasi. Kesuksesan sebuah pemilihan umum setidaknya ditentukan oleh tiga hal penting, yaitu proses penyelenggaraannya, aturan hukumnya, dan penegakan hukumnya. Salah satu komponen penting untuk keberhasilan pemilu ditentukan oleh peran penyelenggaraan yang profesional dan berwibawa, sehingga mampu membangun demokrasi yang lebih berkualitas. Pemilu yang jujur dan adil mengantisipasi penggunaan hak pilih ganda. Dari latar belakang ini penulis ingin mengkaji tentang peran Komisi Pemilihan Umum dalam menangani pemilih khusus tambahan pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 di kota Tomohon. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari data-data yang dikumpulkan penulis dari sumber data di lokasi penelitian, sedangkan data sekunder diolah dari hasil dokumentasi yang dilakukan penulis dari hasil wawancara, studi dokumentasi dan pengamatan lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga negara yang mempunyai peran sebagai penyelenggara dalam pemilihan umum di Indonesia, antara lain adalah Pemilihan Umum atas Presiden beserta wakil presiden. KPU juga mengeluarkan aturan yang memungkinkan semua warga yang memenuhi syarat sebagai pemilih bisa menggunakan hak pilihnya melalui tiga model daftar pemilih tambahan bagi warga yang tak masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT). Permasalahan Daftar pemilih khusus tambahan di kota Tomohon pada waktu yang lalu cukup rumit karena mengingat kota Tomohon dikenal sebagai kota pendidikan dimana banyak penduduk pendatang yang tinggal dan menetap sementara di kota Tomohon. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka diperlukan peran Komisi Pemilihan Umum yang ada di kota Tomohon dalam mengakomodir para pemilih yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk sebagai pemilih khusus tambahan dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2014 dengan mempersiapkan logistik yang ada dan memberikan keterjaminan Pemilu yang jujur dan adil. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan Umum Tahun 2014, Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon telah melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan baik, dimana seluruh kegiatan mulai pembentukan badan penyelenggara verifikasi, pemutahiran data pemilih, sampai pada tahap pelaksanaan dan penetapan hasil suara. Juga untuk para pemilih khusus tambahan yang belum terdaftar pada DPT dapat ditangani dengan baik dalam masalah logistik seperti penambahan jumlah surat suara dan tinta. Kata Kunci: Peran KPU, Pemilu Presiden, dan Pemilih Khusus Tambahan 1 2

Merupakan Skripsi penulis Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan

PENDAHULUAN Latar Belakang Pada penyelenggaraan pemilihan umum Indonesia telah mengadakan beberapa kali pemilihan umum presiden dan wakil presiden tetapi berbagai permasalahan masih terus terjadi dan persoalan klasik yang muncul sampai pada yang telah terdaftar dan yang tidak terdaftar. Hal ini diakibatkan karena masalah pendataan pemilih yang dinamis dan rumitnya pendataan jumlah pemilih yang berimbas pada pelaksananan dan penyelengaraan pemilihan umum. Pemilu merupakan salah satu bentuk perwujudan pelaksanaan demokrasi. Sebagai negara demokrasi terbesar di dunia. Indonesia telah berhasil telah berhasil membangun wajah demokrasi kearah yang lebih baik. Indonesia telah mampu membuktikan kepada dunia bahwa pelaksanaan pemilu sebagai wujud demokrasi telah berhasil dilaksanakan dengan sukses. Kesuksesan sebuah pemilihan umum setidaknya ditentukan oleh tiga hal penting, yaitu proses penyelenggaraannya, aturan hukumnya, dan penegakan hukumnya. Terkait denga proses penyelenggaraannya, adalah pesertanya, tahapannya, logistik, dan distribusi, serta pemantau dan partisipasi masyarakat. Menganai aturan hukumnya adalah bagaimana seluruh aturan dilaksanakan, menyangkut sistem pemilu, serta metode pemilihan, metode pencalonan, pemberian suara, serta metode penetapan pemenangnya. Sedangkan yang terkait penegakan hukumnya adalah bagaimana seluruh aturan pemilu itu dilaksanakan dengan baik dan konsisten tanpa pandang bulu. Salah satu komponen penting untuk keberhasilan pemilu juga ditentukan oleh peran penyelenggaraan yang profesional dan berwibawa, sehingga mampu membangun demokrasi yang lebih berkualitas. Keikutsertaan masyarakat secara umum merupakan hak karena yang disebut pemilih sebagaimana Undang-Undang No nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Penduduk adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia atau di luar negeri. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. Komisi Pemilihan Umum dalam mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pemilu 9 April 2014, selain daftar pemilih tetap (DPT), KPU juga mengeluarkan aturan yang memungkinkan semua warga yang memenuhi syarat sebagai pemilih bisa menggunakan hak pilihnya melalui tiga model daftar pemilih tambahan bagi warga yang tak masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT). Persoalan daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) dalam Pilpres 2014 merupakan salah satu bentuk gugatan dari pihak Prabowo di Sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat, 15 Agustus 2014, bahwa daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) dalam Pilpres 2014 tidak sah dan harus dikualifikasikan sebagai pelanggaran konstitusi sehingga tuntutan Pemilu ulang di beberapa daerah untuk meninjau DPKTb untuk menghasilkan pemilu yang jujur dan adil di Indonesia. Alasannya, DPKTb tidak diatur dalam undang-undang yang menjadi dasar pelaksanaan Pilpres 2014, yaitu UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres 2008). Secara harfiah, istilah DPKTb memang tidak terdapat dalam UU Pilpres 2008, melainkan dalam peraturan-peraturan KPU yang mengatur tentang Pilpres 2014, antara

lain Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2014. Namun, secara substantif, munculnya DPKTb adalah konsekuensi dari putusan MK tanggal 6 Juli 2009, dua hari menjelang Pilpres 2009, yang membolehkan pemilih yang tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT) untuk menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP, paspor, atau identitas kependudukan lainnya. Putusan itulah yang mengilhami munculnya ketentuan tentang daftar pemilih khusus (DPK) dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD (UU Pemilu 2012) dan daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) dalam peraturanperaturan KPU. Putusan MK 6 Juli 2009, adalah landasan hukum bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan daftar pemilih tambahan (DPTb) agar tetap dapat menggunakan haknya untuk memilih. Putusan tersebut adalah respons konkret dari MK terhadap dugaan banyaknya warga negara yang tidak dapat memilih dalam Pemilu Legislatif 2009. Angkanya diperkirakan mencapai puluhan juta pemilih. Hak untuk memilih (the right to vote) adalah hak asasi manusia, yang tidak boleh dikurangi karena soal-soal teknis-administratif, ketentuan tentang daftar pemilih dalam UU Pilpres 2008 harus dikaitkan dengan putusan MK tersebut. DPK dan DPKTb adalah instrumen untuk menampung warga negara yang sudah berhak memilih namun tidak tercantum dalam DPT dan DPTb. Ketentuan ini secara konkret diatur dalam peraturan-peraturan KPU yang juga menjadi landasan bagi pelaksanaan Pilpres 2014.Karena sepanjang undang-undang tersebut belum diganti atau dicabut, selama itu pula putusan masih tetap berlaku (eksis).Kecuali undang-undang tersebut sudah dicabut, maka gugur pula putusan MK secara formal.Namun secara substantif, putusan MK tetap bisa mengilhami dan mewarnai kebijakan tentang daftar pemilih dalam pemilu berikutnya. Terbukti, dalam UU Pemilu 2012, putusan MK tersebut diakomodasi dengan dikenalkannya instrumen DPK dan peraturan-peraturan KPU kemudian mengenalkan DPKTb. Terlebih DPKTb paling telah menjadi penyelemat lebih 2,9 juta rakyat Indonesia yang terancam kehilangan hak untuk memilih Permasalahan Daftar pemilih khusus tambahan di kota Tomohon pada waktu yang lalu cukup rumit karena mengingat kota Tomohon dikenal sebagai kota pendidikan dimana banyak penduduk pendatang yang tinggal dan menetap sementara di kota Tomohon yang sementara menuntut ilmu baik di Universitas Negeri Manado karena di kota Tomohon terdapat Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) yang berlokasi di kota Tomohon dan Universitas Kristen Indonesia Tomohon maupun universitas dan sekolah tinggi yang lain seperti akademi keperawatan Gunung Maria maupun akademi keperawatan Bethesda, dan universitas dan sekolah tinggi lainnya yang memungkinkan banyak masyarakat dari berbagai penjuru yang ada di Indonesia bagian Timur ataupun dibeberapa daerah di Indonesia yang datang untuk mengenyam pendidikan di kota Tomohon yang tentunya mempengaruhi jumlah pemilih dalam mengikuti pemilihan umum di kota Tomohon apalagi pada bulan Juli ada beberapa ivent dalam dunia pendidikan dikota Tomohon karena adanya wisuda dan penamatan pendidikan di beberapa sekolah ungulan yang ada di kota Tomohon sehingga memungkinkan terjadinya penambahan jumlah pemilih pada pemilihan presiden dan wakil presiden. Keadaaan tersebut diatas memungkinkan terjadinya jumlah pemilih yang meningkat dalam penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden pada 9 Juli 2014 dimana hal ini sesuai dengan kepetusan Mahkamah konstitusi Putusan MK No 102/PUU-VII/2009, Mahkamah telah memerintahkan KPU membuat aturan teknis penggunaan hak pilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap, dengan ketentuan bisa dengan menunjukkan kartu tanda penduduk, paspor, kartu keluarga, atau sejenisnya

yang masih berlaku. Berdasarkan hal itu KPU mengeluarkan keputusan no 172 tahun 2014 tentang daftar pemilih tambahan untuk mengakomodir masyarakat sebagai pemilih untuk didaftarkan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka diperlukan peran Komisi Pemilihan Umum yang ada di kota Tomohon dalam mengakomodir para pemilih yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk sebagai pemilih khusus tambahan dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2014 dengan mempersiapkan logistik yang ada dan memberikan keterjaminan Pemilu yang jujur dan adil juga mengantisipasi penggunaan hak pilih ganda. Dari latar belakang ini penulis ingin mengkaji tentang peran Komisi Pemilihan Umum dalam menangani pemilih khusus tambahan pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 di kota Tomohon. Perumusan Masalah “Bagaimana peran Komisi pemilhan umum dalam menangani pemilih khusus tambahan pada pemihan umum presiden dan wakil presiden 2014 di kota Tomohon ? “ TINJAUAN PUSTAKA 1. Peran Menurut Poerwadinata dalam Pamudji S peran adalah kegiatan-kegiatan atau tugas-tugas yang harus dilaksanakan seseorang karena kedudukannya atau status atau posisinya di suatu lingkungan sosial tertentu..Peran(role) yang dapat diartikan sebagai perilaku yang diharapkan dari seseorang, peran secara umum diartikan sebagai suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Menurut H.E Marsono (2006: 17) peran adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yan telah ditentukan sebelumnya, dapat pula diartikan sebagai suatu kondisi atau keadaan dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai atau saasaran atau peralatan yang digunakan disertai kemampuan yang dimiliki adalah teapat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dihasilkan dengan memuaskan Thoha Miftah dalam bukunya kepemimpinan dalam manajemen (2005:27) mendifinisikan peranebagai suatu perilaku yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu atau adanya sautu kantor yang mudah dikenal, dalam memprkuat pelaksaan fungsinya dibutuhkan peran yang lebih baik dari setiap individu dan pemimpin menjalankan tugas. Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya , maka ia telah menjalankan suatu peran. 2. Pemilihan Umum Dalam buku Konsep – Konsep Dasar Pemilu Sigit Pamungkas (2009) dikatakan oleh Reilly dan Reynolds, pemilu merupakan instrumen politik yang dapat dibentuk yang paling spesifik. Selain itu perbedaan sistem pemilu juga dipengaruhi dengan kadar demokrasi dari negara tersebut. Berikut beberapa variasi sistem pemilu yang ada : a) Sistem Distrik (Plurality/Majourity) Sistem distrik dimaksudkan untuk menerjemahkan representasi ’prinsiple-agent’. Dan tugas penting dari legislatif adalah bagaimana ia dapat bertindak mewakili para pihak yang memilihnya Heterogenitas sosiologis, politis, dan potensi konflik tidak menjadi persoalan yang patut untuk diributkan. Secara garis besar cara kerja dari

sistem ini adalah : wilayah negara dibagi ke dalam beberapa distrik pemilihan berdasar atas jumlah penduduk. b) Sistem Proposional Dalam sistem ini proporsi kursi seimbang dengan jumlah proporsi suara yang didapatkan dalam suatu wilayah. c) Sistem campuran Sistem campuran merupakan hasil perpaduan antara sistem Plurality/Majority dengan sistem proposional. d) Sistem pemilu diluar ketiga meanstream Sistem ini merupakan percampuran dari sistem distrik dan sistem proposional. Dalam Undang-Undang no.8 tahun 2012 Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disingkat DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dilihat dari fungsinya, pemilu dapat dibedakan dari dua demensi yaitu, demensi horizontal (demensi antar kelompok dan individu) dan vertikal (dua arah). Berikut fungsi-fungsi horizontal pemilu : arena pengelolaan konflik kepentingan dan sarana pencipta kohesi dan solidaritas sosial dari antar individu dan kelompok yang bersaing. Dan jika kita melihat pemilu dari demensi vertical maka pemilu maka tidak dapat melihat dari satu sisi saja. Seperti yang dinyatakan oleh Heywood pemilu merupakan saluran komunikasi politik. Karena terjadi proses hubungan jalan dua arah antara pemerintah, elit dan masyarakat. Dilihat dari kaca mata Heywood maka fungsi pemilu secara garis besar dapat dilihat dalam dua perspektif bottom-up dan top-down. Fungsi pemilu dalam perspektif “bottom-up” pemilu dijadikan sarana politisi dapat dipanggil dan ditekan oleh masyrakat untuk bertanggung jawab menjalankan tugasnya untuk mengaspirasikan masyarakat. Yang termasuk fungsi “bottom-up” antara lain : recruitment politisi, berpartisisipasi dalam pembentukan pemerintah secara langsung, dan sarana pembatas perilaku dan kebijakan pemerintah.

Pemilu dalam perspektif ”top-down” pemilu berfungsi sebagai sarana elit untuk mengontrol masyarakat agar quiescent (tidak statis), malleable (dapat ditundukaan) dan governable (dapat di perintah). Dan yang termasuk dari fungsi ”top-down” adalah memberi legitimasi kekuasaan, sirkulasi dan penguatan elit, menyediakan perwakilan bagi masyarakat (merupakan fungsi utama / paling dibutuhkan), sebagai sarana pendidikan politik pada masyarakat. 3. Komisi Pemilhan Umum Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga negara yang mempunyai peran sebagai penyelenggara dalam pemilihan umum di Indonesia, antara lain adalah Pemilihan Umum atas Presiden beserta wakil presiden. Pemilihan Umum untuk Anggota DPR, DPD maupun DPRD, lalu untuk pemilihan umum kepala daerah beserta dengan wakil kepala daerah . Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. Komisi Pemilihan Umum Provinsi adalah penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Provinsi. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pemilihan adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota. Pada masa sebelum Pemilu 2004, Anggota-anggota yang ada di dalam lembaga KPU ini seluruhnya adalah bagian dalam sebuah partai politik yang ada.Namun kali ini, berubah anggota-anggota yang ada dalam lembaga KPU ternyata boleh dari nonpartisan .Hal ini berlangsung setelah pemerintah mengeluarkan sebuah aturan pada sekitar tahun 2000 dari UU No. 4 tahun 2000. Undang-Undang no 15 tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilu menyatakan pasal 10 ayat (2) tugas wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi: a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota; b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; d. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih; f. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi; g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara; h. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi; i. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;

j. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; k. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat; l. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu m. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan 4. Daftar Pemilih Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 tahun 2014, daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) adalah pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara (DPS), daftar pemilih sementara hasil pemuktahiran (DPSHP) dan daftar pemilih tambahan (DPT). Daftar pemilih sementara (DPS) pemilu presiden dan wakil presiden adalah daftar pemilih tetap pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014. Kemudian daftar pemilih sementara hasil pemuktahiran (DPSHP) adalah daftar pemilih sementara hasil verifikasi atas masukan atau tanggapan dari masyarakat. Dan daftar pemilih tambahan (DPT) adalah data dari pemerintah yang berisi tambahan jumlah penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada saat pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. Pemilih yang tidak memiliki identitas kependudukan dan/atau pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih sementara (DPS), daftar pemilih sementara hasil pemuktahiran (DPSHP) dan daftar pemilih tambahan (DPT) adalah pemilih khusus. METODE PENELITIAN 1. Jenis Penelitian Penelitian merupakan suatu proses yang panjang, penelitian berawal dari minat yang ada dalam diri seseorang dalam memahami fenomena tertentu yang kemudian berkembang menjadi ide, teori, dan konsep. Untuk mewujudkan penelitian yang berawal dari minat tersebut dilakukanlah cara untuk mewujudkannya adalah dengan memilih metode yang cocok dengan tujuan dari suatu penelitian. Metode penelitian dalam hal ini berfungsi untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Guna menjawab dan mencari pemecahan permasalahan maka penelitian ini akan menggunakan metode-penelitian kualitatif. Menurut pendapat Kirk dan Miller (Moleong, 2006) dinyatakan bahwa ”penelitian kualitatif merupakan tradisi tertentu dari ilmu sosial yang secara fundamental bergantung kepada pengamatan manusia dalam wilayahnya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan istilah yang digunakan”. Dan metode-penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan kualitatif menekankan unsur manusia sebagai instrumen penelitian, dengan menekankan unsur manusia sebagai instrumen penelitian maka akan mempermudah penyesuaian dengan kenyataan yang terjadi dilapangan. Kirk dan Miller

dalam Moleong (2000:3) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental bergantung pengamatan pada manusia di kawasannya sendiri serta berhubungan dengan orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya. Pendekatan kualitatif ini, peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk meneliti obyek kajiannya dan yang bertujuan mendapatkan informasi yang mendalam mengenai peran Komisi Pemilihan Umum dalam menangani pemilih khusus tambahan pada pemilihan presiden dan wakil presiden 2014 di kota Tomohon. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif berupa katakata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bogdan dan Taylor dalam Moleong, 2006). 2. Fokus Penelitian Fokus penelitian adalah mendeskripsikan dan menganalisis prinsip-prinsip bagaimana peran komisi pemilihan umum dalam menangani pemilih khusus tambahan pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2014 di kota Tomohon. Apa yang sudah dilakukan oleh komisi pemilihan umum untuk menangani pemilih khusus tambahan dan apa saja kendala yang dihadapai dalam pelaksanaannya. 3. Lokasi Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di kantor komisi pemilihan umum di kota Tomohon. 4. Jenis dan Sumber Data Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari data-data yang dikumpulkan penulis dari sumber data di lokasi penelitian, sedangkan data sekunder diolah dari hasil dokumentasi yang dilakukan penulis dari hasil wawancara, studi dokumentasi dan pengamatan lapangan. 5. Pemilihan Informan Dalam penelitian ini pihak yang dijadikan informan adalah yang dianggap mempunyai informasi (key-informan) yang dibutuhkan di wilayah penelitian. Cara yang digunakan untuk menentukan informan kunci tersebut maka penulis menggunakan “purposive sampling” atau sampling bertujuan, yaitu teknik sampling yang digunakan oleh peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan lokasinya. Menurut penulis, informan dalam penelitian ini adalah : a. Komisioner KPU kota Tomohon b. Panitia Pemungutan Suara c. Pemilih Khusus Tambahan Penentuan jumlah maupun informan penelitian berkembang dan bergulir mengikuti informasi atau data yang diperlukan dari informan yang diwawancarai sebelumnya. Maka dari itu, spesifikasi informan penelitian tidak digambarkan secara rinci namun akan berkembang sesuai dengan kajian penelitian yang dilakukan. HASIL DAN PEMBAHASAN Komisi Pemlihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu dan didukung oleh jajaran sampai tingkat yang paling bawah melalui panitia pemunggutan kecamatan (PPK), panitia pemunggutan suara (PPS), dan kelompok penyelenggara pemunggutan suara (KPPS), dituntut agar mampu mewujudkan kepastian hukum, tertib hukum,

keterbukaan, proesional, jujur dan adil, berdasrarkan hukum dan etika dengan menjaga kemandirian, integritas dan kredibilitas. Penyelenggaraan pemilu juga berkewajiban untuk menjaga dan melindungi hak-hak politik dan kedaulatan rakyat untuk menyalurkan hak pilihannya dalam setiap pelaksanaan pemilu. Terkait dengan pelaksanaan pemilu tahun 2014 yang telah dilaksanakan pemilu oleh KPU Kota Tomohon, baik pemilu legilslatif dan pemilu Presiden tanggal 9 Juli yang lalu, secara keseluruhan KPU Kota Tomohon telah berhsil menyelenggarakan pemilu dengan sukses. Adapun kesiapan KPU untuk mengantisipasi membludaknya DPKTb dapat diselesaikan terlebih dalam kesiapan di bidang logistik berupa surat suara dan tinta. Proses pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 di Kota Tomohon sebagaimana diatur dalam peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal penyelenggaraan Pemliu Presiden tahun2014, mulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian berjalan dengan baik. 1. PPK, PPS dan KPPS Pembentukan PPK, dan PPS untuk Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden tahun 2014 dibentuk berdasarkan hasil evaluasi dari anggota PPk dan PPs pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 yang pada saat memasuki tahapan Presiden dan Wakil Presiden, tahapan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 masih berlangsung. Pelaksanaan evaluasi dilakukan langsung oleh komisioner KPU Kota Tomohon dengan menilai dari kinerja masing-masing anggota PPK dan PPS yang sementara menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu anggota DPR, DPD,dan DPRD tahun 2014. Setelah dilakukan evaluasi, maka melalui rapat pleno anggota KPU kota Tomohon yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno pemberhentian PPK dan PPs Pemilu Legislatif 2014 dan penetapan Panitia PPk dan PPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Nomor : 73/BA-TMH/IV/2014 tanggal 09 Juni 2014, maka diputuskan nama-nama anggota PPK dan anggota PPS. a. Pelaksanaan Berdasrkan surat edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor; 870/KPU/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 perihal pengangkatan/penetapan kembali PPK, dan Sekretariat PPK serta PPS dan Sekretariat PPS dalam penyelnggaraan Pemilu tahun2014, pembentukan PPK ysng tersebar di 5 kecamatan se Kota Tomohon dilaksankan oleh anggota KPU Kota tomohon dengan mengevaluasi kinerja PPK selama menjadi anggota PPK pada pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 yang sementara berlangsung, dimana dalam hal ini anggota PPK yang kurang aktif atau mengundurkan diri akan diganti berdasarkan peringakat tertinggi hasil seleksi calon anggota PPK pada pemilu legislatif 2014. Untuk calon anggota PPS yang tersebar di 44 kelurahan diserahkan kepada anggota PPK masing-masing kecamatan untuk mengevaluasi dan hasilnya disampaikan ke KPU kota tomohon untuk di tindaklanjuti. b. Pelaksanaan Pengukuhan PPK dan PPS Pelaksanaan pengukuhan angota PPK dan PPS se kota tomohon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 silaksanakan pada tanggal 18 Juni 2014 yang dihadiri oleh semua anggota PPK dilanjutkan dengan bimbingan teknis pemunggutan suara.

Anggota PPK terdiri dari 5 (lima) orang disetiap kecamatan, sedangkan untuk PPS beranggotakan sebanyak 3 (tiga) orang disetiap kelurhan, untuk KKPS beranggotakan 7 (tujuh) orang per TPS. Kota tomohon memiliki 5 kecamatan sehingga total jumlah PPK adalah 25 orang, sedangkan jumlah kelurahan adalah sebanyak 44 sehingga jumlah PPS se kota tomohon adalah 132 orang, dan untuk KPPS berjumlah 966 orang dari jumlah TPS untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 adalah 138 TPS. 2. Rekomendasi Diharapkan ada formulasi yang tepat mengenai perekrutan penyelenggara pemilu utamanya ditungkat PPS dan KPPS, sehingga dalam pelaksanaan tahapan kepemiluan tidak mengalami kendala atau hambatan yang berarti hanya karena persoalan SDM penyelenggara yang minim, pada saat rekruitmen penyelenggara, baik itu ditingkat KPPS, PPS maupun PPK perlu adanya regulasi yang mempertegas adanya kemampuan tulis menulis dan keahlian dalam pengoperasian komputer. Perlu adanya cukup waktu yang tersedia untuk mengadakan diklat atau bimbingan teknis bagi peyelenggara utamanya pada tingkat PPK, sehingga pemahaman mengenai tugas dan tanggungjawab yang akan diemban benar-benar telah dipahami dan dapat diaplikasikan pada penyelenggara pemilu dibawahnya. 3.

Pelaksasnaan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Presiden dan wakil Presiden Tahun 2014 Pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih untuk pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 sedikit lebih mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama dibanding penyusunan daftar pemilih untuk pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD tahun2014, karena tahapan pemilu legislatif masih berjalan disaat memasuki tahapan pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 sudah ditetapkan sehingga dapat dijadikan sebagai daftar pemilih sementara untuk pemilu presiden dan wakil presiden tahun2014. a. Bimbingan dan Sosialisasi Dalam rangka meningkatkan pengetahuan penyelenggara pemilu ditingkat PPK dan PPS dalam pemutkahiran data pemilih maka dilaksanakan bimbingan teknis tentang pedoman teknis pemutakhiran data dan daftar pemilih dengan mengaju pada peraturan Komisi Pemilihan Umum No 9 Tahun 2014. Pelaksanaan bimbingan teknis tingkat panitia pemilihan kecamatan dihadiri oleh ketua PPK dan 2 orang anggota PPK se kota tomohon dan panitia pemunggutan suara. Dalam kegiatan ini PPK yang merupakan penyelenggara ditingkat kecamatan memberikan bimbingan teknis kepada PPS. Sebagaimana usaha untuk memberikan informasi proses pemutakhiran data dan pemahaman terhadap peraturan KPU Nomor 9 tentang pemutakhiran pemilih pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 maka komisi pemilihan umum kota tomohon melakukan sosialisasi berupa kegiatan kepada; a. PPK dan PPS sekota Tomohon pada tanggal 20 mei 2014 b. Pemangku kepentingan antar lain, Pemerintah Kota, DANDIM, Kepolisian, Kejaksaan yang ada di Kota Tomohon pada tanggal 5 Juni 2014. b. Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih

a. Melakukan sinkronisasi DPT Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, DPD, DPRD Pemilu Presiden dan wakil presiden dengan DPTb, DPK, DPKTb. Dan pemilih baru pasca pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 b. Pemutakhiran terhadap pemilih yang berumur 17 Tahun pada tanggal 10 april s/d 9 juli 2014 dan DPTb c. Pengumuman DPS hasil pemutakhiran d. Masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DPS hasil pemutakhiran e. Perbaikan terhadap DPS hasil pemutakhiran f. Penetapan dan rekapituasi DPT .  Penyusunan DPT di PPS  Penyusunan dan rekapitulasi DPT di tingkat PPK  Penyusunan daftar pemilih khusus 4. Sosialisasi Pada kegiatan sosialisasi dan penyampaian informasi pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 pelaksanaannya tidak terlalu banyak, disebabkan jadwal pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 berjalan pada saat tahapan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 sementara masih berlangsung. Namun kegiatan sosialisasi pemilu tetap dilaksanakan seiring dengan sosialisasi pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Kegiatan sosialisasi bukan hanya sekedar menghimbau masyarakat untuk hadir memberikan hak pilihnya ke TPS pada tanggal 9 april 2014 untuk pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014, dan pada tanggal 9 juli 2014 untuk pemilu presiden dan wakil presiden, tapi lebih kepada memberi informasi pengetahuan kepada masyarakat pentingnya proses demokrasi yang sementara dilaksankan dengan mengetahui secara detail terhadap calon anggota DPR, DPD, DPRD serta calon presiden dan wakil presiden yang akan dipilih. Kendatipun sekilas dilihat mengenai teknik tata cara pemberian suara pada pemilu tahun 2014 ini jauh lebih gampang dari pemilu sebelumnya, namum permasalahan sebenarnya adalah bukan semata hanya tata cara pemberian suara pada surat suara, tetapi juga terhadap kesiapan masyarakat pemilih terhadap pelaksanaan pemilu. Khususnya bagi kalangan komunitas atau masyarakat yang dimungkinkan sulit tersentuh oleh KPU. 5. Pelaksanaan Pelaksanaan kegiatan sosialisasi pada pemilu presiden dan wakil presiden lebih mengoptimalkan kegiatan sosialisasi pengenalan calon dan memberi informasi kepada masyarakat bahwa kegiatan pemilu bukan hanya memilih anggota legislatif pada tanggal 9 april 2014 tetapi akan ada pemilu presiden dan wakil presiden tanggal 9 juli 2014. Kegiatan sosialisasi tersebut lebih kepada penyebaran informasi melalui iklan di radio dan penyebaran melalui pembuatan spanduk, baliho dll. Kegiatan ini merupakan program strategis secara berjenjang dari pusat ke tingkat KPU kabupaten/kota. Namum secara umum tujuan dilaksanakan sosialisasi dan penyampaian informasi pemilu antara lain :  Umum meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya pemilu dalam membangun kehidupan demokrasi di indonesia.  Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang tahapan program pemilu presiden dan wakil presdien;

        

Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan pilihnya dengan benar; Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat khususnya pemilih untuk berperan serta dalam setiap tahapan pemilu Meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilu presiden dan wakil presiden Sedangkan sebagai target capaian dari kegiatan ini, adalah : Tersebar luasnya informasi mengenai tahapan dan program peyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden kepada masyarakat secara integral/ terpadu dengan mengikut sertakan stakeholder KPU; Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya pemilu dalam membangun kehidupan demokrasi di indonesia Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang tahapan dan program pemilu presiden dan wakil presiden 2014 Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dengan benar Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat khususnya pemilih untuk berperan serta dalam setiap tahapan pemilu presiden dan wakil presiden Meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilu presiden dan wakil presiden a. Penyebaran informasi dan sosialisasi Pemilu 2014. Sesuai dengan ketersediaan anggaran, kegiatan penyebaran informasi pemilu 2014 melalui media massa dan elektronik, Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon membentuk pokja kerjasama sosialisasi dan penyebaran informasi Pemilu 2014, dengan melaksanakan kegiatan diantaranya :  Penyebaran informasi pemilu 2014 melalui media massa dan elektronik. Untuk menjangkau semua lapisan masyarakat utamanya pada daerah-daerah pelosok, maka pada kegiatan penyebaran informasi pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 melalui media massa dan elektronik ini dilaksanakan kegiatan berupa pembuatan iklan di radio yang ada di kota Tomohon, yang kemudian iklan tersebut ditayangkan setiap hari selama proses tahapan pemilu.  Pengadaan bahan penyebaran informasi pemilu. Untuk kegiatan pengadaan bahan penyebaran informasi pemilu, KPU kota tomohon telah mencetak spanduk sebanyak 88 buah spanduk tersebut berisi ajakan untuk memilih presiden dan wakil presiden pada tanggal 9 juli 2014, peringatan kepada masyarakat untuk terdaftar pada pemilih, dan tata cara pemberian suara pada surat-surat. Spanduk tersebut telah disebabkan pada 44 kelurahan dan pasang pada titik-titik strategis yang dengan mudah siapa saja dapat melihat dan membacanya.  Fasilitas media centre. Dalam hal pembuatan media centre, KPU kota tomohon telah menyiapkan ruangan khusus untuk tempat media centre dimana berbagai informasi kepemiluan dapat dengan mudah diperoleh. Khususnya ruang untuk pers/wartawan yang dilengkapi dengan block note dan pulpen, diamana pers selalu berperan aktif dalam meliputi segala kegiatan kepemiluan sehingga masyarakat dengan mudah dapat memperoleh berita-berita yang up to date setiap hari.

b. Publikasi dan pewartaan informasi tahapan pemilu 2014  Penyusunan dan pembuatan bahan pewartaan. Pada kegiatan penyusunan dan pembuatan bahan pewartaan, komisi pemilihan umum kota tomohon telah melaksanakan kegiatan pembuatan laporan setiap kelompok kerja sesuai tahapan pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014, yang kemudian dikumpulkan oleh tim Penyusunan dan pembuatan bahan pewartaan yang telah dibentuk. Hasil dari kegiatan tim penyusunan dan pembuatan bahan pewartaan berupa : Penyusunan dan pembuatan buku hasil pemilu presiden dan wakil presiden DPRD tahun 2014 Penyusunan dan pembuatan buku tomohon dalam angka yang sementara dalam tahap penyusunan  Pengumpulan dan pengolahan ulasan pers. Selain kegiatan diatas tim penyusunan dan pembuatan bahan pewartaan juga bertugas sebagai berikut : Pengumpulan dan pengolahan ulasan pers tahapan pemilu presiden dan wakil presiden PENUTUP  Kesimpulan Dalam penyelenggaraan pemilihan Umum Tahun 2014, Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon telah melaksanakan semua tahapan penyelenggaran Pemilu dengan baik, dimana seluruh kegiatan mulai pembentukan badan penyelenggara verifikasi, pemutahiran data pemilih, sampai pada tahap pelaksanaan dan penetapan hasil suara. Juga untuk para pemilih khusus tambahan yg belum terdaftar pada DPT dapat ditangani dengan baik dalam masalah logistik seperti penambahan jumlah surat suara dan tinta. Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon menyadari dalam pelaksanaannya terdapat masalah-masalah yang timbul dalam penyelenggaraan kegiatan namun ini dapat terselesaikan secara baik dengan mengedepankan langka koordinasi dengan semua pihak terkait baik Panwaslu, Pemerintah, Kepolisian, TNI dan Toko Agama dan Masyarakat. Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak yang terlibat dalam proses Penyelengaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden tahun 2014 di Kota Tomohon, baik kepada Badan Penyelenggara di Kecamatan dan Desa/Kelurahan serta kepada seluruh masyarakat Kota Tomohon apabila mendapat kekurangan selama proses penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2014 yang berlangsung di Kota Tomohon. Dalam hasil penelitian ini, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil yaitu : - Dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2014 KPU telah berusaha melaksanakannya dengan baik dalam bidang logistic - KPU bekerja sama dengan seluruh aparat pemerintah dalam pelaksanaan pilpres - Untuk urusan logistic seperti penambahan surat suara untuk DPKTb tidak ada kendala, begitu pula dengan tinta dan lain-lain - Sosialisasi untuk DPKTb oleh KPU telah dilaksanakan sebelumnya sehingga dapat diterima oleh masyarakat - Pemilih DPKTb di kota Tomohon terbanyak adalah di kecamatan Tomohon Utara

-

Pemilih DPKTb di kota Tomohon paling sedikit adalah di kecamatan Tomohon Timur.

 Saran Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden di Kota Tomohon tahun 2014 yang baru berlangsung, kiranya dapat menjadi bahan evaluasi guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum mendatang di Kota Tomohon. Apakah yang sudah baik kiranya dapat dipertahankan dan yang masih kurang kiranya kinerja dapat diperbaiki lebih baik lagi. Untuk daftar pemilih khusus tambahan khususnya mahasiswa kiranya dapat menggunakan hak pilihnya sebagai warga Negara Indonesia dan janganlah menyia-nyiakan hak suara anda karena demi masa depan Negara Indonesia yang tercinta ini. Karena satu suara anda sangat mempengaruhi untuk kelangsungan masa depan Indonesia. Dan akhirnya, semoga buku ini boleh bermanfaat bagi semua pihak serta lapisan masyarakat di Kota Tomohon. DAFTAR PUSTAKA Arikunto, S. (1998). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT RinekaCipta. Amin, Tatang M. 1992. Pokok-pokok Teori Sistem, Jakarta, Rajawali Press. Amirin Tantag, 1998. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Edisi Revisi IV, Rineka Cipta. Budiardjo , Mirriam 2009, Dasar dasar Ilmu Politik Gramedia Jakarta Erwan Agus Purwanto, 2007. Metode Penelitian Kualitatif Untuk Administrasi Publik dan Masalah-Masalah Sosial. Gava Media Yogyakarta. Fukuyama, F. 2002. Memperkuat Negara : Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21, Jakarta. Gaffar M Janedri 2012 Politik Hukum Pemilu, Konstitusi Press Jakarta Huda, Ni’matul.2005. Hukum Tata Negara Indonesia. Indonesia Jimly Ashiddiqie, 2007. Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer, The Biography Instituete. Jakarta. Nazir, 2003. Metoda Penelitian. Ghalia, Jakarta. Nasution ,2006. Menyusun Proposal Penelitian. Penerbit PT. Bina Aksara. Soemanto, 2005. Penelitian Kualitatif. Penerbit PT. Bina Aksara. Sigit Pamungkas, 2009. Konsep-Konsep Dasar Pemilu Suharsimi Arikunto, 1998. Prosedur Penelitian, Penerbit PT. Rineka Cipta. Sumber lain : PKPU no 9 Tahun 2014 tentang penyusunan daftar pemilih Undang-undang Dasar 1945 UU no 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum UU no 15 tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilu UU no 42 tahun 2008 tentang Pilpres Keputusan Mahkamah Konstitusi MK No 102/PUU-VII/2009 tentang pemilih Keputusan Komisi pemilihan Umum no 172 tahun 2014 tentang daftar pemilih