PERAN DAN FUNGSI TNI DAN POLRI DALAM PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA PADA MASA REFORMASI ( ) TESIS

PERAN DAN FUNGSI TNI DAN POLRI DALAM PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA PADA MASA REFORMASI (1998-2011)

TESIS

RAYNI WULANSUCI SIREGAR 0906581593

UNIVERSITAS INDONESIA FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI PASCA SARJANA HUKUM TATA NEGARA JAKARTA JULI 2011

Peran dan fungsi..., Rayni Wulansuci Siregar, FHUI, 2011

PERAN DAN FUNGSI TNI DAN POLRI DALAM PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA PADA MASA REFORMASI (1998 – 2011)

TESIS Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia

RAYNI WULANSUCI SIREGAR 0906581593

UNIVERSITAS INDONESIA FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI PASCA SARJANA HUKUM TATA NEGARA JAKARTA JULI 2011


HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama

:

Rayni Wulansuci Siregar

NPM

:

0906581593

Tanda Tangan

:

Tanggal

:

14 Juli 2011



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertandatangan di bawah ini: Nama

: Rayni Wulansuci Siregar

NPM

: 0906581593

Program Studi

: Pasca Sarjana Ilmu Hukum

Departemen

: Hukum Tata Negara

Fakultas

: Hukum

Jenis Karya

: Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas karya saya yang berjudul: PERAN DAN FUNGSI TNI – POLRI DALAM PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA PADA MASA REFORMASI (1998 – 2011) beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta Pada tanggal : 14 Juli 2011 Yang menyatakan

( RAYNI WULANSUCI SIREGAR)


KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkah dan rahmatNya, dapat menyusun dan menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari keterbatasan yang dimiliki dan berterima kasih dengan setulus hati atas segala bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada: (1)

Bapak Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing yang telah dengan sangat sabar dan bersedia menyediakan waktu, tenaga serta pikiran untuk membimbing, mengarahkan dan menyemangati penulis dalam penyusunan tesis ini.

(2)

Bapak Prof. Dr. Bhenyamin Hoessein, S.H., Ketua Program Pascasarjana Hukum Tata Negara FHUI beserta staf dan karyawan baik langsung maupun tidak yang telah membantu kelancaran studi penulis di FHUI ini.

(3)

Ibu DR. Fatmawati, S.H, M.H., sebagai Dosen Penguji yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk menguji, berdiskusi dan memberi masukan bagi perbaikan tesis ini.

(4)

Ayah, Ibu, juga kakak dan adik, Mas Luni, Mba Niken, Kiaz dan Irfal, yang selalu dengan tulus ikhlas menyemangati, mendoakan dan mendukung penulis dalam berbagai hal.

(5)

Mas Yudi, yang tak putus memberi semangat, dorongan, pengertian dan doanya.

(6)

Pengajar-pengajar, Bapak dan Ibu dosen yang inspiratif, dan rekan-rekan seangkatan yang penulis banggakan, Mba Yeni, Mba Dhian, Mba Misra, Mas Arif, Mba Melani, Dwi, Mas Iwan, Mas Imam, Mas Rafi, Mas Hary, Bang


Rahman, Bang Najib, Bang Indra, Mas Henri, Heri, Pak Teguh, dan Pak Rusmanto, atas kebersamaan yang indah. (7)

Bapak Minarsand Rapa, Ibu Hollia Hudaya, Ibu Grace, dan Pratiwi yang telah memberikan penulis kesempatan dan dukungan untuk menyelesaikan studi ini.

(8)

Kelompok Kita, Januar, Baikun, Ruri, Prima, Aci (dan keripik pedas), Tata, Mula, dan Ambar, para sahabat yang telah menyemangati penulis setiap saat.

(9)

Kepada

pihak-pihak

yang

telah

membantu

melengkapi

data

yang

dibutuhkan,dan pihak-pihak yang tidak dapat penulis tulis satu persatu yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan studi dan tesis ini. Akhir kata semoga Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Pemurah berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu dan pemahaman hukum tata negara khususnya.

Jakarta , 14 Juli 2011

Rayni Wulansuci Siregar


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

i

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

ii

LEMBAR PENGESAHAN

iii

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

iv

KATA PENGANTAR

v

DAFTAR ISI

vi

DAFTAR TABEL

vii

DAFTAR BAGAN

viiii

DAFTAR SINGKATAN

ix

ABSTRAK

x

BAB I. PENDAHULUAN

1

A. Latar Belakang Penelitian

1

B. Identifikasi Masalah

11

C. Tujuan Penelitian

11

D. Manfaat Penelitian

12

E. Kerangka Teori dan Konsepsional

12

1. Kerangka Teori

11

a. Tujuan Negara

12

b. Faktor Perubahan Organisasi Kelembagaan Negara

13

c. Fungsi Militer Terhadap Negara

14

d. Fungsi Polisi Terhadap Negara

14

e. Tingkatan Otoritas Militer

15

f. Model Sistem Kepolisian

15

2. Kerangka Konsepsional

17

a. Peran

17

b. Fungsi

17


c. Kewenangan

17

d. Militer dan Struktur Ketatanegaraan

18

e. Wewenang Pertahanan

18

f. Konstitusi

19

g. Negara

19

F. Metode Penelitian

20

1. Pendekatan Pembahasan

20

2. Metode Penelitian

20

3. Jenis dan Sumber Data

20

4. Penyajian Data dan Teknik Pembahasan

21

BAB II. TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) A. Sejarah TNI

23 23

1. Masa Pra Kemerdekaan dan UUD 1945 (Tahun 1945 – 1949)

23

2. Masa Konstitusi RIS (Tahun 1949 – 1950)

31

3. Masa Orde Lama (Tahun 1959 – 1966)

31

4. Masa Orde Baru (Tahun 1966 – 1998)

38

5. Masa Reformasi

42

B. Jati Diri dan Kedudukan TNI

51

C. Peran TNI

53

D. Fungsi TNI

55

E. Tugas Pokok TNI

56

F. Kewajiban dan Larangan TNI

61

G. Personil dan Kepangkatan TNI

62

H. Anggaran Kegiatan TNI

65

I. Hubungan TNI dengan Lembaga/Badan/Instansi Lain

67

J. Struktur Organisasi TNI

68

K. Postur Kekuatan TNI

73

L. TNI Angkatan Darat (TNI AD)

83


M. TNI Angkatan Laut (TNI AL)

88

N. TNI Angkatan Udara (TNI AU)

91

BAB III. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI) A. Sejarah POLRI

95 95

1. Masa Pra Kemerdekaan dan UUD 1945 (Tahun 1945 – 1949)

85

2. Masa Konstitusi RIS (Tahun 1949 – 1950)

97

3. Masa Orde Lama (Tahun 1959 – 1966)

101

4. Masa Orde Baru (Tahun 1966 – 1998)

104

5. Masa Reformasi

107

B. Jati Diri dan Kedudukan POLRI

139

C. Peran POLRI

143

D. Fungsi POLRI

144

E. Tugas Pokok POLRI

146

F. Kewajiban dan Larangan POLRI

153

G. Personil dan Kepangkatan POLRI

157

H. Anggaran Kegiatan POLRI

160

I. Hubungan POLRI dengan Lembaga/Badan/Instansi Lain

161

J. Struktur Organisasi POLRI

164

K. Postur POLRI

169

BAB IV. TNI – POLRI DALAM PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA PADA MASA REFORMASI (1998 – 2010)

171

A. Fungsi Pertahanan dan Keamanan Negara

171

B. Perbedaan Fungsi Pertahanan dan Keamanan Negara di Indonesia

184

1. Pertahanan Negara

185

2. Keamanan Negara

194

C. Potensi Ancaman Pertahanan Keamanan Negara D. Tahapan Situasi Pertahanan dan Keamanan Negara


198

dan Penanganannya

204

E. Peran dan Fungsi TNI dalam Pertahanan Negara

206

F. Peran dan Fungsi POLRI dalam Keamanan Negara

231

G. Peran dan Fungsi TNI – POLRI dalam Pertahanan dan Keamanan Negara

236

1. Peran TNI – POLRI dalam Pertahanan dan Keamanan Negara

237

2. Fungsi TNI – POLRI dalam Pertahanan dan Keamanan Negara

239

H. Permasalahan Terkait Dengan Pemisahan Fungsi Pertahanan dan Keamanan Negara Antara TNI – POLRI

BAB V. PENUTUP

243

261

A. Simpulan

261

B. Saran

264

DAFTAR PUSTAKA A. Buku B. Artikel C. Skripsi, Tesis, Disertasi dan Data/ Sumber yang tidak diterbitkan D. Majalah dan Surat Kabar E. Internet F. Peraturan Perundang-undangan


DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Paradigma TNI dalam Buku Putih Pertahanan Tahun 2003 & 2008

47

Tabel 2.2 Anggaran Pertahanan Negara Indonesia Tahun 2005 – 2011

67

Tabel 2.3 Daftar Sumber Daya Manusia Pertahanan Negara

76

Tabel 2.4 Daftar Kecelakaan Pesawat TNI Juni 2001 – Juni 2011

78

Tabel 3.1 Peristiwa Pada Masa Kepemimpinan Kapolri Roesmanhadi

108

Tabel 3.2 Istilah Kepangkatan POLRI Periode 1 Juli 2000 – 31 Desember 2000

111

Tabel 3.3 Peristiwa Pada Masa Kepemimpinan Kapolri Rusdihardjo

113

Tabel 3.4 Istilah Kepangkatan POLRI Periode 1 Januari 2001 – Juni 2001

114

Tabel 3.5 Tingkat Jabatan POLRI

115

Tabel 3.6 Peristiwa Pada Masa Kepemimpinan Kapolri Bimantoro

117

Tabel 3.7 Perubahan Organisasi dan Tata Kerja POLRI

126

Tabel 3.8 Peristiwa Pada Masa Kepemimpinan Kapolri Da’i Bachtiar


131

Tabel 4.1 Perbedaan Fungsi Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia

197

Tabel 4.2 Komponen Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara

197

Tabel 4.3 Rekapitulasi Potensi Ancaman Terhadap Negara Dalam 25 Tahun Mendatang

203

Tabel 4.4 Daftar Kegiatan Reformasi Internal TNI

226

Tabel 4.5 Peran TNI – POLRI Dalam Pertahanan dan Keamanan Negara

238

Tabel 4.6 Fungsi TNI – POLRI Dalam Pertahanan dan Keamanan Negara

240

Tabel 4.7 Tugas Pokok TNI – POLRI Dalam Pertahanan dan Keamanan Negara

241

Tabel 4.8 Daftar Kasus Konflik Antara Anggota TNI – POLRI

255


DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Struktur Organisasi Mabes TNI

72

Bagan 2.2 Struktur Organisasi TNI Angkatan Darat (TNI AD)

87

Bagan 2.3 Struktur Organisasi TNI Angkatan Laut (TNI AL)

90

Bagan 2.4 Struktur Organisasi TNI Angkatan Udara (TNI AU)

94

Bagan 3.1 Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia

166


DAFTAR SINGKATAN ABRI AD AL AU ALKI Alih Kodal APBN Arhanud Balakpus BKR Brigif Brimob Den Divif DPD DPR DPRD GAM GBHN G 30 S HAM Hankam IMO IHO Interpol Kamdagri Kamtib Kamtibmas Kapolri KASAD KASAL KASAU Keppres KMB KNIP KOPASSUS KRI Linud

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Angkatan Darat Angkatan Laut Angkatan Udara Alur Laut Kepulauan Indonesia Pengalihan Komando dan Pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Artileri Pertahanan Udara Badan Pelaksana Pusat Badan Keamanan Rakyat Brigade Infanteri Brigade Mobil Detasemen Divisi Infanteri Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gerakan Aceh Merdeka Garis-Garis Besar Haluan Negara Gerakan 30 September Hak Asasi Manusia Pertahanan Keamanan International Maritime Organisation International Hydrographic Organisation International Police Keamanan Dalam Negeri Keamanan dan Ketertiban Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kepala Staf Angkatan Darat Kepala Staf Angkatan Laut Kepala Staf Angkatan Udara Keputusan Presiden Konferensi Meja Bundar Komite Nasional Indonesia Pusat Komando Pasukan Khusus Kapal Republik Indonesia Lintas Udara


LST Mabes Mako Men MOOTW MPR MPRS Orba Orla Pama Pamen Pati Pangab Pangak Parpol PBB Pemda Pemilu PETA PKI Polda Polres POLRI Polsek Polwil RAPBN Renstra Satbanmin Satbanpur Satgas Satpur SSAT TAP TKR TNI UU UUD UUDS WNI Yon

Landing Ship Tank Markas Besar Markas Komando Resimen Military Operations Other Than War Majelis Permusyawaratan Rakyat Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Baru Orde Lama Perwira Pertama Perwira Menengah Perwira Tinggi Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Panglima Angkatan Kepolisian Partai Politik Perserikatan Bangsa-Bangsa Pemerintahan Daerah Pemilihan Umum Pembela Tanah Air Partai Komunis Indonesia Kepolisian Daerah Kepolisian Resort Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Sektor Kepolisian Wilayah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Rencana Strategis Satuan Bantuan Administrasi Satuan Bantuan Tempur Satuan Tugas Satuan Tempur Sistem Senjata Armada Terpadu Ketetapan Tentara Keamanan Rakyat Tentara Nasional Indonesia Undang-Undang Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar Sementara Warga Negara Indonesia Batalyon


ABSTRAK

Nama


Program Studi : Hukum Tata Negara Judul

: Peran dan Fungsi TNI dan POLRI Dalam Pertahanan dan Keamanan Negara Pada Masa Reformasi (1998-2011)

Dalam rangka mencapai tujuan Negara Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945, maka keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara harus tetap terjaga yaitu dengan memiliki pertahanan dan keamanan Negara yang kuat. Adapun pihak yang memiliki peran dan fungsi pertahanan dan keamanan tersebut adalah TNI – POLRI. Pada masa sebelum reformasi, TNI – POLRI berada dalam satu kesatuan ABRI dan bertanggung jawab atas Pertahanan Keamanan Nasional (Hankamnas). Namun pada masa reformasi, kedua institusi ini dipisah dan menjadi lembaga yang otonom dan mandiri dengan peran dan fungsi yang berbeda, yaitu TNI sebagai alat pertahanan, dan POLRI sebagai alat keamanan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka diajukan tiga permasalahan yaitu ; bagaimanakah perbedaan fungsi pertahanan dan keamanan di Negara Indonesia, lalu bagaimanakah perbedaan peran dan fungsi TNI dan POLRI dalam pertahanan dan keamanan negara, serta apakah permasalahan yang terkait dengan pemisahan fungsi pertahanan dan keamanan Negara oleh TNI – POLRI. Penelitian ini akan dibahas dengan menggunakan teori tujuan negara oleh Charles E Merriam, kemudian faktor perubahan organisasi kelembagaan negara oleh Jimly Asshiddiqie, fungsi militer terhadap negara dan tingkatan otoritas militer oleh Samuel P Huntington, dan juga fungsi kepolisian terhadap negara. Objek penelitian ini pada dasarnya sekitar peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan TNI – POLRI dan juga pertahanan dan keamanan negara. Berkenaan dengan objek penelitian ini, tipe penelitian adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan historis dan yuridis dan dengan jenis penelitian kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan akan dipaparkan secara deskriptifanalitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pendikotomian fungsi pertahanan dan keamanan selanjutnya menghasilkan undang-undang yang membatasi peran dan fungsi TNI – POLRI dengan pendefinisian yang jelas namun tumpang tindih maupun tidak selaras sehingga mengakibatkan berbagai masalah dalam pelaksanaannya. Untuk itu diperlukan berbagai pranata hukum lainnya untuk menyelaraskan dan mengisi kekosongan dalam hal pengaturan mengenai pertahanan dan keamanan negara terkait dengan peran dan fungsi TNI – POLRI agar pada masa mendatang dapat berperan optimal untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

Kata Kunci : Peran dan fungsi TNI – POLRI, pertahanan dan keamanan Negara


ABSTRACT

Name


Study Program : Hukum Tata Negara Judul

: Functions and Role of the Armed Forces (TNI) and Police (POLRI) in the Security and State Defence in the Reformation (1998-2011)

In order to achieve the goals listed in the Indonesia Constitution (UUD 1945), the sustainability of state must be maintained with strong security and national defence. The Institutions which have functions and roles of security and defense are the Armed Forces (TNI) and Police (POLRI). In the period before the reform, TNI - POLRI were united in one institution named ABRI. But now the institution is separated and became two autonomous and independent institutions with different functions and roles. Thus, TNI is responsible for defence, and POLRI responsible for security. Based on this background, I proposed three issues; how is the different functions of security and defence in Indonesia; how is the different functions and roles of the TNI and POLRI in the security and state defence; what is problem related to the separation of the functions of security and state defence by TNI - POLRI. The research will be discussed using the theory of the state's goals by Charles E Merriam, and institutional factors of organizational change state by Jimly Asshiddiqie, the military functions of the state and level of military authority by Samuel P Huntington, and also the police functions of the state. The object of this research is basically about legislation that is closely related to the military - police and security and national defense. Regard to the object of this study, the type of research is a normative juridical approach to the study of historical and juridical and type of qualitative research. Collecting data in this research is done through library research and will be presented in a descriptive-analytical. The results showed that the dichotomized of security and defence function has made regulations which is bordering the functions and roles between TNI – POLRI. Thus regulations are clearly defined but it is overlapping and inconsistent, and it’s cause several problem during the implementation. We required other regulations to harmonize and fill the gap in terms of setting the security and national defence related to the role and functions of the TNI – POLRI in the future in order to contribute optimally to ensure the survival of the nation and the State of Indonesia.

Keywords: Functions and Role of the Armed Forces (TNI) – Police (POLRI), Security and State Defence


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) adalah konstitusi negara Indonesia yang merupakan hasil kesepakatan seluruh rakyat Indonesia. Keberlakuan UUD 1945 ini berlandaskan pada legitimasi kedaulatan rakyat sehingga UUD 1945 merupakan hukum tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, hasil-hasil perubahan UUD 1945 akan berimplikasi terhadap seluruh lapangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sampai dengan saat ini, perubahan yang telah dilakukan meliputi banyak materi UUD 1945. Jika naskah asli UUD 1945 berisi 71 butir ketentuan, maka setelah empat kali mengalami perubahan materi muatan UUD 1945 mencakup 199 butir ketentuan.1 UUD

1945

memuat

baik

cita-cita,

dasar-dasar,

serta

prinsip-prinsip

penyelenggaraan negara Indonesia. Cita-cita pembentukan negara kita kenal dengan istilah tujuan nasional yang tertuang dalam alenia keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu (a) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (b) memajukan kesejahteraan umum; (c) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (d) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 1

Jimly Asshiddiqie, Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945, Makalah Disampaikan dalam Simposium yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM, 2003, hal. 1.


Untuk mencapai cita-cita tersebut, UUD 1945 telah memberikan kerangka susunan kehidupan berbangsa dan bernegara. Norma-norma dalam UUD 1945 tidak hanya mengatur kehidupan politik tetapi juga kehidupan ekonomi dan sosial. Hal itu karena para pendiri bangsa menghendaki bahwa rakyat Indonesia berdaulat secara penuh, bukan hanya kedaulatan politik. Maka UUD 1945 merupakan konstitusi politik, konstitusi ekonomi, konstitusi budaya, dan konstitusi sosial yang harus menjadi acuan dan landasan secara politik, ekonomi, dan sosial, baik oleh negara (state), masyarakat (civil society), ataupun pasar (market).2 Keseluruhan kesepakatan yang menjadi materi konstitusi menyangkut prinsip pengaturan dan pembatasan kekuasaan Negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Karena itu, menurut William G. Andrews, “Under constitutionalism, two types of limitations impinge on government. Power proscribe and procedures prescribed”3. Konstitusionalisme mengatur dua hubungan yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu: Pertama, hubungan antara pemerintahan dengan warga negara; dan Kedua, hubungan antara lembaga pemerintahan yang satu dengan lembaga pemerintahan yang lain. Karena itu, biasanya, isi konstitusi dimaksudkan untuk mengatur mengenai tiga hal penting, yaitu: (a) menentukan pembatasan kekuasaan organ-organ negara, (b) mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara yang satu dengan yang lain, dan

2

Jimly Asshiddiqie, Hubungan Antar Lembaga Negara, Bahan ceramah pada Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat I Angkatan XVII Lembaga Administrasi Negara. Jakarta, 30 Oktober 2008, hal.1. William G. Andrews, Constitutions and Constitutionalism, 3rd edition, (New Jersey: Van Nostrand Company, 1968), hal. 13. Dikutip dari Jimly Asshiddiqie, Makalah Hubungan Antar Lembaga Negara, Bahan ceramah pada Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat I Angkatan XVII Lembaga Administrasi Negara. Jakarta, 30 Oktober 2008, hal.2. 3


(c) mengatur hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dengan warga negara.4 Dengan demikian, salah satu materi penting dan selalu ada dalam konstitusi adalah pengaturan tentang lembaga negara. Hal itu karena kekuasaan negara kemudian diterjemahkan ke dalam tugas dan wewenang lembaga negara. Tercapai tidaknya tujuan bernegara berujung pada bagaimana lembaga-lembaga negara tersebut melaksanakan tugas dan wewenang konstitusionalnya serta hubungan antarlembaga negara. Pengaturan lembaga negara dan hubungan antarlembaga negara merefleksikan pilihan dasar-dasar kenegaraan yang dianut.5 Salah satu Pasal yang mengalami perubahan adalah Pasal 30 UUD 1945. Pasal 30 UUD 1945 memuat tentang pemisahan antara TNI dan POLRI. Kemudian setelah itu, pemisahan tentang kedua institusi tersebut diatur melalui berbagai undang-undang. Saat ini sekiranya berlaku tiga undang-undang dalam pengaturan bidang pertahanan keamanan, yakni Undang-undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara, Undang-undang No.3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, dan Undang-undang No.34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. Sebagai instrumen pengatur bidang pertahanan keamanan, ketiga undangundang tersebut seharusnya mengatur pula penanganan keamanan Negara dalam

4

Jimly Asshiddiqie, Hubungan Antar Lembaga Negara, Op.Cit.

5

Ibid., hal.2.


menghadapi ancaman bersenjata yang aktor-aktornya dilakukan oleh warga Negara Indonesia sendiri, atau yang lazim disebut sebagai ancaman dari dalam negeri.6 Keamanan Nasional adalah terjaga dan terlindunginya kedaulatan Negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa Indonesia. Dalam konteks ini yang dimaksud adalah keamanan atas suatu entitas sistem yang di dalamnya sekurang-kurangnya terdapat sistem pemerintahan, sistem teritorial, dan sistem warga Negara. Berdasarkan Undang-undang No.3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, upaya menjaga dan melindungi Negara disebut dengan istilah pertahanan Negara. Lengkapnya, Undang-undang No.3 Tahun 2002 Pasal 4 menyatakan : Pertahanan Negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan Negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Upaya pertahanan Negara diperlukan agar Negara Kesatuan Republik Indonesia terjaga dan terlindungi dari ancaman terhadapnya, baik yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Yang dimaksud ancaman dari dalam negeri tentu tidak berarti ancaman yang sepenuhnya berasal atau dilakukan oleh kekuatan-kekuatan dari dalam negeri saja, karena

pemberontakan-pemberontakan bersenjata bisa saja

mendapat dukungan dari kekuatan di luar negeri. Dukungan yang diberikan dapat berupa dukungan politik, dukungan dana, bahkan dukungan persenjataan.7

6

Militer Dalam Perspektif Hukum Tata Negara, dapat http://www.scribd.com/doc/10713974/Militer-Dalam-Perspektif-Hukum-Tata-Negara 7

diakses

di

Hal ini bisa kita lihat bahwa berbagai ‘gerakan merdeka’ sekiranya mendapatkan dukungan dana dan senjata dari luar negeri. Seperti yang diungkapkan oleh Anggota DPR RI Sidarto Danusubroto, “Organisasi Papua Merdeka (OPM) memiliki jaringan di Amerika, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Swedia, dan RMS di Belanda. Jaringan internasional inilah yang mendanai gerakan separatis”, Dalam Gerakan Separatis Masih Eksis di Indonesia, dapat diakses di


Kekuatan luar negeri juga tidak selalu berarti menunjuk kepada Negara tertentu. Kekuatan

tersebut

dapat

saja

merupakan

lembaga-lembaga

yang

tidak

mempresentasikan pemerintah Negara tertentu di mana lembaga tersebut berada. Sejarah telah membuktikan hal itu, seperti misalnya pemberontakan PRRI di Sumatera Barat pada akhir tahun 1950-an, pemberontak G-30-S/PKI pada tahun 1965, dan pemberontakan Gerakan Separatis Aceh yang menyebut dirinya Gerakan Aceh Merdeka. Ancaman-ancaman tersebut dikatakan berasal dari dalam negeri, karena aktor-aktor utamanya adalah warga Indonesia sendiri, sedang para pendukung dari luar negeri hampir-hampir tidak pernah menyatakan dukungannya secara terang-terangan.8 Ancaman dari dalam negeri merupakan masalah keamanan yang banyak dihadapi oleh Negara-negara berkembang. Sejarah Indonesia juga mencatat bahwa operasi-operasi militer yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disebut dengan TNI) sebagian terbesar adalah operasi-operasi militer untuk mengatasi ancaman dari dalam negeri. Adapun operasi militer yang dilakukan oleh TNI menghadapi kekuatan militer Negara lain baru dua kali dilaksanakan, yaitu ketika peristiwa agresi militer belanda I pada tanggal 21 Juli 1947 dan peristiwa agresi militer belanda II pada tanggal 19 Desember 1948.9 Bahwa ancaman dari dalam negeri tentu dapat dipahami karena Negara berkembang belum sepenuhnya mampu menciptakan kesejahteraan, pemerataan

http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2007/06/30/brk,20070630-102858,id.html, diakses pada 12 Juni 2011, pukul 11.00. 8

Reformasi Nasional dan Pertahanan Negara, dapat diakses di http://www.dmcindonesia.web.id/modules.php?name=News&file=article&sid=143 9

Pertahanan Negara Indonesia, dapat diakses di http://www.dephan.go.id/buku_putih/bab_ii.htm


pendapatan, pelayanan publik, keadilan dan lain-lain, sebagaimana diharapkan oleh seluruh rakyatnya. 10 Bagi Indonesia, kemungkinan munculnya ancaman dari dalam negeri harus mendapat perhatian yang lebih seksama. Bukan hanya karena alasan sejarah, tetapi juga karena kondisi serta ciri geografis dan demografis Indonesia. Kondisinya jelas sebagai Negara yang berkembang, geografinya merupakan wilayah Negara yang berbentuk kepulauan, dan demografinya bercirikan heterogenitas baik suku, budaya, agama, dan lain-lain. Kesemuanya itu adalah faktor-faktor yang berpotensi dapat memunculkan ancaman dari dalam negeri, terlebih lagi dengan letaknya posisi silang dan sumber kekayaan alam yang banyak terkandung didalam wilayah kita. Dapat dipastikan banyak Negara lain, terutama Negara maju yang berkepentingan terhadap Indonesia. 11 Dalam istilah taktik militer, posisi Indonesia adalah berada atau sudah ‘menduduki’ medan kritik, persoalannya apakah juga sudah atau mampu ‘menguasai’. Bila Indonesia mengusai medan kritik ini, dapat dipastikan banyak Negara yang kepentingan nasionalnya tergantung kepada Indonesia, dan ketergantungan itu tentu tidak dikehendaki, terlebih lagi oleh Negara-negara maju. 12 Di masa lalu, sebelum reformasi13, Operasi Keamanan Dalam Negeri (Opskamdagri) dipahami sebagai salah satu bentuk pola operasi militer, yakni, pola

10

Ibid.

11

Yusron Ihza, Tragedi dan Strategi Pertahanan Nasional. (Jakarta: La Tofi Enterprise, 2009), hal. 36.

12

Ibid.

13

Reformasi diartikan sebagai reforming or being reformed; a change for better in morals, habits, methods, dengan demikian maka reformasi mempunyai konotasi perbaikan dan/atau pembentukan baru.


operasi militer untuk menghadapi ancaman bersenjata dari dalam negeri. Hal itu didasarkan pada pengertian bahwa ancaman yang dihadapi adalah ancaman terhadap Keamanan Negara, yakni kedaulatan dan keutuhan wilayah. Namun setelah reformasi, digunakan istilah Keamanan Dalam Negeri yang tidak diartikan sebagai Keamanan Negara, tetapi sebagai Keamanan Publik. Sebagai akibatnya maka penggunaan istilah Opskamdagri sebagai operasi militer menjadi tidak tepat, karena Keamanan Publik adalah fungsi kepolisian. 14 Sebagaimana Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara, Pasal 1 huruf 6, menyatakan bahwa : Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat15, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan belum dirumuskannya kembali Opskamdagri dalam pengertian militer, maka penanganan Keamanan Dalam Negeri sering dipahami secara berbeda-beda.16 Reformasi menuntut introspeksi dan evaluasi yang obyektif dan jujur dari keadaan dewasa ini yang diakibatkan perkembangan masa lampau. (Funk & Wagnalls, 1961:559),dikutip dari Ikrar Nusa Bhakti et.al, TNI-POLRI Di Masa Perubahan Politik, (Bandung : Program Magister Studi Pertahanan ITB, Februari 2008), hal.15. 14

Connie Rahakundini, Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hal. 42. 15

Keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional. Hal ini ditandai dengan terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentu gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Dalam Sudrajat, Wawasan Hankamneg : Misi dan Kewenangan TNI-POLRI, dalam Sistem Pertahanan Keamanan Negara Analisis Potensi& Problem, Editor Indria Samego, Cetakan Pertama, Jakarta, The Habibie Center, 2001, hal.163). 16

Ibid.


Perbedaan pemahaman tentang Kamdagri semakin kentara ketika oleh sementara pihak Pertahanan diartikan hanya sebagai upaya menghadapi ancaman dari luar negeri (menghadapi ancaman militer negara lain), sedangkan Keamanan adalah upaya menghadapi ancaman yang berasal dari dalam negeri. Oleh karena itu, maka militer (TNI) sebagai alat pertahanan, tugasnya adalah menghadapi ancaman bersenjata dari luar negeri saja, sedangkan ancaman yang berasal dari dalam negeri adalah tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan POLRI).17 Pemisahan secara "hitam-putih" kemudian menimbulkan berbagai permasalahan dalam pelaksanaannya di lapangan. Pemahaman bahwa tugas TNI hanya menghadapi ancaman dari luar negeri, tampaknya adalah pemahaman yang diadopsi demikian saja dari paham yang dianut oleh negara-negara maju. Bahwa negara maju menganut paham tersebut kiranya bisa dimengerti, karena negara maju kecil kemungkinannya, menghadapi ancaman bersenjata dari dalam negeri terhadap Keamanan Negara-nya. 18 Pun sebenarnya, justru masalah yang seringkali dihadapi Negara kita adalah ancaman yang berasal dari dalam negeri. Sejauh ini, pengertian bahwa tugas TNI tidak hanya menghadapi ancaman militer/bersenjata dari luar negeri tampaknya masih belum dapat diterima oleh banyak pihak. Padahal, Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI Pasal 6 secara

17

Ibid., Hal 82.

18

Yusron Ihza, Op.Cit., hal.45.


eksplisit menyatakan bahwa fungsi TNI sebagai Penangkal dan Penindak adalah untuk menghadapi ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri. 19 Adanya pemisahan secara "hitam-putih" tersebut terjadi sejak pemisahan POLRI dari struktur organisasi ABRI berdasarkan Ketetapan MPR No.VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR No.VII/MPR/2000. Tap MPR No.VI/MPR/2000 Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan: Tentara Nasional Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan negara. Sedangkan Ayat (2) : Kepolisian Negara RI adalah alat negara yang berperan dalam bidang keamanan negara. Dari ke dua ayat tersebut tentu dapat diartikan bahwa fungsi pertahanan dan fungsi keamanan adalah dua hal yang terpisah.20 Namun keterpisahan itu tidak jelas, karena tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud "pertahanan" dan apa yang dimaksud "keamanan". Sedikit penjelasan ada pada Ketetapan MPR No.VII/MPR/2000 pasal 2 Ayat (2) dan Pasal 6 Ayat (1). Tap MPR No.VII/MPR/2000 Pasal 2 Ayat (2) menyatakan bahwa : Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara bertugas pokok menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sedangkan Tap MPR No.VII/MPR/2000 pasal 6 Ayat (1) : Kepolisian Negara RI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban

19

Ibid.

20

Pertahanan Negara Merupakan Tanggung Jawab Bersama, dapat diakses di http://www.dmcindonesia.web.id/modules.php?name=News&file=article&sid=65


masyarakat,

menegakkan

hukum,

memberikan

pengayoman

dan

pelayanan

masyarakat. Pasal-pasal tersebut juga masih sulit dipahami, misalnya dalam menghadapi pemberontakan sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. Gerakan separatis bersenjata jelas mengancam kedaulatan negara, dan mereka sudah pasti juga melanggar hukum. Dalam hal demikian, maka menjadi tidak jelas apakah penangannya merupakan fungsi pertahanan ataukah fungsi keamanan. Pemisahan antara pertahanan dengan keamanan semakin sulit dihindari ketika telah dilakukan amandemen terhadap UUD 1945. Pasal 30 UUD 1945 yang semula berjudul "Pertahanan Negara" setelah amandemen menjadi berjudul "Pertahanan dan Keamanan Negara". Penggunaan kosakata "dan" dalam judul "Pertahanan dan Keamanan Negara" semakin menegaskan bahwa pengertian Pertahanan adalah terpisah dari pengertian Keamanan.21

21

Konsepsi dan Implementasi Manajemen Pertahanan dan Keamanan Negara, dapat diakses di http://ranahan.dephan.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=78:konsepsi-danimplementasi-manajemen-pertahanan-keamanan-negara&catid=36:artikel-pertahanan


B. Permasalahan Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka terdapat beberapa permasalahan yaitu : 1. Bagaimanakah perbedaan fungsi pertahanan dan keamanan di Negara Indonesia? 2. Bagaimanakah perbedaan peran dan fungsi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dalam pertahanan dan keamanan Negara? 3. Permasalahan terkait dengan pemisahan fungsi pertahanan dan keamanan Negara oleh TNI / POLRI

C. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan secara lengkap mengenai perbedaan fungsi pertahanan dan keamanan di Negara Indonesia. Selain itu juga untuk mengetahui mengenai perbedaan peran dan fungsi Tentara Nasional Indonesia (TNI) – Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dalam pertahanan dan keamanan Negara. Selanjutnya juga untuk mengetahui mengenai beberapa permasalahan terkait dengan pemisahan fungsi pertahanan dan keamanan Negara oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) – Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).


D. Manfaat Penelitian Penelitian ini berguna untuk menambah kajian di bidang hukum tata Negara pada umumnya dan khususnya mengenai pertahanan dan keamanan Negara, dimana pertahanan dan keamanan Negara merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan Negara.

E. Kerangka Teori dan Konsepsional 1. Kerangka Teori Untuk menjawab permasalahan tersebut diatas, maka peneliti akan menggunakan beberapa kerangka teori, antara lain : a. Tujuan Negara (Charles E. Merriam)22 Charles E. Merriam mengemukakan lima tujuan negara, yaitu: (1) Keamanan ekstern Keamanan ekstern adalah melindungi negara dari serangan negara atau kelompok lain. (2) Ketertiban intern Ketertiban internal adalah suatu tatanan tentang fungsi-fungsi yang akan dijalankan oleh

organ-organ

negara

berdasarkan

pembagian

kerja

dan

pertanggung

jawabannya untuk mencapai tujuan bersama.

22

Charles E Merriam, New Aspects of Politics. Dikutip dari Tujuan dan Fungsi Negara, dapat diakses di http://ruhcitra.wordpress.com/2008/11/09/tujuan-dan-fungsi-negara/.


(3) Keadilan Keadilan adalah kondisi tercapainya persetujuan yang patut tentang distribusi berdasarkan tata aturan yang telah disepakati. (4) Kesejahteraan umum Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan individu yang juga meliputi kebutuhan keamanan dan ketertiban. (5) Kebebasan Kebebasan adalah kesempatan warga negara untuk mengekspresikan kehendak dan keinginannya sesuai dengan gagasan untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bersama.

b. Faktor perubahan organisasi kelembagaan Negara menurut Prof Jimly Asshiddiqie23 Faktor perubahan kelembagaan negara terdiri dari dua hal, yaitu : 1) Muncul kesadaran yang semakin kuat bahwa badan-badan negara tertentu seperti organisasi militer, Kepolisian, Kejaksaan, dan Bank Sentral harus dikembangkan secara independen. 2) Muncul perkembangan berkenaan dengan kasus-kasus khusus seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Ombudsman, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan lain-lain. Komisi-

23

Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Kerjasama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hal. 184.


komisi tersebut selalu diidealkan bersifat independen dan menjalankan fungsi-fungsi secara campuran, antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

c. Fungsi Militer/Tentara terhadap Negara24 Fungsi militer/Tentara terhadap Negara antara lain: 1) Fungsi representatif adalah mewakili tuntutan keamanan negara terkait dengan kemampuan yang dibutuhkan. 2) Fungsi penasihat adalah fungsi untuk menganalisis dan melaporkan implikasi dari kebijakan dan tindakan negara di bidang lain dari sudut pandang kemiliteran. 3) Fungsi eksekutif adalah melaksanakan keputusan-keputusan negara dalam hal kemiliteran bahkan jika keputusan tersebut bertentangan dengan pertimbangan militer sendiri.

d. Fungsi Polisi terhadap Negara25 Fungsi polisi adalah fungsi keamanan pada masyarakat sipil, bukan fungsi pertahanan dalam konteks politik. Pendekatan dalam fungsi pertahanan negara adalah defense and combat . Sementara fungsi polisi pada masyarakat sipil adalah to protect and service , yaitu mengayomi dan melindungi.

24

Samuel P. Huntington, Prajurit dan Negara: Teori dan Politik Hubungan Militer-Sipil, (Jakarta: Grasindo, 2003). 25

Eki Baihaki, Haruskah TNI – POLRI Bersatu?, http://st288616.sitekno.com/article/5786/haruskah-tni-polri-bersatu-.html

dapat


diakses

di

e. Tingkatan Otoritas Militer menurut Huntington26 Tingkatan otoritas militer menurut Huntington antara lain : 1) Militer memiliki otoritas maksimal pada saat berada pada puncak hierarki sedangkan institusi pemerintah lainnya berada di bawahnya 2) Struktur model kedua adalah militer menjadi bawahan satu institusi yang memiliki otoritas atas militer 3) Militer merupakan organ mandiri yang sejajar dengan organ negara lain di bawah puncak otoritas kekuasaan

f. Model Sistem Kepolisian27 Pada Negara yang demokratis, model sistem kepolisian menurut Makmur Keliat, yaitu: 1) Fragmented system Badan kepolisian tumbuh dari bawah (masyarakat). Sangat terdesentralisasi sesuai kondisi masyarakat, sistem ini terlihat di Amerika Serikat, Kanada dan Belgia. Contohnya di Amerika, Polisi nasional/federal seperti FBI hanya menangani undangundang pidana tertentu, Secret Service hanya menangani masalah keuangan dan pajak nasional dan DEA hanya menangani narkotika dan obat bius. Kelemahan sistem ini, standar kerja tidak seragam dan koordinasi serta arogansi sektoral menjadi masalah.

26

Samuel P. Huntington, Op.Cit.,

27

Makmur Keliat, Telaah Regulasi POLRI : Amandemen atau Undang-undang Baru, (Jakarta : CV Dunia Printing Selaras, 2008), hal.55.


2) Centralized System Sistem yang sentralistis adalah seperti di Perancis dan Italia, kedua negara berbatasan dengan negara-negara yang secara politis sangat rawan sehingga diperlukan kepolisian yang kuat dalam suatu sistem yang tersentralisasi disamping pengawasan dan transparansi, agar kepolisian tidak menjadi alat politik. 3) Integrated System Sistem ini adalah gabungan antara pertama dan kedua seperti di Inggris dan Jepang. Walaupun standar kerja ditetapkan secara nasional tetapi aplikasinya didesentralisasikan, dan didasarkan kepada kebutuhan / kekhasan masyarakat setempat.


2. Kerangka Konsepsional Dalam penelitian ini, akan digunakan berbagai definisi konseptual, diantaranya adalah : a. Peran28 Menurut Ralp Linton, peran ialah “the dynamic aspect of status” atau aspek dinamik suatu status.

b. Fungsi29 Fungsi adalah sekelompok jenis pekerjaan, kegiatan dan upaya yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk melaksanakan segi-segi tertentu dari suatu tugas pokok.

c. Kewenangan30 Kewenangan adalah hak, kewajiban, dan fungsi yang dimiliki oleh suatu organ negara berdasarkan aturan hukum yang berlaku untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Kewenangan dalam bahasa Inggris disebut dengan authority yang berarti “the rights or permission to act legally on another’s behalf; the power delegated by a principal to an agent.”

28

Agus Supriadi Harahap, Status Set, dapat diakses di http://papaannisa.blogspot.com/2009/10/status set.html#more, diakses pada 4 Juni 2011. 29

Lihat Doktrin TNI ‘Tri Darma Eka Perpang/45/VI/2010, Tanggal 15 Juni 2010.

Karya’, Lampiran

Peraturan

Panglima

30

TNI, Nomor

Bryan A. Garner at al. (ed.), Black Law Dictionary, Seventh Edition, (St. Paul: West Group, 1999), hal. 127.


d. Militer dan struktur ketatanegaraan31 Militer sebagai kata sifat menunjuk pada sesuatu yang terkait dengan kekuatan bersenjata (armed forces) atau berkaitan dengan peperangan. Sebagai kata benda, militer adalah kekuatan bersenjata. Jadi militer adalah organ yang di dalamnya meliputi penggunaan senjata. Dalam konteks kenegaraan militer adalah organ yang dibentuk untuk menjalankan fungsi pertahanan dan peperangan.

e. Wewenang pertahanan Locke32 Locke mengemukakan bahwa kekuasaan untuk membuat perdamaian dan perang, membentuk liga dan aliansi merupakan wilayah kekuasaan federatif berdasarkan arahan kekuasaan legislatif untuk mempertahankan komunitas dan anggotanya. Montesqiue33 Montesqiue meletakkan fungsi pertahanan dalam wilayah kekuasaan eksekutif. Montesqiue menyatakan “By the second, he makes peace or war, sends or receives embassies, establishes the public security, and provides agaist invasions”.

31

Ibid.

32

John Locke, Two Treaties of Government. London: McMaster University Archive. Dalam Muchamad Ali Safa’at, Militer Dalam Perspektif Hukum Tata Negara, dapat diakses di http://anomalisemesta.blogspot.com/2007/10/artikel_06.html 33

Ibid.


f. Konstitusi34 C.F. Strong mendefinisikan konstitusi sebagai “a collection of principles according to which the power of the government, the rights of the governed, and the relations between the two adjusted”. Dalam sebuah konstitusi dapat ditemukan tiga hal pokok, yaitu “first, how the various agencies are organized; secondly, what power is entrusted to those agencies; and thirdly, in what manner such power is to be exercised”.

g. Negara Kranenburg : “fungsi-fungsi umum yang teratur dan alat-alat yang membentangkan diri atas jabatan-jabatan”. 35 H.J. Laski : “The modern State is a territorial society divided into government and subjects claiming, within its alloted physical area, a supremacy over all other institutions”. 36

34

Militer Dalam Perspektif Hukum Tata http://anomalisemesta.blogspot.com/2007/10/artikel_06.html

Negara,

dapat

35

diakses

di

Moh. Kusnadi dan Bintan R. Saragih, Ilmu Negara, Edisi Revisi, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hal. 76. 36

Militer Dalam Perspektif Hukum Tata Negara, Loc.Cit.


F. Metode Penelitian 1. Pendekatan Pembahasan Permasalahaan dalam penelitian ini dikaji secara yuridis-normatif. Selain itu, penelitian ini dilengkapi dengan pendekatan historis dan yuridis.

2. Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research method). Metode penelitian kepustakaan adalah cara penelitian terhadap bahan-bahan pustaka baik berupa peraturan perundang-undangan, buku, majalah, surat kabar, makalah, dan bahan pustaka lainnya.37 Penelitian ini dipaparkan secara deskriptif-analitis, yaitu suatu metode penulisan yang mengungkapkan data atau fakta yang ada dengan menggambarkan setiap aspeknya sebagaimana adanya.38

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan data berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.39

37

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta : Rajawali, 1985), hal.15.

38

Lihat Hadari Nawawi dan Mimi Martini, Penelitian Terapan, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1994)., hal. 25 dan 73. dikutip dari Sukesti Iriani, Tesis : Kedudukan POLRI Dalam Rangka Mewujudkan Fungsi Kepolisian Yang Mandiri, Jakarta : FHUI, 2004. 39

Ibid.


Bahan hukum primer yang digunakan yaitu UUD 1945, TAP MPR, maupun Undang-undang. Selain itu, bahan hukum sekunder yang dipakai antara lain seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, maupun hasil karya dari kalangan hukum. Kemudian, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, media informasi seperti koran, majalah, dan internet ataupun data-data yang diperoleh dari instansiinstansi yang terkait sebagainya.40 Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan dengan menggunakan media elektronik melalui internet dengan mengakses berbagai macam situs yang bisa memberikan informaasi terkait dengan penelitian ini. Kemudian, juga dilakukan wawancara, yang merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan dialog langsung dengan informan. Adapun informan merupakan anggota TNI dan anggota POLRI.

4. Penyajian Data dan Teknik Pembahasan Bab I berisi mengenai Latar Belakang, Permasalahan, Tujuan Penelitian, Kerangka Teori, Definisi Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan. Bab II akan menjelaskan mengenai Tentara Nasional Indonesia Bab III akan menjelaskan mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia Bab IV akan membahas lebih mendalam mengenai fungsi pertahanan dan keamanan, lalu juga mengenai peran dan fungsi TNI – POLRI dalam pertahanan dan 40

Ibid.


keamanan negara, dan selanjutnya membahas mengenai permasalahan terkait dengan pemisahan TNI – POLRI.


BAB II TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)

A. Sejarah TNI 1. Masa Pra Kemerdekaan dan Undang-undang Dasar 1945 (Tahun 1945 – 1949) Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugastugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata.41 Organisasi ketentaraan Negara kita adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI). Eksistensi Tentara di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah perlawanan terhadap penjajah Belanda. Tetapi pada masa itu, belum terdapat pembedaan yang jelas antara yang benar-benar tentara dan yang sipil. Sebab, perlawanan terhadap Belanda saat itu tanpa pembekalan latihan dan persenjataan kemiliteran yang memadai. Dalam kondisi demikian perlawanan terhadap Belanda dilakukan dengan cara bergerilya. Dalam situasi perang gerilya kehidupan militer dan sipil tidak bisa dipisahkan secara jelas, dan jika melihat para pejuang saat itu, justru banyak menggantungkan bantuan dari penduduk setempat.42 Pada masa penjajahan Jepang, pemuda-pemuda dilatih dan diorganisir secara relatif lebih baik dalam wadah PETA (Pembela Tanah Air). Tujuan pelatihan dan pengorganisiran ini adalah untuk membantu tentara pendudukan apabila terjadi

41

Menurut Pasal 1 ayat 21 Undang-undang No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

42

Harold Crouch, Militer dan Politik di Indonesia, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1999, hal. 22.


penyerbuan oleh sekutu. Setelah Jepang kalah oleh sekutu maka semua organisasi bentukan pada masa Jepang termasuk PETA dibubarkan.43 Pada masa kemerdekaan kemudian didirikan BKR (Badan Keamanan Rakyat). BKR merupakan organisasi resmi tentara perjuangan dan perlawanan rakyat yang dibentuk pada tanggal 22 Agustus 1945.

Pemuda-pemuda dengan berbagai latar

belakang dipersilahkan untuk menjadi anggota BKR. Bahkan diantara mereka terdapat bekas-bekas anggota KNIL (Koninlijk Nederlandsch Indisch Leger) yang merupakan prajurit untuk kepentingan Belanda. Akan tetapi yang paling banyak mendaftarkan diri masuk ke BKR adalah mantan-mantan anggota PETA. Pimpinan BKR dipegang oleh opsir-opsir PETA dan mempunyai kedisiplinan dan komitmen kepada pemerintah yang lebih baik daripada laskar-laskar yang ada pada waktu itu.44 Pada tanggal 5 Oktober 1945, Presiden Soekarno mengeluarkan Maklumat Pemerintah yang merupakan cikal bakal modernisasi organisasi kemiliteran dengan membentuk struktur komando pertahanan dan angkatan perang yang dikenal dengan TKR (Tentara Keamanan Rakyat).45 Adapun isi dari maklumat tersebut adalah: “Maklumat Pemerintah: Untuk memperkuat perasaan keamanan umum, maka diadakan satu Tentara Keamanan Rakyat. Djakarta, 5 Oktober 1945 Presiden Republik Indonesia Soekarno”46 43

Soebijono, dkk. Dwifungsi ABRI : Perkembangan dan Peranannya Dalam Kehidupan Politik di Indonesia. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1997, hal.10-26. 44

Ibid.

45

Ibid.

46

A.H.Nasution, Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid II, (Bandung: Angkasa Bandung, 1977), hal. 210.


Dengan demikian organisasi kemiliteran di Indonesia, berdiri secara resmi yang di mulai dari markas tertinggi TKR beserta komandemen-komandemennya ke wilayahwilayah. Seperti di Jawa didirikan 3 Komandemen yaitu Komandemen Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur, sedangkan untuk Sumatera hanya 1 Komandemen yaitu Komandemen Sumatera.47 Setelah terbentuknya Tentara Keamanan Rakyat Komandemen Jawa dan Sumatera, maka di pulau Jawa terdapat 10 divisi dan di Sumatera sebanyak 6 divisi. Kemudian saat menghadapi tentara Sekutu dan Belanda, organisasi TKR terus mengalami penyempurnaan yang dilakukan dengan berbagai konfrensi. Fungsi dari TKR ini berhubungan erat dengan keamanan dalam negeri, tetapi statusnya sudah meningkat menjadi tentara. Dalam masa ini, struktur organisasi mengalami perbaikan dan penamaannya pun berubah-ubah.48 Pada 1 Januari 1946 TKR (Tentara Keamanan Rakyat) berubah menjadi TKR (Tentara Keselamatan Rakyat), hal ini bersamaan dengan proses kedatangan Belanda yang mengikuti pasukan Inggris.49 Setelah itu, TKR (Tentara Keselamatan Rakyat) berubah menjadi TRI (Tentara Republik Indonesia) dengan Jenderal Soedirman sebagai Panglima. Perubahan ini berdasarkan PP No 4/SD tanggal 25 Januari 1946. Penyesuaian ini bertujuan untuk 47

Dinamika Sejarah TNI, dapat diakses di http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/19459/5/Chapter%20I.pdf, diakses pada 2 Mei 2011, pukul 14.00. 48

Ibid.

49

Marwati Doened dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia Jilid V, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984), hal. 144.


menjadikan TRI sebagai satu-satunya organisasi militer yang mempunyai tugas khusus dalam bagian Darat, Laut, dan Udara. Selain bentuk struktur organisasi yang semakin rapi, TRI juga mengalami banyak pertempuran menuju pengakuan kedaulatan, dan sudah terlibat dalam masalah pertahanan nasional maupun masalah pertahanan internasional, seperti keterlibatan tentara Indonesia dalam beberapa perjanjian dengan pihak Belanda dan internasional.50 Kemudian pada tanggal 7 Juni 1947 TRI (Tentara Republik Indonesia) berubah nama menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang merupakan nama baru hasil dekrit Presiden Soekarno pada tanggal 5 Mei 1947 yang meleburkan TRI dengan organisasi kelaskaran lain. Pada saat itu, Panglima Besar TNI dijabat oleh Panglima Besar Jenderal Soedirman.51 Perjuangan menuju pengakuan kedaulatan Negara ini didukung oleh 3 komponen Negara Republik Indonesia, yaitu tentara rakyat, masyarakat, dan laskar rakyat. Kelompok masyarakat yang bergabung dengan salah satu komponen ini telah menunjukkan nilai semangat perjuangan yang tinggi dalam mempertahankan negara. Kelompok masyarakat yang memiliki sifat militansi yang sangat besar ini menjadi salah satu keyakinan bagi pemerintah untuk menjadikan mereka menjadi Angkatan Perang yang digabungkan dalam prajurit TNI. Anggota laskar yang pada awalnya merupakan bagian dari underbow partai, setelah proses rasionalisasi dan rekonstruksi sah menjadi anggota TNI. Proses inilah yang pada saat itu merupakan salah satu cara rekrutmen

50

Ibid., hal.145.

51

Ulf Sundhausen, Politik Militer Indonesia 1945-1967 : Menuju Dwi Fungsi TNI. (Jakarta : LP3ES, 1996), hal. 57.


prajurit TNI. Lalu kemudian dilaksanakan acara serah terima kekuasaan dari Pemerintahan Hindia Belanda kepada RI. Adapun perwakilan dari Belanda adalah Jendral Mayor P Scholten sedangkan Perwakilan dari Indonesia adalah Letkol A.E.Kawilarang.52 Meskipun Indonesia telah merdeka, ternyata Belanda masih merasa memiliki kekuasaan atas Hindia Belanda yaitu Negara bekas jajahannya, dengan alasan ketentuan hukum internasional53 dan Perjanjian Postdan54. Atas perjanjian tersebut maka diadakan perundingan antara Indonesia dengan Belanda pada tanggal 25 Maret 1947 di Linggarjati55. Perjanjian ini menimbulkan penafsiran yang berbeda dari kedua belah

pihak

mengenai

kedaulatan

Indonesia-Belanda

yang

berakibat

pada

ketidakpuasan Belanda, sehingga melancarkan agresi militer Belanda I, tindakan ini merupakan operasi militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia yang dilaksanakan dari 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947. Agresi militer ini dihentikan setelah PBB mengeluarkan resolusi. Setelah agresi militer Belanda I, tentara Indonesia menghadapi gerakan pemberontakan 19 September 1948 di Madiun, dan berhasil menumpasnya. 52

Ibid.

53

Menurut hukum internasional saat itu, suatu wilayah yang diduduki sebelum statusnya berubah, adalah bagian dari kekuasaannya, ini berarti bahwa Hindia-Belanda yang diduduki oleh tentara Jepang masih merupakan bagian dari Kerajaan Belanda, oleh karena itu, setelah Jepang menyerah, maka kekuasaan Hindia-Belanda adalah Kerajaan Belanda sebagai pemilik/penguasa semula. 54

Yaitu perjanjian yang diadakan menjelang berakhirnya Perang Dunia II yang diadakan oleh Negara Sekutu dengan pihak Jepang, Italia, dan Jerman. Perjanjian ini menetapkan bahwa setelah Perang Dunia II selesai, maka wilayah yang diduduki oleh ketiga Negara ini akan dikembalikan kepada penguasa semula. 55

Perjanjian Linggarjati menetapkan : 1. Belanda mengakui RI berkuasa secara de facto atas Jawa, Madura danSumatra, di wilayah lain yang berkuasa adalah Belanda. 2.Belanda dan Indonesia akan bekerja sama membentuk RIS. 3. Belanda dan Indonesia akan membentuk Uni Indonesia Belanda.


Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun September 1948 ini dilancarkan ketika Indonesia sedang bersiap menghadapi agresi Belanda yang bermaksud menguasai daerah RI yang masih tersisa di Jawa dan Sumatera. Kemudian pada tahun 1948 tersebut juga, Angkatan Perang RI (dan pegawai negeri) melakukan Reorganisasi dan Rasionalisasi (ReRa). Kebijakan yang digariskan adalah menyusun tentara yang lebih efisien dan berada di bawah satu komando, dan menjadikannya alat negara yang tangguh terhadap agitasi politik dari luar. ReRa Angkatan Perang berhasil memperkecil jumlah TNI, dari tujuh divisi menjadi empat dengan daya tempur yang lebih baik.

56

Dengan ReRa ini, TNI-Masyarakat yang dibangun Amir Syarifudin ketika ia masih menjabat Menteri Pertahanan dan Perdana Menteri, dibubarkan. TNI-Masyarakat ini merupakan tandingan bagi TNI yang semula hanya merupakan Biro Perjuangan di Kementerian Pertahanan. Biro ini dan TNI-Masyarakatnya didominasi perwira-perwira yang berhaluan komunis. Kesatuan-kesatuan yang dipengaruhinya dan sempat dilengkapi persenjataan terbaik ini diharapkan menjadi andalan kekuasaan politik sayap kiri itu. Setelah dibubarkan pada 29 Mei 1948, kesatuan ex TNI-Masyarakat dilebur ke dalam Divisi-Divisi TNI, pada Kesatuan Reserve Umum (KRU), sebagai kekuatan cadangan strategis RI. Kemudian rekonstruksi juga diadakan dengan peran strategis TNI untuk menghadapi agresi militer Belanda tersebut. Strateginya diubah, tidak lagi menggunakan konsep perang yang lama. Konsep lama yang konvensional menjadikan

56

Dinamika Sejarah TNI, Loc.Cit.


pengalaman pahit bagi TNI yang dipukul telak oleh Belanda. Dengan konsep yang baru, serangan musuh tidak akan lagi dihadapi langsung secara mati-matian. 57 Perlawanan awal TNI dilakukan sebagai penghambat guna memberi peluang induk kekuatan TNI dan unsur-unsur pemerintah melakukan persiapan di daerah perlawanan untuk melancarkan perang wilayah. Akan digelar perang gerilya semesta di seluruh pulau Jawa dan di wilayah yang luas di Sumatera untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Divisi Siliwangi ditugaskan melancarkan infiltrasi jarak jauh kembali ke daerah juang asalnya, berperang gerilya bersama rakyat. Kemudian pada tanggal 13 September pecahlah peristiwa Solo, yakni tawuran antara pasukan Siliwangi (kesatuan reserve umum TNI) dengan pasukan TNI setempat dari Komando Pertempuran Panembahan Senopati yang telah diinfiltrasi PKI. Dalam rencana PKI yang tertuang dalam dokumen “Menginjak Perjuangan Militer Baru”, kota Solo hendak dijadikan ”Wild West”, untuk menyesatkan perhatian atas rencana militer besar yang sebenarnya. Tetapi provokasi PKI ini dapat diatasi pasukan-pasukan yang setia kepada pemerintah.58 Kemudian pada pada 19 Desember 1948, Belanda kembali melancarkan agresi militer II yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta (ibu kota Indonesia saat itu), serta penangkapan Soekarno, Mohammad Hatta, Sjahrir dan beberapa tokoh lainnya. Jatuhnya ibu kota Negara ini menyebabkan dibentuknya Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Bukittinggi, Sumatera Barat yang dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara. Agresi militer II ini diawali dengan serangan militer Belanda ke jantung 57

Ibid.

58

Ibid.


kota pemerintahan Indonesia yang berpusat di Yogyakarta. Lapangan terbang Maguwo dihujani bom dan tembakan oleh lima pesawat Mustang dan sembilan pesawat Kittyhawk. Sementara itu, pertahanan TNI di Maguwo yang hanya terdiri atas 150 pasukan pertahan dengan persenjataan minim tak kuasa menahan gempuran militer Belanda yang memiliki persenjataan lengkap. Akibatnya 128 tentara Indonesia tewas dan dalam tempo 25 menit, militer Belanda merebut lapangan terbang Maguwo.59 Mendengar bahwa Belanda telah melakukan penyerangan dan secara terangterangan menyatakan tidak terikat lagi dengan perjanjian Renville, yakni perjanjian gencatan senjata dan tapal batas pendudukan Belanda dan Indonesia, membuat Panglima Besar Jenderal Soedirman segera mengambil tindakan.60 Oleh karena itu kemudian lahirlah perintah kilat No 1/PB/D/48 tanggal 19 Desember 1948. Keputusan besar yang dikenal dengan perintah siasat ini disiarkan secara luas melalui siaran radio yang menyerukan perlawanan kepada Belanda dengan teknik gerilya. Salah satu isi dari perintah siasat ini adalah tugas pasukan yang berasal dari daerah federal adalah menyusup ke belakang garis musuh (wingate) dan membentuk kantong-kantong gerilya sehingga seluruh Pulau Jawa akan menjadi medan gerilya yang luas. Pasukan Siliwangi adalah salah satu yang diperintahkan untuk melakukan wingate ini. Akhirnya pasukan Siliwangi melakukan longmarch dari Jawa Tengah menuju daerah kantong-kantong gerilya yang telah ditetapkan tersebut. Hal ini dilakukan karena keterbatasan persenjataan yang dimiliki TNI sehingga

59

Marwati Doened dan Nugroho Notosusanto,Op.Cit.

60

Ibid.


memaksa Jenderal Soedirman menggunakan cara-cara Infanteri. Hasilnya, Indonesia berhasil memaksa Belanda untuk mengakui keberadaan NKRI.61

2. Masa Konstitusi RIS (Tahun 1949-1950) Pada akhir tahun 1949 dibentuk Republik Indonesia Serikat (RIS). Sejalan dengan itu, dibentuk pula Angkatan Perang RIS (APRIS) yang merupakan gabungan TNI dan KNIL dengan TNI sebagai intinya. Pada bulan Agustus 1950 RIS dibubarkan dan Indonesia kembali ke bentuk Negara kesatuan. APRIS - pun berganti nama menjadi Angkatan Perang RI (APRI). Pada tahun 1950 sebagian bekas anggota KNIL melancarkan pemberontakan di Bandung (pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil/APRA), Makassar (pemberontakan Andi Azis), dan Maluku (pemberontakan Republik Maluku Selatan). Sementara itu, DI/TII Jawa Barat melebarkan pengaruhnya ke Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Aceh. 62

3. Kembali ke Undang-undang Dasar 1945 (Tahun 1959-1966 / Orde Lama) Pada 17 Oktober 1952 terjadi konflik terbuka antara TNI dan sipil, hal ini terjadi ketika parlemen sedang membicarakan masalah yang dianggap TNI sebagai urusan internal mereka yaitu tentang modernisasi TNI yang merupakan gagasan KSAD Kolonel A.H. Nasution pada waktu itu. Gagasan ini ditolak oleh sebuah kelompok dalam Angkatan Darat dibawah pimpinan Kolonel Bambang Supeno yang memiliki hubungan

61

62


Lihat Doktrin TNI ‘Tri Darma Eka Perpang/45/VI/2010, Tanggal 15 Juni 2010.

Karya’, Lampiran

Peraturan

Panglima


TNI, Nomor

baik dengan Presiden Soekarno dan PNI, terutama dari grup Sidik-dalam parlemen. 63 Surat terbuka dari Bambang Supeno kepada parlemen yang menyebabkan badan legislatif tersebut mulai membicarakan persoalan yang terjadi didalam tubuh Angkatan Darat. Markas Besar Angkatan Darat (MBAD) dan sejumlah panglima menjadi sangat berang oleh apa yang mereka anggap sebagai campur tangan parlemen dalam urusan internal mereka. Pada 17 Oktober 1952, sejumlah perwira dari MBAD serta sejumlah panglima daerah menghadap Presiden Soekarno di Istana. Para perwira itu meminta Soekarno membubarkan parlemem dan mengambil alih kekuasaan yang kemudian ditolak oleh Presiden Soekarno. Keadaan menjadi rumit karena munculnya golongan lain dalam tubuh Angkatan Darat yang mendukung keputusan Presiden Soekarno yang dipimpin KSAD A.H Nasution yang merasa bertanggungjawab atas kejadian tersebut, tidak lama kemudian A.H Nasution mengundurkan diri dari pimpinan Angkatan Darat.64 Mengomentari kegagalan aksi 17 Oktober 1952 tersebut, seorang pengamat menulis : “Adapun mengenai perwira-perwira itu, mereka gagal mencapai tujuan mereka bukan saja karena intimidasi Soekarno yang memiliki kekuatan magnetis terhadap massa, tapi juga-barangkali terutama- karena tiadanya konsensus dan disiplin dikalangan perwira-perwira itu sendiri... satu contoh, sementara Nasution, KSAD, sangat bermusuhan dengan parlemen dan berkecenderungan otoriter dengan pendekatan militeristik, Jenderal Simatupang, KSAP, menentang kediktatoran militer”65 Ya’iya A Muhaimin, Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1982), hal.70. 63

64


65

Guy J. Pauker, The Role of The Military in Indonesia, dalam John J.Johnson (ed) The Role of The Military in Underdeveloped Countries (Princetion, New Jersey, Pricenton University Press, 1962), hal. 208-209.


Akibat peristiwa 17 Oktober ini adalah melemahnya posisi politik TNI. Posisi yang lemah inilah yang menjadi akar dari konflik-konflik lain antara TNI dan pemerintah di kemudian hari. Pada tanggal 31 Juli 1953, sebuah kabinet baru tampil dengan Prof. Iwa Kusuma Sumantri, seorang yang berkecenderungan kiri, sebagai menteri pertahanan. Ada dua kebijaksanaan Iwa yang menimbulkan ketidakpuasan TNI yaitu pertama simpatinya yang terbuka kepada para bekas pemberontak komunis Madiun.66 Kedua, kebijaksanannya yang semakin memperlebar jaring pertentangan antara perwira yang mendukung dan menolak gerakan 17 Oktober. Ali Sastroamidjojo, Perdana Menteri yang membawahi Prof Iwa menulis dalam memorinya mengenai tindakan Prof Iwa terhadap tentara sebagai berikut “Bisa dimengerti kalau kebijaksanaan Iwa menimbulkan kemarahan di kalangan tentara secara keseluruhan. Dan inilah yang mendorong tentara untuk mencapai perdamaian di kalangan mereka agar TNI bisa menjadi bersatu dan kuat terhadap setiap campur tangan dari luar kalangan militer. Gagasan untuk mengembalikan kekompakan di kalangan tentara muncul pada tahun 1954. Tetapi baru pada bulan Februari 1955 gagasan itu mendapatkan bentuknya melalui pertemuan yang dihadiri oleh lebih dari 250 perwira TNI di Yogyakarta”.67

66

Ibid.

67

Ali Sastroamidjojo, Milestone on My Journey, (St Lucia Queensland, University of Queensland Press, 1979), hal. 272-273.


Tentang hal yang sama Herbert Feith menulis “Konferensi di Yogyakarta menunjukkan ketepatan tentara merapatkan barisan dalam menghadapi orang luar. Begitu berketetapan sehingga pihak yang anti gerakan 17 Oktober bersedia menerima kembalinya ke posisi yang dominan mereka yang tadinya terlibat 17 Oktober”.68 Dalam memorinya A.H. Nasution menulis tentang konferensi Yogyakarta sebagai berikut : “Dengan kekompakan TNI itu, maka baik istana maupun partai-partai tidak lagi dapat mengintervensi”.69

Ramalan Nasution yang optimis tersebut ternyata meleset. Pada tanggal 10 Juni 1955, tidak lama setelah konferensi Yogya, kabinet menunjuk Kolonel Bambang Utoyo, seorang perwira yang tidak terlalu senior, menjadi KSAD.70 Bambang Utoyo pada awalnya menolak pengangkatan dirinya, namun kemudian setuju dilantik pada tanggal 27 Juni 1955. Angkatan Darat atas perintah pejabat KSAD Zulkifli Lubis, memboikot total pelantikan tersebut. Keberhasilan boikot terlihat jelas pada sulitnya mendapatkan korps musik militer untuk upacara tersebut, yang kemudian memaksa pemerintah meminta bantuan korps musik lain. Boikot ini dikenal sebagai Peristiwa Juni yang antara lain mengakibatkan jatuhnya kabinet. Menurut Guy J. Pauker :

68

Herbert Feith, The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia, (Ithaca-London, Cornel University Press, 1962). hal.398. 69

A.H. Nasution, Memenuhi Panggilan, Vol.3, hal.217.

70

Ibid.


“Peristiwa 27 Juni 1955 bisa dilihat sebagai garis pemisah antara periode ketika tentara terutama hanya sibuk menangkis intervensi poltik terhadap urusan intern mereka dengan periode ketika mereka mulai memainkan peranan aktif dalam politik”. 71

Beberapa saat sebelum kabinet dibubarkan, tindakan bersejarah yang dilakukan oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo adalah mengumumkan berlakunya keadaan darurat perang. Alasan bagi keadaan darurat ini bukan saja karena ketegangan akibat peristiwa Juni dan ofensif politik para perwira, tetapi juga karena pergolakan dan ketegangan yang timbul di daerah-daerah. hubungan yang semakin memburuk antara pusat dan daerah tersebut kemudian meledak dalam bentuk pemberontakan PRRI/Permesta.72 Pemberontakan ini terjadi di sebagian besar Sumatera dan Sulawesi Utara dan sangat membahayakan integritas nasional. Keadaan darurat perang membuka kesempatan bagi tentara untuk memperkuat posisinya dalam politik. pada masa inilah, tentara bersama Presiden mengusahakan kembalinya Indonesia pada Undang-undang Dasar 1945. Soekarno maupun tentara sama-sama melihat keuntungan dalam pelaksanaan undang-undang dasar tersebut. Bagi Soekarno, UUD 1945 adalah konstitusi yang mengenal adanya golongangolongan di luar partai yang berhak punya wakil dalam sistem politik. Tentara yang perlahan-lahan merumuskan pengalaman masa lalunya sebagai kekuatan sosial politik disamping sebagai alat pertahanan keamanan dimungkinkan memainkan peranan politik secara terbuka hanya lewat UUD 1945. tetapi bahkan sebelum masa berlakunya konstitusi tersebut kembali pada tahun 1959, beberapa perwira telah ikut dalam kabinet. 71

Guy J. Pauker, Op.Cit., hal.211.

72

Herbert Feith, Op.Cit., hal. 487-555.


Sebagai pembenaran terhadap keterlibatan politik sejumlah perwira tersebut, A.H. Nasution ( setelah kembali memegang jabatan KSAD di tahun 1955) memperkenalkan doktrin73 yang disebutnya sebagai ‘jalan tengah’. Dengan doktrin tersebut Nasution memperjelas kedudukan tentara dalam kehidupan bernegara bukan hanya sekedar alat pemerintah sipil seperti di Barat, namun juga bukan rezim militer, melainkan satu dari banyak kekuatan dalam masyarakat yang berjuang bersama dengan kekuatan rakyat lainnya.74 Kemudian pada saat itu, tentara juga menjadi pemain penting dalam upaya nasionalisasi berbagai perusahaan Belanda, yang kemudian membuat tentara menguasai berbagai perusahaan negara seperti Pertamina. Di masa ini pun terjadi lagi debat antara Presiden Soekarno (sebagai panglima tertinggi ABRI) dengan Nasution tentang pertahanan dan keamanan Indonesia. Presiden Soekarno berkehendak memperkuat armada Angkatan Laut karena Indonesia adalah sebuah negeri kepulauan (archipelago). Tetapi gagasan itu ditolak oleh Nasution karena yang punya sejarah bukanlah Angkatan Laut, melainkan Angkatan Darat yang cikal bakalnya adalah Tentara Rakyat.75 Kemudian pada saat itu tentara dimasukkan satu kesatuan dalam Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) yang terdiri dari Angkatan Darat (AD), Angkatan 73

Doktrin adalah ajaran, asas, prinsip, konsepsi yang bersifat mendasar berdasarkan hasil pemikiran terbaik yang mengalir dari teori dan pengalaman untuk diajarkan serta digunakan sebagai pedoman dalam tata kehidupan bangsa dan negara yang bersifat konsepsional falsafi sampai dengan yang bersifat operasional implementatif pada kurun waktu tertentu. 74

A.H. Nasution, Tonggak-tonggak Dwi Fungsi, (Jakarta : Memeo, 1981), hal. 17.

75

Sutoro Eko, Meletakkan Militer Pada Posisi yang Sebenarnya, dalam buku Masyarakat Pasca Militer, (Yogyakarta: IRE Press, 2000).


Laut (AL), Angkatan Udara (AU). Lalu pada tahun 1959 sebutan APRI diubah menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), melalui Keppres Nomor 225/1962, sedangkan Keppres Nomor 290/1964 menetapkan juga bahwa Kepolisian Negara RI adalah termasuk ABRI. Dengan demikian, ABRI meliputi Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian Negara RI.76 Pada bulan Juli 1959, Presiden Soekarno secara resmi mendekritkan berlakunya kembali UUD 1945. keputusan itu diambil dengan alasan bahwa konstituante hasil pemilihan umum 1955 tidak kunjung menghasilkan konstitusi baru yang menjadi tugasnya. dengan kekuasaan besar yang ada ditangannya akibat berlakunya UUD 1945, pada tahun 1960 Presiden Soekarno membubarkan Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang makin lemah dan terpecah belah, keputusan pembubaran Masyumi dan PSI ini akhirnya menyebabkan Partai Komunis Indonesia (PKI) menjadi satu-satunya partai besar yang masih utuh berdiri dalam gelanggang politik Indonesia.77 Kemudian justru partai inilah yang pada tahun 1965 melakukan pemberontakan terhadap Negara diawali dengan penculikan dan pembunuhan atas para pejabat teras TNI AD. Tidak hanya itu, selanjutnya jutaan orang nyawa turut menjadi korban.

76

Yulianto Arif, Hubungan Sipil Militer di Indonesia Pasca Orde Baru, Jakarta: Manajemen PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hal, 27. 77

Ibid.


4. Masa Orde Baru (Tahun 1966-1998) Kemudian pada 11 Maret 1966, Presiden Soekarno akhirnya menyerahkan kekuasaannya kepada Soeharto. Tindakan pertama Soeharto saat itu adalah membubarkan PKI. Bubarnya PKI dan kejatuhan Soekarno ini menempatkan tentara pada posisi dominan (terutama dalam percaturan politik di Indonesia). Kemudian, untuk posisi dominan inilah tentara perlu menyesuaikan doktrin mereka. Prinsip perang gerilya dan pembinaan teritorial tetap ada dalam doktrin yang disempurnakan dan diberi nama Tri Ubaya Cakti. Pada bagian pertama dokumen itu, persepsi tentara terhadap diri mereka tertulis sebagai berikut : “Pada hari-hari ini segenap harapan rakyat digantungkan kepada ABRI pada umumnya, dan TNI AD pada khususnya. bagi ABRI tidak ada pilihan lain kecuali melaksanakan kepercayaan rakyat yang dipercayakan kepadanya. Karena itulah maka ABRI harus membangun pemerintah yang kuat dan progresif”.78 Untuk menjelaskan dan membenarkan posisi politik dominan tentara, sejak tahun 1966, para perwira berbicara kembali mengenai pengalaman pahit mereka dengan politisi sipil pada zaman revolusi serta masa-masa sesudah kemerdekaan. Kemudian berbicara tentang dampak memecah belah dari kegiatan partai politik, dan pada waktu itu penasehat politik Presiden Soeharo menulis : “Dari sejarah bangsa dan Negara dapat disimpulkan bahwa hanya oleh kehadiran ABRI disintegrasi yang menjurus pada kehancuran Negara berulangkali dapat ditanggulangi. Secara historis dapat dilihat bahwa ABRI adalah satu-satunya kelompok dalam masyarakat yang lahir bersama-sama dengan institusi baru yang bersifat nasional tersebut, yakni Negara kesatuan berdasarkan Pancasila… Kesanggupan dan tradisi ABRI untuk mengatasi paham-paham dan kepentingan-kepentingan golongan itulah yang telah memanggil ABRI untuk memimpin”. 79 78

Seskoad, Doktrin Perjuangan TNI-AD ‘Tri Ubaya Cakti’, (Jakarta: Angkatan Darat, 1966), hal.10.

79

Ali Murtopo, Strategi Politik Nasional, (Jakarta : Yayasan Proklamasi-CSIS, 1974), hal.108-109.


Keberadaan doktrin Tri Ubaya Cakti ini kemudian disempurnakan kembali termasuk dirumuskan mengenai dwifungsi ABRI. Selanjutnya untuk memperkuat legitimasi dwi fungsi ABRI diperkenalkan Catur Dharma Ekakarma (Cadek) pada 1967.80 Dalam perkembangan berikutnya, rumusan dwifungsi dimasukkan kedalam Undang-undang No.20 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara. Selain itu, menurut undang-undang ini, TNI (sebagai bagian dari ABRI pada saat itu), termasuk kedalam komponen utama pertahanan keamanan Negara. Hal ini terdapat dalam Undang-undang No.20 tahun 1982, Pasal 10, yaitu81 : Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta dibina untuk mewujudkan daya dan kekuatan tangkal dengan membangun, memelihara dan mengembangkan secara terpadu dan terarah segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara, yang terdiri atas: a. Rakyat Terlatih sebagai komponen dasar; b. Angkatan Bersenjata beserta Cadangan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama; c. Perlindungan Masyarakat sebagai komponen khusus; d. Sumber daya alam, sumber daya buatan dan prasarana nasional sebagai komponen pendukung. Pada masa orde baru TNI (ABRI) aktif tak hanya perihal pertahanan keamanan, namun juga dalam ranah politik. Keterlibatan TNI (ABRI) dalam masalah-masalah diluar pertahanan

keamanan

ini

awalnya

dimaksudkan

untuk

mempertahankan

kesinambungan pembangunan. Namun kemudian duduknya anggota TNI (ABRI) dalam 80

Indria Samego (et al), ‘Bila ABRI Menghendaki’, Desakan Kuat Reformasi Atas Konsep Dwi Fungsi ABRI, (Bandung: Mizan, 1988), hal.95. 81

Undang-undang No.20 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara, Pasal 10.


posisi sipil untuk mengelola dinamika sosial politik yang tumbuh dikalangan masyarakat. Peran sosial politik TNI (ABRI) dalam bentuknya yang demikian dominan dinilai sudah melampaui batas karena terlihat dari adanya penyimpangan dari implementasi peran sospol ABRI yang justru merugikan citra ABRI di mata masyarakat luas. 82 Penyimpangan tersebut diantaranya adalah, pertama, karena kuatnya pengaruh pendekatan keamanan, maka dinamika masyarakat kurang tersalurkan dengan baik. Karena itu, siapa pun yang melontarkan sikap atau pendapat yang berbeda dengan pemerintah/ABRI. Maka akan dengan mudah dituduh sebagai anti pembangunan, anti Pancasila, subversi, disusupi ideologi Marxisme/Komunisme, dan lain-lain. Akibatnya, pemerintah/ABRI begitu mudahnya menjatuhkan sanksi/hukuman seperti dicekalnya ataupun dihambatnya usaha-usaha di bidang ekonomi tanpa proses pengadilan terhadap mereka yang mengambil sikap berbeda dengan pemerintah/ABRI.83 Kedua, campur tangan militer/ABRI yang terlalu jauh di berbagai sektor kehidupan sosial politik maupun sosial ekonomi, mengakibatkan kecenderungan semakin rumit dan berlarut-larutnya konflik-konflik yang timbul di kalangan masyarakat. Dalam kaitan ini, contoh yang relevan adalah intervensi ABRI dalam persoalan internal yang dialami PDI (kongres PDI di Medan 1996). Di samping itu, ada kekhawatiran di kalangan masyarakat luas bahwa campur tangan militer/ABRI yang terlalu jauh dalam menyelesaikan masalah perburuhan dan

82

Indria Samego, et al., Bila ABRI Berbisnis (Bandung, Mizan, 1998). Lihat juga Iswandi, Bisnis Militer Orde Baru, (Bandung, Rosdakarya, 1998). 83

Ibid.


pertanahan, di mana dalam hal ini ABRI justru seringkali berada di belakang pihak yang kuat (pengusaha atau pemerintah), maka kekerasanlah yang cenderung berlaku. Akibatnya, masyarakat kecil selalu dirugikan bila berhadapan dengan pemerintah atau kalangan

pengusaha

(yang

ironisnya

sebagian

besar

terdiri

dari

kalangan

nonpribumi/etnis tionghoa). Hal ini karena tidak bertemunya kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam persengketaan (antar buruh dengan pengusaha), Suasana sering kali mudah memanas dan dengan mudah membangkitkan berbagai kerusuhan, yang kemudian berbaur dengan sentimen SARA. Oleh sebab itu, penyimpangan dari implementasi peran sosial politik militer/ABRI yang demikian, dalam jangka panjang justru dapat memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sendiri. 84 Ketiga, campur tangan militer/ABRI yang terlalu jauh di bidang hukum, sebagaimana

disoroti oleh

sejumlah

tokoh

masyarakat

di

berbagai

daerah,

mengakibatkan semakin lunturnya penghargaan masyarakat terhadap lembagalembaga hukum dan peradilan di Negara ini. Keterlibatan militer/ABRI di bidang ekonomi pun sering dianggap justru kurang menguntungkan bagi perkembangan sektor ini. Contohnya, seperti diungkapkan seorang pelaku bisnis, adalah militer/ABRI yang memimpin BUMM. Tidak ada BUMN yang dipimpin ABRI yang menguntungkan secara finansial, karena banyaknya ketentuan dan kebijakan di atasnya.85

84

Ibid.

85

Indria Samego, Op.Cit.


5. Masa Reformasi Militer (TNI – dulunya ABRI) menjadi salah satu sasaran dari reformasi multidimensi karena ABRI kekuasaannya.

Tidak

menjadi salah satu alat Soeharto untuk memperbesar

hanya

itu,

militer

digunakan

untuk

melestarikan

dan

melanggengkan kekuasaannya tersebut dengan mencabuti hak-hak yang melekat pada rakyat dengan melancarakan serangkaian paksaan, ancaman, intimidasi, dan juga terror terhadap rakyat. Oleh karena itu saat Soeharto lengser, militer dihujat, diprotes dan dituntut untuk segera melepaskan dwi fungsinya, meninggalkan program-program penugaskaryaan, mengakhiri operasi-operasi militer, mengakhiri berbagai tindak kekerasan, tindak penculikan para aktivis, maupun tuntutan untuk kembali ke barak.86 Dalam era reformasi ini, keberadaan TNI sebagai kekuatan pertahanan Negara mengalami gugatan dan hujatan. Hal ini disebabkan, pertama, selama ini TNI dianggap telah menyimpang dari jati dirinya sebagai alat Negara yang mengharuskan dirinya menempatkan kepentingan bangsa dan Negara diatas semua kelompok/golongan masyarakat. Namun yang terjadi TNI menjadi alat penguasa sehingga melakukan berbagai tindakan yang melanggar Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang paling mencolok dari keberadaan TNI sebagai alat penguasa pada masa pemerintahan orde baru adalah keberpihakannya pada salah satu kekuatan organisasi sosial politik. 87 Kedua, pilihan TNI menjadi alat penguasa telah menjauhkan TNI dari masyarakat. Ketiga adalah era reformasi yang berintikan tuntutan tatanan kehidupan yang demokratis telah semakin membuka cakrawala rakyat tentang bagaimana 86

Saurip Kadi, TNI Dahulu, Sekarang, dan Masa Depan, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2000), hal.44.

87

Ibid.


seharusnya TNI menjalankan peran dan fungsinya, sekaligus mampu melihat dan menilai berbagai tindakan TNI pada masa lalu. Akibatnya TNI kehilangan citra dan legitimasinya dimata rakyat, padahal rakyat seharusnya mendukung TNI dalam rangka menjalankan sistem pertahanan semesta.88 Kemudian dalam rangka mengembalikan citra, legitimasi, fungsi dan tugas pokoknya, TNI melakukan reformasi internal yang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan seperti adanya tantangan globalisasi, tuntutan demokratisasi, penegakkan hukum, HAM dan lingkungan hidup. Selain itu, TNI juga harus menampilkan profil dan performance yang sesuai dengan jati diri yang dicita-citakan Jenderal Sudirman yaitu TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, dan tentara nasional yang bertanggung jawab

mempertahankan

kedaulatan

bangsa

dan

Negara

Kesatuan

Republik

Indonesia.89 Beberapa langkah awal reformasi organisasi TNI adalah mengubah nama ABRI menjadi TNI, kemudian diikuti dengan langkah restrukturisasi dan reorganisasi TNI. Misalnya, likuidasi beberapa organisasi ABRI yang dianggap tak sesuai dengan semangat reformasi seperti Badan Pembinaaan Kekaryaan (Babinkar) yang di era Orde Baru mengelola penempatan ABRI dalam struktur pemerintahan sipil, likuidasi Kepala Staf Komando Teritorial (Kaster) TNI, serta likuidasi Badan Koordinasi Stabilitas Nasional (Bakorstanas) yang membuat militer mengontrol kehidupan politik.90 88

Ibid., hal.45

89

Ibid.

90

Kontras, Satu Dekade TNI, dalam laporan evaluasi reformasi, Oktober 2008, hal.4


Reformasi mencanangkan Paradigma Baru ABRI melalui langkah reaktualisasi, reposisi dan redefinisi peran ABRI 1999. Pertama, mengubah cara-cara pendekatan secara langsung menjadi tidak langsung. Kedua, mengubah konsep menduduki menjadi mempengaruhi. Ketiga, mengubah dari konsep harus selalu di depan menjadi tidak harus selalu di depan. Keempat, kesiapan untuk melakukan pembagian peran dengan mitra non ABRI.91 Demokratisasi politik tingkat nasional kemudian melahirkan produk regulasi politik dan kebijakan yang menata sistem keamanan nasional. Ini tercermin dalam langkah berupa pemisahan TNI dan POLRI melalui TAP MPR No. VI Tahun 2000 dan TAP MPR No. VII Tahun 2000 yang mengatur tentang pemisahan peran TNI dan POLRI. Dimana TNI disebutkan sebagai alat pertahanan Negara dan POLRI disebutkan sebagai alat keamanan Negara.92 Regulasi politik lainnya adalah pengesahan Undang-undang No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Undang-undang ini mengatur kebijakan strategis Sistem Pertahanan Negara, termasuk pola hubungan dan wewenang Presiden, Menteri Pertahanan dan Panglima TNI. Di samping itu, untuk membantu Presiden merumuskan kebijakan-kebijakan strategis bidang pertahanan, undang-undang ini memandatkan pembentukan Dewan Pertahanan Nasional (DPN). Pun realisasi dari adanya Dewan Pertahanan Nasional ini sampai sekarang belum terlaksana.93 Selanjutnya, reformasi politik yang spesifik mengatur organisasi TNI ditetapkan melalui Undang-undang 91

Ibid., hal.5.

92

Ibid.

93

Ibid., hal.6

No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.


Regulasi ini mendapat penolakan keras dari kalangan masyarakat sipil, terutama kalangan aktivis pro demokrasi dan HAM. Beberapa pasal yang memicu polemik adalah seputar kedudukan Panglima TNI di bawah Presiden serta kedudukannya yang diposisikan setara dengan Menteri Pertahanan, hingga rumusan tugas pokok TNI, operasi dan penggunaan kekuatan yang sempat diwarnai kontroversi ‘pasal kudeta’, serta seputar peradilan militer. Kepentingan penolakan aktivis adalah untuk mencegah penggunaan tentara seperti pada masa Orde Baru, dan menjamin terbangunnya tentara profesional di bawah supremasi sipil. Sejak ada UU Pertahanan Negara dan UU TNI, pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI hanya bisa dilakukan jika ada keputusan politik dari otoritas sipil, perintah Presiden dan persetujuan DPR. Sementara dalam hal kebijakan, strategi pertahanan dan dukungan administrasi maka TNI berada di bawah koordinasi Departemen Pertahanan (Dephan).94 Arus reformasi juga mulai mengurangi dominasi Angkatan Darat (AD) dalam TNI. Pada era Soeharto berkuasa, jabatan Panglima TNI selalu berasal dari AD. Abdurrahman Wahid yang terpilih sebagai Presiden, mendobrak tradisi ini dengan mengangkat seorang Marsekal Angkatan Laut (AL) sebagai Panglima TNI. Presiden Megawati Soekarnoputri yang menggantikan Abdurrahman Wahid membuat jabatan Panglima TNI diisi kembali dari AD. Di penghujung pemerintahan Megawati, Undangundang No.34 Tahun 2004 tentang TNI disahkan dan menyatakan bahwa posisi Panglima TNI dijabat secara bergantian. Upaya melanjutkan kepemimpinan TNI di bawah Jenderal (AD) Ryamizard Ryacudu sempat memicu kontroversi, saat Presiden hasil Pemilu 2004 Susilo Bambang Yudhoyono tetap memutuskan Marsekal TNI AU 94

Ibid.


Djoko Suyanto sebagai Panglima TNI. Meskipun saat ini posisi Panglima kembali dijabat jenderal AD, proses pergiliran matra angkatan tersebut telah turut menyumbang pembangunan tradisi yang lebih sehat di TNI. Lebih jauh lagi, implikasi kebijakan ini membawa dampak positif bagi pergeseran doktrin pertahanan yang semula selalu bertumpu pada kekuatan angkatan darat, mulai bergeser perlahan pada doktrin kekuatan gabungan. Doktrin ini membawa AL dan AU tak lagi semata menjadi kekuatan pelengkap, tapi merupakan komponen pertahanan yang sama pentingnya dengan AD. Kemudian dalam rangka menyusun rencana sistem pertahanan Negara, Departemen Pertahanan (Dephan) mengeluarkan Buku Putih Pertahanan 2003. Buku ini diyakini sebagai paradigma baru TNI profesional menghadapi tantangan Abad ke-21. Seperti yang terjadi pada kebijakan sebelumnya, Buku Putih 2003 membuat TNI AD, memutuskan penambahan 19 Markas Komando Resimen Militer (Makorem) dan 3 Markas Komando Distrik Militer (Makodim) pada tahun 2005. 95 Kemudian Departemen Pertahanan (Dephan) RI mengeluarkan Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008. Buku putih edisi kali ini relatif lebih luas dan lebih lengkap dibanding Buku Putih Pertahanan 2003. Buku Putih Pertahanan 2008 membahas soal analisis lingkungan keamanan strategis Indonesia, hakekat96 dan persepsi ancaman, konsepsi pertahanan nasional, kebijakan strategis penyelenggaraan pertahanan negara, rencana pembangunan bidang pertahanan negara serta membahas mengenai

95

Ibid.

96

Hakekat adalah intisari atau dasar; kenyataan yang sebenarnya (sesungguhnya).


proyeksi kebutuhan anggaran pertahanan.97 Adapun Perbandingan paradigma TNI dalam buku putih pertahanan tahun 2003 dan 2008 adalah98 :

Tabel 2.1 Perbandingan Paradigma TNI dalam Buku Putih Pertahanan 2003 dan 2008

Perspektif Ancaman

Paradigma Lama

Paradigma Lama

(Buku Putih Pertahanan 2003)

(Buku Putih Pertahanan 2008)

Menempatkan ancaman Militer yang meliputi: Gerakan Separatis Bersenjata, Terorisme, isu Konflik Komunal, Gerakan Kelompok Radikal, Kerusuhan sosial dan Gangguan Keamanan Laut

Dalam buku putih pertahanan tahun 2008 menempatkan dua bentuk Ancaman, yakni:

(isu separatis menjadi semakin kompleks karena kelompok separatis berlindung dibalik isu HAM, mencari dukungan dan mengalihkan basis gerakan di luar negeri). (Terorisme telah merupakan ancaman nyata terhadap keselamatan bangsa, bahkan menjadi ancaman bagi demokrasi dan masyarakat sipil (civil society). Sejak tahun 1999 97

Ancaman Militer yang meliputi: Gerakan Separatisme dan Pemberontakan Bersenjata, Ancaman Terorisme, agresi militer, Sabotase pada obyek vital, aksi spionase, ancaman di laut dan udara dan Konflik Komunal. Ancaman Nirmiliter99 yang meliputi: Ancaman yang berdimensi Ideologi, berdimensi politik, Berdimensi ekonomi, berdimensi social budaya, Berbasis Tekhnologi dan Informasi dan berdimensi keselamatan umum dan dimensi berlintas Negara.

Ibid.

98

Peneliti belum bisa membandingkan dengan Buku Putih Pertahanan terbaru, dikarenakan belum mendapatkan bahan tersebut. 99

Ancaman nirmiliter merupakan golongan ancaman pertahanan yang sifatnya tidak secara langsung mengancam kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa. Namun, risiko yang ditimbulkan dari ancaman nirmiliter dapat berimplikasi mengganggu stabilitas nasional.


hingga peristiwa pemboman di Bali tanggal 12 Oktober 2002, kegiatan teror di Indonesia cukup meningkat).

Strategi Respon Ancaman

- Aksi-aksi yang dikembangkan oleh kelompok separatis dalam bentuk tindakan kejahatan dan kekerasan telah menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat. Kejahatan dan kekerasan yang dilakukan kelompok separatis tersebut, tidak saja menyebabkan kerugian materi dan korban jiwa, juga mengakibatkan terjadinya pengungsian penduduk, serta mengganggu fungsi pemerintahan. - Penggunaan kekuatan pertahanan militer dalam menghadapi ancaman separatisme dan pemberontakan bersenjata.

(Momentum demokratisasi dimanfaatkan oleh kelompok separatis guna mencapai tujuannya dengan menggunakan pola perjuangan nonbersenjata serta berusaha mencari perhatian dan dukungan dari luar negeri) - Penggunaan kekuatan pertahanan militer dalam menghadapi ancaman separatisme dan pemberontakan bersenjata dilakukan berdasarkan putusan politik pemerintah dan dilindungi oleh undang-undang) - Akar masalah separatisme dapat diatasi melalui pendekatan kesejahteraan dan keadilan. - Separatisme adalah ancaman yang keberadaannya memperlihatkan bahwa kelompok-kelompok tersebut terus melakukan proses regenerasi. - Fenomena ini harus disadari dan diikuti perkembangannya dalam menyusun strategi pertahanan nirmiliter.

Penanganan terhadap ancaman terorisme, baik terorisme internasional maupun terorisme dalam negeri merupakan bagian dari tugas TNI sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No.34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Tugas tersebut dilaksanakan TNI dengan pola pendekatan preventif dan


represif/koersif. Penanganan dengan pola preventif lebih diutamakan dengan mengintensifkan fungsi intelijen, penggunaan satuan-satuan khusus yang dipersiapkan sebagai kekuatan responsif, serta pemberdayaan Komando Kewilayahan TNI dan satuan-satuan TNI.

Pada 28 Desember 2007, Departemen Pertahanan (Dephan) meluncurkan dokumen Doktrin Pertahanan Negara. Berbeda dengan beberapa negara di Eropa dan Amerika, doktrin diartikan sebagai platform tempur mulai dari aspek strategis, operasional hingga ke level taktis. Di Indonesia doktrin merupakan unsur utama yang filosofis dan menentukan paradigma pertahanan nasional. Dalam dokumen Doktrin Pertahanan Negara yang baru ini dinyatakan: “Kemanunggalan TNI-rakyat yang lahir dari pengalaman sejarah tersebut merupakan inti kekuatan pertahanan Indonesia yang tetap relevan dan tidak lekang oleh perubahan. Sistem pertahanan yang modern tidak akan ada artinya manakala TNI tidak bersama rakyat. Penolakan atau pengingkaran akan kemanunggalan TNI-rakyat adalah pengkhianatan akan sejarah bangsa sendiri, yakni sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Atas dasar itulah, menjadi kewajiban setiap anak bangsa untuk selalu waspada terhadap setiap usaha yang ingin memecah dan memisahkan TNI dari rakyat, baik usaha pihak luar maupun usaha pembusukan dari dalam yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu.” Kemudian doktrin pada level operasional (doktrin pelaksanaan) yang dikenal sebagai doktrin Tri Dharma Eka Karya/Tridek menggantikan doktrin Catur Dharma Eka Karya/Cadek.100 Hakekat Doktrin Tri Dharma Eka Karya ini berasal dari bahasa 100

Sesuai Keputusan Panglima TNI nomor Kep/2/I/2007 tanggal 12 Januari 2007. Lampiran Peraturan Panglima TNI, Nomor Perpang/45/VI/2010, Tanggal 15 Juni 2010.


Sansekerta, tri berarti tiga, darma berarti pengabdian, eka berarti satu dan karma berarti perjuangan. Sehingga Doktrin Tri Dharma Eka Karya memberikan suatu pengertian luhur yang merupakan pengabdian tiga matra dalam satu jiwa, tekad dan semangat perjuangan TNI.101 Doktrin ini diharapkan dapat mensinergikan

kekuatan

dari tiga matra untuk dapat membentuk suatu pertahanan Negara yang handal. Kemudian sepanjang tahun 2009, TNI seperti dirundung malang. Berbagai peristiwa jatuhnya pesawat-pesawat militer telah merengut nyawa prajurit. Investasi bertahun-tahun untuk mencetak prajurit-prajurit handal dan profesional lenyap begitu saja. Beberapa peristiwa tersebut diantaranya pada 6 April 2009 Pesawat Fokker (A2703) menabrak hangar Lanud Hussein Sastranegara dan menewaskan 24 personel termasuk 18 anggota pasukan elit TNI AU (Paskhas). Kemudian 20 Mei 2009, sebuah Hercules C 130 jatuh di Magetan, Jawa Timur dekat dengan Lanud Iswahyudi. Dalam kejadian ini 101 orang tewas yang terdiri dari anggota TNI dan keluarganya. Lalu ada lagi kejadian Helikopter TNI AD jenis Bolkow (BO-105) yang jatuh pada tanggal 8 Juni 2009 di Kampung Cibuni, Jawa Barat. Pada kejadian ini 4 orang tewas termasuk Komandan

Pusat

Pendidikan

Kopassus.102

Berbagai

kejadian

ini

setidaknya

‘menyadarkan’ pemerintah bahwa adalah penting untuk memperbaharui alutsista TNI. Setelah berbagai kejadian tersebut, maka anggaran untuk TNI ditambah. Pada tahun 2009 TNI hanya diberi anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp 33,6 triliun, kemudian pada tahun 2010 dinaikkan menjadi Rp 40,6 triliun ,dan pada 2011 dinaikkan lagi sebesar Rp 47,5 triliun. Penambahan ini juga mengingat bahwa sejak akhir 2010, 101

Ibid.

102



TNI mulai menerima remunerasi sebesar 30 persen. Remunerasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI yang selama ini memprihatinkan. Mengenai tugas perdamaian dunia, selama ini pun TNI selalu mengirimkan pasukan perdamaian untuk PBB di Lebanon maupun Kongo. Disana, pasukan TNI mencapai sukses dengan berprestasi diberbagai kegiatan dan juga merupakan pasukan yang paling dekat dengan penduduk sekitar dibandingkan dengan pasukan dari Negara lain. Adapun yang juga menjadi masalah disana adalah alutsista dan alat pendukung lainnya yang kerap tidak sesuai dengan standar PBB.103

B. Jati Diri dan Kedudukan TNI Secara historis TNI terbentuk melalui proses perjuangan panjang bangsa. TNI merupakan bagian dari rakyat, lahir, dan berjuang bersama rakyat dalam merebut, mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan, kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI. Perjuangan TNI menunjukkan jiwa, semangat dan tekad pengabdian sebagai alat pertahanan negara kemudian berkembang sesuai dengan tuntutan zaman dan kebiasaan internasional. Menurut Pasal 2 UU TNI dan juga Doktrin TNI, Jati diri Tentara Nasional Indonesia adalah:104 103

Lihat www.pralangga.org

104

Tentara Nasional Indonesia, dapat diakses di http://andiaras.wordpress.com/2010/12/01/tentaranasional-indonesia-angkatan-darat-tni-ad/, diakses pada 12 Mei 2011, pukul 20.00.


a. Tentara Rakyat, yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga negara Indonesia; b. Tentara Pejuang, yaitu tentara yang berjuang menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya; c. Tentara Nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama; d. Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Kedudukan TNI dalam ketatanegaraan kita adalah sebagai lembaga Negara yang diatur dalam konstitusi dan bila ditinjau dari segi fungsinya bersifat auxiliary (penunjang).105 Lalu kedudukan TNI dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer adalah berada di bawah Presiden.106 Namun dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi berada di bawah koordinasi Departemen Pertahanan.107 Lihat Jimly Asshiddiqie, Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hal. 100. Bahwa meskipun kewenangan TNI disebutkan di Pasal 30 UUD 1945, kedudukan struktural TNI tidak dapat disamakan dengan tujuh Lembaga Tinggi Negara (Presiden, DPR, DPD, MPR, MK, MA, dan BPK). 105

106

Pasal 3 ayat 1 Undang-undang No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

107



C. Peran TNI A.H.Nasution, dalam bukunya yang berjudul “Tentara Nasional Indonesia ”Jilid II 1968, mengemukakan bahwa suatu negara merdeka membutuhkan kekuatan tentara sebagai pertahanan bangsa. Tentara adalah satu-satunya alat dari negara yang timbul tenggelam bersama-sama dengan negara. Di kalangan tentara sendiri, apalagi di kalangan laskar-laskar, bagian yang terbesar condong kepada ide bahwa tentara itu bukanlah alat pemerintahan yang begitu saja, melainkan adalah alat perjuangan yang hidup. Peran TNI adalah sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Hal ini dapat diartikan bahwa peran TNI terbatas pada tugas utama di bidang pertahanan untuk mengantisipasi ancaman militer baik eksternal maupun internal terhadap kedaulatan negara. Walaupun demikian, pemerintah dapat melibatkan TNI dalam tugas-tugas perbantuan untuk melakukan operasi-operasi militer selain perang (OMSP).108 Adapun dalam menjalankan perannya sebagai alat pertahanan Negara, TNI memiliki kode etik, yang merupakan kode kehormatan prajurit yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan prajurit. Oleh karena itu pelanggaran terhadap kode etik TNI merupakan pengingkaran terhadap kehormatan TNI. Kode etik TNI yang dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari meliputi Sapta Marga109, Sumpah Prajurit,

108

Mencari Format Komprehensif Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara, Op.Cit., hal.10.

109

Sapta Marga : a. Kami Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila; b. Kami Patriot Indonesia, pendukung serta pembela Ideologi Negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah; c. Kami Kesatria Indonesia, yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta


Delapan Wajib TNI 110 dan Kode Etik Perwira (Budi Bhakti Wira Utama)111. Agar dapat mengamalkannya, setiap prajurit harus memahami dan menjiwai nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik TNI. Pelanggaran terhadap kode etik TNI dapat dikenai sanksi mulai dari sanksi disiplin, administrasi sampai dengan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan.

membela kejujuran, kebenaran dan keadilan; d. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, adalah Bhayangkari Negara dan Bangsa Indonesia; e. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit; f. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa; g. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, setia dan menepati janji serta Sumpah Prajurit. 110

Delapan Wajib TNI yaitu : a. Bersikap ramah tamah terhadap rakyat; b. Bersikap sopan santun terhadap rakyat; c. Menjunjung tinggi kehormatan wanita; d. Menjaga kehormatan diri di muka umum; e. Senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaannya; f. Tidak sekali-kali merugikan rakyat; g. Tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat; h. Menjadi contoh dan mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya. 111

a. Budhi, artinya Perwira TNI berbuat luhur, bersendikan: 1) Ketuhanan Yang Maha Esa; 2) Membela kebenaran dan keadilan; 3) Memiliki sifat-sifat kesederhanaan. b. Bakti, artinya Perwira TNI berbakti untuk: 1) Mendukung cita-cita nasional; 2) Mencintai kemerdekaan dan kedaulatan Republik Indonesia; 3) Menjunjung tinggi kebudayaan Indonesia; 4) Setiap saat bersedia membela kepentingan nusa dan bangsa guna mencapai kebahagiaan Rakyat Indonesia. c. Wira, artinya Perwira TNI adalah Kesatria: 1) Memegang teguh kesetiaan dan ketaatan; 2) Pemimpin (soko guru) dari bawahannya; 3) Berani bertanggungjawab atas tindakannya. d. Utama, artinya Perwira TNI adalah: 1) Penegak persaudaraan dan perikemanusiaan; 2) Menjunjung tinggi nama dan kehormatan Korps Perwira TNI.


D. Fungsi TNI Seperti yang tercantum dalam Pasal 30 Undang-undang Dasar 1945, TNI merupakan kekuatan utama dari sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, dimana TNI diposisikan sebagai alat pertahanan Negara yang berfungsi sebagai:112 a. Penangkal. Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Kekuatan TNI yang mempunyai aspek psikologis untuk diperhitungkan oleh lawan sehingga mengurungkan niat lawan sekaligus juga mencegah niat lawan yang akan mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. b. Penindak. Penindak terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa, yaitu kekuatan TNI yang mampu menghancurkan kekuatan yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. c. Pemulih. Pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. Kekuatan TNI bersama-sama dengan instansi pemerintah lainnya membantu fungsi pemerintah untuk mengembalikan kondisi keamanan negara yang

112

telah

terganggu

akibat

kekacauan

keamanan

Pasal 6 Undang-undang No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.


karena

perang,

pemberontakan, konflik komunal, huru hara, terorisme 113, dan bencana alam. Dalam konteks internasional, TNI turut berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia melalui upaya penciptaan dan pemeliharaan perdamaian dunia sesuai kebijakan politik luar negeri.

E. Tugas Pokok TNI TNI memiliki tugas pokok yang dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik Negara114 yaitu menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.115 Adapun tugas pokok tersebut dilakukan dengan : 116 a. Operasi Militer untuk Perang merupakan segala bentuk pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI untuk melawan kekuatan militer negara lain yang melakukan agresi terhadap Indonesia dan/atau dalam konflik bersenjata dengan

113

Terorisme adalah Penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan (terutama tujuan politik); praktik tindakan teror. 114


115


116



satu negara atau lebih yang didahului dengan adanya pernyataan perang dan tunduk pada hukum perang internasional. Tugas pokok ini meliputi: 1) Kampanye Militer. 2) Operasi Gabungan TNI yang terdiri atas: a) Operasi Darat Gabungan. b) Operasi Laut Gabungan. c) Operasi Amfibi. d) Operasi Pendaratan Administrasi. e) Operasi Lintas Udara. f) Operasi Pertahanan Pantai. g) Operasi Pertahanan Udara. 3) Operasi Darat. 4) Operasi Laut. 5) Operasi Udara. 6) Operasi Bantuan.

b. Operasi Militer Selain Perang merupakan tugas-tugas TNI melalui pelibatan pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI di luar Operasi Militer untuk Perang yang meliputi: 1) Operasi dalam rangka mengatasi gerakan separatis bersenjata. 2) Operasi dalam rangka mengatasi pemberontakan bersenjata. 3) Operasi dalam rangka mengatasi aksi terorisme. 4) Operasi dalam rangka mengamankan wilayah perbatasan.


5) Operasi dalam rangka mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis. 6) Operasi dalam rangka melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri. 7) Operasi dalam rangka mengamankan Presiden dan Wakil Presiden RI beserta keluarganya. 8) Operasi dalam rangka memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini dalam rangka system pertahanan semesta. 9) Operasi dalam rangka membantu tugas pemerintahan di daerah. 10) Operasi membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang. 11) Operasi dalam rangka mengamankan tamu negara setingkat Kepala Negara dan perwakilan Pemerintah Asing yang sedang berada di Indonesia. 12) Operasi dalam rangka membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan. 13) Operasi dalam rangka membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue). 14) Operasi dalam rangka membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.


Berpedoman pada tugas pokok TNI, TNI dilibatkan secara efekif dan realistis untuk menanggulangi ancaman negara secara tuntas, yang dilaksanakan dengan metode, kualifikasi, dimensi, tahapan, dan gelar secara tepat. Metode pelibatan TNI dititikberatkan pada ketanggapan tiap unsur, kepekaan dan kewaspadaan yang harus dijamin disetiap tingkat pertumbuhan ancaman, pelibatan yang harus dilaksanakan seawal dan sedini mungkin dengan reaksi cepat untuk menindas ancaman dan mencegah eskalasinya, melakukan konsentrasi pelibatan sesuai dengan prioritas, secara konsisten, berlanjut dan tuntas dan selalu mengupayakan efisiensi dengan menghindari penggunaan kekuatan secara berlebihan.117 Dimensi pelibatan mencakup : 1. Pelibatan didarat dikembangkan berdasar ancang bangun pertahanan wilayah daratan pulau besar dan rangkaian pulau-pulau kecil. 2. Pelibatan di laut dikembangkan berdasar rancang bangun pertahanan wilayah yuridiksi perairan nasional sampai batas ZEE. 3. Pelibatan udara dikembangkan berdasarkan rancang bangun pertahanan wilayah yuridiksi udara nasional. 4. Pelibatan dalam rangka upaya pemeliharaan perdamaian dunia dikembangkan berdasar rancang bangun dan peran serta aktif di setiap penugasan pasukan perdamaian PBB. 118 Kewenangan dan tanggung jawab pengerahan kekuatan TNI seperti yang telah diuraikan diatas tersebut berada pada Presiden dan harus mendapat persetujuan DPR. Namun dalam keadaan memaksa untuk menghadapi ancaman militer dan/atau ancaman bersenjata, Presiden dapat langsung mengerahkan kekuatan TNI yang 117

Rahakundini Laspetrini, Pembangunan Postur TNI 15 Tahun Mendatang : Studi Mengenai Dampak kebijakan Sipil dan Ancaman Pertahanan Keamanan Negara Lingkungan Global, Regional, dan Nasional Terhadap Format Militer Indonesia di Masa Datang, (Depok : FISIP UI, 2005). 118

Ibid.


kemudian dalam waktu 2 X 24 jam terhitung sejak dikeluarkannya keputusan pengerahan kekuatan tersebut, dan Presiden tetap harus melapor ke DPR. Bila kemudian DPR tidak menyetujui pengerahan kekuatan tersebut, maka Presiden harus menghentikan pengerahan kekuatan segera.119 Kemudian, tanggung jawab penggunaan kekuatan TNI berada pada Panglima TNI yang bertanggung jawab kepada Presiden.120 Penggunaan kekuatan TNI dalam rangka melaksanakan operasi militer untuk perang, dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu penggunaan kekuatan TNI dalam rangka melaksanakan operasi militer selain perang, dilakukan untuk kepentingan pertahanan negara dan/atau dalam rangka mendukung kepentingan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan penggunaan kekuatan TNI dalam rangka tugas perdamaian dunia dilakukan sesuai dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia dan ketentuan hukum nasional.121

119

Pasal 17 dan 18 Undang-undang No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

120


121



F. Kewajiban dan Larangan TNI Prajurit TNI (baik Perwira, Bintara, maupun Tamtama) memiliki kewajiban122 dan larangan, yaitu : a. Kewajiban123 1. Prajurit berkewajiban menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan oleh bangsa dan negara untuk melakukan usaha pembelaan negara sebagaimana termuat dalam Sumpah Prajurit. 2. Untuk keamanan negara, setiap prajurit yang telah berakhir menjalani dinas keprajuritan atau prajurit siswa yang karena suatu hal tidak dilantik menjadi prajurit, wajib memegang teguh rahasia tentara walaupun yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat. b. Larangan124 1. kegiatan menjadi anggota partai politik; 2. kegiatan politik praktis; 3. kegiatan bisnis; dan 4. kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya.

122

Prajurit dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, berpedoman pada Kode Etik Prajurit dan Kode Etik Perwira yang diatur dengan Keputusan Panglima. 123


124



G. Personil dan Kepangkatan TNI TNI merupakan kumpulan prajurit125 yang dapat dibedakan menjadi Prajurit Sukarela126, Prajurit Wajib127, dan Prajurit Siswa128. Persyaratan umum untuk menjadi prajurit, yaitu : 129 a. warga negara Indonesia; b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; d. pada saat dilantik menjadi prajurit berumur paling rendah 18 tahun; e. tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia; f. sehat jasmani dan rohani; g. tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

125

Menurut Pasal 21 Undang-undang No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Prajurit adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan. 126

Menurut Pasal 1 ayat 15 Undang-undang No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Prajurit Sukarela adalah warga negara yang atas kemauan sendiri mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan. Lalu menurut Pasal 23 Undang-undang No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Prajurit Sukarela menjalani dinas keprajuritan dengan ikatan dinas. 127

Menurut Pasal 1 ayat 16 Undang-undang No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Prajurit Wajib adalah warga negara yang mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan karena diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Lalu menurut Pasal 24 Undang-undang No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Prajurit Wajib menjalani dinas keprajuritan dengan ikatan dinas. 128

Menurut Pasal 1 ayat 17 Undang-undang No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Prajurit Siswa adalah warga negara yang sedang menjalani pendidikan pertama untuk menjadi prajurit. 129

Pasal 28 UU No.34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.


h. lulus pendidikan pertama untuk membentuk prajurit siswa menjadi anggota TNI; dan i. persyaratan lain sesuai dengan keperluan. Dalam membentuk seorang prajurit tersebut menjadi profesional, terdapat pendidikan yang harus ditempuh, antara lain Pendidikan Pertama, dan Pendidikan Pembentukan. Pendidikan Pertama adalah pendidikan untuk membentuk Prajurit Siswa menjadi anggota TNI yang ditempuh melalui pendidikan dasar keprajuritan.130 Sedangkan Pendidikan Pembentukan adalah pendidikan untuk membentuk tamtama menjadi bintara atau bintara menjadi perwira yang ditempuh melalui pendidikan dasar golongan pangkat.131 Berbicara

mengenai

kepangkatan,

kepangkatan

merupakan

keabsahan

wewenang dan tanggung jawab hierarki keprajuritan. Adapun pangkat menurut sifatnya dibedakan sebagai berikut: a. pangkat efektif diberikan kepada prajurit selama menjalani dinas keprajuritan dan membawa akibat administrasi penuh; b. pangkat lokal diberikan untuk sementara kepada prajurit yang menjalankan tugas dan jabatan khusus yang sifatnya sementara, serta memerlukan pangkat yang lebih tinggi dari pangkat yang disandangnya, guna keabsahan pelaksanaan tugas jabatan tersebut dan tidak membawa akibat administrasi; dan c. pangkat tituler diberikan untuk sementara kepada warga negara yang diperlukan dan bersedia menjalankan tugas jabatan keprajuritan tertentu di 130

Pasal 1 Ayat 18 Undang-undang No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

131

Pasal 1 Ayat 19 Undang-undang No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.


lingkungan TNI, berlaku selama masih memangku jabatan keprajuritan tersebut, serta membawa akibat administrasi terbatas. Menurut Pasal 26 UU TNI, Prajurit dikelompokkan dalam golongan kepangkatan yang diatur dengan keputusan Panglima, yaitu : 1. Perwira132 Perwira diangkat oleh Presiden atas usul Panglima dan dibentuk melalui pendidikan pertama perwira bagi yang berasal langsung dari masyarakat (Akademi TNI, dengan masukan dari Sekolah Lanjutan Tingkat Atas; dan Sekolah Perwira, dengan masukan dari Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Perguruan Tinggi), serta pendidikan pembentukan perwira yang berasal dari prajurit golongan bintara.133

132

Saat pelantikan, Perwira tidak hanya mengucapkan sumpah prajurit, tetapi juga mengucapkan sumpah Perwira yang berbunyi “Demi Allah saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan memenuhi kewajiban perwira dengan sebaik-baiknya terhadap bangsa Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa saya akan menegakkan harkat dan martabat perwira serta menjunjung tinggi Sumpah Prajurit dan Sapta Marga; bahwa saya akan memimpin anak buah dengan memberi suri teladan, membangun karsa, serta menuntun pada jalan yang lurus dan benar; bahwa saya akan rela berkorban jiwa raga untuk membela nusa dan bangsa”. Pasal 36 Undang-undang No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. 133



2. Bintara134 Bintara diangkat oleh Panglima dan dibentuk melalui pendidikan pertama bintara yang berasal langsung dari masyarakat dan pendidikan pembentukan bintara yang berasal dari prajurit golongan tamtama.135 3. Tamtama Tamtama diangkat oleh Panglima dan dibentuk melalui pendidikan pertama tamtama yang langsung dari masyarakat.136

H. Anggaran Kegiatan TNI Dalam melakukan kegiatannya, TNI dibiayai dari anggaran pertahanan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang diajukan oleh Departemen Pertahanan (Kementrian Pertahanan).137 Dalam hal pemenuhan dukungan anggaran TNI, Panglima mengajukan kepada Menteri Pertahanan untuk dibiayai seluruhnya dari APBN. Kemudian dalam hal pemenuhan dukungan anggaran

134

Saat pelantikan, Bintara maupun Tamtama hanya mengucapkan sumpah prajurit yang berbunyi “Demi Allah saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa saya akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan; bahwa saya akan taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan; bahwa saya akan menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada tentara dan Negara Republik Indonesia; bahwa saya akan memegang segala rahasia tentara sekeras-kerasnya”. Pasal 35 Undang-undang No.35 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. 135


136


137



operasi militer yang bersifat mendesak, Panglima mengajukan anggaran kepada Menteri Pertahanan untuk dibiayai dari anggaran kontijensi138 yang bersumber dari APBN. Dukungan anggaran tersebut diatas dimintakan persetujuan oleh Menteri Pertahanan kepada DPR. 139 TNI wajib mengelola anggaran pertahanan negara yang dialokasikan oleh pemerintah dan wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran pertahanan negara tersebut kepada Menteri Pertahanan. Pengelolaan anggaran pertahanan negara oleh

TNI

dilaksanakan

berdasarkan

prinsip

transparansi,

akuntabilitas,

pertanggungjawaban, serta efisiensi untuk menerapkan tata pemerintahan yang baik dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.140 Pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan anggaran pertahanan negara oleh TNI dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.141 Dalam hal anggaran pertahanan Negara ini, kebutuhan minimum pada tahun 2010 adalah Rp. 120 triliun, dan yang disetujui hanya Rp. 40,6 triliun. Adapun untuk 2011 anggaran yang disetujui hanyalah Rp. 47,5 triliun. Anggaran ini dibagi kepada lima instansi yaitu Kementrian Pertahanan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU, dimana akan menjadi dilema dengan masalah penentuan prioritas antara kebutuhan kesejahteraan prajurit, atau kebutuhan alutsista. Berikut adalah daftar anggaran pertahanan tahun 2005 – 2011, yaitu : Anggaran Kontijensi adalah anggaran untuk hal-hal yang sifatnya musibah atau bencana agar tidak menunggu anggaran tahun baru. Lihat http://rrisby.net/arsip/bencana-alam-dan-pendidikan.html. 138

139


140


141



Tabel 2.2 Anggaran Pertahanan Negara Indonesia Tahun 2005 - 2011 Tahun

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Usulan

45.0

56.9

74.4

100.5

127.1

158.1

*

Realisasi

23.1

28.2

32.6

32.8

33.6

40.6

47.5

Keterangan : - * tidak ada data - data dalam triliun rupiah Sumber : berbagai sumber

Jika dibandingkan dengan Negara-negara ASEAN, maka menurut data Dephan yang dipublikasikan tahun 2007, Indonesia adalah Negara dengan anggaran pertahanan terkecil kedua, yaitu 0,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Jumlah ini timpang dengan Singapura yang mengalokasikan 7,6 persen dari PDB nya untuk anggaran pertahanan Negara mereka.142

I. Hubungan TNI dengan Lembaga/ Badan/ Instansi Lain Mengenai hubungan dan kerja sama TNI dengan lembaga, badan, serta instansi di dalam negeri didasarkan atas kepentingan pelaksanaan tugas TNI dalam kerangka pertahanan negara. Sedangkan hubungan dan kerja sama luar negeri dilakukan dalam

rangka tugas operasional, kerja sama teknik, serta pendidikan dan latihan. Hubungan

142

Yuzron Ihza, Op.Cit., hal.91.


dan kerja sama dalam dan luar negeri tersebut dilaksanakan berdasarkan kebijakan pemerintah di bidang pertahanan negara.143 Mengenai tugas perbantuan kepada POLRI, TNI harus siap kapanpun POLRI membutuhkan bantuan TNI. Meskipun belum ada peraturan lebih lanjut mengenai tugas perbantuan ini, namun pihak TNI sendiri menyatakan selalu siap apabila dimintakan bantuan oleh POLRI, seperti yang diungkapkan oleh salah satu informan “kalau untuk membantu POLRI, ya kami selalu siap, semua tergantung pada perintah atasan”144

J. Struktur Organisasi TNI Dalam menciptakan alat pertahanan Negara yang tangguh, maka postur TNI dibangun dan dipersiapkan sesuai dengan kebijakan pertahanan Negara yang dibuat oleh Departemen Pertahanan.145 Adapun TNI terdiri atas TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima. Tiap-tiap matra/angkatan tersebut diatas mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat.146

143


144

Hasil Wawancara dengan HA pada 21 April 2011.

145


146

Pada masa Orde Baru, terdapat pendapat bahwa pemimpin Orde Baru memilih untuk membesarkan TNI-AD dan menempatkan TNI-AD sebagai “elit militer” di negara ini. Semua Panglima ABRI / TNI


Secara struktural organisasi TNI terdiri atas Markas Besar TNI yang membawahi Markas Besar TNI Angkatan Darat, Markas Besar TNI Angkatan Laut, dan Markas Besar TNI Angkatan Udara.147 Markas Besar TNI tersebut terdiri atas unsur pimpinan, unsur pembantu pimpinan, unsur pelayanan, badan pelaksana pusat, dan Komando Utama Operasi. Sedangkan Markas Besar Angkatan terdiri atas unsur pimpinan, unsur pembantu pimpinan, unsur pelayanan, badan pelaksana pusat, dan Komando Utama Pembinaan.148 Seluruh prajurit TNI dipimpin oleh seorang Panglima yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Jabatan Panglima ini dijabat secara bergantian oleh Perwira Tinggi aktif dari tiap-tiap Angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan. Adapun untuk mengangkat Panglima TNI, Presiden mengusulkan satu orang calon Panglima untuk mendapat persetujuan DPR. Bila DPR tidak menyetujui calon Panglima yang diusulkan oleh Presiden, maka DPR harus memberikan alasan tertulis terkait dengan ketidaksetujuannya, dan juga Presiden harus mengusulkan satu orang calon lain sebagai pengganti. Namun bila DPR tidak memberikan alasan terkait dengan ketidaksetujuannya tersebut, maka DPR dianggap telah menyetujui dan selanjutnya

berasal dari TNI-AD, dan barulah setelah Era Reformasi ada Panglima TNI yang berasal dari TNI-AL (2 orang) dan TNI-AU (1 orang). Dilema TNI AU, diakses di https://ririsatria40.wordpress.com/2011/04/11/dilema-tni-au/ pada 25 Mei 2011, pukul 19.00. 147

Pasal 12 ayat 1 Undang-undang No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dan struktur organisasi ini diatur lebih lanjut oleh Keputusan Presiden. 148

Pasal 12 ayat 2 dan 3 Undang-undang No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.


Presiden berwenang mengangkat Panglima baru dan memberhentikan Panglima lama yang tata cara pengangkatannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. 149 Tugas dan kewajiban Panglima adalah:150 1. memimpin TNI; 2. melaksanakan kebijakan pertahanan negara; 3. menyelenggarakan strategi militer dan melaksanakan operasi militer; 4. mengembangkan doktrin TNI; 5. menyelenggarakan penggunaan kekuatan TNI bagi kepentingan operasi militer; 6. menyelenggarakan pembinaan kekuatan TNI serta memelihara kesiagaan operasional; 7. memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam hal penetapan kebijakan pertahanan negara; 8. memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam hal penetapan kebijakan pemenuhan kebutuhan TNI dan komponen pertahanan lainnya; 9. memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam menyusun dan melaksanakan perencanaan strategis pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan negara; 10. menggunakan komponen cadangan setelah dimobilisasi bagi kepentingan operasi militer;

149


150



11. menggunakan komponen pendukung yang telah disiapkan bagi kepentingan operasi militer; serta 12. melaksanakan tugas dan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian, setiap matra / angkatan dalam struktur TNI, dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan dan berkedudukan di bawah Panglima TNI serta bertanggung jawab kepada Panglima. Kepala Staf Angkatan ini diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Panglima. Kepala Staf Angkatan diangkat dari Perwira Tinggi aktif dari angkatan yang bersangkutan dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala Staf Angkatan ini kemudian diatur dengan keputusan Presiden.151 Tugas dan kewajiban Kepala Staf Angkatan adalah:152 1. memimpin Angkatan dalam pembinaan kekuatan dan kesiapan operasional Angkatan; 2. membantu Panglima dalam menyusun kebijakan tentang pengembangan postur, doktrin, dan strategi serta operasi militer sesuai dengan matra masingmasing; 3. membantu Panglima dalam penggunaan komponen pertahanan negara sesuai dengan kebutuhan Angkatan; serta 4. melaksanakan tugas lain sesuai dengan matra masing-masing yang diberikan oleh Panglima. 151


152



Bagan 2.1 Struktur Organisasi MABES TNI


K. Postur Kekuatan TNI Indonesia merupakan Negara kepulauan yang sangat luas dimana 60-70 persen dari keseluruhan wilayah adalah perairan. 153 Dengan demikian maka 2/3 wilayah perlu dijaga, pun hal tersebut belum termasuk 81.900 kilometer garis pantai yang bisa menjadi pintu pendaratan invasi militer. Kondisi ini menggambarkan kerawanan yang tinggi sebab hal tersebut pun belum menghitung kerawanan konflik akibat pergesekan isu perbatasan yang terdiri dari perbatasan darat dan laut. Adapun wilayah darat dan laut kita berbatasan dengan batas kedaulatan 10 negara yaitu Malaysia, Singapura, Filipina, India, Thailand, Vietnam, Republik Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini.154 Bila menilik kemampuan TNI sebagai alat pertahanan Negara saat ini, ternyata mempunyai masalah yang sangat mendasar yakni struktur dan postur yang tidak seimbang dengan kebutuhan yang ada. Secara lebih spesifik, jumlah dan kualitas terutama alutsista sebagai indikator utama kekuatan postur pertahanan nasional sangat minim dan usang secara umur maupun teknologi. Persenjataan yang dimiliki oleh TNI sebagai komponen utama pertahanan Negara sebagian besar berusia antara 25-40 tahun, bahkan terdapat cukup banyak alutsista berusia antara 41-64 tahun. Sistem persenjataan darat kondisi awal tahun 2005 hanya memiliki kesiapan dibawah 30 persen, sedangkan sistem persenjataan laut hanya memiliki kesiapan dibawah 30 persen, dan sistem persenjataan udara hanya memiliki kesiapan rata-rata 30 persen. 153

Yaitu seluas 5,8 juta kilometer persegi dan memiliki 17.500 lebih pulau.

154



Pada akhir tahun 2009 pembangunan pertahanan Negara telah berhasil mencapai kesiapan sistem persenjataan darat sekitar 58,34 persen, sistem persenjataan laut dengan kesiapan dibawah 33,55 persen, dan sistem persenjataan udara dengan kesiapan rata-rata 40,29 persen.155 Persentase tersebut diatas dicapai dengan menggunakan anggaran pertahanan yang terbatas namun semaksimal mungkin digunakan untuk menuju tingkat Minimum Essential Force (MEF)156. Adapun alokasi anggaran pertahanan tahun 2005-2009 sebesar Rp 150,516.04 M atau sekitar 0,62 sampai dengan 0,85 persen terhadap PDB (rata-rata pertahun 0,75 persen PDB), sedangkan apabila dihadapkan dengan APBN sekitar 3,33 persen sampai dengan 4,53 persen (rata-rata pertahun 3,95 persen terhadap APBN). Dukungan anggaran sampai dengan akhir Renstra tahun 2005-2009 telah menghasilkan pembangunan kekuatan kurang lebih 36 persen dari sasaran MEF yang akan dibangun secara bertahap dan berkesinambungan sampai dengan tahun 2024.157 Pembangunan postur pertahanan Negara tahun 2010-2014 diselenggarakan dalam kerangka pembangunan jangka panjang 20 tahunan, dengan sasaran penyelenggaraan pertahanan Negara yang meliputi : terwujudnya kondisi aman dan

155

Lihat Peraturan Menteri Pertahanan No.3 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Pertahanan Negara Tahun 2010-2014. 156

Minimum Essential Force (MEF) yaitu tingkat kekuatan yang sangat minimal untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), lihat Renstra Pertahanan Negara Tahun 2010-2014. 157

Peraturan Menteri Pertahanan No.3 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Pertahanan Negara Tahun 2010-2014, Op.Cit.


damai diberbagai daerah yang terus membaik dengan meningkatnya kemampuan dasar pertahanan Negara yang ditandai dengan peningkatan kemampuan Postur dan Struktur pertahanan Negara. Adapun kebutuhan anggaran pada Renstra ini sebesar 1,8 sampai dengan 2,1 persen PDB, sedangkan alokasi pagu indikatif Renstra Pertahanan Negara tahun 2010-2014 sebesar Rp 279,862.47 M termasuk didalamnya alokasi tahun 2010 sebesar Rp 42,310.14 M atau setara dengan 0,72 persen PDB yang merupakan baseline dengan kenaikan rata-rata sebesar 14,51 persen pertahun.158 Dalam hal sumber daya manusia, untuk pertahanan Negara, kita memiliki sebanyak 482.489 orang yang terdiri dari 413,792 prajurit TNI dan 68,697 orang Pegawai Negeri Sipil. Kuantitas SDM tersebut tersebar di lima unit organisasi dengan kualitas SDM yang variatif dan masih perlu peningkatan kompetensi sesuai kebutuhan organisasi. Rekapitulasi sumber daya manusia menurut golongan kepangkatan dan Unit Organisasi sebagai berikut :159

158

Ibid.

159

Ibid.


Tabel 2.3 Daftar Sumber Daya Manusia Pertahanan Negara NO

GOLONGAN

KEMHAN

MABES TNI

TNI AD

TNI AU

TNI AL

JUMLAH

1

2

3

4

5

6

7

8

A.

MILITER

1.136

8.776

306.105

66.168

31.427

413.792

1.

Perwira

885

2.925

31.511

10.660

8.006

53.987

2.

Bintara

324

3.480

129.757

27.062

15.238

175.861

3.

Tamtama

107

2.371

144.837

28.446

8.183

183.944

B.

PNS

4.409

3.977

45.997

8.874

5.440

68.697

1.

Gol.IV

538

52

217

125

58

990

2.

Gol.III

2.308

1.980

8.275

3.032

1.640

17.235

3.

Gol.II

1.327

1.822

33.729

5.076

3.208

45.162

4.

Gol.I

83

87

2.515

515

210

3.410

5.

Capeg

153

36

1.261

126

324

1.900

TOTAL

5.725

12.753

352.102

75.042

36.867

482.489

Sumber : Renstra 2010-2014 Jumlah ini berarti sekitar 0,17 persen dari jumlah penduduk Indonesia.160 Komposisi seperti ini tentu berbanding terbalik dengan potensi ancaman dan kondisi geografis Indonesia yang merupakan Negara kepulauan161, namun dalam hal ini jalan keluarnya bukanlah dengan mengurangi personil matra tertentu (misalnya Angkatan Darat, karena jumlah personil AD dianggap sudah terlalu banyak), akan tetapi dengan 160

Negara yang persentase antara tentara aktif dan jumlah penduduknya, besar, adalah Korea Utara, yaitu 4,65 persen dari penduduknya. Sedangkan Amerika sebanyak 0,48 persen. Adapun yang membuat Korea Utara memiliki jumlah tentara aktif yang begitu besar karena dinegara tersebut diberlakukan wajib militer bagi laki-laki dewasa. 161

Hal ini terkait dengan jumlah wilayah perairan Indonesia dengan jumlah personil Angkatan Laut (AL).


menambah personil dan juga alutsista untuk masing-masing matra, karena pada dasarnya jumlah personil TNI memang kurang.162 Terkait dengan hal tersebut, bahwa karena Indonesia merupakan Negara maritim atau Negara kepulauan serta memperhatikan Undang-undang Pertahanan Negara yang menyebutkan bahwa pertahanan Negara disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Negara kepulauan, maka proporsi antara TNI AD dan TNI AL harus disesuaikan. Karena tidak semata-mata jumlah personil harus lebih besar untuk TNI AL, karena pada dasarnya pengembangan kekuatan matra laut dan juga udara tidak bergantung sepenuhnya pada personel, melainkan lebih banyak bergantung pada teknologi dan peralatan perang yang dimiliki. 163 Dengan personil sebanyak dan seterampil apapun tetapi tidak didukung oleh kapal perang ataupun pesawat tempur, maka akan bagai pembalap ferarri yang diminta jalan kaki. Pun dengan kondisi yang ada saat ini, nyawa para prajurit terlatih menjadi ‘tumbal’ bagi alutsista uzur yang sudah tidak layak pakai, hal ini dapat dilihat dari beberapa kecelakaan pesawat TNI dari Juni 2001 sampai dengan Juni 2011 :

162


163



Tabel 2.4 Daftar Kecelakaan Pesawat TNI Juni 2001 – Juni 2011 No.

Tanggal

Kejadian

1.

8 Jan 2001

Kecelakaan Pesawat Cassa Nurtanio (CN) 212 TNI AL di Desa Selimo, Kurima, Kab. Jayawijaya, Irian Jaya. Menyebabkan 10 orang tewas termasuk Korbannya Pangdam VIII Trikora Mayjen TNI Tonny Rompis.

2.

23 Des 2004

Kecelakaan Helikopter Super Puma TNI AU didesa Surgede Kecamatan Kejajar Wonosobo. Menyebabkan 14 orang tewas termasuk instruktur penerbangan di sekolah penerbangan Lanud Adisucipto.

3.

21 Juli 2005

Kecelakaan Pesawat CN-235 Alfa 2301 milik TNI AU jdi Bandara Malikussaleh, Lhokseumawe. menyebabkan tiga personel TNI tewas dan Sultan Deli, Tuanku Othman Mahmud Perkasa Alamsyah tewas.

4.

19 Juli 2006

Pesawat Cassa 212-200 milik TNI di Tambak Cilendek, Semarang dekat Bandara Ahmad Yani Kota Semarang.

5.

3 Juli 2007

Pesawat OV 10F Bronco mesinnya rudak dan meledak pasca tinggal landar di Lanud Abdurrahman Saleh, Malang Jatim. menyebabkan 1 orang tewas dan 2 orang terluka.

6.

30 Des 2007

Pesawat milik TNI AL jenis Nomad jatuh di Perairan Sabang, Nanggroe Aceh Darussalam. Lokasi jatuh pesawat berada di air di kawasan Aneuk Itam atau sekitar 200 meter dari Sabang. Dua orang tewas yaitu Serma Yudi Sumbawan dan Trianda.

7.

6 Jan 2008

8.

11 Maret 2008

Helikopter berjenis Twinpack S 58 T Twinpack H-3406 jatuh setelah mesin mati di daerah Riau. Seorang warga negara Singapura, Robert Candra, tewas akibat peristiwa itu. Sementara itu, 9 penumpang lainnya mengalami luka serius. Helikopter latih TNI AU jenis Bell-47G Solo buatan tahun 1976 jatuh di ladang tebu Desa Wanasari, Subang pada. Menyebabkan satu orang tewas yakni Lettu Engky Saputra Jaya.

9.

26 Juni 2008

Pesawat Cassa TNI AU A212-200 jatuh di kawasan Gunung Salak,


Bogor, Jawa Barat pada. Menyebabkan 18 penumpang tewas. 10.

6 April 2009

Pesawat Fokker 27 jatuh dan terbakar di Hanggar Bandara Husein Sastranegara, Bandung. Sebanyak 24 orang menjadi korban yaitu enam awak pesawat dan 18 penumpang, termasuk 17 siswa Pasukan Khusus (Paskhas) Angkatan Udara.

11.

20 Mei 2009

Pesawat Hercules C 130 jatuh dan terbakar di persawahan desa Geplak Kecamatan Karas Magetan. Menyebabkan 101 orang tewas dan 11 luka, korban mayoritas anggota TNI dan keluarganya.

12.

8 Juni 2009

Kecelakaan Helikopter TNI Angkatan Udara jenis Bolkow 105 buatan PT Dirgantara Indonesia jatuh di Kampung Cihanyawar, Desa Situhiang, Kelurahan Pagelaran, Cianjur. Menyebabkan dua penumpang dan satu awak heli tewas, salah satunya Komandan Pusat Pendidikan Pasukan Khusus, Kolonel Inf. Ricky Samuel

13.

12 Juni 2009

Kecelakaan Helikopter Puma H3306 milik Angkatan Udara di Lapangan Udara Atang Senjaya, Bogor, Jawa Barat. Menyebabkan dua anggota TNI tewas.

14.

24 Juni 2010

Pesawat latih TNI Angkatan Udara jenis KT-1B Wong Bee kecelakaan di Bandara Ngurah Rai Denpasar, Bali. Tidak ada korban jiwa, termasuk pilot Letkol TNI Ramot CP Sinaga dan penumpang Pangdam IX/ Udayana, Mayjen TNI Rahmat Budianto.

15.

28 April 2011

Pesawat capung capung jatuh di Kompleks Akademi Angkatan Udara (AAU), dekat Masjid Sulthoni, Wotgaleh, Berbah, Sleman, DIY. Menyebabkan 2 orang anggota TNI AU yaitu Sertu Ninang dan Sersan Karbol Habibun Rahman tewas.

Sumber : Berbagai sumber, diolah.


Kecelakaan selama 10 tahun terakhir tersebut diatas menunjukkan bahwa wajah alutsista TNI memang memelas, padahal alutsista ini tak bisa lepas dari gambar besar tentang strategi pertahanan. 164 Upaya memodernisasi alutsista TNI secara bertahap sempat terhambat oleh embargo yang dilakukan oleh Amerika dan juga kurangnya pemanfaatan industri nasional dalam memenuhi kebutuhan peralatan pertahanan Negara. Walaupun 70 persen senapan ringan yang digunakan prajurit TNI adalah produksi PT.Pindad, namun produk Pindad yang terserap hanyalah sepertiga dari kemampuan Pindad untuk berproduksi. Hal ini tentunya akan mengakibatkan perusahaan tersebut terus merugi karena bagaimanapun ia harus menghidupi 3000 orang pekerjanya (sementara pun selama tahun 2008, baik TNI maupun POLRI tidak memesan sepucuk pun senjata).165 Dalam pembangunan pertahanan dalam kaitannya dengan alutsista, terdapat dua masalah utama yaitu pengadaan dan pemeliharaan, serta empat hal penghambat utama yaitu keterbatasan anggaran, hambatan birokrasi, lemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan keterbatasan dukungan kemampuan terhadap industri strategis dalam negeri.166

Namun yang juga menyedihkan adalah meskipun kini

alutsista TNI sudah menjadi perhatian pemerintah sehingga anggaran untuk TNI ditambah, tetapi pada kenyataaannya ada pendapat bahwa dalam penentuan pembelian alutsista TNI, bukan ditentukan atas dasar kecanggihan atau keperluan atas 164

Yusron Ihza, Tragedi dan Strategi Pertahanan Nasional, (Jakarta : La Tofi Enterprise, 2009), hal.71.

165

Ibid., hal.93.

166

Ibid., hal.94.


alutsista tersebut, tetapi karena besarnya komisi yang akan diterima bila membeli jenis alutsista tersebut. Berikut pendapat salah seorang informan : “alutsista dibeli itu bergantung pada komisi-nya, mana yang bisa ngasi komisi paling besar, itu yang akan dibeli”167

Adapun dalam pengaturan pembelian alutsista ini, TNI berfungsi sebagai pengguna (user) dan Kementrian Pertahanan sebagai policy maker dan eksekutor. TNI sebagai pengguna akan menetapkan tim penilai agar spesifikasi alutsista yang akan dibeli sesuai dengan kebutuhan. Dan kemudian pada akhirnya penentu adalah Kementrian Pertahanan dengan penyesuaian berdasarkan rencana strategi pertahanan keamanan. 168 Mengenai kemampuan TNI, dapat dijabarkan sebagai berikut :169 a. Belum adanya keterpaduan tujuh kemampuan utama intelijen meliputi Human Intelligent, Imagery Intelligent, Measurement and Signal Intelligent, Communication Intelligent, Telemetry Intelligent, Electronic Intelligent dan Open Source Intelligent sehingga totalitas kemampuan intelijen strategis masih memerlukan peningkatan kemampuan. b. Kemampuan pertahanan masih perlu pengembangan ditinjau dari segi kuantitas maupun kualitas, meliputi :

167

Hasil wawancara dengan informan “IN” pada 1 Juni 2011.

168


169



1. Pertahanan Udara Nasional. Kekuatan Radar TNI AU khususnya di wilayah timur, belum bisa menjangkau seluruh wilayah, sehingga masih terdapat beberapa blank spot area. Disamping itu kekuatan pesawat tempur dan rudal yang dimiliki belum mencukupi sehingga pertahanan udara nasional Indonesia masih lemah 2. Satuan Pemukul Strategis. Kemampuan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) TNI secara umum kurang memadai akibat keterbatasan alutsista dan peralatan pendukung lainnya. 3. Pertahanan wilayah. Pertahanan wilayah darat disusun dalam 13 Komando Kewilayahan yang secara umum cukup memadai, meskipun masih memerlukan tambahan kemampuan. 4. Operasi Khusus. Kemampuan operasi khusus oleh pasukan khusus untuk melaksanakan operasi komando, operasi penanggulangan terror serta operasi sandi yudha, masih perlu peningkatan di bidang alutsista khusus serta profesionalitas. 5. Pernika. Kemampuan peperangan elektronika (Pernika) terbatas, yang disiapkan dalam rangka mendukung kegiatan operasi dan latihan TNI cukup mampu untuk menjamin tetap terselenggaranya komandi dan pengendalian serta pencegahan dan meniadakan gangguan komunikasi dari pihak lawan yang meliputi alat peralatan Pernika, SDM yang mengawaki, serta pendukung lainnya. 6. Nuklir, Biologi dan Kimia (Nubika). Kemampuan Nubika pasif cukup mampu untuk melaksakan tindakan pencegahan dan pengurangan dampak negative senjata Nubika secara terbatas untuk satuan-satuan operasi TNI yang disiapkan


dalam rangka mendukung kegiatan opearasi dan latihan TNI, guna menghadapi ancaman Nubika. c. Kemampuan masih pada kategori terbatas dalam pengamatan, pengamanan, penegakan hukum di laut, udara dan wilayah perbatasan, pulau kecil terluar, mengatasi gangguan keamanan dalam negeri (Kamdagri) serta pemberian bantuan kepada POLRI dan otoritas sipil. d. Kemampuan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan belum optimal karena pengelolaan di wilayah perbatasan Negara, pulau kecil terluar belum terpadu antar pemangku kepentingan. e. Kemampuan Dukungan. Kemampuan dukungan masih memerlukan peningkatan koordinasi yang intens dan pemenuhan kebutuhan sesuai norma, guna optimalisasi kegiatan pembinaan kekuatan TNI yang meliputi : kemampuan diplomasi militer, penguasaan teknologi dan industri militer, penelitian dan pengembangan, manajemen, penyelenggaraan

komando, kendali, komunikasi, komputerisasi dan

informasi,

pengamatan dan pengintaian (K4IPP). Gelar kekuatan TNI, terbagi kedalam 3 matra, yaitu TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. Adapun gelar kekuatan masing-masing matra tersebut adalah sebagai berikut :


L. TNI Angkatan Darat (TNI AD) Tugas TNI Angkatan Darat antara lain : 1) Melaksanakan tugas TNI matra darat di bidang pertahanan. 2) Melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain. 3) Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat. 4) Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat. Kekuatan TNI AD disusun dalam 3 (tiga) kategori kekuatan yaitu :170 1. Kekuatan terpusat, Gelar kekuatan terpusat saat ini terfokus di Pulau Jawa, mengingat infra struktur untuk mendukung mobilitas dalam rangka kesiapan tugas agar lebih terjamin. 1. Komando Cadangan Strategis TNI AD (KOSTRAD) yang terbagi menjadi : a. Satpur di Jawa Barat dan Jakarta ( 1 Divif / 2 Brigif/ 6 Batalyon) Satpur di Jawa Tengah ( 1 Brigif/ 3 Batalyon) Satpur di Jawa Timur ( 1 Divif / 2 Brigif/ 6 Batalyon) Satpur di Sulawesi Selatan ( 1 Brigif/ 3 Batalyon) b. Satbanpur di Jawa Barat dan Jakarta (5 Batalyon) Satbanpur di Jawa Tengah (1 Batalyon) Satbanpur di Jawa Timur (5 Batalyon dan 2 Ki) c. Satbanmin di Jawa Barat dan Jakarta (2 Batalyon (Bekang dan Kes)) Satbanmin di Jawa Timur (1 Yon Bekang dan 4 Ki (Kes, Hub, Pom dan 170

Ibid.


Bengharlap)) 2. Komando Pasukan Khusus (Kopassus) yang terbagi menjadi : a. Jakarta ( 1 Grup Sandha – 3 Batalyon dan 1 Grup Anti Teror) Sandhi Yudha (pengkondisian, semacam intelijennya Kopassus) b. Jawa Barat ( 1 Grup Parako – 3 Batalyon) dan 1 Grup Pusdik Passus) c. Jawa Tengah ( 1 Grup Parako – 3 Batalyon) Solo 2. Kekuatan kewilayahan Kekuatan kewilayahan terdapat 13 Kodam, yang terbagi menjadi : 1. Kodam I / Bukit Barisan 6 Korem, 36 Kodim, Satpur 12 Yonif, Satbanpur 5 Batalyon dan 4 Den 2. Kodam II/ Sriwijaya 4 Korem, 24 Kodim, Satpur 5 Yonif, Satbanpur 3 Batalyon dan 1 Raiarhanud 3. Kodam Jaya 2 Korem, 8 Kodim, Satpur 3 Yonif, Satbanpur 5 Batalyon dan 2 Den 4. Kodam III/ Siliwangi 4 Korem, 22 Kodim, Satpur 6 Yonif, dan Satbanpur 6 Batalyon 5. Kodam IV/ Diponegoro 4 Korem, 36 Kodim, Satpur 7 Yonif, dan Satbanpur 4 Batalyon 6. Kodam V/ Brawijaya 4 Korem, 33 Kodim, Satpur 6 Yonif, dan Satbanpur 4 Batalyon 7. Kodam VI/ Tanjung Pura 4 Korem, 31 Kodim, Satpur 9 Yonif, dan Satbanpur 1 Batalyon dan 4 Den 8. Kodam VII/ Wirabuana


5 Korem, 36 Kodim, Satpur 7 Yonif, dan Satbanpur 3 Batalyon, J_Pen dan 1 Rai 9. Kodam IX/ Udayana 3 Korem, 26 Kodim, Satpur 4 Batalyon, dan Satbanpur 1 Dem dam 1 Tonkavsus 10. Kodam XVI/ Patimura 5 Kodim, Satpur 3 Yonif, Satbanpur 1 Den 11. Kodam XVII/ Trikora / Cendrawasih 3 Korem, 10 Kodim, Satpur 3 Yonif, dan Satbanpur 1 Denzipur dan 1 Tonkav 12. Kodam Mulawarman (Pemekaran dari Tanjung Pura) 13. Kodam Iskandar Muda 3. Kekuatan pendukung. Kekuatan pendukung ini mencakup Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan (Kodiklat) yang membawahi Lembaga Pendidikan (Lemdik) dan Pusat Kesenjataan serta Kecabangan. 4. Kekuatan Balakpus (Badan Pelaksana Pusat) 1. Jakarta 1 Menzikon (3 Yon, 1 Ki Jihandak dan 1 Ki Nubika), 1 Yonhub, 1 Yonpom, 2 Yonang (angkutan), 1 Yon Perbekud, 1 Skadron Penerbad 2. Jawa Tengah 1 Skadron Penerbad 3. Sumatera Selatan 1 Yon Zikon


Kemudian, struktur TNI AD, adalah sebagai berikut :

Bagan 2.2 Struktur Organisasi TNI AD


M. TNI Angkatan Laut (TNI AL) Kelahiran TNI AL berawal dari BKR Laut yang dibentuk berdasarkan Maklumat Pemerintah tanggal 5 Oktober 1945 dan mentransformasikan dirinya menjadi TKR Laut. Secara resmi TKR Laut disahkan pada tanggal 15 November 1945, dan pada tanggal 19 Juli 1946 berubah menjadi TRI Laut, selanjutnya hasil konferensi Lawang TRI Laut berubah menjadi Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI). Pada tahun 1966 ALRI berganti nama menjadi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL).171 Tugas TNI Angkatan Laut antara lain : 1) Melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan. 2) Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. 3) Melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah. 4) Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut. 5) Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut. Kekuatan TNI AL diselenggarakan dalam kerangka integrasi Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) yang pelaksanaannya mengikuti pola strategi pertahanan maritime Indonesia dalam gelar yang bersifat penyebaran kekuatan dan pengerahan kekuatan untuk tujuan penindakan yang merupakan gelar permanen, mencakup

171

Lihat www.tnial.mil.id


gelar armada bermotor/Kowilla, gelar pangkalan, dan gelar kekuatan marinir.172 Kekuatan KRI – AL yang dibagi menjadi tiga : 1. Kekuatan pemukul, kekuatan patrol dan kekuatan pendukung di dua Armada Kawasan Yaitu Barat (Koarmabar) dan Timur (Koarmatim) 2. Kekuatan Anglamil yang terdapat di Jakarta dan Surabaya 3. Kekuatan Surta Hidro Oseanografi di Jakarta Adapun pangkalan TNI AL meliputi : a. Pangkalan Angkatan Laut : 7 Lanal Kelas A, 23 Lanal Kelas B, 20 Lanal kelas C, dan Lanal Kelas Khusus b. Pos Angkatan Laut : 6 Posal Kelas A dan 21 Posal Kelas C c. Pangkalan Udara Angkatan Laut : 1 Lanudal Kelas A, 5 Lanudal Kelas B, dan 1 Lanudal Kelas C d. 12 Fasilitas Pemeliharaan Pangkalan : 6 Fasharkan Kelas A, 5 Fasharkan Kelas B dan 1 Fasharkan Kelas C e. Pangkalan Marinir : Jakarta dan Surabaya Kemudian, struktur TNI AL, adalah sebagai berikut :

172



Bagan 2.3 Struktur Organisasi TNI AL


N. TNI Angkatan Udara (TNI AU) TNI AU bermula dari pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) pada Tanggal 23 Agustus 1945, guna memperkuat Armada Udara yang saat itu sangat kekurangan

pesawat

terbang

dan

fasilitas-fasilitas

lainnya.

Sejalan

dengan

perkembangannya berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), pada tanggal 5 Oktober 1945 dengan nama TKR jawatan penerbangan di bawah Komodor Udara Soerjadi Soerjadarma.173 Pada tanggal 23 Januari 1946 TKR ditingkatkan lagi menjadi TRI, sebagai kelanjutan dari perkembangan Tunas Angkatan Udara, maka pada tanggal 9 April 1946, TRI jawatan penerbangan dihapuskan dan diganti dengan Angkatan Udara Republik Indonesia, kini diperingati sebagai hari lahirnya TNI AU yang diresmikan bersamaan dengan berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI). Salah satu Sejarah monumental yang selalu diperingati jajaran TNI AU tiap tahun adalah apa yang dinamakan Hari Bhakti TNI AU. Peringatan Hari Bhakti TNI AU, dilatar belakangi oleh dua peristiwa yang terjadi dalam satu hari pada 29 Juli 1947.174 Peristiwa Pertama, pada pagi hari, tiga kadet penerbang TNI AU masing-masing Kadet Mulyono, Kadet Suharnoko Harbani dan Kadet Sutarjo Sigit dengan menggunakan dua pesawat Cureng dan satu Guntei berhasil melakukan pengeboman terhadap kubu-kubu pertahanan Belanda di tiga tempat, masing-masing di kota Semarang, Salatiga, dan Ambarawa. Peristiwa Kedua, jatuhnya pesawat DAKOTA VT-

173

Lihat www.tniau.mil.id

174

Ibid.


CLA yang megakibatkan gugurnya tiga perintis TNI AU masing-masing Adisutjipto, Abdurahman Saleh dan Adisumarmo.175 Pesawat Dakota yang jatuh di daerah Ngoto, selatan Yogyakarta itu, bukanlah pesawat militer, melainkan pesawat sipil yang disewa oleh pemerintah Indonesia untuk membawa bantuan obat-obatan Palang Merah Malaya. Penembakan dilakukan oleh dua pesawat militer Belanda jenis Kittyhawk, yang merasa kesal atas pengeboman para kadet TNI AU pada pagi harinya. Untuk mengenang jasa-jasa dan pengorbanan ketiga perintis TNI AU tersebut, sejak Juli 2000, di lokasi jatuhnya pesawat Dakota VT-CLA (Ngoto) telah dibangun sebuah monumen perjuangan TNI AU dan lokasi tersebut juga dibangun tugu dan relief tentang dua peristiwa yang melatar belakanginya. Di lokasi monumen juga dibangun makam Adisutjipto dan Abdurachman Saleh beserta istri-istri mereka.176 Tugas TNI Angkatan Udara antara lain : 1) Melaksanakan tugas TNI matra udara di bidang pertahanan. 2) Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. 3) Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra udara. 4) Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan udara.

175

Ibid.

176

Ibid.


Kekuatan TNI AU diselenggarakan dalam kerangka strategi pertahanan udara dengan konsep strategi untuk memberikan deterrence effect menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yuridiksi nasional. Penggelaran kekuatan TNI AU meliputi kekuatan pertahanan udara (Hanud), kekuatan pemukul udara, kekuatan dalam rangka pemngamanan ALKI, kekuatan dalam rangka pembinaan kemampuan dan kekuatan untuk memberikan dukungan logistik.177 Kekuatan TNI AU antara lain : 

Skadron Udara

1. Skadron Tempur : 7 Skadron 2. Skadron Angkut : 5 Skadron 3. Skadron Intai : 1 Skadron 4. Skadron Helli : 3 Skadron 5. Skadron Latih : 2 Skadron



Satuan Radar Pertahanan Udara

1. Kosek Hanudnas I Jakarta 2. Kosek Hanudnas II Ujung Pandan 3. Kosek Hanudnas III Medan



Pasukan Khas Angkatan Udara

2 Wing, 6 Skadron Paskhasau, 6 Flight Paskhasau, 2 Detasemen Paskhasau

177





Pangkalan TNI AU

4 Lanud Tipe A, 10 Lanud Tipe B, 19 Lanud Tipe C, dan 8 Lanud Tipe D 

Detasemen dan Pos TNI AUs

7 Detasemen dan 80 Pos TNI AU ditempatkan didaerah strategis di seluruh Indonesia Kemudian, struktur TNI AU, adalah sebagai berikut : Bagan 2.4 Struktur Organisasi TNI AU


BAB III KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI)

A. Sejarah POLRI 1. Masa Pra Kemerdekaan dan UUD 1945 (Tahun 1945 – 1949) Dengan proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945, masyarakat Indonesia yang telah menjadi Negara merdeka akan mengatur diri sendiri sesuai dengan Undang-undang Dasar yang disahkan sehari sesudah kemerdekaannya diumumkan.178 Presiden Soekarno mengeluarkan perintah agar semua pegawai negeri Indonesia tidak lagi mentaati pejabat-pejabat Jepang melainkan hanya menaati pemerintah Republik Indonesia.179 Dalam rangka pengaturan lembaga-lembaga pemerintahan yang baru, pada tanggal 19 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan memutuskan untuk menempatkan kepolisian sebagai bagian dari Kementrian Dalam Negeri RI seperti dalam masa sebelum pendudukan Jepang.180

178

Setelah Proklamasi, tentunya tidak mungkin mengganti peraturan perundang-undangan, karena masih diberlakukan peraturan perundang-undangan Hindia Belanda, seperti yang tercantum dalam peralihan UUD 1945 (Tabah, Membangun POLRI yang Kuat, hal.21). 179

Bachtiar, Op.Cit., hal.45.

180

Ibid.


Status kepolisian ditentukan dengan Maklumat Pemerintah pada 1 Oktober 1945181 yaitu dua bulan sesudah Proklamasi dimana dinyatakan bahwa kedudukan Polisi tetap berada dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri.182 Tidak lama setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu183, Pemerintah Pendudukan Jepang membubarkan tentara Pembela Tanah Air (PETA) dan Heiho. Namun demikian polisi dibiarkan tetap melaksanakan tugasnya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.184 Pada tanggal 1 Juli 1946, berdasarkan Penetapan Pemerintah No.11/S.D/1946, Kepolisian beralih status menjadi jawatan tersendiri. 185 Penetapan Pemerintah tersebut menjadikan kedudukan POLRI setingkat dengan Departemen dan kedudukan Kepala Kepolisian Negara (KKN) setingkat dengan Menteri. Dengan ketetapan itu, pemerintah mengharapkan agar kepolisian dapat berkembang lebih baik dan merintis hubungan vertikal sampai ke kecamatan-kecamatan. Peristiwa pengalihan status kepolisian dari

181

Dalam maklumat tersebut masih terlihat pengaruh sistem lama karena pemerintah saat itu lebih memprioritaskan untuk mempertahankan kemerdekaan. Ibid. 182

Kelana, Op.Cit., hal.124.

183

Adalah ketika tentara Inggris (bersama dengan angkatan bersenjata AS, Australia dan New Zealand) yang baru saja memperoleh kemenangan gemilang dalam Perang Dunia II mendarat di berbagai pulau di Indonesia (termasuk Pulau Jawa), kemudian membentuk Civil Police yang terdiri dari unsur-unsur Polisi RI dan unsur-unsur Polisi Militer Sekutu yang berdiri sendiri namun saling bekerjasama untuk mengusahakan pembebasan orang-orang Eropa yang selama Perang Dunia II telah menjadi tawanan perang Jepang, dan juga memulangkan bala tentara Jepang yang telah kalah untuk kembali ke Jepang. Bachtiar, Ibid. 184

Hadiman RS, Soekanto, Melalui Spiritual Membangun Kepolisian yang Profesional, (Jakarta : Dutarind0, 1999), hal.37. 185

Berdasarkan Penetapan Pemerintah, Kepolisian Negara menjadi Jawatan Kepolisian Negara. Penetapan tersebut merupakan peraturan yang mengadakan perubahan tentang status polisi yang merupakan titik terang kea rah perkembangan Kepolisian Indonesia, maka tanggal tersebut diperingati sebagai ‘Hari Bhayangkara’. (Warsito Hadi Utomo, Hukum Kepolisian di Indonesia, (Yogyakarta : LPIP Pers, 2002), hal.128).


Departemen Dalam Negeri oleh pihak kepolisian dianggap penting sehingga setiap tanggal 1 Juli diperingati sebagai hari kepolisian.186

2. Masa Konstitusi RIS (Tahun 1949-1950) Sebagai hasil perundingan antara delegasi Pemerintah RI, delegasi pemimpinpemimpin politik Negara-negara yang diciptakan oleh Belanda di Kepulauan Indonesia sebagai bagian dari suatu sistem pemerintahan federal,187 dan delegasi pemerintah Kerajaan Belanda dalam konferensi meja Bundar (KMB) di Den Haag. 188 Pemerintah Kerajaan Belanda akhirnya terpaksa mengakui kedaulatan Negara Indonesia, meskipun semula dalam bentuk Republik Indonesia Serikat (RIS). Kemudian pada tanggal 19 Januari 1950 Dienet der Algemeene Politie in Nederlandsch-Indie (Dinas Polisi Umum di Hindia Belanda) diambil alih oleh pejabat-pejabat Pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS).189 Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia R.Said Soekanto Tjokro diatmodjo, diangkat menjadi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Serikat.190

186

Anonimous, R.Soebarkah Tokoh Pendidikan Polisi Republik Indonesia, (Jakarta: Dinas Sejarah Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, 1980), hal.17. 187

Umur dari Federal RIS hanya singkat karena memang tidak dikehendaki oleh pemimpin Negara saat itu. Oleh karena itu pada tanggal 17 Agustus 1950 seluruh Negara bagian dilebur dan Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan dibawah pimpinan Soekarno Hatta. (Djamin, Menuju POLRI Mandiri yang Profesional, Op.Cit, hal.4) 188

Dengan politik federalism ini Belanda bermaksud memperlemah kedudukan RI. Politik ini dipertahankannya terus dalam semua perundingan yang diadakan dengan RI. Yang akhirnya mencapai taraf terakhir pada KMB di Den Haag (C.S.T.Kansil,dkk, Konstitusi-konstitusi Indonesia Tahun 19452000”,(Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2001), hal.43) 189

Urusan kepolisian di daerah federal secara administrative berada dan diatur oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Serikat (RIS). Oleh karena itu, semua pemindahan dan penempatan anggotaanggota kepolisian RI disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Pada akhirnya semua itu diambil alih oleh jawatan Kepolisian RIS yang dipimpin oleh R.Said Soekanto Tjokrodiatmodjo pada tanggal 19 Januari 1950. (Bhayangkara, Majalah No.07, Desember 1983, hal.12). 190

Bachtiar,Op.Cit.,hal.50.


Pada awalnya kembalinya Negara Kesatuan RI, kedudukan Kepolisian Negara masih terikat oleh Keputusan Presiden RIS No.22 Tahun 1950 tanggal 16 Januari 1950 yang menempatkan kepolisian Negara dalam kebijaksanaan polisionil yang dipimpin oleh Perdana Menteri dengan perantaraan Jaksa Agung. Adapun pemeliharaan dan administrasi kepolisian Negara dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri yang bertanggung jawab kepada DPRS.191 Selama masa Pemerintahan Hindia Belanda terdapat tujuh Negara bagian yang berhasil dibentuk yakni Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Neagra Madura, Negara Sumatera Timur dan Negara Sumatera Selatan, serta Negara Borneo (Kalimantan). Dengan demikian, dalam wilayah Hindia Belanda terdapat 8 (delapan) buah Negara dengan induknya Negara Republik Indonesia.192 Ketujuh Negara bagian seperti yang telah disebutkan di atas sejak masa prafederal mempunyai alat kepolisian sendiri, ada pula 8 (delapan daerah lain yang mempunyai otonomi dalam penyelenggaraan kepolisian ini. Daerah-daerah tersebut adalah daerah Jawa Tengah, Bangka Belitung, Riau, Kalimantan Barat, Dayak Besar, Banjar, Kalimantan Tenggara dan Daerah Kalimantan Timur. Daerah-daerah ini pada umumnya

menggunakan

tenaga-tenaga

polisi

dari

pemerintah

federal

yang

diperbantukan pada daerah itu. Selain itu terdapat polisi swapraja yang melaksanakan tugas-tugas kepolisian di daerah Swapraja, seperti di Sulawesi dan Kalimantan. Mengenai wewenang Kepolisian RIS telah ditetapkan dalam Pasal 51 Konstitusional RIS yaitu :

191

Radjab, Op.Cit., hlm.156.

192

Ibid.


a. Mengatur dan menjalankan tugas polisi, bersangkutan dengan pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan federal; b. Menyelenggarakan pendidikan pegawai atasan; c. Mengadakan saranan dan prasarana utnuk meningkatkan kecakapan teknik dan daya guna Kepolisian RIS; d. Mengadakan tindakan-tindakan untuk memajukan kerjasama yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Usaha-usaha untuk membantu Jawatan Kepolisian Negara RIS yang sesuai dengan Penetapan Presiden No.22 Tahun 1950 mulai dilakukan. Begitupun pelaksanaan pekerjaan yang ditempuh oleh Jawatan Kepolisian RIS, disamping menyelenggarakan administrasi juga melaksanakan tugas-tugas operasi. Pembagian tugas merupakan salah satu cara untuk mengetahui wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian, pada jawatan Pusat Kepolisian RIS dibentuk Dinas Pengawas Aliran Masyarakat dan Dinas Reserse Kriminil. Disamping itu, terdapat pula bagian sekretariat, urusan pegawai, dan urusan keuangan. Untuk urusan perlengkapan masih tetap di bawah pengaturan Kementrian Negara RIS. Keterangan mengenai status kepolisian pada masa ini dinyatakan dalam Pasal 130 Undang-undang Dasar Sementara RI Tahun 1950, yaitu : “untuk memelihara ketertiban dan keamanan umum diadakan alat kekuasaan kepolisian yang diatur dalam undang-undang”.

Pasal 130 UUDS tahun 1950 merupakan fakta yang sangat penting dalam perjuangan kepolisian Indonesia, karena :


a. Baru pertama kali didalam sejarah Indonesia rumusan tugas Kepolisian diatur secara konstitusional didalam Undang-undang Dasar Negara. b. Dengan rumusan tugas polisi dalam Pasal 130 UUDS Tahun 1950 dalam Bab III bagian IV tentang : “Pertahanan Negara dan Keamanan Umum”, Nampak adanya pemikiran modern yang mengelompokkan tugas polisi dalam kesatuan tugas Pertahanan/Keamanan Negara. Berkenaan dengan kerjasama kepolisian antar Negara dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan umum, pada tahun 1952 Indonesia menjadi anggota dari International Criminal Police Commission (ICPC), yang didirikan semula oleh 35 negara tahun 1923 dan bermarkas di Wina, Austria. Untuk menangani urusan kerjasama internasional ini di Indonesia, dua tahun kemudian, tahun 1954 dibentuk suatu seksi Interpol saja, diubah menjadi International Criminal Police Organization (ICPC) dengan kedudukan markas yang dipindah dari Wina ke Paris, Perancis. Sebagai pedoman hidup anggota-anggota Kepolisian Republik Indonesia dan juga sebagai kode etik profesi Kepolisian di Indonesia, pada tanggal 1 Juli 1956 diresmikan oleh Kepala Negara “Tribata” yang mengatakan “Polisi” itu adalah : 1. Restra sewakottama (abdi utama dari pada nusa dan bangsa); 2. Negara Yanotama (warag Negara Utama dari pada Negara); 3. Yana Anucasanadharma (wajib menjaga ketertiban pribadi dari pada rakyat).” Kemudian berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian Negara tanggal 16 Agustus 1956 No.25 Tahun 1956, di Kepolisian Negara dibentuk Central National Beureau (NBC) yang dipimpun langsung oleh Kepala Kepolisian Negara Sendiri.


3. Kembali ke Undang-undang Dasar 1945 (Tahun 1959-1966 / Orde Lama) Tanggal 5 Juli 1959 Ir.Soekarno sebagai Presiden RI menetapkan Dekrit Presiden yang membubarkan Konstituante dan kembali berlakunya Undang-undang Dasar 1945. Pemerintahan didasarkan atas sistem kabinet Presidensiil dengan para Menteri sebagai pembantu Presiden yang bertanggungjawab kepada Presiden.193 Kabinet baru, Kabinet Kerja RI, dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno dengan Ir.Djuanda sebagai Menteri Pertama.194 Dalam kabinet ini, yang dilantik pada tanggal 10 Juli 1959, R.S Soekanto Tjokrodiatmodjo memperoleh kedudukan sebagai Menteri Muda Kepolisian RI. Bersama dengan Menteri Muda Pertahanan, Menteri Muda Kehakiman dan Menteri Muda Veteran, mereka merupakan Menteri muda dalam bidang Pertahanan Keamanan. Masing-masing Menteri Muda ini memimpin suatu departemen sesuai dengan ketentuan Undang-undang Dasar 1945.195 Pada tanggal 30 Juni 1962 disyahkan Undang-undang No.13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Kepolisian Negara196 yang menyatakan bahwa

193

Pada tahun 1959, status Kepolisian berubah dari Kepolisian Negara menjadi Kementrian Kepolisian. Namun saat itupun terjadi perubahan konstitusi dimana dinyatakan bahwa UUD 1945 berlaku kembali. Perubahan konstitusi bagi status Kepolisian mempunyai pengaruh yuridis karena apa yang tercantum dalam pasal 130 tentang kekuasaan kepolisian belum terdapat dalam Konstitusi (UUD 1945) yang diberlakukan kembali. (Kelana, Op.Cit.,hlm.126). 194

Pada November 1963, Ir.Djuanda sebagai Menteri Pertama meninggal dunia, dan Presiden Soekarno kemudian menghapus jabatan tersebut dan menjadikan dirinya sendiri Perdana Menteri. Hal ini berarti Ir.Djuanda merupakan Menteri Pertama yang pertama dan terakhir dalam sejarah Indonesia. (Djamin, Menuju POLRI Mandiri., Op.Cit.hlm.7). 195

Tabah, Op.Cit, hlm.25.

196

Sebenarnya pada tahun 1950 dibentuk suatu Komisi Kepolisian dengan Penetapan Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat No.154/1950 No.1/PM/1950 dengan tugasnya yaitu menyusun dalam waktu singkat suatu rencana undang-undang kepolisian. Akan tetapi komisi tersebut gagal dalam usahanya dan bubar dengan sendirinya setelah pembentukan Negara Kesatuan. Kemudian pada tahun 1954 berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 20 Maret 1954 No.75 Tahun 1954 dibentuk Panitia Negara Perancang Undang-undang Kepolisian Negara dengan tugas dalam waktu enam bulan menghasilkan sebuah rancangan Undang-undang Pokok Kepolisian Negara. Akan tetapi karena


Kepolisian Negara merupakan “alat Negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri” dan “dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum Negara”. Undang-undang ini meliputi pengaturan berkaitan dengan pimpinan dan susunan Kepolisian Negara serta hubungannya dengan instansi-instansi lain yang “didasarkan atas sendi-sendi hubungan fungsionil, dengan mengindahkan hirarki masing-masing pihak.” Tugas Kepolisian Negara didalam undang-undang tersebut adalah : a. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; b. mencegah dan memberantas menjalarnya penayakit-penyakit masyarakat yang menurut penjelasannya dimaksud antara lain mencakup : pengemisan, pelacuran,

perjudian,

pemadatan,

pemabukan,

perdagangan

manusia,

penghisapan, dan pergelandangan; c. memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan dari dalam; d. memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan; dan e. mengusahakan ketaatan warga Negara dan masyarakat terhadap peraturanperaturan Negara; f. mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuanketentuan dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan Negara;

g. mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara; dan beberapa hal, Undang-undang Pokok Kepolisian tersebut baru keluar pada tahun 1961 yaitu Undangundang No.13 Tahun 1961. (Kelana, Op.Cit.,hal.125).


h. melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan Negara. Dalam pengembangan tugas-tugas kepolisian diadakan pembedaan antara kemampuan teknis profesional khas kepolisian dan kemampuan teknis pembinaan.197 Kemampuan teknis profesional khas kepolisian meliputi urusan intelijen kepolisian dan pengamanan, reserse, atau penyelidikan; sabhara198, atau tugas umum; lalu lintas; kesamamptaan perairan udara; pembinaan masyarakat (binmas); brigade mobil (brimob);

pembinaan

polisi khusus

(binpolsus);

pembinaan

keamanan

rakyat

(binkamra); satwa polisi; dan sebagainya.199 Sedangkan kemampuan teknis pembinaan meliputi urusan personil, termasuk pendidikan dan latihan (diklat); logistik; keuangan; pengawasan; hubungan dan tata cara kerja; administrasi umum; dan sebagainya.200

197

Pelaksanaan tugas kepolisian harus memperhatikan asas-asas: 1. Asas Legalitas; 2.Asas Kewajiban; 3.Asas Partisipasi; 4.Asas Preventif; 5. Asas Subsidiaritas . 198

Sabhara bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi Samapta Bhayangkara yang mencangkup tugas Polisi umum, yang meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan obyek vital, pengambilan tindakan pertama ditempat kejadian perkata (TPTKP) penanganan tindak pidana ringan, pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. 199

Bachtiar, Ibid.

200

Ibid.


4. Masa Orde Baru (Tahun 1966-1998) Pada tanggal 30 September 1966 terjadi upaya perebutan kekuasaan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Dalam pemberontakan ini enam Jenderal dan seorang Kapten dibunuh, dan peristiwa ini menjadi awal dari berbagai pertumpahan darah terutama di Jawa Timur dan Bali.201 Kemudian kekuatan-kekuatan sosial dalam masyarakat berkembang sedemikian rupa sehingga pada tanggal 11 maret 1966 Presiden Soekarno menandatangani Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). 202 Dalam surat perintah tersebut Soeharto diberi tanggungjawab penuh untuk “mengambil segala tindakan yang dianggap perlu, untuk terjaminnya pemerintahan dan ketenangan serta kestabilan jalannya Pemerintahan dan jalannya revolusi...” Sehari setelah terbitnya Supersemar, Soeharto langsung memerintahkan untuk pembubaran PKI. Kemudian pada tanggal 25 Juni 1966 Presiden Soekarno bersamasama Soeharto membentuk Kabinet Ampera yang terdiri atas 24 departemen, Inspektur Jenderal Polisi Soetjipto Jododohardjo diangkat menjadi Menteri Departemen Angkatan Kepolisian.203

201

Pemberontakan G 30 S PKI gagal, dan sebutan serta kedudukan Menteri/Panglima Angkatan masih dilanjutkan, saat itu Jenderal Soeharto menjabat menjabat sebagai Menteri/Panglima Angkatan Darat (Menpangad). (Tabah, Op.Cit., hal.26). 202

Dengan keluarnya Supersemar maka lahirlah zaman Orde baru yang bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen (Ibid.). 203



Dalam perjuangan Orde Baru demi melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen maka tanggal 1 Juni 1969204 dikeluarkan Keputusan Presiden No.52 Tahun 1969 yang bertujuan lebih meningkatkan pelaksanaan tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia dalam rangka normalisasi keadaan dan fungsionalisasi semua aparatur Pemerintah dan Angkatan-angkatan unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.205 Pada pokoknya Keputusan Presiden tersebut menegaskan sebutan, kedudukan organik dan tanggung jawab dan tanggungjawab Kepolisian Republik Indonesia yang sederajat dengan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai unsur Angkatan Bersenjata dalam Departemen Pertahanan dan Keamanan.206 Hal tugas dapat penegasan dalam surat keputusan Presiden No.132 tahun 1967207 yang disempurnakan dengan SK Presiden No.79 Tahun 1969 yang menyatakan bahwa pembedaan tugas-kewajiban antara Kepolisian dengan Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) adalah sebagai berikut : pendekatan sosial dalam keamanan nasional adalah urusan kepolisian, sedangkan pendekatan pertahanan dalam keamanan nasional adalah urusan Angkatan Perang.208

204

Dengan Keppres No.52 Tahun 1969, sebutan Panglima Angkatan Kepolisian diganti kembali sesuai dengan UU No.13 Tahun 1961 menjadi Kepala Kepolisian Negara RI. Namun singkatannya tidak lagi KKN, tetapi Kapolri. Sebutan ini diresmikan pada tanggal 1 Juli 1969. (Tabah, Op.Cit, hal.27). 205

Kelana, Op.Cit., hal.138.

206

Ibid.

207

Keppres No.132 Tahun 1967 menyebutkan bahwa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tersiri dari AD, AL, AU dan AK (Angkatan Kepolisian). Masing-masing angkatan dipimpin oleh Panglima angkatan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Menhankam/Pangab. Masing-masing angkatan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan Hankamnas menurut matranya masingmasing. Adapun disebutkan juga bahwa pemegang kekuasaan tertinggi ABRI dan pucuk pimpinan Hankamnas adalah Presiden dan dalam melaksanakan tugas-tugas pertahanan keamanan, yang dibantu oleh Menteri Hankam/Pangab. (Radjab, Op.Cit.hal.186). 208



Ketika tanggal 12 November 1966 diadakan Seminar Hankam I, seminar ini menghasilkan doktrin perjuangan ABRI, termasuk Angkatan Kepolisian, yang dinamakan dengan “Catur Dharma Eka Dharma”.209 Pada tanggal 16 April 1967 , nama Departemen Angkatan Kepolisian (Depak) diganti menjadi Kementrian Angkatan Kepolisian (Kemak). 210 Akan tetapi, tanggal 24 Agustus 1967 Angkatan Kepolisian bersama dengan AD, AL, dan AU, menjadi bagian dari ABRI, dibawah Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata.211 Presiden Soeharto membuat pernyataan politik yang amat penting melewati pidato yang diucapkan pada peringatan Hari Bhayangkari tanggal 1 Juli 1968. Beliau menyatakan agar polisi kembali kepada fungsinya sebagai kepolisian. Oleh sebab itu, sejak 27 Juni 1969 nama Angkatan Kepolisian Republik Indonesia (AKRI), yang sejenis dengan

Angkatan

Darat,

Angkatan

Laut,

dan

Angkatan

Udara

dan

masih

mencerminkan sifat kemiliteran dari jabatan ini, oleh karena itu diubah menjadi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan nama jabatan Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian Republik Indonesia diganti menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia, atau Kapolri. Markas Besar Angkatan Kepolisian Republik Indonesia, juga berubah menjadi Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia.212

209

Ibid.

210

Ibid.

211

Ibid.

212

Pimpinan Kepolisian bukan lagi disebut Pangak akan tetapi Kapolri, yang mengandung adanya tugas dan wewenang pimpinan teknis dan komando kepolisian seluruh Indonesia dan KaPOLRI bertanggung jawab tentang pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Pertahanan Keamanan.


5. Masa Reformasi Pada masa transisi dari Orde Baru ke era Reformasi, yang menjabat sebagai Kapolri ialah Jenderal Polisi Drs. Dibyo Widodo. Setelah masa jabatannya berakhir, ia digantikan oleh Mayor Jenderal Polisi Drs. Roesmanhadi, S.H. Serah terima jabatan dilaksanakan pada 2 Julli 1998 di Lapangan Brimob, Kelapa Dua. Pada saat itu, pangkat Roesmanhadi dinaikkan menjadi Letnan Jenderal Polisi. Pada masa kepemimpinannya, Roesmanhadi mengeluarkan kebijaksanaan dan strategi untuk mensukseskan tugas POLRI. Kebijaksanaan yang dikelularkan adalah Etos Kerja dan Perilaku213, sedangkan strateginya adalah 6 Pro214 (Profesional, Proporsional, Prosedural, Proaktif, Progresif, Produktif), dan 3 K (Komitmen, Konsisten, Konesten)215. Selain menjalankan kebijakan Etos Kerja, Roesmanhadi juga mengeluarkan SK Kapolri pada bulan Desember 1999 yang mencantumkan mengenai kewenangan POLRI

untuk

mengatur

perizinan

perusahaan

jasa

pengamanan,

serta

213

Yang dimaksud dengan Etos Kerja disini adalah jiwa khas anggota POLRI dalam bekerja, khas diartikan pelaksanaan tugas pokok, sedangkan Perilaku adalah perilaku angota POLRI yang sesuai dengan etos kerja, dengan kriteria 6 Pro dan 3 K. 214

Strategi 6 Pro adalah : 1.Profesional yang berarti peningkatan penguasaan, kemahiran, dan keterampilan di bidang hukum serta kemampuan taktik dan teknik kepolisian sesuai tugas pokok, fungsi, dan peran POLRI dalam binkamtibnas; 2.Proporsional berarti peningkatan penguasaan dan pemahaman lingkup tugas pokok POLRI serta kompetensi POLRI berdasarkan undang-undang dan penerapannya dalam penguasaan; 3.Prosedural yang berarti menetapkan prosedur dan mekanisme pelaksanaan tugas berdasarkan petunjuk/ketentuan yang berlaku; 4. Proaktif berarti pengembangan ‘inisiatif menjemput bola’ dan menghindari sifat menunggu tugas; 5.Progresif berarti pengakselerasian waktu yang cepat, tidak menunda pekerjaan dan tidak mengulur-ulur waktu dalam penyelesaiannya; 6.Produktif berarti peningkatan untuk kerja dan produktifitas kerja sesuai dengan perkembangan tuntutan tugas dan kebutuhan masyarakat. 215

3 K adalah : 1.Komitmen yang berarti pengembangan komitmen peribadi seluruh anggota POLRI dalam semua strata pangkat dan jabatan, satu tekad melihat hari esok POLRI yang lebih baik; 2.Konsisten yang berarti peningkatan pelaksanaan berbagai ketentuan, aturan, dan tatanan yang berlaku secara konsekuen dan berkesinambungan; 3.Koneksen yang berarti pengembangan pola kemitraan dan pola hubungan harmonis dengan instansi terkait serta potensi masyarakat dalam rangka mewujudkan dukungan dan jaringan kerja terhadap pelaksanaan tugas POLRI.


mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas perusahaan-perusahaan tersebut. Kemudian juga dibentuk Asosiasi Manajer Sekuritu Indonesia (AMSI) dimana Kapolri bertindak sebagai pembina AMSI pusat. Pada masa kepemimpinan Roesmanhadi ini terjadi berbagai peristiwa yang meresahkan masyarakat antara lain :

Tabel 3.1 Peristiwa Pada Masa Kepemimpian Kapolri: Roesmanhadi No

Nama Daerah

Jenis Peristiwa

Jumlah Korban

1

Ambon

19 Jan 1999 – April 2000, terjadi 9.000 perkelahian massal dengan korban senjata tajam, senjata api rakitan, jiwa bom rakitan/ molotov. (latar belakang : sara)

2

Ketapang (Jakarta)

22 Nov 1998, berupa pembakaran gereja, bank, toko, dll. (latar belakang : sara)

3

Kupang (NTT)

Awal Des 1998, berupa pembakaran masjid, asrama haji, pasar, dan sekolah.

Penanggulangan POLRI

(latar belakang : sara) 4

Karawang

15 Jan 1999, perusakan dan pembakaran pos polisi, pertokoan, pasar, restoran, dll. (latar belakang : desas-desus seorang tukang ojek dianiaya polisi)

5

DanRem 063 kerahkan 4 SSK dan 3 SSK Brimob Polda Jawa Barat

Banyuwangi 1999, pembunuhan terhadap orang-orang yang dituduh sebagai


‘dukun santet’ oleh sekelompok orang berpakaian ninja.

Sumber : berbagai sumber, diolah peneliti

Selanjutnya Jenderal Polisi Roesmanhadi mengakhiri masa jabatannya pada bulan Desember 1999. Ia digantikan oleh Letnan Jenderal Polisi Drs. Rusdihardjo yang kemudian pangkatnya dinaikkan menjadi Jenderal Polisi. Dalam menjalankan tugas sebagai Kapolri, Rusdihardjo mengeluarkan agenda kebijakan reformasi menuju POLRI yang profesional. Kebijakan itu didasarkan pada Tap MPR No.VI/MPR/2000 yang mengamanatkan upaya untuk memandirikan POLRI. Sesuai dengan amanat itu, pelaksanaan reformasi POLRI ditindaklanjuti dengan merumuskan kembali kedudukan, tugas, dan peran POLRI sesuai dengan aspirasi masyarakat yang mengarah pada kehidupan bernegara yang lebih demokratis. Guna mewujudkan hakekat kemandirian POLRI tersebut, jajaran POLRI telah melaksanakan penataan dan perubahan dalam aspek-aspek struktur, instrumental, dan kultural. Dalam hal ini, POLRI menerapkan dimensi tugas lintas sektoral yang meliputi 3 hal, yaitu :216 1. Dimensi Keamanan, yang memberikan perlindungan dan pengayoman kepada setiap warga masyarakat terhadap gangguan keamanan baik yang berasal dari perbuatan manusia, bencana alam, bencana teknologi, maupun kecelakaan. 2. Dimensi Penegakan Hukum, yang tergabung dalam sistem peradilan pidana.

216

Mabes POLRI, Sejarah Kepolisian Republik Indonesia, (Jakarta : 2008).


3. Dimensi Pelayanan, yang menyangkut pembinaan pelayanan kepada segenap masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam melaksanakan tugas, POLRI mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum. Untuk lebih memantapkan prinsip-prinsip tersebut, dilakukan penyempurnaan doktrin atau ajaran-ajaran yang diyakini kebenarannya untuk digunakan sebagai pedoman, baik yang bersifat filosofis maupun yang bersifat teknis, berupa Doktrin POLRI yang bernuansa khas kepolisian yaitu “Tata Tentrem Kerja Raharja”. Selain itu, usaha memandirikan POLRI dilakukan pula dengan mengubah istilah kepangkatan POLRI yang sebelumnya menggunakan istilah militer. Perubahan tersebut didasarkan pada Skep Kapolri No.Pol : Skep/801/VI/2000 yang menyatakan bahwa tidak berlakunya pangkat lama dan diberlakukan pangkat baru mulai 1 Juli 2000. Perubahan tersebut meliputi pangkat perwira tinggi, perwira menengaj, perwira pertama, bintara tinggi, dan tamtama, sedangkan untuk pangkat bintara tetap menggunakan istilah militer. Berikut adalah daftar perubahan istilah kepangkatan tersebut :217

217

Ibid.


Tabel 3.2 Istilah Kepangkatan POLRI 1 Juli 2000 – 31 Des 2000 Istilah Sebelumnya Perwira Tinggi

Perwira Menengah

Perwira Pertama

Bintara Tinggi

Bintara

Istilah Sesudahnya

Jenderal

Jendral Polisi / Jenderal Pol

Letnan Jenderal

Komisaris Jenderal Polisi / Komjen Pol

Mayor Jenderal

Inspektur Jenderal Polisi / Irjen Pol

Brigadir Jenderal

Brigadir Jenderal Polisi / Brigjen Pol

Kolonel

Senior Superintendent / Sr Supt

Letnan Kolonel

Superintendent / Supt

Mayor

Asisten Superintendent / Ass Sup

Kapten

Senior Inspektur / SR Insp

Letnan Satu

Inspektur I / Iptu

Letnan Dua

Inspektur II / Ipda

Pembantu Satu

Letnan Ajun Inspektur I / Aiptu

Pembantu Dua

Letnan Ajun Inspektur II / Aipda

Sersan Mayor

Sersan Mayor / Serma

Sersan Kepala

Sersan Kepala / Serka

Sersan Satu

Sersan Satu / Sertu

Sersan Dua

Sersan Dua / Serda

Istilah Sebelumnya Tamtama

Istilah Sesudahnya

Kopral Kepala

Bhayangkara Utama I / Bharutu

Kopral Satu

Bhayangkara Utama II / Bharuda


Kopral Dua

Bhayangkara Utama Muda / Bharumud

Bhayangkara Kepala

Bhayangkara Kepala / Bharaka

Bhayangkara Satu

Bhayangkara I / Bharatu

Bhayangkara Dua

Bhayangkara II / Bharada

Sumber : berbagai sumber, diolah peneliti Lalu pada masa kepemimpinan Rusdihardjo ini, kemandirian POLRI dilanjutkan dengan dipisahkannya POLRI dari Departemen Pertahanan (Dephan) terhitung sejak tanggal 1 Juli 2000, bertepatan dengan HUT ke 54 POLRI (Bhayangkara). Pemisahan tersebut tertuang dalam Keppres No.89 Tahun 2000 yang menyatakan status POLRI sebagai lembaga independen langsung berada di bawah pengawasan Presiden RI. Hal ini sejalan dengan dikeluarkannya TAP MPR No.VI/MPR/2000 pada Rapat Paripurna ke-9 Sidang Tahunan MPR RI tanggal 18 Agustus 2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI. Pada masa kepemimpinan Rusdihardjo ini pun terjadi peristiwa

yang

meresahkan masyarakat antara lain :


Tabel 3.3 Peristiwa Pada Masa Kepemimpian Kapolri : Rusdihardjo No

1

Nama Daerah Poso, Sulteng

Jenis Peristiwa

Jumlah Korban

Mulai 17 April 2000, serang 237 menyerang antar kelompok desa korban Nasrani dan kelompok desa Islam jiwa dengan pembakaran, penjarahan, dll.

Penanggulangan POLRI Menangkap tersangka

114


Kemudian pada tanggal 18 September 2000, Presiden RI saat itu, Abdurrahman Wahid memberhentikan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Rusdihardjo dan mengangkat Komisaris Jenderal Polisi Drs. S.Bimantoro yang pangkatnya kemudian dinaikkan menjadi Jenderal Polisi. Alasan pemberhentian tersebut adalah Presiden menganggap POLRI kurang tanggap menerjemahkan permintaan Presiden untuk menangkap Tommy Soeharto yang diduga terkait dengan berbagai kasus. 218 Dalam masa kepemimpian Bimantoro dilakukan penyempurnaan terhadap RUU Kepolisian, dan juga mengubah istilah pangkat POLRI. Berdasarkan Skep Kapolri No.Pol : Skep/01/I/2001, istilah kepangkatan POLRI ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2001. Perubahan terjadi pada pangkat Perwira Menengah, Perwira Pertama, Bintara dan Tamtama seperti yang akan dijelaskan dengan tabel berikut :219

218

Mabes POLRI, Ibid.

219

Ibid.


Tabel 3.4 Istilah Kepangkatan POLRI 1 Jan 2001 – Juni 2001 Istilah Sebelumnya Perwira Tinggi

Perwira Menengah

Perwira Pertama

Bintara Tinggi Bintara

Tamtama

Istilah Sesudahnya

Jenderal

Jendral Polisi / Jenderal Pol

Letnan Jenderal

Komisaris Jenderal Polisi / Komjen Pol

Mayor Jenderal

Inspektur Jenderal Polisi / Irjen Pol

Brigadir Jenderal

Brigadir Jenderal Polisi / Brigjen Pol

Senior Superintendent / Sr Supt

Komisaris Besar Polisi / Kombes Pol

Superintendent / Supt

Ajun Komisaris Besar Polisi / AKBP

Asisten Superintendent / Ass Sup

Komisaris Polisi / Kompol

Senior Inspektur / SR Insp

Ajun Komisaris Polisi / AKP

Inspektur I / Iptu

Inspektur Polisi Tk.I / Iptu

Inspektur II / Ipda

Inspektur Polisi Tk.II / Ipda

Pembantu Letnan Satu

Ajun Inspektur I / Aiptu

Pembantu Letnan Dua

Ajun Inspektur II / Aipda

Sersan Mayor / Serma

Brigadir Polisi Kepala / Bripka

Sersan Kepala / Serka

Brigadir Polisi / Brip

Sersan Satu / Sertu

Brigadir Polisi Tk.I / Briptu

Sersan Dua / Serda

Brigadir Polisi Tk.II / Bripda

Bhayangkara Utama I / Bharutu

Ajun Brigadir Polisi / Abrip

Bhayangkara Utama II / Bharuda

Ajun Brigadir Polisi Tk.I / Abriptu

Bhayangkara Bharumud

Utama

Muda

/ Ajun Brigadir Polisi Tk.II / Abripda




Bhayangkara I / Bharatu

Bhayangkara Tk.I / Bharatu

Bhayangkara II / Bharada

Bhayangkara Tk.II / Bharada

Sumber : berbagai sumber, diolah peneliti Selain perubahan istilah pangkat, pada masa kepemimpinan Bimantoropun terjadi perubahan jabatan dan istilah, baik di tingkat pusat (Mabes) maupun di tingkat daerah. Perubahan tersebut dicantumkan dalam Keppres No.54 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja POLRI. Salah satu perubahan tersebut adalah jabatan Wakil Kapolri ditiadakan dan diganti dengan jabatan Sekretaris Jenderal.220

Tabel 3.5 Daftar Jabatan POLRI A. I.

TINGKAT PUSAT (MABES POLRI) Mabes POLRI 1. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

II.

III.

IV.

220

Pati Bintang – 4

Sekretariat Jenderal 2. Sekretaris Jenderal

Pati Bintang – 3

3. Wakil Sekretaris Jenderal

Pati Bintang – 2

Inspektorat Jenderal 4. Inspektur Jenderal

Pati Bintang – 3

5. Wakil Inspektur Jenderal

Pati Bintang – 2

Deputi Operasional

Ibid.


V.

VI.

VII.

6. Deputi Kapolri Bidang Operasional

Pati Bintang – 3

7. Sekretaris Deputi Kapolri Bidang Operasional

Pati Bintang – 2

8. Komandan Korps Brigade Mobil

Pati Bintang – 2

Deputi Sumber Daya Manusia 9. Deputi Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia

Pati Bintang – 3

10. Sekretaris Deputi Kapolri Bidang SDM

Pati Bintang – 2

Deputi Logistik 11. Deputi Kapolri Bidang Logistik

Pati Bintang – 3

12. Sekretaris Deputi Kapolri Bidang Logistik

Pati Bintang – 2

Deputi Pendidikan dan Latihan 13. Deputi Kapolri Bidang Pendidikan dan Latihan

Pati Bintang – 3

14. Sekretaris Deputi Kapolri Bidang Pendidikan dan Pati Bintang – 2 Latihan Pati Bintang – 2 15. Kepala Akademi Kepolisian Pati Bintang – 2 16. Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan VIII.

Staf Ahli 17. Koordinator Staf Ahli

IX.

Korps Reserse 18. Kepala Korps Reserse

X.

Pati Bintang – 2

Badan Intelijen Keamanan 19. Kepala Badan Intelijen Keamanan

XI.

Pati Bintang – 2

Pati Bintang – 2

Badan Pembinaan Hukum 20. Kepala Badan Pembinaan Hukum

Pati Bintang – 2

XII.

Badan Hubungan Masyarakat 21. Kepala Badan Hubungan Masyarakat

XIII.

Pati Bintang – 2

Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian


22. Gubernur / Kepala Perguruan Tinggi Ilmu Pati Bintang – 2 Kepolisian B. XIV.

TINGKAT DAERAH Polda 21. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Pati Bintang – 2 Daerah Tipe A

Sumber : Majalah POLRI Rastra Sewakottama

Masa kepemimpinan Bimantoro ini juga diwarnai oleh berbagai peristiwa antara lain : Tabel 3.6 Peristiwa Pada Masa Kepemimpian Kapolri: Bimantoro No

Nama Daerah

Jenis Peristiwa

Jumlah Korban

1

Sampit dan Februari – Maret 2001, konflik 404 Palangkara antara suku Dayak dan Madura korban ya berupa penyerangan terhadap jiwa masing-masing suku

2

Papua

Gerakan Papua Merdeka, oleh Presidium Dewan Papua (PDP) dan beberapa kelompok militer, mengibarkan bendera bintang kejora

3

Ambon

Sisa dan simpatisan Republik Maluku Selatan (RMS) membentuk Front Kedaulatan Maluku dan mengibarkan bendera Republik Maluku Selatan

Penanggulangan POLRI Menyita barang bukti berupa senjata api, bom, senjata tajam, mandau, tombak, parang, kampak, samurai, dll

Provost Polda Maluku menurunkan bendera yang terpasang



Kemudian pada Juni 2001, Presiden Aburrahman Wahid merevisi Keppres No.54 Tahun 2001 tertanggal 25 April 2001 tentang Peniadaan jabatan Wakil Kapolri dengan Keppres No.40 Tahun 2001 tentang Pengangkatan Komjen Pol Drs. Chaeruddin Ismail sebagai Wakapolri dan Pelaksana tugas sehari-hari Kapolri, dan Keppres No.41 tahun 2001 tertanggal 1 Juni 2001 tentang Penonaktifan Jenderal Polisi Drs. S.Bimantoro. Penonaktifan ini menjadi kemelut internal didalam tubuh POLRI dan dikhawatirkan akan berdampak pada perpecahan di tubuh POLRI. 221 Namun

setelah

itu,

Presiden

Megawati

yang

menggantikan

Presiden

Abdurrahman Wahid segera menyelesaikan kemelut tersebut dengan mengeluarkan 3 Keppres yaitu Keppres No.97 Tahun 2001 yang mencabut Keppres No.77 Tahun 2001, Keppres No.60 Tahun 2001 yang membatalkan Keppres No.41 Tahun 2001 dan Keppres No.49 Tahun 2001, dan juga Keppres 61 Tahun 2001 tentang Pemberlakuan kembali Keppres No.57 tentang pengangkatan Bimantoro sebagai Kapolri, dan mencabut Keppres No.56 tentang pengangkatan Chaerudin Ismail sebagai pemangku sementara Kapolri. 222 Selanjutnya serah terima jabatan Kapolri dari Jenderal Polisi Drs. S. Bimantoro kepada Komisaris Jenderal Polisi Drs. Da’i Bachtiar dilaksanakan pada tanggal 29 November 2001223. Pangkat Da’i Bachtiar dinaikkan menjadi Jenderal Polisi. Sebelum diangkat menjadi Kapolri, Da’i Bachtiar menyampaikan visi dan misi POLRI di depan 221

222

Ibid.

Ibid.

223

Pengangkatan Da’i Bachtiar menjadi Kapolri oleh Presiden Megawati dilakukan melalui proses pemilihan calon Kapolri sesuai dengan TAP MPR No.VII Tahun 2000 yang menegaskan bahwa pengangkatan dan pemberhentian Kapolri harus atas persetujuan DPR. Hal ini berbeda dengan Kapolri ebelumnya yang langsung diangkat oleh Presiden tanpa melalui persetujuan DPR.


DPR untuk memenuhi permintaan dewan tersebut. Adapun Visi dan Misi POLRI menurut Da’i Bachtiar adalah sebagai berikut : 224 Visi POLRI : POLRI yang mampu menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama dengan masyarakat. POLRI adalah aparat penegak hukum yang profesional dan proporsional yang selalu menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia, pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera. Misi POLRI yang diajukan oleh Da’i Bachtiar adalah : 225 1. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakaat (meliputi aspek security, surety, safety, dan peace) sehingga masyarakat bebas baik dari gangguan fisik maupun psikis; 2. Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preemptive dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat (law abiding citizenship); 3. Menegakkan hukum secara profesional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan; 4. Memelihara keamanan dan keteriban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam bingkai integrasi wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; 224

Sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia, Op.Cit.

225

Ibid.


5. Mengelola sumber daya manusia POLRI secara profesional dalam mencapai tujuan POLRI, yaitu terwujudnya keamanan dalam negeri sehingga mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Kemudian, Da’i Bachtiar juga menyampaikan kebijaksanaan yang meliputi pembangunan kekuatan, pembinaan kekuatan, operasional, dan manajemen. Dalam pembangunan kekuatan, POLRI menganut integrated system sebagai Kepolisian Nasional Indonesia. Penggelaran kekuatan dilaksanakan dengan memperhatikan luas wilayah, tata administrasi pemerintah daerah, dan kemampuan keuangan Negara. Pembangunan personil POLRI diarahkan secara bertahap untuk mencapai ratio 1 : 750.226 Oleh karena itu, perekrutan personel dilakukan, dimana untuk bintara dan tamtama diarahkan untuk memenuhi strategi local boys for the local jobs dengan tetap memperhatikan persyaratan umum yang harus dipenuhi guna memperoleh calon terbaik. Kebijakan yang akan dijalankan dalam pembinaan kekuatan ialah meningkatkan kualitas pendidikan pembentukan maupun pengembangan guna memperoleh hasil didik yang professional, intelektualis, dan memiliki integritas kepribadian yang baik. Karir personel dibina dengan berpegang teguh pada prinsip merit system berdasarkan achievement yang transparan dan berkelanjutan. Pembinaan kekuatan mencakup pula pembinaan dan pemeliharaan solidaritas institusi. Hal itu dimaksudkan untuk menghindari intervensi eksternal, dan menjadi alat kekuasaan menuju peran dan fungsi

226

Perbandingan ideal antara kekuatan POLRI dan jumlah penduduk adalah 1 : 500.


POLRI yang sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.227 Kebijakan operasional, antara lain tugas preemptive dan preventif, diarahkan pada sasaran yang selaras sesuai dengan kondisi wilayah dan program pemerintah daerah, serta lebih mengutamakan pemberdayaan peran serta masyarakat dalam pembinaan kamtibnas (community policing). Terhadap aksi unjuk rasa yang tertib dan demokratis diutamakan persuasif serta mencegah terjadinya tindakan anarkis. Di bidang penyidikan dilakukan penataan lapis-lapis kemampuan pada kesatuan kewilayahan secara berjenjang. Di tingkat pusat diarahkan pada kemampuan penanganan kejahatan tertentu, seperti transnational crime.228 Di bidang manajemen khususnya organisasi, digariskan kebijakan untuk membentuk organisasi POLRI yang mencerminkan prinsip ‘hemat struktur, kaya fungsi’ dan fleksibel serta terbuka untuk penyempurnaan. Pengawasan dilaksanakan secara transparan melalui mekanisme pengawasan melekat dan fungsional. Penyimpanganpenyimpangan oleh personel ditindaklanjuti secara konsisten dan konsekuen. Selain itu, dilaksanakan pula modernisasi POLRI dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk pengembangan Management Information System (MIS) guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan tugas-tugas lain POLRI yang lebih efisien dan efektif.229 227


228

Ibid.

229

Ibid.


Pada tanggal 8 Januari 2001, Presiden Megawati menetapkan undang-undang POLRI yang baru menggantikan UU RI No.28 Tahun 1997. UU POLRI tersebut adalah UU RI No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), yang telah dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2001. Sebelum undang-undang ini disahkan, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanan tugas POLRI adalah UU No.28 Tahun 1997 sebagai penyempurnaan UU No.13 Tahun 1961 tentang POLRI.230 Undang-undang Kepolisian No.2 Tahun 2002 telah didasarkan kepada kultural baru, sehingga diharapkan dapat lebih memantapkan kedudukan, fungsi dan peranan serta tugas POLRI. Sesuai dengan TAP MPR RI No.VII/MPR/2000, keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan POLRI. Secara konsisten hal itu dinyatakan dalam tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Tugas-tugas dan wewenang POLRI dirumuskan secara jelas agar dapat dijabarkan dalam organisasi POLRI baik di tingkat Mabes maupun di tingkat Polda, Polwil, Polres, Polsek, dan Pospol. Disamping itu, UU ini juga mengatur pembinaan profesi kultural etik profesi agar tindakan pejabat POLRI dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, maupun secara teknik profesi, terutama dalam menegakkan hukum dan hak asasi manusia. UU POLRI ini menampung pula pengaturan tentang keanggotaan POLRI sebagaimana diamanatkan oleh UU No.43 Tahun 1999 tentang perubahan atas UU No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Dalam UU tersebut diatur hak anggota POLRI baik hak kepegawaian maupun hak politik, dan 230

Ibid.


kewajibannya tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Substansi yang baru adalah dibentuk lembaga Kepolisian Nasional (disebut dengan Komisi Kepolisian Nasional) yang bertugas memberikan saran kepada Presiden tentang arah kebijakan kepolisian dan pertimbangan dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Hal itu sesuai dengan amanat TAP MPR No.VI/MPR/2000 tentang peran POLRI, serta fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja POLRI. Undang-undang POLRI yang baru tersebut terdiri dari Sembilan bab dan empat puluh lima pasal. Disamping batang tubuh, dalam undang-undang itu terdapat pula bab Penjelasan atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pemaknaan Tri Brata sebagai pedoman hidup POLRI dikaji kembali pada sarasehan pemaknaan baru bagi Tri Brata yang diselenggarakan di Sespim POLRI di Lembang (Bandung) pada tanggal 17-19 Juni 2002 sebagai aktualisasi nilai dasar dan pedoman moral Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hasilnya dituangkan dalam Keputusan Kapolri No.Pol. : Kep/17/IV/2002 tanggal 24 Juni 2002 tentang pengesahan pemaknaan baru Tri Brata sebagai nilai dasar dan pedoman moral Kepolisian Negara Republik Indonesia. Teks Tri Brata dalam Keputusan ini berbunyi: 1. Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hokum Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.


3. Senantiasa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban. Perubahan teks Tri Brata dengan menggunakan bahasa Indonesia bertujuan untuk lebih meningkatkan kecintaan, kebanggan terhadap tanah air, bangsa dan bahasa Indonesia, serta cepat dimengerti, dipahami sehingga tidak meimbulkan berbagai keragu-raguan dan salah penafsiran. Perubahan itu disesuaikan pula dengan paradigma POLRI yang mengedepankan unsur perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat serta penegakkan hukum yang professional. Tujuan lainnya adalah untuk mengakomodasi amanat Undang-Undang dan dapat menampung, memenuhi kehendak rakyat Indonesia selaku stake holder. Setiap butir Tri Brata dengan tegas, jelas mengandung nilai dan sendi dalam Pancasila, supremasi hukum serta tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia. Dalam menyelenggarakan fungsi kepolisian di era reformasi, POLRI melakukan penyesuaian dan perubahan pada jati diri sebagai civilian police dan profesionalisme menuju POLRI yang mandiri. Perubahan tersebut mencakup tiga aspek integral, yaitu (1) aspek kultural, (2) aspek instrumental. (3) aspek kultural. Ketiga aspek ini sangat terkait satu dengan yang lainnya. Perubahan pada aspek instrumental terjadi setelah disahkannya Undang-undang Nomor.2 Tahun 2002 yang menetapkan bahwa organisasi POLRI berstatus sebagai lembaga nondepartemen yang berada langsung dibawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Undang-undang ini merupakan dasar dalam menentukan organisasi, susunan, dan kedudukan POLRI. Setelah berlakunya Undang-undang No.2 Tahun 2002, diadakan penyesuaian organisasi dan tata kerja POLRI. Tugas ini dilakukan oleh kelompok kerja dari POLRI


sendiri

dengan

berdasarkan

pula

pada

Surat

Persetujuan

Menteri

Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 278.1/M.PAN/10/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Rancangan Organisasi dan Tata Kerja serta daftar susunan personil satuan-satuan organisasi dalam lingkungan POLRI. Berdasarkan hasil kerja kelompok-kelompok kerja ini, pada tanggal 10 Oktober 2002 Presiden Republik Indonesia (Megawati Soekarnoputri) menetapkan Kepres No.70 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, Keppres No.54 tahun 2001 yang merupakan produk setelah adanya Undang-undang No.28 tahun 1997, dinyatakan tidak berlaku lagi. Dalam Keppres No.70 tahun 2002 banyak dilakukan perubahan dan penambahan dari Keppres No.54 tahun 2001. Di lingkungan Mabes POLRI diadakan lima unsur, yaitu : a) Unsur Pimpinan, b) Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf, c) Unsur Pelaksana Pendidikan dan atau Pelaksana Staf Khusus, d) Unsur Pelaksana Utama Pusat, dan e) Satuan Organisasi Penunjang lainnya. Perubahan lain adalah Sekretaris Jenderal diubah menjadi Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri), dan Inspektorat Jenderal diubah menjadi Inspektorat Pengawasan Umum. Selain itu, dibentuk pula Badan Pembinaan Keamanan (Babinkam), Badan Intelijen Keamanan (Ba Intelkam), dan Kepala Korps Brigade Mobil. Instilah Kepala Korps Reserse (Kakor Reserse) diubah menjadi Kepala Badan Reserse Kriminal (disingkat mejadi Ba Reskrim). Dalam organisasi yang terbaru ini terdapat empat deputi, yaitu Deputi Operasi, Deputi Logistik, Deputi Sumber Daya


Manusia, dan Deputi Perencanaan dan Pengembangan. Dengan adanya perubahan ini terjadi

penambahan

eselonisasi

jabatan,

pengangkatan,

dan

pemberhentian.

Perubahan lain dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.7 Perubahan Organisasi dan Tata Kerja POLRI A

TINGKAT PUSAT (MABES POLRI) Unsur Pimpinan 1. Kapolri

Pati Bintang-4

-

2. Wakapolri

Pati Bintang-3

IA

3. Irwasum

Pati Bintang-3

IA

4. Wairwasum

Pati Bintang-2

IB

5. Derenang Kapolri

Pati Bintang-2

IA

6. Deops Kapolri

Pati Bintang-2

IA

7. De SDM Kapolri

Pati Bintang-2

IA

8. Delog Kapolri

Pati Bintang-2

IA

9. Sahli Kapolri

Pati Bintang-2

IB

10. Gub PTIK

Pati Bintang-2

IB

11. Kasespimpol

Pati Bintang-2

IB

12. Gubakpol

Pati Bintang-2

IB

13. Kalemdiklat

Pati Bintang-2

IB

14. Kadivhumas

Pati Bintang-2

IB

15. Kadivbinkum

Pati Bintang-2

IB

16. Kadivpropam

Pati Bintang-2

IB

17. Kadibtelematika

Pati Bintang-2

IB

Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf

Unsur Pelaksana Pendidikan dan Staf Khusus

Unsur Pelaksana Utama


B

18. Kabaintelkam

Pati Bintang-2

IA

19. Kabareskrim

Pati Bintang-3

IA

20. Wakabareskrim

Pati Bintang-2

IB

21. Kababinkam

Pati Bintang-3

IA

22. Wakababinkam

Pati Bintang-2

23. Kakorbrimob

Pati Bintang-2

IB IB

TINGKAT KEWILAYAHAN (POLDA) 24. Kapolda

Pati Bintang-2/1

IB/IIA

Dengan ditetapkannya Keppres No.70 tahun 2002, maka Keputusan Kapolri No.Pol : Kep/9/V/2001 tanggal 25 Mei 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuansatuan Organisasi pada tingkat Mabes POLRI dinyatakan tidak berlaku. Hal tersebut dinyatakan dalam Keputusan Kapolri No.Pol : Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organiasasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indinesia.231 Selain itu, juga dikeluarkan Keputusan Kapolri No.Pol : Kep/54/X/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda). Keluarnya keputusan ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan tantangan dan spesifikasi daerah. Berdasarkan keputusan tersebut, ditetapkan tipe-tipe satuan organisasi kewilayahan yang mengakibatkan perbedaan kekuatan dan strata jabatan/kepangkatan dalam Daftar Susunan Personil dan

perlengkapan. Dari aspek kekuatan, organisasi Polda, Polres dan Polsek dibedakan

231



kedalam beberapa tipe-tipe. Didalam Polda dan Polres terdapat tipe A1, A2, B1, B2, namun Polsek hanya tipe A, B1 dan B2.232 Organisasi Kepolisian Wilayah (Polwil) yang ada dalam susunan organisasi POLRI dewasa ini masih tetap dipertahankan dengan penyesuaiuan seperlunya selama masa transisi,s ebelum dilakukan likuidasi yang akan ditetapkan dengan keputusan tersendiri. Hal itu berlaku pula bagi organisasi Kepolisian Wilayah Kota Besar (Polwiltabes). Susunan organisasi dan tata kerja Polres tipe A-1 dengan tetap mempertahankan penamaan Polwiltabes dan keberadaan Polres-polres dibawah komando dan pengendaliannya. Perubahan itu ditetapkan dengan Keputusan Kapolri No.Pol : Kep/55/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Penentuan Tipe Organisasi Polda. Dalam penentuan tipe organisasi Polda terdapat perubahan yang telah disesuaikan dengan dan didasarkan pada hasil telaahan terhadap kondisi riil kekuatan masing-masing Polda beserta jajarannya dan juga perkiraan tantangan tugas sebagaimana

terindikasi pada

kondisi geografi, demografi, dan

tingkat

atau

perkembangan kehidupan dan pembangunan serta perkembangan kehidupan dan pembangunan serta perkembangan kriminalitas dan gangguan Kamtibmas. Tipe-tipe tersebut adalah :233 1. Tipe A1 : Metro Jaya, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. 2. Tipe A2 : Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Bali, Papua. 232

Ibid.

233

Ibid.


3. Tipe B1 : Sumatera Barat, Riau, Jambi, Lampung, Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Utara. 4. Tipe B2 : Bengkulu, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Banten, Bangka Belitung, Batam. Dengan demikian terdapat 4 Tipe A1, 7 Tipe A2, 10 Tipe B1, dan 9 Tipe B2. Perubahan organisasi pada tingkat Polda tidak hanya mengenai tipe, tetapi juga mengenai kesatuan dan lembaga yang ada di tiap-tiap Polda. Organisasi Direktorat Polisi Perairan diatur dalam Keputusan Kapolri No.Pol : Kep/56/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Tipe Organisasi Direktorat Polisi Perairan dan Sekolah Polisi Negara (SPN) pada tiap-tiap Polda. Sesuai dengan keputusan tersebut, tipe organisasi Direktorat Polisi Perairan Polda, didasarkan pada penilaian terhadap kondisi geografi maupun tren perkembangan kriminalitas dan gangguan keamanan lainnya di wilayah perairan sebagai tantangan tugas Polda masing-masing, sedangkan tipe organisasi SPN didasarkan atas penilaian terhadap kapasitas lembaga serta intensitas program pendidikan dan jumlah peserta didik yang biasanya menjadi beban tugas tiap-tiap SPN. Selain itu, di Polda-polda tertentu dibentuk pula bagian yang menangani masalah narkotika, obat atau bahan berbahaya lainnya. Pembentukan itu didasarkan pada Keputusan Kapolri No.Pol : Kep/57/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Pembentukan Direktorat Narkotika dan Obat atau Bahan Berbahaya lainnya (Dit Narkoba) pada tingkat Polda. Dit. Narkoba dibentuk di Polda Nanggroe Aceh Darussalam, Polda Sumatera Utara, Polda Riau, Polda Jawa Barat, Polda Jawa Timur, dan Polda Bali.


Pengamanan pariwisata tidak luput pula dari perhatian POLRI, untuk itu dikeluarkan Keputusan Kapolri No.Pol: kep/58/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Pembentukan Direktorat Pengamanan Pariwisata pada tingkat Polda. Polda Bali dan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dipandang memenuhi persyaratan untuk memiliki Direktorat Pengamanan Pariwisata sebagai suatu direktorat tersendiri. Secara khusus, direktorat ini menangani pengamanan pariwisata dan obyek-obyek tertentu lain. Pembentukan direktorat ini merupakan pemekaran dari Direktorat Samapta Polda. Kekuatan satuan Brimob di setiap Polda diatur dalam Keputusan Kapolri No.Pol: Kep/59/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Penentuan Besaran Kekuatan Satuan Brimob dan Kepangkatan Kasat Brimob Polda. Pembentukan kekuatan ini didasarkan pada hasil penilaian terhadap tren perkembangan gangguan Kamtibmas berintensitas tinggi sebagai tantangan tugas setiap Polda. Penentuan kepangkatan Kasat Brimob Polda

didasarkan

pada

penilaian

terhadap

besaran

kekuatan

Brimob

yang

didislokasikan pada setiap Polda. Kekuatan Brimob Polda Sumatera Utara, Jawa barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan juga merupakan kekuatan cadangan yang berdasarkan perintah Kapolri dapat digunakan untuk memberi dukungan kekuatan bagi Polda di sekitarnya.


Masa kepemimpinan Da’i Bachtiar ini diwarnai oleh berbagai peristiwa antara lain:

Tabel 3.8 Peristiwa Pada Masa Kepemimpian Kapolri : Da’i Bachtiar No

Nama Daerah

Jenis Peristiwa

Jumlah Korban

Penanggulangan POLRI

1

Bali

12 Oktober 2002 : peledakan 8 & 194 Membentuk tim bom di Paddy’s Café, Sari Club, orang investigasi dipimpin oleh dan Jl.Puputan Renon tewas Irjen Pol.Drs. Made mangku Pastika

2

Jakarta

3 Februari 2002 : peledakan bom di gedung Bhayangkari

3

Jakarta

5 Agustus 2003 : peledakan bom 12 orang di Hotel J.W.Mariot tewas

4

Jakarta

9 September 2004 : peledakan 1 orang bom di Kedubes Australia tewas

5

Poso

23 Maret 2002 dan 5 Juni 2002 : 4 orang peledakan bom di depan Kantor tewas Dinas Sosial dan Bus

6

Poso

28 Mei 2005 : peledakan bom di 20 orang pasar Tentewa tewas

7

Aceh

Lanjutan GAM

Melakukan penyelidikan dan pelaku adalah intern POLRI

14 orang TNI/POLRI , 110 GAM, 16 sipil, tewas.



Setelah itu masa tugas dan jabatan Kapolri Da’i Bachtiar berakhir pada awal Juli 2005. Ia digantikan oleh Jenderal Polisi Drs. Sutanto. Serah terima jabatan dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2005. Sebelum memulai tugasnya, Sutanto menyampaikan visi dan misi POLRI didepan DPR. Adapun visi POLRI saat itu adalah “Terwujudnya postur POLRI yang professional, bermoral, dan modern sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang terpercaya dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum”. Garis-garis misi POLRI tidak jauh dari misi-misi POLRI sebelumnya, yaitu : 1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, tanggap/responsive dan tidak diskriminatif, agar masyarakat bebas dari segala bentuk gangguan fisik dan psikis. 2. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sepanjang waktu di seluruh wilayah serta memfasilitasi keikutsertaan masyarakat dalam memelihara kamtibmas di lingkungan masing-masing. 3. Memelihara kamtibmas lantas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang-orang dan barang. 4. Mengembangkan pemolisan masyarakat (community policing) yang berbasis pada masyarakat patuh hukum (law abiding citizen). 5. Menegakkan hukum secara profesional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin adanya kepastian hukum dan rasa keadilan. 6. Mengelola secara professional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya POLRI guna mendukung keberhasilan tugas POLRI.


Kemudian masa tugas dan jabatan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Sutanto berakhir pada awal akhir September 2008. Ia digantikan oleh Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri. Serah terima jabatan dilaksanakan di Mako Brimob, Kelapa Dua pada tanggal 9 Oktober 2008. Pada masa ini, Kapolri mengeluarkan kebijakan dan strategi

penataan

Organisasi POLRI dengan mengesahkan Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep / 37 / X / 2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Program Kerja Akselerasi Transformasi POLRI menuju POLRI yang Mandiri, Profesional dan Dipercaya Masyarakat. Program ini dituangkan di dalam konsep Reformasi Birokrasi POLRI yang memuat 5 (lima) bidang penataan organisasi yaitu : 1. Manajemen Perubahan dan Transformasi Budaya POLRI; 2. Restrukturisasi Organisasi dan Tata laksana Organisasi POLRI; 3. Produk Program Quick Wins; 4. Manajemen SDM dan Remunerasi; 5. Evaluasi Kinerja Organisasi POLRI dan Profil POLRI 2025. Implementasi / hasil pelaksanaan 5 (lima) bidang Reformasi Birokrasi POLRI diatas adalah sebagai berikut: a) Telah disusun dokumen strategi manajemen perubahan dan dokumen rencana aksi dalam manajemen perubahan, serta dokumen analisis jabatan, evaluasi jabatan, sistem Remunerasi; b) Telah

disahkannya

Perpres nomor 52 tahun 2010 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 4 Agustus 2010, serta telah dikeluarkan :


- Perkap Nomor 21 tahun 2010 tanggal 14 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Mabes POLRI; - Perkap Nomor 22 tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang Susunan OTK Polda dan; - Perkap Nomor 23 tahun 2010 tanggal 30 September 2010 tentang Susunan OTK Polres dan Polsek. c) Telah disusun dan di launching program quick wins oleh Presiden RI pada tahun

2009

yang

menjadi salah satu arah kebijakan nasional Kabinet

Indonesia Bersatu II di bidang keamanan, dimana program quick wins dimaksud memuat 4 (empat) program yaitu: - Quick Response Samapta POLRI; Masyarakat mudah menghubungi, berinteraksi dan meminta bantuan POLRI, Petugas Patroli Samapta mampu mendatangi TKP dalam waktu yang relatif singkat dengan telah tergelarnya sarana Ranmor R-4 quick response sebanyak 3.491 unit dan dukungan Ranmor R-4 proyek Kredit Export. T.A 2009 Police Backbone sebanyak 1.650 unit, sehingga dapat meningkatkan terciptanya rasa aman dan ketertiban masyarakat; - Transparansi penerbitan SSB (SIM, STNK, BPKB); Penataan penertiban SSB pada sebagian besar Polda, telah menggunakan teknologi informasi dalam pelayanan BPKB online, pelayanan Sim Corner / gerai, pelaksanaan ujian teori menggunakan AVIS, pelayanan STNK di Samsat corner / gerai, pelaksanaan online data ranmor antara BPKB dengan STNK (Samsat) di


tingkat Polda yang telah diakui dan mendapatkan

piagam / penghargaan

Citra Pelayanan Prima serta sertifikat ISO. - Transparansi penyidikan melalui metode SP2HP; Kegiatan penyidikan telah dilakukan dengan mengedepankan proses penyelidikan dan penyidikan melalui metode masyarakat

/

pelapor dapat mengikuti perkembangan

SP2HP, sehingga proses

secara berjenjang dalam tahapan Criminal Justice System. dibangun berbagai

fasilitas

transparansi

perkaranya

Selain itu telah

untuk memudahkan masyarakat mengakses

informasi perkembangan penyidikan dengan telah tersedianya sarana balai media dan informasi, fasilitas SPP-E (Sistem Pengawasan Penyidik Elektronik), Pusat Informasi Data Reserse Kriminal dengan website: www.bareskrim.go.id, balai pelayanan keluhan masyarakat, Pelatihan peningkatan profesionalisme para Kanit dan Panit Serse se-Indonesia melalui program Keroyok Reserse , penggelaran Allabfor lapangan dan operasionalisasi INAFIS Pusident; - Transparansi rekrutmen personel POLRI. Transparansi rekrutmen Sumber Daya Manusia POLRI, khususnya dalam bidang pembangunan kekuatan personel POLRI seperti rekrutmen calon Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) dan Perwira POLRI Sumber Sarjana (PPSS) yang didasarkan sistem manajemen mutu dalam proses seleksinya, telah memperoleh pengakuan internasional dengan diperolehnya sertifikat ISO seri 9001 : 2000 pada tahun

2008

yang kemudian ditingkatkan menjadi

ISO Seri 9001 : 2008 pada tahun 2010.


d) Telah disusun produk manajemen SDM POLRI berupa naskah: a) Assesment Kompetensi Individu bagi pegawai / tenaga ahli; b) Sistem Penilaian Kinerja; c) Sistem Penyediaan dan Seleksi Anggota POLRI; d) Pola Pengembangan Diklat POLRI; e) Pola rotasi, mutasi dan promosi anggota POLRI; f) Pola karier anggota POLRI; g) Membangun database pegawai POLRI. e) Telah disusun produk penilaian kinerja organisasi dan Dokumen Cetak Biru Postur Birokrasi POLRI 2025 Kelanjutan kesinambungan program quick wins POLRI yang telah di launching oleh presiden RI pada tahun 2009 serta menjadi salah satu arah Kebijakan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II di bidang keamanan yaitu: a. Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Kepolisian; b. Penerapan quick wins di seluruh wilayah NKRI; c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM); d. Modernisasi teknologi Kepolisian sebagai bagian dari penerapan reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia; e. Pemantapan tata kelola pencegahan dan penanggulangan tindak terorisme, serta pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan tindak terorisme;

f. Peningkatan profesionalisme yang diiringi kesejahteraan anggota POLRI. Maka kesinambungan program Quick

Wins

ditindaklanjuti

dikembangkan

dengan

inovasi

dan

POLRI yang telah dilaksanakan tetap untuk

lebih


meningkatkan

pelaksanaan implementasi ke-6 program dalam rangka mendukung arah kebijakan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II di bidang keamanan. Disamping pelaksanaan implementasi program KIB II pada bidang keamanan tersebut diatas, POLRI juga melaksanakan 2 (dua) program tambahan yang termasuk dalam program prioritas lainnya di bidang politik hukum dan keamanan (polhukam), yaitu ; Pemantapan Penanggulangan Tindak Terorisme, dan Pengendalian Crime Rate sebagaimana amanat pada Inpres nomor 1 tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2010, serta melaksanakan tindakan penerapan prinsip Diversi dan Restorative Justice dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) melalui sistem dan prosedur Kepolisian terkait, yang merupakan program bersama antara Kemenkumham, Kejagung dan POLRI, juga melaksanakan tindakan pemberian bantuan jaminan sosial bagi penyandang cacat permanen anggota POLRI sebanyak 550 orang, dan melaksanakan program perlindungan pekerja migran

dan

TKI

terlantar/ bermasalah

sebagaimana

diamanatkan Inpres nomor 3 tahun 2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan (justice for all). Setelah itu, Kapolri Bambang Hendarso Hanuri pensiun dan jabatannya digantikan oleh Timur Pradopo. Kapolri Timur Pradopo dilantik pada tanggal 22 Oktober 2010 di Istana Negara berdasarkan Keputusan Presiden nomor 68/Polri/2010 tentang pengangkatan dirinya menjadi Kapolri. Adapun 10 program prioritasnya yang disampaikan saat fit and proper tes adalah sebagai berikut : 

Mengungkap dan menyelesaikan kasus-kasus menonjol




Meningkatkan pemberantasan preman, kejahatan jalanan, illegal logging, illegal fishing, illegal minning, human traficking, korupsi



Penguatan kemampuan densus 88 dgn kerja sama dgn tni dan BNPT



Pembenahan reserse --> program keroyok reserse



Implementasi struktur organisasi polri yang baru



Membangun kerjasama melalui sinergi polisionalitas yg proaktif



Memacu perubahan mindset dan cultureset polri



Menggelar spk (sentra pelayanan kepolisian) di berbagai sentra kegiatan publik



Layanan pengadaan sistem elektronik (lpse)



Membangun dan mengembangkan sistem informasi terpadu Namun saat 100 hari masa kinerjanya, Timur Pradopo dianggap belum

maksimal karena berbagai kasus yang dijanjikan akan selesai dalam waktu 100 hari diantaranya kasus Gayus Tambunan maupun rekening gendut (korupsi perwira POLRI) pun tak kunjung selesai. Sementara itu jabatan Kepala Badan Intelijen dan Kemanan (Kabaintelkam) yang kosong karena Komjen Pol Wahyono pensiun sejak 15 April 2011 baru diisi kembali pada 6 Mei 2011. Jeda waktu yang hampir sebulan dinilai merupakan sebuah ‘kelambatan’ dalam mengambil keputusan.234 B. Jati Diri dan Kedudukan POLRI Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.235 Kepolisian Negara Republik 234

Akhirnya Kapolri isi Kabaintelkam, dapat diakses di http://matanews.com/2011/05/06/akhirnya-kapolriisi-kabaintelkam/, diakses pada 9 Juni 2011 Pukul 21.30. 235

Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (1).


Indonesia sebagai sebuah institusi, bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.236 Keamanan dalam negeri didefinisikan sebagai suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta

terselenggaranya

perlindungan,

pengayoman,

dan

pelayanan

kepada

masyarakat.237 Sedangkan Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan suatu kondisi dinamis

masyarakat

sebagai

salah

satu

prasyarat

terselenggaranya

proses

pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya

keamanan,

ketertiban,

dan

tegaknya

hukum,

serta

terbinanya

ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.238 Dalam mewujudkan tujuan tersebut diatas, POLRI harus sesuai dengan jati dirinya. Adapun jati diri POLRI adalah untuk menjadi polisi yang demokratis, profesional dan mengacu pada polisi sipil. Polisi yang demokratis mengarahkan aktivitasnya 236

Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 4.

237


238



kepada kebutuhan publik. Dalam hal ini polisi harus responsif, artinya merespon kebutuhan-kebutuhan individu dan kelompok-kelompok swasta, maupun non-negara. Akuntabilitas ditandai oleh kesediaan polisi menerima pengawasan atas penggunaan wewenang yang diberikan. Tiga elemen akuntabilitas yang perlu diimplementasikan pada lembaga kepolisian: (1) Answeribilty, mengacu kepada kewajiban polisi untuk memberikan informasi dan menjelaskan atas segala apa yang mereka lakukan, (2) Enforcement, mengacu kepada kemampuan polisi menerapkan sanksi kepada pemegang kebijakan apabila mereka mangkir dari tugas-tugas negara/publik, (3) Punishibility, mengacu kepada kesediaan polisi untuk menerima sanksi bilamana mereka terbukti melanggar code of conduct atau tindak pidana.239 Prinsip profesionalisme mengacu pada tumbuhnya kemampuan untuk :240 (1) menggunakan pengetahuan dan keahlian berdasarkan pendidikan dan latihan berjangka panjang (2) memberikan layanan terbaik (3) otonom (4) memiliki kontrol kuat terhadap anggotanya (5) mengembangkan kelompok profesinya melalui asosiasi (6) memiliki kode etik 239

Bambang Widodo Umar, Jati Diri POLRI dimasalahkan dapat diakses idsps.org/option,com_docman/task,doc_download/gid.../Itemid,15/, pada 28 Mei 2011, pukul 11.30. 240

Loc.Cit.


di

(7) memiliki kebanggaan profesi (8) memilih profesi sebagai pengabdian (9) bertanggungjawab atas monopoli keahlian Untuk mencapai hal itu dilakukan melalui perubahan dalam hal sistem rekrutmen, pendidikan/pelatihan, dan pembinaan/pengembangan karier yang mengacu pada merit-system.241 Demikian pula dalam hal sistem manajemen kepolisian. Selain demokratis dan profesional, polisi juga harus bersifat sipil, karena dengan kriteria sipil pada dasarnya akan memasukkan pula karakter demokratis dan profesional. Polisi sipil mengacu kepada pengertian polisi sebagai institasi publik yang ditumbuhkembangkan

secara

profesional dalam masyarakat demokratik,

yang

menjalankan fungsi penegakan hukum, ketertiban masyarakat, dan pelayanan masyarakat, dengan tunduk terhadap prinsip-prinsip akuntabilitas, penghormatan terhadap hak-hak sipil, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, adaptif terhadap perubahan masyarakat, dan mengutamakan kemanusiaan dalam menjalankan tugasnya.242 Mengenai status dan kedudukan POLRI dalam ketatanegaraan kita dapat dilihat bahwa sejak awal berdirinya kepolisian di Indonesia, status dan kedudukan kepolisian terus berubah sesuai dengan perkembangan politik, sebagaimana yang dikatakan oleh Djamin : 241

Merit Sistem adalah pengelolaan sumber daya manusia yang didasarkan pada prestasi (merit) yaitu segenap perilaku kerja pegawai dalam wujudnya sebagai prestasi yang baik atau prestasi buruk dan berpengaruh langsung pada naik atau turunnya penghasilan dan/atau karir jabatan pegawai. Penilaian karya pegawai merupakan proses sistematik untuk menilai segenap perilaku kerja pegawai dalam kurun waktu kerja tertentu yang akan menjadi dasar penetapan kebijakan personalia dan pengembangan pegawai. 242

Loc.Cit.


“Polisi sebagai suatu organisasi yang telah ada sejak tahun 1945, telah mengalami beberapa kali perubahan struktur. POLRI pernah berada dibawah departemen dalam negeri, kejaksaan agung dan juga dibawah presiden, kemudian pernah dibawah perdana menteri dan bahkan sebagai departemen sendiri. Semua itu menunjukkan bahwa sejak awal, walaupun POLRI dibawah nauangan departemen lain, tetapi status dan kedudukannya tetap sebagai organisasi yang mandiri dan otonom, karena baik pembinaan operasional, kebijakan, dan anggaran masih tetap dikendalikan oleh POLRI sendiri” 243

Namun pada saat ini, kedudukan POLRI dalam ketatanegaraan adalah sama seperti kedudukan TNI dalam tata Negara Indonesia, yaitu sebagai lembaga Negara yang diatur dalam konstitusi dan bila ditinjau dari segi fungsinya bersifat auxiliary (penunjang). 244 Akan tetapi, POLRI langsung dibawah Presiden (tidak seperti TNI yang berada dibawah Kementrian Pertahanan).

C. Peran POLRI Polisi yang modern dan demokratis adalah polisi sipil245 dengan birokrasi yang modern dan untuk menjadi profesional adalah dengan memahami corak masyarakat

243

Jend.Pol (Purn) Prof.Dr.Awaluddin Djamin, Mantan Kapolri, dalam M.Gaussyah, Hak Memilih Anggota POLRI Dalam Pemilihan Umum Untuk Mewujudkan Negara Indonesia yang Demokratis, Disertasi : FHUI, Jakarta 2011,hal.134. 244

Lihat Jimly Asshiddiqie, Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Ibid., Meskipun kewenangan POLRI disebutkan di Pasal 30 UUD 1945, kedudukan structural POLRI tidak dapat disamakan dengan tujuh Lembaga Tinggi Negara (Presiden, DPR, DPD, MPR, MK, MA, dan BPK). 245

Polisi sipil menurut Marjono Reksodiputro adalah polisi yang menyadari pluralitas dalam masyarakat, yang dalam tugasnya mementingkan pertumbuhan atau kesejahteraan masyarakat. Dikutip dari Marjono Reksodiputro, Pembangunan Komunitas, Konflik dan Pemolisian Komunitas, dalam Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia, Parsudi Suparlan, ed. (Jakarta : Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian), hal.15.


dan kebudayaannya. Polisi dalam masyarakat yang demokratis pemolisiannya mengacu dasar-dasar atau prinsip-prinsip demokrasi antara lain : 1. Berdasarkan supermasi hukum 2. Memberikan jaminan dan perlindungan HAM 3. Transparan 4. Memberikan pertanggungjawaban kepada public 5. Berorientasi kepada masyarakat 6. Adanya pembatasan dan pengawasan kewenangan polisi Dalam Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa POLRI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

dalam

rangka

terpeliharanya

keamanan

dalam

negeri.

Dalam

melaksanakan perannya tersebut POLRI merupakan satu kesatuan.246

D. Fungsi POLRI Fungsi kepolisian disebutkan merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.247

246


247



Fungsi POLRI dIbidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu wujud pelaksanaan tugas-tugas POLRI yang memiliki tanggung jawab untuk menciptakan suatu keadaan yang tertib, tenteram, dan teratur dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Sebagai alat negara utama yang berperan dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban, POLRI memegang kewenangan dan kendali penuh terhadap pencapaian tujuan terwujudkan kamtibmas yang kondusif. Tidak ada alat negara lain yang lebih berperan selain POLRI dalam masalah kamtibmas tersebut. Tentu saja dalam pelaksanaan tugasnya, masyarakat dan komponen bangsa lainnya harus pula secara proaktif membantu POLRI dalam mewujudkan Kamtibmas.248 Sebagai alat negara penegak hukum, POLRI memegang peranan yang penting dan strategis. Penting karena fungsi penegakan hukum itu biasanya diawali oleh POLRI sebagai salah satu bagian dari unsur-unsur penegak hukum lainnya, seperti jaksa dan hakim. Sebagai salah satu bagian dari sistem peradilan pidana, POLRI adalah unsur terdepan dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, maka fungsi tersebut menjadi penting, POLRI merupakan simbol dari proses penegakan hukum yang paling jelas, karena kehadirannya langsung berhadapan dengan masyarakat.249 Sebagai alat negara yang bertugas untuk kepentingan masyarakat, POLRI dituntut untuk bersikap simpati, empati, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi ini apabila dilaksanakan secara baik oleh

248

M.Gaussyah, Op.Cit., hal.128.

249

Ibid.


segenap anggota POLRI, kehadiran POLRI akan semakin dibutuhkan dan dapat meningkatkan citra aparat penegak hukum, khususnya terhadap POLRI sendiri.250 Dalam melaksankan fungsi kepolisian tersebut POLRI diharapkan pula dapat memanfaatkan segenap komponen dan unsur masyarakat. Karenanya sangat tepat apabila dalam mengemban fungsi kepolisian, POLRI dibantu oleh elemen/unsur lain di luar POLRI. Oleh karena itu disebutkan bahwa pengemban fungsi kepolisian adalah POLRI dibantu oleh :251 a. kepolisian khusus; b. penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Dalam melaksanakan peran dan fungsinya tersebut, POLRI menjangkau seluruh wilayah negara Republik Indonesia.252 Dan dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsinya, wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum yang akan diatur dalam peraturan pemerintah.253

E. Tugas Pokok POLRI Mengenai tugas pokok kepolisian, rumusannya dapat dilihat dalam Pasal 13 UU POLRI. Dalam UU tersebut dikatakan bahwa tugas pokok POLRI adalah: a. memelihara

250

Ibid.

251


252


253



keamanan dan ketertiban masyarakat; b. menegakkan hukum; dan c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatas, POLRI bertugas untuk :254 a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan; c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional; e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa; g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian; i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan

254



hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Disamping tugas pokok diatas, UU POLRI juga menekankan sejumlah kewenangan POLRI sebagai berikut :255 a. menerima laporan dan/atau pengaduan; b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum; c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian; f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan; g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang; 255



i. mencari keterangan dan barang bukti; j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional; k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat; l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. Serta dalam Pasal 2 UU POLRI juga dinyatakan sejumlah kewenangan POLRI lainnya, yaitu : a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya; b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor; c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor; d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik; e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam; f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan; g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian; h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;


i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait; j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional; k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian. Dalam rangka menyelenggarakan tugas pokoknya dalam proses pidana, POLRI berwenang untuk :256 a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan; c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan; d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. mengadakan penghentian penyidikan; i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;

256



j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana; k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Tindakan lain sebagaimana dimaksud adalah tindakan penyelidikan 257 dan penyidikan 258 yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut : a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan e. menghormati hak asasi manusia.

257

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. (Pasal 1 ayat 9 UU No.2 Tahun 2002). Penyelidik merupakan pejabat POLRI yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan (Pasal 1 ayat 8 UU No.2 Tahun 2002) 258

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (Pasal 1 ayat 13 UU No.2 Tahun 2002. Penyidik terdiri dari Penyidik PNS, yaitu pejabat pegawai PNS tertentu yang berdasarkan peraturan perundanh-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana (Pasal 1 ayat 11 UU No.2 Tahun 2002), dan juga Penyidik Pembantu yaitu pejabat POLRI yang diangkat oleh KaPOLRI berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang (Pasal 1 ayat 12 UU No.2 Tahun 2002).


Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pejabat POLRI ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundangundangan.259 Pimpinan POLRI yang bertugas di daerah hukumnya tersebut bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian secara hierarki.260 Ketentuan mengenai tanggung jawab secara hierarki diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri. 261 Untuk kepentingan umum pejabat POLRI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri

yang hanya dapat

dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundangundangan, serta Kode Etik Profesi POLRI.262 Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat POLRI harus memiliki kemampuan profesi263 dan mengutamakan tindakan pencegahan dan senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.264 Pembinaan kemampuan profesi pejabat POLRI ini diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalamannya di bidang teknis kepolisian melalui pendidikan, pelatihan, dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut. 265 Guna 259


260

Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 10 ayat 1.

261


262


263


264


265



menunjang pembinaan profesi tersebut diatas maka dilakukan pengkajian, penelitian, serta pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian.266 Pasal 36 UU Tahun 2002, menyebutkan bahwa setiap pejabat POLRI dan pengemban fungsi kepolisian lainnya wajib menunjukkan tanda pengenal sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam mengemban fungsinya. Ketentuan mengenai bentuk, ukuran, pengeluaran, pemakaian, dan penggunaan tanda pengenal ini diatur dengan Keputusan Kapolri. Selain itu, sikap dan perilaku pejabat POLRI disebutkan terikat pada Kode Etik Profesi POLRI. Kode Etik Profesi POLRI ini dapat menjadi pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya. Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri. 267 Bila ada pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi POLRI oleh pejabat POLRI maka akan diselesaikan oleh Komisi Kode Etik POLRI.268

266


267


268



F. Kewajiban dan Larangan POLRI Dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota POLRI wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut : - Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan pemerintah - Mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi atau golongan, serta menghindari segala sesuatu yang dapat merugikan kepentingan Negara - Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, pemerintah, dan POLRI - Menyimpan rahasia Negara dan/atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya - Menjunjung tinggi hak asasi manusia - Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum - Melaporkan kepada atasan jika mengetahui ada hal yang dapat membahayakan dan/atau merugikan Negara/ pemerintah - Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat - Berpakaian rapi dan pantas Sedangkan dalam pelaksanaan tugas, anggota POLRI wajib melaksanakan halhal sebagai berikut : - Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan dengan sebaikbaiknya kepada masyarakat - Memerhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan/atau pengaduan masyarakat


- Menaati sumpah dan/atau janji anggota POLRI, serta sumpah atau janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku - Melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab - Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan POLRI - Menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku yaitu berbagai bentuk keputusan, instruksi, surat keputusan, petunuk peraturan dan surat telegram seperti peraturan penghormatan, peraturan barisberbaris, peraturan urusan dalam, tata upacara, peraturan seragam dinas - Bertindak dan bersikap tegas serta berlaku adil dan bijaksana terhadap bawahan - Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas - Memberikan contoh dan teladan yang baik terhadap bawahan - Mendorong semangat bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja - Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karir - Menaati perintah kedinasan yang sah dari atasan yang berwenang - Menaati ketentuan jam kerja - Menggunakan dan memelihara barang milik dinas dengan sebaik-baiknya - Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik Kemudian dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, Anggota POLRI dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut : - Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Negara,


Pemerintah, atau POLRI - Melakukan kegiatan politik praktis - Mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa - Bekerja sama dengan orang lain didalam atau diluar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan Negara - Bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi POLRI demi kepentingan pribadi - Memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada Dalam ruang lingkup kekuasaannya - Bertindak sebagai pelindung ditempat perjudian, prostitusi, dan tempat hiburan - Menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang punya utang - Menjadi perantara/makelar perkara - Menelantarkan keluarga Dalam pelaksanaan tugas, anggota POLRI dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut : - Membocorkan rahasia operasi kepolisian - Meninggalkan wilayah tugas tanpa izin pimpinan - Mengindarkan tanggung jawab dinas - Menggunakan fasilitas Negara untuk kepentingan pribadi - Menguasai barang milik dinas yang bukan diperuntukkan baginya - Mengontrakkan/menyewakan rumah dinas


- Menguasai rumah dinas lebih dari satu unit - Mengalihkan rumah dinas kepada yang tidak berhak - Menggunakan barang bukti untuk kepentingan pribadi - Berpihak dalam perkara pidana yang sedang ditangani - Memanipulasi perkara - Membuat opini negatif tentang rekan sekerja, pimpinan, dan/atau kesatuan - Mengurusi, mensponsori, dan/atau mempengaruhi petugas dengan pangkat dan jabatannya dalam penerimaan calon anggota POLRI - Mempengaruhi proses penyidikan untuk kepentingan pribadi, sehingga mengubah atah kebenaran materil perkara - Melakukan upaya paksa penyidikan yang bukan kewenangannya -

Melakukan

tindakan

yang

dapat

mengakibatkan,

menghalangi

atau

mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani - Menyalahgunakan wewenang - menghambat kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan - Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan - Menyalahgunakan barang, uang, atau surat berharga milik dinas - Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, meminjamkan, atau menghilangkan barang, dokumen, atau surat berharga milik dinas secara tidak sah - Memasuki tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat POLRI kecuali karena tugasnya


- Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain - Memakai perhiasan secara berlebihan pada saat berpakaian dinas POLRI

G. Personil dan Kepangkatan POLRI Menurut Pasal 20 Undang-undang No.2 Tahun 2002, Pegawai Negeri pada POLRI terdiri atas anggota POLRI dan Pegawai Negeri Sipil, dimana dalam hal ini terhadap PNS POLRI berlaku ketentuan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Adapun persyaratan untuk menjadi anggota POLRI adalah sebagai berikut :269 a. warga negara Indonesia; b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; d. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat; e. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun; f. sehat jasmani dan rohani; g. tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan; h. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan i. lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan anggota kepolisian.

269



Kemudian sesuai dengan Pasal 22 Undang-undang No. 2 Tahun 2002, Sebelum diangkat sebagai anggota POLRI, seorang calon anggota yang telah lulus pendidikan pembentukan wajib mengucapkan sumpah atau janji270 menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Anggota POLRI yang telah disumpah kemudian menjalani dinas keanggotaan dengan ikatan dinas yang diatur dengan Keputusan Presiden.271 Setiap anggota POLRI diberi pangkat yang mencerminkan peran, fungsi dan kemampuan, serta sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam penugasannya. Dimana ketentuan mengenai susunan, sebutan, dan keselarasan pangkat-pangkat tersebut diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri. 272 Setiap anggota POLRI memperoleh gaji dan hak-hak lainnya yang adil dan layak dan dalam pengaturannya, ditentukan oleh Peraturan Pemerintah.273 Kemudian dalam rangka membina persatuan dan kesatuan serta meningkatkan semangat kerja dan

270

Lafal sumpah atau janji tersebut adalah sebagai berikut : "Demi Allah, saya bersumpah/berjanji : bahwa saya, untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tri Brata, Catur Prasatya, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang sah; bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan kedinasan di Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan; bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan; bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya". Pasal 23 Undang-undang No.2 Tahun 2002. 271

Undang-undang N0.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 24.

272


273



moril, diadakan peraturan disiplin anggota POLRI yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.274 Menurut Pasal 28 UU No.2 Tahun 2002, anggota POLRI dalam kehidupan politik harus bersikap netral dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Pun, anggota POLRI tidak dapat menggunakan hak memilih dan dipilih. Sekiranya anggota POLRI ingin menduduki jabatan diluar kepolisian, maka ia harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.275 Kemudian, karena POLRI bukanlah militer, maka anggota POLRI tunduk pada kekuasaan peradilan umum yang diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah.276 Istilah kepangkatan POLRI berdasarkan Skep Kapolri No.Pol : Skep/01/I/2001, yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2001, adalah sebagai berikut :277 1. Perwira Yang terdiri dari Perwira Tinggi yaitu Jenderal Polisi, Komisaris Jenderal Polisi Inspektur Jenderal Polisi, Brigadir Jenderal Polisi. Perwira Menengah yaitu Komisaris Besar Polisi, Ajun Komisaris Besar Polisi, Komisaris Polisi. Dan Perwira Pertama yaitu Ajun Komisaris Polisi, Inspektur Polisi Satu, Inspektur Polisi Dua.

274


275


276


277

Jabatan Kepangkatan POLRI, dapat diakses di http://organisasi.org/pangkat-tingkatan-jenjang-karirjabatan-tanda-kepangkatan-POLRI-kepolisian-negara-republik-indonesia. Diakses pada 3 Juni 2011 Pukul 15.00.


2. Bintara Yang terdiri dari Bintara Tinggi yaitu Ajun Inspektur Polisi Satu, Ajun Inspektur Polisi Dua. Bintara yaitu Brigadir Polisi Kepala, Brigadir Polisi, Brigadir Polisi Satu, Brigadir Polisi Dua. 3. Tamtama Yang terdiri dari Ajun Brigadir Polisi, Ajun Brigadir Polisi Satu, Ajun Brigadir Polisi Dua, Bhayangkara Kepala, Bhayangkara Satu, Bhayangkara Dua.

H. Anggaran Kegiatan POLRI Pembiayaan segala kegiatan Kepolisian Negara Republik Indonesia didapatkan dari APBN. Adapun anggaran untuk POLRI sejak zaman reformasi sampai dengan sekarang telah naik sekitar 900 persen. Dimana pada tahun 1999/2000 anggaran POLRI hanya Rp3,2 triliun, dan tahun 2010 Rp27,1 triliun. Terkait dengan anggaran adalah mengenai keberhasilan pelaksanaan tugas POLRI. Keberhasilan POLRI juga sangat ditentukan oleh dukungan anggaran yang memadai, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan operasional. Dalam hal ini, biaya penyidikan hanya terpenuhi 15-20 persen dari kebutuhan riil. Hal ini berdampak pada kerja yang dicapai tidak optimal, bahkan tidak tertutup kemungkinan terjadinya penyimpangan tugas.


I. Hubungan POLRI dengan Lembaga/ Badan/ Instansi Lain Hubungan dan kerja sama POLRI dengan badan, lembaga, serta instansi di dalam dan di luar negeri didasarkan atas sendi-sendi hubungan fungsional, saling menghormati,

saling

membantu,

mengutamakan

kepentingan

umum,

serta

memperhatikan hierarki.278 Mengenai hubungan dan kerja sama di dalam negeri dilakukan terutama dengan unsur-unsur pemerintah daerah, penegak hukum, badan, lembaga, instansi lain, serta masyarakat dengan mengembangkan asas partisipasi dan subsidiaritas. Sedangkan hubungan dan kerja sama luar negeri dilakukan terutama dengan badan-badan kepolisian dan penegak hukum lain melalui kerja sama bilateral atau multilateral dan badan pencegahan kejahatan baik dalam rangka tugas operasional maupun kerja sama teknik dan pendidikan serta pelatihan. Pelaksanaan ketentuan mengenai hubungan dan kerjasama tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah. Kemudian dalam rangka melaksanakan tugas keamanannya, POLRI dapat meminta bantuan TNI yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pun dalam keadaan darurat militer dan keadaan perang, POLRI memberikan bantuan kepada TNI sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. POLRI juga membantu secara aktif tugas pemeliharaan perdamaian dunia di bawah bendera Perserikatan BangsaBangsa.279 Seperti halnya TNI, dimana (direncanakan) memiliki Dewan Pertahanan Nasional, maka POLRI memiliki Lembaga Kepolisian Nasional atau yang disebut 278


279



dengan Komisi Kepolisian Nasional yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Pun pembentukan komisi ini adalah dengan Keputusan Presiden.280 Komisi Kepolisian Nasional ini bertugas :281 a. membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan b. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Dalam melaksanakan tugasnya seperti yang telah disebutkan diatas, Komisi Kepolisian Nasional berwenang untuk : a. mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran POLRI, pengembangan sumber daya manusia POLRI, dan pengembangan sarana dan prasarana POLRI; b. memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya mewujudkan POLRI yang profesional dan mandiri; dan c. menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden. Menurut Pasal 39 ayat (1) UU No.2 Tahun 2002, keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional terdiri atas seorang Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris yang masing-masing merangkap juga sebagai anggota dan 6 (enam) orang anggota lainnya. Keanggotaan komisi tersebut berasal dari unsur-unsur pemerintah, pakar kepolisian, dan tokoh

280


281



masyarakat.282

Adapun

ketentuan

mengenai

susunan

organisasi,

tata

kerja,

pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Kepolisian Nasional diatur dengan Keputusan Presiden.283 Segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Komisi Kepolisian Nasional dibebankan pada APBN.284 Mengenai kinerja Kompolnas ini, berdasarkan penelitian Zakaria Purba terhadap 137 responden yang pernah mengadu kepada Kompolnas, kinerja Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional) dalam penanganan keluhan masyarakat dinilai mengecewakan, hal ini karena 73,4 persen menyatakan tidak puas terhadap tindak lanjut atas pengaduannya.285 Oleh karena itu dalam masa yang akan datang, diharapkan agar Komisi Kepolisian ini dapat memaksimalkan kinerjanya sehingga dapat mendukung fungsi POLRI.

282


283


284


285

Kinerja Kompolnas Mengecewakan, dapat diakses di http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=162822:kinerja-kompolnasmengecewakan&catid=17&Itemid=30


J. Struktur Organisasi POLRI Susunan organisasi dan tata kerja POLRI disesuaikan dengan kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.286 Adapun secara struktural, institusi POLRI berada di bawah Presiden, dan POLRI dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.287 Struktur organisasi POLRI dapat digambarkan sebagai berikut Bila mengacu pada model sistem kepolisian yang ada pada Negara yang demokratis, yaitu: 1) Fragmented system 2) Centralized System 3) Integrated System Maka struktur kepolisian Indonesia adalah sentralistis, sebab dalam UU No.2 Tahun 2002 tentang POLRI tidak menyebutkan adanya kemungkinan bagi Indonesia untuk memiliki polisi lokal. Undang-undang ini hanya mengakui adanya sebutan polisi nasional. Hal ini dapat kita lihat pertama, dari bunyi Pasal 5 ayat 2 UU Kepolisian tersebut yaitu : 288 “Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1” 286


287


288

Makmur Keliat, Op.Cit., hal.56.


Pasal ini kemudian dipertegas oleh Pasal 6 ayat 2 dan Pasal 10 UU No.2 Tahun 2002 tersebut yaitu : “Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia” “ Pimpinan POLRI bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian secara hirarkis” Kedua pasal ini menyampaikan dua pesan yakni pertama, Kepolisian Negara RI yang ada ditingkat wilayah (Polda, Polwil, Polres, dan Polsek) bukan merupakan perangkat pemerintah daerah. Kedua, hubungan antara Kapolri dan kepala kesatuan wilayah bersifat “desentralisasi administratif”, yang intinya adalah pelimpahan wewenang dari Kapolri kepada para kepala kesatuan kewilayahan POLRI sebagai perangkat kepolisian nasional di daerah. Sebenarnya, struktur yang tersentralistik ini memudahkan polisi dalam rangka melaksanakan fungsi penegakan hukum dan juga fungsi keamanan. Walaupun sebenarnya pendefinisian keamanan masih belum begitu jelas karena belum terdapatnya UU Keamanan Negara.289

289

Ibid.


Bagan 3.1 Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Sumber : http://www.polri.go.id/organisasi/op/sop/


Kapolri

sebagai

penanggungjawab

penyelenggaraan

fungsi

kepolisian,

berwewenang menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis kepolisian.290 Dalam hal ini Kapolri memimpin POLRI dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas POLRI dan penyelenggaraan pembinaan kemampuan POLRI.291 Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR.292 Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada DPR disertai dengan alasannya.293 Persetujuan atau penolakan DPR terhadap usul Presiden tersebut harus diberikan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal surat Presiden diterima oleh DPR. Bila DPR tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu tersebut diatas, maka calon yang diajukan oleh Presiden dianggap disetujui oleh DPR.294 Bila DPR tidak memberikan jawaban dalam waktu yang telah ditentukan tersebut maka calon yang telah diajukan Presiden tersebut dianggap telah disetujui oleh DPR.295 Kemudian dalam keadaan mendesak, Presiden dapat memberhentikan sementara

290


291


292


293


294


295



Kapolri dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri dan selanjutnya dimintakan persetujuan DPR.296 Calon Kapolri adalah Perwira Tinggi POLRI yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier.297 Tata cara pengusulan atas pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.298 Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan selain Kapolri diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.299 Jabatan lainnya, misalnya penyidik dan penyidik pembantu, yang merupakan jabatan fungsional dimana pejabatnya diangkat dengan Keputusan Kapolri. 300 Jabatan fungsional lainnya di lingkungan POLRI juga ditentukan dengan Keputusan Kapolri. 301

296


297


298


299


300


301



K. Postur POLRI Jumlah personil POLRI sampai dengan tahun 2008 adalah sebanyak 377.071 orang. Hal ini berarti peningkatan jumlah personil yang cukup siginifikan mengingat pada tahun 1998 jumlah personil hanya 189.908 orang. Adapun dalam 10 tahun, terdapat peningkatan sebanyak 187.163 orang, atau hampir 100%. Jumlah ini masih sangat kecil mengingat standar rasio yang ditetapkan oleh PBB adalah 1:400. 302 Dalam rangka memenuhi kondisi police employee rate yang seimbang sesuai dengan tuntutan PBB tersebut tidaklah mudah mengingat luasan wilayah Indonesia yang sangat luas dan juga jumlah penduduk yang setiap tahun terus meningkat.303 Kemudian mengenai sarana dan prasarana, pada hakekatnya adalah unsur pendukung keberhasilan tugas. Namun, pada kenyataannya, banyak mengalami hambatan dalam pengadaannya. Salah satu faktor hambatan adalah pelaksanaan sistem pengadaan sarana/prasarana, khususnya perlengkapan yang terpusat di logistik Mabes POLRI. Disamping itu, peralatan yang dibutuhkan untuk operasional POLRI masih diwarnai oleh siapa yang menyumbang dan belum diddasarkan pada kebutuhan sistem peralatan yang benar sehingga dengan cara pengadaan sarana/prasarana yang terpusat ditemui barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan operasional POLRI dilapangan.304 Dilain pihak, pengadaan sarana/prasarana yang mubazir serta apabila ada yang rusak sangat sulit untuk memperbaikinya karena kelangkaan suku cadang atau tidak 302


303

Ibid.

304

Ibid.


ada tempat/bengkel untuk memperbaiki barang tersebut. Kondisi sarana/prasarana POLRI ini pun jumlahnya sangat tidak memadai baik kuantitas maupun kualitas, sehingga kurang dapat mendukung operasional anggota dilapangan. Terkait dengan pengadaan sarana dan prasarana POLRI tersebut, keperluan yang mendesak adalah sarana transportasi dan komunikasi. 305

305

Ibid.


BAB IV TNI - POLRI DALAM PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA PADA MASA REFORMASI (1998-2010)

A. Fungsi Pertahanan dan Keamanan Negara Tujuan sebuah negara melalui pendekatan sosiologis mengasumsikan bahwa individu-individu dalam suatu negara disatukan oleh fakta bahwa mereka memiliki suatu kehendak bersama (a common will) atau kepentingan bersama (a common interest). Untuk

mencapai tujuan

tersebut

negara

menjalankan

berbagai

fungsi yang

dilaksanakan oleh seperangkat institusi sebagai satu kesatuan berdasarkan tatanan hukum.306 Tujuan negara biasanya dirumuskan dalam satu kesatuan dengan nilai-nilai konstitusional pada pembukaan konstitusi. Jika melihat pada konstitusi dan pemikiranpemikiran teoritis yang ada, tujuan negara dapat dilihat dari dua aspek yang saling terkait, yaitu aspek keluar dan aspek kedalam. Aspek keluar biasanya terkait dengan tujuan untuk mempertahankan diri dari serangan kelompok lain dan mempertahankan kemerdekaan. Sedangkan aspek kedalam terkait dengan mengangkat derajat kemanusiaan warga negara baik secara politik maupun sosial ekonomi. Kondisi ekstrem dari aspek ini adalah menjamin kebebasan individu-individu dalam negara. 307 Negara-negara menekankan pada aspek eksternal biasanya merupakan negara

negara yang terbentuk dengan kemerdekaan dan jajahan negara lain. Sedangkan 306

Muchamad Ali Safa’at, Loc.Cit.

307

Ibid.


negara-negara yang menekankan aspek ke dalam adalah negara yang terbangun dari revolusi menggantikan rezim lama yang otoriter. Namun pada perkembangannya kedua aspek tersebut tidak dapat dipisahkan karena pengembangan kebebasan individu dan kesejahteraan yang mengangkat derajat manusia tidak dapat dilakukan

jika

menghadapi ancaman dari luar. Demikian juga sebaliknya, mempertahankan diri dari serangan luar tidak dapat dilakukan jika aspek internal diabaikan.308 Tujuan bangsa Indonesia jika dilihat dari UUD 1945 tertuang dalam paragraf keempat, yaitu; (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Rumusan tujuan tersebut menjadi bagian dari pokok-pokok pikiran yang mendasari pengorganisasian negara lebih lanjut. 309 Berdasarkan hal tersebut maka Negara Indonesia dapat dikatakan menekankan pada kedua aspek baik eksternal maupun internal. Sebab aspek eksternal mencakup (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Lalu aspek internal mencakup (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa.

308

Ibid.

309

Jimly Asshiddiqie, Hubungan Antar Lembaga Negara, Op.Cit.


Kemudian bila ditinjau dari pemikiran Charles E. Merriam, maka penjelasan mengenai lima tujuan negara310, adalah Pertama, keamanan ekstern adalah melindungi negara dari serangan negara atau kelompok lain; Kedua, ketertiban internal adalah suatu tatanan tentang fungsi-fungsi yang akan dijalankan oleh organ-organ negara berdasarkan pembagian kerja dan pertanggungjawabannya untuk mencapai tujuan bersama; Ketiga, keadilan adalah kondisi tercapainya persetujuan yang patut tentang distribusi berdasarkan tata aturan yang telah disepakati; Keempat, kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan individu yang juga meliputi kebutuhan keamanan dan ketertiban; Kelima, kebebasan adalah kesempatan warga negara untuk mengekspresikan kehendak dan keinginannya sesuai dengan gagasan untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Penjelasan dari Charles E. Merriam tersebut diatas dikaitkan dengan konstitusi kita pun selaras, dimana kelima tujuan Negara yang disebutkan oleh Merriam terwakili dalam tujuan Negara kita yang terdapat dalam Alinea keempat pembukaan UUD 1945, yaitu : Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan

bangsa,

dan

ikut

melaksanakan

ketertiban

dunia

yang

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undangundang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan 310

Charles E Merriam, New Aspects of Politics. Loc.Cit.


Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.311

Dan dapat dijabarkan sebagai berikut : 1. keamanan ekstern : melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia 2. ketertiban internal : melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia 3. keadilan : berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial 4. kesejahteraan : dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 5. kebebasan : dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial Tujuan Negara sebagaimana disebutkan diatas tersebut, merupakan cita-cita yang menjadi harapan segenap warga Negara Indonesia. Negara sebagai suatu organisasi adalah

suatu struktur jabatan-jabatan.312 Perkembangan

arti negara

menurut

Kranenburg memiliki pengertian “fungsi-fungsi umum yang teratur dan alat-alat yang membentangkan diri atas jabatan-jabatan”.313 311

Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

312

Solly Lubis, Ilmu Negara, Cetakan, ke-IV, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hal. 1.

313

Moh. Kusnadi dan Bintan R. Saragih, Op.Cit., hal. 76.


Kemudian dari sudut pandang politik, H.J. Laski mendefinisikan negara sebagai berikut: “The modern State is a territorial society divided into government and subjects claiming, within its alloted physical area, a supremacy over all other institutions”.314 Dua hal utama yang ada dalam berbagai pengertian negara yang dikemukakan para ahli tersebut adalah organisasi dan kekuasaan. Sebagai sebuah organisasi, negara memiliki alat-alat kelengkapan yang disebut dengan organ negara. Organ-organ inilah yang menjalankan kekuasaan negara secara terorganisir untuk mencapai tujuan negara. Sebuah organisasi tanpa alat kelengkapan bukan merupakan organisasi. Bahkan dapat dikemukakan bahwa organ negara merupakan salah satu unsur dari negara. Oppenheim Lauterpach berpendapat bahwa unsur-unsur negara terdiri dari (a) rakyat, (b) daerah, dan (c) pemerintah yang berdaulat.315 Adapun menurut Utrecht, pengertian pemerintah yang berdaulat meliputi tiga hal, yaitu:316 1. Pemerintah sebagai gabungan dari semua badan kenegaraan yang berkuasa memerintah dalam arti luas. Termasuk dalam hal ini adalah cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. 2. Pemerintah sebagai gabungan badan-badan kenegaraan tertinggi yang berkuasa memerintah di wilayah suatu negara. 3. Pemerintah dalam arti kepala negara (Presiden) bersama-sama dengan menteri-menterinya, yang berarti organ eksekutif. 314


315

Solly Lubis, Op Cit., hal. 2.

316

Ibid., hal.4.


Secara umum, siapapun yang melaksanakan fungsi yang ditentukan oleh hukum adalah sebuah organ negara. Kualitas sebuah organ negara ditentukan oleh fungsi yang dijalankannya. Sebuah organ negara memiliki kedudukan hukum khusus (a specific legal position). Aturan hukum yang menjadi dasar organ negara meliputi kedudukan dalam struktur negara dan fungsi yang harus dijalankan. Organ negara melaksanakan fungsinya secara profesional berdasarkan hukum yang berlaku dan digaji dengan keuangan negara. Untuk mengisi jabatan dalam organ negara dapat dilakukan dengan pemilihan atau pengangkatan.317 Salah satu masalah yang harus diatur dalam pembentukan sebuah organ negara atau departemen pemerintahan adalah kejelasan aturan tentang hubungan dengan organ atau departemen lain. Hal ini menentukan di mana posisi organ tersebut dalam struktur bangunan negara. Substansi pengaturan dibuat dengan mempertimbangkan keseluruhan sistem yang dijalankan dan dengan orientasi terlaksananya fungsi yang dijalankan oleh organ tersebut.318 Organ negara yang melaksanakan kekuasaan negara dapat terdiri dari beberapa macam dengan kekuasaan yang berbeda-beda sesuai dengan tipe negaranya. Dalam sebuah negara monarki absolut, raja adalah sebuah organ negara yang menjalankan seluruh kekuasaan negara secara terpusat. Sedangkan dalam tipe negara demokrasi

317


318

Ibid.


organ-organ negara dapat dilihat dari konstitusi negara tersebut sebagai hasil dari perjanjian masyarakat dan merupakan hukum dasar negara.319 Konstitusi, menurut C.F. Strong, adalah “a collection of principles according to which the power of the government, the rights of the governed, and the relations between the two adjusted”. Dalam sebuah konstitusi dapat ditemukan tiga hal pokok, yaitu “first, how the various agencies are organized; secondly, what power is entrusted to those agencies; and thirdly, in what manner such power is to be exercised”. 320 Berdasarkan hal tersebut maka salah satu dari materi muatan konstitusi adalah prinsip dasar penyelenggaraan negara oleh organ negara. Termasuk didalamnya tentang organ negara, kewenangannya, hubungan antar lembaga negara, dan hubungannya dengan warga negara yang dijamin hak-hak asasinya. Hal ini sesungguhnya adalah untuk membatasi kekuasaan negara, yang kemudian dikenal dengan istilah konstitusionalisme. Strong pun juga menyatakan bahwa: “The object of a constitution, in short, are to limit the arbitrary action of government, to guarantee the rights of the governed, and to define the operation of the sovereign power”. 321 Salah satu ciri Negara-negara demokrasi modern terkait dengan upaya pembatasan kekuasaan adalah dianutnya pemisahan kekuasaan. Hal ini sekaligus membedakan negara demokrasi dengan negara monarki. Terdapat beberapa teori

319

Ibid.

320

Ibid.

321

Ibid.


pemisahan kekuasaan, diantaranya adalah yang dikemukakan oleh Montesqiue yang kemudian disempurnakan oleh Immanuel Kant. 322 Montesqiue membagi fungsi kekuasaan negara menjadi tiga, yaitu: kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pandangan Montesqiue tentang pemisahan kekuasaan adalah sebagai berikut: “In every government there are three sorts of power: the legislatif; the executive in respect to things dependent on the law of nations; and the executive in regard to matters that depend on the civil law. By virtue of the first, the prince or magistrate enact temporary or prepertual laws, and amends or abrogates those that have been already enacted. By the second, he makes peace or war, sends or receives embassies, establishes the public security, and provides agaist invasions. By the third, he punishes criminal, or determines the disputes that arise between individuals. The latter we shall call the judiciary power, and the other simply the executive power of state”.323 Ketiga kekuasaan tersebut harus dipegang oleh organ negara yang berbeda demi terpenuhinya kebebasan politik. Montesquieu juga menyatakan: “In order to have this liberty, it is requisite the government be so constituted as one man need not be afraid of another. When legislative and executive powers are united in the same person, or in the same body of magistrates, there can be no liberty; because apprehension may arise, lest the same monarch or senate should enact tyrannical laws, to execute them in a tyrannic manner. Again, there is no liberty, if the judiciary power not be separated from legislative and executive”. 324 Indonesia sendiri sebenarnya tidak menganut ajaran pemisahan kekuasaan, tetapi menganut pembagian kekuasaan. Pengertian pembagian kekuasaan adalah berbeda dari pengertian pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan berarti bahwa 322

Ibid.,

323

Ibid.,

324

Ibid.


kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai orangnya maupun mengenai fungsinya. Pembagian kekuasaan berarti bahwa kekuasaan itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian, namun tidak dipisah, hal ini membawa konsekuensi bahwa di antara bagian-bagian itu dimungkinkan adanya kerja sama.325 Dalam hal kerjasama antar organ Negara, diperlukan adanya Check and Balances. Gagasan check and balances (pengawasan dan perimbangan) ini merupakan ajaran yang sangat penting dalam hubungan saling mengendalikan antara berbagai

cabang

penyelenggara

Negara

yang

bertujuan

untuk

mencegah

terkonsentrasinya kekuasaan secara absolut disatu tangan.326 Menurut Wirjono Prodjodikoro, kekuasaan merupakan suatu kemampuan untuk memaksakan kehendak kepada pihak lain atau kemampuan untuk mengendalikan pihak lain. Konstitusi diadakan untuk membatasi kekuasaan dalam negara dan dapat dilihat dari materi muatan yang selalu terdapat dalam setiap konstitusi, yaitu : 327 (1) adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (2) ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang mendasar (3) adanya pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang mendasar Dengan demikian, pengakuan adanya hak asasi manusia dalam konstitusi mempunyai ati membatasi kekuasaan dalam negara. Dengan kata lain adanya 325

326


Made Nurmawati, Check and Balances dalam http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/151095766.pdf 327

Lembaga

Perwakilan

Indonesia, lihat

Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik, dalam M.Gaussyah, Op.Cit., hal.130.


pengakuan tersebut berarti pihak yang berkuasa dalam negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya.328 Pun salah satu materi dari Undang-undang Dasar (1945) sebagai konstitusi negara kita adalah prinsip dasar penyelenggaraan negara oleh organ negara. Undangundang Dasar (UUD 1945) telah mengalami empat kali perubahan dimana dalam perubahan-perubahan tersebut terdapat organ negara yang dihapuskan dan ada organorgan negara yang baru. Organ negara yang dihapuskan adalah DPA. Sedangkan organ negara baru yang dibentuk adalah Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi, dan Dewan Perwakilan Daerah. Beberapa organ juga disebutkan dalam UUD 1945 hasil perubahan walaupun secara tidak tegas, yaitu komisi pemilihan umum. Selain itu juga terjadi pemisahan fungsi yaitu fungsi pertahanan yang dilaksanakan oleh TNI dan juga fungsi keamanan dan keteriban masyarakat yang dilaksanakan oleh POLRI.329 Jimly

Asshiddiqie

mengemukakan

bahwa

faktor

perubahan

bentuk

keorganisasian pada kelembagaan Negara kita terdiri dari dua hal, yaitu; Pertama, muncul kesadaran yang semakin kuat bahwa badan-badan negara tertentu seperti organisasi militer, Kepolisian, Kejaksaan, dan Bank Sentral harus dikembangkan secara independen. Independensi lembaga-lembaga

ini diperlukan

untuk kepentingan

menjamin pembatasan kekuasaan dan demokratisasi yang lebih efektif. 330 Lalu yang kedua, muncul perkembangan berkenaan dengan kasus-kasus khusus seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemilihan Umum 328

Ibid.

329


330

Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Op.Cit.


(KPU), Komisi Ombudsman, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan lain-lain. Komisi-komisi tersebut selalu diidealkan bersifat independen dan menjalankan fungsifungsi secara campuran, antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Adapun dalam hal ini faktor perubahan bentuk keorganisasian pada TNI POLRI yang sebelumnya merupakan satu atap ABRI, adalah munculnya kesadaran yang semakin kuat pada TNI maupun POLRI untuk dapat masing-masing berdiri sendiri dan mandiri, sehingga dapat mengembangkan institusinya masing-masing agar bisa menjadi institusi yang lebih profesional sesuai dengan tuntutan reformasi dalam rangka mewujudkan Negara yang demokratis.331 Mengenai organisasi Negara, Jimly Asshiddiqie juga mengemukakan dua unsur pokok yang saling berkaitan yaitu organ dan functie. Organ adalah bentuk atau wadahnya, sedangkan functie adalah isinya, yang dalam hal ini bisa diartikan dengan organ adalah status bentuknya, sedangkan functie adalah gerakan wadah itu sesuai maksud pembentukan nya.332 Hal ini sejalan dengan pemikiran bahwa organ negara memiliki tugas dan kewenangan tertentu (functie) secara terbatas sebagaimana biasanya disebutkan dalam landasan hukum berdirinya organ negara tersebut (organ). Hal ini merupakan wujud dari pembatasan kekuasaan dalam negara demokrasi. Kewenangan, tugas dan fungsi yang dimiliki oleh suatu organ negara berdasarkan aturan hukum yang berlaku untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Kewenangan 331

Ibid.

332

Jimly Asshiddiqie, Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara, (Jakarta : Konstitusi Press, 2006), hal.49.


dalam bahasa Inggris disebut dengan authority yang berarti “the rights or permission to act legally on another’s behalf; the power delegated by a principal to an agent.”333 Mengenai wewenang pertahanan negara, Montesqiue menyebutkan bahwa hal tersebut berada dalam wilayah kekuasaan eksekutif, seperti yang diungapkannya yaitu “By the second, he makes peace or war, sends or receives embassies, establishes the public security, and provides agaist invasions.”334 Sementara itu, pendapat John Locke mengenai wewenang pertahanan keamanan adalah bahwa kekuasaan untuk membuat perdamaian dan perang, membentuk liga dan aliansi merupakan wilayah kekuasaan federatif berdasarkan arahan kekuasaan legislatif untuk mempertahankan komunitas dan anggotanya.335 Berdasarkan hal tersebut diatas maka salah satu fungsi pemerintahan adalah pertahanan dan keamanan negara. Hal ini diatur dalam Pasal 30 Undang-undang Dasar (UUD 1945) dengan judul Pertahanan dan Keamanan. Pertahanan dan keamanan adalah kondisi dimana Negara harus menghadapi dan meniadakan segala ancaman baik dari dalam maupun dari luar negeri. Pertahanan dan keamanan Negara ini diselenggarakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta sebagai suatu cara pandang yang menempatkan pertahanan dan keamanan negara sebagai tanggung jawab bersama seluruh warga negara dengan hak dan kewajiban yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Adapun hakekat dari pertahanan dan keamanan negara adalah

333

Bryan A. Garner et al. Op.Cit.

334


335

Ibid.


pembentukan sistem pertahanan rakyat semesta oleh TNI dan POLRI sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.336 Ruang lingkup pertahanan dan keamanan negara bersifat menyeluruh, meliputi keselamatan negara dan juga keselamatan masyarakat. 337 Selain itu, pertahanan dan keamanan bersifat dinamis, sehingga memerlukan pendekatan-pendekatan yang juga akan bisa berubah sesuai dengan kebutuhan nasional dan perkembangan lingkungan domestik dan internasional. Perkembangan yang terjadi di lingkungan strategis ini akan mendasari penetapan kepentingan nasional. Selain itu, dalam mengimplementasikan kebijakan pertahanan dan keamanan negara sebagai refleksi sebuah negara demokratis yang menghargai prinsip pengerahan dan penggunaan instrumen keamanan yang dibatasi undang-undang harus memperhatikan aspek akuntabilitas.338 Karena rakyat berhak untuk mendapatkan informasi mengenai isu-isu krisis yang menyangkut kelangsungan negara. Adapun Mengenai anggaran bagi kepentingan pertahanan dan keamanan negara sepenuhnya berasal dari sumber-sumber keuangan negara yang dialokasikan sepenuhnya melalui mekanisme pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Negara harus menjamin bahwa pembiayaan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara tidak boleh berasal dari sumber-sumber di luar APBN. Hal ini

336

Dr.Anak Agung Bayu Perwita, Mencari Format Komprehensif Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara, (Jakarta : Propatria Institute, 2006), hal.6. 337

Ibid.

338

Aspek akuntabilitas artinya bahwa segala kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada publik.


untuk menghindari adanya kepentingan baik dari kepentingan luar negeri, maupun kepentingan suatu golongan/kelompok yang ada di Negara ini.

339

Kemudian selanjutnya, akan dijelaskan mengenai perbedaan fungsi pertahanan dan keamanan di Negara ini.

B. Perbedaan Fungsi Pertahanan dan Keamanan di Negara Indonesia Fungsi adalah sekelompok jenis pekerjaan, kegiatan dan upaya yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk melaksanakan segi-segi tertentu dari suatu tugas pokok.340 Hal ini berarti dalam menjelaskan suatu fungsi dari sebuah organisasi, akan disebutkan mengenai segala kegiatan dan upaya oleh suatu organisasi tersebut terkait dengan tugas pokoknya sesuai peraturan. Fungsi pertahanan dan keamanan negara merupakan salah satu fungsi pemerintahan, oleh karena itu segenap upaya pertahanan dan keamanan negara beserta upaya fungsi pemerintahan lainnya diselenggarakan untuk kepentingan nasional.341

Penggunaan kosakata "dan" dalam judul "Pertahanan dan Keamanan Negara" pada Pasal 30 Undang-undang Dasar (UUD 1945) seakan menegaskan bahwa 339

Dr.Anak Agung Bayu Perwita, Op.Cit.

340

Doktrin Tri Darma Eka Karma, Ibid.

341

Agus Widjojo, Konsep Nasionalisme Dalam Era Reformasi dalam buku Jenderal Pemikir dan Diplomat : Hasnan Habib, Jakarta : CSIS, 2003, Hal.226.


pengertian Pertahanan adalah terpisah dari pengertian Keamanan.342 Oleh karena itu dalam menjelaskan perbedaan fungsi pertahanan dan keamanan, perlu diketahui mengenai fungsi pertahanan dan juga fungsi keamanan yang akan dijelaskan lebih lanjut.

1. Pertahanan Negara Dalam pembahasan mengenai pertahanan Negara, perlu kita ketahui beberapa definisi / pengertian tentang pertahanan Negara.

Undang-undang No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, mendefiniskan pertahanan Negara sebagai berikut : Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Adapun Undang-undang No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menyebutkan bahwa : Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, disusun dengan

342

Konsepsi dan Implementasi Manajemen Pertahanan dan Keamanan Negara, Loc.Cit.


memperhatikan

kondisi

geografis

Indonesia

sebagai

negara

343

kepulauan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pertahanan Negara merupakan semua usaha/upaya yang dilakukan untuk mempertahankan kedaulatan Negara dengan menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menjamin keselamatan seluruh warga negaranya dari berbagai ancaman dan gangguan. Mempertahankan kedaulatan Negara dalam hal ini tetap menjaga keberlangsungan kemerdekaan, dan juga menjaga seluruh teritorial Negara agar tetap menjadi bagian dalam suatu kesatuan NKRI. Hal

tersebut

diatas

sejalan

dengan

pokok-pokok

pertahanan

negara

sebagaimana tertuang dalam doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma (Tridek) memiliki hakikat, dasar, tujuan dan fungsi. Hakekat pertahanan negara bagi bangsa Indonesia adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Hakekat tersebut diimplementasikan melalui strategi pertahanan semesta (total defense) yang memungkinkan negara, dalam situasi yang ditetapkan oleh undang-undang, melakukan mobilisasi dan demobilisasi dalam memanfaatkan semua sumber daya pertahanan nasional yang meliputi seluruh warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan,

343

Undang-undang No.34 Tahun 2004, Pasal 1 Ayat 5. Bila dibandingkan dengan definisi pertahanan Negara menurut Undang-undang No.3 Tahun 2002, maka dapat kita lihat bahwa terdapat penambahan “disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan”.


dan wilayah. 344 Seperti yang tercantum dalam Undang-undang No.34 tahun 2004, yaitu : Sistem Pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berkesinambungan, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman.345

Dasar adalah pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional serta prinsip hidup berdampingan secara damai dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dalam konteks Wawasan Nusantara. Tujuan pertahanan negara adalah untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Fungsi pertahanan negara sebagai suatu ‘kewajiban’ adalah untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah NKRI sebagai satu kesatuan pertahanan negara. Pertahanan negara merupakan fungsi pemerintahan yang dikelola secara bersama-

344

Dr.Anak Agung Bayu Perwita,Op.Cit.

345

Undang-undang No.34 Tahun 2004, Pasal 1 Ayat 6.


sama oleh pemerintah, parlemen, dan TNI346 yang masing-masing menjalankan peran sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Sementara wewenang pertahanan Negara sebagai suatu ‘hak’ untuk menyelenggarakannya terdapat pada pemerintah pusat, sehingga penyelenggaraannya tidak dapat didelegasikan kepada pemerintah daerah. Namun dalam pelaksanaannya, semua sumber daya nasional, termasuk yang berada pada daerah-daerah otonom, dapat diberdayagunakan untuk mengembangkan kemampuan pertahanan negara.347 Pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan

umum,

lingkungan

hidup,

ketentuan

hukum

nasional,

hukum

internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai, dan juga dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.

Pertahanan Negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan

membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman.

Pun penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah dan dipersiapkan

secara dini dengan sistem pertahanan negara.

Sistem pertahanan negara dalam

menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, 346

Sesuai dengan Undang-undang No.3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 10 yang menyebutkan “Tentara Nasional Indonesia berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” 347

Dr.Anak Agung Bayu Perwita,Op.Cit.hal.10


sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsurunsur lain dari kekuatan bangsa. Mengenai komponen pertahanan Negara, terdapat kurang selarasnya antara Pasal 30 Undang-undang Dasar (UUD 1945) dan juga Pasal 7 dan 8 Undang-undang No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dimana dalam Pasal 30 Undang-undang Dasar (UUD 1945) disebutkan bahwa : “Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung”.

Hal ini berarti bahwa seharusnya kekuatan utama tidak hanya TNI, tetapi juga POLRI.

Namun pada UU Pertahanan sendiri, hanya dikatakan bahwa sistem

pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung.348 Komponen cadangan, terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama. Komponen pendukung, terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumberdaya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen

348

Undang-undang No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 7.


cadangan.349 Dalam UU Pertahanan tersebut tidak sekalipun dijelaskan mengenai POLRI yang seharusnya juga turut andil dalam pertahanan Negara. Pun, ‘keikutsertaan’ POLRI, terdapat pada UU POLRI, dimana dikatakan dalam keadaan darurat, POLRI harus membantu TNI yang dalam pengaturannya akan dijelaskan melalui undang-undang. Pertahanan negara dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pembiayaan

pertahanan

negara

ditujukan

untuk

membangun,

memelihara,

mengembangkan, dan menggunakan Tentara Nasional Indonesia serta komponen pertahanan lainnya.350 Dalam menetapkan kebijakan umum pertahanan Negara, Presiden dibantu oleh Dewan Pertahanan Nasional. Dewan Pertahanan Nasional ini berfungsi sebagai penasihat Presiden dalam menetapkan kebijakan umum pertahanan dan pengerahan segenap komponen pertahanan negara. Adapun dalam rangka melaksanakan fungsinya, Dewan Pertahanan Nasional mempunyai tugas:351 a. Menelaah, menilai, dan menyusun kebijakan terpadu pertahanan negara agar departemen pemerintah, lembaga pemerintah nondepartemen, dan masyarakat beserta Tentara Nasional Indonesia dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab masingmasing dalam mendukung penyelenggaraan pertahanan negara.

349


350


351



b. Menelaah, menilai, dan menyusun kebijakan terpadu pengerahan komponen pertahanan negara dalam rangka mobilisasi dan demobilisasi. c. Menelaah dan menilai resiko dari kebijakan yang akan ditetapkan. Dewan Pertahanan Nasional dipimpin oleh Presiden dengan keanggotaan terdiri atas anggota tetap dan anggota tidak tetap dengan hak dan kewajiban yang sama. Anggota tetap, terdiri atas Wakil Presiden, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Panglima. Anggota tidak tetap, terdiri atas pejabat pemerintah dan nonpemerintah yang dianggap perlu sesuai dengan masalah yang dihadapi.

Anggota tidak tetap dari unsur pemerintah diusulkan dan diangkat oleh

Presiden, sedangkan dari unsur nonpemerintah diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan diangkat oleh Presiden. Susunan organisasi dan tata kerja Dewan Pertahanan Nasional, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. Menteri memimpin Departemen Pertahanan. Menteri membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan umum pertahanan negara. Menteri menetapkan kebijakan tentang penyelenggaraan pertahanan negara berdasarkan kebijakan umum yang dirumuskan Presiden. Menteri menyusun buku putih pertahanan serta menetapkan kebijakan kerja sama bilateral, regional, dan internasional di bidangnya. Menteri merumuskan kebijakan umum penggunaan kekuatan Tentara Nasional Indonesia dan komponen pertahanan

lainnya. Menteri

menetapkan

kebijakan

penganggaran,

pengadaan, perekrutan, pengelolaan sumber daya nasional, serta pembinaan teknologi dan industri pertahanan yang diperlukan oleh Tentara Nasional Indonesia dan komponen kekuatan pertahanan lainnya. Menteri bekerjasama dengan pimpinan departemen dan instansi pemerintah lainnya serta menyusun dan melaksanakan


perencanaan strategis pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan.352 Berdasarkan hal tersebut diatas, maka terdapat ketidakjelasan dimana disebutkan bahwa dalam menetapkan kebijakan umum pertahanan Negara, Presiden dibantu oleh Dewan Pertahanan Nasional. Hal ini tidak jelas karena sampai sekarang pun Dewan Pertahanan Nasional belum terbentuk, lantas bagaimana kebijakan umum pertahanan Negara dapat terbentuk? Pun memang sebenarnya Presiden sudah menetapkan berbagai kebijakan umum, namun apakah hal tersebut sesuai dengan amanat UU No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara? Bahwa Presiden dibantu oleh Dewan Pertahanan Nasional. Kemudian juga disebutkan bahwa Menteri Pertahanan menetapkan kebijakan penganggaran, pengadaan, perekrutan, pengelolaan sumber daya nasional, serta pembinaan teknologi dan industri pertahanan yang diperlukan oleh Tentara Nasional Indonesia dan komponen kekuatan pertahanan lainnya. Hal ini berarti bahwa segala kebijakan dirumuskan oleh otoritas sipil melalui Menteri Pertahanan dan bukan militer (Panglima TNI) dan ini tentunya sejalan dengan agenda reformasi. Agar lebih jelas, hubungan antara Menteri Pertahanan dan Panglima TNI dalam Pertahanan ini disebutkan dalam Pasal 18 UU No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yaitu : “Panglima (TNI) bertanggung jawab kepada Presiden dalam penggunaan komponen pertahanan Negara dan bekerja sama dengan Menteri dalam pemenuhan kebutuhan TNI”

352



Sedangkan dalam Pasal 15 UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI disebutkan bahwa : “Panglima TNI : memberikan pertimbangan dalam hal penetapan kebijakan pertahanan negara; memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam hal penetapan kebijakan pemenuhuan kebutuhan TNI dan komponen pertahanan lainnya; memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam menyusun dan melaksanakan perencanaan strategis pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan Negara”

Lalu pada Pasal 3 UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI tercantum : “ Dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan dibawah Presiden; Dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI dibawah koordinasi Departemen Pertahanan (yang dipimpin Menteri Pertahanan)”

Berdasarkan hal diatas, maka terdapat ketidakjelasan dimana dikatakan bahwa dalam hal kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI berada dibawah Departemen Pertahanan, namun Panglima TNI bekerja sama dengan Menteri dalam pemenuhan kebutuhan TNI serta memberikan masukkan kepada Menteri Pertahanan dalam hal penetapan kebijakan, penyusunan dan membuat perencanaan strategis terkait dengan pertahanan Negara. Panglima TNI bertanggung jawab kepada Presiden dalam penggunaan komponen pertahanan Negara dan bekerja sama dengan Menteri dalam pemenuhan kebutuhan TNI berarti bahwa kedudukan Panglima adalah sejajar dengan Menteri

Pertahanan. Namun dikatakan juga dalam hal kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI berada dibawah Departemen Pertahanan. Pola hubungan antara Panglima TNI dan Menteri Pertahanan ini menimbulkan praduga, bahwa apakah


TNI memang setengah hati dalam rangka ‘memberikan otoritas’ pada sipil atau hanya agar sejajar dengan POLRI karena dalam kedudukannya POLRI dibawah Presiden, dan tidak dibawah Departemen manapun. Oleh karena itu, peneliti menganggap perlunya dikaji lagi mengenai pola hubungan antara Menteri Pertahanan dan Panglima TNI.

2. Keamanan Negara Secara etimologis konsep keamanan (security) berasal dari bahasa latin “securus” (se + cura) yang bermakna terbebas dari bahaya, terbebas dari ketakutan (free from danger, free from fear). Kata ini juga bisa bermakna dari gabungan se (yang berarti tanpa / without) dan curus (yang berarti uneasiness). Sehingga bila digabungkan kata ini bermakna ‘liberation from uneasiness, or a peaceful situation without any risks or threats’.353 Kemudian, yang dimaksud dengan gangguan keamanan adalah gangguan dan ancaman yang muncul akibat dari kondisi masyarakat yang pada umumnya selalu panik/ tidak teratur – tidak disiplin/ paranoid, demokrasi yang tidak terkendali, pertentangan ideologi (clash of civilization), dominasi kekuatan politik tertentu, peredaran senjata gelap, globalisasi, instabilitas politik dan pemberontakan terhadap

353

lihat Liota P.H (2002). Boomerang Effect: The Convergence of National and Human Security. Dalam Security Dialogue. Vol.33 No.4. hlm.473-488.


dominasi negara-negara lain, diantaranya adalah : terorisme, separatisme, konflik horizontal, dan pemberontakan bersenjata.354 Hakekat keamanan negara yang mencakup keselamatan individu dan ketertiban umum harus disusun berdasarkan kondisi obyektif domestik dengan memperhatikan konteks strategis regional dan global. Didalam negeri, keselamatan warga dan ketertiban publik akan dihadapkan pada kejahatan konvensional berupa tindak kriminalitas, seperti pencurian, perampokan, pencopetan, tawuran, pemerkosaan, dan tindak kekerasan lainnya. Selain itu aparat keamanan juga akan dihadapkan pada masalah ancaman dalam negeri seperti huru-hara (akibat tidak puasnya masyarakat terhadap pemerintah), pengamanan obyek vital (akibat maraknya berbagai aksi reclaiming masyarakat), konflik komunal, terorisme, serta tribalisme.355 Keamanan negara diselenggarakan oleh pemerintah melalui usaha sistem keamanan negara yang diselenggarakan oleh beragam institusi keamanan yang masing-masing memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab yang spesifik. Pengelolaan keamanan negara perlu membedakan antara institusi-institusi penanggung jawab politik dan penanggung jawab operasional. Institusi penanggung jawab politik adalah pemerintah dan parlemen yang memiliki kewenangan dalam merumuskan kebijakan keamanan dan / atau dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan. 356 Institusi-institusi pelaksana atau operasional meliputi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), komunitas intelijen negara, kejaksaan agung, bea cukai, imigrasi, 354

Ibid.

355

Dr.Anak Agung Bayu Perwita,Op.Cit.hal.7

356

Ibid.


dan jenis khusus kepolisian lainnya seperti polisi hutan dan polisi pamong praja. Mengenai hubungan antara institusi-institusi tersebut bersifat koordinatif dan didasarkan pada kompetensi dan spesialisasi. Sistem keamanan Negara ini meliputi mekanisme peringatan dini, perlindungan masyarakat, pencegahan kejahatan, serta kemampuan penegakkan hukum.357 Adapun

fungsi

keamanan

negara

adalah

untuk

mewujudkan

eksistensi/kelangsungan hidup dan ketentraman masyarakat, dimana wewenangnya berada

pada

pemerintah

pusat,

namun

penyelenggaraannya

pun

harus

mempertimbangkan perubahan prinsip penyelenggaraan pemerintahan negara yang bersifat desentralistik kecuali kewenangan di bidang yustisi dan penegakan hukum. Selanjutnya, fungsi pertahanan dan fungsi keamanan, serta komponen pertahanan dan keamanan dapat dibedakan kedalam tabel berikut :

357

Ibid.


Tabel 4.1 Perbedaan Fungsi Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia Fungsi Pertahanan

Fungsi Keamanan

Untuk mewujudkan dan mempertahankan Untuk mewujudkan eksistensi seluruh wilayah NKRI sebagai satu kesatuan /kelangsungan hidup dan ketentraman pertahanan. masyarakat. Dalam hal ini pertahanan Negara hanya merupakan wewenang pemerintah pusat, sehingga penyelenggaraannya tidak dapat didelegasikan kepada pemerintah daerah. Namun dalam pelaksanaannya, semua sumber daya nasional, termasuk yang berada pada daerah-daerah otonom, dapat diberdayagunakan untuk mengembangkan kemampuan pertahanan negara.358

Dalam hal ini keamanan Negara wewenangnya berada pada pemerintah pusat, namun penyelenggaraannya pun harus mempertimbangkan perubahan prinsip penyelenggaraan pemerintahan negara yang bersifat desentralistik kecuali kewenangan di bidang yustisi dan penegakan hukum.

Tabel 4.2 Komponen Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Komponen Pertahanan

Komponen Keamanan

Komponen Utama

Kepolisian Negara

- TNI AD, TNI AL, TNI AU

- Kepolisian Khusus

Komponen Cadangan - Cadangan TNI AD, TNI AL, TNI AU

(Imigrasi, Kehutanan, dll) - Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Komponen Penunjang - Sumber Daya Alam - Sumber Daya Buatan - Sarana dan Prasarana - Segenap Warga Negara

358

Dr.Anak Agung Bayu Perwita,Op.Cit.hal.10.


Meskipun fungsi dari pertahanan dan keamanan ‘dipisahkan’, tetap saja dalam pengaturannya, kedua hal tersebut adalah sejalan. Karena bagaimanapun pertahanan juga akan menyangkut keamanan dan keamanan adalah kondisi dimana tidak ada masalah dengan pertahanan.

C. Potensi Ancaman Pertahanan Keamanan Negara Penyelenggaraan fungsi pertahanan dan keamanan negara, pada hakikatnya adalah kesepakatan bangsa tentang tata cara bangsa ini mempertahankan diri ketika harus menghadapi ancaman terhadap kelangsungan hidupnya. Berdasarkan alur pikir tersebut maka pemahaman kita atas sistem pertahanan keamanan rakyat semesta hendaknya tidak kaku didasarkan atas gambaran pelaksanaan Sishankamrata dalam tahun 1945. Kitapun harus dapat menangkap bahwa esensi sesungguhnya adalah totalitas pendayagunaan seluruh potensi dan sumberdaya nasional untuk dikerahkan guna dihadapkan kepada ancaman atas kelangsungan hidup bangsa ini. Berkaitan dengan bidang pertahanan dan keamanan, maka kita harus memasukkan masalah perkembangan penduduk Indonesia yang bersifat multi etnis. Dalam jangka waktu 10-15 tahun kedepan masyarakat diharapkan akan semakin matang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, meskipun tidak menutup kemungkinan akan masih tetap diwarnai potensi disintegrasi dan konflik komunal yang dipicu

oleh

adanya

kesenjangan

dan sentimen

berlebihan


(SARA).

Dengan

memperhatikan kecenderungan lingkungan strategis tersebut, maka secara umum dapat kita catat kemungkinan ancaman potensial lingkup nasional :359 1. Penguasaan pulau-pulau kecil didaerah perbatasan yang tidak berpenghuni dan

fakta

terbatasnya

kemampuan

TNI,

mengundang

potensi

konflik

kepentingan dengan negara lain yang berbatasan. 2. Pembajakan pesawat dan kapal laut yang dilakukan oleh kelompok separatis bersenjata atau kelompok kriminal bersenjata. 3. Sabotase yang dilakukan untuk merusak instalasi penting militer dan obyek vital nasional. 4. Aksi teror bersenjata di berbagai daerah akibat dari konflik antar kelompok masyarakat yang bersenjata. 5. Provokasi dari angkatan bersenjata negara asing di wilayah NKRI. 6. Pengakuan masuknya kekuatan militer asing ke wilayah NKRI, terutama didaerah konflik yang dianggap terjadi pelanggaran HAM berat. 7. Terorisme, khususnya yang terkait dengan gerakan radikal. 8. Penguasaan akses ekonomi oleh pihak asing, yang menyebabkan kesenjangan ekonomi yang kemudian dapat menimbulkan konflik antar warga maupun Negara. Banyak pengamat dan perancang pertahanan negara yang percaya bahwa di masa mendatang anaman invasi atau pendudukan suatu negara akan menjadi sesuatu yang usang. Sebaliknya, mereka melihat bahwa ancaman di masa akan datang tidak lagi berupa invasi musuh, tetapi sudah jauh bergeser menjadi ancaman terhadap rasa 359

Connie Rahakundini, Op.Cit., hal.72.


keamanan manusia, masyarakat, dan bangsa serta rasa ketidakpuasan terhadap pemerintah yang didasari kesenjangan sosial akibat kesejahteraan yang tidak merata. Dengan spektrum ancaman yang bersifat multi-kompleks dan multi dimensi tersebut maka secara keseluruhannya bentuk anaman di masa mendatang akan mencakup permasalahan sebagai berikut : 1. Kekerasan etnis 2. Kekerasan sosial 3. Konflik kekerasan antar kelompok masyarakat 4. Terorisme subversi-inflitrasi serta gerakan migrasi penduduk 5. Perpindahan penduduk 6. Kejahatan terorganisir 7. Pengangguran 8. Peredaran obat terlarang 9. Kemelaratan dan hidup tanpa harapan 10. Perusakan lingkungan hidup dan lingkungan hidup yang tidak sehat 11. Kompleksitas sentimen atas ras, etnis, suku, agama, dan budaya yang menimbulkan kekacauan sosial, gangguan ketertiban sosial dan kekerasan sosial 12. Pilihan pengambilan putusan nasional yang menimbulkan gangguan sosial 13. Musibah atau bencana alam nasional 14. Instabilitas politik, ekonomi, sosial budaya, kejahatan teknologi, dan pembobol komputer 15. Penyakit baru yang belum ditemukan obatnya


Singkatnya, keseluruhan permasalahan diatas dipastikan pada tingkat tertentu akan melahirkan konflik bersenjata, perang saudara, peperangan politik, ekonomi, dan sosial budaya yang menggunakan metode perang. Dan tentunya bila hal tersebut terjadi maka merupakan mimpi buruk bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, yang juga penting adalah ketika ancaman utama yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah Globalisasi. Menurut Joseph Stiglitz, globalisasi saat ini tidak berjalan untuk bagian dunia yang miskin. Globalisasi juga tidak bekerja untuk peemliharaan lingkungan dan tidak bekerja pula untuk mewujudkan stabilitas perekonomian global. Transisi dari komunisme menuju ekonomi pasar telah dikelola dengan salah, kecuali bagi Cina, Vietnam, dan beberapa Negara Eropa Timur.360 Bagi sebagian orang, mudah saja, “lupakan globalisasi”, karena globalisasi dianggap tidak akan memberikan prospek. Namun saat yang bersamaan, kita dapat melihat bahwa globalisasi sebenarnya membawa positif seperti apa yang dialami wilayah Asia Selatan yang sukses karena mampu memanfaatkan potensi untuk melakukan perdagangan, meningkatkan akses pasar dan teknologi.361 Joseph Stiglitz pun juga mengemukakan bahwa persoalan utama bukanlah pada globalisasinya, akan tetapi bagaimana globalisasi tersebut dikelola. Sebagian masalah memang muncul dari institusi ekonomi internasional, seperti IMF, World Bank, dan WTO, dimana mereka telah membuat aturan main dalam globalisasi yang lebih

360

Lihat Joseph Stiglitz, Globalization and Its Discontent, (Great Britain : Pingguin Books, 2002), hal.214.

361

Ibid.


menguntungkan

bagi

kepentingan

Negara-negara

industri

daripada

Negara

berkembang.362 Kemudian sejauh manakah kemampuan Negara kita mengelola globalisasi? Mengingat perekonomian bangsa kita yang sedang terpuruk, kondisi sosial – ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang juga tidak baik, dan juga dengan bencana alam yang kerap terjadi. Justru kedepannya yang terjadi adalah globalisasi akan menjadi ancaman bagi Indonesia jika kita tidak bisa mengikuti percepatan teknologi, perbaikan pendidikan dan kesehatan, dan berbagai persoalan lainnya. Karena karakter globalisasi ini membawa pandangan masa depan menjadi tidak terprediksi, sehingga menuntut Negara kita untuk siap mengikuti perubahan yang cepat. Pun dapat kita lihat bahwa globalisasi mengakibatkan dikuasainya akses ekonomi oleh pihak asing melalui perusahaan asing yang didirikan, maupun perusahaan lokal ‘palsu’ dimana biasanya namanya adalah perusahaan lokal, akan tetapi dibiayai oleh perusahaan asing dan menjadi kepanjangan tangan dari perusahaan asing tersebut. Penjabaran mengenai potensi ancaman diatas bisa secara spesifik kita gunakan untuk memprediksi berbagai ancaman yang mungkin terjadi pada 20 sampai 25 tahun yang akan datang. Berbagai ancaman tersebut langsung maupun tidak langsung merupakan dampak dari globalisasi. Adapun berbagai ancaman tersebut, adalah :

362

Ibid.


Tabel 4.3 Rekapitulasi Potensi Ancaman Terhadap Negara Dalam 25 Tahun Mendatang No.

Level Ancaman

1.

Internasional

Sub-Level Ancaman

Bentuk Ancaman - Globalisasi - Ekonomi

2.

Regional

Asia Pasifik

- Ekonomi - Kesehatan

Tipe Ancaman - Inter-state (NonMiliter/Hegemoni) - Inter-state (Non – Militer)

- Pekerjaan - Penyakit Menular Asia Tenggara

- Terorisme

- Transnational

- Perompakan - Human Trafficking - Perdagangan Obat - Penyelundupan - Ekonomi Perbatasan - Inter-state 3.

Nasional

- Konflik SARA

- Intra-state (Militer)

- Separatisme - Pengangguran - Kemiskinan

- Intra-state (non militer)

- Bencana Alam - Gizi Buruk - Illegal Logging - Illgal Fishing - Illegal Mining

- Inter-state


Meskipun terdapat berbagai ancaman di masa yang akan datang, namun kita tetap harus memandang optimisi untuk masa depan, yaitu dengan merumuskan pertahanan keamanan yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.

D. Tahapan Situasi Pertahanan dan Keamanan Negara dan Penanganannya Dalam rangka mengatasi potensi ancaman terhadap Negara, maka diperlukan suatu

tahapan

situasi

pertahanan

dan

keamanan

Negara

disertai

dengan

penanganannya. Hal ini dapat dilihat dari seberapa bahayanya situasi tersebut, dan berguna menjamin pertahanan dan keamanan Negara yang maksimal. Tahapan situasi ini dibagi menjadi lima yaitu :

1. Masa Damai Masa Damai seperti ini adalah idaman setiap manusia. Namun, terdapat pepatah Si vis pacem, para bellum - jika kau mendambakan perdamaian, bersiap-siaplah menghadapi perang. Oleh karena itu, pada masa keadaan damai ini, TNI menyiapkan diri dengan melakukan berbagai macam latihan dan juga persiapan untuk memperkuat pertahanan Negara. Adapun POLRI menjalankan peran dan fungsinya untuk menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat.


2. Masa Darurat Akibat Bencana Alam Keadaan Bahaya karena bencana alam harus dibedakan dari keadaan bahaya sipil, karena memang faktor penyebab adalah dari alam yang tidak bisa diduga. Bencana

alam

ini dimasukkan

sebagai keadaan bahaya

jika

melumpuhkan

perekonomian masyarakat dan fungsi pemerintahan (darat: gunung meletus, banjir sungai, limbah beracun, gempa bumi; laut: badai, gelombang pasang, gempa bumi; udara: kebakaran hutan, hujan asam, limbah udara beracun). Dan dalam penanganan masa Darurat Akibat bencana alam ini baik TNI, POLRI maupun segenap rakyat Indonesia, harus saling membantu.

3. Masa Darurat Sipil Pada masa Darurat Sipil, biasanya terjadi kerusuhan dengan kekerasan yang mengancam keamanan dan ketertiban umum atau mengganggu fungsi pemerintahan. Kondisi seperti ini seharusnya ditangani oleh POLRI sebagai ‘aparat sipil’.

4. Masa Darurat Militer Pada masa Darurat Militer ini, pemberontakan bersenjata dan/atau terjadi usahausaha nyata dengan kekerasan untuk memisahkan diri dari RI dilakukan sehingga membahayakan integritas NKRI. Oleh karena itu dalam hal ini sudah seharusnya dalam penanganan, militer / TNI berperan penuh.


5. Masa Darurat Perang Pada masa Darurat Perang ini harus dibedakan antara ancaman perang dari negara lain dan keadaan perang karena serangan negara lain, dengan keadaan perang karena Indonesia menyatakan perang kepada negara lain. Ketika Indonesia menyatakan perang kepada negara lain, maka dapat dikatakan bahwa hal tersebut tidak berarti Negara kita dalam kondisi bahaya perang. Lain halnya bila Negara kita diserang oleh Negara lain, hal ini berarti kondisi naik pada tahapan tertinggi yaitu Masa Darurat Perang. Kemudian dalam penanganannya, ketika Negara menyatakan perang kepada Negara lain, maka TNI berperan penuh. Sementara itu bila perang dilakukan oleh Negara lain terhadap Negara kita, maka Negara kita dalam kondisi bahaya, dan pada saat ini, Sishankamrata harus dijalankan dimana TNI, POLRI maupun rakyat terlatih maju untuk memperjuangkan kedaulatan Negara.

E. Peran dan Fungsi TNI Dalam Pertahanan Negara Untuk menjelaskan mengenai peran dan fungsi TNI dalam pertahanan Negara ini, pertama-tama perlu dijelaskan mengenai perjalanan kebijakan pertahanan Negara kita. Bila melihat catatan sejarah, maka konsepsi mengenai pertahanan negara di Indonesia untuk pertama kalinya dirumuskan oleh Kerajaan Belanda pada tahun 1927. Pada saat itu pemerintah Belanda memutuskan untuk menerima tantangan perang dan


siap mengangkat senjata melawan Jepang. Konsepsi tersebut melahirkan empat dasar pertahanan363 yaitu : 1. Tugas Angkatan Perang Hindia Belanda bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan Belanda dari ancaman internal, mempertahankan keamanan dan ketentraman, serta memenuhi berbagai kewajiban militer sebagai anggota Volkenbond, yaitu tetap menjaga kenetralan apabila terjadi peperangan dengan negara lain. 2. Tugas dalam (internal) diberikan kepada Angkatan Darat dan bila dipandang perlu dengan meminta bantuan dari Angkatan Laut. Mengenai tugas keluar untuk pulau Jawa ditetapkan sebagai wilayah tugas Angkatan Darat dengan bantuan Angkatan Laut, sedangkan di luar pulau Jawa tugas keluar menjadi tanggung jawab Angkatan Laut dengan bantuan Angkatan Darat yang mengutamakan pertahanan

daerah-daerah

strategis,

seperti

pertahanan

Tarakan

dan

Balikpapan. 3. Jika politik kenetralan tidak dapat dipertahankan maka Angkatan Perang harus mempertahankan wilayah Hindia Belanda dengan sekuat tenaga sambil menunggu kemungkinan datangnya bala bantuan dari luar. 4. Pelaksanaan rencana tersebut tergantung kepada keuangan dan personalia, sedangkan pembangunan Armada Hindia Belanda sebagai intinya ditetapkan dua kapal penjelajah, delapan kapal perusak dan dua belas kapal selam.

363

Defensie Grondslagen Yayasan 19 Desember 1948, Perang Gerilya, Perang Rakyat Semesta, (Jakarta : Mediaksara Grafia, 1998), hal.10-11.


Kebijakan lain Pemerintah Hindia belanda untuk mendukung dasar-dasar pertahanan ini adalah membentuk Dewan Mobilisasi yang merencanakan aksi mobilisasi total dengan membuat peraturan pemerintah mengenai sumber daya manusia dan penggunaan sejumlah industri yang ada. Berkaitan dengan kebijakan mengenai industri, pemerintah Hindia Belanda mencari kemungkinan untuk mengubah industri

perang atau mendirikan industri baru yang menjadi tulang punggung

persenjataan dan perlengkapan perang.364 Untuk menghadapi serangan dari Jepang, Pemerintah Hindia Belanda menyiapkan 76.145 orang dengan mengandalkan kekuatan 90.000 orang pasukan Inggris yang memiliki kepentingan untuk mempertahankan Singapura. Dalam peta Indonesia saat itu yang masih dikuasai Pemerintah Hindia Belanda terlihat titik-titik strategis yang menjadi tempat gelar kekuatan militer atau pasukan Hindia Belanda dalam menghadapi ancaman perang atau serangan dari pihak pasukan fasis jepang. Pada saat itu pun kekuatan armada laut dari Pemerintah Hindia Belanda cukup perkasa.365 Namun, kita semua tahu bahwa akhirnya Jepang berhasil mengalahkan pasukan Pemerintah Hindia Belanda. Ini artinya, penguasa militer Jepang sebagai penguasa baru selanjutnya juga menetapkan sistem pertahanannya sendiri untuk menjada wilayah jajahannya. Sejak 8 Maret 1942, pemerintah penguasa militer Jepang telah

364

Ibid., hal.15-16.

365

Ibid.


menetapkan kebijakan yang berpegang pada tiga prinsip utama dalam menjalankan roda pemerintahan, yaitu : 366 1. Mengusahakan agar pemerintah didukung oleh rakyat (untuk memenangkan perang) dan mempertahankan ketertiban umum. 2. Memanfaatkan sebanyak mungkin struktur pemerintahan yang sudah ada 3. Meletakkan dasar agar wilayah yang bersangkutan dapat memenuhi kebutuhan sendiri untuk menjadikan pusat persediaan pangan bagi wilayah selatan. Sebagai implementasi dari kebijakan yang pertama, pemerintah milietr Jepang, tepatnya pada 3 Oktober 1943 membentuk Heiho dan PETA berdasarkan Osamu Seirei no.44 yang disebut sebagai “pembentukan Pasukan Sukarela untuk Membela Jawa”. Dalam Osamu Seirei tersebut ditegaskan bahwa;367 “...tugas dan kewajiban untuk mempertahankan tanah air sangat berat dan penting dan jika tidak dilaksanakan dengan tekad yang kuat kita tidak akan mampu untuk melaksanakannya dengan sempurna. Karena itu seluruh rakyat harus bangkit fengan penuh kesadaran dan tulus ikhlas berbakti dan berkorban untuk tanah air, supaya dapat melaksanakan tugasmu dan juga berhasil mencapai cita-cita murni.” Dalam hubungan dengan pembelaan tanah air ditegaskan pula bahwa : “setiap lapisan penduduk di Jawa harus membantu sekuat tenaga pembentukan tentara untuk membela tanah air dengan keyakinan bahwa kemenangan atau kekalahan dalam perang ini akan menentukan bangkit atau hancurnya seluruh rakyat Asia.”

366

Ibid.

367

Ibid., hal.28.


Terlepas adanya trauma dari kekejaman pemerintah militer Jepang selama penjajahan di indonesia, tetapi kenyataannya kebijakan pemerintah militer Jepang ini menjadi modal awal bagi Indonesia ketika kemerdekaan Indonesia diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Konsep pertahanan dan keamanan PETA, Heiho dan pemuda serta rakyat terlatih yang disusun militer Jepang ternyata digunakan sebagai modal awal kekuatan pertahanan Pemerintah indonesia. Tujuan dibentuknya militer pada awal berdirinya negara Indonesia pada dasarnya untuk mendukung kemerdekaan. Para tokoh pendiri bangsa pada saat itu menyadari bahwa perjuangan tidak cukup hanya dilakukan dengan diplomasi, namun dibutuhkan juga intervensi militer yang melibatkan kontak senjata dengan penjajah di lapangan. Berawal dari pemikiran tersebut maka dibentuklah badan atau tenaga militer dengan nama BKR (Badan Keamanan Rakyat) pada tanggal 22 Agustus 1945 dan baru pada 3 Juni 1947 diganti namanya menjadi TNI (Tentara Nasional Indonesia) setelah sebelumnya mengalami dua kali pergantian nama dari TKR (Tentara Keamanan Rakyat) pada tanggal 5 Oktober 1945 menjadi TKR (Tentara Keselamatan Rakyat) pada 1 Januari 1946. Militer pada waktu itu dibutuhkan tidak hanya untuk meraih kemerdekaan dari berbagai ancaman yang berasal dari luar, seperti Agresi Militer Belanda.368 Kebijakan sistem pertahanan Pemerintah RI dalam menghadapi Agresi Militer Belanda I, dengan kekuatan 125.290 orang. Pada tanggal 21 Juli 1947 menetapkan: 1. Sistem pertahanan rakyat total yang berintikan TNI.

368

Abdoel Fattah, Demiliterisasi Tentara : Pasang Surut Politik Militer 1945-2004, (Yogyakarta, LkiS, 2005), hal.46-52.


2. Dekrit Presiden 5 Mei 1947 antara lain Tentara Pelajar Indonesia dan berbagai laskar disatukan menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). 3. Suatu pertahanan yang disebut “Wehrkreise”, (menurut penciptanya Jenderal Nasution,

istilah

Wehrkreise

diartikan

bahwa

setiap

daerah

harus

mempertahankan daerahnya masing-masing dengan mengintergrasikan semua tenaga dan materiil serta bahan-bahan yang ada dalam lingkungan itu sendiri) yang dihasilkan dalam rapat pimpinan Jenderal Soedirman di Yogyakarta.369 Pada saat itu militer berfungsi secara profesional sebagai alat pertahanan semata yang dibutuhkan untuk mendukung kemerdekaan Indonesia pada masa-masa awal kemerdekaan. Jika dikaitkan dengan pemikiran mengenai pola hubungan sipilmiliter menurut Elliot A. Cohen, maka hubungan sipil-militer pada saat itu lebih dapat diklasifikasikan kedalam pola tradisional. Pada pola ini militer bersifat profesional, memusatkan perhatian pada persoalan teknis perang dan hanya berorientasi kepada ancaman dari luar. Sementara itu, jika kita mengacu pada pendapat Samuel P. Huntington, maka hubungan sipil-militer pada waktu itu dapat disebut sebagai objective civilian control (pengendalian sipil obyekti), dimana adanya profesionalisme militer dalam menjalankan tugas menjaga kedaulatan negara.



Kebijakan pada masa orde lama Perkembangan selanjutnya setelah Belanda berhasil menawan Soekarno-Hatta

pada tanggal 22 Desember 1948 adalah dibentuk pemerintahan militer yang menetapkan kebijakan Sistem Pertahanan Negara untuk menghadapi aksi Belanda 369

Ibid.


dengan konsepsi perubahan dari sistem linear ke sistem gerilya, dari sistem pertahanan yang hanya dilakukan oleh tentara ke sistem pertahanan rakyat semesta.370 Kebijakan ini berakhir pada tanggal 27 Desember 1949 setelah Kabinet Republik Indonesia Serikat akhirnya diakui oleh Belanda. Pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS berubah kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada masa antara tahun 1950-1959, dIbidang pertahanan, pemerintah kemudian melakukan konsolidasi angkatan perang untuk membangun dan membina angkatan perang serta menyempurnakan manajemen organisasi militer guna menghadapi berbagai pemberontakan yang terjadi di beberapa tempat di wilayah Indonesia. Sebut saja misalnya DI/TII di Jawa Barat, Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Gerakan APRA, Andi Azis, dan RMS, PRRI/Permesta. Pada tanggal 5 Januari 1950 ditetapkan kemudian 11 teritorium, yang kemudian berubah pada tanggal 15 Desember 1951 menjadi 7 teritorium dengan kekuatan sebanyak 33.000 orang, dimana selanjutnya sejak 5 Maret 1958 diubah menjadi 17 Kodam. Wilayah laut dibagi menjadi 6 Komando Daerah Maritim ALRI (Kodamar I s/d VI) dengan kekuatan mencapai 28.900 orang. Sedangkan Angkatan Udara membentuk Komando Distrik Udara (KDU), Komando Pangkalan Udara (KPU) dan Detasemendetasemen Udara dengan kekuatan sampai dengan tahun 1959 sebanyak 25.692 orang.371 Konsolidasi Polisi negara dilakukan langsung oleh Koordinator Keamanan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dengan menyatukan polisi negara dan polisi federal 370

Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, Sejarah TNI Jilid 1: 1945-1949, Jakarta: Mabes TNI, 2000.

371

Ibid.


menjadi Jawatan Kepolisian Indonesia. Pada tanggal 1 Agustus 1950 diubah menjadi kepolisian negara yang dibentuk di 10 propinsi di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Sunda Kecil dengan kekuatan sebanyak 73.000 orang.372 Pada masa Pemerintahan RI tahun 1960-1965 telah terjadi banyak perubahan kebijakan dIbidang pertahanan yang disebabkan adanya kepentingan politik untuk menguasai angkatan perang. Pada tahun 1962 Angakatan Perang dan Polri disatukan dalam satu wadah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Presiden Soekarno menghendaki agar Presiden merupakan Panglima Tertinggi ABRI dan Polri serta mempunyai seorang Kepala Staf ABRI (KASAB) dan pada Kabinet Karya pada tahun 1963-1965, para kepala staf angkatan dan kepolisian diangkat sebagai Menteri Panglima Angkatan dan Menteti Muda Kepolisian RI, sekaligus juga menetapkan kepolisian negara termasuk dalam kompartemen pertahanan keamanan.373 Adapun untuk kepentingan pembebasan Irian barat, pemerintah membentuk komando operasi tertinggi di bawah Pangti ABRI. Kebijakan Pemerintah di bidang pertahanan saat itu dihadapkan kepada kebutuhan untuk pembebasan Irian Barat dan konfrontasi dengan Malaysia. Karenanya, upaya-upaya peningkatan kekuatan angkatan bersenjata menjadi berlipat ganda, dan ini berkaitan dengan modernisasi perlengkapan militer dan kemampuan personil. Pada masa ini ABRI memiliki kekuatan yang begitu besar dan modern.374 372

Ibid.

373

Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, Sejarah TNI Jilid III: 1960-1965, Jakarta: Mabes TNI, 2000.

374

Ibid.


Fungsi militer tidaklah lagi hanya sebagai alat pertahanan negara namun telah bergeser dimana militer mulai terlibat kehidupan politik. Hal ini terjadi ketika kalangan sipil dianggap tidak berhasil menjalankan fungsi pemerintahan secara baik, mengingat pada waktu itu banyak terjadi pemberontakan serta pergantian sistem pemerintahan. Akhirnya doktrin dwifungsi diberlakukan. Harold Crouch dalam esainya yang berjudul The Military and Politics in Southeast Asia, mengatakan375 “...para perwira militer yang berorientasi dan berambisi dalam politik akan melakukan intervensi jika pemerintahan sipil gagal menjaga stabilitas politik dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang memuaskan. Kegagalan ini akan mengurangi legitimasinya dan membuka peluang kepada militer untuk melakukan intervensi. Sebaliknya, pemerintahan sipil yang kuat, efektif, dan berhasil memelihara legitimasinya akan menutup kemungkinan adanya intervensi militer.” Pada masa itu, kalangan sipil mulai memperbesar hak militer ke dalam politik praktis. Walaupun supremasi sipil masih dapat ditegakkan karena wibawa Presiden Soekarno yang tinggi, namun pembangunan menuju pola “pengendalian sipil objektif” dapat dikatakan tidak berhasil, disamping ‘tawaran’ promosi oleh militer yang ditujukan kepada sipil meluas. Ironisnya, jika mau dikatakan demikian ada niat dan upaya dari beberapa pemimpin sipil yang berusaha menggunakan militer untuk kepentingan kelompoknya. Kita bisa menyebut misalnya seperti yang dilakukan oleh Amir Sjarifuddin, Iwa Kusumasumantri, dan Ali Sastroamidjodjo, walaupun pada akhirnya kalangan militer tidak menerimanya.

375

Harold Crouch, The Military and Politics in Southeast Asia, dalam Zakaria haji Ahmad dan Harold Crouch (ed). Military-Civillian Relation in Southeast Asia, (Singapura: Oxford University Press, 1985), hal.294, dikutip dari Connie Rahakundini, “Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal”, Op.Cit.




Kebijakan pada masa Orde Baru Pasca jatuhnya Presiden Soekarno dan dimulainya era Orde Baru, militer

menjadi jauh lebih aktif terlibat dalam kehidupan politik. Orde Baru memberi peran dan kesempatan yang sangat besar kepada militer untuk menjalankan berbagai urusan sipil yang dilegitimasikan melalui dwifungsi ABRI. Konsep “jalan tengah” Nasution dan UUD 1945 telah memberi legitimasi yang kuat kepada golongan fungsional, termasuk militer, untuk masuk kedalam lembaga politik negara, walaupun pada awalnya tidak untuk mendominasinya. Selanjutnya kita melihat bahwa konsep keterlibatan militer di luar bidang pertahanan bertambah luas ketika pemerintah Orde baru memunculkan konsep perang wilayah dan pembinaan wilayah dengan dibentuknya organisasi teritorial dari tingkat pusat Markas Besar Angkatan Darat sampai pada tingkat pedesaan.376 Pada saat itu, mulailah terjadinya hegemoni militer dimana pemerintah menjadi sangat kuat dan dibangun melalui strategi represif, sementara pada saat yang bersamaan kekuatan-kekuatan civil society, akibat desakan dari luar maupun masalah internal, semakin melemah. Jika kita melihat sejarah, maka kita menemukan bahwa perkembangan pembentukan doktrin dwifungsi berawal dari jatuhnya Presiden Soekarno dan pasca pemberontakan dan penumpasan PKI (1966-1970). Pada masa itu, Indonesia dihadapkan pada kondisi sosial politik yang tidak menentu dengan perekonomian yang ambruk. Presiden Soeharto yang mendapatkan legitimasi untuk memimpin perubahan nasional mengarahkan tujuannya pada pembangunan negara di mana situasi yang

376

Ibid., hal.195.


kemudian memberikan legitimasi kepada ABRI untuk menertibkan dan menstabilkan keadaan pada masa awal pemerintahan Orde baru. Pada awal pemerintahan Orde Baru tahun 1965, Indonesia benar-benar dalam keadaan nasional yang porak poranda. Untuk mengatasi masalah nasional tersebut pemerintah kemudian merumuskan kebijakan di bidang ideologi, psikologi, politik, ekonomi, keuangan, bidang rohani, sosial dan budaya serta pertahanan dan keamanan. Kesemuanya dibahas secara serius dalam Seminar Pertahanan dan Keamanan yang diikuti oleh 220 orang terpilih yang terdiri dari perwira dan para pakar dari berbagai disiplin ilmu. Kebijakan di bidang Pertahanan dan Keamanan kemudian dirumuskan dalam bentuk :377 1. Doktrin Pertahanan Keamanan Nasional dilampiri dengan Doktrin Pertahanan Darat Nasional (ADRI), Doktrin Pertahanan Maritim Nasional dan Doktrin Pertahanan Keamanan dan Ketertiban. 2. Doktrin Pembinaan Pertahanan Keamanan Nasional dilampiri dengan Doktrin Pembinaan Pertahanan Darat Nasional, Pembinaan Pertahanan Maritim Nasional, Pembinaan Pertahanan Udara Nasional dan Pembinaan Kamtibmas. 3. Konsep Operasi Pertahanan Keamanan Nasional. Hasil rumusan seminar ini menjadi dasar kebijakan pemerintah di bidang pertahanan dan landasan wawasan dengan sebutan ‘Wawasan Nusantara’ berdasarkan Keputusan menteri Utama Hankam No.Kep B/177/1966 tanggal 21 November 1966.

Selanjutnya, berdasarkan Doktrin tersebut, Menhankam atau Pangab menyusun komando 377

utama

operasional

Hankam

atau

ABRI

yang

mempunyai

Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, Sejarah TNI Jilid IV : 1966-1983, ( Jakarta : Mabes TNI, 2000).


fungsi

melaksanakan operasi defensif strategis yang merupkan mandala atau kompartemen strategis dengan tugas defensif yang luas dan berlanjut sebagai komando gabungan. Adapun komposisi yang diatur terdiri dari dua angkatan atau lebih dan dibentuk atas dasar wilayah sesuai konsep strategis. Komando-komando tersebut disusun sesuai dengan

matranya

masing-masing

yang

terdiri

dari

Komando

Antar

Daerah

(Koandahan), Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) dan Komando Pertahanan Maritim Nasional (Koppanmarnas). Pada periode ini juga dibentuk Kowilhan (Komando Wilayah Pertahanan) dan Komando Strategis Nasional (Kostranas). Sedangkan dari aspek strategi pertahanan keamanan nasional, Dewan Pertahanan Keamanan Nasional juga merumuskan pembentukan Sishankamrata yang meliputi wilayah perang, wawasan nusantara dan masalah teritorial. Ini meliputi visualisai pola operasi keamanan dalam negeri dalam rangka Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta serta visualisasi pola operasi pertahanan dalam angka pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Adapun isinya meliputi pula operasi, visualisasi serangan musuh, hingga bilamana musuh menguasai wilayah nasional, offensif balas, konsolidasi dan rehabilitasi wilayah. Berdasarkan konsepsi dan strategi tersebut diatas, maka pada tahun 1982 Undang-undang No.29 tahun 1954 tentang Pertahanan Negara disempurnakan menjadi Undang-undang No.20 Tahun 1982 tentang pokok-pokok Pertahanan Keamanan Negara. Kita bisa mencatat bahwa hal yang menonjol pada periode 1966-1983 adalah program pembangunan Hankamneg yang disusun dalam pola pembangunan jangka pendek, jangka sedang, dan jangka panjang.


Mengutip pemikiran Jun Honna, pengamat militer dari Ritsumaiken University, Jepang, Doktrin militer yang dibangun pada masa awal pemerintahan Orde baru tersebut sebenarnya telah membawa ABRI kedalam peran penting, yaitu suatu proses modernisasi di Indonesia berdasarkan revisi terhadap Tri Ubaya Cakti378, Dokumen TUC yang baru sebagai revisi dari Doktrin Pertahanan Keamanan Nasional, melahirkan empat doktrin, yaitu : (1) Doktrin Pertahanan Darat Nasional, (2) Doktrin Kekaryaan, (3) Doktrin Pembinaanan (4) Doktrin Perang Rakyat Semesta (perata). Kemudian melalui seminar ketiga pada tahun 1972, ABRI memperkokoh eksistensi doktrin dwifungsi sebagai suatu panggilan sejarah, karena sejak berdirinya Indonesia, militer selalu dibutuhkan dalam arena sosial politik dengan melakukan peran ganda karena kalangan sipil dianggap belum mampu mengelola pemerintahan. Sehingga pada tahun 1980-an ABRI menyatakan kemanunggalannya dengan rakyat yang berakhir dengan dikukuhkannya dwifungsi ABRI dalam UU.No.20 Tahun 1982. Pada periode tahun 1984-1999379, kebijakan dibidang pertahanan kemanan tidak banyak mengalami perubahan, tetapi dalam penataan organisasi pertahanan keamanan, Menhankam atau Pangab telah melakukan reorganisasi ABRI di semua tingkat organisasi dan mengapuskan Kowilhan dan Kostranas. Selanjutnya, sejalan dengan perkembangan pembangunan nasional serta memerhatikan perkembangan global dan internasional, pada tahun 1992, pemerintah memandang perlu untuk melakukan penyempurnaan organisasi ABRI dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas yang optimal guna mendukung keberhasilan tugas pokok. 378

Connie Rahakundini., Ibid.

379

Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, Sejarah TNI jilid V : 1984-2000, (Jakarta: Mabes TNI, 2000), hal.1-21.


Menurut Jun Honna, kerasnya tuntutan demokrasi dan globalisasi membuat ABRI menetapkan standar ganda.380 Pada satu sisi, terkait dengan persoalan pelanggaran HAM, ABRI merevisi konsep dan implementasi security approach serta melakukan evaluasi terhadap masalah pelanggaran HAM berdasarkan standar internasional, namun di sisi lain, globalisasi dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas nasional karena berpotensi masuknya berbagai nilai-nilai luar yang tidak sesuai dengan karakter bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Maka melalui Lemhanas dibentuklah Tarpadnas (Penataran Kewaspadaan Nasional) yang bertujuan melakukan pengamanan atas berbagai bahaya latent yang mengancam stabilitas nasional. Sebagai jawabannya kemudian munculah program kewaspadaan. Pada dasarnya, program kewaspadaan ini bertujuan untuk menentang komunisme dan liberalisme karena tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Doktrin kewaspadaan melarang berbagai aktivitas politik, seperti; organisasi sosial yang anti Pancasila, bentuk-bentuk komunis gaya baru, kelompok garis keras yang mengatasnamakan SARA dan bertujuan melakukan tindakan separatis terhadap NKRI, serta kelompok yang menginginkan liberalisasi Indonesia dengan demokrasi tanpa batas, termasuk juga dalam tataran pemikiran yang dituangkan di media massa. Berdasarkan uraian diatas maka dapat kita lihat bahwa pada masa Orde Baru peran militer dalam kehidupan politik menjadi sangat luas dan mendalam. Militer memiliki hak-hak istimewa yang besar dalam politik yang pada dasarnya bertujuan untuk melindungi pemerintah yang berkuasa. Militer berfungsi lebih pada menciptakan 380

Lihat juga tulisan joseph Chinyong dan Ralf Emmers (ed.), Order and Security in Southeast Asia: Essays in Memory of Michael Leifer,( New york: Routledge, 2006), hal.5. Dikutip dari Connie Rahakundini, Op.Cit.,hal.85.


ketertiban dan berkonsentrasi pada ancaman internal dari pada menghadapi ancaman eksternal.



Kebijakan pada masa Reformasi Terkait peran dan fungsi TNI pada masa reformasi, kita bisa mencatat bahwa

kebijakan di bidang pertahanan dan keamanan saat ini lebih dititikberatkan pada penataan peran dan fungsi TNI dan Polri yang ditetapkan melalui TAP MPR, UU Kepolisian Negara, UU Pertahanan Negara, dan UU TNI serta amandemen Pasal 30 UUD

1945

yang

menetapkan

tentang

Sishankamrata.

Pemerintah

kemudian

mengeluarkan kebijakan di bidang pertahanan dan keamanan sebagai berikut : 1. Penataan kembali TNI sesuai paradigma baru secara konsisten melalui reposisi, redefinisi, dan reaktualisasi peran TNI sebagai alat negara 2. Pembangunan kemampuan sistem pertahanan rakyat semesta yang bertumpu kepada kekuatan Rakyat dengan TNI dan POLRI sebagai kekuatan utama yang didukung komponen lain dengan meningkatkan kesadaran bela negara melalui wajib latih dan membangun kondisi juang serta mewujudkan kebersamaan TNI, POLRI dan Rakyat 3. Peningkatan kualitas profesionalisme TNI, meningkatkan rasio kekuatan komponen utama serta kekuatan pertahanan dan keamanan negara kewilayahan yang didukung dengan sarana prasarana dan anggaran yang memadai


4. Memperluas dan meningkatkan kualitas kerjasama bilateral bidang Hankam dalam rangka memelihara stabilitas keamanan regional dan turut berpartisipasi dalam upaya memelihara perdamaian dunia.381 Arah kebijakan pembangunan kekuatan pertahanan keamanan tahun 2000-2003 mengacu kepada visi yang diharapkan yaitu terbangunnya institusi TNI yang solid dan mengedepankan

profesionalisme

sebagai

pengawal

kedaulatan

negara

dan

keselamatan bangsa, serta misi yang diamanatkan untuk dilaksanakan pada kurun waktu lima tahun yaitu; menuntaskan perubahan internal untuk mengembalikan TNI sebagai

alat

pertahanan

negara

dengan

berpedoman

pada

arah

kebijakan

pembangunan pertahanan keamanan 2000-2004. Berdasarkan kebijakan tersebut, pada tanggal 31 maret 2003, Menhan RI menerbitkan buku putih tentang pertahanan negara yang merupakan kebijakan pemerintah tentang reformasi nasional dan pertahanan negara, perkiraan ancaman dan kepentingan strategis pertahanan, kebijakan strategis penyelenggaraan pertahanan negara dan kebijakan pembangunan kekuatan pertahanan negara. Kebijakan pemerintah di bidang pertahanan ini selanjutnya direvisi pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Pertahanan Negara 2005-2009, dan juga 2010-2014 yang antara lain berisi tentang cara mewujudkan pertahanan negara yang tangguh, berdaya tangkal, modern dan dinamis yang mampu menjaga dan melindungi eksistensi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indoesia, yang dilakukan dengan menyelenggarakan:382 381


382

Ibid.


1. Pengelolaan sistem pertahanan negara berupa penetapan kebijakan umum, perencanaan, pengawasan dan pengendalian berasarkan manajemen modern. 2. Pengelolaan kekuatan dan kemampuan tiga komponen pertahanan negara secara profesional dan modern melalui peningkatan sistem pembinaan yang ada, koordinasi dan sinkronisasi dengan institusi pemerintah lainnya serta seluruh komponen bangsa. 3. Mewujudkan kesiapan dan kemampuan sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional yang memliki akses bagi kepentingan pertahanan melalui koordinasi dan sinkronisasi dengan institusi pemerintah yang lain serta seluruh komponen bangsa di dalam penyelenggaraan pembangunan nasional secara serasi dan terpadu. 4. Meningkatkan kerja sama luar negeri di bidang pertahanan untuk menunjang kepentingan nasional, khususnya ikut serta memelihara perdamaian dunia. 5. Meningkatkan penelitian dan pengembangan alutsista standar, penataan sistem, doktrin dan prosedur operasi serta mobilisasi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertahanan modern melalui kerjasama antara perguruan tinggi dan industri strategis. 6. Meningkatkan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas aparatur pertahanan negara melalui peningkatan SDM serta memberdayajan fungsi pengendalian dan pengawasan internal. Disisi lain dalam tujuan kebijakan rencana strategi pembangunan kekuatan pertahanan, ditegaskan bahwa pembangunan kekuatan dan kemampuan pertahanan negara bukan untuk memperbesar kekuatan, tapi tujuan utamanya adalah untuk


mengisi kesenjangan atau kekurangan antara kekuatan nyata dengan kekuatan sesuai tabel organisasi personil atau daftar susunan pejabat personil. Ini meliputi tujuan pembangunan non-militer sesuai dengan rencana pembangunan jangka sedang nasional 2010-2014. Adapun yang menjadi prioritas sasaran adalah mengacu kepada tri tunggal sasaran yakni meliputi peningkatan dalam kesiapan operasi satuan, peningkatan dalam profesionalisme prajurit TNI dan PNS serta kesejahteraan prajurit TNI.383 Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan dua belas kebijakan yang terdiri dari sembilan kebijakan tentang komponen utama, dua kebijakan tentang komponen cadangan, dan satu kebijakan tentang komponen pendukung. Ini semua didukung dengan rencana kebutuhan anggaran selama lima tahun program dengan anggaran sebesar Rp.279.862.470.000.000.384 Pada masa transisi menuju konsolidasi demokrasi ini, menurut Joseph S Nye Jr385, terdapat dua kecenderungan ekstrim dalam hubungan sipil militer. Pertama, militer yang melampaui batas dimana orang mencari militer demi keselamatan, sehingga militer menjadi lebih banyak terlibat dan kembali terpolitisasi. Kedua, mengasingkan militer dari masyarakat sipil, dimana sipil melihat militer sebagai ancaman bagi stabilitas negara sehingga meminimalisasikan kekuatan dan pengaruh militer. Kecenderungannya menurut Joseph S. Nye Jr, kemungkinan besar akan membawa hubungan sipil-militer menjadi tegang, karena masing-masing pihak sama383

Lihat “Rencana Strategis Pembangunan Pertahanan Negara 2005-2009, Dephan, Peraturan menteri Pertahanan No.PER/02/M/X/2005, hal.4, 15-18. 384

Ibid., hal.33-35.

385



sama memposisikan dirinya lebih unggul. Militer dengan kekuatannya yang solid memposisikan dirinya sebagai pihak yang berhak atas stabilitas nasional yang akhirnya membawa militer terseret dalam praktik-praktik di luar perannya. Sedangkan sipil juga memposisikan sebagai pihak yang berhak atas pemerintahan negara sebagai ciri pemerintahan demokratis. Meskipun adanya batasan yang jelas dan sudah diatur dari hubungan sipilmiliter, tapi menurut Eric A. Nordlinger, pihak sipil sendiri seringkali tidak mematuhi peraturan yang dianggap penting, yaitu tidak mencampuri urusan militer yang bersifat ekslusif, seperti kenaikan pangkat atau mutasi perwira ke jabatan tertentu. Pihak sipil juga seringkali menggunakan atau melibatkan angkatan bersenjata di bidang politik untuk tujuan-tujuan pribadi, kelompok, maupun pemerintahan mereka. Sebenarnya gejala demikian cenderung mengundang motif pihak militer untuk pun ikut masuk kedalam urusan politik. Hal ini pernah terjadi pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, dimana saat itu para petinggi militer tidak menentang intervensi Presiden dalam manajemen internal TNI. Tindakan ini tidak dapat digolongkan sebagai upaya pembangkangan militer kepada atasan, namun lebih dikarenakan mengikuti prosedur hukum yang berlaku dalam militer. Jika militer mengikuti apa yang diinginkan Presiden, sedangkan Presiden tidak mengikuti prosedur dan jalur yang benar dalam militer, maka yang terjadi adalah control sipil subyektif atas militer yang akhirnya akan melahirkan otoritarianisme baru. Sikap militer tersebut juga tidak dapat disimpulkan bahwa militer menghambat jalannya agenda demokratisasi dan penegakan supremasi sipil, karena apa yang disebut dengan supremasi sipil bagi kalangan militer adalah supremasi hukum. Apapun


aturan yang ada dalam hukum yang berlaku harus dihormati, termasuk dalam hal mekanisme pengangkatan, pemberhentian, penempatan personel yang berada dalam otoritasnya (setingkat dibawah kepala staf angkatan). 386 Secara umum, pada masa reformasi, militer dapat dikatakan relatif konsisten dalam menjalankan komitmen sesuai dengan agenda reformasi internal. Meski terdapat berbagai pertentangan karena pemerintah sipil dianggap terlalu jauh mencampuri urusan internal militer. Pertentangan ini dianggap justru mencegah kemungkinan militer kembali ke dunia politik seperti pada zaman orde baru. Berdasarkan tingkatan otoritas militer menurut Huntington yaitu : 1) Militer memiliki otoritas maksimal pada saat berada pada puncak hierarki sedangkan institusi pemerintah lainnya berada di bawahnya 2) Struktur model kedua adalah militer menjadi bawahan satu institusi yang memiliki otoritas atas militer 3) Militer merupakan organ mandiri yang sejajar dengan organ negara lain di bawah puncak otoritas kekuasaan Maka, untuk kategori pertama, persis seperti pada masa orde baru, dimana militer memiliki otoritas maksimal diatas institusi lainnya. Namun, pada masa reformasi ini, TNI telah melakukan reformasi internal dan tingkat otoritas militer seperti pada kategori ketiga, yaitu militer (TNI) berada sejajar dengan organisasi lainnya sebagai sebuah lembaga Negara, akan tetapi berada dibawah Presiden. Adapun berbagai kegiatan reformasi internal yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

386

Sejarah TNI, dapat diakses di http://www.tni.mil.id/index2.php?page=sejarah.html , diakses pada 2 Juni 2011.


Tabel 4.4 Daftar Kegiatan Reformasi Internal TNI No.

Kegiatan Reformasi Internal TNI

1.

Merumuskan paradigma baru peran ABRI Abad XXI

2.

Merumuskan paradigma baru peran TNI yang lebih menjangkau ke masa depan, sebagai aktualisasi atas paradigma baru peran ABRI Abad XXI

3.

Pemisahan Polri dari ABRI yang telah menjadi keputusan Pimpinan ABRI mulai 1-4-1999 sebagai Transformasi Awal

4.

Penghapusan Kekaryaan ABRI melalui keputusan pensiun atau alih status. (Kep: 03/)/II/1999)

5.

Penghapusan Wansospolpus dan Wansospolda/Wansospolda Tk-I

6.

Penyusutan jumlah anggota F.TNI/Polri di DPR RI dan DPRD I dan II dalam rangka penghapusan fungsi sosial politik

7.

TNI tidak lagi terlibat dalam Politik Praktis/day to day Politics

8.

Pemutusan hubungan organisatoris dengan Partai Golkar dan mengambil jarak yang sama dengan semua parpol yang ada

9.

Komitmen dan konsistensi netralitas TNI dalam Pemilu

10.

Penataan hubungan TNI dengan KBT (Keluarga Besar TNI)

11.

Revisi Doktrin TNI disesuaikan dengan Reformasi dan Peran ABRI Abad XXI

12.

Perubahan Staf Sospol menjadi Staf Komsos

13.

Perubahan Kepala Staf Sosial Politik (Kassospol) menjadi Kepala Staf Teritorial (Kaster)

14.

Penghapusan Sospoldam, Babinkardam, Sospolrem dan Sospoldim; kelimabelas, likuidasi Staf Syawan ABRI, Staf Kamtibmas ABRI dan Babinkar ABRI


15.

Penerapan akuntabilitas publik terhadap Yayasan-yayasan milik TNI/Badan Usaha Militer

16.

Likuidasi Organisasi Wakil Panglima TNI

17.

Penghapusan Bakorstanas dan Bakorstanasda

18.

Penegasan calon KDH dari TNI sudah harus pensiun sejak tahap penyaringan

19.

Penghapusan Posko Kewaspadaan

20.

Pencabutan materi Sospol ABRI dari kurikulum pendidikan TNI

21.

Likuidasi Organisasi Kaster TNI

22.

Likuidasi Staf Komunikasi Sosial (Skomsos) TNI sesuai SKEP Panglima TNI No.21/ VI/ 2005

23.

Berlakunya doktrinTNI Tri Dharma Eka Karma (Tridek) menggantikan Catur Dharma Eka Karma (Cadek) sesuai Keputusan Panglima TNI nomor Kep/2/I/2007 tanggal 12 Januari 2007

Sumber : berbagai sumber, diolah. Berdasarkan paparan diatas, maka dapat kita lihat bahwa pada masa reformasi ini kebijakan telah memisahkan antara pertahanan dan keamanan, dan kemudian menentukan peran dan fungsi TNI, yaitu : 

TNI berperan sebagai alat pertahanan negara Peran TNI pada masa reformasi terbatas sebagai alat negara di bidang

pertahanan. Pun, TNI dalam menjalankan perannya tersebut berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Dalam hal ini, TNI tidak mengelola pertahanan, TNI hanya mengelola angkatan pertahanan, angkatan perang, bukanlah pertahanan nasional. Pengelolaan terhadap


pertahanan nasional sepenuhnya menjadi kewenangan Kementrian Pertahanan.387 TNI berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Dalam rangka melaksanakan perannya sebagai alat pertahanan Negara dan melaksanakan kebijakan pertahanan Negara, TNI bertugas untuk:388 a. Mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah; b. Melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa; c. Menjalankan Operasi Militer Selain Perang; d. Ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.



TNI berperan sebagai unsur dalam kegiatan kemanusiaan Pada masa damai, TNI berperan untuk membantu masyarakat dalam rangka

kegiatan kemanusiaan, diantaranya apabila terjadi bencana alam.



TNI berperan sebagai unsur bantuan kepada POLRI dalam rangka tugas keamanan Dalam hal ini, untuk mengatasi masalah keamanan dalam negeri yang sudah

tidak dapat diatasi oleh POLRI, TNI wajib berperan untuk membantu POLRI. Contohnya adalah dalam rangka mengatasi masalah separatis maupun terorisme.

387

Mencari Format Komprehensif Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara, Op.Cit., hal.105.

388





TNI berperan sebagai bagian dari perdamaian dunia Tentara Nasional Indonesia membantu secara aktif tugas pemeliharaan

perdamaian dunia (peacekeeping operation) di bawah bendera Perserikatan BangsaBangsa. Contoh yang ada saat ini adalah misi perdamaian TNI di Kongo dan Lebanon.



Peran sosial politik TNI dihapuskan Peran sosial politik TNI yaitu yang semula mendapat porsi sebagai wakil rakyat,

saat ini dihapuskan. Anggota TNI tidak diperbolehkan untuk aktif dalam kegiatan politik apapun, termasuk dalam memilih dalam Pemilu. Meskipun begitu, anggota TNI tetap bisa berkecimpung didalam dunia politik dengan syarat harus keluar dari kedinasan TNI.



TNI berfungsi sebagai penangkal TNI berfungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan

ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Kekuatan TNI yang mempunyai aspek psikologis untuk diperhitungkan oleh lawan sehingga mengurungkan niat lawan sekaligus juga mencegah niat lawan yang akan mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.




TNI berfungsi sebagai penindak TNI sebagai penindak terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman

bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa, yaitu kekuatan TNI yang mampu menghancurkan kekuatan yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa.



TNI berfungsi sebagai pemulih TNI sebagai pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat

kekacauan keamanan. Kekuatan TNI bersama-sama dengan instansi pemerintah lainnya membantu fungsi pemerintah untuk mengembalikan kondisi keamanan negara yang telah terganggu akibat kekacauan keamanan karena perang, pemberontakan, konflik komunal, huru hara, terorisme , dan bencana alam. Dalam konteks internasional, TNI turut berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia melalui upaya (pemulihan) penciptaan dan pemeliharaan perdamaian dunia sesuai kebijakan politik luar negeri. Dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai alat pertahanan Negara, Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif berwenang dan bertanggung jawab atas pengerahan kekuatan Tentara Nasional Indonesia. Adapun pengerahan kekuatan Tentara Nasional Indonesia ini dilakukan untuk menghadapi ancaman bersenjata. Kewenangan Presiden dalam pengerahan kekuatan ini tidak mutlak berada dalam dirinya, namun harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 389

389



Jika Negara dalam keadaan genting, (atau dalam keadaan memaksa untuk menghadapi ancaman bersenjata), Presiden dapat langsung mengerahkan kekuatan Tentara Nasional Indonesia. Namun pengerahan langsung kekuatan Tentara Nasional Indonesia ini harus dilaporkan Presiden kepada DPR dalam waktu paling lambat 2 X 24 (dua kali dua puluh empat) jam, dan harus mendapatkan persetujuan. Bila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui pengerahan tersebut, maka Presiden harus menghentikan pengerahan operasi militer.390

F. Peran dan Fungsi POLRI Dalam Keamanan Negara Reformasi menuntut pemisahan POLRI dari ABRI (TNI). Adapun beberapa alasan untuk memisahkan POLRI dari ABRI (TNI) adalah sebagai berikut :391 1. POLRI adalah institusi publik yang berwatak sipil dan dituntut untuk menjalankan perannya itu. 2. POLRI menghadapi masyarakat sebagai saran kontrol yang harus dilindungi, POLRI tanpa masyarakat bukanlah apa-apa. 3. Perbedaan doktrin POLRI dengan doktrin militer (doktrin polisi adalah melindungi, sedangkan doktrin militer adalah menghancurkan) bila hal ini digabungkan maka polisi akan terkontaminasi.

390

Ibid.

391

Chryshnanda. DL, Polisi Penjaga Kehidupan. (Jakarta : Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, September 2009), hal.16.


4. Polisi melihat masyarakat tidak sebagai satuan absolut tetapi sebagai kumpulan individu. Pandangan seperti ini menghasilkan institusi diskresi, yaitu melihat karakteristik individual dari objek yang dihadapi. 5. Kultur polisi berbeda dengan kultur militer. 6. Polisi adalah pasukan berseragam, tetapi berjiwa sipil (civilian in uniform), seorang polisi pertama-tama adalah anggota masyarakat biasa, baru ditempat kedua ia adalah polisi. Polisi dituntut mengembangkan kepekaan sipil dan kepekaan keadilan. 7. Polisi menghadapi masyarakatnya bukan sebagai musuh.

Selanjutnya yang terjadi pada masa reformasi ini, POLRI sudah terpisah dari TNI, dan kini menjadi instiusi yang mandiri. Dalam menjelaskan mengenai peran dan fungsi POLRI dalam keamanan Negara ini, pertama kita paparkan bahwa secara universal fungsi kepolisian merupakan bagian intergal dari fungsi pemerintahan negara yang berbeda dengan fungsi militer. Organisasi kepolisian merupakan lembaga resmi yang diberi mandat untuk mengemban fungsi kepolisian yaitu memelihara ketertiban umum, perlindungan orang-orang (warga negara maupun orang asing) dari keadaan bahaya atau gangguan serta tindakan-tindakan melanggar hukum.392

392

Untung S Radjab, Kedudukan dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaran Berdasarkan UUD 1945, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung, 2002, Hal.36.


Adapun seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, peran POLRI adalah : 

POLRI berperan sebagai alat keamanan Negara Dalam menjalankan perannya sebagai alat kemanan Negara, POLRI bertugas

untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.



Peran sosial politik POLRI dihapuskan Sama halnya dengan TNI, peran sosial politik POLRI yaitu yang semula

mendapat porsi sebagai wakil rakyat, saat ini dihapuskan. Anggota POLRI tidak diperbolehkan untuk aktif dalam kegiatan politik apapun, termasuk dalam memilih dalam Pemilu. Meskipun begitu, anggota POLRI tetap bisa berkecimpung didalam dunia politik dengan syarat harus keluar dari kedinasan POLRI. 

Peran POLRI sebagai polisi internasional Perkembangan

kejahatan,

baik

kualitas

maupun

kuantitasnya,

banyak

dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan serta pengaruh era globalisasi. Hal tersebut menyebabkan ketergantungan suatu negara terhadap negara lain dalam upaya penanggulangan kejahatan internasional. Oleh karena itu peranan polisi internasional sebagai wadah kerjasama internasional kepolisian mutlak dibutuhkan.393 Bentuk dan tata kerja sama yang dilakukan polisi internasional (interpol) dalam rangka menanggulangi kejahatan itnernasional antara lain, tukar menukar informasi data kriminal, saling bantu dalam penyelidikan, kerjsa sama penyidikan, dan ekstradisi. 393

M. Gaussyah, Op.Cit., hal.133.


Berdasarkan uraian tersebut dapat dilihat bahwa NBC-Interpol Indonesia dalam bekerja sama penanggulangan kejahatan internasional mempunya peran sebagai pusat pertukaran informasi dan data kriminal, penghubung dalam kerjasama internasional kepolisian, juru penerang dan koordinator. Kerjasama kepolisian antar negara anggota ICPO-Interpol

dilaksanakan

berdasarkan

souveregnty

(penyeahan

kedaulatan),

hukum/undang-undang, universalitas, persamaan hak, dan metode kerja fleksibel. Dari apa yang telah dipaparkan diatas, maka jelas bahwa polisi mempunya sifat internasional yang tidak dimiliki oleh angkatan perang lain.394



Peran pada saat Pemilu Meskipun POLRI tidak memiliki hak untuk memilih dalam pemilihan umum,

POLRI memiliki andil dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum dalam pemilihan umum. Adapun peran POLRI dalam hal ni adalah setiap tindak pidana pemilu, pengawas pemilu tidak berwenang menyelesaikannya, melainkan harus mengkaji dan meneruskannya kepada penyidik POLRI. Penyidik POLRI bertugas dan berwewenang melalukan penyidikan terhadap laporan atau temuan tindak pidana Pemilu yang diterima dari pengawas Pemilu dan menyampaikan berkas perkara kepada penuntut umum sesuai waktu yang ditentukan. Selanjutnya, dalam membahas mengenai fungsi POLRI ini, agak sulit karena fungsi tersebut tidak ditemukan secara eksplisit dalam regulasi yang ada. contohnya yang terdapat pada konsitusi. Dalam pasal 30 ayat 4 UUD 1945 tidak terdapat kata fungsi, tetapi digunakan kata bertugas. Pasal ini menyebutkan bahwa : 394

Ibid.


“Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum” Pasal tersebut diatas menyebabkan kebingungan semantik dan dalam penjelasan, tidak ada penjelasan lebih lanjut, karena terhadap pasal tersebut disebutkan ‘cukup jelas’. Kemudian pada tataran undang-undang. Pasal yang menyangkut fungsi kepolisian sekiranya merujuk pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU No.2 Tahun 2002 tentang POLRI. Adapun Pasal 2 menyebutkan bahwa : “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan dIbidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat”

Kemudian Pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa : “Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh : a. kepolisian khusus; b. penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.”

Kedua Pasal tersebut diatas dapat dimengerti untuk menjelaskan fungsi kepolisian yaitu : 

Fungsi POLRI untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat Fungsi POLRI adalah untuk menciptakan suatu keadaan yang tertib, tenteram,

dan teratur dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dalam hal ini, POLRI memegang kewenangan dan kendali penuh terhadap pencapaian tujuan terwujudkan kamtibmas yang kondusif.




Fungsi POLRI untuk menegakan hukum POLRI berfungsi dalam hal penegakan hukum, sebab biasanya diawali oleh

POLRI sebagai salah satu bagian dari unsur-unsur penegak hukum lainnya, seperti jaksa dan hakim. Dalam hal ini POLRI sebagai salah satu bagian dari sistem peradilan pidana yang langsung berhubungan dengan masyarakat.



Fungsi POLRI untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat POLRI yang berhubungan langsung dengan masyarakat dituntut untuk bersikap

simpati, empati, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kemudian dalam hal pelaksanaannya, fungsi tersebut diatas diemban oleh POLRI, dibantu dengan kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentukbentuk pengamanan swakarsa. Selanjutnya dalam penyelenggaraan peran dan fungsi kepolisian

ini,

Kapolri

berwewenang

menetapkan,

menyelenggarakan,

dan

mengendalikan kebijakan teknis kepolisian dan mempertanggungjawabkannya kepada Presiden.

G. Peran dan Fungsi TNI – POLRI dalam Pertahanan dan Keamanan Negara Selama ini kita selalu mempersandingkan dua konsep: (1) pertahanan (defence/defense), dan (2) keamanan (security). “Pertahanan” adalah kata benda yang


menggambarkan upaya atau proses, sedangkan “Keamanan” adalah kata benda yang menggambarkan keadaan atau kondisi, dan merupakan hasil dari suatu proses. Oleh karena itu “Pertahanan” dan “Keamanan” seharusnya bukanlah sesuatu yang didikotomikan .395 Namun Pasal 2 TAP MPR No.6 Tahun 2000, sebagai cikal bakal pemisahan peran dan fungsi TNI POLRI dalam pertahanan dan keamanan menyebutkan bahwa TNI dan POLRI secara kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing, dimana TNI sebagai alat Negara yang berperan dalam pertahanan Negara dan POLRI sebagai alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan. Berdasarkan hal tersebut maka dalam peraturan-peraturan yang ada kemudian diatur mengenai perbedaan peran dan fungsi TNI POLRI dalam pertahanan dan keamanan yang akan dijelaskan lebih lanjut dibawah ini.

1. Peran TNI – POLRI dalam Pertahanan dan Keamanan Negara Menurut Ralp Linton peran ialah the dynamic aspect of status (aspek dinamis dari suatu status). Yang dimaksud dengan status sendiri ialah a collection of right and duties (suatu kumpulan hak dan kewajiban). Dalam hal ini berarti peran merupakan aspek dinamis dari hak dan kewajiban. TNI dikatakan memiliki peran sebagai alat pertahanan Negara dan POLRI sebagai alat keamanan Negara.

395

Ikrar Nusa Bhakti, Ibid.,hal.75.


Tabel 4.5 Peran TNI - POLRI dalam Pertahanan dan Keamanan Negara No.

Peran TNI

Peran POLRI

1.

Tentara Nasional Indonesia merupakan alat negara yang berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

(TAP MPR No.VII Tahun 2000) 2.

bertugas pokok menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara

Dalam keadaan darurat Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan bantuan kepada Tentara Nasional Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

(TAP MPR No.VII Tahun 2000).

3.

melaksanakan tugas negara dalam penyelenggaraan wajib militer bagi warga negara yang diatur dengan undang-undang. (TAP MPR No.VII Tahun 2000)

Kepolisian Negara Republik Indonesia turut secara aktif dalam tugas-tugas penanggulangan kejahatan internasional sebagai anggota International Criminal Police Organization - Interpol.

4.

Tentara Nasional Indonesia POLRI berperan sebagai penyidik pada membantu penyelenggaraan kegiatan penyimpangan pada saat Pemilu. kemanusiaan (civic mission).

5.

Tentara Nasional Indonesia memberikan bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan atas permintaan yang diatur dalam undang-undang

6.

Tentara membantu

Nasional secara

Indonesia aktif tugas


pemeliharaan perdamaian dunia (peacekeeping operation) di bawah bendera Perserikatan BangsaBangsa.

2. Fungsi TNI – POLRI dalam Pertahanan dan Keamanan Negara Fungsi adalah sekelompok jenis pekerjaan, kegiatan dan upaya yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk melaksanakan segi-segi tertentu dari suatu tugas pokok.396 Dalam hubungannya dengan negara, Huntington menyatakan bahwa militer dalam hal ini TNI memiliki tiga macam fungsi yaitu : fungsi representatif, fungsi penasehat, dan fungsi eksekutif. Fungsi representatif adalah mewakili tuntutan keamanan militer negara dengan menginformasikan kepada negara tentang batas minimal kemampuan militer yang harus dimiliki berdasarkan ancaman dan kemampuan yang dimiliki negara lain. Fungsi penasihat adalah menganalisis dan melaporkan segala akibat dari tindakan negara dari sudut pandang kemiliteran. Sedangkan fungsi eksekutif adalah melaksanakan keputusan-keputusan negara dalam hal keamanan militer. Fungsi ini dilakukan demi terjaganya kedaulatan bangsa dan Negara. 397 Lain halnya dengan fungsi polisi dimana menjamin keamanan pada masyarakat sipil, bukan fungsi pertahanan dalam konteks politik. Perbedaan yang paling menonjol dalam pendekatan fungsi militer/tentara dan polisi adalah jika militer sebagai alat pertahanan negara adalah defense and combat. Sementara fungsi polisi pada masyarakat sipil adalah to protect and service, yaitu mengayomi dan melindungi. 398 396

Doktrin Tri Darma Eka Karma, Ibid.

397

Samuel P. Huntington, Op.Cit.

398

“Haruskah TNI – POLRI Bersatu?”, Loc.Cit.


Fungsi dari masing-masing institusi baik TNI maupun POLRI dapat dijabarkan sebagai berikut : . Tabel 4.6 Fungsi TNI - POLRI dalam Pertahanan dan Keamanan Negara No.

Fungsi TNI

Fungsi POLRI

1.

Penangkal terhadap setiap bentuk Pemeliharaan ancaman militer dan ancaman masyarakat bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa

keamanan

dan

ketertiban

2.

Penindak terhadap setiap bentuk Penegakan hukum ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa

3.

Pemulih terhadap kondisi keamanan Perlindungan, pengayoman, dan pelayanan negara yang terganggu akibat kepada masyarakat kekacauan keamanan


Tabel 4.7 Tugas Pokok TNI dan POLRI dalam Pertahanan dan Keamanan Negara No.

Tugas Pokok TNI

Tugas Pokok POLRI

1.

a. Operasi Militer untuk Perang merupakan segala bentuk pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI untuk melawan kekuatan militer negara lain yang melakukan agresi terhadap Indonesia dan/atau dalam konflik bersenjata dengan satu negara atau lebih yang didahului dengan adanya pernyataan perang dan tunduk pada hukum perang internasional. Tugas ini meliputi :

a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

1) Kampanye Militer. 2) Operasi Gabungan TNI yang terdiri atas: a) Operasi Darat Gabungan. b) Operasi Laut Gabungan. c) Operasi Amfibi. d) Operasi Pendaratan Administrasi. e) Operasi Lintas Udara. f) Operasi Pertahanan Pantai.

b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan; c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangundangan;

g) Operasi Pertahanan Udara.

d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;

3) Operasi Darat.

e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan 5) Operasi Udara. teknis terhadap kepolisian 6) Operasi Bantuan. khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentukbentuk pengamanan swakarsa; b. Operasi Militer Selain Perang merupakan tugas-tugas g. melakukan penyelidikan TNI melalui pelibatan pengerahan dan penggunaan dan penyidikan terhadap kekuatan TNI di luar Operasi Militer untuk Perang yang semua tindak pidana sesuai meliputi: dengan hukum acara pidana 1) Operasi dalam rangka mengatasi gerakan separatis dan peraturan perundangbersenjata. 4) Operasi Laut.


2) Operasi dalam rangka mengatasi pemberontakan undangan lainnya; bersenjata. h. menyelenggarakan 3) Operasi dalam rangka mengatasi aksi terorisme. identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, 4) Operasi dalam rangka mengamankan wilayah laboratorium forensik dan perbatasan. psikologi kepolisian untuk 5) Operasi dalam rangka mengamankan objek vital kepentingan tugas kepolisian; nasional yang bersifat strategis. i. melindungi keselamatan 6) Operasi dalam rangka melaksanakan tugas jiwa raga, harta benda, perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar masyarakat, dan lingkungan negeri. hidup dari gangguan 7) Operasi dalam rangka mengamankan Presiden dan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan Wakil Presiden RI beserta keluarganya. bantuan dan pertolongan 8) Operasi dalam rangka memberdayakan wilayah dengan menjunjung tinggi hak pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini asasi manusia; dalam rangka system pertahanan semesta. j. melayani kepentingan 9) Operasi dalam rangka membantu tugas pemerintahan warga masyarakat untuk di daerah. sementara sebelum ditangani 10) Operasi membantu Kepolisian Negara Republik oleh instansi dan/atau pihak Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban yang berwenang; masyarakat yang diatur dalam undang-undang. k. memberikan pelayanan 11) Operasi dalam rangka mengamankan tamu negara kepada masyarakat sesuai kepentingannya setingkat Kepala Negara dan perwakilan Pemerintah dengan dalam lingkup tugas Asing yang sedang berada di Indonesia. kepolisian; serta 12) Operasi dalam rangka membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan bantuan kemanusiaan. perundang-undangan. 13) Operasi dalam rangka membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue). 14) Operasi dalam rangka membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.


H. Permasalahan Terkait Dengan Pemisahan Fungsi Pertahanan dan Keamanan Negara Antara TNI – POLRI Seperti

yang

telah

dijelaskan

sebelumnya,

reformasi

mengamanatkan

pemisahan POLRI dan TNI sekaligus mendikotomikan fungsi pertahanan dan keamanan Negara menjadi fungsi pertahanan dan fungsi keamanan. Pemisahan ini berdasarkan TAP MPR No.VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dan POLRI dan juga TAP MPR No.VII Tahun 2000 yang menjelaskan perbedaan peran dari masing-masing institusi baik TNI maupun POLRI. Kemudian Pasal 30 Undang-undang Dasar 1945 mengalami perubahan dimana disebutkan perihal TNI sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara399, dan juga POLRI sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.400 Pada ayat 5 Pasal 30 UUD 1945 ini disebutkan bahwa susunan dan kedudukan, hubungan kewenangan TNI dan Polri dalam menjalankan tugas,serta hal-hal lain yang terkait dengan pertahanan dan keamanan, diatur dengan undang-undang (UU). Berdasarkan hal tersebut maka pada tahun 2002 disahkan Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang POLRI dan Undang-undang No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

399

Pasal 30 ayat (3) Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

400

Pasal 30 ayat (4) Undang-undang Dasar (UUD) 1945.


Kemudian pada bulan Agustus 2003, TAP MPR No.I/MPR/2003 mengugurkan kedua TAP MPR diatas setelah disahkannya Undang-undang yang mengatur tentang POLRI dan Pertahanan Negara. Pun pada pertengahan bulan Oktober 2004, DPR mensahkan Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dengan demikian, sampai dengan saat ini perangkat hukum yang mengatur Pertahanan dan Keamanan Negara ada UU Pertahanan Negara, UU POLRI, dan UU TNI. Dikotomi simplisitis yang menempatkan TNI sebagai alat pertahanan dan POLRI sebagai alat keamanan kemudian menimbulkan beberapa masalah yaitu : 1. Kerancuan perihal wewenang dan tanggung jawab TNI maupun POLRI dalam menghadapi suatu permasalahan pertahanan keamanan Meskipun telah ditegaskan peran dan fungsi masing-masing melalui undangundang, namun wilayah abu-abu kewenangan TNI dan POLRI masih ada, dan hal ini menjadi penyebab kerancuan kinerja kedua institusi tersebut. Wilayah abu-abu ini adalah untuk menunjuk sejumlah aktivitas yang diklaim militer/TNI sebagai operasi militer selain perang. Seperti yang disebutkan dalam Undang-undang No. 34 Tahun 2004, Pasal 7 ayat (2), yaitu : “operasi militer selain perang adalah mengatasi gerakan separatisme bersenjata, mengatasi pemberontakan bersenjata, mengatasi aksi terorisme, mengamankan wilayah perbatasan, mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis, melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri, mengamankan Presiden dan wakil presiden beserta keluarganya, memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta, membantu tugas pemerintahan di daerah, membantu kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang,


membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia, membantu menaggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan, membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); serta membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan”.

Terdapat persinggungan antara yang menjadi bagian dari tugas pokok TNI yaitu operasi militer selain perang yang disebutkan diatas dengan tugas keamanan dan ketertiban dalam negeri yang diemban oleh POLRI. Sebagai contoh adalah fungsi penegakan hukum di wilayah laut dan udara, masih terdapat ketidakjelasan wewenang antara TNI dan POLRI. Dalam Undang-undang No. 34 Tahun 2004 Pasal 9 dan 10 dijelaskan bahwa TNI AL dan TNI AU bertugas untuk menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut dan udara yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Sementara itu, tugas penegakan hukum ini juga dimiliki POLRI yang memiliki kesatuan polisi air dan udara. Namun pada kenyataannya dilapangan justru penyidikan di laut dilakukan oleh TNI AL dan bukan oleh polisi air.

401

Selain itu, contoh yang lainnya adalah

kewenangan yang sama dalam mengamankan obyek vital. Yang berbeda hanyalah landasan hukumnya, jika TNI bertugas mengamankan obyek vital dipayungi Undang-udang N0.34 Tahun 2004 Pasal 7 ayat (2), maka POLRI berlandaskan Keppres No.63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional.

401

Kuliah ‘Lembaga Negara’ oleh Prof.Jimly Asshiddiqie pada 1 Maret 2011.


2. Kekosongan ataupun overlapping dalam penanganan masalah pertahanan keamanan Akibat dari kerancuan perihal wewenang dan tugas TNI tersebut maka seringkali terjadi kekosongan maupun overlapping terhadap penanganan suatu masalah pertahanan keamanan sehingga terkesan lamban bereaksi, tidak profesional, tidak optimal, dan tidak tepat sasaran. Contohnya402 adalah ketika timbul keadaan dimana terjadi gangguan terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keutuhan bangsa bila keadaan itu terjadi di dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dan dilakukan oleh warga negara Indonesia, seperti misalnya yang terjadi di Aceh, Maluku, Poso, atau Papua. Dalam hal tersebut, pihak manakah yang berwenang mengatasi keadaan ini? Apakah POLRI atau TNI? Bila masalah ini dibebankan kepada POLRI maka jelas terlalu berat bagi POLRI untuk mengatasi sendiri tanpa melibatkan instansi lain. Tetapi jika TNI yang dilibatkan maka akan timbul masalah karena akan timbul pendapat yang mengatakan bahwa hal tersebut bukanlah porsi tugas TNI yang sebatas mengurus masalah pertahanan. Hal ini kemudian akan mengakibatkan kelambanan dalam melakukan tindakan sehingga konflik sudah keburu menyebar dan korban sipil sudah banyak berjatuhan. Pun hal lainnya adalah mengenai penanganan masalah terorisme, proyek anti teror merupakan proyek dengan bantuan dana dari luar yang sangat besar. Hal ini tentunya menggiurkan bagi kedua instansi baik TNI maupun POLRI. Namun dalam hal ini, sepertinya POLRI berhasil merebut ‘proyek’ teroris karena segenap aksi 402

Julkifli Rustita, Skripsi : Aturan Pelibatan Kekuatan TNI Dalam UU No.34 Tahun 2004 Tentang TNI dan Dalam Kebijakan Pertahanan dan Kemanan Republik Indonesia. (Depok : 2007), hal.56-57.


korps baju cokelat ini dipandang sukses meminimalisir potensi terror dikemudian hari.403 TNI akan dikerahkan untuk membantu POLRI, jika POLRI sudah kewalahan menangani masalah ini, hal ini sesuai dengan Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang POLRI, Pasal 41 ayat (1) yaitu “Dalam rangka melaksanakan tugas keamanan, POLRI dapat meminta bantuan TNI yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.

Mengenai masalah penanganan teroris ini, informan berpendapat “Bila teroris mengincar simbol Negara dan obyek-obyek vital seperti Presiden, Wakil Presiden, Panglima, tamu Negara, dan lain-lain, maka yang seharusnya menangani adalah TNI. Namun bila objek-objek tersebut tidak vital (tidak membahayakan kedaulatan Negara) maka akan ditangani oleh POLRI. Namun tetap bila POLRI meminta bantuan TNI, TNI harus siap membantu”.404

Berdasarkan hal tersebut diatas, memang sudah seharusnya TNI dan POLRI saling mendukung dalam menciptakan sebuah pertahanan dan keamanan yang terbaik bagi masyarakat. Sehingga segala sesuatunya menjadi prioritas utama (tidak hanya tugas yang bernilai anggaran tinggi). Sementara menurut Mulyo Wibisono, Mantan Dansatgas BAIS405, bila POLRI meminta bantuan kepada TNI, sudah seharusnya POLRI mengatakan ketidaksanggupannya, hal ini berdasarkan pendapatnya yaitu :

403

Tim Penulis, “Berantas Teroris Oleh Penguasa”, (Majalah Intelijen : Jakarta, Edisi Oktober 2010), hal.16, 404

Hasil wawancara dengan UA pada 27 Maret 2011.

405

BAIS (Badan Intelijen Strategis) TNI adalah organisasi yang khusus menangani intelijen kemiliteran dan berada di bawah komando MABES TNI. BAIS bertugas untuk menyuplai analisis-analisis intelijen dan strategis yang aktual maupun perkiraan ke depan -biasa disebut jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang kepada Panglima TNI dan Departemen Pertahanan.


“seharusnya POLRI mengatakan dulu ketidaksanggupannya dalam pemberantasan teroris, lalu kemudian meminta bantuan, kalau menyatakan masih sanggup kok meminta bantuan?” 406 Sebab ini berarti, POLRI memang tidak mau melepas ‘kue terorisme’ kepada TNI. Keterlibatan TNI kedalam ‘proyek terorisme’ semata-mata karena pada 22 Juli 2010, Menteri Pertahanan AS, Robert Gates datang ke Indonesia dan melakukan normalisasi hubungan TNI (Kopassus) dan AS, dengan melibatkan Satgulator 81.407 Mencermati persoalan diatas, Farouk Muhammad berpendapat bahwa “Kalau tumpang-tindih itu, bagian dari koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi, hal itu wajar dalam organisasi yang mengembang tugas dalam hubungan yang besar tadi. Tetapi, kalau tumpang-tindih dan kevakuman itu karena absennya pengaturan di dalam piranti lunak, maka ketumpangtindihan itu harus diisi sehingga lebih pasti, dan tidak memberikan persoalan di lapangan”.408 Oleh karena itu, untuk menghindari kevakuman ataupun overlapping dalam tugas, sudah seharusnya pemerintah mengkaji lagi perundang-undangan terkait dengan masalah pertahanan keamanan ini.

3. Konflik antara anggota TNI dan POLRI Konflik yang terjadi antara anggota TNI maupun anggota POLRI yang terekspos memang seringkali berawal dari hal-hal sepele dan tidak terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, seperti saling mengejek setelah pulang dari acara hiburan, persoalan pacar, ketersinggungan karena saling pandang dan 406

407

Majalah Intelijen Edisi Oktober 2010. Ibid.

408

(Farouk Muhammad dalam Suara Pembaruan Daily, “Siapkah Bangsa Ini Memberi Kepercayaan kepada Polisi?”, dapat diakses di http://202.169.46.231/News/2006/01/03/Jabotabe/jab15.htm, diakses pada 4 Juni 2011, pukul.23.00).


sebagainya. Cara penyelesaian bentrokan dilakukan dengan melibatkan kekuatan satuannya masing-masing dan juga menggunakan senjata milik kedinasan. 409 Namun sebenarnya, masalah-masalah sepele tersebut merupakan sekedar ‘pemicu’ dari ledakan kekesalan anggota TNI terhadap POLRI maupun sebaliknya. Pola hubungan TNI dan POLRI yang memburuk setelah pemisahan POLRI dari ABRI tersebut bersifat sistemik, bukan bersifat kasuistik. Hal ini terlihat dari sebaran konflik yang hampir diseluruh wilayah Indonesia. Faktor struktur dan kepentingan TNI dan POLRI memicu konflik yang terjadi. Sejak dipisahkannya TNI dan POLRI yang mengakibatkan perbedaan fungsi masing-masing, anggota TNI merasa cemburu karena wewenangnya ‘dibatasi’ dengan hanya sekedar sebagai alat pertahanan, namun pada kenyataannya bertanggungjawab atas hal yang lebih luas, yaitu keamanan Negara. Adapun keamanan Negara dimaknai banyak pihak sebagai keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga hal tersebut merupakan wewenang POLRI yang secara yuridis berfungsi sebagai alat keamanan. Namun dalam prakteknya, TNI lah yang selalu diminta bantuannya untuk melaksanakan fungsi tersebut.

409

Aparat Menyerang Aparat Cermin Retak Strategi MEF 2011, dapat diakses di http://hankam.kompasiana.com/2011/05/20/aparat-menyerang-aparat-cermin-retak-strategi-mef-2011/ , diakses pada 1 Juni 2011, pukul 21.00.


Hal ini senada seperti yang disebutkan Hasnan Habib yaitu : “Pengalaman pelaksanaan tugas TNI POLRI untuk penyempurnaan atas segala kekurangan dan kelemahannya sebagai bahan evaluasi dan bagian reformasi internal TNI & POLRI, didapatkan satu hal yang merupakan sumber kerawanan mendasar yaitu tataran kewenangan fungsi pertahanan keamanan”.410 Pembatasan wewenang yang mengakibatkan pembagian tugas yang tidak seimbang tersebut mengakibatkan ‘porsi’ kegiatan dari TNI berkurang sehingga pemasukkan untuk para anggota pun berkurang karena tidak ada anggaran yang dapat diajukan untuk kegiatan tersebut. Hal ini seperti oleh yang diungkapkan oleh salah satu informan “cemburu karena pembagian penugasan yang tidak seimbang antara tni polri, di kami itu gak ada kerjaan bukan malah senang, tapi kebalikannya, karena semakin banyak kerjaan anggaran yang disiapkan semakin banyak, jadi bisa meningkatkan kesejahteraan”411 Faktor yang juga membuat hubungan kedua institusi ini mengalami ketegangan adalah faktor sejarah. Sejak reformasi, POLRI berdiri sejajar dengan TNI, kedua lembaga ini sama-sama tercantum dalam konstitusi412. Padahal sebelumnya sejak masa Orde Lama hingga Orde Baru, POLRI terkesan berada di bawah TNI, sehingga ketegangan dan konflik yang terjadi dirasa karena post power syndrome TNI terhadap POLRI. Hal ini dapat terlihat dengan sikap dan pernyataan anggota TNI yang merasa kewenangannya semakin terbatasi dan merasa tugas dan

410

CSIS, 75 Tahun Hasnan habib : Jenderal Pemikir dan Diplomat, (Jakarta : CSIS, 2003), hal.230

411

Hasil wawancara dengan SA pada 28 Februari 2011.

412

Jimly Asshiddiqie, Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hal.170.


kewenangan POLRI terlalu besar, yang membuat anggota TNI kemudian merasa tidak senang dengan sikap berlebihan yang dilakukan anggota POLRI. Ketika masih menjadi satu dalam ABRI, polisi merupakan unsur yang terkesan inferior jika disandingkan dengan ketiga angkatan TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Polisi merasa sungkan untuk mengusut kasus yang didalamnya melibatkan unsur TNI. Sehingga ketika POLRI telah dipisahkan dari TNI banyak anggota POLRI yang tindakannya dinilai sombong. Ungkapan tentara di lapangan bahwa polisi “sombong sekali, padahal dulu bagian dari kami”413, atau sebaliknya di aparat kepolisian di lapangan bahwa, “tentara jangan mengurusi urusan keamanan yang jadi wewenang polisi”414, adalah sesuatu yang umum diucapkan. Banyak anggota TNI kemudian merasa tidak senang dengan sikap berlebihan yang dilakukan anggota POLRI. Hal tersebut dikarenakan TNI masih merasa superior jika berhadapan dengan polisi. Kemudian adalah mengenai esprit de corps yang sempit. Hal ini mengakibatkan rasa kecintaan terhadap kesatuan yang besar dan menganggap kesatuan lain kecil. Dominasi konstruksi ideologi yang tertanam pada jiwa masing-masing kesatuan itu menjadi faktor pendukung yang kuat ketika terjadi perselisihan. Wujudnya berupa sikap egois, rasa berbeda, rasa tersaingi dan rasa melebihi dari yang lain. Membuat permasalahan kecil yang semula terjadi hanya antar individu yang kebetulan berbeda kesatuan, melebar menjadi ketegangan dan bahkan hingga ke konflik antar kesatuan. 413

Hasil wawancara dengan HT pada 3 April 2011

414

Hasil wawancara dengan UM pada 3 April 2011.


Seperti yang juga telah diungkapkan diatas, salah satu yang juga penting dan menjadi penyebab ketegangan dan konflik antara TNI dan POLRI tersebut adalah mengenai faktor pemenuhan kesejahteraan antara anggota TNI dan POLRI. pengelolaan sektor keamanan yang dialihkan dari tangan tentara ke polisi, mengandung konsekuensi ekonomi praktis, yaitu hilangnya akses sumberdaya tentara. Dalam hal prajurit, sekaligus berarti sumber penghasilan tambahan yang hilang. Anggota TNI saat ini tidak boleh lagi berbisnis, sementara penghasilan yang diperoleh belum mampu mensejahterakan kehidupan anggota TNI, sedangkan polisi dengan gaji yang sama diterima anggota TNI namun masih memperoleh tambahan dari berbagai kegiatan yang dilakukan, seperti dari urusan lalu lintas yang sering disalahgunakan sehingga dapat memberikan penghasilan lebih.415 POLRI dalam hal ini menjadi semacam penguasa baru di daerah tanpa diimbangi dengan penguatan kelembagaannya. Terdapat kesenjangan penerimaan fasilitas saat melakukan tugas di tengah masyarakat akibat adanya perbedaan akses. Meskipun begitu, Farouk Muhammad mengatakan bahwa :

415

Adityo Budianto, Satu Dasawarsa Pemisahan TNI POLRI, http://hankam.kompasiana.com/2010/05/23/satu-dasawarsa-pemisahan-tni-polri/, Februari 2011, pukul 17.00.


dapat diakses diakses pada

di 14

"Tapi perlu dicatat jika gesekan semacam itu sudah terjadi sejak zaman sebelum pemisahan antara Polri dan TNI. Artinya, memang kultur institusi yang harus diluruskan" 416

Jadi, bagaimanapun, TNI dan POLRI dituntut untuk profesional, yang berarti melakukan tugas dan fungsi dengan benar sesuai bidang pekerjaannya. Polisi mengemban tugas penegakan hukum, menjaga ketertiban hidup sehari-hari dalam masyarakat, melindungi keselamatan dan ketentraman serta ketertiban hidup anggota masyarakat. Sementara TNI mengemban tugas untuk mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara, menjaga keutuhan wilayah negara, dan menjaga keselamatan serta martabat bangsa dan negara. Pun dalam melaksanakan tugasnya sebenarnya mekanisme kerja antara TNI POLRI terutama dalam hal pengambilan keputusan berbeda. Bila dalam militer (TNI) kewenangan untuk mengambil keputusan (yang berkenaan dengan ancaman terhadap keselamatan dan kedaulatan Negara), sekecil apapun itu, pada dasarnya ada pada Kepala Negara, yang kemudian didelegasikan secara berjenjang kebawah. Namun sebaliknya dalam pekerjaan kepolisian, kewenangan untuk mengambil keputusan (yang berkenaan dengan kamtibmas atau pelanggaran hukum), betapa pun besarnya hal itu, pada dasarnya ada pada individu polisi, walaupun dalam kondisi-kondisi tertentu secara berjenjang perlu dianggap sebagai militer.417 Citra ini semakin kuat karena perilaku anggota polisi seringkali bertindak 416

Farouk Muhammad dalam Makassar Panas, Aparat-Sipil Semeja, dapat diakses di http://m.inilah.com/read/detail/63694/makassar-panas-aparat-sipil-semeja , diakses pada 5 Juni 2011, pukul 15.00. 417

M.D. La Ode, Peran Militer Dalam Ketahanan Nasional, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2006).


secara militeristik. Dan anggota POLRI tidak seharusnya seperti itu karena polisi di Negara kita adalah polisi sipil. Hal ini berhubungan dengan kondisi pendidikan anggota polisi yang kurang baik, seperti yang diungkapkan oleh ketua IPW, Neta S. Pane : “kondisi pendidikan anggota polisi yang berada dibawah standar pun menyebabkan cara pandang polisi dalam pemeliharaan Kamtibmas menjadi bergeser, Polisi tidak lagi memerangi kejahatan, tetapi penjahat”418 Dengan cara pandang seperti itu maka polisi tidak berbeda dengan militer. Berbagai faktor di atas, terutama faktor ekonomi yang menyebabkan kecemburuan antara pihak TNI dan POLRI, membuat hubungan antara keduanya seringkali tegang dan bahkan kemudian mengarah ke konflik fisik yang berakibat fatal, baik bagi kedua institusi tersebut, maupun juga berimbas ke masyarakat umum. Dan akibatnya tugas-tugas pertahanan dan keamanan seperti tersebut di atas yang menjadi tanggung jawab TNI dan POLRI menjadi tidak bisa terlaksana dengan baik. Menuntut profesionalisme anggota TNI POLRI, namun tanpa memperhatikan persoalan kesejahteraannya adalah hal yang kurang mungkin mengingat ucapan mantan petinggi POLRI Susno Duadji bahwa : “ Manalah mungkin menuntut dedikasi tinggi dan memelihara kejujuran polisipolisi yang dapurnya tak berasap… ”.419 Berikut ini beberapa kasus konflik antara anggota TNI dan anggota POLRI yang diberitakan di media massa.420 418

Neta S. Pane, Jangan Bosan Kritik Polisi, (Jakarta : PT. Indonesia Satu, 2009).

419

Review buku : Bukan Testimoni Susno, dapat diakses di http://m2.susnoduadji.com/testimonisusno/dapur-berasap-tugas-pun-selesai, diakses pada 1 Juni 2011 Pukul 22.00


Tabel 4.8 Daftar Kasus Konflik Antara Anggota TNI dan POLRI No.

Tanggal

Kejadian

1

6 Desember 1999

Sejumlah anggota Polri (Polsek 50 Kota) dan TNI (Batalyon 131 Braja Sakti dan Koramil 0306/01) terlibat bentrokan bersenjata.

2

30 September Insiden di Binjai melibatkan unit infanteri Lintas Udara 2002 100/Prajurit Setia dengan korps Brimob Polda Sumut yang sama-sama bermarkas di Binjai.

3

9 Desember 2003

Bentorkan (baku tembak) antara anggota polisi dan anggota TNI Yonif 643 di Mempawah, Pontianak, Kalimantan Barat. 1 orang anggota TNI tewas, 1 orang anggota TNI dan 2 orang anggota Polri luka-luka.

4

28 Januari 2006

Bentrokan antara anggota Polres Manado dan TNI dari Zipur setempat. 1 orang anggota TNI tewas karena ditabrak truk anggota Polres Manado. Sementara itu dikabarkan 3 anggota TNI lainnya cedera.

5

15 2006

6

Tahun 2007

November Terjadi pengeroyokan 4 orang anggota polisi oleh sekelompok orang. Pada saat itu disinyalir dilakukan oleh anggota TNI.

Bentrokan antara anggota TNI dengan anggota polisi lalu- lintas Polres Mimika

7

Bentrokan antara anggota TNI dengan anggota Polres Bantaeng, Sulawesi Selatan

8

Bentrokan antara anggota Yonif 732/Benau dengan anggota polisi Maluku

9

Bentrokan antara anggota Marinir dan anggota polisi di Lampung

10

Bentrokan antara anggota Yonif 721/Makkasau.dengan anggota

420

Diberitakan sejak reformasi sampai sekarang, kasus antara TNI POLRI lebih dari 200 kasus dan tersebar diseluruh tanah air. Data berikut hanya beberapa contoh dari kasus yang diekspos oleh media. Adapun tentunya banyak kasus yang tidak diberitakan terkait dengan profesionalisme kedua institusi tersebut.


Mapolsek Polewali, Sulawesi Barat 11

Bentrokan antara satuan elit Rider/900 dan sekelompok anggota Polri di Stadion Sepakbola Mayormetra-Bali

12

2 Februari 2008

Bentrokan antara prajurit Yonif 731/Kabaressy dan Mapolres Maluku Tengah, 2 orang anggota polisi dan 1 orang anggota TNI tewas, sementara 5 anggota TNI dan Polri lainnya dilarikan ke Ambon karena menderita luka-luka sangat serius.

13

6 Juli 2010

Ratusan anggota TNI Batalyon 141 Kab.Muara Enim bentrok dengan anggota Polres setempat. 1 orang anggota polisi, 3 warga sipil luka-luka, kantor Sat Lantas dan Mapolsek Lawangkidul, Muara Enim beserta mobil milik Kapolres rusak.

14

20 Agustus 2010

Polres Pematangsiantar diserang anggota TNI

15

15 2010

16

7 Maret 2011

Insiden serangan Markas Kepolisian Resor Labuhanbatu di Jalan MH Thamrin Rantauprapat.

17

17 Mei 2011

Insiden di Mapolsek Kampar yang terletak di kawasan Air Tiris Pekanbaru, diserang oleh puluhan pria berambut cepak. Komandan Korem 031 Wirabima, Riau, Kolonel Zaidun belum bisa memastikan pelaku penyerangan di Mapolsek Kampar adalah oknum TNI dari kesatuan yang dipimpinnya.

Desember Bentrokan antara Polisi Lalu lintas dan TNI AU terjadi di Tual, Maluku Tenggara

Sumber : berbagai sumber, diolah

Pemisahan antara pertahanan dan keamanan yang dilandasi oleh hingar bingar reformasi yang menginginkan pemisahan Polisi dari organisasi dan garis komando TNI, tidak hanya berdampak terhadap pola koordinasi atau hubungan kerjasama antara POLRI dengan TNI. Bersamaan dengan itu , juga terjadi silang selisih di antara aktoraktor keamanan dalam negeri terkait dengan kewenangan dalam penegakan hukum


dan kamtibnas. Elemen-elemen dalam negeri, seperti bea cukai, imigrasi, kemudian juga hansip dan sebagainya, kini juga masih belum baik koordinasinya. Sementara itu terhadap berbagai koordinasi yang masih berjalan, konsep yang dipakai masih mengacu pada eskalasi ancaman daripada analisis situasi, analisis keadaan, analisis ancaman yang mungkin dihadapi di suatu daerah, mulai dari situasi tertib sipil, darurat sipil, hingga darurat militer. Dalam konteks ini perlu didudukkan kembali terhadap batas kewenangan dan pola-pola koordinasinya. Selain itu, konsepsinya harus tepat, kondisi wilayah dengan sistem sosial budaya yang demikian heterogen juga mengharuskan suatu kesamaan persepsi sehingga penerapannya akan berjalan dengan baik. Terdapatnya berbagai permasalahan tersebut diatas diantaranya dikarenakan praktik pemisahan tugas TNI dan POLRI dimana TNI ditempatkan hanya dalam fungsi TNI sebagai alat pertahanan dan POLRI sebagai alat keamanan dilapangan belum bisa berjalan dengan baik. Dikotomi tersebut nampaknya terlalu menyederhanakan permasalahan karena seakan-akan tugas keamanan hanya dibebankan kepada POLRI padahal dimanapun di dunia, masalah keamanan akan melibatkan banyak instansi termasuk militer.421 Pun, meski TNI mempunyai fungsi utama sebagai alat pertahanan negara dan POLRI sebagai alat keamanan negara, sesungguhnya harus ada kesadaran pada kedua belah pihak bahwa sebenarnya tidak ada tembok yang membatasi kedua masalah itu. TNI yang kuat dan efektif tidak hanya bermanfaat untuk mencegah dan menolak serangan militer fisik, tetapi juga berguna untuk memelihara keamanan dalam 421

Saurip Kadi, Menempatkan TNI dalam Era Reformasi, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), hal.117


negeri. Demikian pula POLRI yang kuat dan efektif juga sangat bermanfaat untuk secara tidak langsung mencegah dan menolak serangan fisik militer. Maka sinergi yang kuat antara TNI dan POLRI akan mencegah dan menolak baik serangan fisik militer maupun terjadinya masalah keamanan dalam negeri serta berlakunya supremasi hukum422. Sementara itu untuk memudahkan mekanisme kerja antara TNI dan POLRI maka Adrianus Meliala berpendapat perlu dibuat Undang-undang lain sebagai kelanjutan dari Undang-undang POLRI, Undang-undang Pertahanan Negara, dan Undang-undang TNI. Undang-undang ini antara lain mengatur tentang keamanan Negara, tentang intelijen, dan lain-lain.423 Sejalan dengan Melilala, pengamat militer Kusnanto

Anggoro

berpendapat,

Indonesia

belum

memiliki

kerangka

yang

komprehensif mengenai aturan/kebijakan yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan. Karena paling tidak ada 15 regulasi yang dibutuhkan terkait dengan masalah pertahanan keamanan, sedangkan saat ini baru ada Undang-undang Pertahanan Negara, Undang-undang POLRI, dan Undang-undang TNI.424 Kebijakan pada dasarnya merupakan petunjuk perencanaan yang bersifat umum untuk mencapai tujuan, kebijakan sebagai dasar untuk menyusun perencanaan, perumusan konsepsi, strategi, postur kekuatan dan program pembangunan kekuatan

422

Sayidiman Suryohadiprodjo, Sinergi TNI-POLRI Dalam menghadapi Hankamneg dan Penegakan Hukum, ringkasan (Makalah disampaikan pada 1 Tahun Yayasan The Habibie Center, 21-22 November 2000). Hal.1. 423

Adrianus Meliala, Menatap Masa Depan Pelayanan Kepolisian dan Menengok Lima Tahun Pemisahan Polri dan TNI. Pidato Dies natalis Ke-58 Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Angkatan XXXIX dan XL Khusus, PTIK, Jakarta, 2004) Hal.104-105. 424

Kusnanto, DPR Harus Mengawasi Implementasi UU TNI, Republika, 22 Agustus 2004


pertahanan keamanan dan landasan hukum. Kebijakan yang dirumuskan harus sederhana, fleksibel, berimbang, singkat, dan menyeluruh. Sedangkan jika kita membahas perihal perumusan tujuan kebijakan pertahanan keamanan maka paling tidak kita harus menyebut empat faktor yang sangat berpengaruh, yaitu pertama, Presiden sebagai kepala Negara, panglima tertinggi angkatan perang, dan aktor utama pembuat kebijakan luar negeri. Kemudian kedua, DPR sebagai badan legislatif; dan ketiga, komite keamanan nasional sebagai penasehat Presiden. Terakhir adalah kondisi lingkungan internasional.425 Meskipun upaya pemerintah terus dilakukan guna merumuskan kembali kebijakan pertahanan keamanan Negara, namun output kebijakan tersebut belum dapat menghasilkan konsepsi dan strategi pertahanan keamanan Negara yang komprehensif integral dan dapat diwujudkan. Hal ini karena undang-undang tentang TNI dan POLRI serta kebijakan tentang Pertahanan Negara telah ditetapkan terlebih dahulu, padahal pemerintah belum menentukan bagaimana upaya pertahanan dan keamanan Negara dirumuskan. Lalu adanya pengaruh kepentingan para aktor penentu kebijakan sebagai akibat dari opini traumatik yang telah terbentuk terhadap peran TNI dan POLRI pada masa Orde Baru.426 Pun sebenarnya bila menilik kebijakan pertahanan keamanan yang mana yang paling lengkap, maka menurut peneliti kebijakan perrtahanan keamanan paling lengkap adalah pada masa orde baru. Sebab rumusan kebijakan tersebut dibuat melalui proses

425

Connie Rahakundini, Op.Cit., hal.89.

426

Ibid., hal.92.


panjang yaitu selama satu tahun yang dibahas oleh 220 orang pakar dari berbagai disiplin ilmu dan anggota militer terpilih, secara komprehensif integral. 427 Pembahasan ini melahirkan rumusan tentang doktrin pertahanan keamanan nasional yang dilampiri dengan doktrin angkatan darat, maritim, udara serta doktrin keamanan dan ketertiban. Pun, doktrin pembinaan pertahanan keamanan nasional juga dilampiri oleh doktrin pembinaan pertahanan darat nasional, maritim nasional, udara nasional, dan pembinaan kamtibmas serta konsep operasi pertahanan keamanan nasional. Kemudian berdasarkan doktrin tersebut diatas, dewan pertahanan keamanan nasional merumuskan Sishankamrata yang meliputi wilayah perang, wawasan nusantara, dan viualisasi pola operasi keamanan dalam negeri dan pola operasi pertahanan

dalam

rangka

Sishankamrata.

Sishankamrata

bersifat

kerakyatan

(keikutsertaan/pendayagunaan seluruh warga negara), kesemestaan (pengerahan segenap potensi dan sumber daya bangsa), dan kewilayahan (seluruh wilayah negara RI merupakan tumpuan perlawanan secara mandiri dan berlanjut). 428

427

Ibid.

428

Kiki Syahnakri, Aku Hanya Tentara : Catatan Militer, Kepemimpinan dan Kebangsaan, (Jakarta : Kompas Gramedia, 2008), hal.200.


BAB V PENUTUP

A. Simpulan Seperti

yang

telah

dijelaskan

sebelumnya,

reformasi

mengamanatkan

pemisahan TNI dan POLRI sekaligus mendikotomikan fungsi pertahanan dan keamanan Negara menjadi fungsi pertahanan dan fungsi keamanan. Adapun yang dimaksud dengan Fungsi pertahanan negara adalah untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah NKRI sebagai satu kesatuan pertahanan negara. Fungsi pertahanan ini merupakan wewenang pemerintah pusat, sehingga penyelenggaraannya tidak dapat didelegasikan kepada pemerintah daerah. Namun dalam pelaksanaannya, semua sumber daya nasional, termasuk yang berada pada daerah-daerah otonom, dapat diberdayagunakan untuk mengembangkan kemampuan pertahanan negara. Komponen utama dalam pertahanan Negara adalah TNI, kemudian komponen cadangan, terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama. Komponen pendukung, terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumberdaya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. Dalam hal ini, POLRI dapat membantu TNI jika dalam keadaan darurat. (Tidak tercantum mengenai POLRI sebagai kekuatan utama dalam pertahanan Negara didalam undang-undang pertahanan Negara).


Selanjutnya,

fungsi

keamanan

negara

adalah

untuk

mewujudkan

eksistensi/kelangsungan hidup dan ketentraman masyarakat, dimana wewenangnya berada

pada

pemerintah

pusat,

namun

penyelenggaraannya

pun

harus

mempertimbangkan perubahan prinsip penyelenggaraan pemerintahan negara yang bersifat desentralistik kecuali kewenangan di bidang yustisi dan penegakan hukum. Institusi-institusi pelaksana atau operasional meliputi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), komunitas intelijen negara, kejaksaan agung, bea cukai, imigrasi, dan jenis khusus kepolisian lainnya seperti polisi hutan dan polisi pamong praja. Mengenai hubungan antara institusi-institusi tersebut bersifat koordinatif dan didasarkan pada kompetensi dan spesialisasi. Sistem keamanan Negara ini meliputi mekanisme peringatan dini, perlindungan masyarakat, pencegahan kejahatan, serta kemampuan penegakkan hukum. Pemisahan TNI POLRI ini berdasarkan TAP MPR No.VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dan POLRI dan juga TAP MPR No.VII Tahun 2000 yang menjelaskan perbedaan peran dari masing-masing institusi baik TNI maupun POLRI. Kemudian Pasal 30 Undang-undang Dasar 1945 mengalami perubahan dimana disebutkan perihal TNI sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara, dan juga POLRI sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.


Kemudian pemisahan yang menempatkan TNI sebagai alat pertahanan dan POLRI sebagai alat keamanan kemudian menimbulkan beberapa masalah yaitu : 1. Kerancuan perihal wewenang dan tanggung jawab TNI maupun POLRI dalam menghadapi suatu permasalahan pertahanan keamanan 2. Kekosongan ataupun overlapping dalam penanganan masalah pertahanan keamanan 3. Konflik antara anggota TNI dan POLRI Terdapatnya berbagai permasalahan tersebut diatas diantaranya dikarenakan praktik pemisahan tugas TNI dan POLRI dimana TNI ditempatkan hanya dalam fungsi TNI sebagai alat pertahanan dan POLRI sebagai alat keamanan dilapangan belum bisa berjalan dengan baik. Dikotomi tersebut nampaknya terlalu menyederhanakan permasalahan karena seakan-akan tugas keamanan hanya dibebankan kepada POLRI padahal dimanapun di dunia, masalah keamanan akan melibatkan banyak instansi termasuk militer. Pun, meski TNI mempunyai fungsi utama sebagai alat pertahanan negara dan POLRI sebagai alat keamanan negara, sesungguhnya harus ada kesadaran pada kedua belah pihak bahwa sebenarnya tidak ada tembok yang membatasi kedua masalah itu. TNI yang kuat dan efektif tidak hanya bermanfaat untuk mencegah dan menolak serangan militer fisik, tetapi juga berguna untuk memelihara keamanan dalam negeri. Demikian pula POLRI yang kuat dan efektif juga sangat bermanfaat untuk secara tidak langsung mencegah dan menolak serangan fisik militer. Maka sinergi yang kuat antara TNI dan POLRI akan mencegah dan menolak baik serangan fisik militer


maupun terjadinya masalah keamanan dalam negeri serta berlakunya supremasi hukum.

B. Saran Dalam rangka membentuk suatu pertahanan dan keamanan Negara yang optimal, maka pada masa yang akan datang tidak perlu ada pemisahan antara pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan harus dibentuk dalam suatu definisi ‘Keamanan Nasional’, dimana keamanan nasional ini mencakup pertahanan maupun pertahanan. Meskipun kedua institusi ini bersama-sama dalam suatu tugas yaitu ‘keamanan nasional’, namun baik TNI maupun POLRI tetap merupakan lembaga yang otonom dan mandiri dibawah kekuasaan Presiden. Selain itu juga diperlukan penyusunan dan/atau rumusan ulang ketentuan perundangan mengenai, antara lain, keamanan nasional, pertahanan negara, TNI, kepolisian, Polri, intelijen, rahasia negara dan kebebasan informasi, ketentuan darurat, perbantuan tentara, belanegara, sumberdaya alam, sumberdaya pertahanan, penanggulangan terorisme, pencucian uang, penyelundupan lintas batas, dan beberapa yang lain. Tentu. selain diperlukan kerangka kebijakan dan aturan-aturan pelaksana undang-undang. Tidak dapat dihindari, seluruh ketentuan perundangan itu perlu sekaligus rnemenuhi keharusan untuk mampu menciptakan mekanisme pelaksanaan yang efektif tanpa mengurangi kadar demokrasi dan perlindungan hak-hak asasi manusia.


DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Anonimous, R.Soebarkah Tokoh Pendidikan Polisi Republik Indonesia. Jakarta: Dinas Sejarah Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, 1980.

Asshiddiqie, Jimly. “Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia”. Jakarta: Kerjasama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.

_______. Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta : Sinar Grafika, 2010.

_______. Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara. Jakarta : Konstitusi Press, 2006.

_______. Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945, Makalah Disampaikan dalam Simposium yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM, 2003.

_______. Hubungan Antar Lembaga Negara, Bahan ceramah pada Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat I Angkatan XVII Lembaga Administrasi Negara. Jakarta, 30 Oktober 2008.


Arif, Yulianto. Hubungan Sipil Militer di Indonesia Pasca Orde Baru. Jakarta: Manajemen PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Bachtiar W. Harsya. Ilmu Kepolisian: Suatu Cabang Ilmu yang Baru. Jakarta : Gramedia 1994

Bhakti, Ikrar Nusa, et.al. TNI-POLRI Di Masa Perubahan Politik. Bandung : Program Magister Studi Pertahanan ITB, Februari 2008,

Chinyong, joseph dan Emmers, Ralf (ed.). Order and Security in Southeast Asia: Essays in Memory of Michael Leifer. New york: Routledge, 2006.

Chrisnandi, Yuddy. Reformasi TNI : Perspektif Baru Hubungan Sipil-Militer di Indonesia. Jakarta : LP3ES, 2005.

Crouch, Harold. Militer dan Politik di Indonesia. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1999.

CSIS, Jenderal Pemikir dan Diplomat : Hasnan Habib. Jakarta : CSIS, 2003.

Djamin, Awaloeddin. Menuju Polri Mandiri Yang Profesional : Pengayom, Pelindung, Pelayan Masyarakat. Jakarta : Yayasan Tenaga Kerja, 1999.


Doened, Marwati dan Notosusanto, Nugroho. Sejarah Nasional Indonesia Jilid V, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984.

DL, Chryshnanda. Polisi Penjaga Kehidupan. Jakarta : Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, September 2009.

Eko, Sutoro. Masyarakat Pasca Militer. Yogyakarta: IRE Press, 2000.

Fattah, Abdoel. Demiliterisasi Tentara : Pasang Surut Politik Militer 1945-2004. Yogyakarta, LkiS, 2005.

Feith, Herbert. The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia. Ithaca-London, Cornel University Press, 1962.

Garner, Bryan A. et al. (ed.). Black Law Dictionary, Seventh Edition. St. Paul: West Group, 1999.

Huntington, Samuel P. Prajurit dan Negara: Teori dan Politik Hubungan Militer-Sipil. Jakarta: Grasindo, 2003.

Ihza, Yusron. Tragedi dan Strategi Pertahanan Nasional. Jakarta: La Tofi Enterprise, 2009.


Imparsial. Reformasi Peradilan Militer. Jakarta : Imparsial, 2007.

Iswandi. Bisnis Militer Orde Baru. Bandung: Rosdakarya, 1998.

Johnson, John J. (ed). The Role of The Military in Underdeveloped Countries. Princetion, New Jersey, Pricenton University Press, 1962

Kadi, Saurip. TNI Dahulu, Sekarang, dan Masa Depan. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2000.

_______. Menempatkan TNI dalam Era Reformasi. Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000.

Kansil, C.S.T. dkk. Konstitusi-konstitusi Indonesia Tahun 1945-2000. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001

Kelana, Momo. Memahami Undang-undang Kepolisian No.2 Tahun 2002, Jakarta : PTIK, 2002.

Keliat, Makmur. Telaah Regulasi POLRI : Amandemen atau Undang-undang Baru, Jakarta : CV Dunia Printing Selaras, 2008.

Kontras. Satu Dekade TNI. Jakarta: Oktober 2008.


Kranenburg, R. dan Sabaroedin, Tk. B.. Ilmu Negara Umum. Cetakan Kesebelas, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1989.

Kusnadi, Moh. dan Saragih, Bintan R. Ilmu Negara, Edisi Revisi, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

La Ode, M.D. Peran Militer Dalam Ketahanan Nasional. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2006.

Lubis, Solly. Ilmu Negara. Cetakan, ke-IV, Bandung: Mandar Maju, 1990.

Luwarso, Lukas & Hasibuan, Imran. Indonesia Ditengah Transisi. Jakarta : Propatria, 2000.

Mabes POLRI. Sejarah Kepolisian Republik Indonesia, Jakarta : 2008.

Meliala, Adrianus. Menatap Masa Depan Pelayanan Kepolisian dan Menengok Lima Tahun Pemisahan Polri dan TNI. Pidato Dies natalis Ke-58 Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Angkatan XXXIX dan XL Khusus, PTIK, Jakarta: 2004.

Muhaimin, Ya’iya A. Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1982.


Murtopo, Ali. Strategi Politik Nasional. Jakarta : Yayasan Proklamasi-CSIS, 1974.

Nasution, A.H. Tonggak-tonggak Dwi Fungsi. Jakarta : Memeo, 1981.

_______. Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid II. Bandung: Angkasa Bandung, 1977.

Nawawi, Hadari dan Martini, Mimi. Penelitian Terapan. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1994.

Pane, Neta S. Jangan Bosan Kritik Polisi. Jakarta : PT. Indonesia Satu, 2009.

Perwita, Dr.Anak Agung Bayu. Mencari Format Komprehensif Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara. Jakarta : Propatria Institute, 2006.

Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, Sejarah TNI Jilid I: 1945-1949, Jakarta: Mabes TNI, 2000.

_______. Sejarah TNI Jilid III : 1960-1965, Jakarta: Mabes TNI, 2000.

_______. Sejarah TNI Jilid IV : 1966-1983, Jakarta: Mabes TNI, 2000.


_______. Sejarah TNI jilid V : 1984-2000, Jakarta: Mabes TNI, 2000.

Rahakundini, Connie. Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.

Rajab, Untung S. Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan : Berdasarkan UUD 1945. Bandung : Utomo, 2003.

Reksodiputro, Marjono. Pembangunan Komunitas, Konflik dan Pemolisian Komunitas, dalam Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia, Parsudi Suparlan, ed. Jakarta: Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian.

Samego, Indria. Sistem Pertahanan Keamanan Negara Analisis Potensi& Problem. Cetakan Pertama, Jakarta: The Habibie Center, 2001.

_______. Bila ABRI Berbisnis. Bandung : Mizan, 1998.

Sastroamidjojo, Ali. Milestone on My Journey. St Lucia Queensland : University of Queensland Press, 1979.

Seskoad. Doktrin Perjuangan TNI-AD ‘Tri Ubaya Cakti. Jakarta: Angkatan Darat, 1966.


Soekanto, Hadiman RS. Melalui Spiritual Membangun Kepolisian yang Profesional. Jakarta : Dutarindo, 1999.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif”. Jakarta : Rajawali, 1985.

Soebijono, dkk. “Dwifungsi ABRI : Perkembangan dan Peranannya Dalam Kehidupan Politik di Indonesia”. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1997.

Stiglitz, Joseph. Globalization and Its Discontent. Great Britain : Pingguin Books, 2002

Sundhausen, Ulf. Politik Militer Indonesia 1945-1967 : Menuju Dwi Fungsi TNI. Jakarta : LP3ES, 1996.

Suryohadiprodjo, Sayidiman. Sinergi TNI-POLRI Dalam menghadapi Hankamneg dan Penegakan Hukum, ringkasan (Makalah disampaikan pada 1 Tahun Yayasan The Habibie Center, 21-22 November 2000.

Syahnakri, Kiki. Aku Hanya Tentara : Catatan Militer, Kepemimpinan dan Kebangsaan. Jakarta : Kompas Gramedia, 2008

Tabah, Anton. Membangun Polri yang Kuat. Jakarta : Mitra Hardasuma, 2001.


Utomo, Warsito Hadi. Hukum Kepolisian di Indonesia. Yogyakarta : LPIP Pers, 2002.

Wulan, Alexandra R. et.al. Sistem Keamanan Nasional Indonesia. Jakarta : PACIVIS UI, 2008.

Yayasan, Defensie Grondslagen 19 Desember 1948. Perang Gerilya, Perang Rakyat Semesta. Jakarta : Mediaksara Grafia, 1998.

B. Artikel

Institute for Defense Security and Peace Studies (IDSPS). Reformasi TNI.

Kontras. Satu Dekade : Keberhasilan Reformasi TNI Terbebani Paradigma Orde Baru.

Falaakh, Fajrul. Reformasi Ketatanegaraan, Separasi TNI – POLRI dan Rekonstruksi Peradilan Militer.

Sukma, Rizal. Peran Tentara Nasional Indonesia Dalam Sistem Keamanan Nasional.


C. Skripsi, Tesis, Disertasi dan Data/ Sumber yang tidak diterbitkan

Gaussyah, M. Hak Memilih Anggota POLRI Dalam Pemilihan Umum Untuk Mewujudkan Negara Indonesia yang Demokratis, Disertasi, Jakarta : FHUI 2011

Iriani, Sukesti. Kedudukan POLRI Dalam Rangka Mewujudkan Fungsi Kepolisian Yang Mandiri. Tesis, Jakarta : FHUI, 2004.

Laspetrini. Rahakundini. Pembangunan Postur TNI 15 Tahun Mendatang : Studi Mengenai Dampak kebijakan Sipil dan Ancaman Pertahanan Keamanan Negara Lingkungan Global, Regional, dan Nasional Terhadap Format Militer Indonesia di Masa Datang, Skripsi, Depok : FISIP UI, 2005.

M.Taufik Riyadi. Reposisi Struktur Kepolisian Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Tata Negara. Skripsi, Depok : FHUI 2002.

Putranto, Ario Eko. Pertahanan dan Keamanan negara Ditinjau Dari Segi Hukum Tata Negara. Skripsi, Depok : FHUI 1996.

Rustita, Julkifli. Aturan Pelibatan Kekuatan TNI Dalam UU No.34 Tahun 2004 Tentang TNI dan Dalam Kebijakan Pertahanan dan Kemanan Republik Indonesia. Skripsi, Depok : FHUI 2007.


Radjab, Untung S. Kedudukan dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaran Berdasarkan UUD 1945. Disertasi, Bandung : FH UNPAD 2002.

Sidi. Hubungan TNI dan POLRI Pasca Reformasi Tahun 2000-2004 : Prospek dan Permasalahannya. Tesis, Jakarta : FISIP UI Januari, 2005.

Kementrian Pertahanan, Rencana Strategis Pertahanan Negara Tahun 2010-2014.

DPR RI, Catatan Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI, 22 Februari 2010.

D. Majalah dan Surat Kabar

Majalah Intelijen : Jakarta, Edisi Oktober 2010.

Majalah Bhayangkara, No.07, Desember 1983

Koran Republika, Edisi 22 Agustus 2004


E. Internet

Jati Diri POLRI dimasalahkan, dapat diakses di idsps.org/option,com_docman/task,doc_download/gid.../Itemid,15/

Dilema TNI AU, dapat diakses di https://ririsatria40.wordpress.com/2011/04/11/dilema-tni-au/

Check and Balances dalam Lembaga Perwakilan Indonesia, dapat diakses di http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/151095766.pdf

Satu Dasawarsa Pemisahan TNI POLRI, dapat diakses di http://hankam.kompasiana.com/2010/05/23/satu-dasawarsa-pemisahan-tni-polri/

Akhirnya Kapolri isi Kabaintelkam, dapat diakses di http://matanews.com/2011/05/06/akhirnya-kapolri-isi-kabaintelkam/

Jabatan Kepangkatan POLRI, dapat diakses di http://organisasi.org/pangkat-tingkatan-jenjang-karir-jabatan-tanda-kepangkatanPOLRI-kepolisian-negara-republik-indonesia


Aparat Menyerang Aparat Cermin Retak Strategi MEF 2011, dapat diakses di http://hankam.kompasiana.com/2011/05/20/aparat-menyerang-aparat-cermin-retakstrategi-mef-2011/

Siapkah Bangsa Ini Memberi Kepercayaan kepada Polisi?, dapat diakses di http://202.169.46.231/News/2006/01/03/Jabotabe/jab15.htm

Makassar Panas, Aparat-Sipil Semeja, dapat diakses di http://m.inilah.com/read/detail/63694/makassar-panas-aparat-sipil-semeja

Tentara Nasional Indonesia, dapat diakses di http://andiaras.wordpress.com/2010/12/01/tentara-nasional-indonesia-angkatan-darattni-ad/

Bukan Testimoni Susno, dapat diakses di http://m2.susnoduadji.com/testimonisusno/dapur-berasap-tugas-pun-selesai

Sejarah TNI, dapat diakses di http://www.tni.mil.id/index2.php?page=sejarah.html

Dinamika Sejarah TNI, dapat diakses di http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/19459/5/Chapter%20I.pdf


Militer Dalam Perspektif Hukum Tata Negara, dapat diakses di http://anomalisemesta.blogspot.com/2007/10/artikel_06.html

Pemisahan TNI – POLRI, dapat diakses di http://st288616.sitekno.com/article/5786/haruskah-tni-polri-bersatu-.html

Status Set, dapat diakses di http://papaannisa.blogspot.com/2009/10/status-set.html#more

Haruskah TNI – POLRI Bersatu?, dapat diakses di http://sayidiman.suryohadiprojo.com/?p=1036

Tujuan dan Fungsi Negara, dapat diakses di http://ruhcitra.wordpress.com/2008/11/09/tujuan-dan-fungsi-negara/.

Konsepsi dan Implementasi Manajemen Pertahanan dan Keamanan Negara, dapat diakses di http://ranahan.dephan.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=78:konse psi-dan-implementasi-manajemen-pertahanan-keamanan-negara&catid=36:artikelpertahanan

Pertahanan Negara Merupakan Tanggung Jawab Bersama, dapat diakses di http://www.dmcindonesia.web.id/modules.php?name=News&file=article&sid=65


Militer Dalam Perspektif Hukum Tata Negara, dapat diakses di http://www.scribd.com/doc/10713974/Militer-Dalam-Perspektif-Hukum-Tata-Negara

Gerakan Separatis Masih Eksis di Indonesia, dapat diakses di http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2007/06/30/brk,20070630-102858,id.html

Reformasi Nasional dan Pertahanan Negara, dapat diakses di http://www.dmcindonesia.web.id/modules.php?name=News&file=article&sid=143

Pertahanan Negara Indonesia, dapat diakses di http://www.dephan.go.id/buku_putih/bab_ii.htm

www.tni.mil.id www.tniad.mil.id www.tnial.mil.id www.tni-au.mil.id www.polri.go.id www.pralangga.org


F. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Perubahan Keempat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. LN No.14. LN Tahun 2006.

_______. Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No.2 Tahun 2002 LN No.2 Tahun 2002. Tambahan LN No.4168.

_______. Undang-undang Pertahanan Negara No.3 Tahun 2002. LN No.3 Tahun 2002.

_______. Undang-undang Tentara Nasional Indonesia No.34 Tahun 2004. LN No.34 Tahun 2004.

_______. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Mengenai Peran Tentara Nasional Indonesia. TAP MPR No.VII Tahun 2000.

_______. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Mengenai Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. TAP MPR No.VI Tahun 2000.


PERAN DAN FUNGSI TNI DAN POLRI DALAM PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA PADA MASA REFORMASI ( ) TESIS

Recommend Documents