PERAN BANK INDONESIA DALAM MENGHADAPI MEA Seminar Nasional Membangun Pertanian Modern dan Inovatif Berkelanjutan dalam Rangka Mendukung MEA Jambi, 31 Mei 2016
OUTLINE
Latar Belakang
Potensi, Tantangan, dan Peningkatan Daya Saing MEA
Strategi Mendukung Daya Saing Ekonomi Daerah
Dukungan Bank Indonesia dalam Menghadapi MEA
2
I. LATAR BELAKANG
Komunitas Ekonomi ASEAN
4
KESENJANGAN ANTARA UMKM DAN BANK Pelaku Usaha Tani
Perbankan
Banyak yg membutuhkan pembiayaan, jumlah kebutuhan relatif kecil
Biaya transaksi vs profit
Legal formal dokumen terbatas (cth. identitas, NPWP, agunan) Umumnya tidak memiliki pencatatan/lap keu memadai
Kebutuhan thd dokumen legal formal Kebutuhan akan informasi keuangan Pelaku Usaha Tani
Produk perbankan sesuai kebutuhan Pelaku Usaha Tani
Membutuhkan akses informasi & produk bank yg sesuai karakteristik usaha
Jangkauan pelayanan dan perlunya jaringan/dukungan teknologi
Faktor psikologis
Kapasitas & elijibilitas
Pembiayaan Klaster Kebijakan pengembangan UMKM Bank Indonesia 5
MANFAAT KEA: PERSPEKTIF MIKRO-MAKRO KOMUNITAS EKONOMI ASEAN 2015
KONSUMEN
PERSPEKTIF MIKRO
PERSPEKTIF MAKRO
• VARIASI PRODUK • PILIHAN HARGA • RAGAM KUALITAS
• MENURUNKAN HARGA BARANG IMPOR • MENURUNKAN TEKANAN INFLASI
PRODUSEN • POTENSI EKSPANSI • PENGEMBANGAN BISNIS • PENINGKATAN KUALITAS (MANAJERIAL & PRODUK)
• PENYERAPAN TENAGA KERJA • PENINGKATAN KONSUMSI • PENINGKATAN INVESTASI • PENINGKATAN PDB
6
II. POTENSI, TANTANGAN, & PENINGKATAN
DAYA SAING KEA 2015
Potensi Kerjasama KEA Kinerja ekonomi ASEAN didukung oleh kombinasi fundamental ekonomi yang kuat, kebijakan makroekonomi dan keuangan yang baik, dan semakin terintegrasinya perekonomian ASEAN dan dengan perekonomian dunia
8
Potensi Kerjasama KEA ......(lanjutan) Potensi terciptanya harga barang dan jasa yang lebih murah sebagai buah dari kompetisi yang meningkat. Integrasi ekonomi juga akan menguntungkan mengingat akan terdapat variasi kualitas dan pilihan desain produk yang lebih banyak. Integrasi mendorong stimulasi aliran investasi dan perdagangan di kawasan yang lebih tinggi sehingga memunculkan perusahaan-perusahaan yang mampu bersaing secara global. (Schwarz dan Vilinger, 2004) 9
Tantangan Menuju KEA • Daya Saing Indonesia berada di posisi 50 dari 144 negara di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand. • Kondisi itu di bawah periode 2011 yang di posisi 46. Sumber: World Economic Forum Report 2012
1.SIN 2.THAI
7.PHIL
• Peringkat Doing Business Indonesia berada di bawah rata-rata negara ASEAN. • Peringkat Indonesia memiliki range yang cukup jauh di bawah negara ASEAN.
8.CAM
Sumber: IFC- World Bank Report
3.MAL 4.BRN 5.VIET 6.INA
129
10
9.LAOS 0
50
100
150
Tantangan Menuju KEA .....(lanjutan) • Produktivitas Tenaga Kerja Indonesia di bawah negara tetangga. • Rendahnya produktivitas disebabkan tingkat pendidikan yang relatif rendah. Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan (2010)
Share Tenaga Kerja Menurut Tingkat Pendidikan (2010) 80
Tingkat Pendidikan
% AK yang Bekerja
Tidak/Belum pernah sekolah
5.3%
Tidak/belum tamat SD
17.0%
60
Sekolah Dasar
29.2%
50
SLTP
18.9%
40
SMTA Umum
14.5%
30
SMTA Kejuruan
7.8%
20
Diploma
2.7%
10
Universitas
4.6%
0
SMA ke atas
70 Perguruan Tinggi ke atas
Thailand
Malaysia
Indonesia
Filipina
11
Tantangan Menuju KEA .....(lanjutan) Pasar
Barang/ Jasa
Area Persaingan
Daya Saing
Produk lokal di pasar LN (ekspor)
Rendah: ekspor Indonesia relatif lebih rendah dibanding negara ASEAN-5 lain dalam intratrade ASEAN. Produk ekspor unggulan Indonesia juga terbatas dan bersaing dengan produk ASEAN lain.
Produk Lokal di Pasar Domestik
???: Dengan produktivitas rendah produk Indonesia dapat kalah bersaing di negeri sendiri. Selain itu, sebagian masyarakat masih memiliki preferensi pada produk impor.
Daya Saing Jasa Kesehatan
Rendah: jumlah tenaga medis dan fasilitas kesehatan Indonesia relatif lebih sedikit.
Daya Saing Turisme
Rendah: jumlah turis ke Indonesia lebih rendah dibanding ke negara ASEAN-5 lain. Indonesia memiliki banyak spot wisata, namun belum dikelola dengan baik dan promosi kurang gencar.
Daya Saing Jasa Transportasi Udara
Rendah: jumlah armada, rute penerbangan, dan total aset flag carrier Indonesia lebih rendah dibanding ASEAN-5 lain. Bandara yang dimiliki Indonesia juga di bawah kelas bandara negara lain
Lain-lain: Daya Saing Rendah: jumlah perusahaan Indonesia dengan aset besar 12 lebih sedikit dari negara ASEAN lain. Perusahaan
Penguatan Daya Saing Indonesia 1. Potensi banjirnya barang dan jasa dari negara jiran ASEAN dan persaingan yg makin ketat bagi produsen barang dan jasa Indonesia
Faktor pendorong: (i) skala ekonomi negara jiran terbatas, (ii) perlambatan ekonomi negara maju/dunia, (iii) daya saing negara jiran lebih baik; (iv) banyak perusahaan internasional di negara jiran sbg bagian global production networks Faktor penarik: (i) Indonesia pasar terbesar kawasan, (ii) ekonomi solid berbasis konsumsi, (iii) proporsi kelas menengah meningkat, (iv) hambatan tarif dan non-tarif rendah/jauh berkurang akibat AFTA, (v) rejim regulasi ekonomi dan keuangan Indonesia relatif lebihh terbuka
2. Banjir barang dan jasa dari negara jiran ASEAN menguntungkan konsumen Konsumen akan mendapatkan barang dan jasa dengan aneka kualitas dan keberagaman serta harga yang lebih kompetitif. Masalahnya, apakah kita cukup puas hanya menjadi konsumen? 13
Penguatan Daya Saing Indonesia .....(lanjutan) 3. Mengapa produsen Indonesia harus mampu bersaing? Karena adanya manfaat bagi perekonomian : Penyerapan tenaga kerja dan pengurangan pengangguran. Laba perusahaan menambah konsumsi dan investasi. Pendapatan ekspor naik apabila produsen juga menyasar pasar kawasan 4. Daya saing yg kuat meningkatkan efektivitas kepemimpinan (geoeconomics) Indonesia di ASEAN dan Asia Pasifik Dgn daya saing kuat, posisi tawar Indonesia thd negara (jiran ASEAN) lain jadi lebih solid. Ditambah dgn skala ekonomi besar dan prospek ekonomi cerah, kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN dan dlm hubungannya dgn negara besar dunia (ASEAN+X) menjadi lebih efektif
14
Penguatan Daya Saing Indonesia .....(lanjutan) Modal Indonesia dalam meningkatkan daya saing & bersaing : a. Ekonomi Indonesia tumbuh solid di tengah gempuran krisis global. b. Reformasi struktural dalam satu dekade terakhir menghasilkan neraca sektor keuangan yg jauh lebih sehat, kondisi fiskal yg kuat, dan stabilitas moneter dan keuangan yg terjaga. c. Proporsi penduduk usia produktif dan kelas menengah yang besar. d. Skala ekonomi bisa menjadi modal untuk meningkatkan efisiensi usaha
15
Penguatan Daya Saing Indonesia .....(lanjutan) Tantangan pada stabilitas makro dan moneter Bila hambatan daya saing belum dapat tertangani, perlu dipertimbangkan upaya untuk mengantisipasi potensi dampak memburuknya neraca berjalan Indonesia akibat membanjirnya produk dan jasa dari negara jiran ASEAN Dengan tingkat integrasi ekonomi dan keuangan antar negara ASEAN meningkat dengan hadirnya KEA, juga perlu diantisipasi kemungkinan peningkatan volatilitas aliran modal dan potensi spillover (rambatan) shock antar negara ASEAN
16
IV. DUKUNGAN BANK INDONESIA DALAM MENGHADAPI MEA
PROGRAM BANK INDONESIA DALAM MENGHADAPI MEA Penguatan Klaster Pertanian melalui : 1.
Pengembangan infrastruktur keuangan dan/atau sarana dalam rangka peningkatan akses Pelaku Usaha Tani ke industri keuangan.
2.
Peningkatan pemahaman Pelaku Usaha Tani di bidang keuangan serta kemandirian dalam kegiatan usaha.
3.
Strategi dalam peningkatan efisiensi produksi untuk memberikan nilai tambah dan karakteristik terhadap produk.
PROGRAM
Pengembangan Infrastruktur Keuangan
Penguatan Pelaku Usaha Tani
Akses Keuangan
Elijibilitas & Kapabilitas
Daya Saing
• Pemeringkatan kredit • Program pencatatan transaksi keuangan
Pengembangan Wirausaha
Pengembangan Klaster
PROGRAM KERJA Minimalisir gap informasi & meningkatkan akses
Mendorong penyerapan tenaga kerja
Terbentuknya kelembagaan dan manajemen klaster yg mandiri dan profesional
18
DUKUNGAN BANK INDONESIA: BAURAN KEBIJAKAN BI Rate 2012-2013
1. Mengantisipasi perkembangan ekonomi global melalui kenaikan suku bunga kebijakan BI rate ke
8 7.5
tingkat 7,50%, dimulai pada Juni 2013.
7
2. Dalam pengelolaan nilai tukar, Bank Indonesia rupiah dibiarkan lebih fleksibel dengan nilai sesuai
6.5
6 5.5
dengan faktor-faktor fundamentalnya. 3. Memperkuat
operasi
moneter,
5 Mar Apr Mei
kebijakan
risiko di pasar keuangan baik global maupun
Jul
Aug Sept Okt Nov Des
Jan
Feb Mar
Tingkat Inflasi 2012-2013
makroprudensial serta melakukan pendalaman pasar keuangan untuk meredam gejolak dan potensi
Jun
10 9 8
domestik. 4. Meningkatkan Pemerintah.
7
kualitas
koordinasi
dengan
6 5
4 Mar Apr Mei Jun
Jul
Aug Sept Okt Nov Des
Jan Feb Mar
19
DUKUNGAN BANK INDONESIA: PERATURAN
20
PROGRAM PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN Edukasi Keuangan Branchless Banking Transaksi G2P misalnya penyaluran BLSM
Bank Led/Telco Led
Nomor Hand Phone
Informasi Harga
Sebagai nomor rekening no frill account “TabunganKu”
TabunganKu/ basic saving account
Financial Literacy Survey
Sistem
Pembuatan database
Financial Identity Number
Profil data nasabah
PPKD, Asuransi, Sertipikasi, Linkage Program
Credit Rating
Kredit UMKM
KERJASAMA BI dengan PIHAK TERKAIT
MoU BI dgn Kementan
MoU BI dgn Kemenkop- UKM
MoU dengan BPN
MoU BI dgn KKP
BI sebagai counterpart (mitra) Kemenko Perekonomian
Mendorong pelaksanaan sertipikasi lahan UMK
Pengembangan Klaster
Pelaksanaan Program KUR Mendorong pembentukan Asuransi Pertanian Mendorong Skema Pembiayaan bagi UMKM
Mendirikan Lembagalembaga yang memberi konsultasi kepada UMKM
Program pengembangan masyarakat dalam rangka peningkatan akses UMK pada modal usaha dan kesejahteraan peserta program
Mendukung Program Minapolitan Percepatan Pendirian PPKD
22
V. STRATEGI MENDUKUNG DAYA SAING EKONOMI DAERAH
24
STRATEGI MENDUKUNG DAYA SAING EKONOMI DAERAH
Menetapkan sektor ataupun produk unggulan daerah yang pengembangannya didukung koordinasi dan sinergi kebijakan antar instansi dan sektor.
Merumuskan strategi dan mendorong upaya peningkatan daya saing UMKM dan wirausaha di wilayahnya. • pengembangan produk dan kemasan • peningkatan jaringan pemasaran dan fasilitas promosi, pengembangan kemampuan manajerial • skema pembiayaan yang mendukung pengembangan usaha
Optimalisasi Investasi di daerah. • melakukan penyederhanaan prosedur, mempersingkat waktu, serta transparansi proses perijinan investasi • Menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui tata kelola investasi, kualitas SDM, serta kualitas pelayanan perijinan • Optimalisasi kinerja dan efektivitas pelayanan satu pintu yang telah ada saat ini.
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM DAN SEKTOR RIIL BANK INDONESIA : PENGEMBANGAN KLASTER
HULU
INPUT
PROSES
OUTPUT
Klaster Saat ini
Pengembangan
Klaster Ke Depan
1. Cakupan wilayah masih terbatas 2. Mekanisme pasar (Business to Business) belum terbangun 3. Belum terbangunnya kelembagaan yang kuat 4. Lemahnya jiwa wirausaha 5. Minimnya infrastruktur/ lembaga pendukung
1. Peningkatan produksi dan produktivitas 2. Penguatan kelembagaan UMKM 3. Pengembangan kewirausahaan 4. Fasilitasi : a. Capacity Building b. Akses asuransi pertanian c. Peningkatan akses keuangan (Branchless Banking, Edukasi Keuangan, Basic Saving Account)
1. Peningkatan produksi secara berkesinambungan 2. Fasilitasi pemasaran
HILIR
3. Fasilitasi pelayanan jasa keuangan termasuk Pembiayaan
SELURUH STAKEHOLDERS TERKAIT 26
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM DAN SEKTOR RIIL BANK INDONESIA : PENCIPTAAN WIRAUSAHA BARU INPUT (TARGET GROUP)
PROSES
OUTPUT
UMKM terpilih Champion Klaster Binaan BI
2012 1. Seleksi 2. Pelatihan 3. Seed capital
Klaster Binaan Stakeholder (Kementerian/Dinas)
2013 1. Mentoring/coaching 2. Magang/kunjungan lapang 3. Promosi usaha 4. Formalisasi usaha
Anggota Asosiasi
2014 1. Fasilitasi akses pembiayaan 2. Monitoring dan evaluasi
WIRAUSAHA MANDIRI 27
28
LAMPIRAN
29
PENGEMBANGAN KLASTER DEFINISI Klaster adalah sekelompok perusahaan dan lembaga yang (Michael E. Porter, 2008): Bekerjasama dan bersaingan Secara geografis terpusat di satu atau beberapa kawasan Berspesialisasi pada satu bidang tertentu, berkaitan karena teknologi dan keterampilan bersama Baik tradisional maupun berbasis pengetahuan Dapat terlembagakan (ada manajer klaster) atau tidak. Klaster Berkontribusi Pada Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial Daerah • Meningkatkan produktivitas dengan memungkinkan perusahaan mendapat manfaat dari pemasok terspesialisasi, penetahuan lokal, informasi, keterampilan dan pendidikan • Memberikan dorongan berkreasi, bertukar informasi dan menigkatkan peluang berinovasi • Mendorong pertumbuhan, kesempatan kerja dan daya tarik investasi
30
SKEMA KREDIT PROGRAM KREDIT PROGRAM
KREDIT PROGRAM
SUBSIDI BUNGA
PENJAMINAN PEMERINTAH
• Pendanaan berasal dari Bank Pelaksana yang disalurkan kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan tingkat bunga pasar, namun sebagian menjadi beban pemerintah dalam bentuk subsidi bunga. • Jenis-jenis kredit program dengan skema ini yaitu: KKP-E, KPEN-RP, dan KUPS
• Penyediaan kredit/pembiayaan bersumber dari dana perbankan dengan penjaminan oleh pemerintah melalui perusahaan penjamin. • Jenis kredit program dengan skema ini adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR).
KKP-E adalah kredit investasi dan atau modal kerja yang diberikan oleh Perbankan kepada petani/peternak melalui kelompok tani atau koperasi yang didukung dengan subsidi bunga dari pemerintah. KPEN-RP adalah kredit investasi yang diberikan oleh Perbankan kepada petani sawit, kakao, dan karet yang didukung dengan subsidi bunga oleh pemerintah kepada petani. KUPS adalah kredit yang diberikan oleh Bank Pelaksana kepada Pelaku Usaha Pembibitan Sapi yang didukung dengan subsidi bunga oleh Pemerintah. 31
KUR DAN KREDIT PROGRAM LAINNYA A. KREDIT PROGRAM PEMERINTAH DENGAN PENJAMINAN
KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) KUR Mikro : • Jumlah maksimum Rp. 20 juta • Suku Bunga maksimum 22% efektif per tahun • Tidak memerlukan adanya agunan tambahan • Tanpa melalui pengecekan SID KUR Ritel : • Jumlah dari Rp. 20 juta s/d Rp. 500 juta • Suku Bunga maksimum 13% efektif per tahun • Melalui pengecekan SID • Perlu adanya agunan tambahan;
32
KUR DAN KREDIT PROGRAM LAINNYA B. KREDIT PROGRAM PEMERINTAH DENGAN SUBSIDI BUNGA KR KETAHANAN PANGAN & ENERGI (KKPE)
KR PENGEMB ENERGI NABATI & REVITALISASI PERKEBUNAN (KPEN-RP)
KREDIT USAHA PEMBIBITAN SAPI (KUPS)
KREDIT PEMBERDAYAAN PENGUSAHA NAD DAN NIAS (KPPNAD dan Nias)
SKEMA SUBSIDI RESI GUDANG (S-SRG)
Sumber dana
Bank Pelaksana 100%
Bank Pelaksana 100%
Bank Pelaksana 100%
Bank Pelaksana 100%
Bank Pelaksana/LKNB
Plafon
• petani, peternak, pekebun, Maks Rp100 juta • Koperasi/kelompok tani/gapoktan Maks Rp.500 juta
ditetapkan oleh Bank Pelaksana berdasarkan Satuan Biaya
Rp66 miliar untuk 5000 ekor sapi
Maks Rp500 juta
Maks Rp75 juta
Suku bunga yg dibebankan pd peserta
Suku bunga petani: Tebu : 7% p.a. Komoditas lain : 6% p.a.
Suku bunga petani: Kelapa sawit dan kakao: 7% p.a. Karet 6% p.a.
Suku bunga petani: maksimal 5% p.a.
Suku bunga pertama kali 8%
Suku bunga petani sebesar 6%.
Jangka waktu kredit
Maks 5 tahun
Kelapa sawit dan kakao 13 tahun karet 15 tahun
Maks 6 tahun, masa tenggang 24 bulan
Maks 5 tahun
Maks 6 bulan
33
ASURANSI TERNAK SAPI Latar Belakang: Upaya mitigasi risiko yang melekat pada usaha pertanian, khususnya pada usaha ternak sapi, yaitu kematian dan kehilangan sapi Tujuan: a. Melindungi peternak dari kerugian akibat kematian dan kehilangan sapi b. Mendidik peternak untuk meningkatkan produksi dan mangadopsi teknologi usaha ternak sapi yang meningkatkan produktivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya c. Mengurangi risiko yang dihadapi perbankan dan mendorong penyaluran kredit kepada sektor pertanian, khususnya Kredit Usaha Pembibitan Sapi Rencana Implementasi: 1. Pilot Project : 2012 2. Peluncuran : awal 2013 Anggota Konsorsium Asuransi Ternak : Jasindo (Leader), Bumida, Asuransi Raya dan Asuransi Tripakarta
34
FASILITASI SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH UMK LATAR BELAKANG - Salah satu permasalahan yang dihadapi Usaha Mikro dan Kecil adalah kurangnya permodalan yang diakibatkan terbatasnya akses pada sumber-sumber pembiayaan yang diakibatkan karena status hak atas tanah tidak dapat diikat secara hukum sebagai jaminan kredit perbankan. - Kerjasama Bank Indonesia dengan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia dan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.14/1/GBU/DKBU/NK tanggal 27 Juni 2012 “Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil melalui percepatan dan pemanfaatan sertipikasi hak atas tanah dalam rangka peningkatan akses pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil” TUJUAN - Meningkatkan status tanah dalam rangka memperoleh kepastian hukum tanah atas kepemilikan tanah yang dapat digunakan sebagai jaminan dalam memperoleh kredit dari perbankan. - Melalui upaya tersebut diharapkan Usaha Mikro dan kecil dapat memperoleh modal untuk peningkatan usaha dan pengembangan ekonomi produktif lainnya. SASARAN Usaha Mikro dan Kecil pada 3 (tiga) sektor yaitu Petani, Nelayan dan UMK 35
PERUSAHAAN PENJAMINAN KREDIT DAERAH PPKD • • • •
Dasar hukum PMK No. 222/PMK.010/2008 dan PMK No. 99/PMK.010/201.1 PPKD adalah perusahaan penjaminan yang kegiatan usaha pokoknya melakukan penjaminan kredit PPKD merupakan salah satu solusi permasalahan UMKM dalam hal keterbatasan agunan untuk memperoleh akses pembiayaan dari perbankan. Telah beroperasi PPKD di Propinsi Jawa Timur dan Bali, serta ijin operasional untuk Propinsi Riau.
MANFAAT PPKD UMKM
Bank
• Keterbatasan legalitas • Kesulitan memenuhi persyaratan bank • Keterbatasan Agunan
• mitigasi risiko
Regulator mendukung peningkatan fungsi intermediasi dan peningkatan kegiatan perekonomian
PENGEMBANGAN PPKD • • •
Tumbuhnya PPKD akan mendorong perekonomian daerah melalui peningkatan pembiayaan UMKM. Perlunya dukungan dan komitmen pemerintah daerah dalam upaya pendirian PPKD. Dukungan pemerintah pusat dalam menetapkan arah kebijakan PPKD ke depan. 36
PENCIPTAAN WIRAUSAHA Tujuan Mencetak wirausaha baru melalui program pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan Menciptakan potensial nasabah bagi industri perbankan ke depan Sebagai saluran atau tindak lanjut pendidikan kewirausahan di kampus-kampus yang saat ini sudah ada Turut berperan dalam pengembangan kewirausahaan di Indonesia yang pada akhirnya dapat membuka lapangan kerja dan mengurangi pengangguran
Tema Kegiatan
Ruang Lingkup Seleksi Peserta
Pelatihan Kewirausahaan dan Magang
Metode Bayes
Pelaksana Kegiatan & Peserta Yang Dilatih DKBU KPwBI Surabaya KPwBI Semarang KPwBI Palembang KPwBI Yogyakarta KPwBI Denpasar KPwBI Bandung KPwBI Makassar
: 38 : 25 : 45 : 22 : 42 : 23 : 33 : 20
Org Org Org Org Org Org Org Org
Penilaian Kelayakan Usaha
Pembiayaan Pendampingan/ Mentoring
Promosi Usaha
Monitoring
37
Akses Keuangan UMKM dalam Blue Print KEA 2015
ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint Declared in November, 2007
Key Characteristics
Single market & production base
Competitive economic Region
Equitable Economic Development
Core Elements
Free flow of goods
Competition Policy
SME Development
Free flow of Services
Consumer Protection
Initiative for ASEAN Integration
Free flow of Investments
Intellectual property Rights
Free flow of Skilled Labor
Infrastructure Development
Action
Integration into the Global Economy
Coherent Approach towards External Economic Relations Enhanced Participation in global supply networks
ASEAN Policy Blueprint for SME Development 2004-2014
38
Global Rangkings The Global Competitiveness Index 2013-2014 rankings
Rangking negara tujuan Investasi
Negara Anggota ASEAN GCI 2013-2014 Country/Economy Singapore Malaysia Brunei Darussalam Thailand Indonesia Philippines Vietnam Lao PDR Cambodia Myanmar
Rank 2 24 26 37 38 59 70 81 88 139
Score 5.61 5.03 4.95 4.54 4.53 4.29 4.18 4.08 4.01 3.23
No.
GCI 20122013 Rank 2 25 28 38 50 65 75 n/a 85 n/a
Change 0 1 2 1 12 6 5 n/a -3 n/a
Sumber: The Global Competitiveness Report 2013-2014, World Economic Forum 2013,
Peringkat competitiveness Indonesia meningkat tajam dari 50 ke 38. Perbaikan ini terutama didukung oleh perbaikan infrastruktur (jalan, pelabuhan, air, pembangkit). Selain itu juga dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi spt defisit yang rendah (1,3% GDP), hutang pemerintah yang rendah, dan tingkat inflasi yang rendah dibandingkan dengan angka inflasi historis.
Negara
1
Cina
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Amerika Serikat India Indonesia Brazil Australia Britania Raya Jerman Rusia Thailand
Rangking (Periode Tahun)
2010-2012
2013-2015
1 4 2 9 3 13 7 10 5 11
1 2 3 4 5 6 6 8 8 8
Sumber: World Investment Prospects Survey 2010 – 2012, UNCTAD
Berdasarkan survey UNCTAD, Indonesia menempati kedudukan ke-4 sebagai Negara tujuan FDI. Responden survey adalah stakeholders perusahaan transnasional dari negara-negara maju dan berkembang.
39