PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENEGAKAN HUKUM PEMILIHAN UMUM (Studi Tentang Interaksi Kelembagaan dalam Penanganan Pelanggaran Pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 di Provinsi Lampung)
(Tesis)
Oleh ALI SIDIK
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2016
ABSTRACT THE ROLE OF THE GENERAL ELECTION SUPERVISION DEPARTMENT IN THE ELECTORAL LAW ENFORCEMENT (The Study of Institutional Interaction in The Handling of Violations in General Elections of DPR, DPD and DPRD Members Year 2014 in Lampung Province) By ALI SIDIK This study uses descriptive qualitative method with institutional and management approaches. The variables were studied are patterns of relationship and communication, as well as accommodation and governance functions. The data were obtained from interviews informants and secondary data on laws, regulations, and reading materials that have relevance to the problems examined. The results showed that Bawaslu role in the handling of violations in the general elections of DPR, DPD and DPRD members year 2014 in Lampung province is still less than optimal, it is caused by several factors: first, the lack of capacity of human resources (HR); weak human resource capacity of election supervisors at the district / city and election supervisory ranks below to understand and carry out their duties and functions. This condition occurs because of the nature of institutional panwaskab / town which is adhoc, adhoc election recruitment pattern is still not good, and the low budgetary allocation surveillance in the area. Second, regulatory factors, there are a number of provisions that restrict Bawaslu in maximizing its role, such as: short handling time violation, Bawaslu is not authorized to forcedly call in the clarification process, and the obligation to prepare minimum of two (2) evidence in forwarding the recommendations. While seen from the institutional relations, functions of accommodation, and governance held Bawaslu of Lampung province has been going well, and be a driving factor for Bawaslu of Lampung province in the implementation of institutional management to optimize the role of Bawaslu of Lampung province in the handling of violations and electoral law enforcement in the election of DPR, DPD and DPRD year 2014. Keywords: Institutional, accommodation, governance, Bawaslu Lampung province, procedural violations, the election of DPR, DPD and DPRD 2014
ABSTRAK PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENEGAKKAN HUKUM PEMILIHAN UMUM (Studi Tentang Interaksi Kelembagaan dalam Penanganan Pelanggaran Pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 di Provinsi Lampung) Oleh ALI SIDIK Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan pendekatan kelembagaan dan manajemen. Variabel yang diteliti yaitu pola hubungan dan komunikasi, serta fungsi akomodasi dan tata kelola. Data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara para narasumber dan data sekunder ya i t u dari undang-undang, peraturan-peraturan, dan sumber bacaan yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 di Provinsi Lampung masih kurang optimal, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: pertama, Lemahnya Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM); masih lemahnya kapasitas sumber daya manusia Pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota dan jajaran Pengawas Pemilu dibawahnya dalam memahami dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Kondisi ini terjadi karena sifat kelembagaan Panwaskab/kota yang adhoc, pola rekruitmen Pengawas Pemilu adhoc masih kurang baik, serta rendahnya alokasi anggaran pengawasan di Daerah. Kedua, Faktor Regulatif, masih ada sejumlah ketentuan yang membatasi Bawaslu dalam memaksimalkan perannya, seperti: waktu penanganan pelanggaran singkat, Bawaslu tidak diberi kewenangan melakukan pemanggilan paksa dalam proses klarifikasi, dan adanya kewajiban untuk menyiapkan minimal 2 (dua) bukti dalam penerusan rekomendasi. Sedangkan dilihat dari hubungan kelembagaan, fungsi akomodasi dan tata kelola yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Lampung sudah berlangsung baik, dan menjadi faktor pendorong bagi Bawaslu Provinsi Lampung dalam penerapan manajemen kelembagaan untuk mengoptimalkan peran Bawaslu Provinsi Lampung dalam penanganan pelanggaran dan penegakkan hukum pemilu pada Pemilu DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014. Kata kunci: Kelembagaan, Akomodasi, Tata Kelola, Bawaslu Provinsi Lampung, Penanganan Pelanggaran, Pemilu DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014.
PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENEGAKAN HUKUM PEMILIHAN UMUM (Studi Tentang Interaksi Kelembagaan dalam Penanganan Pelanggaran Pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 di Provinsi Lampung)
Oleh ALI SIDIK
Tesis Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2016
RIWAYAT HIDUP
Ali Sidik, lahir di Tanjung Harapan pada tanggal 18 Maret 1973, merupakan anak keempat dari delapan bersaudara, putra dari Bapak Hasbi Japilus dan Ibu Rumini. Jenjang akademis penulis dimulai dengan menempuh pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Negeri Sidodadi Gunung Balak lulus pada tahun 1985. Kemudian melanjutkan ke Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri 1 Pugung Raharjo dan lulus pada tahun 1988. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kota Metro dan lulus pada tahun 1991. Selanjutnya tahun 1991 penulis terdaftar sebagai mahasiswa program Sarjana (Strata 1) pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Lampung setelah dinyatakan lulus tes seleksi Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN). Pendidikan program sarjana (Strata 1) diselesaikan penulis pada tahun 1999. Pada tahun 2013 penulis meneruskan pendidikan Strata 2 di kampus yang sama pada Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan dengan konsentrasi Politik Lokal dan Otonomi Daerah.
Sejak masih menjadi mahasiswa program sarjana (Strata 1) penulis telah memiliki ketertarikan pada kegiatan keorganisasian dan kemasyarakatan sehingga mendorong penulis bergabung dengan sejumlah organisasi yang berorientasi di
bidang tersebut. Sampai dengan sekarang penulis masih menjadi anggota tetap organisasi sosial kemasyarakatan Jamus Kalimosodo Lampung, Pengurus Gabungan Bridge Seluruh Indonesia (GABSI) Provinsi Lampung, dan Pengurus Lembaga Seni Budaya Muslim (Lesbumi) Provinsi Lampung. Selain itu, penulis juga memiliki minat yang tinggi dalam bidang kepemiluan sehingga pada rentang waktu tahun 1999 sampai dengan 2001 penulis juga pernah bergabung dengan organisasi yang mengkhususkan pada pemantauan pemilu sebagai Koordinator Daerah Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kota Metro, dan pada tahun 2003 terpilih menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Metro masa jabatan tahun 2003 sampai dengan tahun 2008. Saat ini penulis masih menjabat sebagai Pimpinan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung masa jabatan tahun 2012 sampai dengan tahun 2017.
MOTO „TERUSLAH BERUSAHA JADI MANUSIA YANG BERGUNA BAGI SESAMA” (Ali Sidik)
“JADILAH SEPERTI MATA AIR, MEMBAWA PERUBAHAN PADA SETIAP TEMPAT YANG DILALUINYA” (Rudy Habibie)
PERSEMBAHAN Kupersembahkan karya sederhana ini Untuk orang-orang yang luar biasa dalam hidupku:
“Ayah dan Ibu Tercinta” yang telah berkorban segalanya dan selalu berdo’a yang terbaik untukku. Maafkan anakmu ini karena belum bisa sedikitpun membuatmu bahagia wahai ayah ibuku. “Istri dan kedua putriku” Yang telah mengikhlaskan waktu bersamanya denganku serta selalu memdo’akan keselamatan dalam setiap langkah tugasku. Terima kasih atas motivasi dan dorongan yang telah kalian berikan. Kalianlah orang-orang tersayang dalam hidupku. Untuk sahabat terbaik yang telah mendukung dan memotivasiku, serta kolega dan para guru yang telah mengajariku Ilmu Kehidupan dan membantuku dalam proses penyusunan karya yang sederhana ini. Semoga Allah SWT. memberikan yang terbaik atas budi baik kalian. “UNTUK BAWASLU TEMPATKU BERBAKTI “Semoga selalu menjadi lembaga terdepan dalam menyelamatkan pemilu di Indonesia” DAN UNTUK ALMAMMATER TERCINTA UNIVERSITAS LAMPUNG” “Terima kasih telah memberikan banyak pengetahuan dan pengalaman”
SANWACANA
Alhamdulillahirobbialamin, dengan mengucap rasa syukur atas semua nikmat yang telah diberikan Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, penulis berhasil menyelesaikan tesis dengan judul, “Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakkan Hukum Pemilihan Umum: Studi Kelembagaan Dalam Penanganan Pelanggaran Pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 di Provinsi Lampung” ini. Tesis ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh derajat Magister Ilmu Pemerintahan pada Program Pasca sarjana Universitas Lampung, Bandar Lampung. Selesainya penulisan tesis ini tidak terlepas hutang budi penulis kepada sejumlah individu, untuk itu dari relung hati yang terdalam penulis mengucapkan terimakasih kepada : 1.
2.
3.
4.
Ibu Dr. Dra. Ari Darmastuti, M.A. selaku dosen pembimbing pertama dan Bapak Dr. Drs. Soewondo, M.A. selaku dosen pembimbing kedua sekaligus Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Unila, yang pada setiap kesempatan bertemu selalu memberikan dorongan, arahan dan bimbingan dalam arti yang sesungguhnya dalam penulisan tesis ini. Bapak Drs. Hertanto, M,Si., Ph.D., selaku dosen pembahas sekaligus Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Unila, yang telah banyak memberikan masukan serta saran yang konstruktif dalam penulisan tesis ini. Bapak Dr. Drs. Syarief Makhya, M.Si. selaku Pembimbing Akademik yang tiada henti mendorong penulis menyelesaikan tesis dan studi di sela-sela kesibukan tugas di Bawaslu Provinsi Lampung, Bapak Drs. Yana Ekana PS, M.Si dosen sesepuh yang selalu perhatian pada kelangsungan studi mahasiswanya.
Ucapan terimakasih yang tidak terkira juga penulis sampaikan kepada para narasumber yaitu: 1.
2.
Fatikhatul Khoiriyah, S.Hi., M.H., Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Ipda. Hengky Kurniawan anggota Tim Gakkumdu Provinsi Lampung dari unsure kepolisian, dan Bapak M. Syarief , S.H., M.H., anggota Tim Gakkumdu Provinsi Lampung dari unsure Kejaksaan, Dr. Nanang Trenggono, M.Si., Ketua KPU Provinsi Lampung dan Sholihin, S.Hi., M.H. anggota KPU Provinsi Lampug yang menjadi Koordinator Divisi Hukum pada Pemilu Legislatif Tahun 2014.
3. 4. 5. 6. 7. 8.
Dr. Wahyu Sasongko, S.H. M.Hum. Koordinator Tim Pemeriksa Daerah (TPD) DKPP di Provinsi Lampung. Prof. Dr. Komsarial Romli, M,Si. ahli Ilmu Komunikasi dari IAIN Radin Intan Bandar Lampung, Dr. Budiono, S.H., M.H., ahli Hukum Tata Negara dari Fakultas Hukum Unila, Saudara Yoso Mulyawan, S,Sos. Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandar Lampung. Saudara Fathul Muin, S.H., M.H., Ketua Komunitas Jurnalis Pemantau Pemilu (KJPP) Provinsi Lampung, serta Teman-teman pengawas pemilu legislative tahun 2014 yang menjadi informan dalam tesis ini yaitu : Siti Khotijah, S.H., Radityo Aryadi Nugroho, Cecep Ramdani, S.I.P., M.I.P, dan M. Sopingi, S.Pd, Edwin Nur, S,E., Tulus Basuki, S.Pd., dan Zainal Abidin, serta M. Suthon, S.Pdi, Sandi Ishadi Supriyono, dan Erlenawati Solfihayanti.
Selanjutnya, penyelesaian penulisan tesis ini juga tidak terlepas dari jasa yang tidak terhingga dari teman-teman penulis, seperti Alvindra, Asyil Aripatriansyah, Candrawansah, Dedi Fernando, Gesit Yudha, Martharia Putri Tanjung, Maulida Ulfa, Nazarudin Togakratu, serta sejumlah individu yang tidak bias penulis sebutkan satu per satu tanpa mengurangi hormat untuk seluruhnya saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Khusus bagi sahabatku Alvindra, terimakasih yang tak terhingga dan setulus-tulusnya atas dedikasi dan dukungannya hingga melapangkan jalan dalam penyelesaian pengerjaan tesis ini. Dari almamater tercinta Universitas Lampung, Bandar Lampung, kepada Rektor Prof. Dr. Ir. Hassriadi Mat Akin, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Drs. Agus Hadiawan, M.Si., Ketua dan Sektretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan Drs. Denden Kurnia Drajat, M. Sidan Drs. R. Sigit Krisbiantoro, M.I.P., Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Drs. Hertanto, M.Si., Ph,D., dan Dr. Drs. Soewondo, M.A., segenap dosen dan staf di lingkungan FISIP Unila, serta para senior dan seniorita, saya mengucapkan berjuta terimakasih. Terakhir, kepada istriku Sri “Jatie” Astuti dan kedua Anakku “kakak” Aliya Nur Imani Siddiq dan “adek” Ana Fakhiranissa Nur Islami Siddiq yang sering ditinggal pergi atas nama pekerjaan, namun tetap luar biasa pengertian dan kelapangan hatinya demi memahami suami dan ayahnya, penulis hanya bias berdo’a semoga pengorbanan kalian berbalas ganjaran setimpal dari Allah azzawajalla, amien. Gedong meneng, 22 Jul 2016 Penulis
ii
DAFTAR ISI
Halaman DAFTAR SINGKATAN .................................................................................. iv DAFTAR TABEL ......................................................................................... vii DAFTAR GAMBAR ......................................................................................... viii I.
PENDAHULUAN 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
Latar Belakang Masalah ........................................................................... Rumusan Masalah............................................................................... Tujuan Penelitian ................................................................ Manfaat Penelitian .............................................................................. Penelitian Terdahulu ...........................................................................
1 11 12 12 13
II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pemilihan Umum ................................................................................ 2.2 Konsep Pemilu.................................................................................... 2.2.1 Pengertian Pemilu .................................................................... 2.2.2 Asas dan Fungsi Pemilu........................................................... 2.2.3 Kualitas dan Tujuan Pemilu ..................................................... 2.2.4 Penyelenggara Pemilu.............................................................. 2.2.5 Pengawasan Pemilu ................................................................. 2.3 Penegakkan Hukum dan Unsur-unsur Penegakan Hukum Pemilu.... 2.3.1 Tindak Pidana Pemilu Umum ........................................ 2.4 Fungsi Tata Kelola dan Akomodasi .................................................. 2.4.1 Transparansi dan Akuntabilitas. .............................................. 2.4.2 Efektivitas dan Keadilan ............................................................. 2.4.3 Supremasi Hukum .................................................................... 2.4.4 Akomodasi ............................................................................... 2.5 Pendekatan Kelembagaan Baru ................................................... 2.5.1 Sejarah Pendekatan Kelembagaan Baru................................... 2.5.2 Ciri-ciri Khusus Paradigma Kelembagaan Baru ...................... 2.5.3 Madzab Institusionalisme Baru ................................................ 2.6 Kerangka Pikir ....................................................................................
15 18 18 21 23 26 27 32 39 42 43 50 54 57 64 64 66 68 81
III. METODE PENELITIAN 3.1 Jenis Penelitian ................................................................................... 85 3.2 Pendekatan Penelitian ......................................................................... 86 3.3 Lokasi Penelitian ................................................................................ 86
iii
3.4 3.5 3.6 3.7
Fokus Penelitian ................................................................................. Sumber Data ............................................................................. Teknik Pengumpulan Data .......................................................... Teknik Pengolahan Data .................................................................
86 88 89 90
IV. GAMBARAN UMUM 4.1 Gambaran Umum Bawaslu Provinsi Lampung …. ............................. 94 V. HASIL DAN PEMBAHASAN 5.1 Analisis Peran Bawaslu Provinsi Lampung dalam Penegakan Hukum Pemilu pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014..... 110 5.1.1 Penanganan Pelanggaran Administrasi ........................................ 117 5.1.2 Penanganan Pelanggaran Kode Etik .............................................. 122 5.1.3 Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu ...................................... 130 5.2 Analisis Strategi Bawaslu Untuk Mengoptimalkan Peran Bawaslu dalam Penegakkan Hukum Pemilu Pada Pemilu DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 ...................................................................................................... 142 5.2.1 Strategi Internal Kelembagaan .................................................... 145 5.2.2 Analisis Pola Hubungan dan Komunikasi .................................. 151 5.2.3 Analisis Fungsi Tata Kelola ........................................................ 167 5.2.3.1 Transparansi dan Akuntabilitas ........................................ 168 5.2.3.2 Efektivitas dan keadilan ................................................... 175 5.2.3.3 Supremasi Hukum ............................................................. 179 5.2.4 Analisis Fungsi Akomodasi .......................................................... 181 VI. SIMPULAN DAN SARAN 6.1 6.2
Simpulan ............................................................................... 186 Saran .................................................................................................. 189
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
iv
DAFTAR SINGKATAN
AJI
: Aliansi Jurnalis Independen
BAWASLU
: Badan Pengawas Pemilu
DKPP
: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
DPD
: Dewan Perwakilan Daerah
DPR
: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD
: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPS
: Daftar Pemilih Sementara
DPSHP
: Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan
DPT
: Daftar Pemilih Tetap
DP4
: Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu
GAKKUMDU
: Penegakkan Hukum Terpadu
GOLKAR
: Golongan Karya
GOLPUT
: Golongan Putih
JURDIL
: Jujur dan Adil
KJPP
: Komunitas Jurnalis Peduli Pemilu
KPPS
: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
KPU
: Komisi Pemilihan Umum
KUHAP
: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
v LAPAS
: Lembaga Pemasyarakatan
LUBER
: Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia
MK
: Mahkamah Konstitusi
NKRI
: Negara Kesatuan Republik Indonesia
PANWAS
: Panitia Pengawas
PANWASLAK
: Panitia Pengawasan Pelaksanaan
PANWASLU
: Panitia Pengawas Pemilu
PARPOL
: Partai Politik
PDI-P
: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Plt.
: Pelaksana tugas
PEMILU
: Pemilihan Umum
PNS
: Pegawai Negeri Sipil
POLRI
: Kepolisian Republik Indonesia
PPD
: Panitia Pemilihan Daerah
PPI
: Panitian Pemilihan Indonesia
PPK
: Panitia Pemungutan Kecamatan
PPL
: Pengawas Pemilu Lapangan
PPP
: Partai Persatuan Pembangunan
PPS
: Panitia Pemungutan Suara
SDM
: Sumber Daya Manusia
SIDALIH
: Sistem Pendataan Pemilih
SILOG
: Sistem Logistik
SILON
: Sistem Pencalonan
vi SOP
: Standard Operational Prosedure
TNI
: Tentara Nasional Indonesia
TPS
: Tempat Pemungutan Suara
UUD
: Undang-Undang Dasar
UU
: Undang-Undang
UNDP
: United Nations Development Program
WASKAT
: Pengawasan Melekat
vii
DAFTAR TABEL Tabel
Halaman
1.1 Rekapitulasi Dugaan Pelanggaran Pada Pemilu Angggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 di Provinsi Lampung .................................. 10 2.2 Pelaksanaan Pemilu Menurut Tipe Sistem Politik ..................................... 18 2.3 Unsur-Unsur yang Mempunyai Tingkat Keterlibatan dalam Penegakan Hukum ........................................................................................................ 35 5.1 Hasil Penelitian Tentang Peran Bawaslu Lampung Dalam Penegakkan Hukum Pemilu Pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 ............................................................................................................. 115 5.4 Hasil Penelitian Tentang Strategi Internal Kelembagaan Bawaslu Provinsi Lampung Untuk Mengoptimalkan Perannya Dalam Penegakkan Hukum Pemilu Pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 ........... 145
viii
DAFTAR GAMBAR
Gambar
Halaman
2.1 Bagan Kerangka Pikir ............................................................................... 84 4.2 Bagan Struktur Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung ................... 109
1
I.
1.1
PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah Pasca Orde Baru, tuntutan penggiat demokrasi tentang pembentukan penyelenggara pemilu yang bersifat mandiri semakin menguat. Tuntutan ini muncul didasari oleh pengalaman bahwa pada pemilu-pemilu di era Orde Baru
terjadi
kecurangan-kecurangan
sistematis
yang
dilakukan
penyelenggara sehingga pemilu di era Orde Baru tersebut kehilangan kepercayaan publik. Salah satu respon utama atas kecurangan tersebut adalah munculnya golongan putih (golput). Golongan Putih (golput) merupakan representasi kekecewaan langsung terhadap Golongan Karya (Golkar), sebuah kekuatan baru yang diharapkan membawa perubahan tetapi berlaku curang demi melanggengkan kekuasaannya.
Pemilu tahun 1971 yang merupakan pemilu pertama di era Orde Baru diikuti oleh 10 (sepuluh) kontestan dan Golkar meraih 62,83% suara. Menjelang pemilu tahun 1977 diberlakukan kebijakan fusi partai sehingga peserta pemilu menjadi 3 (tiga) yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Golongan Karya (Husein, 2014: 600). Pemilu tahun 1977 “diwarnai” sejumlah kecurangan yang terjadi secara massif sehingga mengakibatkan terjadinya protes dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI),
2
mahasiswa dan tokoh nasional. Pemerintah kemudian melakukan revisi aturan kepemiluan yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota Badan Permusyawaratan Rakyat/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975. Peraturan perundang-undangan tersebut menegaskan bahwa pertama: unsur Partai Politik dan Golkar menjadi anggota panitia pemilu dari pusat sampai kecamatan disebut dengan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I (PPD I), Panitia pemilihan Daerah Tingkat II (PPD II), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Kedua: Pembentukan lembaga baru untuk mengawasi pemilu disebut dengan Panitia Pengawasan Pelaksanaan (Panwaslak) Pemilu. Namun perubahan aturan tersebut justru semakin memposisikan lembaga penyelenggara pemilu menjadi alat penguasa untuk mempertahankan kekuasaan politiknya.
Manajemen
kepemiluan tetap menjadi tanggung jawab Departemen Dalam Negeri, sehingga jabatan-jabatan strategis dalam lembaga penyelenggara pemilu secara ex officio dijabat oleh Menteri Dalam Negeri dan para Kepala Daerah. Meskipun ada perwakilan peserta pemilu, namun hanya bersifat simbolik saja. Begitu juga pada Lembaga Pengawas Pemilu dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah dijabat secara ex officio oleh Jaksa Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Kepala Kejaksaan Negeri. Bahkan, pada stuktur kepanitiaan pemilu terendah yang berinteraksi dengan pemilih yaitu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tidak ada unsur di luar pemerintah yang dilibatkan. (Husein, 2014: 602-603).
3
Menurut Fachrudin (2014:17) lembaga penyelenggara pemilu pada masa Orde Baru dianggap telah mengalami disfungsi secara sistematis, dan pemilu-pemilu pada masa Orde Baru dinilai oleh sejumlah pengamat politik tidak memenuhi kriteria sebagai pemilu yang demokratis. Hal ini karena secara sengaja pemilu dilaksanakan dengan memanipulasi prinsip-prinsip demokrasi untuk kepentingan mempertahankan kekuasaan. Pemilu di Indonesia pada masa Orde Baru menjadi alat kepentingan mesin politik Orde Baru guna memperkuat legitimasi kekuasaan pemerintahan Presiden Soeharto.
Menurut R. William Liddle (1994: 36-38) rekayasa politik pemilu Orde Baru ini dijalankan dengan sejumlah strategi yaitu pertama, penggunaaan secara luas kekuasaan pengangkatan (tanpa mengikuti proses pemilu) anggota legislatif dari kalangan angkatan bersenjata, utusan daerah, dan kelompok-kolempok masyarakat lainnya yang oleh Presiden dianggap tidak terwakili di DPR. Kedua, membentuk Golongan Karya (Golkar) sebagai organisasi massa yang dapat mengikuti pemilihan umum selain partai politik. Keberadaan Golkar ini kemudian diorganisir oleh Pemerintah Orde Baru sebagai mesin politik untuk selalu memenangkan pemilu antara lain dengan diterapkannya kebijakan monoloyalitas pegawai birokrasi kepada Golkar. Selain itu, kebijakan pemerintah memanfaatkan struktur birokrasi dan kekuatan keamanan untuk mengendalikan lembaga pemilihan umum dan mengawasi jalannya pemilihan umum semakin menekan ruang gerak
4
partai-partai politik di masa pemilu sehingga menghasilkan kemenangan Golkar secara mencolok.
Jika ditinjau lebih jauh, posisi dan fungsi Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu) dalam struktur kepanitiaan tidak jelas. Peran pertama adalah mengawasi pelaksanaan pemilu, tetapi peran lainnya adalah harus bertanggungjawab kepada ketua panitia pemilihan sesuai dengan tingkatannya. Artinya, Panwaslak Pemilu adalah subordinat dari panitia pelaksana pemilu. Susunan dan struktur organisasi tersebut memiliki tujuan untuk mengontrol pelaksanaan pemilu. Fungsi pengawasan oleh Panwaslak Pemilu diselewengkan untuk kepentingan Golkar dengan melegalkan kasus-kasus pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan Golkar, selain itu Panwaslak melakukan diskriminasi dengan cara mengusut kasus-kasus yang dilakukan oleh peserta Pemilu non-Golkar (dalam Topo Santoso, 2014: 37-38)
Memasuki era reformasi, terjadi perubahan yang sangat mendasar terhadap sistem dan tatanan kelembagaan dalam kehidupan politik di Indonesia, termasuk juga perubahan terhadap tatanan kelembagaan penyelenggara pemilu. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 22E ayat (5) menyebutkan bahwa “Pemilu diselenggarakan oleh suatu lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. Bersifat nasional maksudnya bahwa penyelenggaraan pemilu mencakup seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bersifat tetap maksudnya Lembaga
Penyelenggara
Pemilu
menjalankan
tugasnya
secara
5
berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.
Sedangkan
bersifat
mandiri
maksudnya
bahwa
dalam
melaksanakan pemilu, penyelenggara pemilu bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, dan memiliki pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 tersebut menjadi dasar dibentuknya lembaga penyelenggara pemilihan umum yang independen. Pemerintah kemudian mengimplemetasikan amanat pasal 22E ayat (5) UUD 1945 tersebut dengan menetapkan undang-undang yang secara khusus mengatur tentang Penyelengara Pemilu yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 yang lebih baik dari undang-undang sebelumnya dalam mengatur penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Faktanya, meskipun berdasarkan laporan dari pemantau pemilu dan media massa tentang penanganan kasus-kasus kecurangan pemilu tahun 1999 tersebut jauh lebih banyak. Namun merujuk pada laporan Panwaslu Pusat untuk Pemilu tahun 1999 dapat dilihat bahwa lembaga tersebut hanya mampu menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran yang bersifat administratif sedangkan pelanggaran yang menyangkut pidana pemilu termasuk money politic tidak tertangani dengan baik. Sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) kasus pelanggaran pidana pemilu yang dilimpahkan ke kepolisian namun hanya 26 (dua puluh enam) yang diproses sampai pengadilan. Untuk kasus money politic tidak ada satu pun yang diproses sampai pengadilan meski indikasinya sangat kuat dan menjadi isu publik (dalam Topo Santoso 2014: 49-50)
6
Kondisi penyelenggaraan pemilu mengalami perubahan setelah amandemen ketiga UUD 1945 yang disahkan dalam Sidang Umum-MPR pada bulan November 2001. Peraturan perundang-undangan yang merupakan turunan dari hasil amandemen tersebut adalah UU No 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan UU No 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Kedua landasan hukum tersebut menjadikan kinerja Pengawas Pemilu di tahun 2004 lebih baik dari pemilu sebelumnya.
Pada pemilu legislatif tahun 2004 terdapat 8013 (delapan ribu tiga belas) kasus pelanggaran administrasi tetapi hanya 2822 (dua ribu delapan ratus dua puluh dua) kasus yang diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Daerah. Untuk pelanggaran pidana dari 2413 (dua ribu empat ratus tiga belas) kasus yang dilimpahkan hanya 1065 (seribu enam puluh lima) kasus yang berhasil disidangkan. Kasus sengketa sebanyak 644 (enam ratus empat puluh empat) yang diterima pengawas pemilu ada 380 (tiga ratus delapan puluh) yang diselesaikan secara musyawarah, sebanyak 33 (tiga puluh tiga) diselesaikan secara alternatif serta sebanyak 61 (enam puluh satu) sampai dengan keputusan final. Sedangkan pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 dari 1158 (seribu seratus lima puluh delapan) kasus pelanggaran administratif hanya 259 (dua ratus lima puluh sembilan) yang diselesaikan. Kasus pelanggaran pidana sebanyak 274 (dua ratus tujuh puluh empat) laporan yang berhasil diteruskan sebanyak 187 (seratus delapan puluh tujuh) namun hanya 82
7
(delapan puluh dua) yang sampai ke pengadilan dan 79 (tujuh puluh sembilan) yang mendapatkan vonis. Untuk sengketa terdapat 43 (empat puluh tiga) kasus yang diterima, sebanyak 33 (tiga puluh tiga) diselesaikan secara musyawarah, 6 (enam) kasus melalui cara alternatif dan sampai keputusan final sebanyak 2 (dua) kasus (Topo Ssantoso, 2014: 52-62)
Memperhatikan penyelenggaraan pemilu yang terjadi dari Orde Baru sampai dengan era Reformasi menunjukkan adanya perbedaan dan peningkatan peran dari penyelenggara pemilu termasuk pengawas pemilu. Pemerintah berusaha untuk memperbaiki penyelenggaraan pemilu dengan membuat peraturan
perundang-undangan
yang
mendukung
kinerja
dari
penyelenggara. Berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemilu di tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2011 Pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan baru yaitu Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 tahun 2007. Diantara perubahan mendasar pada Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 yaitu peningkatan status kelembagaan Pengawas Pemilu di tingkat Provinsi yang semula berbentuk Kepanitian (bersifat ad hoc) menjadi berbentuk Badan (bersifat tetap).
Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 menyebutkan bahwa “Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
8
Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati dan walikota secara demokratis”. Selain itu dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 ini juga disebutkan satu
lembaga lainnya
yaitu Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memiliki tugas mengawasi perilaku dan menegakkan kode etik penyelenggara pemilu.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu memiliki wewenang antara lain mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu, menerima laporan-laporan dugaan pelanggaran pemilu, dan menindaklanjuti temuan atau laporan kepada instansi yang berwenang. Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut Bawaslu sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 kemudian membentuk Bawaslu Provinsi di seluruh Indonesia. Tugas utama Bawaslu Provinsi adalah mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah provinsinya masing-masing, menerima dan menindaklanjuti temuan dan laporan dugaan pelanggaran pemilu, serta melaporkannya kepada Bawaslu Republik Indonesia.
Sejak dibentuk pada tanggal 20 September 2012, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung telah menangani dan menindaklanjuti berbagai dugaan pelanggaran baik yang berasal dari temuan pengawas pemilu ataupun dari pelaporan yang disampaikan oleh masyarakat pada penyelenggaran pemilu termasuk pada pemilu anggota DPR, DPD, dan
9
DPRDtahun 2014. Dilihat dari jenisnya dugaan pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu Lampung dan jajarannya dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, dugaan pelanggaran Administrasi dan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD menjelaskan pengertian pelanggaran-pelanggaran pemilu tersebut sebagai berikut: (1) Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berpedomankan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan tata cara penyelesaian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang Penyelenggara Pemilu; (2)Pelanggaran Administrasi Pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di luar tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Dugaan pelanggaran administrasi diteruskan kepada KPU dan jajarannya untuk ditindaklanjuti selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak direkomendasikan oleh Pengawas Pemilu; (3) Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012. Dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti sejak direkomendasikan oleh Pengawas Pemilu.
10
Terhadap berbagai dugaan pelanggaran pemilu tersebut jajaran pengawas pemilu selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) hari sejak dugaan pelanggaran tersebut dilaporkan atau ditemukan diwajibkan oleh undangundang untuk melakukan proses pengkajian dalam rangka mengambil keputusan untuk meneruskan atau tidak meneruskan pemeriksaan dugaan pelanggaran dimaksud. Jika keputusanya adalah meneruskan pemeriksaan maka pengawas pemilu mengeluarkan rekomendasi kepada instansi yang berwenang (kepolisian) untuk menindaklanjuti pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran dimaksud. Data selengkapnya tentang jumlah penanganan dugaan pelanggaran pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 di Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 1.1 Rekapitulasi Dugaan Pelanggaran Pada Pemilu Angggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 Di Provinsi Lampung Tindak Lanjut Direkomendasikan Tidak Memenuhi Dihentikan Putusan Unsur Pemeriksaannya 1 Kode Etik 27(100%) 18(66,67%) 2(7,40%) 7(25,93%) 2 Administrasi 57(100%) 39(68,42%) 2(3,51%) 16(28,07%) 3 Pidana Pemilu 137(100%) 114(83,21%) 5(3,65%) 18(13,14%) Total 221(100%) 171(77,38%) 9(4,07%) 41(18,55%) Sumber: Diolah dari data Bawaslu Provinsi Lampung Pada Pemilu Tahun 2014.
Jenis Dugaan No Pelanggaran
Jumlah Kasus
Memperhatikan tabel pada halaman sebelumnya sekurangnya ada 2 (dua) permasalahan terkait penanganan pelanggaran pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 di Provinsi Lampung yaitu: 1.
Dugaan pelanggaran yang terjadi pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 di Provinsi Lampung masih cukup tinggi; Data
11
statistik pada lembar sebelumnya memperlihatkan jumlah dugaan pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu Provinsi Lampung selama pelaksanaan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 sebanyak 221 kasus. Dari jumlah tersebut, tindak pidana pemilu adalah dugaan pelanggaran yang paling sering ditangani oleh Bawaslu Provinsi. Tercatat dari 221 kasus dugaan pelanggaran pemilu sebanyak 137 kasus (61,99%) diantaranya adalah dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu. 2.
Hanya sebagian kecil saja yaitu 41 kasus (18,55%) dari dugaan pelanggaran pemilu yang ditangani oleh Pengawas Pemilu bisa ditidaklanjuti sampai tahapan putusan. Sedangkan sebagian besar kasus yaitu sebanyak 180 kasus (81,45%) tidak dapat dilanjutkan proses penanganannya. Dari 180 kasus tersebut, 171 (77,38%) kasus tidak dapat
dilanjutkan
karena
dinyatakan
tidak
memenuhi
unsur.
Berdasarkan fakta tersebut timbul pertanyaan mendasar bagaimanakah sebenarnya proses penanganan pelanggaran pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 tersebut dijalankan dan bagaimanakah peran Bawaslu Provinsi Lampung
dalam proses penanganan
pelanggaran pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 tersebut.
1.2
Rumusan Masalah Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada latar belakang maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :
12
1. Bagaimana Peran Bawaslu Provinsi Lampung dalam penegakkan Hukum Pemilu pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014? 2. Bagaimana strategi yang dilakukan Bawaslu Provinsi Lampung untuk mengoptimalkan perannya dalam penegakkan hukum pemilu Pada
Pemilu
Anggota
Dewan
Perwakilan
Rakyat,
Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014?
1.3
Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1. Peran Bawaslu Provinsi Lampung dalam penegakan Hukum Pemilu pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 di Provinsi Lampung. 2. Strategi
yang dilakukan Bawaslu Provinsi Lampung untuk
mengoptimalkan perannya dalam penegakan hukum pemilu Pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
1.4
Manfaat Penelitian a.
Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang kepemiluan beserta hal-hal yang berkaitan dengannya termasuk di dalamnya proses penanganan pelanggaran pemilu.
13
b.
Manfaat praktis, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penyelesaian permasalahan dalam penanganan pelanggaaran pemilu secara efektif.
1.5
Penelitian Terdahulu Tesis Yolly Maristo (2014: 2-24) pada Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung tahun 2014 dengan Judul Bawaslu dan Politik Uang (Studi Tentang Proses Pengawasan
dan
Hambatan-Hambatan
Bawaslu
dalam
Menangani
Pelanggaran Pemilihan Gubernur Lampung 2014). Perbedaan antara tesis Yolly Maristo dengan tesis ini ialah pada analisis dan fokusnya, tesis ini menganalisis interaksi kelembagaan yang dibangun oleh Bawaslu Provinsi Lampung dalam proses penanganan pelanggaran kode etik, adiministrasi, dan tindak pidana pemilu pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 di Provinsi Lampung serta mengetahui strategi yang dijalankan oleh Bawaslu Provinsi Lampung dalam mengoptimalkan perannya dalam proses penanganan pelanggaran kode etik, adnimistrasi, dan tindak pidana pemilu pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 di Provinsi Lampung, sedangkan Tesis Yolly Maristo lebih condong untuk mengkaji bentuk-bentuk politik uang dalam Pemilihan Gubernur Lampung di Kota Bandar Lampung Tahun2014, untuk mengkaji dan menganalisis hambatanhambatan Bawaslu dalam melakukan pengawasan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Lampung tahun 2014. Tahap analisis data dalam penelitian ini meliputi reduksi data, pengorganisasian data, dan interprestasi.
14
Pada tesis ini pendekatan penelitian menggunakan teori jaringan kelembagaan (networking institusionalism) sedangkan pada tesis Yolly Maristo menggunakan teori pengawasan.
Penelitian skripsi sejenis lainnya dilakukan oleh Rengga Utomo (2013) yang berjudul “Evaluasi Kinerja Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) Dalam Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2013 Di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara”. Adapun hasil penelitiannya diperoleh gambaran secara keseluruhan bahwa kinerja Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Samboja dalam pengawasan Pemilu Kepala Daerah Kalimantan Timur tahun 2013 sudah baik dalam hal pengawasan terhadap pemutahiran data, pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye, pengawasan terhadap logistik pemilu dan pendistribusiannya, pengawasan terhadap pelaksanaan dan perhitungan suara pemilu, pengawasan terhadap pergerakkan surat suara dari TPS ke PPK, dan pengawasan terhadap rekapitulasi suara oleh PPK. Hal ini dapat dilihat dari pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan dapat meminimalisir pelanggaran pemilu yang ada di Kecamatan Samboja.
15
II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1
Pemilihan Umum Pemilihan umum adalah pasar politik tempat individu atau masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta pemilihan umum (partai politik/perorangan) dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian aktivitas politik yang meliputi kampanye, propaganda, iklan politik melalui media massa cetak, audio (radio) maupun audio visual (televisi) serta media lainnya seperti spanduk, pamflet, selebaran bahkan komunikasi antar pribadi yang berbentuk face to face (tatap muka) atau lobby yang berisi penyampaian pesan mengenai program, platform, azas, idiologi serta janjijanji politik lainnya guna meyakinkan pemilih sehingga pada pencoblosan dapat menentukan pilihannya terhadap salah satu partai politik/peserta perorangan yang menjadi peserta pemilihan umum untuk mewakilinya dalam badan legislatif maupun eksekutif (Firmanzah, 2008: 272)
Pemilu merupakan proses pengambilan kebijakan umum, mempunyai makna penting, yaitu merupakan proses terbaik dibanding, misalnya sistem karir atau pengangkatan untuk menentukan pemimpin politik, kemudian memungkinkan pergantian kekuasaan secara berkala dan membuka akses
16
bagi aktor-aktor baru masuk ke dalam arena kekuasaan, dan memungkinkan partisipasi rakyat secara langsung untuk menentukan pemimpin sesuai dengan kehendak mereka.
Pemilihan umum adalah pemberian suara oleh rakyat melalui pencoblosan atau pencontrengan tanda gambar untuk memilih wakil-wakil rakyat menjadi anggota legislatif, atau menjadi kepala pemerintahan. Fungsi pemilu adalah mengatur prosedur seseorang untuk dipilih menjadi anggota legislatif atau kepala pemerintahan. Sementara tujuan dari pemilu ada tiga : a)
Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum.
b) Mekanisme untuk memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada legislatif maupun eksekutif sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin. c)
Sarana memobilisasikan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.
Menurut UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa Pemilihan Umum selanjutnya disebut Pemilu, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu
17
dalam UUD 1945 Pasal 22 E ayat 1 diartikan bahwa Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
Pemilu sebagaimana kita pahami merupakan perwujudan dari negara yang menganut sistem demokrasi. Sutoro Eko (2006) mengemukakan bahwa pemilu
yang
demokratis
(kompetitif,
liberal,
dan
partisipatif)
membutuhkan partisipasi pemilih yang rasional-otonom, yaitu pemilih yang menggunakan hak pilihnya secara bebas, terbuka, dan mandiri dengan menggunakan referensi secara rasional berdasarkan idiologi dan program partai.
Eep Syaepulah Fatah (1997) mengatakan bahwa pemilu yang demokratis harus memiliki dua syarat yaitu : a)
Ada pengakuan terhadap hak pilih universal, semua warga negara, tanpa pengecualian yang bersifat politik dan idiologis, diberi hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu.
b) Ada keleluasaan untuk membentuk tempat penampungan bagi pluralitas aspirasi masyarakat.
Deskripsi pemilu yang dilaksanakan pada negara dengan sistem demokratis dapat kita perbandingkan dengan negara yang menggunakan sistem sebaliknya sehingga dapat terlihat diferensiasi antara keduanya, dengan membandingkannya dengan pemilu yang dilaksanakan pada negara dengan sistem tidak demokratis dapat dilihat pada tabel 2 berikut.
18
Tabel 2.2 Pelaksanaan Pemilu Menurut Tipe Sistem Politik Kategori
Sistem Politik Demokrasi
Sistem politik Otoriterian
Keberkalaan
Berkala
Berkala, tak berkala
Hak Pilih (memilih Dan dipilih
Universal
Ada batasan idiologis dan politis
Pendaftaran Pemilih
Bebas/otonom, non birokratis
Dikendalikan, ada mobilisasi, birokratis
Terkomando, over birokratis
Penempatan calon
Otonom/bebas, bottom up
Terkendali, top down
Terkomando, dropping sentralistik
Bebas otonom
Bebas, terbatas, mobilisasi
Terkomando
Dihargai sebagai pilihan politik
Dianggap destruktif, diberi sanksi
Subversi
Penentuan pilihan politik Persepsi terhadap golput Komite pemilu
Independen, representatif, netral
Penghitungan Jujur, transparan suara Sumber : Eep Saepulloh Fatah, 1997.
2.2
Disupervisi kekuasaan, tidak representatif, memihak Transparan terbatas, manipulatif
Sistem Politik Totaliterian Berkala, tak berkala Seleksi sentralistis, terkomando
Alat kekuasaan negara/partai, tidak representatif Tertutup, manipulatif
Konsep Pemilu 2.2.1 Pengertian Pemilu R. William Liddle (Efriza, 2012:358) menyatakan bahwa: “Dalam sistem pemerintahan demokrasi, Pemilu sering dianggap sebagai penghubung antara prinsip kedaulatan rakyat dan praktik pemerintahan oleh sejumlah elit politik. Setiap warga negara yang telah dianggap dewasa dan memenuhi persyaratan menurut UU, dapat memilih wakil-wakil mereka di parlemen, termasuk para pimpinan pemerintahan. Kepastian bahwa hasil pemilihan itu mencerminkan kehendak rakyat diberikan oleh seperangkat jaminan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu.”
19
Selanjutnya Aurel Croissant (Andrianus Pito, 2013:298-299). juga memberikan pendapatnya mengenai Pemilu. Croissant menegaskan bahwa: “Pemilu adalah kondisi yang diperlukan bagi demokrasi. Tetapi, Pemilu saja tidak menjamin demokrasi, karena demokrasi memerlukan lebih dari sekedar Pemilu. Namun, demokrasi perwakilan sangat tergantung pada Pemilu. Pemilu bukan hanya seharusnya mencerminkan kehendak rakyat dan mengintegrasikan warga negara ke dalam proses politik saja, melainkan juga meligitimasi dan mengontrol kekuasaan pemerintahan. Sarana penting untuk mencapai sasaran-sasaran ini ialah sistem Pemilu.
Indria Samego (dalam Efriza, 2012:359) menyatakan Pemilu dapat disebut juga sebagai pasar politik (political market). Lebih lanjut beliau menegaskan bahwa: “Pemilu adalah pasar politik tempat individu atau masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta Pemilu (partai politik – parpol) dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian aktivitas politik yang meliputi kampanye dsb. guna meyakinkan pemilih sehingga pada pencoblosan dapat melakukan pilihannya terhadap salah satu parpol yang menjadi peserta Pemilu untuk mewakilinya dalam badan legislatif maupun eksekutif.” Robert M. MacIver dkk (dalam Andrianus Pito, 2013:299). memberikan gagasannya mengenai Pemilu. Menurutnya: “Pada umumnya mereka memilih antara calon-calon yang tidak diajukan mereke sendiri. Organisasi partai menguasai bagian yang terbesar dari seleksinya. Partai hanya memberikan kepada rakyat, pemutusan antara calon-calonnya dan calon-calon partai lain. Kandidat yang “merdeka” sangat dipersulit dan sekurangkurangnya ia membaurkan persoalan. Seleksi oleh partai adalah jauh daripada suatu proses yang demokratis. Ia dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan; jasa yang telah diberikan dalam hal keuangan atau dengan cara lain kepada organisasi, tentang gengsi yang melekat pada golongan-golongan keluarga yang terkenal, tentang kesediaan calon untuk menaati perintah partai dan tentang
20
keinginan-keinginan daripada pemimpin-pemimpin inti pusat partai yang mengendalikan partai.”
Beberapa hal dikaitkan oleh Sigit Pamungkas (2009: 3-4) sehingga Pemilu menjadi sesuatu konsep yang penting. Alasan-alasannya antara lain: “Pertama, Pemilu menjadi mekanisme terpenting bagi keberlangsungan demokrasi perwakilan. Ia adalah mekanisme tercanggih yang ditemukan agar rakyat tetap berkuasa atas dirinya. Kedua, Pemilu menjadi indikator negara demokrasi. Bahkan, tidak ada satupun negara yang mengklaim dirinya demokratis tanpa melaksanakan Pemilu sekalipun negara itu pada hakikatnya adalah otoriter. Ketiga, Pemilu penting dibicarakan juga terkait dengan implikasi-implikasi yang luas dari Pemilu. Dalam gelombang ketiga demokratisasi, Pemilu menjadi suatu cara untuk memperlemah dan menghakhiri rezim-rezim otoriter.” Pemilu pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemilu sejatinya adalah proses demokratisasi sebuah bangsa. Karena dengan adanya Pemilu dapat menyalurkan hasrat rakyat untuk memberikan suaranya kepada negaranya sehingga rakyat merasa sudah memberikan partisipasinya dalam bidang politik dan bernegara serta memberikan ruang gerak bagi pemerintah dan penguasa agar tidak dicap (diberi label otoriter).
21
2.2.2 Asas dan Fungsi Pemilu Asas-asas Pemilu (Andrianus Pito, 2013:311-312) diantaranya: a. Berkala; Pemilu dilaksanakan secara teratur sesuai dengan konstitusi dan ketentuan yang diatur oleh negara yang bersangkutan. b. Langsung; Pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara dalam memilih wakil-wakil yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat dan di pemerintahan. c. Umum; Pemilu diikuti oleh setiap orang yang sudah memenuhi syarat. d. Bebas; Ketika memberikan suara, pemilih tidak mendapat tekanan
dari
pihak
manapun
yang
memungkinkan
dia
memberikan suara tidak sesuai dengan hati nuraninya. e. Rahasia; Kerahasiaan pemberi suara atas calon atau organisasi/ parpol peserta Pemilu yang dipilihnya tidak akan diketahui oleh siapapun, termasuk panitia pemungutan suara. f. Jujur; Tidak diperbolehkan terjadi kecurangan-kecurangan dalam Pemilu, baik oleh penyelenggara yang memanipulasikan suarasuara untuk kepentingan parpol/organisasi tertentu maupun para peserta Pemilu. g. Adil; Perlakuan yang sama akan didapat oleh penyelenggaraan dan peserta setiap diadakannya Pemilu.
22
Andrew Haywood (dalam Pamungkas, 2009:4-5) merumuskan fungsi Pemilu dalam dua perspektif yaitu : 2.1 Perspektif bottom-up; Pemilu dalam perspektif ini dilihat sebagai sarana politisi dapat dipanggil
untuk
bertanggung
jawab
dan
ditekan
untuk
mengantarkan bagaimana kebijakan merefleksikan opini publik. Termasuk dalam perspektif bottom-up diantaranya adalah fungsi Pemilu sebagai rekrutmen politisi dan membentuk pemerintahan. 2.2 Perspektif top-down. Pemilu dilihat sebagai sarana elit melakukan kontrol terhadap rakyat agar tetap tanpa gerak/diam (quiescent), dapat ditundukkan (malleable) dan pada akhirnya dapat diperintah (governable). Selain itu, Pemilu juga menjadi sarana dimana elit dapat memanipulasi dan mengontrol massa. Termasuk dalam perspektif top-down fungsi Pemilu adalah sebagai memberikan legitimasi kekuasaan.
Lebih lanjut dinyatakan bahwa, selain kedua perspektif di atas yang bersifat vertikal, terdapat juga fungsi Pemilu lainnya yang bersifat horizontal. Kedua fungsi tersebut yakni pertama sebagai arena pengelolaan konflik kepentingan dan kedua sebagai sarana menciptakan kohesi dan solidaritas sosial. Slogan asas Pemilu pada masa Orde Baru disingkat menjadi Luber, setelah bergulirnya Orde Reformasi ditambahkan kata dibelakangnya dengan Jurdil. Pelaksanaan asas Luber
23
dan Jurdil ini tidak bisa langsung kita berikan pada saat Pemilu berlangsung, karena memang harus banyak hal yang dikaji untuk bisa mengatakan bahwa Pemilu tersebut sudah maksimal menggunakan asas Luber dan Jurdil.
2.2.3 Kualitas dan Tujuan Pemilu Pemilu dikatakan demokratis apabila memiliki makna. Istilah bermakna bagi Axel Hadenius (dalam Andrianus Pito, 2013: 314) merujuk pada tiga kriteria yaitu keterbukaan, ketepatan dana dan keefektifan
Pemilu. Lebih lanjut dijelaskannya bahwa partisipasi
politik yang bermakna dari rakyat demi tujuan legitimasi vertikal dari kekuasaan politik dan akuntabilitas pemegang kekuasaan politik kepada warga negara juga memerlukan tambahan hak-hak politik yang efektif. Masih dalam sumber yang sama, Elklit dan Svensson (dalam Andrianus Pito, 2013:314) menambahkan Pemilu hanya akan kompetitif bila secara hukum (de jure) tidak menetapkan pembatasan dalam rangka untuk menyingkirkan calon atau kelompok tertentu atas alasan politik.
Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar Pemilu dapat menjadi parameter demokrasi yakni pertama, Pemilu yang demokratis akan memperkuat legitimasi dan kredibilitas pemerintahan hasil Pemilu; kedua, konflik akibat ketidakpuasan hasil Pemilu dapat ditekan karena Pemilu dapat dipertanggungjawabkan secara baik kepada
24
publik; dan ketiga, dalam beberapa kasus dapat meningkatkan partisipasi politik karena apatisme yang disebabkan oleh kecurangan dalam Pemilu dapat dinetralisir (Pamungkas, 2009:10-11).
Daniel Sparingga (dalam Andrianus Pito, 2013:302) memberikan empat dari tujuh prinsip pelaksanaan Pemilu yang demokratis antara lain tersedianya kesempatan bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi; memungkinkan setiap pemilih dapat menentukan pilihannya tanpa adanya intimidasi; mampu menyediakan mekanisme dimana partai-partai berkompetisi secara sehat dan fair; dan mengadakan Pemilu sebagai sarana damai untuk mengadakan perubahan.
Selanjutnya Robert A. Dahl (dalam Pamungkas, 2009:11) pada tulisannya berjudul A Preface to Democratic Theory, menyebutkan kriteria Pemilu yang demokratis yang dklasifikasikan meliputi kriteria sebelum, selama dan setelah pemilihan. Lebih lengkap Dahl menyampaikan: “Sebelum pemilihan (prevoting period), Pemilu yang demokratis adalah (1) Setiap pemilih merasakan seperangkat alternatif, setidaknya satu darinya dianggap sebagai lebih baik dari alternatif yang dijadwalkan, dan dapat memilih alternatif yang disukainya dari yang dijadwalkan ketika pemungutan suara. (2) Semua individu memiliki informasi yang identik tentang alternatif. Sementara itu, selama pemilihan (voting period), syarat Pemilu yang demokratis meliputi:
25
“(1) Setiap anggota organisasi melakukan tindakan yang diasumsikan merupakan ekspresi dari preferensi diantara alternatif yang dijadwalkan, misalnya, pemungutan suara. (2) Dalam tabulasi ekspresi ini (suara), pembobotan ditentukan kepilihan masing-masing individu (3) Alternatif dengan jumlah suara terbanyak dinyatakan sebagai pemenang. Pada masa setelah pemilihan (postvoting period), Pemilu demokratis meliputi syarat: (1) Alternatif (pemimpin politik) dengan jumlah suara terbanyak menggantikan alternatif (pemimpin politik) dengan hasil suara yang lebih sedikit. (2) Keputusan dari penyelenggara pemilihan dilaksanakan." Tujuan Pemilu, seperti dikemukakan oleh Ramlan Surbakti (dalam Pito, 2013:308-309) antara lain : 1. Sebagai
mekanisme
untuk
menyeleksi
para
pemimpin
pemerintahan dan alternatif kebijakan umum; 2. Sebagai mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat yang terpilih melalui partai-partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin; 3. Pemilu
merupakan
sarana
memobilisasikan
dan
atau
menggalangkan dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintah dengan jalan ikut serta dalam proses politik. Kualitas dan tujuan Pemilu sebenarnya juga terletak pada terwakilinya atau tidak aspirasi pemilih setelah pemenang pesta demokrasi merengkuh tampuk kepemimpinan. Apakah dalam kurun
26
waktu lima tahun benar-benar terwakili aspirasi rakyat ataukah para pemimpin tersebut mengalami gejala amnesia politik.
2.2.4 Penyelenggara Pemilu Pada Pemilu yang demokratis keberadaan lembaga penyelenggara Pemilu yang terpercaya adalah sangat penting. International IDEA (Pamungkas, 2009: 47-48) menjabarkan kredibilitas lembaga penyelenggara Pemilu dapat dijaga apabila memperhatikan sejumlah hal dalam desain dan cara bertindak. Pertama, independen dan ketidak-berpihakan. Kedua, efisiensi dan keefektifan. Ketiga, profesionalisme.
Terdapat variasi bagaimana model penyelenggara Pemilu didesain. Peter Harris dalam Pamungkas (2009:50) membagi beberapa model desain kelembagaan penyelenggara Pemilu: 1. Pendekatan pemerintah; Model
ini
menempatkan
penyelenggara
Pemilu
dalam
kementerian dan berwenang untuk melaksanakan dan mengatur Pemilu
dan
menggunakan
seluruh
sumber
daya
dalam
kementerian dan layanan sosial untuk melaksanakan tugasnya itu. 2. Pendekatan pengawasan atau hukum; Kementerian ditugaskan untuk melaksanakan proses Pemilu tetapi diawasi oleh KPU yang independen yang terdiri dari hakim-hakim yang terpilih.
27
3. Pendekatan mandiri; Model ini menempatkan lembaga penyelenggara Pemilu bersifat independen yang secara langsung dipercaya oleh menteri, komite dalam parlemen atau oleh parlemen. 4. Pendekatan multi-partai. Model ini menempatkan semua partai politik yang terdaftar sebagai peserta Pemilu menugaskan wakil-wakil mereka dalam KPU nasional.
Khusus di Indonesia saat ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dikenal adanya 3 (tiga) lembaga penyelenggara Pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) sebagai lembaga pengadil penyelenggara Pemilu apabila ada pelanggaran kode etik.
2.2.5 Pengawasan Pemilu Keberadaan Lembaga pengawas Pemilu menjadi ciri khas Indonesia. Negara-negara yang berpengalaman menyelenggarakan Pemilu yang demokratis, tidak memiliki lembaga pengawas. Pengawasan pemilu di negara-negara lain dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menjadi event organizer sekaligus pengawas pemilu.
28
Bahkan di sejumlah negara, KPU diberikan ”power” quasiyudisial sehingga dapat memutus pelanggaran pemilu (Harun Husein, 2014: 600).
Termasuk penyelenggaraan Pemilu tahun 1955 (yang kerap dianggap paling demokratis sepanjang Pemilu di Indonesia) tidak memakai Lembaga Pengawas Pemilu. Namun, pihak-pihak yang merancang peraturan tentang Pengawas Pemilu melihat adanya posisi yang strategis dalam upaya menegakkan Pemilu yang Luber Jurdil. Keberadaan Lembaga Pengawas Pemilu di Indonesia dimulai sejak diberlakukannya UU Nomor 2 tahun 1980 tentang Perubahan UU Nomor 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota Badan Permusyawaratan Rakyat/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 tahun 1975. (Harun Husein, 2014: 601)
Menurut UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 1 ayat 16 dinyatakan bahwa Bawaslu adalah lembaga
penyelenggara
Pemilu
yang
bertugas
mengawasi
penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bawaslu memiiliki perangkat organisasi antara lain Bawaslu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) –berada di wilayah desa/kelurahan atau sebutan lainnya serta Pengawas Pemilu Luar Negeri (PPLN) yang bertugas di negara lain.
29
Upaya yang dilakukan Bawaslu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh pengamat/pemantau Pemilu atau bahkan masyarakat biasa, yakni sama-sama mengkritik, menghimbau ataupun memberikan protes apabila terdapat hal-hal yang diduga akan
melanggar
ketentuan
undang-undang.
Namun
yang
membedakan adalah pengawas Pemilu menjadi satu-satunya lembaga yang berhak menerima laporan dari masyarakat, melakukan kajian terhadap dugaan pelanggaran tersebut serta meneruskannya kepada pihak-pihak yang terkait (KPU, Kepolisian atau DKPP).
Lebih lanjut dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 dinyatakan bahwa Bawaslu beserta jajarannya bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis. Sesuai dengan slogan yang kerap
disampaikan
dalam
berbagai
forum
Bawaslu
yakni
“pencegahan berorientasi pada hasil dan penindakan berorientasi pada proses”.
Pengawasan Pemilu menurut Pasal 1 Angka 25 Peraturan Bawaslu Nomor 11 tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut dalam Pasal 2 termaktub bahwa pengawasan Pemilu bertujuan untuk:
30
a.
Memastikan terselenggaranya Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas, serta dilaksanakannya peraturan
perundang-undangan
mengenai
Pemilu
secara
menyeluruh; b. Mewujudkan Pemilu yang demokratis; dan c.
Menegakkan integritas, kredibilitas penyelenggara, transparansi penyelenggaraan dan akuntabilitas hasil Pemilu.
Lebih lanjut daalam Peraturan Bawaslu Nomor 11 tahun 2014 disebutkan
bahwa
Pengawasan
Pemilu
dilaksanakan
dengan
menggunakan strategi pencegahan dan penindakan [Pasal 8 Ayat (1)]. Pencegahan pelanggaran adalah tindakan, langkah-langkah, upaya mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran yang mengganggu integritas proses dan hasil Pemilu (Pasal 1 Angka 26). Sedangkan penindakan adalah serangkaian proses penanganan pelanggaran
yang
meliputi
temuan,
penerimaan
laporan,
pengumpulan alat bukti, klarifikasi, pengkajian, dan/atau pemberian rekomendasi, serta penerusan hasil kajian atas temuan/laporan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti (Pasal 1 angka 27).
Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu pada tiap tingkatan adalah:
31
1. Pengawasan terhadap persiapan penyelenggaraan Pemilihan Umum antara lain: a. Jadwal tahapan; b. Logistik Pemilu; c. Sosialisasi; d. Daerah pemilihan dan jumlah kursi. 2. Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu yakni berkenaan dengan: a. Daftar pemilih; b. Partai politik; c. Penetapan peserta; d. Pencalonan; e. Kampanye; f. Logistik Pemilu; g. Pungut hitung suara; h. Pergerakan surat suara; i. Rekapitulasi suara; j. Pungut hitung suara (ulang, lanjutan dan susulan); k. Penetapan hasil Pemilu l. Pengawasan terhadap tindak-lanjut temuan dan laporan pelanggaran; m. Pengawasan terhadap putusan pengadilan dan DKPP serta pelaksanaan rekomendasi pengawas Pemilu.
32
2.3
Penegakkan Hukum dan Unsur-unsur Penegakkan Hukum Pemilu Penegakkan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi keadilan dan berdaya guna, dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang (Arief, 2005: 109).
Penegakkan hukum dalam pandangan Soerjono Soekanto (1983:15), dipengaruhi oleh lima faktor. Pertama, faktor hukum atau faktor perundangundangan.
Kedua, faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak
yang terlibat dalam peroses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung peroses penegakkan hukum. Keempat, faktor masyarakat yakni lingkungan sosial dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat. Kelima, faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Secara konseptual, inti penegakkan hukum terletak pada kegiatan menyelesaikan hubungan nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah
33
yang menetap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.
Sudarto (1983:5) menyatakan bahwa penegakkan hukum seringkali dibedakan menjadi tiga yaitu: a. Penegakkan hukum yang bersifat preventif b. Penegakkan hukum bersifat represif c. Penegakkan hukum bersifat kuratif.
Penegakkan hukum yang bersifat represif, dimaksudkan untuk menghadapi onrecth in potenle (perbuatan melawan hukum yang bersifat potensial) dan bersifat kriminogen, akan tetapi bila kondisinya sangat potensial, maka yang nampak disebut sebagai police hazard yang perlu mendapat perhatian khusus. Penegakkan hukum yang bersifat kuratif, pada hakekatnya juga merupakan usaha preventif dalam arti seluas-luasnya ialah dalam usaha menanggulangi kejahatan oleh sebab itu untuk membedakanya sebenarnya tindakan kuratif ini merupakan segi lain dari tindak represif, namun lebih dititikberatkan pada tindakan pada orang yang melakukan tindak kejahatan. Penegakkan hukum yang berkeadilan penuh dengan landasan etis dan moral. Penegasan ini bukanlah tidak beralasan, selama kurun waktu lebih dari empat dasawarsa bangsa ini hidup dalam ketakutan, ketidakpastian hukum, dan hidup dalam hubungan yang tidak sempurna antara sesamanya. Apa yang sesungguhnya dialami tidak lain adalah pencabikan moral bangsa
34
sebagai akibat dari kegagalan bangsa ini dalam menata manajemen Pemerintahan yang berlandaskan hukum. Penegakkan hukum adalah proses yang tidak sederhana, karena didalamnya terlibat subjek hukum yang mempersepsikan hukum menurut kepentingan masing-masing, faktor moral sangat berperan dalam menetukan corak hukum suatu bangsa.
Hukum
dibuat tanpa landasan moral dapat dipastikan tujuan hukum yang berkeadilan tidak mungkin akan terwujud.
Penegakkan hukum khususnya hukum pidana apabila dilihat dari suatu proses kebijakan pada hakekatnya melalui beberapa tahap yaitu: a. Tahap Formulasi b. Tahap Aplikasi c. Tahap eksekusi
Pada tahap kebijakan penegakkan hukum tersebut terkandung didalamnya tiga kekuasaan atau kewenangan, yaitu kekuasaan Legislatif pada tahap formulasi, yaitu kekuasaan dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat diberikan sanksi.
Pada tahap ini kebijakan legislatif
menetapkan sistem pemidanaan, pada hakekatnya sistem pemidanaan itu merupakan sistem kewenangan atau kekuasaan menjatuhkan pidana. Kedua adalah kekuasaan Yudikatif pada tahap aplikasi dalam menerapkan hukum pidana, dan kekuasaan eksekutif pada tahap eksekusi dalam hal melaksanakan hukum pidana. (Arief, 2005: 30).
35
Unsur-unsur yang terlibat dalam penegakkan hukum dibagi ke dalam dua golongan besar, yaitu; unsur-unsur yang mempunyai tingkat keterlibatan yang agak jauh dan yang dekat (Raharjo, 2009: 24). Dengan mengambil badan-badan pembuat undang-undang dan polisi sebagai wakil, Chambliss dan Seidman (dalam Raharjo 2009: 24) berpendapat bahwa unsur-unsur yang mempunyai keterlibatan dalam penegakkan hukum dapat diidentifikasi dalam suatu matriks sebaga berikut:
Tabel 2.3 Unsur-Unsur yang Mempunyai Tingkat Keterlibatan dalam Penegakkan Hukum Terlibat dekat Terlibat jauh Legislatif Polisi Pribadi Sosial Pembuat undang-undang + Penegak hukum + Lingkungan + + Sumber: identifikasi unsur-unsur dan lingkungan dalam proses hukum (adaptasi dari Chambliss & Seidman, dalam Raharjo, 2009: 24) Unsur-unsur
Peranan peraturan hukum cukup besar dalam hubunganya dengan pelaksanaan peraturan yang dilakukan oleh para penegak hukum. Dalam kalimat yang agak ekstrim dapat dikatakan bahwa keberhasilan atau kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan tersebut dibuat. Misalnya, badan legislatif membuat peraturan yang sulit dilaksanakan dalam masyarakat, maka sejak saat itu sebetulnya badan tersebut telah menjadi arsitek bagi kegagalan para penegak hukum dalam menerapkan peraturan tersebut. Hal ini, misalnya dapat terjadi karena peraturan tersebut
36
memerintahkan dilakukanya sesuatu yang tidak didukung oleh sarana yang mencukupi. Akibatnya, tentu saja peraturan tersebut gagal dijalankan oleh penegak hukum. Dapat juga terjadi bahwa pembuat undang-undang mengeluarkan peraturan yang mewajibkan rakyat untuk melakukan sesuatu, katakanlah untuk menanam jenis tanaman tertentu. Perintah peraturan tersebut
kemudian
ternyata
mendapatkan
perlawanan
dari
rakyat.
Berhadapan dengan situasi tersebut, tindakan penegak hukum tergantung dari tanggapan yang diberikan terhadap tantangan pada waktu itu. Penegak hukum dapat tetap bertekad untuk menjalankan keinginan serta perintah yang terkandung dalam peraturan.
Bertindak demikian berarti penegak
hukum harus menggunakan kekuatan untuk memaksa. Sebaliknya, dapat juga terjadi penegak hukum menyerah pada perlawanan rakyat, yang berarti penegak hukum mengendorkan penerapan dari peraturan tersebut. Uraian di atas telah dapat menjelaskan apa yang dimaksud dari peranan badan legislatif dalam peroses penegakan hukum, dan memasukkan badan tersebut sebagai salah satu unsur dalam penegakkan hukum.
Van Doorn (dalam Raharjo 2009:27) mengisyaratkan bahwa agar dalam pembahasan mengenai penegakkan hukum memberikan perhatian yang seksama terhadap peranan dari faktor manusia. Faktor manusia menjadi penting karena hanya melalui faktor tersebut penegakkan hukum itu dijalankan. Kutipan pendapat dari Van Doorn di muka memberikan dasar untuk membicarakan masalah lingkungan pribadi dari sang penegak hukum. Dengan baik sekali Van Doorn mengatakan bahwa dalam kedudukanya
37
sebagai pemegang fungsi di dalam rangka suatu organisasi, seorang penegak hukum cenderung untuk menjalankan fungsinya menurut tafsirnya sendiri yang dilatarbelakangi oleh berbagai faktor.
Penekanan pada pengaruh
lingkungan terhadap pribadi penegak hukum, sama sekali tidak dapat ditinggalkan. Pembahasan terhadap penegakkan hukum tanpa melibatkan pengaruh lingkungan dirasakan masih ada kekuranganya.
Menurut Satjipto Rahardjo (2009: 35), penegakkan hukum pada hakikatnya merupakan proses perwujudan ide-ide (ide keadilan, ide kepastian hukum, dan ide kemanfaatan sosial) yang bersifat abstrak menjadi kenyataan. Tiga unsur yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu: 1. Kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharap adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. 2. Kemanfaatan hukum adalah untuk manusia, maka hukum atau penegak hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai timbul keresahan di dalam masyarakat karena pelaksanaan atau penegak hukum. 3. Keadilan hukum itu tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sebaliknya keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.
38
Penelitian ini akan memfokuskan pada aspek penegakkan hukum pemilu khususnya pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 di Provinsi Lampung. Penegakkan hukum pemilu dimaknai sebagai proses penanganan pelanggaran pemilu. Merujuk undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD bentuk pelanggaran pemilu ada 3 (tiga) jenis yaitu pertama, Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berpedomankan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan tata cara penyelesaian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang Penyelenggara Pemilu.
Kedua, Pelanggaran Administrasi Pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di luar tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Dugaan pelanggaran administrasi ini diteruskan kepada KPU dan jajarannya, dan harus ditindaklanjuti selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak direkomendasikan oleh Pengawas Pemilu.
Ketiga, Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012. Dugaan pelanggaran tindak
39
pidana pemilu diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti sejak direkomendasikan oleh Pengawas Pemilu.
2.3.1 Tindak Pidana Pemilihan Umum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum tidak secara jelas menyebutkan pengertian tindak pidana Pemilihan Umum. Secara definitif pengertian tindak pidana pemilu sulit ditentukan, Sebagaimana yang berlaku bagi terminologi hukum, untuk tindak pidana pemilu juga tidak ada satu rumusan yang dapat memberikan definisi atau pengertian secara utuh tentang tindak pidana Pemilu, yang sekaligus dapat dijadikan pegangan baku atau standar bagi semua orang. Namun demikian salah satu rumusan pasal dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa "setiap orang, badan hukum, ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi, atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang merupakan perbuatan pidana Pemilu“.
Menurut Topo Santoso
(2006:4), pelaku tindak pidana Pemilu adalah setiap orang, badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan,
menghalang-halangi
atau
menggangu
jalannya
pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang.
40
Pengertian dan cakupan dari tindak pidana Pemilu secara sederhana dapat dikatakan bahwa ada tiga kemungkinan, yaitu: pertama, semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu yang diatur didalam undang-undang Pemilu. Kedua, semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu yang diatur baik di dalam, maupun di luar undang-undang Pemilu, (misalnya di dalam undang-undang partai politik ataupun di dalam KUHP), dan ketiga, semua tindak pidana yang terjadi pada saat Pemilu (t erm asuk pelanggaran lalu lintas, penganiayaan (kekerasan), perusakan dan sebagainya (dalam Santoso, 2006:5).
Topo Santoso (2006: 6) mendefinsikan kembali pengertian tindak pidana pemilihan umum adalah semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaran Pemilu yang diatur dalam undang-undang Pemilu maupun di dalam undang-undang tindak pidana Pemilu. Lebih khusus lagi tindak pidana Pemilu yakni tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu (termasuk juga didalam undang-udang tindak pidana Pemilu). dengan
begitu
Karena fokusnya adalah tindak pidana,
berbagai
kecurangan
yang
terkait
dengan
penyelenggaraan Pemilu, tetapi bukan termasuk tindak pidana tidak menjadi objek yang dikaji. Seperti diketahui bahwa tidak semua kekurangan atau praktik curang dalam pemilu oleh pembuat undangundang dikualifikasi sebagai tindak pidana Pemilu.
41
Topo Santoso tidak memberikan redefenisi tindak pidana pemilu pada saat tahapan pemilu sudah selesai, misalnya pada saat tahapan kasus itu di tingkat penyelidikan belum selesai, atau pada tahap penuntutan kasus tersebut masih berada di tangan Kejaksaan namun tidak ditangani lagi hingga ke Pengadilan karena penyelenggaraan pemilu sudah berakhir. Berkenaan dengan masalah tersebut maka Dedi Mulyadi (2012: 418) melakukan redefenisi tindak pidana pemilu, terhadap pengertian tindak pidana pemilu menjadi dua kategori: 1.
Tindak pidana pemilu khusus adalah semua tindak pidana yang berkaitan dengan pemilu dan dilaksanakan pada tahapan penyelenggaraan pemilu baik yang diatur dalam undang-undang pemilu maupun dalam undang-undang tindak pidana pemilu.
2.
Tindak pidana pemilu umum adalah semua tindak pidana yang berkaitan dengan pemilu dan dilaksanakan pada tahap penyelenggaraan pemilu baik yang diatur dalam UU Pemilu maupun dalam UU Tindak Pidana Pemilu dan penyelesaiannya di luar tahapan pemilu melalui Peradilan Umum.
Pengertian pertama yang dikemukakan oleh Dedi Mulyadi tersebut dikhususkan bagi penyelesaian perkara pidana pemilu yang disesuaikan dengan tahapan pemilu, sedangkan pengertian yang kedua untuk perkara pada saat tahapan pemilu selesai, perkara
42
tersebut masih dalam proses baik penyidikan, prapenuntutan, dan penuntutan.
Pada konteks pengaturan tindak pidana, sesungguhnya UU Pemilu merupakan undang-undang khusus (lex specialis) karena mengatur tindak pidana yang diatur dalam UU Pemilu. Secara umum KUHP (lex generalis) juga telah mengaturnya dalam Pasal 148 sampai dengan Pasal 153 KUHP. Hal ini terlihat dari terjadinya kriminalisasi terhadap hampir seluruh perbuatan/tindakan dalam setiap tahapan pelaksanaan Pemilu yang menghambat terlaksananya Pemilu. Meskipun penyelenggaraan penuntutan atas perkara pidana pemilu pada dasarnya menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP (lex generalis) namun dalam UU Pemilu juga menentukan mekanisme/hukum acaranya sendiri (lex specialis) mengingat segala penyelesaian yang berkaitan dengan pemilu temasuk penegakkan hukumnya dituntut harus diselesaikan dengan cepat, sehingga penyelenggaraan pemilu sebagai wujud pelaksanaan demokrasi dapat dilaksanakan secara demokratis dan bersih.
2.4
Fungsi Tata Kelola dan Akomodasi Dalam
formulasi
kebijakan
pengawasan
pemilu,
Bawaslu
perlu
memperhatikan dan menganalisis dinamika dari dalam maupun dari luar organisasi agar tercipta kebijakan yang baik bagi seluruh elemen dan tidak melanggar undang-undang yang berlaku. Tesis
ini juga menggunakan
43
analisis fungsi tata kelola dan akomodasi untuk melihat Peran Bawaslu Provinsi Lampung dalam penegakkan Hukum Pemilu pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 di Provinsi Lampung.
Tata kelola
merupakan suatu kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi,
dan keseimbangan peran, serta adanya saling
mengontrol yang dilakukan oleh komponen terkait.
Sutiono (2004)
memberi contoh bahwa UNDP (United Nations Development Program) mendeskripsikan adanya 6 indikator untuk kesuksesan tata kelola yang baik yaitu: 1. 2. 3. 4. 5.
Mengikutsertakan semua (Partisipasi); Transparan dan Bertanggung jawab (Akuntabel); Efektif dan Adil; Menjamin supremasi hukum; Menjamin bahwa prioritas politik, sosial, dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat; 6. Memperhatikan yang paling lemah dalam pengambilan keputusan.
2.4.1 Transparansi dan Akuntabilitas Konsep transparansi didefinisikan oleh Hardjasoemantri (2003) yaitu “seluruh proses pemerintah, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.” Krina P. (2003) mendefinisikan transparansi sebagai “prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni
informasi tentang kebijakan, proses
pembuatan dan
pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.” Dari pengertian
44
transparansi yang dikemukakan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip transparasi itu sesungguhnya dibangun atas informasi yang bebas. Bebas diakses oleh siapa saja yang membutuhkan, dan pemerintah berkewajiban untuk membeberkan informasi tersebut, terutama yang berkaitan dengan segala sesuatu yang diputuskan dan/atau telah dilakukan dan tidak dilakukan untuk urusan publik.
Kendati demikian, perlu diketengahkan bahwa pemerintah yang transparan tidak saja berarti adanya keterbukaan informasi dan akses bagi masyarakat (karena boleh jadi ada informasi yang asimetris), tetapi penekanannya lebih pada makna “tanggung jawab”. Tanggung jawab untuk memberikan informasi yang benar dan relevan kepada siapa saja yang membutuhkan atau kepada publik. Hal ini sejalan dengan pendapat Haryatmoko (2011:112) yang memberikan pemahamannya terhadap konsep transparasi bahwa, “organisasi pemerintah bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan dengan memberi informasi yang relevan atau laporan yang terbuka terhadap pihak luar atau organisasi mandiri (legislator, auditor, publik) dan dipublikasikan.” Dengan pemahaman demikian maka, sesungguhnya transparansi merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah yang sangat rasional untuk menghadapi sistem ekonomi dan administrasi.
Untuk mencapai
tata kelola yang baik, kadang-kadang diperlukan suatu gerakan perubahan budaya organisasi secara simultan, yaitu gerakkan
45
yang mampu mengubah semua kelemahan dan ketidakberdayaan organisasi menjadi lebih handal dan produktif. Dengan demikian kadang-kadang diperlukan reorganisasi dan pemberdayaan di semua lini organisasi sehingga dengan tata kelola yang baik akan dapat dicapai kesuksesan organisasi sebagaimana dicita-citakan. Selanjutnya Akuntabilitas (accountability) yang berarti “pemerintah harus bertanggung jawab secara moral, hukum dan politik atas kebijakan dan tindakan-tindakannya kepada rakyat” (Haryatmoko, 2011:106). Ini berarti akuntabilitas dipakai untuk mengukur atau menilai apakah “mandat rakyat” dijalankan dengan baik.
Paling tidak ada tiga aspek penting yang ditekankan dalam pengertian akuntabilitas, yakni: (i) tekanan akuntabilitas pada pertanggungjawaban kekuasaan melalui keterbukaan pemerintah atau adanya akses informasi bagi pihak luar organisasi pemerintah (G.E. Caiden, 1988); (ii) memahami akuntabilitas sekaligus sebagai tanggung jawab dan liabilitas sehingga tekanannya lebih pada sisi hukum, ganti rugi, dan organisasi” (J.G. Jobra, 1989); (iii) tekanan lebih pada hak warga negara untuk bisa mengoreksi dan ambil bagian dalam kebijakan publik sehingga akuntabilitas disamakan dengan transparansi (B. Guy Peters, 1989).
Dari tiga aspek tersebut di atas dapat dipahami bahwa akuntabilitas berarti kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau
46
untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan pemerintah kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta pertanggungjawaban atau keterangan. Melalui penerapan prinsip ini, suatu proses pengambilan keputusan atau kinerja dapat dimonitor, dinilai dan dikritisi oleh warga negara karena pada prinsipnya kekuasaan bersumber dari rakyat. Akuntabilitas juga menunjukkan adanya traceableness yang berarti dapat ditelusuri sampai ke bukti dasarnya serta reasonableness yang berarti dapat diterima secara logis.
Ada tiga bentuk akuntabilitas menurut Guy Peters (1989) dalam Haryatmoko (2011:109), yakni: a. Akuntabilitas disamakan dengan transparansi: tuntutan terhadap organisasi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan; b. Akuntabilitas dipahami dalam kerangka tanggung jawab, yaitu menjamin perilaku pejabat agar sesuai dengan deontologi yang mengatur pelayanan publik; c. Akuntabilitas dipahami sebagai kemampuan merespon kebutuhan public atau kemampuan pelayan publikmbertanggungjawab terhadap pemimpin politiknya; Dari tiga bentuk akuntabilitas ini, menurut penulis fokus kajian tentang akuntabilitas lebih ditekankan pada bentuk pertama dan kedua. Sedangkan pada bentuk ketiga, meskipun penting karena sering bisa bertentangan mengenai kepentingan publik, hanyalah merupakan konsekuensi dari definisi pertama.
Gagasan dasar
akuntabilitas bertolak dari upaya memperluas lingkup partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan kebijakan publik.
47
Menurut Taliziduhu Ndraha, konsep akuntabilitas berawal dari konsep pertanggungjawaban, konsep pertanggungjawaban sendiri dapat dijelasakan dari adanya wewenang. Wewenang yang dimaksud ialah kekuasaan yang sah.
Menurut Weber ada tiga
macam tipe ideal wewenang, pertama wewenang tradisional, kedua wewenang karismatik, dan ketiga wewenang legal rasional. Tipe wewenang ketiga inilah yang menjadi basis wewenang pemerintah. Dalam perkembanganya, muncul konsep baru tentang wewenang yang dikembangkan oleh Chester I. Barnard yang bermuara pada prinsip dasar bahwa setiap penggunaan wewenang harus dapat dipertanggungjawabkan.
Mohamad Mahsun membedakan akuntabilitas dalam arti sempit dan arti luas. Akuntabilitas dalam pengertian yang sempit dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban yang mengacu kepada siapa organisasi (atau pekerja individu) bertangungjawab dan untuk apa organisasi bertanggungjawab. Sedangkan pengertian akuntabilitas dalam arti luas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agen) untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi
tanggungjawabnya
kepada
pihak
pemberi
amanah
(principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.
48
Menurut The Oxford Advance Learner’s Dictionary sebagaimana dikutip oleh Lembaga Administrasi Negara, akuntabilitas diartikan sebagai “required or excpected to give an explanation for one’s action”
Akuntabilitas
diperlukan
atau
diharapkan
memberikan penjelasan atas apa yang telah dilakukan.
untuk Dengan
demikian akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungajwaban atau menjawab dan menerangkan kinerja atas tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
Miriam
Budiarjo mendefinisikan akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pihak yang diberi kuasa mandat kepada pihak yang memberi mereka mandat. Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukkan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi. Sedang Sedarmayanti mendefinsiskan akuntabilitas sebagai suatu perwujudan dari kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai
tujuan
yang
telah
ditetapkan
melalui
media
pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Lembaga Administrasi Negara menyimpulkan akuntabilitas adalah kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan
49
pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik. tipe.
Akuntabilitas dibedakan dalam beberapa macam atau
Jabra dan Dwidevi sebagaimana dijelaskan oleh Sadu
Wasistiono mengemukakan adanya lima perspektif akuntabilitas yaitu: a. b.
c.
d.
e.
Akuntabilitas administratif/organisasi adalah suatu bentuk pertanggungjawaban antara pejabat yang berwenang dengan unit bawahanya dalam hubungan hierarki yang jelas. Akuntabilitas legal, akuntabilitas jenis ini merujuk pada domain public dikaitkan dengan proses legislatif dan yudikatif. Bentuknya dapat berupa peninjauan kembali kebijakan yang telah diambil oleh pejabat publik maupun pembatalan suatu peraturan oleh institusi yudikatif. Ukuran akuntabilitas legal adalah peraturan perundang undangan yang berlaku. Akuntabilitas politik. Dalam tipe ini terkait dengan adanya kewenangan pemegang kekuasaan politik untuk mengatur, menetapkan prioritas dan pendistribusian sumber-sumber dan menjamin adanya kepatuhan melaksanakan tanggungjawab administrasi dan legal. Akuntabilitas ini memusatkan pada tekanan demokratik yang dinyatakan oleh administrasi publik. Akuntabilitas professional, hal ini berkaitan dengan pelaksanaan kinerja dan tindakan berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan oleh orang profesi yang sejenis. Akuntabilitas ini lebih menekankan pada aspek kualitas kinerja dan tindakan. Akuntabilitas moral. Akuntabilitas ini berkaitan dengan tata nilai yang berlaku di kalangan masyarakat. Hal ini lebih banyak berbicara tentang baik atau buruknya suatu kinerja atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif berdasarkan ukuran tata nilai yang berlaku setempat.
Polidano (1998) juga menawarkan kategorisasi baru yang disebutnya sebagai akuntabilitas langsung dan akuntabilitas tidak langsung. Akuntabilitas tidak langsung merujuk pada pertanggungjawaban kepada pihak eksternal seperti masyarakat, konsumen atau kelompok klien tertentu, sedangkan akuntabilitas langsung berkaitan dengan
50
pertanggungjawaban vertikal melalui rantai komando tertentu. Polidano lebih lanjut mengidentifikasi 3 elemen utama akuntabilitas, yaitu: a. Adanya kekuasaan untuk mendapatkan persetujuan awal sebelum sebuah keputusan dibuat. Hal ini berkaitan dengan otoritas untuk mengatur perilaku para birokrat dengan menundukkan mereka di bawah persyaratan prosedural tertentu serta mengharuskan adanya otorisasi sebelum langkah tertentu diambil. Tipikal akuntabilitas seperti ini secara tradisional dihubungkan dengan badan/lembaga pemerintah pusat (walaupun setiap departemen/lembaga dapat saja menyusun aturan atau standarnya masing-masing). b. Akuntabilitas peran, yang merujuk pada kemampuan seorang pejabat untuk menjalankan peran kuncinya, yaitu berbagai tugas yang harus dijalankan sebagai kewajiban utama. Ini merupakan tipe akuntabilitas yang langsung berkaitan dengan hasil sebagaimana diperjuangkan paradigma manajemen publik baru (new public management). Hal ini mungkin saja tergantung pada target kinerja formal yang berkaitan dengan gerakan manajemen publik baru. c. Peninjauan ulang secara retrospektif yang mengacu pada analisis operasi suatu departemen setelah berlangsungnya suatu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga eksternal seperti kantor audit, komite parlemen, ombudsmen, atau lembaga peradilan. Bisa juga termasuk badan-badan di luar negara seperti media massa dan kelompok penekan. Aspek subyektivitas dan ketidakterprediksikan dalam proses peninjauan ulang itu seringkali bervariasi, tergantung pada kondisi dan aktor yang menjalankannya. (sumber:http://mariathersiakara.blogspot.com/ 2012/07/akuntabilitas dan transparansi-sebagai.html diakses pada 25 Mei 2015 pukul 09.20 WIB).
2.4.2 Efektivitas dan Keadilan Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efetivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas di
51
definisikan oleh para pakar dengan berbeda-beda tergantung pendekatan yang digunakan oleh masing-masing pakar. Berikut ini beberapa pengertian efektivitas dan kriteria efektivitas organisasi menurut para ahli sebagai berikut: 1. Drucker (1964:5) mendefinisikan efektivitas yaitu melakukan pekerjaan yang benar (doing the rights things). 2. Chung dan Megginson (1981:506, dalam Siahaan, 1999:17) mendefinisikan efektivitas sebagai istilah yang diungkapkan dengan cara berbeda oleh orang-orang yang berbeda pula. Namun menurut Chung dan Megginson yang disebut dengan efektivitas ialah kemampuan atau tingkat pencapaian tujuan dan kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan agar organisasi tetap survive (hidup). 3. Pendapat Arens and Lorlbecke yang diterjemahkan oleh Amir Abadi Jusuf (1999:765), mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: “Efektivitas mengacu kepada pencapaian suatu tujuan, sedangkan efisiensi mengacu kepada sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan itu”. Sehubungan dengan pendapat yang disampaikan oleh Arens dan Lorlbecke tersebut, maka efektivitas dapat menjadi ukuran dalam rangka tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 4. Menurut Supriyono pengertian efektivitas, sebagai berikut:
52
“Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut” (Supriyono, 2000:29). 5. Gibson dkk (1994:31) memberikan pengertian efektivitas dengan menggunakan pendekatan sistem yaitu (1) seluruh siklus input-proses-output, tidak hanya output saja, dan (2) hubungan timbal balik antara organisasi dan lingkungannya. 6. Menurut Cambel J.P., pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah : 1. 2. 3. 4. 5.
Keberhasilan program Keberhasilan sasaran Kepuasan terhadap program Tingkat input dan output Pencapaian tujuan menyeluruh (Cambel, 1989:121)
Sehingga efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Secara komprehensif,
efektivitas
dapat
diartikan
sebagai
tingkat
kemampuan dari suatu lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugas pokoknya atau untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya (Cambel,1989:47).
Menurut Hani Handoko (2000) efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan)
53
output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada outcome (hasil) program atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.
Mengingat keanekaragaman pendapat mengenai sifat dan komposisi dari efektivitas, maka tidaklah mengherankan jika terdapat banyak pertentangan pendapat sehubungan dengan cara meningkatkan, mengatur dan bahkan cara menentukan indikator efektivitas, sehingga dengan demikian akan lebih sulit lagi untuk menentukan bagaimana cara mengevaluasi efektivitas.
Dari beberapa uraian
definisi efektivitas menurut para ahli tersebut dapat dijelaskan bahwa efektivitas merupakan taraf sampai sejauh mana peningkatan kesejahteraan manusia dengan adanya suatu program tertentu, karena kesejahteraan manusia merupakan tujuan dari proses pembangunan. Adapun untuk mengetahui tingkat kesejahteraan tersebut dapat pula dilakukan dengan mengukur beberapa indikator spesial misalnya: pendapatan, pendidikan, ataupun rasa aman dalam mengadakan pergaulan (Soekanto, 1989: 48). Dari beberapa pendapat dan teori efektivitas yang telah diuraikan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam mengukur efektivitas suatu kegiatan atau aktivitas perlu diperhatikan beberapa indikator, yaitu pertama pemahaman program, kedua tepat sasaran, ketiga tepat waktu, keempat tercapainya tujuan, dan keempat adanya perubahan yang nyata (Sutrisno, 2007: 125).
54
2.4.3 Supremasi Hukum Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila negara tersebut telah memiliki superioritas hukum yang dijadikan sebagai aturan
main.
mengisyaratkan
Dalam
salah
tiga unsur
satu
karyanya
John
Locke,
yang dapat dijadikan ukuran suatu
negara dapat disebut sebagai negara hukum antara lain: 1. Adanya pengaturan hukum yang mengatur bagaimana warga negaranya dapat menikmati hak asasinya sendiri. 2. Terdapat suatu badan tertentu yang digunakan sebagai sarana penyelesaian sengketa yang timbul di pemerintahan. 3. Terdapat suatu badan tertentu yang digunakan sebagai sarana penyelesaian sengketa yang timbul di antara sesama anggota masyarakat.
Indonesia telah menasbihkan dirinya sebagai negara hukum, dan semua kegiatan di setiap sendi kehidupan negara didasarkan pada kedaulatan hukum, hal tersebut dapat dibuktikan dengan melihat isi dari Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945, yang merumuskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum.
Penghormatan khusus
yang dilakukan terhadap supremasi hukum yang bertujuan dengan gencarnya pembangunan pada saat ini membentuk hukum dalam artian perundang-undangan, akan tetapai perlu diingat kembali bahwa bagaimana hukum tersebut dibentuk dengan sebenarbenarnya dan dapat diberlakukannya dengan jalan yang positif.
55
Hukum dikatakan sebagai sarana penggerak apabila hukum mampu diterima sebagai suatu sistem yang hidup dan berkembang pada masyarakat, sehingga pelaksanaan hukum dan berlakunya hukum tidak dapat dikatakan sebagai paksaan.
Supremasi hukum sendiri akan berarti dengan baik jika penegakkan hukum berjalan dengan responsif. Dari sedikit penjabaran di atas perlu kiranya kita mengetahui bahwa supremasi hukum penting adanya untuk negara, oleh karenanya penting pula kita mengetahui dengan jelas apa pengertian dari supremasi hukum itu secara spesifik.
Berikut ini beberapa ahli yang berpendapat mengenai apa itu arti dari supremasi hukum: 1. Hornby A.S. menyatakan bahwa supremasi hukum merupakan kekuasaan tertinggi, dalam hal ini dapat diartikan lebih luas lagi bahwa hukum sudah sepantasnya diletakkan pada posisi yang tertinggi dan memiliki kekuasaan penuh dalam mengatur kehidupan seseorang. 2. Soetandyo Wignjosoebroto menyatakan bahwa supremasi hukum merupakan upaya untuk menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi yang dapat melindungi seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya intervensi oleh dan dari pihak manapun termasuk oleh penyelenggara negara.
56
3. Abdul Manan menyatakan bahwa berdasarkan pengertian secara terminologis tentang supremasi hukum, maka dapat disimpulkan bahwa supremasi hukum adalah upaya atau kiat untuk menegakkan dan memosisikan hukum pada tempat tertinggi dari segala-galanya, menjadikan hukum sebagai panglima untuk melindungi dan menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara.
Rumusan sederhana yang dapat diberikan mengenai supremasi hukum adalah sebuah pengakuan dan penghormatan
penuh
terhadap superioritas hukum sebagai aturan main (rule of the game) dalam seluruh aktivitas kehidupan berbangsa, bernegara, berpemerintahan dan bermasyarakat yang dilakukan dengan jujur (fair play). Lantas apa sesungguhnya tujuan dari supremasi hukum itu sendiri? Jelas secara tinjauan supremasi hukum bertujuan untuk menjadikan hukum sebuah kepala untuk melindungi dan menjaga stabilitas kehidupan bangsa.
Adapun beberapa tujuan supremasi hukum adalah sebagai berikut: 1. Menjadi dasar tanggung jawab ahli hukum untuk dilaksanakan dan harus dikerjakan tidak hanya untuk melindungi dan mengembangkan hak-hak perdata dan politik perorangan dalam masyarakat bebas, tetapi juga untuk menyelenggarakan dan membina kondisi sosial, ekonomi, pendidikan dan kultural yang
57
dapat mewujudkan aspirasi rakyat serta meningkatkan integritas sumber daya manusianya. 2. Menempatkan kebebasan individu sebagai prinsip dasar dari organisasi sosial, untuk menjamin kemerdekaan individu. 3. Memberi keadilan sosial dan perlindungan terhadap harkat martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum yang pada hakikatnya merupakan jaminan secara formal terhadap “rasa” keadilan bagi rakyat Indonesia. 4. Menjamin terjaga dan terpeliharanya nilai-nilai moral bangsa Indonesia. 5. Melindungi kepentingan warga. 6. Menciptakan masyarakat yang demokratis. 7. Memberikan jaminan terlindunginya hak-hak individu dalam bernegara dan bermasyarakat. (Sumber:Error! Hyperlink reference not valid.menurut-para-ahli/ Diakses pada Jumat, Tanggal 19 Juni Pukul 00.09 WIB.)
2.4.4 Akomodasi Akomodasi adalah cara menyelesaikan pertentangan antara dua pihak tanpa menghancurkan salah satu pihak, sehingga kepribadian masing-masing pihak tetap terpelihara. Akomodasi memiliki beberapa bentuk, berikut ini adalah bentuk akomodasi: 1. Koersi, bentuk akomodasi yang terjadi karena adanya pemaksaan kehendak pihak tertentu kepada pihak lain yang lebih lemah.
58
2. Kompromi yaitu suatu bentuk akomodasi dimana pihak yang berselisih saling mengurangi tuntutan supaya menemukan sebuah penyelesaian, serta seluruh pihak bersedia untuk memahami dan merasakan keadaan pihak yang lain. 3. Arbitrasi yaitu suatu bentuk akomodasi dimana pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan tidak dapat mencapai kompromi sendiri. Untuk itu, akan diundang pihak ketiga yang tidak memihak/netral untuk mengusahakan penyelesaian pertentangan tersebut.
Pihak
ketiga
disini
dapat pula ditunjuk atau
dilaksanakan oleh sebuah badan yang mempunyai wewenang. 4. Mediasi yaitu bentuk akomodasi yang mirip dengan arbitrasi. Tetapi, pihak ketiga yang bertindak sebagai penengah dan tidak berwenang untuk memberi keputusan penyelesaian terhadap pertikaian pada kedua belah pihak. 5. Konsiliasi yaitu suatu bentuk akomodasi untuk mempertemukan keinginan dari pihak-pihak yang berselisih demi tercapainya suatu persetujuan bersama. 6. Toleransi yaitu bentuk akomodasi tanpa adanya kesepakatan yang resmi. Biasanya terjadi karena adanya keinginan-keinginan untuk sebisa mungkin menghindarkan diri dari pertikaian yang dapat merugikan kedua belah pihak. 7. Stalemate yaitu suatu bentuk akomodasi pada saat kelompok yang terlibat pertentangan mempunyai kekuatan seimbang.
59
8. Ajudikasi yaitu penyelesaian sengketa atau permasalahan melalui jalur hukum atau pengadilan.
Akomodasi dilakukan dengan tujuan untuk: a. Mengurangi pertentangan akibat perbedaan paham. b. Mencegah meluasnya pertentangan untuk sementara waktu. c. Mewujudkan kerja sama antara kelompok yang hidup terpisah.
Akomodasi adalah usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan. Akomodasi dilakukan dengan tujuan tercapainya kestabilan
dan
keharmonisan
dalam
kehidupan.
Akomodasi
sebenarnya merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Artinya, akomodasi merupakan bentuk penyelesaian tanpa mengorbankan salah satu pihak. Adakalanya, pertentangan yang terjadi sulit diatasi sehingga membutuhkan pihak ketiga sebagai perantara. Misalnya, perkelahian antara dua orang siswa di sekolah. Guru dapat menjadi perantara untuk mendamaikan kedua siswa setelah guru mempelajari penyebab terjadinya perkelahian.
Tujuan akomodasi adalah sebagai berikut : 1. Mengurangi
pertentangan
antara
orang
perorangan
atau
kelompok-kelompok manusia sebagai akibat perbedaan paham. 2. Mencegah meledaknya suatu pertentangan untuk sementara waktu atau secara temporer.
60
3. Memungkinkan terwujudnya kerja sama antara kelompokkelompok sosial yang hidupnya terpisah sebagai akibat faktorfaktor sosial psikologis dan kebudayaan. 4. Mengusahakan peleburan antara kelompok-kelompok sosial yang terpisah, misalnya lewat perkawinan campuran. Istilah akomodasi digunakan dalam dua arti, yaitu sebagai suatu keadaan dan suatu proses. Sebagai suatu keadaan, akomodasi berarti
adanya
kenyataan
suatu
keseimbangan
(equilibrium)
hubungan antar individu atau kelompok dalam berinteraksi sehubungan dengan norma-norma sosial dan kebudayaan yang berlaku. Sebagai suatu proses, akomodasi berarti sebagai usaha manusia untuk meredakan atau menghindari konflik dalam rangka mencapai kestabilan (menurut Soerjono Soekanto), atau suatu proses dalam hubungan-hubungan sosial yang mengarah kepada adaptasi sehingga antar individu atau kelompok terjadi hubungan saling menyesuaikan untuk mengatasi ketegangan-ketegangan (menurut Gillin and Gillin). Dengan demikian dapat dikatakan akomodasi merupakan suatu proses sosial atau interaksi guna mencapat keseimbangan sosial dalam masyarakat baik antar individu, kelompok atau golongan guna meredakan ketegangan yang timbul akibat adanya perselisihan.
61
Akomodasi memiliki berbagai macam bentuk yaitu : 1. Koersi (Coercion) Adalah suatu bentuk akomodasi yang prosesnya dilaksanakan karena adanya paksaan. Hal ini terjadi disebabkan salah satu pihak berada dalam
keadaan
yang lemah
sekali
bila
dibandingkan dengan pihak lawan. Contohnya: perbudakan, penjajahan.
Kemudian
koersi
secara
psikologis
adalah,
tekanan yang diberikan kepada para renteinir atau debt collcector kepada para peminjam dana. 2. Kompromi (Compromize) Suatu bentuk akomodasi dimana pihak-pihak yang terlibat masing-masing mengurangi tuntutannya agar dicapai suatu penyelesaian terhadap suatu konflik yang ada. Sikap untuk dapat melaksanakan compromise adalah sikap untuk bersedia merasakan dan mengerti keadaan pihak lain. Contohnya: kompromi antara sejumlah partai politik untuk berbagi kekuasaan sesuai dengan suara yang diperoleh masing-masing. Lolosnya seorang tahanan atau terdakwa dari meja hijau (dakwaan). 3. Arbitrasi (Arbitration) Cara mencapai compromise dengan cara meminta bantuan pihak ketiga yang dipilih oleh kedua belah pihak atau oleh badan yang berkedudukannya lebih dari pihak-pihak yang bertikai. Contohnya: konflik antara buruh dan pengusaha
62
dengan bantuan suatu badan penyelesaian perburuan Depnaker sebagai pihak ketiga. 4. Mediasi (Mediation) Cara menyelesaikan konflik dengan jalan meminta bantuan pihak
ketiga
yang
netral.
Pihak
ketiga
ini
hanyalah
mengusahakan suatu penyelesaian secara damai yang sifatnya hanya sebagai penasihat. Sehingga pihak ketiga ini tidak mempunyai wewenang untuk memberikan keputusan-keputusan penyelesaian yang mengikat secara formal. Contoh kasus ini adalah penyelesaian sengketa tanah yang dibawa ke kepala desa, atau mediasi yang dilakukan oleh Pemerintah Finlandia dalam penyelesaian konflik antara pemerintah Indonesia dengan pihak Gerakkan Aceh Merdeka. 5. Konsiliasi (Conciliation) Suatu usaha mempertemukan keinginan-keinginan pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai persetujuan bersama. Contohnya: pertemuan beberapa partai politik di dalam lembaga legislatif untuk duduk bersama menyelesaikan perbedaan-perbedaan sehingga dicapai kesepakatan bersama. Contoh lain konsultasi antara pengusaha dengan KPP mengenai Pajak yang tertunda. 6. Toleransi (Tolerance) Sering juga dinamakan toleran-participation yaitu suatu bentuk akomodasi tanpa adanya persetujuan formal, akomodasi yang
63
dilandasi sikap saling menghormati kepentingan sesama sehingga perselisihan dapat dicegah atau tidak terjadi. Dalam hal ini, toleransi timbul karena adanya kesadaran masingmasing individu yang tidak direncanakan. Contohnya: beberapa orang atau kelompok menyadari akan keberadaan pihak lain dalam rangka menghindari pertikaian. Dalam masyarakat Jawa dikenal dengan istilah “tepa selira” atau tenggang rasa agar hubungan sesamanya bisa saling menyadari kekurangan diri masing-masing.
Contoh lain, penghormatan perbedaan hari
raya keagamaan baik antar umat seagama maupun beda agama. 7. Stalemate Suatu bentuk akomodasi dimana pihak-pihak yang bertikai atau berkonflik karena kekuatannya seimbang kemudian berhenti pada suatu titik tertentu untuk tidak melakukan pertentangan. Dalam istilah lain dikenal dengan “Moratorium” yaitu kedua belah pihak berhenti untuk tidak saling melakukan pertikaian.
Namun, moratorium tidak bisa dilakukan antara
dua belah pihak yang kurang seimbang kekuatannya. 8. Pengadilan (Adjuction) Merupakan bentuk penyelesaian perkara atau perselisihan di pengadilan oleh lembaga negara melalui peraturan perundangundangan
yang berlaku. Contohnya penyelesaian kasus
sengketa tanah, atau kasus perceraian di pengadilan.
64
2.5 Pendekatan Kelembagaan Baru (New Institutionalism) 2.5.1 Sejarah Pendekatan Kelembagaan Baru Sejak ribuan tahun yang lalu para filosof Yunani telah menyadari bahwa antara institusi yang satu dengan yang lainnya saling berinteraksi. Abad 19-an Max weber mencoba mengkaji birokrasi dan institusi secara sistematis. Madzab institusionalisme di Amerika Serikat berkembang sejak tahun 1880-an dipengaruhi oleh madzab institusianlisme yang berkembang di Jerman dan pemikiranpemikiran Thorten Zveblen (1899). Dalam perkembangannya karena pertentangan internal para institusionalis, menyebabkan pengaruh pemikiran para institusionalis memudar di kalangan akademisi di Amerika Serikat.
Para pengkritik menunjukkan bahwa institusionalisme tradisional memiliki keterbatasan dari segi lingkup dan metode, serta hanya berkutat pada institusi pemerintahan, dan juga beroperasi dengan pemahaman terbatas dalam hal subyek masalahnya.
Fokusnya
terbatas pada aturan formal dan organisasi serta terhadap struktur resmi pemerintahan dan bukannya pada konvensi informal serta batasan institusional yang lebih luas tentang kepemerintahan (Marsh dan Stoker, 2012: 110).
Semakin kuatnya pengaruh kelompok marginalis dalam kajian akademik di banyak perguruan tinggi besar di Amerika Serikat
65
seperti Universitas Havard dan Universitas Chicago membuat pengaruh institusionalis semakin memudar.
Pada tahun 1920-an
tinggal beberapa perguruan tinggi seperti di University of Colombia (dengan tokohnya Wisley C Mitchell) dimana pengaruh para institusioanalis masih dirasakan.
Situasi mulai berubah pada era
tahun 1980-an dengan kemunculan kelompok ilmuwan
New
Institutionalism (sering disebut Neo Institutionalism). Pendekatan new institutionalism (institusionalisme baru) ini memutar balik asumsi pendekatan
traditional institusionalisme. Goodin dan
Klingemann (1996: 25) menggambarkan institusionalisme baru sebagai revolusi berikutnya dalam ilmu politik.
Lebih lanjut
dijelaskan: “Institusionalisme baru beroperasi dengan definisi yang lebih ekspansif terhadap subyek masalahnya, dan dengan kerangka teoritis yang lebih eksplisit.Institusi politik tidak lagi disamakan dengan organisasi politik; institusi dipahami lebih luas untuk menunjukkan suatu pola perilaku yang berulang dan stabil.Institusionalisme baru berkutat dengan konvensi informal kehidupan politik dan juga dengan konstitusi formal dan struktur organisasional. Diberikan perhatian baru terhadap cara institusi memuat nilai dan hubungan kekuasaaan, dan terhadap rintangan sekaligus peluang yang merintangi desain institusional. Yang sangat penting, institusional baru mencermati bukan hanya dampak institusi terhadap individu, tetapi interaksi antara institusi dengan individu.” (Marsh dan Stoker, 2012: 108) Di bidang sosiologi-politik beberapa tokoh seperti Paul Di Maggio dan Walter Powell memberikan sumbangan pemikiran dengan melakukan pengkajian ulang atas pemikiran Weber. Saat ini banyak penelitian Institusionalisme-baru mengkaji pengaruh besar institusi
66
terhadap perilaku manusia melalui aturan dan norma yang dibangun oleh institusi.
Berkaitan dengan pengaruh institusi terhadap
perilaku manusia, ada dua anggapan yaitu: pertama menyebabkan individu berusaha memaksimalkan manfaat aturan dalam institusi; yang kedua perilaku sekedar menjalankan tugas sesuai aturan. Institusionalisme baru memperkaya dengan menambahkan aspek kognitif, yaitu bahwa individu dalam institusi berperilaku tertentu bukan karena takut pada hukuman atau karena sudah menjadi kewajiban (duty), melainkan karena konsepsi individu mengenai norma-norma soaial dan tatanan nilai yang ada.
2.5.2 Ciri Khusus Paradigma Kelembagaan Baru Ciri pembeda paradigma institusionalisme baru adalah dalam melihat hakekat organisasi. organisasi
lebih
Paradigma institusionalime baru memandang merupakan
sistem
sosial
yang
bentuknya
dipengaruhi oleh sistem simbolis, budaya dan aspek sosial yang lebih luas dimana organisasi tersebut berada. Organisasi dibentuk oleh lingkungan institusional yang mengitarinya. Pengamatan tentang kehidupan organisasi harus dilihat sebagai totalitas simbol, bahasa, atau ritual-ritual yang melingkupinya. Oleh sebab itu pendekatan institusionalisme baru menolak anggapan bahwa organisasi dan kontek institusionalnya yang lebih besar bisa dipahami dengan melakukan agregasi atas pengamatan terhadap perilaku individu.
67
Kajian yang dilakukan oleh para institusioanalis menyatakan bahwa struktur organisasional seharusnya bukan untuk dipahami sebagai adaptasi rasional terhadap faktor-faktor kontijensi dalam modus teknikal instrumentalis, tapi lebih dari itu harus juga dipahami dengan
merujuk
pada
norma,
kewajiban
legitimasi,
mitos,
kepercayaan dan faktor–faktor teknikal instrumentalitas (Donaldson, dalam Sri Rejeki, 2015). Tentu saja normal jika mitos, kepercayaan dan faktor budaya lainnya bisa saja konsisten ataupun tidak konsisten dengan faktor teknikal instrumentalitas.
Hal yang terpenting adalah tidak ada pemikiran apriori bahwa kedua macam pemikiran tersebut harus konsisten atau tidak konsisten satu sama lainnya. Pemikiran tersebut bersifat independen. Teori-teori institusional justru sering menjadi teori tandingan dari teori kontijensi struktural. Kajian empiris para institusionalis, terutama pendukung teori kontijensi menggambarkan organisasi sebagai hal yang irrasional.
Namun, tidak berarti bahwa teori institusional
memiliki penjelasan yang sama dengan teori non fungsionalis lainnya. Analisis institusionalisme cenderung melihat parameter sosial (Societalparameters). Para Institusionalis seperti DiMaggio dan Powell berteori bahwa organisasi terbentuk oleh kekuatan– kekuatan diluar dirinya melalui proses peniruan (mimikri) dan ketaatan (compliance). Teori DiMaggio dan Powell tersebut adalah contoh konsep institusional isomorphisme yang terdapat pada
68
paradigma institusional dan di dalamnya berisi macam-macam teori dan konsep yang berbeda.
Robert E. Goodin (dalam Budiardjo, 2012: 98-99) merumuskan inti dari Pendekatan Institusionalme Baru sebagai berikut: 1. Aktor dan kelompok melaksanakan proyeknya dalam suatu konteks yang dibatasi secara kolektif. 2. Pembatasan-pembatasan itu terdiri dari institusi-institusi, yaitu a) pola norma dan pola peran yang telah berkembang dalam kehidupan sosial, dan b) perilaku dari mereka yang memegang peran itu. Peran itu telah ditentukan secara sosial dan mengalami perubahan terus-menerus. 3. Sekalipun demikian, pembatasan-pembatasan ini dalam banyak hal juga memberi keuntungan bagi individu atau kelompok dalam mengejar proyek mereka masing-masing. 4. Hal ini disebabkan karena faktor-faktor yang membatasi kegiatan individu dan kelompok, juga memengaruhi pembentukan preferensi dan motivasi dari aktor dan kelompok-kelompok. 5. Pembatasan-pembatasan ini mempunyai akar historis, sebagai peninggalan dari tindakan dan pilihan-pilihan masa lalu. 6. Pembatasan-pembatasan ini mewujudkan, memelihara, dan memberi peluang serta kekuatan yang berbeda kepada individu dan kelompok masing-masing.
2.5.3 Madzab Institusionalisme Baru Madzab atau aliran pada Pendekatan Institusionalisme Baru antara lain normative institusionalism, rational choice institusionalism, historical institusionalism, constructivis institusionalism, networking institusionalism, economic institusionalism, radical institusionalism. Lima aliran pertama menonjol di bidang sosiologi dan politik, aliran keenam merupakan cabang institusionalisme di bidang ekonomi, dan aliran ketujuh memiliki pengaruh di bidang sosiologi maupun ekonomi.
69
a.
Normative Institusionalism Institisionalisme Normatif merupakan asal usul institusionalisme di bidang sosiologi, oleh karena itu sering disebut juga sociological institusionalism. Istilah normatif berasal dari sudut pandang peneliti yang menganggap ada norma atau standar perilaku (logic of appripriateness) yang menentukan kewajaran bertindak para aktor dalam institusi. Para aktor tidak bisa seenaknya bertindak memaksimalkan utility function dia, atau berperilaku kalkulatif seperti pandangan aliran pilihan rasional (rattional choice theory) karena para aktor tersebut terikat tatanan nilai yang ada yang menentukan apakah tindakan para aktor tersebut bisa diterima (acceptable) di dalam lingkup institusi tersebut. Institusionalisme normatif menekankan pada konteks budaya di mana organisasi menjalankan fungsinya serta tata nilai yang memberi inspirasi para aktor.
Institusionalisme normatif menggambarkan organisasi sebagai system of belief.
Para aktor lebih berfungsi sebagai anggota
asosiasi profesi atau corp daripada mahluk kalkulatif dan selalu memaksimalkan kepuasan pribadinya. Para individu terikat pada nilai-nilai umum dan akan menentukan tingkat kecenderungan mereka untuk berubah dan juga kapasitas organisasi untuk berproduksi.
70
b.
Rational Choice Institutionalism Rational Choice Institutionalism memiliki dua sudut pandang yang lazim dianut dalam melihat institusi. Pertama, melihat institusi sebagai kendala yang bersifat eksogenus, yaitu institusi merupakan kumpulan aturan yang mengatur perilaku individu di dalam organisasi dan masing-masing individu tidak memiliki daya untuk merubahnya. Sudut pandang kedua melihat aturan dalam institusi diciptakan sendiri (bisa diubah-ubah) oleh para pemain di dalamnya.
Pada sudut pandang ini institusi merupakan cara
ekuilibirium dalam melakukan sesuatu.
Menurut aliran Rational Choice Institutionalism untuk memahami institusi dengan baik kita harus memahami interaksi antar individu, dimana individu bersifat kalkulatif dan berhadapan dengan game teory. Arti kalkulatif
yaitu pilihan tindakan yang dilakukan
individu adalah dalam rangka mengoptimalkan kepuasan individu tersebut. Aliran Institusionalisme Pilihan Rasional ini berusaha menggabungkan metode berpikir dalam paham individualisme dengan institusional. Fokus riset dalam aliran ini adalah bagaimana merancang institusi sebagai instrumen untuk membatasi efek negatif
perilaku
individu
kepuasan pribadinya.
yang cenderung
memaksimalkan
71
c.
Networking Institutionalism (Christopher Ansell dalam Rhodes: 2006, 75-86). Dalam beberapa hal, ''jaringan kelembagaan'' adalah istilah oxymoron. Kata “jaringan” cenderung menyiratkan informalitas dan personalisme, sedangkan kata ''kelembagaan'' menunjukkan formalitas dan impersonalisme. Perspektif jaringan juga cenderung lebih kepada perilaku dari institusi. Namun demikian, adalah wajar untuk memahami jaringan sebagai lembaga informal (meskipun mungkin dalam beberapa kasus menjadi formal). Dalam hal ini, jaringan dapat dianggap sebagai lembaga, sejauh interaksi perilaku atau pertukaran antara individu atau organisasinya merupakan pola yang stabil atau berulang. Peter Hall menyatakan pandangan pendekatan kelembagaan sebagai variabel mediasi penting yang mempengaruhi distribusi kekuasaan, pembangunan kepentingan dan identitas, dan dinamika interaksi.
Tidak ada satu Paradigma Jaringan-Kelembagaan yang eksis, yang terjadi adalah adanya diskusi yang tumpang tindih dalam ilmu politik, teori organisasi, administrasi publik, sosiologi, dan ekonomi.
Namun ada empat asumsi dasar di berbagai uraian
tentang pendekatan jaringan kelembagaan, pertama dan paling umum adalah prinsip perspektif relasional pada aksi sosial, politik, dan ekonomi, kontras relasional dengan pendekatan atribusi penjelasan sosial. Pada yang terakhir, fenomena yang dijelaskan
72
dalam hal atribut individu, kelompok, atau organisasi. Pendekatan Jaringan Kelembagaan, sebaliknya, menekankan hubungan, yang tidak dapat direduksi ke atribut individu sebagai unit dasar penjelasan.
Asumsi dasar kedua adalah anggapan kompleksitas. Hubungan antara individu, kelompok, dan organisasi diasumsikan kompleks, dalam arti bahwa keterkaitan antara mereka tumpang tindih dan lintas sektoral. Kelompok dan organisasi yang tidak rapi dibatasi, tentu tidak menyatu, dan sering yang saling meniadakan. Asumsidasar ketiga dari Pendekatan Jaringan Kelembagaan adalah bahwa jaringan yang baik menjadi sumber daya dan juga kendala pada perilaku. Sebagai sumber daya, mereka adalah saluran informasi dan bantuan termobilisasi dalam mengejar keuntungan tertentu; sebagai kendala, mereka adalah struktur dari pengaruh sosial dan kontrol yang membatasi tindakan. Asumsi-dasar terakhir adalah bahwa jaringan memobilisasi informasi, pengaruh sosial, sumber daya, dan modal sosial dalam cara yang sangat dibedakan. Tidak hanya kompleks, dunia sosial juga sangat bias. Jaringan menyediakan akses ke sumber daya, informasi, dan dukungan yang beraneka ragam.
Pendekatan Jaringan Kelembagaan menjadi kajian menarik dalam ilmu politik karena pertama, para ilmuwan politik telah lama
73
tertarik mempelajari cara kerja dan pengaruh kekuasaan melalui koneksi pribadi. Dalam hal ini “Jaringan Kelembagan” memiliki daya tarik dengan menawarkan pendekatan yang sistematik. Kedua, banyak masalah dalam ilmu politik melibatkan tawaran yang kompleks dan hubungan koordinatif antara kelompokkelompok kepentingan, lembaga-lembaga publik, atau bangsa. Hubungan dimaksud dapat berupa “koalisi”, ''faksi'' atau ''aliansi''. Dalam hal ini pendekatan jaringan kelembagaan dapat digunakan untuk menjelaskan dengan tepat pola hubungan politik dimaksud. Ketiga pendekatan jaringan kelembagaan menolak setiap dikotomi sederhana antara penjelasan individualis dengan berorientasi kelompok. Ini menegaskan bahwa perilaku individu harus dipahami secara kontekstual, tetapi menolak asumsi kesatuan perspektif kelompok yang bermanfaat mengingat ketegangan dalam ilmu politik antara pendekatan individualis dan berorientasi kelompok. Makna dari istilah ''jaringan'' memberikan survei singkat dari teknik yang digunakan untuk menganalisis jaringan, dan kemudian berfokus pada domain substantif dalam jaringan kelembagaan yang menonjol yaitu: (a) jaringan kebijakan; (b) organisasi; (c) pasar; (d) mobilisasi politik dan gerakan sosial; dan (e) pengaruh sosial, psikologi sosial, dan budaya politik.
Sebuah jaringan adalah satu set hubungan antara individu, kelompok,
atau
organisasi.
Suatu
hubungan,
misalnya,
74
persahabatan antara dua anggota Parlemen atau pertukaran kerjasama antara dua lembaga-lembaga publik. Meskipun konflik antara dua individu atau organisasi juga bisa dianggap sebagai suatu hubungan, pendekatan jaringan kelembagaan cenderung lebih memperhatikan jenis hubungan yang positif. Merujuk pada perspektif Durkheimian pada solidaritas sosial, banyak penelitian jaringan menekankan fokus kajian pada basis sosial dan basis affectual dari suatu hubungan. Namun, hal ini tidak berarti bahwa jaringan yang dimaksud harus jaringan yang memiliki solidaritas. Jaringan mungkin saja hanya berupa pola interaksi atau koneksi. Misalnya, dua kelompok pemangku kepentingan sering dapat berinteraksi dalam konteks karena kebijakan atau dua LSM mungkin berbagi direksi yang sama. Hubungan tersebut tidak selalu menghasilkan solidaritas sosial dan mungkin penuh dengan konflik, tetapi mereka menyiratkan kemungkinan bahwa koneksi ini adalah saluran, bahkan mungkin secara tidak disengaja, untuk informasi, ide, atau sumber daya. Interaksi yang intens di komisi legislatif misalnya, mungkin saja bisa menjadi sumber saluran informasi penting (terlepas apakah para pelaku yang terlibat memiliki
rasa
saling
bertanggung
jawab).
Interdependensi
menawarkan cara ketiga untuk menafsirkan jaringan. Misalnya, salah satu pelobi mungkin memiliki informasi yang diperlukan pelobi lain atau dua negara mungkin memiliki hubungan
75
perdagangan
yang
luas.
Saling
ketergantungan
ini
dapat
memotivasi mereka untuk terlibat dalam hubungan pertukaran satu sama lain. Pertukaran yang sukses pada gilirannya, menghasilkan norma-norma yang kuat dari kewajiban bersama yang bersifat timbal balik (kadang-kadang disebut sebagai ''pertukaran umum''). Keunggulan daya tawar dalam hubungan politik membuat pendekatan pertukaran pada jaringan ini menjadi sesuatu ruang wajar pada ilmu politik.
Banyak analisis jaringan yang berkaitan dengan sifat global jaringan sebagai struktur sosial yang tunggal, sebagai agregasi yang saling berhubungan. Dalam jaringan analitik, hirarki organisasi adalah salah satu yang khas dari jenis jaringan. Bawahan yang terhubung ke koordinat super mereka, pada gilirannya, akan mencapai ke seseorang yang ada di posisi puncak piramida. Namun, banyak diskusi, terutama dalam teori organisasi, menunjukkan bahwa jaringan berbeda dari hierarki. Seperti yang ditunjukkan oleh Kontopoulos (1993), perbedaannya adalah bahwa hierarki dibedakan dengan ''banyak-ke-satu'' hubungan, di mana banyak bawahan terkait dengan hanya satu yang super ordinat. Sebuah jaringan sebaliknya ''terjerat'' pada jaringan hubungan yang ditandai dengan hubungan ''banyak-ke-banyak''. Ansell (2000) menggunakan kriteria hubungan “banyak-ke-banyak” ini untuk mengkarakterisasi kebijakan daerah di Eropa. Dengan demikian,
76
jaringan dapat dibedakan baik oleh isi dari hubungan (relasi berulang positif, dibangun di atas saling kewajiban, kasih sayang, kepercayaan, rasa timbal balik, dll) dan dengan struktur global (saling berhubungan, hubungan “banyak-ke-banyak”).
Teknik menonjol dari analisis jaringan sosial yaitu identifikasi Sentralitas dan '' Sub-kelompok ''. Sentralitas adalah ukuran yang sangat berguna karena mengidentifikasi kepentingan relatif atau keunggulan aktor individu dalam jaringan berdasarkan informasi dari semua aktor dalam jaringan. Berbagai ukuran sentralitas telah dikembangkan (derajat,
kedekatan,
betweenness,
dll)
yang
berusaha untuk menangkap aspek yang berbeda dari apa artinya menjadi aktor sentral. Teknik analisis jaringan lainnya yaitu dengan mengidentifikasi '' sub-kelompok '' dalam jaringan, teknik ini sangat berguna untuk mengidentifikasi perpecahan sosial atau faksi. Teknik-teknik ini mengidentifikasi orang-orang dari subkelompok yang relatif inklusif (misalnya analisis komponen) untuk orang-orang yang jauh lebih ketat (misalnya deteksi klik).
Analisis jaringan sosial juga membedakan antara ''kohesi'' dan ''kesetaraan'' sebagai dasar untuk sub-kelompok. Pendekatan kohesi menunjukkan bahwa sub-kelompok didasarkan pada kerapatan ikatan. Oleh karena itu, semakin besar jumlah ikatan dalam kelompok, seharusnya lebih kohesif. Sebaliknya, pendekatan
77
kesetaraan berpendapat bahwa sub-kelompok akan terdiri dari aktor yang memiliki hubungan setara dengan pihak ketiga. Analisis Marx tentang pembentukan kelas adalah contoh klasik analisis ini. Pekerja dibawa berjuang bersama-sama bukan karena ikatan solidaritas mereka, tetapi karena oposisi bersama mereka terhadap majikan.
Perbedaan antara kohesi dan kesetaraan terkait dengan satu set diskusi yang lebih luas dalam analisis jaringan. Penelitian tentang apa yang kemudian dikenal sebagai ''fenomena dunia kecil'' menemukan bahwa orang sering dihubungkan dengan orang lain melalui sejumlah langkah intervensi singkat yang mengejutkan. As Watts (2003) menemukan bahwa jaringan dunia kecil memiliki sifat tertentu. Mereka menunjukkan tingginya pengelompokan local dikombinasikan dengan sejumlah ''jalan pintas'' antara cluster. Granovetter (1973) juga membangun argument tentang ''kekuatan ikatan lemah” terkait fenomena dunia kecil.
Dia menemukan
misalnya, bahwa pekerjaan sering tidak didapat secara langsung melalui teman (ikatan yang kuat), tetapi melalui teman dari teman (ikatan lemah). Logikanya adalah bahwa ikatan lemah sering menjadi ''jembatan'' di cluster. Burt (1992) lebih menyempurnakan logika ini dalam karyanya tentang ''Lubang Struktural''.
Dia
berpendapat bahwa informasi kecil merajut erat di cluster secara berlebihan (semua orang tahu urusan semua orang). Selain itu,
78
pengelompokan menciptakan ''lubang'' dalam jaringan yang membatasi mengalirnya informasi.
Dengan demikian, ikatan
“jembatan” melintasi lubang struktural (''jalan pintas'' yang diistilahkan oleh Watt atau ''ikatan lemah'' yang diistilahkan oleh Granovetter) menjadi saluran informasi yang efektif.
Perspektif kohesi menunjukkan bahwa mekanisme penting dalam jaringan beroperasi melalui hubungan langsung. Perpanjangan dari logika ini menunjukkan bahwa jika interaksi lebih sering, intim, dan intens maka hubungan akan lebih kohesif.
Pada tingkat
jaringan global, jaringan padat dianggap menjadi lebih kohesif. Logikanya meluas ke beberapa jaringan.
Analisis jaringan
mengacu pada situasi di mana dua aktor terikat bersama dalam jenis yang berbeda dengan cara misalnya, persahabatan, saran, atau rekan kerja. Dalam konteks logika kohesi dapat diasumsikan bahwa semakin multiplex jaringan semakin kuat dia. Sebaliknya, perspektif kesetaraan menekankan pentingnya hubungan langsung. Aktor mirip bukan karena antar mereka memiliki ikatan yang kuat satu sama lainnya, tetapi
karena antar mereka
memiliki
hubungan yang sama dengan orang lain. Oleh karena itu setara ditafsirkan sebagai memiliki posisi yang sama dalam jaringan. Beberapa jaringan
menjadi penting
memperkuat kesetaraan struktural.
ketika antar mereka
79
Ada 2 (dua) cara yang digunakan dalam mengumpulkan data pada analisis jaringan sosial. dimulai
dengan
Pertama, cara “egosentris”, cara ini
mengetahui
dan
mewawancarai
aktor
vokal/dominan (ego) di jaringan dan kemudian mengumpulkan informasi jaringan pada hubungan ego kepada orang lain (alter). Setelah itu, fase berikutnya mengumpulkan informasi lebih lanjut tentang hubungan antara ego dengan alter. Masalah umum dengan data egosentris adalah bahwa hal itu sangat selektif, karena definisi jaringan hanya mencerminkan “ego”.
Padahal jaringan yang
lengkap menyediakan perspektif yang lebih komprehensif. Data lengkap untuk jaringan dikumpulkan dengan mengidentifikasi kelompok pelaku dan kemudian mengumpulkan informasi tentang hubungan antara mereka semua. Data tersebut bisa sulit untuk dikumpulkan karena dua alasan.
Pertama, mengidentifikasi
hubungan antara semua aktor dalam jaringan menciptakan volume besar data bahkan untuk sejumlah kecil pelaku. Kedua, jaringan lengkap menghadapi masalah spesifikasi batas. Sebagai fenomena dunia kecil menunjukkan semua orang mungkin (di beberapa menghapus) yang terhubung ke orang lain. Jadi batas mana yang harus ditarik? Analis Jaringan umumnya memecahkan masalah ini dalam salah satu dari dua cara tersebut.
Masing-masing cara
memiliki teknik yang berbeda untuk mengumpulkan data.
80
Satu pendekatan lainnya adalah dengan menentukan batas pada awal atas dasar non-jaringan, kriterianya misalnya batas unit organisasi atau kerja, kebijakan sektor, atau unit geografis. Dalam kasus tersebut, seringkali berguna untuk memulai dengan lengkap daftar individu, kelompok, atau organisasi yang terkandung dalam batas ini.
Peneliti kemudian meminta komentar dari masing-
masing aktor dalam daftar tentang hubungan mereka dengan setiap aktor dalam daftar. Pendekatan kedua ini sering digunakan ketika batas sulit untuk ditentukan. Bahkan, identifikasi yang merupakan bagian dari jaringan mungkin menjadi salah satu tujuan utama untuk mengumpulkan data.
Dalam hal ini, snowball sampling
digunakan untuk mengumpulkan data jaringan. Sama seperti data yang egosentris, pendekatan ini dimulai dengan mewawancarai beberapa aktor kunci dan kemudian meminta komentarnya tentang hubungan mereka. Kemudian meminta mereka menentukan yang berhubungan dengannya pada wawancara putaran pertama. Sampling dapat terus dilakukan hingga ditemukannya aktor baru.
d. Metodologi Riset Institusionalisme Institusionalisme dikenal karena dua hal pertama, karena pendekatannya yang holistis dalam memahami situasi ataupun juga problematika dan dinamika ke masyarakat. Kedua, serangannya terhadap
pandangan
mainstream
ekonomi
neoklasik
atau
81
kapitalisme pasar bebas. Dalam Institusionalisme ada sejumlah variasi metode riset yaitu: 1. Comparative comparative
analysis method)
(disebut yaitu
juga
peneliti
dengan
historical
melakukan
analisis
sosialogis dalam bentuk perbandingan proses sosial antara dua institusi. Ada dua pendekatan komparatif analisis yaitu: 1) dengan mencari persamaan-persamaan yang ada, dan 2) dengan mencari perbedaan-perbedaan yang ada. 2. Studi kasus dengan pendekatan etnografis, yaitu peneliti memilih sebuah institusi sebagai kasus yang akan diamati dengan mencermati aspek sosio kultural yang ada. 3. Metode riset kuantitatif, yaitu pada umumnya bertitik tolak pada positivisme yang cenderung meneliti hanya sebagian fenomena, pendekatan ini ditandai dengan pengembangan teori dan hipotesa, modeling dan penggunaan data kuantitatif serta alat statistik.
2.6
Kerangka Pikir Perhelatan demokrasi yang utama adalah Pemilu, bahkan Pemilu sudah menjadi ukuran demokratisnya sebuah negara. Oleh karena itu, tidak ada negara demokrasi yang tidak menjalankan Pemilu secara reguler dan berkelanjutan.
Pemilu
memerlukan
jaminan
konstitusional
agar
keberlangsungannya dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan produk
82
Pemilu yaitu pemimpin yang menyejahterakan rakyat dan juga taat hukum, nilai dan norma yang berlaku pada masyarakat.
Provinsi Lampung telah mengalami transisi demokrasi langsung sejak tahun 2005
sehingga
banyak
sekali
kemelut
dan
permasalahan
saat
pelaksanaannya, penyelenggaraan Pemilu tahun 2014 ini juga menjadi perhatian karena pertama kalinya Bawaslu di setiap provinsi dibentuk sehingga sangat banyak sekali masukan dan koreksi agar lebih baik lagi dalam perjalanan selanjutnya. Pada proses penanganan pelanggaran pemilu, ada sejumlah lembaga yang selalu bersinergi dalam rangka optimalisasi penegakkan hukum pemilu yaitu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) beserta jajaran dibawahnya dalam penanganan pelanggaran administrasi,
serta Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu (DKPP) yaitu lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu.
Selain itu dalam penanganan pidana
pemilu ada 3 (tiga) lembaga yang bersinergi yaitu Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan yang membentuk Sentra Penegakkan Hukum Pemilu (Sentra Gakkumdu). Sinergisitas dan interaksi antar lembaga tersebut dalam proses penanganan pelanggaran pemilu akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan penegakkkan hukum dalam pelaksanaan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014.
83
Kenyataannya, di Provinsi Lampung pada Pemilu anggota anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 menyisakan sejumlah catatan dalam penyelenggaraannya.
Banyaknya laporan dan temuan tentang adanya
kecurangan-kecurangan, dilakukannya politik uang (money politic), kekisruhan hasil pemilihan, laporan dan pengaduan kepada Sentra Gakkumdu (Penegakkan Hukum Terpadu) hingga gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK).
Meninjau hal di atas patut dipertanyakan apakah hal tersebut terjadi karena lemahnya lembaga pengawas Pemilu dalam menjalankan fungsi dan perannya dalam penegakkan hukum pemilu, ataukah terjadi karena ada faktor penyebab lainnya. Secara sederhana alur atau kerangka pikir penelitian ini dapat dilihat pada bagan berikut ini.
84
Gambar 2.1 Kerangka Pikir PENEGAKKAN HUKUM PEMILU
Peran Bawaslu dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu: - Penanganan Pelanggaran Administrasi - Penanganan Pelanggaran Kode Etik - Penanganan Tindak pidana pemilu
Strategi yang dilakukan Bawaslu Lampung untuk mengoptimalkan Peran dalam penanganan pelanggaran pemilu : 1. Penguatan kapasitas 2. Pembinaan 3. Pola hubungan dan komunikasi 4. Fungsi akomodasi dan tata kelola
Tertib Hukum Pemilu
85
III. METODE PENELITIAN
3.1
Jenis Penelitian
Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2011: 13) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif (kualitatif) dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi.
Sedangkan menurut Lexy J Moleong (1999: 6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lainya secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.
N.K. Denzin dan Y.S. Lincoln dalam bukunya Handbook of Qualitative Research dalam Ritchie (2003: 2-3) menyatakan: "Penelitian kualitatif terdiri dari satu set interpretatif, praktek materi yang membuat dunia terlihat. Praktik-praktik ini mengubah dunia menjadi serangkaian representatif termasuk catatan lapangan, wawancara, percakapan, foto, rekaman dan memo untuk diri sendiri.
86
Pada tingkat ini, penelitian kualitatif melibatkan interpretatif, pendekatan naturalistik kepada dunia. Ini berarti bahwa peneliti kualitatif mempelajari hal-hal dalam pengaturan alam mereka, berusaha untuk memahami, atau untuk menafsirkan fenomena dalam hal makna orang membawa kepada mereka" Seperti yang telah diungkapkan di atas dalam penelitian ini, pengolahan dan penyajian data dilakukan menggunakan teknik analisis kualitatif dengan prosedur penelitian yang bersifat menjelaskan, mengelola, menggambarkan dan menafsirkan hasil penelitian sebagai suatu ciri, karakter, atau gambaran tentang kondisi, ataupun fenomena tertentu sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti.
3.2
Pendekatan Penelitian Berdasarkan latar belakang masalah dan kajian pada penelitian ini yang menekankan pada institusi penyelenggara Pemilu, maka pendekatan utama yang digunakan adalah pendekatan jaringan kelembagaan (networking institutionalism).
3.3
Lokasi Penelitian Lokasi utama penelitian ini dilakukan di Sekretariat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung. Jl. Nusantara No.49 Kota Sepang Bandar Lampung.
3.4
Fokus Penelitian Fokus penelitian ditentukan bertujuan memberikan batasan dalam studi dan pengumpulan data, sehingga penelitian akan fokus dalam memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Menurut Lexy J Moleong
87
(1999: 63) fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan data yang tidak relevan agar tidak dimasukkan ke dalam sejumlah data yang sedang dikumpulkan walaupun data tersebut menarik.
Sejalan dengan Lexy J. Moleong, Sugiyono (2006:233) menyebutkan bahwa batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus, yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum. Tanpa adanya fokus penelitian, maka peneliti akan terjebak pada melimpahnya volume data yang diperolehnya di lapangan. Fokus penelitian memiliki peranan yang sangat penting dalam membimbing dan mengarahkan jalannya penelitian.
Melalui fokus penelitian ini, suatu informasi di lapangan dapat dipilah-pilah sesuai dengan konteks permasalahan. Sehingga rumusan masalah dan fokus penelitian saling berkaitan karena permasalahan penelitian dijadikan acuan penentuan fokus penelitian, meskipun fokus dapat berubah dan berkurang sesuai dengan data yang ditentukan di lapangan.
Berdasarkan uraian di atas yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah peran dan interaksi kelembagaan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Lampung dalam rangka penegakkan hukum pemilu dan strategi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Lampung dalam mengoptimalkan perannya dalam proses penanganan pelanggaran pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPD Tahun 2014 di Provinsi Lampung. Hal penting yang akan diketahui dan dianalisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
88
1.
Tatacara dan proses penanganan pelanggaran pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPD tahun 2014 di Provinsi Lampung.
2.
Peran Bawaslu Provinsi Lampung dalam penegakkan hukum pemilu pada pelaksanaan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014.
3.
Interaksi kelembagaan dalam penanganan pelanggaran pada Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014, yang meliputi: a. Pola hubungan dan komunikasi antara lembaga dalam penanganan pelanggaran pemilu. b. Fungsi akomodasi dan tata kelola Bawaslu Lampung dalam interaksi antar lembaga penegak hukum pemilu (Sentra Gakkumdu) dalam penanganan pelanggaran pada Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 di Provinsi Lampung Tahun 2014.
3.5
Sumber Data Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada data primer dan sekunder dengan rincian: 1.
Data primer yaitu data yang diperoleh dari studi lapangan atau penelitian empiris melalui wawancara dengan responden. Penetapan sumber data dilakukan secara purposive sampling atau sampel bertujuan. Sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subyek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.
Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari: (1) Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Lampung; (2) Ketua dan Anggota KPU Provinsi
89
Lampung, (3) Unsur Tim Pemeriksa Daerah (TPD) DKPP di Provinsi Lampung, (4) Unsur Kepolisian dan Kejaksaan di Sentra Gakkumdu Provinsi Lampung, (5) akdemisi, (6) Jurnalis, serta (7) Jajaran Panitia ad hoc pengawas pemilu yang terdiri dari Ketua atau anggota Panwas Kabupaten, Panwas Kecamatan, dan PPL pada Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014.
Informan ini dipilih secara sengaja
dengan mempertimbangkan bahwa mereka dapat memberikan informasi tentang hal-hal yang ingin diketahui oleh peneliti menyangkut obyek penelitian. 2.
Data sekunder yaitu data yang diperlukan untuk melengkapi data dan informasi yang diperoleh dari data primer.
Data ini diperoleh dari
dokumentasi hasil-hasil Pemilu, peraturan perundang-undangan, bukubuku, majalah, koran, internet dan sumber lainnya yang sesuai dengan kebutuhan.
3.6
Teknik Pengumpulan Data Dalam rangka memperoleh data dalam penelitian ini, digunakan prosedur pengumpulan data sebagai berikut : 1. Wawancara Menurut Hadari Nawawi (1991:111) wawancara diartikan sebagai usaha mengumpulkan data dan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Teknik ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan informan berdasarkan panduan wawancara yang sudah disiapkan. Teknik wawancara dilakukan dengan model triangulasi, artinya terhadap informasi dan data yang telah
90
diperoleh
peneliti
melakukan
pengecekan,
pengecekan
kembali,
kemudian di cross chek (chek, recheck dan cross chek) sehingga diperoleh informasi yang valid. David Marsh dan Gerry Stoker (2012: 242) menambahkan bahwa wawancara intensif memungkinkan orang untuk bicara bebas dan memberikan tafsiran terhadap suatu peristiwa. Wawancara mendalam memungkinkan orang untuk menceritakan kisah mereka sendiri dengan bahasa yang akrab bagi mereka.
2. Dokumentasi Prosedur ini merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan cara atau berdasarkan catatan-catatan yang terdokumentasi (otentik), berupa data statistik, kumpulan peraturan dan perundang-undangan, kepustakaan, gambar, selebaran atau brosur yang terdapat atau dijumpai di lokasi penelitian yang berkaitan serta mendukung pelaksanaan penelitian.
3.7
Teknik Pengolahan Data Data primer dan sekunder yang akan dikumpulkan tidak langsung dianalisis, melainkan terlebih dahulu diperiksa dengan tujuan untuk menguji apakah data mengalami kekurangan dan kesalahan. Setelah melalui proses ini, data kemudian diedit secara keseluruhan sehingga menghasilkan data yang lengkap dan sempurna, jelas dan mudah dibaca serta konsisten. Proses ini disebut editing, yaitu langkah yang dilakukan untuk meneliti kembali datadata yang telah diperoleh di lapangan, baik itu yang diperoleh melalui
91
wawancara atau dokumentasi. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan validitas data yang hendak diolah dan dianalisis.
a.
Teknik Analisis Data Untuk mengolah dan mendeskripsikan agar data lebih bermakna dan mudah dipahami maka digunakan prosedur analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1992:15-20), adapun prosedur analisis data tersebut adalah sebagai berikut: 1.
Reduksi data dapat diartikan sebagai suatu proses pemikiran, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan, dalam hal ini yang dapat dilakukan adalah pengkodean, menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data.
2.
Penyajian data diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, dengan melihat penyajian-penyajian peneliti dan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Kecenderungan kognitifnya akan menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam bentuk yang disederhanakan dan diseleksi atau konfigurasi yang mudah dipahami, polanya berupa matrik, jaringan dan bagan.
3.
Kegiatan analisis yang ketiga adalah menarik kesimpulan atau verifikasi. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji
92
kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya yakni yang merupakan validitasnya.
Tiga jenis kegiatan analisis dan kegiatan pengumpulan data merupakan proses siklus dan interaktif. Dengan demikian, siklus interaktif ini juga dapat menunjukkan adanya kemauan yang sungguh-sungguh untuk memahami
atau
mendapatkan
pengertian
yang
mendalam,
komprehensif dan rinci mengenai suatu masalah, sehingga dapat melahirkan kesimpulan-kesimpulan.
b. Kriteria dan Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Menurut Moleong (1999:173) untuk menetapkan keabsahan (truth warthiness) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu salah satunya adalah derajat kepercayaan (credibility) dengan teknik triangulasi. Triangulasi
yaitu
teknik
pemeriksaan
keabsahan
data
yang
memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Adapun yang dipakai
penulis
adalah
triangulasi
dengan
sumber,
artinya
membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda.
Pada penelitian kualitatif hal itu dapat dicapai dengan jalan: 1.
Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
93
2.
Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi;
3.
Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;
4.
Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain;
5.
Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.
45 94
IV. GAMBARAN UMUM 4.1 Gambaran Umum Bawaslu Provinsi Lampung Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia
adalah
negara
yang
berkedaulatan rakyat atau negara demokrasi. Salah satu ciri penting suatu negara demokrasi adalah diselenggarakannya pemilihan umum yang kompetitif secara berkala. Penyelenggaraan pemilihan umum pada akhirnya akan ikut menyumbang proses pembangunan bangsa yang adil dan demokratis. Melalui penyelenggaraan pemilihan umum, rakyat secara langsung dan nyata terlibat dalam proses pembuatan keputusan politik yang menggunakan hak dan kewajiban politiknya sebagai warga negara yang bertanggung jawab.
Sesuai dengan amanat reformasi, penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan
secara berkualitas
agar
lebih
menjamin
derajat
kompetisi yang sehat, partisipatif, mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Oleh karena itu pelaksanaan pemilu diselenggarakan secara demokratis,
transparan,
jujur
dan
adil
dengan
menggunakan
pemungutan suara secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Pemilihan umum yang disingkat Pemilu merupakan wadah penyaluran aspirasi masyarakat dalam rangka keberlangsungan berbangsa dan
95
bernegara. Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur di Undang-Undang No 15 tahun 2011 berdasarkan kewenangannya berupaya bekerja dengan maksimal agar pemilihan umum berjalan secara luber dan jurdil dan sesuai azas-azas pemilu.
Menurut undang-undang pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebenarnya adalah nama lembaga pengawas pemilu tingkat nasional. Sedangkan di tingkat provinsi disebut Bawaslu Provinsi, di tingkat Kabupaten/Kota disebut Panwaslu Kabupaten/Kota, dan di tingkat kecamatan disebut Panwaslu Kecamatan. Pengawas Pemilu adalah lembaga adhoc yang dibentuk sebelum tahapan pertama pemilu (pendaftaran pemilih) dimulai dan dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam pemilu dilantik. Pengawas Pemilu dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu.
Provinsi Lampung merupakan daerah yang menjadi sorotan baik itu di tingkat lokal, nasional bahkan internasional karena pada pada Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 Provinsi Lampung menjadi Pilot Project pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Eksekutif secara bersamaan sehingga mengharuskan Penyelenggara Pemilu baik KPU maupun Bawaslu bekerja ekstra agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara makasimal.
96
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung mulai melaksanakan tugas pengawasan setelah adanya Keputusan Badan Pegawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 595-KEP Tahun 2012 Tanggal 20 September 2012 tentang Penetapan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung. Berpedoman pada surat keputusan tersebut Pimpinan Bawaslu Provinsi Lampung yaitu Nazarudin, S.IP., Ali Sidik, S.Sos. dan Fatikhatul Khoiriyah, S.H.I., M.H. menjalankan tugas pengawasan di 14 (empat belas) kabupaten/kota dikarenakan Panwaslu Kabupaten/Koa saat itu belum terbentuk.
Pada bulan Oktober 2012,
Pimpinan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi Lampung melaksanakan perekrutan Panwaslu Kabupaten/Kota, dan pada bulan Desember 2012 Badan Pengawas Pengawas Pemilihan Umum Provinis Lampung telah melantik Panwaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung. Kantor Badan Pengawas Pengawas Pemilihan Umum Provinis Lampung berada di jalan Nusantara No.49 Kota Sepang, Kedaton, Kota Bandar Lampung, sedangkan
kesekretariatannya
berasal
dari
tenaga
PNS
yang
diperbantukan dari Pemerintah Provinsi Lampung dan tenaga kontrak.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga penyelenggara pemilu
yang
bertugas
melakukan
pengawasan
terhadap
penyelenggaraan pemilu memiliki wewenang antara lain mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu, menerima laporan-laporan
97
dugaan pelanggaran pemilu, dan menindaklanjuti temuan atau laporan kepada instansi yang berwenang. Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut Bawaslu sesuai dengan amanat Undangundang Nomor 15 Tahun 2011 kemudian membentuk Bawaslu Provinsi di seluruh Indonesia. Tugas utama Bawaslu Provinsi adalah mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah provinsinya masingmasing, menerima dan menindaklanjuti temuan dan laporan dugaan pelanggaran pemilu, serta melaporkannya kepada Bawaslu Republik Indonesia. Sejak dibentuk pada tanggal 20 September 2012, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung telah menangani dan menindaklanjuti berbagai dugaan pelanggaran baik yang berasal dari temuan pengawas pemilu ataupun dari pelaporan yang disampaikan oleh masyarakat pada pemilu termasuk Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014. Dilihat dari jenisnya dugaan pelanggaran yang ditangani
oleh
Bawaslu
Lampung
dan
jajarannya
dapat
diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, dugaan pelanggaran Administrasi dan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD menjelaskan pengertian pelanggaran-pelanggaran pemilu tersebut sebagai berikut: (1) Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara
98
Pemilu diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan tata cara penyelesaian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang Penyelenggara Pemilu; (2) Pelanggaran Administrasi Pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi
pelaksanaan
pemilu
dalam
setiap
tahapan
penyelenggaraan pemilu di luar tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Dugaan pelanggaran administrasi diteruskan kepada KPU dan jajarannya untuk ditindaklanjuti selambatlambatnya 7 (tujuh) hari sejak direkomendasikan oleh Pengawas Pemilu; (3) Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu yang diatur dalam Undang-undang
Nomor 8 Tahun 2012. Dugaan
pelanggaran tindak pidana pemilu diteruskan kepada Kepolisian Negara
Republik
Indonesia
untuk
ditindaklanjuti
sejak
direkomendasikan oleh Pengawas Pemilu.
Hasil pengawasan pemilu dan proyeksi kesiapan pengawasan tahapan Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD tahun 2014 adalah untuk mengetahui sejauh mana kualitas pemilu di Provinsi Lampung apakah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sejauh mana kinerja Badan Pengawas Pemilu dan jajarannya dalam melaksanakan tugasnya selaku penyelenggara yang berpedoman pada azas penyelengara pemilu seperti mandiri, jujur, adil, kepastian hukum,
tertib,
kepentingan
umum,
keterbukaan,
proposional,
99
akuntanbilitas, efisiensi dan efektifitas serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Visi dan Misi Bawaslu Provinsi Lampung VISI Tegaknya integritas penyelenggara, penyelenggaraan, dan hasil pemilu melalui
pengawasan
pemilu
yang berintegritas
dan
berkredibilitas untuk mewujudkan pemilu yang demokratis. MISI 1. Memastikan penyelenggaraan pemilu untuk taat asas dan taat peraturan. 2. Memastikan Bawaslu memiliki integritas dan kredibilitas. 3. Memastikan
Bawaslu
mampu
mengawal
integritas
dan
kredibilitas dalan penegakkan hukum pemilu. 4. Memastikan
Bawaslu
mampu
meningkatkan
kapasitas
kelembagaan dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu guna pencegahan dan penindakan pelanggaran. 5. Memastikan
terciptanya
pengawasan
partisipatif berbasis
masyarakat sipil.
3. Tujuan Bawaslu Provinsi Lampung Menegakkan integritas penyelenggara, penyelenggaraan dan hasil pemilu melalui pengawasan pemilu berintegritas dan berkredibilitas utnuk mewujudkan pemilu yang demokratis dan memastikan terselenggaranya pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia,
100
jujur, adil dan berkualitas serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan mengenai pemilu secara menyeluruh.
4. Tugas dan Wewenang Bawaslu Provinsi Lampung Dalam pelaksanaan pengawasan pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Undang-undang 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum pasal 75 Ayat 1 disebutkan bahwa : Tugas dan Wewenang Bawaslu Provinsi: a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu di Provinsi yang meliputi: 1. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetepan daftar pemilih sementera dan daftar pemilih tetap. 2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Provinsi dan pencalonan Gubernur. 3.
Proses penetapan calon anggota DPRD Provinsi dan calon Gubernur.
4.
Penetapan Calon Gubernur.
5.
Pelaksanaan kampanye.
6.
Pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya.
7.
Pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara.
8.
Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya.
101
9.
Pergerakkan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK
10. Proses rekapitulasi suara dari seluruh Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi. 11. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, dan pemilu lanjutan serta pemilu susulan. 12. Proses hasil penetapan hasil pemilu anggota DPRD Provinsi dan pemilihan Gubernur. b. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasaarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu dan ANRI. c. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi untuk ditindaklanjuti. d. Meneruskan temuan dan laporan
yang bukan menjadi
kewenangannya kepada instansi yang berwenang. e. Menyampaikan
laporan
kepada
Bawaslu
sebagai
dasar
untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan
adanya
terganggunya
dugaan tahapan
tindakan
yang
penyelenggaraan
mengakibatkan pemilu
oleh
penyelenggara pemilu di tingkat Provinsi. g. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi sekretaris dan pegawasi sekretariat dan pegawai sekertariat
102
Provinsi
yang
terbukti
melakukan
tindakan
yang
mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung. h. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu. i.
Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Identitas Informan Informan dalam penelitian ini terdiri dari 18 (delapan belas) orang yaitu :
1. Ketua Bawaslu Lampung Nama
: Fatikhatul Khoiriyah, S.H.I., M.H.
Alamat
: Jl. M.H Thamrin No. 103 T. Karang
Jenis Kelamin
: Perempuan
Pendidikan
: S2 Ilmu Hukum
Pekerjaan
: Ketua Bawaslu Lampung
Tanggal Wawancara
: 22 November 2015 Pukul 20.20 WIB
Tempat Wawancara
: Bandar Lampung
103
2. Anggota KPU Lampung Nama
: Solihin, M.H.
Alamat
: Jl. Puri Audistia Blok P.1 No. 21 Wayhalim Bandar Lampung
Jenis Kelamin
: Laki-Laki
Pendidikan
: S2 Ilmu Hukum
Pekerjaan
: Anggota KPU Lampung
Tanggal Wawancara
: 17 Januari 2016 Pukul 16.17 WIB
Tempat Wawancara
: Jl. Puri Audistia Blok P.1 No. 21 Wayhalim Bandar Lampung
3. Kepolisian Daerah
4 4.
Nama
: IPDA. Hengky Darmawan
Alamat
: Perum Sultan Haji Blok A7
Jenis Kelamin
: Laki – Laki
Pendidikan
: S1
Pekerjaan
: Polri (Tim Sentra Gakumdu Polda Lampung pada Pileg 2014)
Tanggal Wawancara
: 12 Januari 2016 Pukul 13.20 WIB
Tempat Wawancara
: Bandar Lampung
TPD DKPP Nama
: Dr. Wahyu Sasongko, M.H.
Alamat
: Bandar Lampung
Jenis Kelamin
: Laki-Laki
Pendidikan
: S3 Ilmu Hukum
Pekerjaan
: Dosen Fakultas Hukum Unila
Tanggal Wawancara
: Desember 2015
Tempat Wawancara
: Fakultas Hukum Unila
104
5. Akademisi Nama
: Dr. Budiono
Alamat
: Bandar Lampung
Jenis Kelamin
: Laki-Laki
Pendidikan
: S3 Ilmu Hukum
Pekerjaan
: Dosen Fakultas Hukum Unila
Tanggal Wawancara
: Desember 2015
Tempat Wawancara
: Fakultas Hukum Unila
6. Akademisi Nama
: Prof. Dr. Komsahrial Romli, M,Si.
Alamat
: Bandar Lampung
Jenis Kelamin
: Laki-Laki
Pendidikan
: S3 Ilmu Hukum
Pekerjaan
: Guru Besar IAIN Raden Intan
Tanggal Wawancara
: Januari 2016
Tempat Wawancara
: IAIN Raden Intan Lampung
7. Jurnalis Nama
: Yoso Muliawan, S.Sos
Alamat
: Bandar Lampung
Jenis Kelamin
: Laki-Laki
Pendidikan
: S1 Sosiologi
Pekerjaan
: Ketua AJI Bandar Lampung / Redaktur Politik Tribun Lampung
Tanggal Wawancara
: Maret 2016
Tempat Wawancara
: Kantor Tribun Lampung
105
8. Jurnalis Nama
: Fathul Muin, S.H. M.H.
Alamat
: Bandar Lampung
Jenis Kelamin
: Laki-Laki
Pendidikan
: S2 Ilmu Hukum
Pekerjaan
: Ketua KJPPmProvinsi Lampung/ Redaktur Lampung Post
Tanggal Wawancara
: Maret 2016
Tempat Wawancara
: Kantor Lampung Post
9. Kejaksaan Tinggi Nama
: M. Syarif, S.H. M.H.
Alamat
: Bandar Lampung
Jenis Kelamin
: Laki-Laki
Pendidikan
: S2 Ilmu Hukum
Pekerjaan
: Jaksa di Kajati Lampung (Tim Sentra Gakumdu)
Tanggal Wawancara
: 12 April 2016
Tempat Wawancara
: Kantor Kajati Lampung
10 Panwaslu Kabupaten . Nama
: Cecep Ramdhani, S.IP., M.I.P.
Alamat
: Tulang Bawang Barat
Jenis Kelamin
: Laki-Laki
Pendidikan
: S2 Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan
: Ketua Panwaskab. Tubabar
Tanggal Wawancara
: 28 Mei 2016
Tempat Wawancara
: Tumijajar
106
11 Panwaslu Kabupaten . Nama
: M. Sofingi, S.Pd.
Alamat
: Tulang Bawang Barat
Jenis Kelamin
: Laki-Laki
Pendidikan
: S1
Pekerjaan
: Anggota Panwaskab Tubabar (Kordinator Divisi SDM dan Organisasi)
Tanggal Wawancara
: 28 Mei 2016
Tempat Wawancara
: Tumijajar
12 Panwaslu Kecamatan . Nama
: Zainal Abidin
Alamat
: Tulang Bawang Barat
Jenis Kelamin
: Laki-Laki
Pendidikan
:-
Pekerjaan
: Panwascam Tulang Bawang Tengah
Tanggal Wawancara
: 28 Mei 2016
Tempat Wawancara
: Tumijajar
13 PPL . Nama
: Ishadi Supriyono
Alamat
: Tulang Bawang Barat
Jenis Kelamin
: Laki-Laki
Pendidikan
:-
Pekerjaan
: PPL Gunung Terang
Tanggal Wawancara
: 28 Mei 2016
Tempat Wawancara
: Tumijajar
107
14 Panwaslu Kabupaten . Nama
: Siti Khotidjah, S.H.
Alamat
: Lampung Tengah
Jenis Kelamin
: Perempuan
Pendidikan
: S1
Pekerjaan
: Ketua Panwaskab Lampung Tengah
Tanggal Wawancara
: 26 Mei 2016
Tempat Wawancara
: Lampung Tengah
15 Panwaslu Kecamatan . Nama
: Edwin Nur, S.E.
Alamat
: Lampung Tengah
Jenis Kelamin
: Laki - Laki
Pendidikan
: S1
Pekerjaan
: Ketua Panwascam Gunung Sugih
Tanggal Wawancara
: 28 Mei 2016
Tempat Wawancara
: Lampung Tengah
16 Panwaslu Kecamatan . Nama
: Tulus Basuki, S.Pd.
Alamat
: Lampung Barat
Jenis Kelamin
: Laki - Laki
Pendidikan
: S1
Pekerjaan
: Ketua Panwascam Pesisir Tengah
Tanggal Wawancara
: 27 Mei 2016
Tempat Wawancara
: Lampung Barat
108
17 PPL . Nama
: M. Sulton, S.Pd.I
Alamat
: Lampung Barat
Jenis Kelamin
: Laki - Laki
Pendidikan
: S1
Pekerjaan
: PPL Pekon Bandar Agung
Tanggal Wawancara
: 27 Mei 2016
Tempat Wawancara
: Lampung Barat
18 PPL . Nama
: Erlenawati Solfi Hayanti
Alamat
: Lampung Tengah
Jenis Kelamin
: Perempuan
Pendidikan
:-
Pekerjaan
: PPL Yukum Jaya Terbanggi Besar
Tanggal Wawancara
: 30 Mei 2016
Tempat Wawancara
: Lampung Tengah
109
Gambar 4.2 Bagan Struktur Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung
PIMPINAN FATTIKHATUL KHOIRIYAH
: KETUA
NAZARUDDIN, S.IP.
: ANGGOTA
ALI SIDIK, S.Sos.
: ANGGOTA
TIM ASISTENSI
KEPALA SEKRETARIAT E. DWI MULYONO
1. MARTHARIA PUTRI, M.I.P. 2. DEDI FERNANDO, M.H. 3. CHANDRAWANSYAH, S.Kom.
Bendahara Pengeluaran TAJUDIN
Kasubbag Administrasi
Kasubbag Hukum, Humas & Hubal
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pengawasan
KUSTANTI PUJI
INDRA DARMAWAN, M.M.
ERWIN PRIMA RINALDO, S.IP.
RAHAYU, S.Sos
STAF
STAF
Andi Trisandi, A.Md.
Siti Wurian, M.Kom.I
Puput Putri Sari, S.E. Yusef Permana, S.E. M. Iqbal, A.Md. Fajria Rahayu, S.Pd. Sri Winarni, S.E.
Yanur Rizal, S.Pd.I Rifky Apriyansyah, S.H. Hamid Badrul Amir
Amelia Puspita Sari, S.H. Amri Fahada Syehrun, S.IP. Desti Aryani, S.Pd. Fiqril Suryadilaga
STAF
Galih Radityo Utomo, S.Ds Riduan Anang Bahtiar Okqi Fernanda, A.Md. Alfa Robi Fajri. T. A.Md. David anang Fitra Ramdani Hendi
PANWASLU KAB/KOTA PANWASLU KECAMATAN
KELOMPO K JABATAN FUNGSION AL
186
VI. SIMPULAN DAN SARAN
6.1 Simpulan Berdasarkan
hasil
penelitian
mengenai
analisis “Peran Badan
Pengawas Pemilihan Umum dalam Penegakkan Hukum Pemilihan Umum studi tentang interaksi kelembagaan dalam penanganan pelanggaran pada pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014 di Provinsi Lampung”, maka disimpulkan bahwa: 1. Peran Bawaslu Provinsi Lampung dalam penanganan pelanggaran administrasi, kode etik, dan pidana pemilu pada pelaksanaan pemilu legislatif tahun 2014 belum dapat berjalan secara optimal.
Ada
beberapa faktor yang perlu menjadi perbaikan dalam penanganan pelanggaran yaitu: a. masih lemahnya kapasitas sumber daya manusia pengawas pemilu di tingkat kabupaten/kota dan jajaran pengawas pemilu di bawahnya dalam memahami tugas pokok dan funsinya sebagai pengawas pemilu. Kondisi ini antara lain disebabkan oleh: -
Kelembagaan pengawas pemilu di tingkat Kabupaten/Kota yang bersifat kepanitiaan (adhoc) mengakibatkan proses pembekalan dan pembinaan tidak dapat berlangsung secara berkelanjutan;
187
-
Pola rekrutmen pengawas pemilu terutama yang bersifat adhoc masih kurang baik, sehingga seringkali menghasilkan pengawas pemilu yang tidak kompeten dan kredibel;
-
Masih rendahnya alokasi anggaran bagi Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, serta jajaran pengawas pemilu di tingkat bawahnya sehingga berimplikasi pada kurang maksimalnya kinerja pengawas pemilu terutama dalam hal penegakkan hukum pemilu;
b. Khusus dalam penanganan dugaan pelaggaran pidana pemilu masih ada sejumlah ketentuan yang membatasi Bawaslu dalam memaksimalkan perannya, yaitu: -
Bawaslu tidak diberi kewenangan panggilan paksa dalam proses klarifikasi;
-
Waktu penanganan dugaan pelanggaran yang terlalu singkat;
-
adanya “kewajiban” untuk pemenuhan minimal 2 (dua) bukti dalam penerusan rekomendasi;
-
Perbedaan persepsi antara pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Bawaslu yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu dalam menafsirkan sebuah pelanggaran hukum pemilu terutama mengenai politik uang;
2. Strategi yang dilakukan Bawaslu Provinsi Lampung untuk mengoptimalkan perannya dalam penegakkan hukum pemilu Pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sudah
188
cukup baik, hal tersebut terlihat dari upaya Bawaslu Provinsi Lampung baik secara internal dan eksternal kelembagan. Secara internal kelembagaan strategi Bawaslu Provinsi Lampung untuk mengoptimalkan perannya yaitu sebagai berikut: a. Penguatan kapasitas kelembagaan jajaran pengawas pemilu di tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan yang dilakukan secara berjenjang melalui kegiatan: -
bimbingan
teknis
(bimtek)
tentang
kelembagaan,
pengelolaan keuangan, strategi pengawasan, serta tata cara penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa; -
rapat-rapat koordinasi pengawasan pada setiap tahapan pemilihan umum;
b. Pembinaan jajaran pengawas pemilu di tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan melalui kegiatan supervisi, pendampingan penanganan pelanggaran dan sengketa pemilu, serta konsultasi/komunikasi internal baik secara personal maupun kelembagaan.
Secara Eksternal Bawaslu Provinsi Lampung juga telah melakukan langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan perannya dalam penegakkan
hukum
pemilu
Pada
Pemilu
Anggota
Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 yaitu menjalin hubungan dan komunikasi yang intens dengan lembaga penegak hukum pemilu seperti dengan Komisi Pemilihan Umum dalam hal penanganan
189
pelanggaran administrsi, dengan
pihak Kepolisian Daerah dan
Kejaksan Tinggi yang menjadi mitra kerja dalam Sentra Gakkumdu dalam penanganan dugaan pelanggaran pidana pemilu, serta dengan unsur Tim Pemeriksa Daerah (TPD) DKPP dalam penanganan dugaan pelanggaran etika.
Selain itu, Bawaslu Provinsi Lampung juga telah menjalin hubungan dan komunikasi yang baik dengan stakeholders pemilu seperti Partai Politik, akademisi dan Perguruan Tinggi, media massa, ormas dan penggiat pemilu lainnya dalam membantu memberikan informasi dan melaporkan dugaan pelanggaraan pada pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014. . Pola
Hubungan
dan
komunikasi,
serta
pelaksanaan
fungsi
akomodasi dan tata kelola yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Lampung dapat mengoptimalkan peran Bawaslu Pada pelaksanaan penanganan pelanggaraan pada pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014.
6.2 Saran
Untuk kemajuan penyelenggaraan pemilu di masa yang akan datang terutama di bidang pengawasan maka diperlukan beberapa perubahan baik secara substansi maupun secara teknis dalam bentuk saran-saran berikut:
190
1. Harus ada perubahan undang-undang pemilu untuk memperkuat kelembagaan
dan
kewenangan
Pengawas
Pemilu
dalam
penegakkan hukum pemilu. Penguatan tersebut antara lain meliputi: a. Penguatan kewenangan dan kelembgaan Bawaslu menjadi lembaga khusus yang memiliki funsi sebagai lemabaga yang menangani pelanggaran pemilu. b. Dalam hal penanganan pelanggaran administrasi, Bawaslu diberi kewenangan sampai dengan pemberian sanksi. c. Sedangkan dalam hal penanganan pelanggaran pidana pemilu, Bawaslu diberi kewenangan sampai dengan melakukan penyidikan dan penuntutan. Penguatan kewenangan ini tentu saja harus disertai dengan penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia. 2. Pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan menjadi lembaga permanen; 3. Proses seleksi Pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota sampai dengan ke Pengawas TPS lebih di perketat dan harus memenuhi kualifikasi terutama dalam hal pendidikan dan kopetensi. 4. Alokasi anggaran untuk Pengawasan Pemilu di Daerah agar ditingkatkan sehingga dapat mendukung
peningkatan kualitas
sumber daya manusia dan program pengawas pemilu di tingkat kabupaten sampai Pengawas TPS.
DAFTAR PUSTAKA Abdullah, Rozali. 2009. Mewujudkan Pemilu Yang Lebih (PemiluLegislatif).Rajawali Press. Jakarta.
Berkualitas
Andrianus Pito, Toni dkk.. 2013. Mengenal Teori-teori Politik. Nuansa Cendekia. Bandung. Aribowo, dkk. 1996. Mendemokratiskan Pemilu. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). Jakarta. Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Rineka Cipta. Jakarta. Ardiantoro, Juri F. (penyunting).1999. Transisi Demokrasi, Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pemilu 1999. Komisi Independen Pemantau Pemilu. Jakarta. Asshiddiqie, Jimly. 2014. Peradilan Etik dan Etika Konstitusi. Sinar Grafika. Jakarta. Budiardjo, Miriam. 2010. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Bungin, Burhan. 2010. Penelitian Kualitatif. Kencana. Jakarta. D. Tansey, Stephen. 1995.Politics The Basics.Routledge. London. E. Apter, David. 1996. Pengantar Analisa Politik. Pustaka LP3ES Indonesia. Jakarta. Efriza. 2012. Political Explore. Alfabeta. Bandung. F. Gaus, Gerald dan Chandran Kukathas. 2012. Handbook Teori Politik. Nusamedia. Bandung. Fachrudin, Achmad. 2013. Jalan Terjal Menuju Pemilu 2014: Mengawasi Pemilu Memperkuat Demokrasi. Gramedia Utama Publishindo. Jakarta. Harrison, Lisa. 2007. Metodologi Penelitian Politik. Kencana. Jakarta.
Husein, Harun. 2014. Pemilu Indonesia; Fakta, Angka, Analisis, danStudi Banding. Perludem. Jakarta J. Moleong, Lexy. 1999. Metode Penelitian Kualitatif. Remaja Rosda Karya. Bandung. Junaidi, Veri. 2013. Pelibatan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu. Perludem. Jakarta. Kencana Syafiie, Inu. 2007. Ilmu Pemerintahan. Mandar Maju. Bandung. Gaffar, Afan. 2006. Politik Indonesia. Transisi Menuju Demokrasi. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. M. Gaffar, Janedjri. 2013. Politik Hukum Pemilu. Konpress. Jakarta. _______________. 2013. Demokrasi dan Pemilu di Indonesia. Konpress. Jakarta. _______________. 2013. Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi. Konpress. Jakarta. Marsh, David dan Gerry Stoker. 2012. Teori dan Metode dalam Ilmu Politik. Nusa Media. Bandung. Munawar Rachman, Budhy. 2012. Ensiklopedi Nurcholis Madjid. Yayasan Abad Demokrasi. Jakarta. N. Kerlinger, Fred. 2006. Asas-Asas Penelitian Behavioral. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. Nawawi, Hadari. 1991. Metode Penelitian Sosial. Gajah Mada Press. Yogyakarta. Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) 1. Rineka Cipta. Jakarta. P. Huntington, Samuel. 2001. Gelombang Demokratisasi Ketiga. Pustaka Utama Grafiti. Jakarta. Pamungkas, Sigit. 2009. Perihal Pemilu. Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. Rhodes, R.A.W. dkk. 2006. The Oxford Handbooks of Political Science. Oxford University Press. New York. Romli, Khomsahrial. 2014. Komunikasi Organisasi Lengkap. PT. Grasindo. Jakarta.
Santoso, Topo. dkk.. 2014. Penegakan Hukum Pemilu. Perludem. Jakarta Sardini, Nur Hidayat. 2015. Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Lembaga Pengembangan Pendidikan Anak Bangsa (LP2AB). Jakarta. Saydam, Gouzali. 1999. Dari Bilik Suara ke Masa Depan Indonesia. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Silalahi, Ulber. 2010. MetodePenelitianSosial.RefikaAditama. Bandung. Sorensen, Georg. 2003. Demokrasi dan Demokratisasi. Pustaka Pelajar.Yogyakarta. Sugiyono. 2006.Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta. Bandung. Supriyanto,Didik. dkk. 2012. Penguatan Bawaslu Optimalisasi Posisi, Organisasi dan Fungsi dalam Pemilu 2014. Perludem. Jakarta. Surbakti, Ramlan. 2010. Memahami Ilmu Politik. PT. Gramedia Widiasaarana Indonesia (Grasindo). Jakarta. Surbakti, Ramlan dkk. 2008. Perekayasaan Sistem Pemilihan Umum untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis. Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia. Jakarta.
Jurnal, Undang-Undang, Peraturan, Arsip, dan Internet: Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Jurnal Bawaslu Edisi Ulang Tahun Bawaslu ke 7: Penguatan Strategi Pengawasan Partisipatif. Bawaslu Provinsi Lampung. 2014.Pengawasan Pemilu Tahun 2014: Sosialisasi Pengawasan Pemilu bagi Media Massa dan Organisasi Kemasyarakaatan di Provinsi Lampung TahunAnggaran 2013. Perludem. 2013. Jurnal Pemilu dan Demokrasi Seri 6:Memotret Penegakan Hukum Pemilu 2014. ________. Januari 2015.Jurnal Pemiludan Demokrasi Seri 7, Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu 2014. Undang-Undang Pemilu 2012 (UU RI Nomor 8 Tahun 2012) dilengkapidengan UU RI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan UU RI Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Penerbit Sinar Grafika, Tahun 2012
Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.Peraturan Badan Pengawas PemilihanUmumRepublik Indonesia. BadanPengawasPemilihan UmumProvinsi Lampung. Data DugaanPelanggaranpadaPemiluAnggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014. Mahkamah Konstitusi. 2013. Rekapitulasi Perkara Pengujian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2014. http://www.mahkamah.konstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapPHPU. diunduh pada Selasa. 2September 2014. pukul 11.00 WIB. Rumah Pemilu. 2013. Perjalanan Sejarah Pemilu Tidak Selalu Progresif. http://www.rumahPemilu.org/read/165/Pendahuluan-Perjalanan-PemiluTidak-Selalu-Progresif. diunduh pada Senin. 1September 2014. pukul 11.00 WIB. SriRejekiBlog-okeblogspot.com/2012/01/akuntansi-management,23Maret 2015.diaksespukul 23.00 WIB
