Peran Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolimas) dalam Pendidikan Politik di Kabupaten Kuantan Singingi ABER MERRY KESNEDI Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si
[email protected] ABSTRACT: Based PERDA No. 35 of 2009 on the elaboration of task and Function of National Unity, Politics and Society protection (Kesbangpolimas) mentioned that Kesbangpolimas district government is implementing elements attached to Kuantan Singingi plan, coordinate, implement policy formulation engineer, construct, operate and monitor and evaluate the business rule specific nature in the field of national unity, political and community protection. From the results of the research found that the role Kesbangpolimas in political education in the Regency Kuantan Singingi seen on: socialization of political education, political party supply, give new law on political parties political party managers, Socialisation of rule number 2 year 2011 on Political Parties, implemented by the administration order to verify administration Kesbangpolimas political party assistance, monitoring of the activities of NGOs, community organizations and foundations. Kesbangpolimas does not perform its role in the case of political discussion, the construction of NGOs, community organizations and foundations, building on the leadership of political parties. Ineficiency of Kesbangpolimas be one cause of the election incident in 2011. Keywords: Politics, Political education, Kesbangpolimas. 1.1 Pendahuluan Tumbangnya pemerintahan orde baru yang ditandai dengan munculnya era reformasi yang telah membuat perubahan bagi tatanan politik di Indonesia. Masyarakat Indonesia pada orde baru lebih bersifat pasif di dalam perpolitikan dikarenakan akses politik yang terbatas, politik yang dikebiri oleh pemerintah serta ketakutan dari masyarakat jika bertindak aktif dalam politik. Dengan bergulirnya reformasi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat terutama dalam hal politik. Di era transisi menuju demokrasi, masyarakat mulai diberikan hak-hak politik yang dulu tidak berjalan secara aktif. Hal ini dapat dilihat dengan pemilihan wakil rakyat yang dipilih secara langsung oleh masyarakat, pemilukada dalam hal memilih kepala daerah bahkan pemilihan presiden dilakukan secara langsung oleh masyarakat. Mengikutsertakan masyrakat secara langsung dalam memilih calon wakil rakyat dan calon kepala daerah merupakan titik awal agar masyarakat dapat bertanggung jawab terhadap calon yang dipilihnya tersebut. Dengan memilih calon wakil rakyat, calon kepala daerah secara langsung, berarti masyarakat diberikan suatu pemahaman agar dapat memilih calon secara selektif. Pemilukada dalam memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 11 April 2011 berakhir dengan kerusuhan. Konflik terjadi pasca dikeluarkannya hasil penghitungan suara
1
Pemilukada di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing). Massa yang diduga pendukung pasangan Mursini dan Gumpita tidak menerima kekalahan sehingga menyebabkan kerusuhan. Hal-hal yang terjadi selanjutnya adalah massa tidak dapat menguasai tindakannya. Massa membuat situasi di Kabuapten Kuansing menjadi tidak kondusif. Massa melakukan pelemparan batu ke kantor KPUD Kuantan Singingi, membakar rumah ketua KPUD, membakar salah satu rumah ibadah, membakar ban di jalan. Salah satu penyebab terjadinya kerusuhan pilkada tersebut diantaranya adalah kegagalan pemerintah daerah dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Sehingga masyarakat dijadikan obyek politik oleh golongan tertentu atau elit partai saja. Hal ini kemudian yang berujung terhadap terjadinya konflik kepentingan, dan kerusuhan kerapkali terjadi menjelang, saat dan pasca pemilukada. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dijelaskan bahwa Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlidungan Masyarakat (Kesbangpolimas) merupakan salah satu perangkat daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebelum terbentuknya Badan Kesbangpolimas, tanggung jawab di bidang politik masyarakat dibebankan kepada Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Kuantan Singingi. Karena tugas politik masyarakat berbeda dengan tugas perhubungan, informasi dan komunikasi, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi memisahkan tugas perhubungan, informasi dan komunikasi dengan tugas politik dan kesatuan masyarakat. Dengan disahkannya Perda No. 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, terdapat penjabaran tugas Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolimas). Pada Pasal 35 Perda No. 35 tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlidungan Masyarakat dijelaskan bahwa “Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlidungan Masyarakat (Kesbangpolimas) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam ruang lingkup kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat”. Dengan tugas dan rincian fungsi yang telah diuraikan pada Perda No. 35 Tahun 2009 tersebut memberikan kewajiban bagi Badan Kesbangpolimas untuk menuntun masyarakat menjadi lebih cerdas dalam berpolitik, memberikan bimbingan tentang pentingnya peran serta masyarakat dalam politik dan pemerirntahan serta menjelaskan perlunya mengedepankan cara-cara damai dalam menyalurkan aspirasi dan kekecewaan terhadap perpolitikan. Badan Kesbangpolimas diberikan tanggungjawab untuk melakukan pembinaan dalam politik yang berarti menjadikan politik menjadi bagian penting bagi masyarakat. Adapun kegiatan yang telah dilakukan oleh Badan Kesbangpolimas terkait dengan pendidikan politik masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2011 yaitu: 1. Melakukan penyuluhan politik bagi masyarakat; 2. Melakukan dialog politik kepada masyarakat; 3. Pembagian buku politik atau makalah dari narasumber kepada siswa SLTA;
2
4. Pendampingan politik yaitu dengan studi banding 17 partai politik ke Kabupaten Jemraya di Bali. Terkait dengan pendidikan politik yang dilakukan oleh Badan Kesbangpolimas adalah peristiwa kerusuhan yang terjadi pasca pemilukada di Kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini juga menyangkut bagaimana pentingnya masyarakat memahami tentang cara-cara berpolitik. Kerusuhan pada pemilukada pada tanggal 11 April 2011 merupakan salah satu fenomena dimana masyarakat belum memahami cara-cara menyalurkan aspirasi. Tindakan anarkis masyarakat juga dipicu kurangnya pengetahuan masyarakat bagaimana masyarakat hanya dimanfaatkan oleh pasangan calon yang kalah dalam pemilukada. Dengan mencermati kondisi perkembangan kepemerintahan (governance) yang semakin kompleks Badan Kesbangpolimas Kabupaten Kuansing dituntut melaksanakan reorganisasi kerja agar lebih efektif, efisien dan profesional untuk melaksanakan kegiatan selama 1 (satu) tahun, dengan harapan untuk dijadikan pedoman pada masa yang akan datang. Untuk meningkatkan kinerja Badan Kesbangpolimas Kabupaten Kuansing harus melaksanakan rencana kerja yang telah disusun dan harus dapat terlaksana secara baik dan berkelanjutan. Pelaksanaan dari program kerja di atas juga didukung oleh komponen Sumber Daya Manusia (SDM) di dalamnya. 1.2 Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui peran Badan Kesbangpolimas dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi. 2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Badan Kesbangpolimas dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi. 1.3 Telaah Pustaka A. Pengertian Pendidikan Politik Istilah pendidikan politik sering digunakan oleh para praktisi pemberdayaan masyarakat untuk menggambarkan setiap proses yang dilakukan dalam kerangka meningkatkan kesadaran sosial masyarakat terhadap dinamika politik yang terjadi. Pengertian politik menurut Peter Merkl dalam Budiardjo (2008 : 15) adalah usaha untuk mencapai suatau tatanan sosial yang baik dan berkeadilan. Maka dapat ditarik kseimpulan bahwa pendidikan politik merupakan suatu usaha memberikan pendidikan atau pemahaman kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tatanan sosial yang baik dan adil. Pengertian lain mengenai pendidikan politik adalah pendidikan kewarganegaran (civic education) untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab sebagai warga negara atau lebih tepat lagi disebut pendidikan politik adalah pendidikan demokrasi (democracy education), pendidikan yang mewujudkan masyarakat demokratis, yaitu masyarakat yang bebas (free society) yang hanya dibatasi oleh kebebasan itusendiri, bukan masyarakat kolektivisme yang “terpasung” oleh atribut-atribut agama atau norma-norma budaya. (http://www.scribd.com, diakses tanggal 10 Juni 2012).
3
Pendidikan politik juga sering disebut sebagai pendidikan demokrasi. Hal ini disebabkan salah satu tujuan pendidikan politik adalah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk melakukan hak-hak politiknya. Menurut Zamroni (2011 : 28) pendidikan demokrasi merupakan suatu proses untuk memahami struktur kehidupan sistem demokrasi dan menginternalisasi kultur demokrasi pada dirinya. B. Pemerintah Daerah dalam Pendidikan Politik Istilah pemerintah menurut Finer dalam Labolo (2010 : 14) menunjukkan pada empat pengertian pokok, yaitu pertama pemerintah merujuk pada suatu proses pemerintahan, dimana kekuasaan dioperasionalkan oleh mereka yang memegang kekuasaan secara sah. Kedua, istilah pemerintah menunjukkan pada keberadaan dimana proses pemerintahan tersebut berlansung. Ketiga, pemerintah menunjukkan secara langsung person (orang) yang menduduki jabatan-jabatan pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan. Keempat, istilah pemerintah juga mengacu pada aspek bentuk, metode atau sistem pemerintahan dalam masyarakat, yakni struktur dan pengelolaan badan pemerintah serta hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah. Pemerintah Daerah (Pemda) menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentan Pemerintahan Daerah pada Pasal 1 butir 3 yaitu bahwa Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 5 Tahun 2008 pada bagian kelima dijelaskan mengenai kedudukan, tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolimas). Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 5 Tahun 2008 pada Pasal 28 dijelaskan bahwa “Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlidungan Masyarakat (Kesbangpolimas) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam ruang lingkup kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat”. C. Paritisipasi Politik Menurut Closky dalam Budiardjo (2008 : 300) bawah partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum. Lebih lanjut Closky menyebutkan (dalam Budiardjo, 2008 : 367) bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum (the term political participation will refer to those voluntary activities by which members of society share in the selection of rules and, directlyor indirectly, in the formation of public policy).
4
1.4 Teknik Pengumpulan Data Wawancara : Melakukan tanya jawab secara langsung kepada informan yang telah ditentukan. Dalam hal ini adalah pegawai Badan Kesbangpolimas Kabupaten Kuantan Singingi serta masyarakat umum yang berdomisili di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Dokumentasi : Meyediakan dan mengumpulkan bahan-bahan seperti photo dan surat lainnya yang berhubungan dengan penelitian. 2.1 Badan Kesbangpolimas Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan perumusan kebijakan teknis, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi urusan pemerintahan yang bersifat spesifik di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat dengan menyelenggarakan fungsi: 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat; 2. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat; 3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat; 4. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat; 5. Pengelolaan kesekretariatan, di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat; 6. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat. A. Visi dan Misi 1. Visi Sebagai salah satu Satuan Perangkat Kerja Daerah (SPKD) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam menetapkan visi dan misinya mengacu kepada visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsinya. Visi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2011 – 2016 adalah ”Terwujudnya Kabupaten Kuantan Singingi yang Bersih, Efektif, Religius, Cepat, Aman, Harmonis, Berbudaya dan Sejahtera (Kuansing Bercahaya)”.
5
Dengan memperhatikan visi Kabupaten tersebut dengan memperhatikan perubahan paradigma serta peranan perencanaan pada masa yang akan datang, maka visi Badan Kesbangpolimas Kabupaten Kuantan Singingi yaitu: ”Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam suasana yang kondusif bagi kehidupan politik yang demokratis di Kabupaten Kuantan Singingi”. Agar visi tersebut dapat terwujud dan dapat mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di dalam unsur organisasi maka dibuatlah misi-misi yang mengandung tujuan organisasi dan sasaran yang ingin dicapai. 2. Misi Adapun misi Badan Kesbangpolimas Kabupaten Kuantan Singingi adalah: 1. Memelihara dan memupuk semangat persatuan dan kesatuan bangsa di Kabupaten Kuantan Singingi; 2. Mewujudkan kehidupan politik demokratis yang ditopang oleh kelembagaan politk yang berdayaguna dan berhasilguna; 3. Menciptakan suasana yang kondusif bagi kerukunan umat beragama, suku dan etnis dalam pembauran kebangsaan untuk stabilitas keamanan dan ketertiban umum di Kabupaten Kuantan Singingi. B. Struktur Organisasi Struktur organisasi Badan Kesbangpolimas berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi yaitu: Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Kesbangpolimas Kabupaten Kuantan Singingi
Sumber: Badan Kesbangpolimas, Tahun 2012
6
C. Rencana Kerja di Bidang Pendidikan Politik Rencana kerja Badan Kesbangpolimas dalam hal pendidikan politik dapat dijabarkan sebagai berikut: Tabel 2.1 Rencana Kerja Badan Kesbangpolimas di Bidang Pendidikan Politik Masyarakat No Program / Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran 1 Sosialisasi tentang Meningkatnya pemahaman Siswa - siswi pengetahuan pendidikan / pengetahuan tentang SLTA politik bagi siswa-siswi pendidikan politik bagi SLTA pemilih pemula 2 Diskusi politik dengan Meningkatnya pemahaman - Pengurus Parpol pemuka masyarakat / pengetahuan masyarakat - Tokoh Kabupaten Kuansing tentang pendidikan politik Masyarakat / Tokoh Agama - Ormas / KP / Mahasiswa 3 Pembekalan Partai Berperannya politik serta Pengurus Partai Politik baiknya citra lembaga Politik politik di mata masyarakat 4 Sosialisasi UndangInfrastruktur politik - Tokoh undang No. 2 Tahun berfungsi sebagaimana Masyarakat 2011 tentang Partai mestinya dan semakin - Pengurus Parpol Politik cerdas 5 Verifikasi administrasi Meningkatnya citra Partai Politik bantuan keuangan Partai kelembagaan politik dan Politik Tahun 2012 kinerja partai politik 6 Pemantauan keberadaan Tersedianya data tentang LSM, Ormas dan LSM, Ormas dan keberadaan dan aktivitas Yayasan Yayasan LSM, Ormas dan Yayasan 7 Pembinaan LSM, Ormas Meningkatnya kualitas, LSM, Ormas dan dan Yayasan fungsi dan kinerja LSM, Yayasan Ormas dan Yayasan 8 Bantuan Partai Politik Meningkatnya kapasitas Partai Politik yang mendapat kursi di dan kapabilitas DPRD Kab. Kuansing kelembagaan politik 9 Peningkatan kinerja Meningkatnya kualitas Partai Politik Pimpinan Partai Politik kehidupan politik dan (yang mendapatkan kursi membina kinerja pengurus di DPRD Kabupaten partai politik Kuansing) Sumber: Badan Kesbangpolimas, Tahun 2012
7
3.1 Hasil dan Pembahasan Untuk mengetahui peran Badan Kesbangpolimas dalam melaksanakan tugasnya dalam hal pendidikan politik, maka dalam bab ini akan dibahas mengenai hal-hal sebagai berikut: 1. Sosialisasi pendidikan politik 2. Diskusi politik 3. Pembekalan partai politik 4. Sosialisasi UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik 5. Verifikasi administrasi bantuan keuangan Parpol 6. Pemantauan keberadaan LSM, Ormas dan Yayasan 7. Pembinaan LSM, Ormas dan Yayasan 8. Peningkatan kinerja pimpinan Parpol A. Peran Badan Kesbangpolimas dalam Pendidikan Politik di Kabupaten Kuantan Singingi A.1. Sosialisasi Pendidikan Politik Pendidikan politik diperlukan untuk memberikan pengetahuan kepada warga berkenaan dengan cara berpolitik yang benar. Masyarakat diharapkan mampu berpartisipasi terhadap perkembangan politik di tanah air. Cara-cara yang dilakukan dalam menyalurkan aspirasi yang akan disampaikan seharusnya dapat dilaksanakan secara baik dan terkontrol. Untuk itulah peranan Badan Kesbangpolimas sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam hal pendidikan politik menjadi sangat penting dalam melakukan sosialisasi pendidikan politik bagi masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi. Sosialisasi pendidikan politik yang menjadi program Badan Kesbangpolimas tidak terlaksana secara baik. Walaupun telah dilaksanakan di salah satu SMU di Benai dan telah dilaksanakan di kantor Badan Kesbangpolimas, tetapi hal ini menunjukkan ketidakseriusan Badan Kesbangpolimas Kabupaten Kuansing dalam melaksanakan tugasnya untuk melakukan pendidikan politik, khususnya dalam pelaksanaan sosialiasi pendidikan politik untuk masyarakat. A.2 Diskusi Politik Pembinaan pendidikan politik dapat dilakukan dengan cara melakukan diskusi. Diskusi dapat membuka kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan pertanyaan seputar masalah-masalah politik. Dengan adanya diskusi, maka akan menambah pengetahuan masyarakat tentang politik dan secara langsung akan mendapat tanggapan dari pemateri yang memiliki wawasan luas mengenai politik. Dengan tidak terlaksananya diskusi politik antara warga masyarakat dan Badan Kesbangpolimas dapat dikatakan bahwa Badan Kesbangpolimas tidak melaksanakan kegiatan diskusi politik secara baik, yang berarti bahwa Badan Kesbangplimas tidak melaksanakan perannya secara baik dalam hal diskusi politik. A.3 Pembekalan Partai Politik Partai politik memiliki fungsi sebagai sarana komunikasi politik, sarana sosiolisasi politik, sarana rekrutmen politik dan sebagai sarana pengatur konflik. Partai politk memiliki fungsi yang dapat membantu pelaksanaan pendidikan politik jika partai politik dapat melaksanakan fungsinya secara benar. Oleh sebab itu,
8
penting untuk melakukan pembinaan terhadap partai politik itu sendiri sebelum partai politik melakukan fungsinya terhadap masyarakat, terutama terhadap anggota partainya. Dari hasil wawancara, dapat dikatakan bahwa pembekalan partai politik yang dilakukan oleh Badan Kesbangpolimas belum terlaksana dengan baik. Badan Kesbangpolimas belum memberikan pembekalan terhadap pengurus parpol, sehingga hal ini menyebabkan pengurus parpol mencari informasi terbaru dengan melakukan pencarian di situs internet. A.4 Sosialisasi UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Pengetahuan pengurus partai politik terhadap ketentuan terbaru mengenai Parpol merupakan hal yang sangat penting. Hal ini dikarenakan, sebagai pengurus parpol maka sudah sepatutnya mengetahui perubahan baru terhadap kegiatan partai politik. Oleh sebab itu, Undang-undang yang baru tersebut harus disosialisasikan terhadap orang-orang yang berkompeten, dalam hal ini yaitu pengurus parpol. Dengan memberikan sosialisasi maka pengurus parpol tidak akan terkejut terhadap perubahan-perubahan baru yang dilakukan oleh pemerintah yang berhubungan dengan parpol. Dari hasil wawancara, dapat dilihat bahwa peranan Badan Kesbangpolimas dilaksanakan dengan cara melakukan pemanggilan kepada perwakilan pengurus parpol untuk mensosialisasikan Undang-undang parpol yang baru. Sehingga dapat dikatakan bahwa Badan Kesbangpolimas Kabupaten Kuansing telah melakukan perannya dalam melaksanakan kegiatan sosialiasi UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. A.5 Verifikasi Administrasi Bantuan Keuangan Parpol Program Badan Kesbangpolimas Kabupaten Kuantan Singingi yang kelima adalah dalam hal pelakanaan pendidikan politik yaitu melakukan verifikasi administrasi bantuan keunangan parpol. Dengan melakukan verifikasi dapat memberikan pemahaman kepada partai politik bahwa terdapat aturan-aturan yang mengikat secara administrasi untuk mendapatkan bantuan keuangan. Sehingga memberikan pendidikan kepada pengurus parpol untuk melakukan tertib administrasi. Dari wawancara dapat dilihat bahwa Badan Kesbangpolimas ingin melakukan pendidikan dengan cara melakukan ketertiban administrasi. Ketertiban administrasi sangat penting agar semua kegiatan, keuangan dapat tersimpan dan terarsipkan. Sehingga dalam hal ini, Badan Kesbangpolimas telah melaksanakan kegiatan dalam hal verifikasi administrasi bantuan parpol dengan baik. A.6 Pemantauan keberadaan LSM, Ormas dan Yayasan LSM, organisasi masyarakat (Ormas) dan yayasan merupakan sebuah organisasi/lembaga/yayasan yang juga mendapat perhatian bagi pemerintah. Keberadaannya tumbuh di tengah masyarakat sebagai keinginan untuk menghimpun keinginan/aspirasi masyarakat dalam bidang tertentu. Oleh sebab itu, dengan semakin antusiasnya masyarakat dalam membuat LSM, Ormas dan yayasan menjadi hal penting bagi Badan Kesbangpolimas untuk memberikan pendidikan politik. Dari wawancara dapat dilihat bahwa Badan Kesbangpolimas melaksanakan pendidikan politik dengan cara melakukan pemantauan terhadap kegiatan LSM, Ormas dan yayasan. Dengan melakkan pemantauan, terjadi kegiatan keseriusan dari
9
pemerintah untuk melakukan ketertiban dalam pelaksanaan kegaitan sosial terstruktur yang dibentuk oleh masyarakat melalui LSM, Ormas dan yayasan. A.7 Pembinaan LSM, Ormas dan Yayasan Keberadaan LSM, Ormas dan yayasan dapat tumbuh dengan eksis jika dibarengi dengan adanya pembinaan dari aparat pemerintah. Pembinaan ini menunjukkan bahwa pemerintah perduli dengan keberadaan dari LSM, Ormas dan yayasan. Melakukan pembinaan berarti menambah pengetahuan dan membuka cakrawala dari anggota LSM, Ormas dan yayasan terhadap hal-hal baru yang berhubungan dengan kegiatan masyarakat. Dari wawancara dapat disimpulkan bahwa Badan Kesbangpolimas tidak melaksanakan perannya dalam pembinaan LSM, Ormas dan yayasan. Seharusnya dengan melaksanakan pembinaan tercermin bahwa pemerintah mempunyai keseriusan dalam memperhatikan keberadaan LSM, Ormas dan yayasan tersebut. Dengan pembinaan yang berkelanjutan, maka pola pikir pemahaman masyarakat yang ikut dalam kegiatan sosial masyarakat menjadi lebih terbuka dan sikap masyarakat akan lebih teratur. A.8 Peningkatan Kinerja Pimpinan Parpol Kinerja merupakan suatu hasil yang dapat ditunjukkan melalui kualitas dan kuantitas terhadap kegiatan organisasinya. Kinerja pimpinan parpol berarti menunjukkan bagaimana hasil positif yang ditunjukkan dari pimpinan parpol terhadap hal-hal yang berhubungan dengan parpolnya. Sebagai pimpinan parpol, maka sudah sepatutnya menunjukkan kinerja yang baik. Dengan kinerja yang baik akan mudah memberikan fungsi parpol itu sendiri sebagai sarana sarana komunikasi politik dan penyalur aspirasai masyarakat. Dari wawancara dapat disimpulkan bahwa Badan Kesbangpolimas belum melaksanakan perannya dalam pendidikan politik untuk meningkatkan kinerja pimpinan parpol di Kabupaten Kuantan Singingi. 3.2 Kendala-kendala Badan Kesbangpolimas dalam Pendidikan Politik Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi Pendidikan politk kepada masyarakat sangat diperlukan dalam upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat cara berpolitik yang benar. Pendidikan politik dapat dilakukan dengan mengadakan sosialisasi, pembinaan, diskusi politik agar masyarakat menjadi lebih dekat dengan pemerintah terutama dalam hal keikutsertaan masyarkat untuk memperhatikan berjalannya roda pemerintahan. Pendidikan politik di Kabupaten Kuantan Singingi belum terlaksana dengan baik oleh Badan Kesbangpolimas. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Kesbangpolimas dalam pendidikan politik masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi adalah: 1. Kurangnya sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas di Badan Kesbangpolimas Sebagai Badan yang memiliki tugas untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, dibutuhkan aparat pemerintah (PNS) yang memiliki SDM yang berkualitas. Untuk mendukung PNS yang berkualitas tersebut dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan, pendidikan dan keinginan dari pegawai tersebut untuk meningkatkan pengetahuan di bidang politik. Pegawai seharusnya banyak belajar dari petunjuk pelaksanaan tentang
10
pendidikan politik, memperbanyak bacaan di bidang politik, mencari informasi terkini tentang hal-hal yang berhubungan dengan politik sehingga kemampuan PNS dapat meningkat. PNS yang bekerja di Badan Kesbangpolimas lebih didominasi oleh tamatan S1, tetapi tidak semua PNS yang berlatar pendidikan Sosial Politik. Sehingga hal ini menjadi kendala tersendiri bagi Badan Kesbangpolimas. 2. Alokasi anggaran yang belum menunjang kegiatan. Untuk pelaksanaan pendidikan politik yang berkelanjutan diperlukan alokasi anggaran yang tidak sedikit. Alokasi anggaran yang telah ditetapkan tidak dapat mencover pelaksanaan kegiatan pendidikan politik secara berkelanjutan. Dalam hal ini, Badan Kesbangpolimas harus melaksanakan kegiatan dengan dana yang minim. Sehingga kecendrungannya, kegiatan tidak terlaksana dengan baik. 3. Kurangnya Pelatihan bagi Pegawai Badan Kesbangpolimas. Untuk meningkatkan kinerja pegawai Badan Kesbangpolimas, dapat dilakukan dengan cara mengikuti pelatihan yang berhubungan dengan pendidikan politik. Hal ini dimaksudkan agar pegawai Badan Kesbangpolimas dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan dalam hal pendidikan politik terlebih dahulu, sebelum mentransfernya kepada masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pelatihan yang diikuti oleh pegawai Badan Kesbangpolimas tidak terlalu banyak. Kendala lain yang juga menjadi dilema adalah bahwa pegawai yang diutus untuk mengikuti pelatihan adalah pegawai yang memiliki jabatan. Hal ini menjadi kendala karena pegawai yang di bawah juga harus diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan agar menambah pengetahuan dan kemampuannya. 4. Kesimpulan Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terhadap pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpolimas terhadap masyarakat Kabupaten Kuansingi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, sosialisasi pendidikan politik dilaksanakan di salah satu SMU di Benai dan di kantor Badan Kesbangpolimas. Kedua, diskusi politik tidak terlaksana secara baik. Ketiga, pembekalan partai politik dilakukan dengan Undang-undang terbaru tentang Parpol kepada pengurus parpol, Keempat, sosialiasi UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dengan cara melakukan pemanggilan kepada perwakilan pengurus parpol. Kelima, ketertiban administrasi dilaksanakan oleh Badan Kesbangpolimas untuk verifikasi administrasi bantuan parpol. Keenam, Badan Kesbangpolimas melaksanakan pendidikan politik dengan cara melakukan pemantauan terhadap kegiatan LSM, Ormas dan yayasan, dari 115 yayasan, LSM dan ormas yang terdapat di Kabupaten Kuansing dan setelah diverifikasi menjadi 85. Ketuju, Badan Kesbangpolimas tidak melaksanakan perannya dalam pembinaan LSM, Ormas dan yayasan dengan baik. Kedelapan, Badan Kesbangpolimas tidak melakukan pembinaan secara baik kepada pimpinan parpol, sehingga berdampak terhadap insiden pemilukada pada tahun 2011. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman dari pimpinan parpol terhadap cara berpolitik yang benar.
11
Daftar Pustaka Andi Yusran, Ilmu Politik: Paradigma, Makna dan Konsep Sistem, Pekanbaru: Suska Press & Red-PoSt Press, 2007 Agus Dwiyanto, 2008, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, Gadjah Mada, Yogyakarta: University Press,. Agung Kurniawan, 2005, Transformasi Pelayanan Publik, Yogyakarta: Pembaruan. Budi Supriyanto, 2009, Manajemen Pemerintahan (Plus Dua Belas Langkah Strategis), CV. Media Brilian, Tangerang. C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Sistem Pemerintahan Indonesia, Jakarta: Bumi Aksara. J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain, 2001, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Sinar Harapan. Lexy Moeleong, 2002, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda Karya. Lijan Poltak Sinambela, dkk., 2008, Reformasi Pelayanan Publik : Teori, Kebijakan dan Empiris, Jakarta: Bumi Aksara. Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008. Mochtar Mas’oed dan Colon MacAndrews, Perbandingan Sistem Politik, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001. Muhammad Labolo, 2010, Memahami Ilmu Pemerintahan, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta. Rahardjo Adisasmita, 2011. Manajemen Pemerintahan Daerah, Graha Ilmu, Yogyakarta. Sampara Lukman, 2000, Manajemen Kualitas Pelayanan, Jakarta: STIA LAN Press. Taliziduhu Ndraha, 1997, Metodologi Ilmu Pemerintahan, Jakarta: Rineka Cipta. Zamroni, 2011, Pendidikan Demokrasi pada Masyarakat Multikultural, Gavin Kalam Utama, Jakarta. Undang-undang Tentang Politik, Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Riau Tahun 2010. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
12
