PENYULUHAN DAN PEMBINAAN HUKUM BAGI WNI DI PROPINSI RIYADH
PANDUAN MENGHADAPI PROSES HUKUM BERDASARKAN HUKUM ACARA PIDANA KERAJAAN ARAB SAUDI
Oleh: MUHIBUDDIN, SH., MH. (ATASE HUKUM KBRI RIYADH)
DISAMPAIKAN PADAKEGIATAN FORUM MAJELIS TA’LIM RIYADH KERAJAAN ARAB SAUDI Riyadh, Juma’t, 28 April 2017
PETA WILAYAH KERJA KBRI RIYADH & KJRI JEDDAH DI KERJAAN ARAB SAUDI
Perbandingan Luas Wilayah Arab Saudi : 2.149.690 km2 Indonesia : 1.904.569 km2
PETA WILAYAH KERJA KBRI RIYADH
IBUKOTA
JARAK TEMPUH DARI KBRI (km)
LUAS (km2)
JUMLAH MUHAFAZAH (KABUPATEN)
Riyadh
Riyadh
0
412.000
20
2
Qassim
Buraidah
465
65.000
11
3
Ha’il
Ha’il
591
103.887
4
4
Ash Sharqīyah
Dammam
411
710.000
11
5
Al Ḥudūd Ash Shamāliyah
Ar’ar
1065
127.000
3
6
Al-Jawf
Shakaka
991
100.212
3
7
Jizan
Jizan
1243
11.671
14
8
Asir
Al-Abha
1044
81.100
12
9
Najran
Najran
979
119.000
8
1.729.870
86
NO
PROPINSI (MANTAQAH)
1
Total
Luas wilayah kerja KBRI Riyadh (1.729.870 km2) atau + ¾ dari seluruh wilayah Kerajaan Arab Saudi (2.149.690 km2) / hampir sebanding dengan luas wilayah Indonesia : 1.904.569 km2). Jumlah WNI di Arab Saudi berdasarkan data Kemlu KSA : + 800 ribu orang (yang tidak tercatat diperkirakan dua kali lipat ?).
PERMASALAHAN YANG UMUM DIHADAPI WNI •
KEMIGRASIAN (MASUK SECARA ILLEGAL) : - BEKERJA SECARA ILLEGAL (VISA ZIARAH, VISA UMRAH/HAJI)
- MEMILIKI ANAK DI LUAR NIKAH TANPA DOKUMEN •
KETENAGAKERJAAN : - KABUR DARI MAJIKAN - UPAH TIDAK DIBAYAR - KERJA TIDAK SESUAI KONTRAK - PERLAKUAN MAJIKAN YANG TIDAK BAIK
- BEBAN KERJA TIDAK SEBANDING DENGAN GAJI & TANPA BATASAN WAKTU KERJA •
HUKUM (DIPROSES OLEH PENEGAK HUKUM) KARENA : - KEJAHATAN SERIUS (PEMBUNUHAN, SIHIR, ZINA, MENCURI, TERORISME, PERBANKAN/FINANSIAL, PERDAGANGAN ORANG, DLL) - KEJAHATAN KESUSILAAN (AKHLAQIYAH). - PELANGGARAN LALU LINTAS
- PERNIKAHAN DIBAWAH TANGAN BAIK DENGAN WNI ATAU WNA - PERCERAIAN •
KORBAN KEJAHATAN/ PELANGGARAN: - KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS & KECELAKAAN KERJA - KORBAN PEMBUNUHAN & PENYIKSAAN - KORBAN PENIPUAN & PEMALSUAN
- KORBAN PEMERKOSAAN - KORBAN PERDAGANGAN ORANG
CONTOH KASUS PEMBUNUHAN (1) • WNI S bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah WN Arab Saudi. Pada suatu hari, setelah sholat maghrib, anak laki-laki majikannya yang berumur 16 tahun ditemukan meninggal dunia dalam kondisi leher tercekik dengan seutas tali. • Saat proses penyidikan, WNI S memberikan pengakuan bahwa ia telah membunuh korban dengan cara cara mencekik leher korban menggunakan seutas tali sambil menyekap hidung korban hingga korban meregang nyawa. Alasan WNI S melakukan pembunuhan tersebut karena didasari rasa permusuhan terhadap korban. Pengakuan tersebut kemudian disahkan di hadapan Hakim Pengadilan. • Penyidik melakukan rekonstruksi dan mencocokkan hasil autopsi dengan pengakuan WNI S dan keterangan saksi-saksi. • Atas dasar bukti-bukti tersebut WNI S diajukan ke Pengadilan dengan tuntutan hak umum oleh JPU yaitu : hukuman mati (had ghilah) dan tuntutan hak khusus oleh Ahlu Waris berupa hukuman mati (qisash). • WNI S menjelaskan bahwa saat memberi pengakuan di depan penyidik, ia didampingi penterjemah. Pengakuan itu diberikannya tanpa adanya tekanan dan paksaan. Namun di depan persidangan WNI S mencabut pengakuannya dengan alasan ia memberi pengakuan dengan tujuan agar dapat segera dipulangkan ke Indonesia. • Menurut ketentuan pasal 161 KUHA Arab Saudi, “Bilamana terdakwa mengakui dakwaan yang dituduhkan kepadanya maka Pengadilan wajib mendengarkan keterangan terdakwa secara terperinci dan menguji kebenarannya. Apabila Pengadilan memiliki keyakinan atas kebenaran pengakuan tersebut dan Pengadilan menilai tidak diperlukan alat bukti lain maka pengakuan terdakwa dimaksud dianggap cukup bagi pengadilan untuk menjadi dasar memutuskan perkara. Pengadilan wajib melakukan pemeriksaan lebih lanjut jika ditemukan hal-hal yang menuntut untuk penyempurnaan perkara yang disidangkan tersebut”. 5
CONTOH KASUS PEMBUNUHAN (2) Tahun 2008, WNI N bersama-sama WNI S bekerja sebagai pembantu rumah tangga di satu rumah di Kota H (berbeda majikan). Keduanya kabur dan kemudian diselesaikan lewat Kantor KUKW. Satu bulan kemudian, keduanya kembali bekerja sebagai petugas kebersihan di klinik (majikan sama, tetapi berbeda lokasi.) Sejak saat itu WNI N mengaku tidak pernah bertemu dengan WNI S namun masih tetap berkomunikasi lewat telepon. WNI N kabur dari klinik setelah 7 bulan bekerja dan ditampung WNI M selama 2 hari. WNI N dikenalkan dengan seorang Bangladesh (NUR) dan kemudian sering menjalin hubungan intim di sebuah villa (tempat NUR bekerja). WNI N dan Nur ditangkap Polisi Syariah (Mutawwa’) saat keluar dari villa. WNI N diserahkan ke penjara wanita di Riyadh dengan tuduhan melakukan perbuatan asusila (akhlaqiyah). Pengadilan memutuskan WNI N bersalah dan dijatuhi hukuman 8 (delapan) bulan penjara. Tahun 2010, WNI N diproses pulang ke Indonesia karena telah selesai menjalani hukuman. WNI N mengisi formulir SPLP menggunakan nama J dan mencantumkan alamat yang tidak sebenarnya. WNI N tinggal di Indonesia selama 8 bulan, kemudian berangkat ke Syiria bekerja sebagai TKI selama 3 tahun. WNI N pulang ke Indonesia dan kembali bekerja di Yaman menggunakan visa ziarah. Karena terjadi gejolak di Yaman, WNI N mengikuti program evakuasi namun saat melakukan proses keimigrasian di Kota J (Arab Saudi), namanya terdata dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Pihak Kepolisian karena pernah tidak memenuhi panggilan pemeriksaan penyidikan kasus kematian WNI S. WNI S ditemukan meninggal dunia pada tahun 2009, mayatnya ditemukan di lapangan di belakang SPBU di Kota H. Hasil autopsi menerangkan adanya bekas luka pukulan benda padat pada bagian kepala, bekas luka tusukan benda tajam pada beberapa bagian badan dan tangan kanan dan korban dalam keadaan hamil. Hasil otopsi menyimpulkan “korban meninggal secara tidak wajar”. Penyidik melakukan pemanggilan WNI N untuk dimintai keterangan karena ada bukti petunjuk dari catatan komunikasi via HP antara WNI N dengan WNI S (korban) sebelum kematiannya. Penyidik juga menetapkan WN Yordania bernama T (salah seorang Pegawai Klinik tempat WNI N &S bekerja saat itu) dalam DPO. KBRI melakukan pendampingan proses penyidikan dan akhirnya WNI N dapat dibebaskan dan selama 6 bulan 6 berada di ruhama untuk proses pemulangannya. Saat ini WNI N sudah kembali ke Indonesia.
CONTOH KASUS SIHIR • WNI Z bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah seorang WN Arab Saudi (X) dan WNI M bekerja di rumah saudara majikan Z. • Pada suatu hari, majikan WNI Z melaporkan WNI Z dan WNI M ke pihak kepolisian atas tuduhan melakukan sihir dirumahnya sehingga anaknya menderita sakit dan ibunya meninggal dunia. Adapun bukti yang diajukannya berupa : botol berisi rambut, kuku dan darah, serta keterangan ahli rukyah. • Pada saat proses penyidikan WNI M mengakui tuduhan sihir tersebut dilakukan dengan melibatkan WNI Z, sementara WNI Z membantah tuduhan tersebut. X selaku ahli waris dan penerima kuasa dari adik-adiknya mengajukan tuntutan hak khusus ke Pengadilan. X tidak menjelaskan bentuk tuntutannya tetapi menyerahkan sepenuhnya kepada hakim untuk memutus sesuai syariat. • Selama proses pengadilan, diketahui bahwa WNI M mengakui tuduhan tersebut karena ingin segera selesai proses hukum agar M dan Z dapat segera dipulangkan. Pengakuan saat penyidikan tersebut tidak disahkan oleh Pengadilan. Kedua WNI menolak tuduhan dan WNI M mencabut pengakuan di tahap penyidikan. • Hakim memutuskan bahwa tuduhan sihir tidak terbukti namun kedua WNI dinyatakan bersalah berdasarkan pengakuannya dengan hukuman ta’zir yaitu hukuman penjara masing-masing yaitu : Z selama selama 1 tahun 6 bulan dan M selama 1 tahun. • Pihak penuntut hak khusus dan kedua terdakwa mengajukan banding dan prosesnya masih berjalan. • Selain itu, penuntut hak khusus mengajukan kembali tuntutan hak khusus atas kematian ibunya dengan menuntut hukuman mati qisash kepada kedua WNI. • Proses penyidikan masih berlangsung di BIPU. 7
CONTOH KASUS TERORISME • WNI F bekerja sebagai tukang kayu di Perusahaan BL pada proyek perluasan Masjidil Haram Mekkah dengan gaji SR 2000/bulan. F memutuskan meninggalkan pekerjaannya dan pergi menuju kota Ar-ar menuju ke perbatasan Arab Saudi – Syiria. F turun dari taxi di dekat Pos Penjagaan Perbatasan dan melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki hingga melewati Pos Penjagaan. Namun, ia kembali lagi ke Pos Penjagaan dengan maksud meminta ijin kepada Petugas untuk melewati perbatasan, sekaligus menyampaikan keinginannya pergi ke Syiria dalam rangka menolong anak-anak syiria yang menjadi korban peperangan. • Petugas kemudian membawa F ke Kantor Kepolisian Perbatasan. Saat interogasi, F mengaku kepada Petugas bahwa keinginannya pergi ke Syiria didasarkan karena empati kepada anak-anak Syiria yang ditontonya melaui video di Youtube. Atas pengakuan tersebut, petugas kemudian menahan F dan dilakukan proses penyidikan lebih lanjut. • F kemudian diajukan ke Pengadilan dan dinyatakan terbukti bersalah atas tuduhan melakukan tiga pelanggaran, yaitu : 1) Menonton video di Youtube yang berisikan peperangan di Syiria; 2) Mencoba bergabung dengan pihak yang sedang di Syiria; dan 3) Mencoba melewati perbatasan tanpa dokumen yang sah. F dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. • Keputusan Raja No. 63 Tanggal 13/02/1435 H (16/12/2013M) tentang UU Pemberantasan Kejahatan Terorisme dan Pendanaannya, menjelaskan definisi Terorisme : “setiap orang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan baik langsung maupun tidak langsung, yang bertujuan mengganggu jalannya undang-undang umum atau mengacaukan keamanan masyarakat dan stabilitas negara, atau membahayakan persatuan nasional, atau menghambat jalannya ketentuan Undang-Undang Dasar baik sebagian atau seluruhnya, atau membuat buruk citra negara atau merendahkan kewibawaannya, atau merusak salah satu fasilitas negara atau sumber daya alamnya, atau mencoba membujuk salah satu lembaga kekuasaan negara untuk melakukan suatu perbuatan atau meninggalkannya, atau mengancam akan melakukan suatu perbuatan untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut, atau melakukan provokasi kepada hal tersebut”. 8
CONTOH KASUS TRANSAKSI PERBANKAN SECARA ILLEGAL
• WNI X melakukan transaksi perbankan tanpa ijin dengan cara “menerima dan mengumpul dana dari para WNI dan mengirimkannya ke Indonesia melalui rekeningnya di Bank B. Perbuatan tersebut berlangsung selama kurun waktu tiga tahun. Dari hasil penelusuran transaksi yang dilakukan di Bank B diketahui bahwa WNI X telah melakukan perbuatan transfer uang tersebut sebanyak 850 kali dan keseluruhan uang yang dikirim ke Indonesia berjumlah SAR 3.149.080,85 (tiga juta seratus empat puluh sembilanribu delapan puluh riyah delapan puluh lima halalah). Sementara hasil penelusuran penyidik terhadap profil WNI X diperoleh informasi bahwa WNI X hanya seorang pekerja yang berpenghasilan SAR 3500/bulan”. • Perbuatan terdakwa mentransfer uang tanpa ijin tersebut merupakan pelanggaran atas ketentuan pengawasan perbankan KSA sebagaimana diatur dalam pasal 2 UU No. 5/M tanggal 22/02/1386 H, yang pelakunya diancam dengan hukuman sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 23 ayat (1) UU tersebut, yaitu : pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun dan/atau denda sebanyak-banyaknya SAR 5000 per hari selama pelanggaran tersebut dilakukan. • Meskipun terdakwa berkilah tidak mengetahui bahwa perbuatan tersebut melanggar ketentuan perundang-undang yang berlaku, namun berdasarkan ketentuan UU tersebut Komisi Pemeriksa Pelanggaran Sistim Pengawasan Perbankan tetap memproses kasus tersebut dan mengajukan tuntutan agar WNI X dijatuhi hukuman membayar denda sebesar SAR 200.000.
9
CONTOH KASUS MEMBAWA UANG TUNAI KE LUAR ARAB SAUDI • Pada tahun 2016, Petugas Bandara Madinah menahan 3 WNI Jemaah Haji. Alasan penahan karena ketiga WNI terdeteksi membawa sejumlah besar uang saat melewati pemeriksaan XRay Gate Zero Bandara Madinah. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan sejumlah uang dari masing-masing WNI (WNI A : EUR 20.000, WNI B : EUR 348.000 dan SAR 3.468, & WNI C : EUR 10.000 dan USD 50.000). Ketiga WNI ditahan dan proses penyidikannya oleh BIPU.
• Dari hasil penyidikan diketahui bahwa uang tersebut berasal dari donatur di Arab Saudi yang diserahkan kepada WNI A untuk kepentingan pembangunan mesjid, sekolah dan panti asuhan di Indonesia. Pihak yang menyerahkan dapat menunjukkan bukti tentang asal usul uang dan daftar nama pihak-pihak yang akan menerima sumbangan di Indonesia. Alasan penyerahan secara tunai (bukan transfer) karena apabila ditransfer maka nilai sumbangan akan berkurang secara signifikan akibat selisih kurs dan ongkos kirim. Ketiga WNI mendapat jaminan KJRI untuk pembebasan sementara, didukung jaminan dari WN Arab Saudi yang menyerahkan uang. • Ketentutan UU TPPU KSA, pasal 16 UUTPPU menegaskan kewajiban membuat pernyataan (declare) bagi orang yang membawa uang tunai dan instrumen pembayaran lain yang dapat diajadikan alat transaksi keuangan, logam dan batu mulia, baik yang dibawa masuk atau keluar dari kerajaan Arab Saudi, dengan menjelaskan jumlah dan volume dalam pernyataan tersebut”. (jumlah yang harus dideclare senilai SAR 60.000 atau lebih dan yang setara dengan itu jika membawa mata uang asing). • Ancaman pidana terhadap kejahatan pencucian uang : “penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda maksimal SAR 5.000.000 (lima juta riyal). Penyitaan terhadap harta kekayaan dan hasil yang diperoleh dari harta tersebut serta alat yang dipergunakan dalam tindak pidana tersebut. Apabila harta kekayaan dimaksud dan hasil yang diperoleh dari dana tersebut bercampur dengan harta yang diperoleh dengan cara yang sah, maka proses penyitaan tetap dilakukan sebatas yang terbukti diperoleh dari cara yang tidak sah. Pengadilan dapat membatalkan atau mencegah beberapa aktifitas bisnis baik kontrak ataupun non kontrak, jika pihak-pihak yang menjalankannya atau salah satu dari pihak-pihak yang menjalankannya telah mengetahui, atau patut menduga bahwa aktifitas tersebut akan menghalangi otoritas yang berwenang dalam mengeksekusi harta kekayaan yang akan disita”. 10
CATATAN KASUS • Ketiga WNI akhirnya dibebaskan karena memiliki alibi yang kuat didukung keterangan Pihak yang menyerahkan uang yang dapat menjelaskan asal-usul uang serta maksud dan tujuan penyerahan uang tersebut, dan dapat dibuktikan adanya niat baik bahwa donasi tersebut akan digunakan untuk membantu pembangunan mesjid-mesjid, sekolah-sekolah dan panti-panti asuhan. (Pasal 24 UU TPPU KSA menegaskan bahwa “hukuman sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang ini, tidak dapat diberlakukan terhadap orang yang melakukan pelanggaran karena niat yang baik”). • Perbuatan membawa uang tunai tanpa declare dapat dicurigai Otoritas KSA sebagai kegiatan pendanaan terorisme. UU KSA Nomor 63 tanggal 13/02/1435H (16/12/2013M) tentang pemberantasan teroriseme dan pendanaannya, pasal 1 huruf b menyebutkan : “perbuatan-perbuatan yang meliputi pengumpulan dana, atau pemberian dana, atau pengambilannya, atau mengkhususkannya, atau memindahkannya, mentransfernya, atau mentransfer seluruh penghasilan darinya atau sebagiannya, untuk kegiatan terorisme perorangan atau kelompok, terorganisasi maupun tidak, didalam negeri ataupun di luar negeri, secara langsung maupun tidak langsung, dari sumber yang legal maupun illegal, atau melakukan perbuatan untuk kepentingan kegiatan-kegiatan tersebut atau kepentingan para pelakunya dengan transaksi perbankan atau keuangan atau perdagangan, atau mendapatkan harta secara langsung maupun melalui perantara yang digunakan untuk kepentingan kejahatan terorisme, atau mengajak dan memperkenalkan prinsip-prinsip terorisme, atau menyiapkan lokasi pelatihan, atau menampung para pelakunya, atau membekali mereka dengan senjata atau dokumen palsu, atau memberikan bantuan dengan cara memberikan dukungan ataupun pendanaan dengan cara apapun dan ia mengetahuinya, dan setiap perbuatan yang berimplikasi kepada kejahatan sebagaimana kesepakatan terdapat dalam lampiran Konvensi Internasional tentang pemberantasan pendanaan terorisme dan definisi yang ditetapkan dalam konvensi”. 11
CATATAN KASUS • Menurut hukum Indonesia, (UU TPPU No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU) mengatur tentang kewajiban membuat pernyataan bagi orang yang membawa uang tunai dan instrumen pembayaran lainnya ke dalam atau keluar daerah pabean Indonesia. Pasal 34 ayat (1) menyebutkan bahwa: “Setiap orang yang membawa uang tunai dalam mata uang rupiah dan/atau mata uang asing, dan/atau instrumen pembayaran lain dalam bentuk cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, atau bilyet giro paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia wajib memberitahukannya kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai”. Pasal 35 mengatur sanksi adminstratif, yaitu :
• denda sebesar 10% dari seluruh jumlah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa dengan jumlah paling banyak Rp300.000.000,00 bagi setiap orang yang tidak memberitahukan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain. • denda sebesar 10% dari kelebihan jumlah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa dengan jumlah paling banyak Rp. 300.000.000,00 bagi setiap orang yang telah memberitahukan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain, tetapi jumlah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa lebih besar dan jumlah yang diberitahukan. • Jika terbukti bahwa uang tunai yang dibawa masuk atau keluar dari wilayah pabean Indonesia adalah hasil dari salah satu kejahatan sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 UU TPPU (termasuk terorisme) maka ancaman pidananya : penjara maksimal 20 tahun dan denda maksimal Rp. 10.000.000.000. Harta kekayaan hasil kejahatan atau yang menggantikannya dan alat yang digunakan dalam kejahatan dapat dirampas untuk negara. 12
CONTOH KASUS PERDAGANGAN ORANG • Antara tahun 2012-2015, 39 WNI dari berbagai propinsi di Indonesia (JABAR 27 org, JATENG 1 org, NTB 8 Org, BANTEN 1 Org, LAMPUNG 1 org & SULTENG 1 Org) direkrut oleh Agen dari kampung halaman mereka untuk dikirim ke Arab Saudi menjadi pembantu rumah tangga melalui Bahrain. Agen memberi sejumlah uang kepada keluarga masing-masing WNI dengan perjanjian jika membatalkan keberangkatan harus membayar 3 kali lipat. • Para WNI masuk Arab Saudi melalui Bahraian dengan visa ziarah dan sebelumnya transit di Bahraian di rumah penampungan salah satunya mili WN Bahraian yang menikah dengan perempuan WNI. Selanjutnya para WNI tersebut ditransfer ke Arab Saudi melalui jalur darat dan ditampung oleh salah satu keluarga WN Arab Saudi di Kota Qatif. Dokumen paspor ditahan oleh Penampung. • Selanjutnya para WNI tersebut dipekerjakan secara harian, mingguan & bulanan kepada pengguna jasa dengan bayaran SR 250/hari. Upah tersebut diserahkan kepada Penampung dan kemudian masing-masing WNI diberi upah bulanan sebesar SR 900/bulan. • KBRI menerima pengaduan dari salah seorang WNI dan meminta dipulangkan. Setelah mendapat bukti-bukti foto tempat penampungan, vidio tentang keberadaan para WNI, KBRI melakukan koordinasi dengan pihak berwenang setempat guna melakukan penyelamatan, sekaligus meminta agar dilakukan proses hukum terhadap pelaku. • Proses pemulangan 39 WNI tersebut membutuhkan waktu 8 bulan. • Proses penyidikan terhadap pelaku terdiri dari 3 Orang WN Arab Saudi (suami dan isteri serta adik kandung isteri) dilakukan penegak hukum Arab Saudi. Ketiga pelaku ditahan dan dituntut ke pengadilan serta telah dijatuhi hukuman penjara dan denda. • Keputusan Raja Nomor M/40 tanggal 21/7/1430H tentang Pemberantasan Perdangan Orang, menjelaskan definisi pemberantasan kejahatan perdangan orang : “perdagangan orang adalah perbuatan mempekerjakan, merekrut, memindahkan, menampung, atau menerima seseorang untuk tujuan eksploitasi`. • Pelakunya diancam dengan pidana ta’zir antara lain : “pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan / 13 atau denda paling banyak SAR 1.000.000 (satu juta riyal).
CONTOH KASUS ZINA/AKHLAQIYAH • WNI N dan WNI R adalah WNI yang masuk ke Arab Saudi dengan visa ziarah. Keduanya kabur dari rumah majikan. N dan R masing-masing menjalin hubungan khusus dengan 2 WNI Syiria yang bekerja di perusahaan minyak dan mendapat fasilitas rumah kontrakan di Kota J. • Pada suatu hari, Pihak Kepolisian Kota J menemukan sosok mayat WNI W di pinggir jalan terbungkus kardus dan setelah dilakukan penyidikan ternyata ditemukan sidik jari WNI N dan WNI R serta dua WN Syiria pada tubuh korban. • Kedua WNI (N & R) bersama dengan kedua WN Syiria ditangkap dan ditahan, dengan tuduhan awal melakukan pembunuhan secara bersama-sama. • KBRI mengetahui kasus tersebut sejak tahap penyidikan dan terus mendampingi pemeriksaan kedua WNI sehingga pada akhir kesimpulan tidak cukup bukti keterlibatan para tersangka dalam kasus pembunuhan. Namun para tersangka tetap diajukan ke pengadilan dengan tuntutan hak umum berupa tuduhan : zina / akhlaqiyah dan menyembunyikan mayat. • Berdasarkan hasil pendampingan penyidikan diketahui bahwa WNI W juga datang ke Arab Saudi dengan visa ziarah dan kabur dari majikan. WNI N & R menampung WNI W atas dasar belas kasihan dengan kondisi WNI W. Namun baru satu minggu WNI W terlihat sakit-sakitan dan pada suatu malam ia meninggal dunia. • Kedua WNI meminta teman syiria datang ke rumah kontrakan dan menyampaikan peristiwa tersebut. Karena panik takut terbongkar hubungan mereka dimana rumah kontrakan atas nama WNI Syiria maka disepakati untuk membungkus mayat korban dengan kardus dan mengeluarkannya dari rumah kontrakan dan kemudian meletakkannya di pinggir jalan. 14
CONTOH KASUS TUNTUTAN WNI (KORBAN KEJAHATAN)
• WNI Msy diberangkatkan ke Arab Saudi pada tanggal 20-12-1998 melalui PJTKI di Jakarta. di Arab Saudi dipekerjakan di rumah WN Arab Saudi bernama AS berdomisili di Abqaiq. Majikan tersebut memiliki seorang isteri dan 9 orang anak. Selama 16 tahun bekerja di rumah majikannya, WNI Msy hanya 2 kali melakukan komunikasi via telepon dengan keluarga di Indonesia (pada tahun I dan tahun V), tidak pernah sekalipun menerima gaji (SAR 600 per bulan) dan tidak menuntut. Awalnya WNI Msy diperlakukan dengan baik namun setelah memasuki tahun ke-6, WNI Msy sering mendapat pukulan dengan kabel listrik. Sekira tahun 2012, isteri majikan menyekap WNI Msy di ruang sempit yang biasanya digunakan sebagai gudang, tanpa diberi makan dan minum yang layak, sehingga tubuh WNI Msy menjadi kurus kering karena kekurangan gizi. Penyekapan tersebut berkahir pada tanggal 01-07-2015 M, setelah anak menantu majikan melapor ke pihak Kepolisian Abqiq. Pada tanggal 04/07/2015, KBRI Riyadh menerima pemberitahuan dari Kepolisian Resort Abqaiq tentang keberadaan WNI Msy yang mendapat perlakuan buruk dari majikannya. KBRI menindak lanjuti informasi tersebut dan melakukan upaya penyelamatan dengan membawanya ke Ruhama. KBRI memberikan bantuan hukum dan pendampingan kepada WNI Msy untuk mengajukan tuntutan : hak gaji ke Maktab ‘Amal, tuntutan hak khusus ke BIPU selain meminta dilakukan proses hukum (hak umum) atas perbuatan majikannya, serta memfasilitasi pembuatan wakalah syar’i (surat kuasa) penunjukan pengacara untuk meneruskan tuntutan hak khusus. Tanggal 13/12/2015 (5 bln 7 hari), WNI Msy dipulangkan ke Indonesia dengan membawa hasil tuntutan hak gaji selama 16 tahun 1 bulan atau sebesar Sr 122.700 berikut biaya tiket pemulangannya. 15
CATATAN KASUS TUNTUTAN WNI (KORBAN)
• Penyelesaian perselisihan ketenaga-kerjaan dilakukan melalui jalur Maktab ‘Amal dan berkahir dengan adanya keputusan yang mewajibkan majikan membayar gaji selama 16 tahun 1 bulan (Sr 122.700) berikut tiket pemulangannya dan kewajiban untuk memproses exit. Keputusan Maktab Amal tidak serta merta memiliki kekuatan eksekutorial. Majikan tidak melaksanakan amar keputusan secara sukarela sehingga diajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Eksekusi (Mahkamah Tanfiz). • Penyelesaian tuntutan hak gaji melalui Maktab ‘Amal yang telah dieksekusi oleh Pengadilan tidak menghapus hak WNI Msy untuk mengajukan tuntutan hak khusus. Dalam putusan Pengadilan Eksekusi disebutkan, “segala tuntutan hak berkaitan dengan perselisihan ketenagakerjaan yang diputus oleh Maktab Amal dinyatakan selesai. Namun, WNI Msy masih memiliki hak mengajukan tuntutan hak khusus terkait kerugian materil atau immateril atas derita yang dialaminya akibat penyiksaan, pengurungan dan perlakuan buruk yang dilakukan oleh Majikannya terhadap dirinya”. JPU pada BIPU telah memproses pengaduan WNI Msy dan mengajukan tuntutan hak umum terhadap majikannya dengan tuduhan : penyiksaan dan perdagangan orang (perbuatan majikan yang mempekerjakan WNI Msy sebagai pembantu rumah tangga selama 16 tahun tanpa memberikan gaji dan tanpa memberikan makanan yang cukup dinilai telah memenuhi unsur dengan tujuan eksploitasi dalam bentuk perbudakan) Tuntutan hak khusus diajukan oleh WNI Msy dengan memberikan surat kuasa (wakalah) kepada Pengacara. Penunjukan Pengacara dengan skema pembayaran prosentase (20%) dari nilai tuntutan ganti rugi apabila berhasil.
PRINSIP DASAR PENEGAKAN HUKUM
Setiap orang wajib dianggap tidak bersalah kecuali berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (final) yang menyatakan bersalah karena melakukan perbuatan yang dilarang syari’ah, atau perundangundangan yang ditetapkan pemerintah berdasarkan Qur’an dan Sunnah
tidak seorang pun boleh ditangkap, diperiksa, ditahan atau dipenjarakan, kecuali berdasarkan ketentuan undang-undang
tidak seorang pun boleh ditahan atau dipenjara kecuali di tempat yang dikhususkan untuk itu dan dalam batas waktu yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang
orang yang ditangkap tidak boleh disakiti, secara fisik maupun psykis, dan tidak boleh disiksa atau direndahkan martabatnya
orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak meminta bantuan hukum dari seseorang yang ia beri kuasa atau pengacara, untuk kepentingan pembelaan dirinya selama proses penyidikan, penuntutan dan pengadilan
KEJAHATAN SERIUS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Kejahatan bersifat Hudud (ancaman hukuman mati atau potong anggota tubuh). Pembunuhan dengan sengaja atau seperti disengaja (Qisash & Diyat). Terorisme & kejahatan yang mengganggu keamanan Negara. Narkoba, kepemilikan senjata api & peluru, pemalsuan (dokumen & uang), penyuapan, mengaku sbg aparat keamanan, pencucian uang (ancaman hukuman ta’zir /penjara lebih dari 2 tahun). Mencuri (mobil & barang berharga). Mucikari dan menyediakan tempat-tempat untuk prostitusi. Jual-beli minuman keras (miras) / percobaan jual-beli (menyelundup, membuat atau menyimpan miras). Korupsi (mencuri harta negara/perusahaan/bank/lembaga keuangan sejenis) selama pelaku tidak mengembalikan hasil korupsi. Penganiayaan dengan sengaja (berakibat hilangnya salah satu anggota tubuh, atau berakibat tidak berfungsinya seluruh / sebagian anggota tubuh, atau terjadinya luka-luka yang masa penyembuhannya > 15 hari) selama korban tidak menggugurkan tuntutan hak khususnya. Penyerangan dengan sengaja (terhadap barang atau harta atau fasilitas umum atau pribadi) dengan cara apapun yang menimbulkan kerusakan senilai > SAR 5000 selama pemilik yang menderita kerugian tidak menggugur tuntutan hak khususnya. Penyerangan terhadap aparat keamanan yang sedang bertugas atau menyebabkan terjadinya kerusakan pada kendaraan resmi atau alat-alat yang digunakannya ketika bertugas. Menggunakan atau mengacungkan senjata api dengan tujuan mengancam atau melakukan penyerangan. Melanggar privasi rumah tinggal (masuk kedalamnya dengan tujuan melakukan penyerangan terhadap jiwa sesorang atau kehormatannya atau atau hartanya). Melanggar kehormatan seseorang (memotret dan menyebar luaskannya atau mengancam menyebarluaskannya). Penyerangan terhadap salah satu dari orang tua sendiri (memukul dan sejenisnya) selama tidak ada pemaafan dari orang tuanya.
LAPORAN & PENGADUAN LAPORAN
PENGADUAN
Setiap orang yang mengetahui peristiwa pidana wajib melapor kepada penegak hukum yang berwenang. Menjelaskan peristiwa pidana dengan atau tanpa diketahui pelakunya. Tidak dapat dicabut.
Hanya dapat diajukan oleh korban / ahli warisnya / kuasanya terhadap seseorang yang menyebabkan kerugian bagi dirinya); Dapat dicabut sewaktu-waktu. Pencabutan pengaduan (tuduhan qazaf / menuduh seseorang melakukan zina & tuntutan qishas) harus dibuat dalam berita acara, dihadiri saksi dan disahkan pengadilan. Pengaduan menjadi dasar penyidikan tuntutan hak khusus. Tanpa pengaduan tidak dapat dilakukan penyidikan & penuntutan hak khusus, kecuali apabila BIPU memandang adanya kepentingan umum.
TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN & PENGADUAN
Petugas Kepolisian wajib menerima laporan / pengaduan. Petugas Kepolisian wajib mengumpulkan keterangan berkaitan dengan laporan tersebut dan mencatatnya pada berita cara yang ditandangani oleh pelapor. Penyidik wajib mendatangi tempat kejadian perkara guna melakukan mengamankan tempat kejadian, menyelidiki hal-hal terkait dengan peristiwa kejahatan yang dilaporkan, mengamankan barang bukti, dan melakukan tindakan lain yang diperlukan (seperti melakukan pemanggilan orang-orang yang dianggap dapat mengungkap peristiwa kejahatan tersebut). Ringkasan laporan dan pengaduan disampaikan kepada BIPU pada kesempatan pertama.
JENIS TUNTUTAN
Tuntutan Hak Khusus: Tuntutan Hak Umum : “hak negara (BIPU) untuk mengajukan tuntutan kepada setiap orang yang diduga kuat telah melakukan kejahatan ke Pengadilan yang berwenang dengan tujuan menegakkan hak Allah (had) dan menjaga kemaslahatan umum (ta’zir)”.
“hak setiap orang yang menjadi korban kejahatan untuk mengajukan tuntutan ke Pengadilan yang berwenang agar pelaku dihukum dengan hukuman yang setimpal (qisash, diyat & ganti rugi). Tuntutan dimaksud dapat diajukan langsung oleh korban atau diwakili kuasanya atau ahli waris (dalam hal korban meninggal dunia)”.
21
PROSEDUR PENGAJUAN TUNTUTAN HAK KHUSUS • Menyampaikan pengaduan. (Proses penyidikan dan penuntutan hak khusus hanya dapat dilakukan jika ada pengaduan dari korban atau kuasa hukumnya atau ahli waris korban kepada pihak yang berwenang, kecuali jika BIPU melihat ada kepentingan umum terkait dengan tindak pidana tersebut.
• Pengaduan tuntutan hak khusus diajukan kepada Penyidik saat dilakukan penyidikan. Proses tuntutan hak umum dan hak khusus di Pengadilan dapat dilakukan bersamaan atau terpisah. (Dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari sejak tanggal diajukannya tuntutan, Penyidik wajib memberikan keputusan untuk mengabulkan atau menolak. Apabila Penyidik menolak pengajuan tuntutan tersebut, Pihak yang mengajukan tuntutan berhak menyampaikan keberatan kepada Atasan Penyidik dalam waktu 1 (satu) minggu sejak tanggal keputusan penolakan itu disampaikan kepadanya. Keputusan Atasan Penyidik merupakan putusan akhir dalam tahap penyidikan).
• Menentukan domisili. (Setiap orang yang menjadi korban dan/ penuntut hak khusus wajib menentukan domisili di wilayah pengadilan yang akan melakukan pemeriksaan perkara sesuai kewenangan pengadilan tersebut, jika ia bukan penduduk setempat. Apabila ia tidak menentukan domisili tersebut maka pemberitahuan proses persidangan dilakukan melalui pengumuman di Kantor Pengadilan yang dianggap sebagai pemberitahuan yang sah). 22
CATATAN • Seseorang yang melakukan perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa atau luka/cacat pada anggota tubuh atau jatuhnya martabat/harga diri atau kerugian harta benda, dapat dituntut dengan : Tuntutan qisash (hukuman mati karena sengaja menghilangkan nyawa orang lain (pembunuhan) atau hukuman yang setimpal karena sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka/cacat pada tubuh. Tuntutan diyat (pembayaran uang pengganti setelah pelaku memperoleh pemaafan (tanazul) dari ahli waris korban pembunuhan atau korban penganiayaan, dan korban yang meninggal karena ketidak sengajaan. Tuntutan hukum pembayaran ganti rugi (ta’wid) dalam hal adanya kerugian atas kehilangan/kerusakan harta benda, dan rusaknya martabat seseorang karena qazaf. • Pengadilan berwenang melarang orang yang diberikan kuasa oleh korban atau ahli warisnya untuk meneruskan pengajuan tuntutan hak khusus apabila secara nyata terdapat pertentangan kepentingan antara korban atau ahli warisnya dengan kepentingan orang yang diberikan kuasa. Pengajuan tuntutan hak khusus tersebut dapat dikuasakan kembali kepada pihak lain. • Jika ada pelaku lain di luar terdakwa atau ada peristiwa lain yang berkaitan dengan tuntutan yang diajukan maka Pengadilan berwenang mengembalikan tuntutan tersebut untuk diperbaiki, guna kesempurnaan pemeriksaan perkara dan dalam rangka penjatuhan putusan. 23
TUDUHAN & TERTUDUH
Tertuduh/Tersangka (al-muttaham): Tuduhan/Sangkaan (Tuhmah): “Tuduhan yang ditujukan kepada seseorang berdasarkan bukti yang cukup dan diduga kuat sebagai pelaku kejahatan / perbuatan yang dilarang syariat”.
“Seseorang yang ditetapkan sebagai pelaku kejahatan berdasarkan buktibukti yang cukup, yang disimpulkan dari suatu keadaan/kondisi dan qarinah (petunjuk), baik langsung atau tidak langsung, sehingga kepadanya dapat diberlakukan hukuman had, qishash, atau ta’zir”.
24
PEMANGGILAN SESEORANG Pemanggilan seseorang harus dilakukan dengan Surat Perintah. Surat Perintah mencantumkan : nama lengkap orang yang dipanggil (terdiri empat unsur yaitu : nama orang yang dipanggil, nama ayah, nama kakek dan nama marga), kewarganegaraan, pekerjaan, tempat tinggal, tanggal surat perintah, waktu dan tanggal kehadiran, nama Penyidik dan tanda tangannya, dan stempel resmi. Disampaikan secara resmi melalui pejabat yang berwenang atau petugas kepolisan.
Orang yang dipanggil diberikan salinan surat pemanggilan. Jika orang yang dipanggil sedang tidak berada di tempat maka surat pemanggilan tersebut diserahkan kepada salah seorang anggota keluarganya yang laki-laki dan sudah dewasa yang tinggal bersamanya.
25
AKIBAT HUKUM BAGI SESEORANG YANG TIDAK MEMENUHI PANGGILAN
Penyidik dibenarkan mengeluarkan surat perintah untuk menangkap dan membawa seseorang, jika orang yang dipanggil tersebut tidak memenuhi panggilan (setelah dilakukan pemanggilan secara resmi tanpa alasan yang sah), atau apabila orang yang dipanggil dikhawatirkan melarikan diri, atau dalam hal kejahatan itu sedang terjadi (tertangkap tangan).
26
PENANGKAPAN & PERINTAH MEMBAWA PAKSA • Tindakan menangkap atau membawa paksa seseorang wajib dengan Surat Perintah BIPU. • Surat Perintah mencantumkan (selain yang tertera dalam surat pemanggilan) : perintah untuk melakukan penangkapan dan membawanya ke depan Penyidik, apabila yang dipanggil menolak untuk hadir secara sukarela. • Petugas wajib segera meminta keterangan orang yang ditangkap. • Apabila tidak memungkinkan diperiksa pada hari penangkapan maka petugas menitipkan orang yang ditangkap ke rumah tahanan (RUTAN). Lamanya waktu penitipan tidak boleh melebihi 24 (dua puluh empat) jam. • Pihak RUTAN wajib memberitahukan kepada atasan yang menangkap apabila lewat batas waktu tersebut tidak dilakukan pemeriksaan. • Atasannya harus melakukan pemeriksaan segera setelah menerima pemberitahuan atau mengeluarkan perintah untuk melepaskannya. • Apabila seseorang ditangkap di luar wilayah kewenangan tempat penyidikan maka pihak yang menangkap membawa orang tersebut ke kantor kepolisian tempat dilakukan penangkapan untuk dilakukan pemeriksaan, dan kepadanya diberitahukan alasan penangkapannya. • Jika diperlukan pemindahan tempat penahanan maka orang yang ditangkap harus diberitahu ke tempat mana ia akan dipindahkan. • Orang yang ditahan berhak mengajukan keberatan karena alasan kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk dipindahkan, Penyidik dapat menerbitkan perintah untuk melakukan tindakan lain yang dianggap perlu. • Surat Perintah menangkap atau membawa seseorang berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Perintah diterbitkan, kecuali diterbitkan pembaharuan surat perintah. 27
TERTANGKAP TANGAN • saat pelaku sedang melakukan kejahatan; atau • tidak lama setelah kejahatan dilakukan; at • saat korban atau khalayak ramai sedang mengejar seseorang sambil meneriakkan kejadian tersebut; atau • tidak lama setelah kejadian ditemukan seseorang yang membawa perkakas, atau senjata, atau harta benda, atau peralatan lainnya, atau barang apa saja yg menguatkan dugaan bahwa orang tersebut adalah pelaku atau ikut serta dalam melakukan kejahatan, atau jika saat itu ditemukan darinya jejak atau tanda-tanda yang menunjukkan terjadinya kejahatan tersebut. 28
PENAHANAN • Penyidik berhak mengeluarkan surat perintah penahanan. • Alasan penahan : mencegah tersangka melarikan diri, atau mempengaruhi proses penyidikan atau karena tersangka tidak memiliki tempat tinggal yang jelas.
• Jangka waktu penahanan tidak lebih dari 5 (lima) hari sejak tanggal penangkapan. • Penyidik dapat mengajukan permintaan perpanjangan kepada Kepala BIPU untuk satu atau beberapa kali masa perpanjangan penahanan secara berturutturut. • Jumlah keseluruhan masa penahanannya tidak boleh melebihi batas waktu 40 (empat puluh) hari sejak tanggal penangkapan. • Tersangka dapat dibebaskan sementara jika masa perpanjangan tersebut berakhir.
• Dalam keadaan yang memerlukan perpanjangan penahanan lebih dari 40 (empat puluh) hari, dapat dilakukan perpanjangan untuk satu atau beberapa kali masa perpanjangan secara bertutur-turut. • (batas waktu dari masing-masing perintah perpanjangan tersebut tidak lebih dari 30 (tiga puluh hari) hari). • Keseluruhan masa penahanan dalam proses penyidikan tidak boleh melebihi batas waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal penangkapan.
• Setelah berakhirnya masa penahanan 6 bulan tersebut, BIPU wajib melimpahkan berkas penuntutan ke Pengadilan yang berwenang, atau tersangka dibebaskan sementara dari penahanan. 29
CATATAN TENTANG PENAHANAN
• Tidak seorang pun boleh ditahan kecuali di RUTAN / penjara yang dikhususkan untuk itu. • Petugas RUTAN / Penjara tidak diperkenankan menerima siapapun (untuk ditahan) kecuali berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang berwenang yang mencantumkan alasan dan batas waktu penahanannya. • Petugas RUTAN wajib melepaskan tahanan setelah lewat masa yg ditetapkan. • Setiap orang yang mengetahui adanya orang yang ditahan secara tidak sah atau ditempatkan pada tempat yang bukan diperuntukkan sebagai rumah tahanan (penjara), wajib melaporkannya kepada BIPU. • BIPU segera menuju ke tempat penahanan tersebut untuk melakukan penyidikan dan mengeluarkan perintah pembebasannya jika penahanannya dilakukan secara tidak sah. • Pihak yang menyebabkan tindakan penahanan yang tidak sah tersebut diproses secara hukum.
30
HAK TERSANGKA (KETIKA DITANGKAP & DITAHAN) • Diberitahukan alasan penangkapan atau penahanannya.
• Menghubungi pihak-pihak yang dianggap perlu untuk memberitahukan perihal penangkapan dan penahanan atas dirinya guna meminta bantuan hukum / pengacara. • Menyampaikan pengaduan baik lisan atau tulisan kepada Kepala Penjara / RUTAN. (Petugas wajib menerima dan mencatat dan memberikan tanda terima pengaduan kepadanya serta meneruskan pengaduan tersebut kepada BIPU).
• Berkomunikasi dengan orang yang diberi kuasa atau pengacara. Catatan : Kecuali untuk kepentingan penyidikan, siapapun dapat dilarang untuk mengunjungi tahanan dalam batas waktu tidak melebihi 60 (enam puluh) hari, dengan tidak mengurangi hak tersangka berkomunikasi dengan Kuasa Hukum / Pengacaranya. Petugas RUTAN / penjara dilarang memberikan ijin kepada siapapun (termasuk Anggota Kepolisian) untuk berkomunikasi dengan tahanan kecuali dengan izin tertulis dari Penyidik.
Petugas RUTAN wajib mencatat nama setiap orang yang diizinkan melakukan komunikasi, waktu pertemuan, tanggal izin dan perihal kepentingan yang tercantum dalam surat izin tersebut. 31
PEMERIKSAAN ORANG & TEMPAT TINGGAL
Prinsip dasar : Setiap orang, tempat tinggalnya, kantor dan kendaraannya, memiliki kehormatan yang wajib dilindungi. Kehormatan seseorang meliputi tubuh, pakaian, harta dan kekayaannya serta semua barang-barang miliknya. Kehormatan tempat tinggal mencakup semua tempat yang diberi pagar atau dikelilingi dengan pembatas, atau yang di persiapkan sebagai tempat tinggal.
32
PROSEDUR PEMERIKSAAN ORANG & TEMPAT TINGGAL (1) • Petugas dibenarkan melakukan pemeriksaan tubuh, pakaian dan barang-barang dari orang yang ditangkap. • Tidak boleh memasuki tempat tinggal seseorang atau memeriksanya kecuali dalam keadaan yang telah ditetapkan undang-undang dan dengan surat perintah BIPU. Diluar kondisi tersebut, pemeriksaannya cukup didasarkan izin dari Penyidik. • Petugas boleh masuk ke suatu tempat tinggal dalam hal adanya permintaan pertolongan dari orang yang berada didalamnya, atau ketika terjadi keruntuhan atau kebanjiran atau kebakaran atau semisal itu, atau ketika pelaku kejahatan masuk ke tempat tinggal tersebut saat sedang dilakukan pengejaran.
• Dalam hal tertangkap tangan, petugas boleh memeriksa rumah tersangka dan meneliti barang-barang di dalamnya yang berguna untuk mengungkap kebenaran. • Pemeriksaan tempat tinggal hanya diperkenankan untuk mencari hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan dalam rangka pengumpulan informasi atau bukti kejahatan yang sedang diusut. • Apabila orang yang ditangkap adalah seorang wanita maka pemeriksaannya wajib diwakilkan kepada seorang petugas wanita. • Apabila pemilik tempat tinggal atau penghuninya menolak / menghalangi petugas untuk memasukinya, petugas boleh menggunakan cara-cara yang lazim menurut syariat untuk memasuki tempat tinggal tersebut sesuai tuntutan keadaan. 33
(2) • Apabila saat dilakukan pemeriksaan ditemukan sesuatu barang yang kepemilikannya merupakan hasil atau alat melakukan kejahatan, atau berguna untuk mengungkap kebenaran atas kejahatan lain maka Petugas wajib menyita dan mencatatnya dalam berita cara pemeriksaan. • Pemeriksaan terhadap tempat tinggal harus disaksikan pemiliknya atau orang yang mewakilinya atau salah satu anggota keluarganya yang sudah dewasa dan tinggal bersamanya. • Apabila salah satu dari mereka berhalangan hadir maka pemeriksaan harus dilakukan dengan dihadiri oleh Kepala Lingkungan atau yang setara dengannya atau dua orang saksi. • Pemilik rumah atau wakilnya berhak meneliti surat izin pemeriksaan. • Segala tindakan pemeriksaan orang dan tempat tinggal wajib dibuat berita acara yang menjelaskan : Nama petugas, jabatan, tanggal dan waktu pemeriksaan. Surat izin tertulis untuk melakukan tindakan pemeriksaan, atau penjelasan tentang keadaan darurat/ mendesak jika pemeriksaan dilakukan tanpa izin tertulis. Nama saksi yang hadir dalam pemeriksaan berikut tanda tangan mereka pada berita acara. Uraian terperinci tentang barang-barang yang disita. Laporan tertulis tentang seluruh tindakan yang dilakukan dalam proses pemeriksaan dan tindakan-tindakan terhadap barang-barang yang disita. 34
(3) • Tidak boleh memeriksa orang selain tersangka, atau tempat tinggal selain tempat tinggal tersangka kecuali jika ditemukan indikasi yang kuat bahwa pemeriksaan tersebut berguna untuk kepentingan penyidikan. • Tidak boleh memeriksa tempat tinggal yang tidak ada orang lain selain orang perempuan, kecuali mengikut-sertakan seorang saksi perempuan. • Apabila di tempat tinggal tersebut ada beberapa orang perempuan, sementara tindakan memasuki tempat tinggal bukan untuk menangkap atau memeriksa mereka maka petugas wajib didampingi seorang saksi/petugas perempuan yang menyertai pelaksanaan pemeriksaan tersebut, dan kepada perempuanperempuan tersebut diberi kesempatan menggunakan hijab terlebih dahulu atau meninggalkan tempat tinggalnya, serta diberi kemudahan-kemudahan yang sewajarnya selama tidak mengganggu kepentingan pemeriksaan.
• Tidak boleh melakukan pemeriksaan tempat tinggal, kecuali pada siang hari (setelah matahari terbit sampai dengan sebelum matahari terbenam). • Dilarang memasuki tempat tinggal pada malam hari kecuali keadaan tertangkap tangan. 35
(4)
• Tidak boleh membuka dokumen yang disegel atau tertutup yang ditemukan di dalam rumah tersangka, dengan cara apapun. • Barang-barang dan dokumen-dokumen yang disita harus dimasukkan pada tempat yang tertutup, diikat disegel, dan pada stiker segel dituliskan tanggal berita acara penyitaan dan menyebutkan alasan penyitaannya.
• Tidak boleh membuka barang-barang yang disegel tersebut, kecuali dengan kehadiran tersangka atau wakilnya atau orang yang darinya barang-barang itu disita, atau setelah disampaikan pemanggilan dan pemberitahuan untuk itu, mereka tidak hadir pada waktu yang ditentukan. 36
PENYITAAN SURAT & PENYADAPAN KOMUNIKASI
Prinsip dasar : Surat/dokumen, paket yang dikirim melalui sarana kantor pos dan komunikasi melalui telepon dan alat komunikasi lainnya, memiliki kehormatan dan dilindungi kerahasiaannya.
37
PROSEDUR PENYITAAN SURAT & PENYADAPAN KOMUNIKASI (1)
• Tidak dibenarkan membaca surat/dokumen & paket, atau melakukan penyadapan komunikasi kecuali dengan alasan yang sah dan dalam waktu yang telah dibatasi oleh undang-undang. • Penyitaan surat/dokumen, barang cetakan dan paket, serta penyadapan komunikasi telpon dan merekamnya hanya dapat dilakukan untuk mengungkap kebenaran suatu kejahatan & berdasarkan Surat Perintah BIPU dengan mencantumkan alasan tindakan. • Batas waktu penyitaan dan penyadapan tidak boleh lebih dari 10 (dapat diperpanjang sesuai dengan kepentingan penyidikan). • Isi dokumen, surat kilat yang disita wajib disampaikan kepada tersangka, atau orang yang menjadi tujuan pengiriman barang tersebut, atau diberikan salinannya dalam waktu secepatnya, kecuali apabila hal itu akan menghambat proses penyidikan. • Dalam hal pemilik berkas yang disita memiliki kepentingan yang mendesak atas berkas tersebut, kepadanya diberikan salinan berkas tersebut yang dilegalisir oleh Penyidik.
38
PENYITAAN SURAT & PENYADAPAN KOMUNIKASI (2)
• Apabila diketahui bahwa seseorang menyimpan benda/dokumen yang berhubungan dengan kejahatan yang sedang diselidiki, Penyidik dengan surat perintah dari atasannya dapat memerintahkan agar benda tersebut diserahkan kepadanya, atau menelitinya sesuai dengan kebutuhannya. • Penyidik dilarang menyita dokumen dan berkas dari kuasa hukum tersangka atau pengacaranya yang diterima dari tersangka berkaitan dengan perjanjian kerja antara keduanya. • Penyidik tidak diperbolehkan menyita surat menyurat antara tersangka dan pengacaranya terkait penanganan perkara. • Penyidik dan siapa saja yang mengetahui informasi atas barang dan dokumen yang disita, wajib menjaga kerahasiaannya dan tidak dibenarkan memanfaatkannya dengan cara apapun atau menyebarkannya kepada siapapun, kecuali dalam hal yang dibenarkan oleh undang-undang.
39
PENGEMBALIAN BENDA SITAAN (1) • Pengembalian benda sitaan dapat dilakukan saat proses penyidikan dengan surat perintah Penyidik, kecuali jika benda sitaan tersebut masih diperlukan dalam proses penuntutan atau penetapan statusnya. • Pemilik barang yang disita berhak meminta pengembalian barang sitaan kepada Penyidik, jika permintaan tersebut ditolak ia dapat mengadukan penolakan tersebut kepada Atasan Penyidik. • Benda sitaan dikembalikan kepada orang yang menguasai benda tersebut saat dilakukan penyitaan. • Benda sitaan milik korban kejahatan dikembalikan kepada korban, sepanjang dapat dibuktikan bahwa orang yang menguasai benda yang disita tersebut tidak memiliki hak atasnya. • Penyidik dilarang memerintahkan pengembalian benda sitaan yang masih dipersengketakan kepemilikannya, atau ada keraguan terhadap orang yang berhak menerima pengembaliannya. • Dalam keadaan yang demikian, harus diajukan ke Pengadilan yang berwenang oleh pihak berkepentingan untuk mendapat keputusan atas benda sitaan tersebut. 40
PENGEMBALIAN BENDA SITAAN (2)
• Perintah pengembalian benda sitaan tidak menghalangi orang lain yang berhak menuntut kepemilikan atas benda tersebut di persidangan, kecuali tersangka dan Penuntut Hak Khusus setelah Pengadilan menerbitkan perintah pengembalian atas dasar permohonan salah satu dari kedua pihak berperkara. • Benda sitaan yang tidak diminta pengembaliannya oleh si pemilik (setelah diberitahukan hak atas pengembalian tersebut) diserahkan penintipannya ke Baitul Mal (kas negara). • Benda sitaan yang memiliki masa daluwarsa atau membutuhkan biaya perawatan yang tinggi, dapat diserahkan kepada pemiliknya atau ke Baitul Mal untuk dilelang secara terbuka, dengan surat perintah pengadilan, bilamana hal itu memenuhi persyaratan dalam proses penyidikan. • Pihak yang berhak atas kepemilikannya dapat meminta hasil penjualan seharga benda tersebut.
41
KEHADIRAN PIHAK-PIHAK DALAM PROSES PENYIDIKAN (1) • Pihak-pihak berperkara berhak mendapat pemberitahuan terkait waktu, hari dan tempat dimana Penyidik akan melaksanakan proses pemeriksaan. • Tersangka, korban, penuntut hak khusus, dan wakilnya / pengacaranya berhak menghadiri seluruh proses pemeriksaan di tingkat penyidikan. • Tersangka yang tidak ditahan dapat mewakilkan kehadirannya kepada orang yang diberinya kuasa / Pengacara dalam proses pemeriksaan penyidikan. • Penyidik dapat melakukan proses pemeriksaan tanpa dihadiri oleh seluruh atau sebagian dari pihak-pihak tersebut (apabila ada kepentingan yang dianggap perlu) untuk mengungkap kebenaran. Setelah itu, pihak-pihak tersebut diperbolehkan kembali menyaksikan proses pemeriksaan penyidikan. • Penyidik tidak dibenarkan memisahkan tersangka dari kuasa / pengacaranya yang ikut hadir bersamanya saat dilakukan proses penyidikan.
42
KEHADIRAN PIHAK-PIHAK DALAM PROSES PENYIDIKAN (2)
• Penerima kuasa / pengacara tidak dibenarkan melakukan intervensi dalam proses pemeriksaan penyidikan kecuali mendapat izin dari Penyidik. • Pengacara dalam situasi apapun boleh mengajukan “catatan-catatan” sesuai dengan pengamatannya dan Penyidik memasukkannya dalam berkas perkara. • Selama proses pemeriksaan, para pihak berhak mengajukan permohonan kepada Penyidik terhadap hal yang dianggapnya perlu, Penyidik wajib memberikan keputusan atas permohonan tersebut beserta alasan keputusannya. 43
PEMERIKSAAN SAKSI (1) • Penyidik wajib mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak berperkara sepanjang keterangan tersebut dinilai bermanfaat. • Penyidik dapat meminta keterangan dari siapa saja yang dipandang layak memberi kesaksian atas peristiwa, kejadian atau keadaan sebagai dasar pertimbangan menetapkan seseorang menjadi tersangka atau membebaskannya. • Penyidik wajib menuangkan setiap keterangan saksi secara lengkap dalam berita acara, dengan mencantumkan nama saksi atau nama panggilan (laqab), umur, pekerjaan, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan hubungannya dengan tersangka dan atau korban. • Penyidik tidak dibenarkan merubah, atau menghapus, atau mencoret, menggabungkan atau menambah keterangan saksi dalam Berita Acara. • Apabila terdapat salah satu dari hal-hal tersebut maka kesaksian itu dianggap tidak sah, kecuali setelah dilegalisir dan ditandatangani oleh penyidik, juru tulis dan saksi yang bersangkutan. 44
PEMERIKSAAN SAKSI (2)
• Penyidik dan juru tulisnya wajib membubuhkan tanda tangan pada berita acara pemeriksaan saksi, demikian pula saksi yang telah memberikan keterangan setelah ia membaca berita acara tersebut. • Apabila saksi menolak membubuhkan tanda tangan atau sidik jarinya atau tidak memiliki kemampuan melakukannya maka hal itu dicantumkan dalam berita acara dengan menyertakan alasannya.
• Penyidik mendengarkan keterangan dari setiap saksi secara terpisah, dan dapat mengkonfrontir keterangan seorang saksi dengan saksi lainnya. • Para pihak yang berperkara berhak memberikan tanggapan/komentar terhadap kesaksian dari saksi-saksi dan mengajukan permohonan kepada Penyidik untuk mendengarkan keterangan saksi dari sisi lain. • Apabila seorang saksi dalam keadaan sakit atau berhalangan hadir maka kesaksiannya dapat didengarkan di tempat mana ia sedang berada.
PEMERIKSAAN AHLI • Penyidik dapat meminta bantuan seorang ahli yang kompeten untuk memberikan pendapat dalam setiap masalah yang berhubungan dengan penyidikan yang sedang dilakukannya. • Ahli menyampaikan pendapatnya secara tertulis pada waktu yang ditentukan oleh penyidik.
• Penyidik boleh mengganti ahli tersebut dengan ahli lainnya apabila ahli dimaksud tidak menyampaikan pendapatnya pada waktu yang ditetapkan, atau karena adanya alasan lain. • Para pihak berperkara berhak mengajukan pendapat ahli lainnya sebagai bahan pembelaan.
• Para pihak dapat mengajukan penolakan terhadap pendapat ahli apabila terdapat sebab-sebab yang kuat untuk itu. • Penolakan diajukan kepada Penyidik untuk mendapatkan keputusan, dengan menjelaskan alasan-alasan penolakannya. • Penyidik dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah menerima pengajuan penolakan tersebut harus memberikan keputusannya. • Berdasarkan penolakan tersebut, Penyidik dapat menghentikan penugasan kepada ahli dimaksud, kecuali apabila terdapat keadaan mendesak maka Penyidik dapat meminta agar ahli dimaksud melanjutkan tugasnya.
PEMERIKSAAN TERSANGKA (1)
• Saat akan melakukan pemeriksaan, Penyidik wajib memberitahu tersangka tentang kejahatan yang dituduhkan kepadanya.
• Penyidik wajib mencatat keterangan tentang identitas tersangka saat tersangka hadir dalam pemeriksaan pertama. • Penyidik wajib mencantumkan semua keterangan tersangka di dalam berita acara pemeriksaan.
• Penyidik dapat mengkonfrontir keterangan tersangka dengan tersangka lainnya atau dengan saksi-saksi. • Berita acara pemeriksaan ditandatangani oleh tersangka setelah diberi kesempatan untuk membacanya terlebih dahulu. • Apabila tersangka menolak untuk menandatanganinya, penyidik wajib mencantumkan penolakan tersebut pada berita acara pemeriksaan.
PEMERIKSAAN TERSANGKA (2)
• Dalam pemeriksaan tersangka tidak dibenarkan adanya kondisi yang mempengaruhi keinginan tersangka untuk memberikan keterangannya, tidak dibenarkan mengambil sumpah terhadap tersangka, dan tidak boleh menggunakan cara-cara pemaksaan dan semisalnya. • Pemeriksaan tersangka tidak dibenarkan dilakukan di luar kantor penyidik kecuali dalam keadaan mendesak yang ditetapkan oleh penyidik. • Tersangka warga negara asing berhak meminta bantuan pendampingan penterjemah.
48
PEMBEBASAN SEMENTARA • Penyidik (atas inisiatif sendiri/atas pengajuan permohonan tersangka) dapat mengeluarkan perintah pembebasan sementara sepanjang pembebasan tersebut dinilai cukup alasan (tersangka tidak menghalangi proses penyidikan dan tidak dikhawatirkan melarikan diri), dengan syarat tersangka berjanji akan memenuhi panggilan penyidik setiap saat diperlukan. • Tidak dibenarkan membebaskan tersangka kecuali setelah tersangka dapat menentukan tempat tinggalnya yang disetujui oleh penyidik. • Perintah pembebasan tersangka tidak menghalangi penyidik menerbitkan surat perintah baru untuk melakukan penahanan tersangka, apabila ditemukan bukti bahwa tersangka melanggar persyaratan pembebasannya, atau adanya keadaan lain yang mengharuskan melakukan tindakan tesebut. • Apabila tersangka telah dilimpahkan ke pengadilan maka keputusan tentang status pembebasan sementara terhadap tersangka atau penahanannya menjadi kewenangan pengadilan yang menerima pelimpahan berkas perkaranya. • Dalam hal Pengadilan yang menerima pelimpahan berkas perkara menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara tersebut, pengadilan dimaksud tetap berwenang memeriksa permintaan pembebasan atau penahanan, sepanjang perkaranya belum diserahkan ke pengadilan lain yang berwenangan memeriksa perkara tersebut. 49
PENGHENTIAN PENYIDIKAN • Apabila Penyidik berpendapat “tidak cukup meneruskan perkara ke penuntutan maka rekomendasi penghentian proses penyidikan.
bukti” untuk ia membuat
• Atasan Penyidik menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan berdasarkan rekomendasi penyidik.
• Pemberitahuan penghentian penyidikan wajib kepada tersangka dan penuntut hak khusus.
disampaikan
• Apabila salah satu dari keduanya meninggal dunia maka pemberitahuan disampaikan kepada seluruh ahli waris di tempat kediamannya.
• Keputusan penghentian penyidikan tidak menutup kemungkinan membuka kembali perkaranya dan melakukan proses penyidikan ulang, jika diperoleh bukti baru yang menguatkan sangkaan yang dituduhkan kepada tersangka. • Bukti baru dimaksud dapat berupa kesaksian, surat atau dokumen lainnya yang belum ditemukan Penyidik pada proses sebelumnya. 50
PELIMPAHAN PERKARA KE PENGADILAN • Apabila proses penyidikan dinyatakan selesai dan penyidik berpendapat telah cukup bukti, maka penyidik menyerahkan berkas hasil penyidikan kepada Penuntut Umum (BIPU) untuk penyusunan surat dakwaan dan pelimpahan berkas perkara beserta surat dakwaan ke Pengadilan yang berwenang. • Apabila dari hasil penyidikan terdapat beberapa tuduhan kejahatan yang kewenangan mengadilinya berada pada beberapa pengadilan yang sejenis dan kejahatan tersebut saling berkaitan satu dan lainnya maka seluruh berkas perkaranya dilimpahkan ke salah satu dari pengadilan yang berwenang tersebut. • Apabila beberapa kejahatan yang kewenangan mengadilinya berada pada beberapa pengadilan yang tidak sejenis maka seluruh berkas perkaranya dilimpahkan ke pengadilan yang memiliki kewenangan yang lebih luas.
• Kewenangan suatu pengadilan dibatasi oleh tempat kejadian perkara (TKP), atau tempat tinggal tersangka. Apabila tersangka tidak memiliki tempat tinggal yang jelas maka batasan kewenangan pengadilan adalah tempat dimana tersangka ditangkap. • TKP adalah setiap tempat terjadinya satu perbuatan dari rangkaian perbuatan, atau tempat dimana ditemukan bekas suatu perbuatan yang menunjukkan telah terjadinya suatu perbuatan, yang dengan perbuatan tersebut menyebabkan terjadinya kerusakan secara fisik. 51
BERAKHIRNYA PROSES TUNTUTAN
• Tuntutan hak umum berakhir, jika: 1. Adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap; 2. Mendapat pengampunan Raja; 3. Perkara yang hukumannya dapat digugurkan dengan melakukan taubat. 4. Meninggalnya tersangka/terdakwa. Berakhirnya tuntutan hak umum tidak menghalangi proses hukum terhadap tuntutan hak khusus. • Tuntutan hak khusus berakhir, jika: 1. Adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap; 2. Memperoleh pemaafan dari korban atau ahli warisnya.
Berakhirnya tuntutan hak khusus tidak menghalangi proses hukum terhadap tuntutan hak umum. 52
TUNTUTAN GANTI RUGI AKIBAT SUATU PROSES HUKUM • Setiap orang yang menderita kerugian akibat dari tuduhan yang tidak berdasar, atau akibat tindakan pemenjaraan atau penahanan yang berlarut sehingga melampau batas waktu yang telah ditetapkan, berhak mengajukan tuntutan ganti rugi (ta’wid) ke pengadilan yang berwenang di tempat mana ia ditahan. • Setiap orang yang dinyatakan tidak bersalah oleh suatu putusan pengadilan yang bekekuatan hukum tetap berhak mengajukan tuntutan ganti rugi (ta’wid) secara materiel dan immmateriel kerugian yang telah dideritanya ke pengadilan yang memeriksa dan memutus perkaranya. 53
Sekian & Terima Kasih
