DEPUTI BIDANG PELAYANAN PUBLIK KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
1)
Ruang Lingkup Yanlik [Pasal 5 ayat (6)].
2)
Sistem Pelayanan Terpadu [Pasal 9 ayat (2)].
3)
Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan [Pasal 20 ayat (5)].
4)
Proporsi Akses Dan Kategori Kelompok Masyarakat [Pasal 30 ayat (3)].
5)
Tata Cara Pengikutsertaan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Yanlik [Pasal 39 ayat (4)].
Pasal 5 1) Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor lain yang terkait. 5) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi skala kegiatan yang didasarkan pada ukuran besaran biaya tertentu yang digunakan dan jaringan yang dimiliki dalam kegiatan pelayanan publik untuk dikategorikan sebagai penyelenggara pelayanan publik. 6) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.
Ruang lingkup Pelayanan publik yang meliputi: pelayanan barang publik; pelayanan jasa publik; dan pelayanan administratif, serta pembiayaan atas penyediaan pelayanan publik.
Khusus pelayanan administratif diatur tentang pelayanan administratif oleh pemerintah dan non pemerintah serta kaitannya dengan pelayanan dokumen perijinan dan non perijinan.
Penyelenggara meliputi: › institusi penyelenggara negara dan/atau satuan
kerja penyelenggara di lingkungannya;
› korporasi berupa BUMN/BUMD dan/atau satuan
kerja penyelenggara di lingkungannya;
› lembaga independen yang dibentuk
berdasarkan undang-undang dan/atau satuan kerja penyelenggara di lingkungannya; atau
› badan hukum lain yang menyelenggarakan
pelayanan publik dalam rangka pelaksanaan misi negara.
Khusus badan hukum lain diatur Penyelenggara Pelayanan hanya meliputi:
penyelenggara pelayanan publik berdasarkan subsidi dan/atau bantuan sejenis; atau
penyelenggara pelayanan publik berdasarkan izin sesuai bidang pelayanan: › yang besaran nilai aktiva paling sedikit 50 (lima puluh)
kali besaran pendapatan per kapita per tahun di wilayah administrasi pemerintahan penyelenggara pada tahun berjalan, dan › yang jaringan pelayanannya tidak dibatasi oleh wilayah.
Pasal 9 1) Dalam rangka mempermudah penyelenggaraan berbagai bentuk pelayanan publik, dapat dilakukan penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu. 2) Pengaturan mengenai sistem pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.
Pada Bab Pelayanan Terpadu diatur tentang:
tujuan, prinsip-prinsip, tempat, dan penyelenggara pelayanan terpadu;
pelayanan terpadu satu pintu beserta syarat-syarat pelimpahan dan pendelegasian wewenang;
pelayanan terpadu satu atap beserta prinsip kerja penyelenggara penerima penugasan.
Pelayanan Terpadu secara Virtual.
(1) Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan. (2) Dalam menyusun dan menetapkan standard pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait. (3) Penyelenggara berkewajiban menerapkan standard pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Pengikutsertaan masyarakat dan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip tidak diskriminatif, terkait langsung dengan jenis pelayanan, memiliki kompetensi dan mengutamakan musyawarah, serta memperhatikan keberagaman. (5) Penyusunan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pedoman tertentu yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.
Penyelenggara harus menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan paling lambat 6 (enam) bulan setelah PP mengenai pedoman penyusunan standar pelayanan diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Penjelasan: Materi peraturan pemerintah berisi: keharusan bagi pemerintah untuk menetapkan pedoman penyusunan standar pelayanan dalam waktu 6 (enam) bulan; dan kewajiban setiap Penyelenggara menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pedoman selesai.
diatur tentang:
Komponen standar dan perlunya penyelarasan antara kemampuan penyelenggara dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
Mekanisme penyusunan standar pelayanan yang dimulai dengan penyusunan rancangan, pembahasan, uji publik (publikasi konsep standar pelayanan), penetapan, dan maklumat pelayanan, serta evaluasi atas penerapan standar, termasuk pengaturan batasan waktu masing-masing tahapan;
Pelibatan masyarakat dalam penyusunan rancangan, pembahasan, sampai dengan keberatan oleh masyarakat yang tidak terlibat dalam penyusunan.
Pasal 30 (1) Penyelenggara dapat menyediakan pelayanan berjenjang secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar pelayanan serta peraturan perundangundangan. (2) Pelayanan berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mematuhi ketentuan tentang proporsi akses dan pelayanan kepada kelompok masyarakat berdasarkan asas persamaan perlakuan, keterbukaan, serta keterjangkauan masyarakat. (3) Ketentuan mengenai proporsi akses dan kategori kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.
Pelayanan berjenjang, yaitu pelayanan bertingkat yang didasarkan pada kelaskelas pelayanan dengan memperhatikan prinsip: keadilan, proporsionalitas, dan tidak diskriminatif.
Bahwa proporsi akses dan kategori kelompok masyarakat yang menggunakan pelayanan berjenjang:
dibatasi maksimal 25 % dengan tidak mengurangi kapasitas untuk masyarakat umum memperhatikan: ketersediaan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas penunjang; kesiapan biaya atau anggaran pendukung; dan kemampuan menata dan mengelola untuk mengamankan prinsip-prinsip keadilan, proporsionalitas dan tidak diskriminatif.
Kategori kelompok masyarakat yang menggunakan pelayanan berjenjang dapat didasarkan pada: kemampuan ekonomi; keinginan masyarakat; dan keanggotaan dalam komunitas.
Pasal 39 (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dimulai sejak penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian penghargaan. (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kerja sama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik. (3) Masyarakat dapat membentuk lembaga pengawasan pelayanan publik. (4) Tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.
Pengikutsertaan masyarakat dalam pelayanan publik mencakup keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan publik, meliputi:
penyusunan kebijakan pelayanan publik; penyusunan standar pelayanan; pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik; dan pemberian penghargaan.
Bentuk pengikutsertaan masyarakat (langsung atau tidak langsung) yaitu: Masukan; Tanggapan; laporan, dan/atau pengaduan kepada › Penyelenggara; › atasan langsung; serta › pihak terkait sesuai peraturan perundang-
undangan, atau › melalui media massa.
Kewajiban Penyelenggara untuk merespon dan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai: tindak lanjut penyelesaian masukan; Tanggapan; serta laporan dan/atau pengaduan masyarakat yang diterimanya.
