PENYELENGGARAAN TK-SD SATU ATAP

PENYELENGGARAAN TK-SD SATU ATAP LATAR BELAKANG Taman Kanak-kanak (TK) merupakan bentuk pendidikan anak usia dini jalur formal yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak usia empat tahun sampai masuk pendidikan dasar, (Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 28). Pendidikan TK diselenggarakan dalam upaya membantu meletakkan dasar perkembangan semua aspek tumbuh kembang bagi anak usia sebelum memasuki sekolah dasar. Pendidikan TK merupakan tahapan pendidikan yang penting untuk mengembang-kan kemampuan-kemampuan anak sesuai dengan tahap perkembangannya (developmental task) dan menyiapkan anak usia TK untuk siap memasuki sekolah. Usia TK merupakan ”usia emas” (golden age) untuk menerima rangsangan yang hanya datang sekali dan tidak dapat diulang sekaligus fase yang sangat menentukan untuk pengembangan kualitas manusia selanjutnya. Bagi anak yang memperoleh pendidikan TK akan dapat mempersiapkan diri memasuki sekolah dasar dengan lebih baik. Berdasarkan data Pusat Statistik Pendidikan (PSP), Balitbang, Depdiknas Tahun 2008 menunjukkan bahwa layanan pendidikan TK masih sangat terbatas. Lembaga TK di Indonesia yang berjumlah 54.742 TK, hanya sebesar 708 TK (1,3%) yang merupakan TK Negeri Pembina sebagai TK percontohan, sedangkan TK lain yang berjumlah 54.034 (98,2%) adalah TK Swasta. Peningkatan akses layanan pendidikan TK pada milestone tahun 2009 ditargetkan sebesar 45%, namun sampai saat ini kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa layanan pendidikan TK baru mencapai 23% dari anak usia 5-6 tahun sebesar 7.861.400 anak. Kenyataan di lapangan berdasarkan data PSP Balitbang Depdiknas tahun 2006, menunjukkan bahwa jumlah siswa baru SD kelas I sebesar 4.440.896 siswa, dengan rincian siswa baru yang berasal dari TK sebesar 1.819.345 siswa (40.97%) dan siswa baru yang tidak berasal dari TK, sebesar 2.621.551 siswa (59,03%). Hasil penelitian Direktorat Pendidikan Dasar, Ditjen Dikdasmen, Depdiknas tahun 2000, menunjukkan bahwa Pendidikan TK memiliki Penyelenggaraan TK dan SD Satu Atap Direktorat Pembinaan TK dan SD, Ditjen MPDM, Depdiknas

1

kontribusi terhadap kesiapan belajar siswa SD kelas 1. Kontribusi ini terjadi pada semua aspek kesiapan belajar, termasuk bahasa, kecerdasan, sosial, motorik, moral, perasaan, daya cipta, dan kedisiplinan. Program Wajar Dikdas sembilan tahun yang dicanangkan pemerintah sejak tahun 1984, sesuai dengan Inpres No 1 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Wajar Dikdas, masih menghadapi permasalahan-permasalahan yang mengakibatkan penuntasan Wajar Dikdas sembilan tahun diharapkan tuntas tahun 2008. Hal ini dapat dilihat pada angka mengulang kelas di SD/MI, dari data PSP Balitbang Depdiknas pada tahun 2004, sebesar 841.662 siswa, dengan rincian untuk kelas I sebesar 292.462 siswa (34%), kelas II sebesar 165.888 siswa (20), kelas III sebesar 131.159 siswa (16%), kelas IV sebesar 94.829 siswa (16%), kelas V sebesar 56.776 siswa (7%), dan kelas VI sebesar 8.424 siswa (15) serta MI sebesar 92.124 siswa (11%). Dari data tersebut menunjukkan bahwa angka mengulang kelas di SD/MI masih cukup tinggi terutama untuk kelas I, II, dan III. Dengan melihat kenyataan di atas maka upaya pengurangan angka mengulang kelas perlu mendapat perhatian serius dalam penyusunan program pembangunan pendidikan di Sekolah Dasar. Di samping itu terjadi miskonsepsi pada transisi pendidikan TK dan SD kelas awal yang harus segera dicarikan solusinya. Beberapa kasus sering dijumpai pada siswa SD kelas awal. Di TK, anak terbiasa dengan kebebasan dalam bermain dan bersosialisasi dengan teman. Setelah masuk SD kelas awal, anak langsung dihadapkan pada aktivitas akademik dan masa peralihan dari penggunaan bahasa ibu ke bahasa nasional. Bila pada SD kelas awal diterapkan disiplin yang kaku, tentunya akan menimbulkan rasa takut pada anak sehingga anak menjadi takut (phobia) bersekolah. Fenomena lain yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa anak-anak yang masuk SD harus mempunyai kemampuan yang memadai. Fenomena ini menyebabkan beberapa SD menetapkan syarat bagi calon siswa kelas 1 harus menguasai baca, tulis dan hitung. Tuntutan persyaratan ini menciptakan pola pembelajaran di TK menekankan programnya untuk mengajar anak berkemampuan membaca, menulis dan berhitung, yang diselenggarakan seperti di SD dengan mengabaikan prinsip-prinsip pembelajaran di TK. Bahkan banyak TK yang melaksanakan les baca, tulis dan hitung untuk memper-siapkan anak masuk SD. Selain tuntutan tersebut, orangtua juga ingin agar anaknya cepat pintar. Fenomena ini tentunya secara psikologis bertentangan dengan prinsip-prinsip perkembangan anak.

Penyelenggaraan TK dan SD Satu Atap Direktorat Pembinaan TK dan SD, Ditjen MPDM, Depdiknas

2

Berdasarkan permasalahan dan pemikiran tersebut di atas, dalam rangka meningkatkan layanan pemerataan akses dan keadilan untuk memperoleh pendidikan TK, serta permasalahan transisi pendidikan dari TK ke SD kelas awal, perlu diupayakan alternatif inovasi kelembagaan dengan mendekatkan pola penyelenggaraan pendidikan TK dan SD. Hal ini dilakukan melalui penyelenggaraan TK-SD Satu Atap, baik dari segi pendekatan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pembiayaan, pengelolaan, pengembangan program.

PENGERTIAN TK-SD Satu Atap adalah penyelenggaraan Taman Kanak-kanak yang berada dalam satu kesatuan dengan SD, baik secara terpadu maupun terpisah, baik dalam satu lokasi maupun beda lokasi. DASAR Dasar penyelenggaraan TK-SD Satu Atap adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah. 4. Rencana Strategis (Renstra) Departemen Pendidikan Nasional Tahun 20052009. 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2005 tanggal 3 Agustus 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar Menengah. TUJUAN Tujuan penyelenggaraan TK-SD Satu Atap adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan pemerataan dan perluasan akses untuk memperoleh layanan pendidikan TK. 2. Mendekatkan pola pembelajaran pendidikan di TK dan SD kelas awal sebagai inovasi pembelajaran dalam pendidikan. 3. Memfasilitasi proses masa transisi dari TK ke SD kelas awal.


3

PRINSIP-PRINSIP PENYELENGGARAAN Prinsip-prinsip penyelenggaraan TK-SD Satu Atap adalah sebagai berikut: 1. Pemerataan dan perluasan akses Penyelenggaraan pendidikan TK-SD Satu Atap diarahkan untuk menampung anak usia TK di wilayah yang belum terjangkau oleh pendidikan TK. 2. Transisional Penyelenggaraan pendidikan TK-SD Satu Atap diarahkan untuk menfasilitasi transisi dan mendekatkan pola pembelajaran anak dari TK ke SD kelas awal. 3. Pemberdayaan masyarakat Penyelenggaraan TK-SD Satu Atap dilakukan dengan memberdayakan semua potensi anggota masyarakat. Melalui pemberdayaan ini, diharapkan masyarakat dapat memberikan perhatian, pembinaan, dan kerjasama yang baik untuk kelangsungan penyelenggaraan TK-SD Satu Atap.

4. Kerjasama dengan pihak terkait (stakeholders) TK-SD Satu Atap diselenggarakan melalui kerjasama, baik dengan instansi/ lembaga terkait, masyarakat, maupun perorangan. 5. Sistem pembinaan Sistem pembinaan pendidikan TK-SD Satu Atap dilakukan secara berjenjang oleh Pengawas TK/SD, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Propinsi, dalam upaya meningkatkan mutu pendidikannya. 6. Keberlanjutan (sustainability) program dan penyelenggaraan TK-SD Satu Atap perlu diselenggarakan secara berkelanjutan melalui dukungan moral, finansial, teknis-edukatif, dan administratif baik dari pemerintah maupun masyarakat setempat.


4

KELEMBAGAAN/PENGORGANISASIAN 1. Kelembagaan/Pengorganisasian pada manajemen terpadu a. Dalam penyelenggaraan ini hanya ada satu kepala sekolah yaitu kepala SD merangkap sebagai kepala TK. b. Kepala SD bertanggung jawab terhadap pengelolaan SD dan TK. Dalam hal penanganan sehari-hari, untuk TK dibantu oleh penanggung jawab TK, sedangkan di SD dibantu oleh penanggung jawab SD. c. Struktur organisasinya sebagai berikut.

KOMITE SEKOLAH

Kep TK-SD

Petugas Tata Usaha

Penanggungjawab TK

Kelompok Jabatan Fungsional

Penanggungjawab SD

Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.1 Struktur Organisasi TK-SD Satu Atap Manajemen Terpadu

d. Status kelembagaan TK-SD Satu Atap dapat berupa SD negeri dan TK swasta, SD swasta dan TK swasta, SD negeri dan TK negeri. Tabel 2.5 Status Kelembagaan TK-SD Satu Atap pada Manajemen Terpadu No.

Status SD

Status TK

1.

SD Negeri

TK Swasta

2.

SD Negeri

TK Negeri

3.

SD Swasta

TK Swasta

e. Status kelembagaan TK-SD Satu Atap ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.


5

2. Kelembagaan/Pengorganisasian pada manajemen terpisah a. Dalam penyelenggaraan ini ada dua kepala sekolah yaitu Kepala SD dan Kepala TK, yang bertanggungjawab terhadap lembaga masing-masing. b. Kepala TK dan Kepala SD berkoordinasi baik secara administratif maupun teknik-edukatif melalui wadah yang disebut Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), atau yayasan penyelenggara pendidikan. c. Struktur organisasinya sebagai berikut. KKKS

KEP TK

KOMITE SEKOLAH

KEP SD

Petugas tata Usaha

Petugas tata Usaha

Jabatan Fungsional TK

Jabatan Fungsional SD

Gambar 2.2. Struktur Organisasi TK-SD Satu Atap Manajemen Terpisah dengan Satu Komite Sekolah

KKKS

KOMITE SEKOLAH

KEP TK

Petugas tata Usaha

KEP SD

KOMITE SEKOLAH

Petugas tata Usaha

Jabatan Fungsional TK

Jabatan Fungsional SD

Gambar 2.3. Struktur Organisasi TK-SD Satu Atap Manajemen Terpisah dengan Masing-masing Komite Sekolah d. Tugas dan tanggung jawab personalia adalah sebagai berikut: Kinerja kepala TK, kepala SD, guru TK, guru SD, TU, dan kinerja komite sekolah sama dengan pada TK-SD Satu Atap manajemen terpadu. e. Status kelembagaan TK-SD Satu Atap pada manajemen terpisah sama dengan status kelembagaan pada manajemen terpadu.


6

REKAPITULASI SEKOLAH RINTISAN TK-SD SATU ATAP TAHUN 2003 s.d. 2008 NO.

PROVINSI

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

2 DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah D.I. Yogyakarta Jawa Timur N.A. Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Sumatera Selatan Lampung Bengkulu Banten Bali Bangka Belitung Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Maluku Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timu Papua Maluku Utara Gorontalo Irian Jaya Barat Sulawesi Barat

JUMLAH KESELURUHAN

TAHUN 2003 3 2 10 10 2 10 5 8 2 5 5 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 103

2004 4 5 10 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 2 5 10 5 5 5 5 10 5 5 10 5 5 5 5 197

2005 5 6 16 11 2 10 2 11 4 4 1 2 6 6 1 8 2 1 4 2 2 2 1 2 7 2 1 4 4 1 1 1 1 128

2006 6 1 5 7 1 7 6 5 4 2 1 2 3 2 2 1 2 1 2 3 3 2 2 2 4 2 2 2 3 4 2 2 2 2 91

2007 7 13 31 62 23 53 26 23 18 13 11 6 19 14 7 9 19 4 14 6 12 8 18 6 20 10 5 21 17 4 7 6 4 5 514

2008 JUMLAH 8 9 11 27 55 72 65 100 17 38 70 90 30 49 31 57 15 38 15 29 10 13 10 20 13 36 15 29 12 17 24 25 13 30 6 10 11 28 12 23 11 24 7 19 15 28 10 17 15 43 10 21 10 15 22 39 15 33 10 16 10 17 10 16 6 7 10 7 596

1.629

Catatan: Tahun Anggaran 2009 sasaran Penyelenggaraan TK-SD Satu Atap, sejumlah 500 sekolah. Sehingga, jumlah TK-SD Satu Atap s.d. 2009 sejumlah 2.129 Sekolah


7

PENYELENGGARAAN TK-SD SATU ATAP

Recommend Documents