PENYELENGGARAAN PAUD HOLISTIK INTEGRATIF Oleh : Dr. Sri Sutarsi, M.Si
LATAR BELAKANG •
Untuk menyiapkan SDM berkualitas harus diawali sejak usia dini, bahkan sejak masa konsepsi dalam kandungan • Pemenuhan kebutuhan perkembangan dan pertumbuhan anak secara holistic integrative sangat menentukan kualitas kesehatan, kecerdasan, dan kematangan sosial di tahap berikutnya • Pengembangan kualitas SDM harus dimulai sejak dini. Pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang yang menyeluruh dan terpadu meliputi aspek kesehatan, gizi, psikososial, pendidikan dan pengasuhan. • Investasi sejak usia dini menentukan kualitas SDM. 2
PENGERTIAN •
•
•
PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Satuan PAUD adalah taman Kanak-Kanak, Taman KanakKanak Luar Biasa, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan PAUD Sejenis. PAUD HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegtrasi. 3
TUJUAN • Terselenggaranya layanan Pengembangan PAUD HI menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia • Terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral-emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur • Terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi di manapun anak berada • Terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah dan Terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dalam upaya Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif. 4
PRINSIP PAUD HOLISTIK INTEGRATIF • Bersifat menyeluruh dan berintegrasi • Berkesinambungan dan konsisten • Tidak ada diskriminasi dalam memberikan pelayanan • Pelayanan yang tersedia, mudah terjangkau dan dapat diterima oleh masyarakat • Peran dari masyarakat • Berdasarkan budaya yang bersifat konstruktif • Good Governance (Pemerintahann yang baik) 5
PIHAK PIHAK YANG TERKAIT • • • • •
• • • • • •
Satuan PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Kesehatan Dinas Sosial Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Polres / Polsek Organisasi Mitra Posyandu Tokok Masyarakat Orang Tua
6
PERAN UNSUR - UNSUR TERKAIT DALAM PAUD HI • Satuan PAUD : Penyelenggara layanan PAUD HI dengan bimbingan dan pengawasan instansi terkait.
• Dinas Pendidikan dan Kebudayaan : Melaksanakan pelayanan, bimbingan teknis, supervisi, advokasi; pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan pendidikan di Satuan PAUD
• Dinas Kesehatan : Melaksanakan pelayanan, bimbingan teknis, supervisi, advokasi; pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan kesehatan di dalam atau di luar Satuan PAUD yang meliputi: pemeriksaan kesehatan, gizi, imunisasi, pemberian vitamin kepada anak, dan penyuluhan kesehatan untuk orang tua 7
PERAN UNSUR - UNSUR TERKAIT DALAM PAUD HI • Dinas Sosial : Melaksanakan pelayanan, bimbingan teknis, supervisi, advokasi ; pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan sosial di Satuan PAUD, meliputi : perlindungan, rehabilitasi untuk anak yang mengalami kasus kekerasan, atau penelantaran, dan penyuluhan kepada orang tua.
• Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana : Melaksanakan pelayanan, bimbingan teknis, supervisi, advokasi ; fasilitas, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan pengasuhan di Satuan PAUD dengan mengoptimalkan daya dukung yang ada di masyarakat, termasuk penyuluhan tentang pengasuhan kepada orang tua.
8
PERAN UNSUR - UNSUR TERKAIT DALAM PAUD HI • Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Melaksanakan pelayanan, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, dan penyuluhan tentang hak anak memiliki identitas Akta Kelahiran kepada orang tua
• Polres / Polsek Melaksanakan pelayanan, bimbingan teknis, supervisi, advokasi; pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan keamanan dan ketertiban di Satuan PAUD, termasuk penyuluhan tentang jaminan keamanan dan perlindungan hukum dari tindak penelantaran dan kekerasan terhadap anak didalam keluarga
• Organisasi Mitra Sebagai pendamping, pembina, dan mitra kerja Satuan PAUD dalam menyelenggarakan PAUD HI 9
PERAN UNSUR - UNSUR TERKAIT DALAM PAUD HI • Posyandu : Melaksanakan pelayanan kesehatan dasar kepada anak usia dini yang mencakup penimbangan dan pengukuran tinggi badan serta pemberian vitamin A secara berkala
• Tokoh Masyarakat : Sebagai pendamping, pembina, dan mitra kerja Satuan PAUD dalam memberikan fasilitasi, advokasi, penyuluhan terkait dengan nilai dan budaya setempat yang sesuai dengan konten PAUD HI
• Orang Tua Mitra Satuan PAUD dalam melaksanakan PAUD HI di Satuan PAUD maupun di dalam lingkungan keluarganya 10
KESIMPULAN • •
Untuk mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia perlu pengembangan anak usia dini holistik-integratif Untuk mewujudkan pengembangan anak usia dini holistik integratif harus dibentuk Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (sebagaimana telah diatur dalam Perpres No. 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan PAUD HI dan Perbub No. 50Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pengembangan PAUD HI)
11
TINDAK LANJUT • -
Perpres No. 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan PAUD HI pasal 16 : ayat 1 : Pemerintah Daerah melaksanakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di daerah masing masing dengan mengacu kepada kebijakan yang ditetapkan oleh Gugus Tugas
-
Ayat 2 : Dalam melaksanakan Pengembangan Anak Usia Dini Holisitik - Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah, perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan,lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan anggota masyarakat
12
TINDAK LANJUT • -
Perpres No. 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan PAUD HI pasal 17 : ayat 1 : Dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) di Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat dibentuk Gugus Tugas Provinsi Pengembangan Anak Usia Dini HolistikIntegratif dan Gugus Tugas Kabupaten/Kota Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif
Ayat 2 : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, agama, dan unsur lain yang terkait 13
TINDAK LANJUT Perpres No. 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan PAUD HI pasal 17 : - ayat 4 : Gugus Tugas Kabupaten/Kota Pengembangan Anak Usia Dini HolistikIntegratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota
-
Ayat 5 : Pembentukan Gugus Tugas Provinsi dan Gugus Tugas Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
-
Ayat 6 : Gugus Tugas Provinsi, Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pengembangan Anak Usia Dini HolistikIntegratif berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait serta berkoordinasi dengan Gugus Tugas.
14
Perbub No. 50 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pengembangan PAUD HI : -Pasal 4 : (1) Penyelenggaraan PAUD HI berorientasikan pada: a. pemerataan akses masyarakat pada pelayanan pendidikan; b. peningkatan mutu dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat; dan c. peningkatan efesiensi, efektifitas, dan akuntabilitas publik menuju penyelenggaraan PAUD HI. (2)Penyelenggaraan PAUD HI sebagaimana ayat (1) huruf c pelaksanaannya melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan, Lembaga/Dunia Usaha, Organisasi Kemasyarakatan dan semua lapisan masyarakat yang mempunyai kemapuan untuk menjadi penyelenggara, pengelola dan pendidik.
15
Perbub No. 50 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pengembangan PAUD HI : -Pasal 4 : (3) Kewajiban penyelenggara PAUD HI sebagaimana ayat (2) adalah sebagai berikut : a.memfasilitasi pelaksanaan PAUD diwilayah kerja masing-masing; b.menjalankan kegiatan sesuai dengan program kerja yang sudah ditetapkan ; c.melakukan pembinaan dan pengawasan; d.memberikan pendanaan serta bantuan teknis terhadap Lembaga PAUD; dan e.melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
16
Perbub No. 50 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pengembangan PAUD HI : - Pasal 5 : (1) Penyelenggaraan PAUD HI dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal. (2) Penyelenggaraan PAUD HI melalui jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk TK, RA dan BA. (3) Penyelenggaraan PAUD HI melalui jalur pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk KB, TPA dan SPS. (4) Penyelenggaraan PAUD HI formal dan PAUD non formal dilaksanakan dengan penerapan belajar melaui bermain. (5) Penyelenggaraan PAUD HI melalui jalur informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendidikan yang dilakukan oleh keluarga (orang tua) dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. 17
Perbub No. 50 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pengembangan PAUD HI : - Pasal 8 : Sasaran penyelenggaraan PAUD HI sebagai berikut: a. Ibu Hamil b. TPA adalah anak usia 0-6 tahun; c. SPS adalah anak usia 0-6 tahun; d. KB adalah anak usia 0-6 tahun; e. TK,RA dan BA adalah anak usia 4-6 tahun; f. Bina Keluarga Balita adalah orang tua / keluarga yang memiliki anak balita; g. Sasaran layanan Posyandu adalah anak usia 0-5 tahun.
18
Perbub No. 50 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pengembangan PAUD HI : - Pasal 14 : (1) Tenaga Kependidikan PAUD HI terdiri dari Pengelola, Penilik, Pengawas PAUD, Psikolog, Tenaga Kesehatan, Tenaga Pustaka, Tenaga Administrasi, Tenaga Kebersihan dan keamanan serta tenaga lainnya yang bekerja pada satuan PAUD. (2) Tenaga Kependidikan PAUD diangkat oleh penyelenggara.
- Pasal 16 : (1) Kurikulum PAUD berpedoman pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak yang ditetapkan secara nasional. (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh lembaga penyelenggara PAUD dalam bentuk Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. (3) Kurikulum PAUD dapat ditambah muatan lokal dengan memperhatikan potensi lingkungan dan sesuai karakteristik wilayah. 19
Rekapitulasi Satuan Pendidikan TK dan PAUD Non Formal
2.000
Jumlah TK, RA, BA = 1016 Jumlah KB, TPA, SPS = 836 Guru TK = 6532 Sertifikasi dan BKGS = 5219 Kurang =1313
Guru KB, TPA, SPS = 2351 BKGS(APBD) = 2000
ANALISIS KONTEKS
PENGEMBANGAN KURIKULUM
MANAJEMEN SEKOLAH
PEMBELAJARAN
PENILAIAN
9. PENYUSUNAN LAPORAN ANALISIS KONTEKS
1. Analisis STANDAR ISI 2. Analisis STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 3. Analisis STANDAR PROSES 4. Analisis STANDAR PENILAIAN 5. Analisis STANDAR PENGELOLAAN 6. Analisis STANDAR SARANA PRASARANA
10. PEMBINAAN IMPLEMENTASI KURIKULUM
11. PENGEMBANGAN KURIKULUM 21.PENGEMBANGAN RPP
12. Pengembangan Silabus
22. Pengembangan Bahan Ajar
14. Pengembangan Diri: Layanan BK
24. Pengembangan Model Pembelajaran 16. PENYUSUNAN RENCANA KERJA SEKOLAH 19. Kemitraan dan Kerjasama Satdik
7. Analisis KONDISI SATUAN PENDIDIKAN 8. Analisis KONDISI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN
20. Pengawasan Proses Pembelajaran
26. PENYUSUNAN PEDOMAN PENILAIAN 27. Rancangan Penilaian Hasil Belajar
TERIMA KASIH Materi Bisa Di Download di Website Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo dispendiksidoarjo.net
