17 PENlELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TUAL NOMOR (JJ.. TAHUN 2011 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
I.
UMUM Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Paj~ :1Jerah dan ,Iq S] I at Retribusi Daerah, Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendanaa '!' h. /. s potensial guna meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan Otonomi dasar landasan yuridis dimaksud dan sesuai dengan harapan untuk me "lI~andaya . vaktu ke ungkit terhadap penerimaan daerah yang berasal dari Pajak Daerah waktu harus senantiasa ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan agar peranan ah dalam ( kepada memenuhi kebutuhan daerah, khususnya dalam hat penyediaan pele masyarakat dapat semakin meningkat. Salah satu jenis retribusi yang dipungut oleh daerah sesuai Undang-Und .-::' Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Bea r .rolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf k U ..!3ng-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut, pemungutan Pajak Daerah harus ditet: ;:-:(andengan Peraturan Daerah. Sejalan dengan hat tersebut, penetapan Peraturr n Daerah ini adalah dimaksudkan agar Pemerintah Daerah Kota Tual dapat rnc.nunqut Bea Perolehan Hak Atas Tanah sesuai ketentuan peraturan perundanq-uc ianqan yang berlaku. t •
Disamping itu dalam Peraturan Daerah ini telah diatur dengan [etas dan tegas mengenai objek, subjek, dasar pengenaan dan tarif Bea Perolehan Hal; Atas Tanah Selain itu juga telah diatur hat - hat yang berkaitan dengan administrasi pemungutan. Dalam pembentukan Peraturan Daerah ini selain berpedoman pc je; peraturan perundangan dibidang Retribusi Daerah, juga memperhatikan dan dik: ltkan dengan Peraturan Perundangan lain seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun ) 931 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19-:'1 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209). 11.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1't« Pasal 2 Pasal3 Ayat (1) Ayat (2) Huruf a Angka 1) Angka 4)
: Cukup jelas : Cukup jelas
s/d Angka
3) : Cukup jelas : Hibah wasiat adalah suatu per. ' ;'011 wasiat yang khusus mengenai pemb..: ~I 11<.,1' atas tanah dan atau bangunan i·. -. (ID orang pribadi atau badan hukum t > .: uu, yang berlaku setelah pemberi :.....:~l wasiat meninggal dunia.
18
Angka 5) Angka 6)
Angka 7)
Angka 8)
Angka 9)
Angka 10)
Angka 11)
Angka 12)
Angka 13)
Huruf b Angka 1)
: Cukup jetas : Yang dimaksud dengan pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah penqaliha-i hak atas tanah dan atau bangunan dari orang pribadi atau badan kepada ".3rseroan Terbatas atau badan hukum I: .mva sebagai penyertaan modal pada Perr troan Terbatas atau badan hukum lainnya tersebut, : Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah pemindahan sebagian hak bersama ;:'as tanah dan atau bangunan oleh orang pr. adi atau badan kepada sesama pemegan_ hak bersama. : Penunjuk: '1 pembeli dalam lelang adalah penetapa pemenang lelang oleh Pejabat Lelang SE. 3gaimana yang tercantum dalam Risalah L 'mg. : Sebagai I elaksanaan dari putusan hakim yang tel:.h mempunyai kekuatan hukum yang tetap, terjadi peralihan hak dari orang pribadi atau badan hukum sebagai salah satu pihak kepada pihak yang ditentukan dalam putusan hakim tersebut. : Penqqabunqan usaha adalah penggabungan dari dua badan usaha atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha dan melikuidasi badan usaha lainnya yang menggabung. : Peleburan usaha adalah penggabungan dari dua atau lebih badan usaha dengan cara mendirikan badan usaha baru dan melikuidasi badan-badan usaha yang bergabung tersebut. : Pemekaran usaha adalah pemisahan suatu badan usaha menjadi dua badan usaha atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan sebagian aktiva dan pasiva keoada badan usaha baru tersebut yang dilc:kukan tanpa melikuidasi badan usaha yar.-.;}lama. : Hadiah ( dalah suatu perbuatan hukum berupa p: .iverahan hak atas tanah dan atau bangunar. yang dilakukan oleh orang pribadi atau bad; "\hukum kepada penerima hadiah. : Yang dirr;. ksud dengan pemberian hak baru karena .(3njutan pelepasan hak adalah pemben- . hak baru kepada orang pribadi
19
Angka 2)
Ayat (3) Huruf a
iiuruf b
I
'uruf c
Huruf d
Huruf e
Hurut f
atau badan hul 11 dari Negara atas tanah yang berasal da pelepasan hak. : Yang dimaksud -nqan pemberian hak baru di luar pelepasa hak adalah pemberian hak baru atas tartar ..epada orang pribadi atau badan hukum jari Negara atau dari pemegang hak ilik menurut peraturan perundang-undc. jan yang berlaku. : Hak milik adalah .ak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh -,<1gdapat dipunyai orang pribadi atau b0'an-badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah. : Hak guna u ha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh r Jara dalam jangka waktu sebagaimana '3ng ditentukan oleh perundang-undc jan yang berlaku. : Hak guna bar _.man adalah hak untuk mendirikan da mempunyai bangunanbangunan atas ~:mah yang bukan miliknya sendiri denqan jangka waktu yang ditetapkan dalarn Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentznq Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria. : Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsu :] oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pembcriannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian penqo'ahan tanah, segala sesuatu sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. : Hak milik atas satuan rumah susun adalah hak milik at- 5 satuan yang bersifat perseorangan d-on terpisah. Hak milik atas satuan rumah s" sun meliputi juga hak atas bagian bersama.' nda bersama, dan tanah bersama yang : .muanya merupakan satu kesatuan yang . rdak terpisahkan dengan satuan yang ber nqkutan. : Hak pengelolaar . dalah hak menguasai dari Negara yang ~.. :enangan pelaksanaannya sebagian dilirr« " Irkan kepada pemegang haknya, antare ~in, berupa perencanaan peruntukan .. 1 penggunaan tanah,
20
Ayat (4) Huruf a Huruf b
Huruf c
Huruf d
Huruf e
penqrunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagianbagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga. : Cukup jelas : Yang dirnaksud dengan tanah dan atau bangc an yang digunakan untuk penye.enqqaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna keperr.nqan umum adalah tanah dan atau banqu ian yang digunakan untuk penve .::nggaraan pemerintahan baik Perne: .ntah Pusat maupun oleh Pemerintah Daere'. dan kegiatan yang semata-mata tidak c'tujukan untuk mencari keuntungan, misalr /a, tanah dan atau bangunan yang digun- 'can untuk instansi pemerintah, rumah sakit pernerintah, jalan umum. : Badan atau perwakilan organisasi lnternesional yang dimaksud dalam pasal ini adalah badan atau perwakilan organisasi internaslonal, baik pemerintah maupun non pemerintah. : Yang dimaksud dengan konversi hak adalah perubahan hak dari hak lama menjadi hak baru menurut Undang-undang Pokok Agraria, termasuk pengakuan hak oleh Pemerintah. Contoh: 1. Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik tanpa adanya perubahan nama; 2. Bekas tanah hak milik adat (dengan bukti surat Girik atau sejenisnya) menjadi hak baru. Yang dimaksud dengan perbuatan hukum lain misalnya memperpanjang hak atas tanah tanpa adanya perubahan nama. Contoh: Perpa jangan Hak Guna Bangunan (HGB), yang dilaksanakan baik sebelum maupun setela' I berakhirnya HGB. : Yang dimaksud wakaf adalah perbuatan hukur. orang pribadi atau badan yang mernl. : nkan sebagian dari harta kekav annya yang berupa hak rnihk tanah dan (:BU bangunan dan melembagakannya untul selama-Iamanya untuk kepentingan perib 'atan atau kepentingan umum lainnya tanp i:nbalan apapun.
21
Huruf f Pasal4 Pasal5 Ayat (1) Ayat (2) Huruf a
Huruf b "l« Huruf Ayat (3) Contoh:
0
Ayat (4) Std Ayat (8) Pasal6 Std Pasal8 Pasal9 Ayat (1) Huruf a
Huruf b 't« Huruf f Huruf 9
Huruf h S/d Huruf Ayat (2) Pasal 10Ayat (1) Ayat (2)
Ayat (3) Pasalll Ayat (1) Contoh
Ayat (2)
0
: Cukup jelas : Cukup jelas : Cukup jelas : Yang dimaksud dengan harga transaksi adalah harga yang terjadi dan telah disepakati oleh pihak-pihak yang bersangkutan. : Cukup jelas : Wajib Pajak \\A" membeli tanah dan bangunan dengan Nilai Perolehan Objek Pajak (harga transaksi) Rp.30.000.000,OO (tiga puluh juta rupiah). Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan tersebut yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebesar Rp.35.000.000,OO (tiga puluh Iima juta rupiah), maka yang dipakai sebagai dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Rp.35.000.000,OO (tiga puluh lima juta rupiah) dan bukan Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). : Cukup jelas : Cukup jelas : Yang dimaksud dengan sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta dalam pasal ini adalah tanggal dibuat dan ditandatanginya akta pemindahan hak di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah/ Notaris. : Cukup jelas : Yang dimaksud dengan sejak tanggal penunjukan pemenang lelang adalah tanggal ditandatanganinya Risalah Lelang oleh Kepala Kantor Lelang Negara atau kantor lelang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memuat antara lain nama pemenang lelang. : Cukup jelas : Cukup jelas : Cukup jelas : Yang dimaksud dengan "risalah lelang" adalah kutipan risalah lelang yang ditandatangani oleh kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara. : Cukup jelas : Semua peralihan hak pada bulan Januari 1998 oleh Pejabat yang bersangkutan harus dilaporkan selambat-Iambatnya tanggal 10 bulan Februari 1998 kepada Direktorat Jenderal Pajak. : Cukup jelas
22 Pasal12Ayat (1) & Ayat (2) Ayat (3)
Pasal13
Pasal 14 Pasal15
Ayat (1)
Contoh
: Cukup jelas : Peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam Pasal ini, antara lain, peraturan yang mengatur mengenai disiplin pegawai negeri sipil. : Sistem pemungutan pajak ini adalah self assessment dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang sengan menggunakan SSPD dan melaporkannya tanpa mendasarkan kepada SKPD. Penelitian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk, antara lain, memastikan bahwa pajak telah dibayar/disetor ke kas daerah, dasar pengenaan yang digunakan sudah benar, PBBatas objek pajak sudah lunas atau tidak ada tunggakan. : Cukup jelas : Pasal ini mengatur tentang penerbitan surat ketetapan pajak atas pajak yang dibayar sendiri. Penerbitan surat ketetapan pajak ditujukan kepada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SSPD atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak. : Ketentuan ayat ini memberi kewenangan kepada Kepala Daerah untuk dapat menerbitkan SKPDKB,SKPDKBTatau SKPDN hanya terhadap kasus-kasus tertentu seperti tersebut pada ayat ini, dengan perkataan lain hanya terhadap Wajib Pajak tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan atau kewajiban material. : Seorang Wajib Pajak tidak menyampaikan SSPD pada tahun pajak 2009. Setelah ditegur dalam jangka waktu tertentu juga belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, maka dalam jangka waktu paling lama 5 (Iima) tahun Kepala Daerah dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar atas pajak yang terutang. Seorang Wajib Pajak menyampaikan SSPD pada tahun pajak 2009. Dalam jangka waktu paling lama 5 (Iima) tahun, ternyata dari hasil pemeriksaan Surat Pemberitahuar.
23 Pajak Daerah yang disampaikan tidak benar. Atas pajak yang terutang yang kurang bayar tersebut, Kepala Daerah dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar ditambah dengan sanksi administrasi. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Contoh 2 yang telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, apabila dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sesudah pajak yang terutang ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, maka Kepala Daerah dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan. Wajib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan Kepala Daerah ternyata jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak, maka Kepala Daerah dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil. Huruf a Ang':,. 1) & Angka 2) : Cukup jelas Ang'~33) : Yang dimaksud dengan penetapan pajak secara jabatan adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk. Huruf b & Huruf c : Cukup jelas Ayat (2) : Ayat ini mengatur sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu mengenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari pajak yang tidak atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (duapuluh empat) bulan atas pajak yang tidak atau terlambat dibayar. Sanksi administrasi berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB. : Dalam hat Wajib Pajak tidak memenuhi Ayat (3) kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu dengan ditemukannya data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang berasal dari hasil pemeriksaan sehingga pajak yang terutang bertambah, maka
24
Ayat (4) Ayat (5)
Pasal 16 Ayat (1) Huruf a Huruf b Huruf c
Ayat (2)
Contoh
terhadap Wajib ?ajak dikenakan sanksi administrasi ben, ~ kenaikan 100% (seratus persen) dari j' .ilah kekurangan pajak. Sanksi administ si ini tidak dikenakan apabila Wajib Pa ': melaporkannya sebelum diadakan tindaka pemeriksaan. : Cukup jelas : Dalam hal Waj Pajak tidak memenuhi kewajiban per; :jakannya sebagaimana dimaksud pada c. -at (1) huruf a angka 3), yaitu Wajib P(3k tidak mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang seharusnya dual, "annya, maka dikenakan sanksi admlnlstr i berupa kenaikan pajak sebesar 25% (c :;puluh lima persen) dari pokok pajak van, terutanq. Dalam kasus ini, maka Kepala Dae _~ menetapkan pajak yang terutang secara .batan melalui penerbitan Surat Ketetapan _;ak Daerah Kurang Bayar. Selain sanksi ad inistrasi berupa kenaikan sebesar 25% (c -apuluh lima persen) dari pokok pajak van] terutang juga dikenakan sanksi adminlstrz si berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang ate: J terlambat dibayar untuk jangka waktu 3rng lama 24 (duapuluh empat) bulan. Sanksi administrasi berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar. : Cukup jelas : Yang dimaksud dengan "pemeriksaan" adalah pernerlksaan kantor. : Sanksi adrnmtstrast berupa bunga dikenakan kepada Wajib Pa~akyang tidak atau kurang membayar pajak yang terutang, sedangkan sanksi administrcsi berupa denda dikenakan karena tidak dipc.nuhinya ketentuan formal, misalnya, tiC3k atau terlambat menyampaikan SSPD. : Ayat ini menstur pengenaan sanksi administrasi ben la bunga atas STPD yang diterbitkan karen, a. Pajak yang terutang tidak kurang dibayar; b. Pemeriksaan . SPD yang menghasilkanb Pajak kuranq "oayar terdapat salah tulis dan atau sale: Illlung
25 1.
Kekurangan Bunga
2.
=
4
x
2%
x
Rp' .['00.000,0"
Jumlah yang harus dibayar dalam ..................................................................... Hasil pemeriksaan Surat Setoran S2a Perole Bangunan. Wajib Pajak "B" memperoleh tana , dan bang: 2009. Berdasarkan pemeriksaan ~--;PDyang "B", ternyata terdapat salah hitl1"; yang mdibayar sebesar Rp.1.500.000,O" I\tas ke diterbitkan STPD pada tang~ 23 Se penghitungan sebagai berikut: Kekurangan
Rp.
1.000.000,00
Rp. (+)
80.000,00
=
. PD Rp. 1.080.000,00 an Hak atas Tanah dan
.an pada tanggal 18 Juni "sarnpaikan Wajib Pajak .ebabkan pajak kurang -:mgan pajak tersebut ember 2009 dengan 'far Rp. 1.500.000,00
Bunga
=
4
x
2%
X
Rp: .500.000,0'
=
Rp. 120.000,00 (+) Jumlah
yang
harus
dibayar
dalam
STPD Rp. 1.620.000,00
Ayat (3) Pasal 1 Ayat (1)
Ayat (2) & Ayat (3) Pasal 18 Ayat (1) Huruf a
Huruf b
: Cukup jelas : SKPDKBr SKPDKBT, STPD, dan Surat Keputusan Pembetu'an, Surat Keputusan Keberatan maupun Putusan Banding yang menyebabkan jurnlah pajak yang harus dibayar bertambah, merupakan sarana administrasi bagi KepaJa Daerah untuk melakukan penaqihan pajak. : Cukup jeas : Kondisi tertentu V:ajib Pajak yang ada hubunqannya dengc .•Objek Pajak, contoh: 1. Wajib Pajak t.dak mampu secara ekonomis yang memperoleh hak baru melalul proqrarr pemerintah dibidang pertcnahan 2. Wajib Pajak prib j' menerima hibah dari orano pribadi ya; .- mempunyai hubungan kelue: a sedaral dalam garis keturunan lurus satu dere . ke atas atau satu deraj:' ke bawar : Kondisi ' 'ajib Paja~-:..ng ada hubungannya dengan c - bab-seba' .. rtentu, contoh: 1. Waji;. Pajak yal _. memperoleh hak atas tana', melalui r . "Jelian dari hasil ganti rugi " .:merinta~- ng nilai ganti ruginya di b. .ah Nilai J Objek Pajak;
26
Huruf c Contoh
Ayat (2) Pasal 19Ayat (1)
2. Wc.~:bPajak yang memperoleh hak atas tar.an sebagai pengganti atas tanah yang die .baskan oleh pemerintah untuk ke, ~ntingan umum yang mernerlukan pe svaratan khusus; 3. Wa~';) Pajak yang terkena dampak krisis ekc.iomt dan moneter yang berdampak lua: pada kehidupan perekonomian narional sehingga Wajib Pajak harus me.akukan restrukturisasi usaha dan atau utenq usaha sesuai dengan ke :jaksanaan pemerintah. : Tanah danl atau bangunan yang digunakan, antara lain, untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, pesantren, sekolah yang tidak c.tujukan mencari keuntungan, rumah sakit swasta, institusi pelayanan sosial masya akat. : Cukup jelas : Apabnc Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah pajak dalam surat ketetapan pajak dan pemungutan tidak sebagaimana mesti a, maka Wajib Pajak dapat rnenqajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah yang menerbitkan surat ketetapan pajak. Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan Wajib Pajak. Satu keberatan harus diajukan terhadap satu jenis pajak dan satu tahun pajak. : Cukup jelas : Yang dimaksud dengan "alasan-alasan yang jelas" adalah mengemukakan dengan data atau bukti bahwa jumlah pajak yang terutang atau pajak lebih bayar yang ditetapkan oleh fiskus tidak benar. : Yang dimaksud dengan ''keadaan di luar kekuasaannya" adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak/kekuasaan Wajib Pajak, misalnya, karena Wajib Pajak sakit atau terkena musibah bencana alam. : Ketent ran ini mengatur bahwa persyaratan penqa;.ian keberatan bagi Wajib Pajak adalaf harus melunasi terlebuh dahu!u sejurn.: h kewajiban perpajakannya yang telah dfsetujui Wajib Pajak pada saat pemb: .asan akhir hasil pemeriksaan. I
Huruf a "l« Huruf d Ayat (2)
Ayat (3)
Ayat (4)
27
Ayat (5) Ayat (6)
Ayat (7) Pasal 20 Ayat (1) & Ayat (2) Ayat (3)
Ayat (4)
Pe!unasan tersebut harus dilakukan sebelum Wajib Pajak mengajukan keberatan. Ketentuan diperlukan agar Wajib Pajak tidak menqhtndar dari kewajiban untuk membayar r ajak yang telah ditetapkan dengan dalih r.~=ngajukan keberatan, sehingga dapat creqah terganggunya penerimaan Daerah. : Cukup jelas : Tanda bukti penerimaan Surat Keberatan sanqat diperlukan untuk memenuhi ketentuan formal. Diterima atau tidaknya hak r.ienqajukan Surat Keberatan dimaksud, t ?(gantung dipenuhinya ketentuan batas \,'aktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), :'!ng dihitung mulai diterbitkannya surat ~-2tetapan pajak sampai saat diterimanya ~urat Keberatan tersebut oleh Kepala Daerah. Ianda bukti penerimaan tersebut oleh Wajib rajak dapat juga digunakan sebagai alat kontrol baginya untuk mengetahui sampai kzpan batas waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) berakhir. Tanda bukti penerimaan itu diperlukan untuk memastikan bahwa keberatannya dikabulkan, apabila dalam jangka waktu tersebut Wajib Pajak tidak menerima surat keputusan dari Kepala Daerah atas Surat Keberatan yang diajukan. : Cukup jelas : Cukup jelas : Dalam keputusan keberatan tidak tertutup kemungkinan utang pajaknya bertambah berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain karena ada data baru yang tadinya belum terungkap atau belum dilaporkan. : Ketentuan nu dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak maupun fiskus dan dalam rangka tertib c jministrasi, oleh karena itu keberatan yang cajukan oleh Wajib Pajak harus diberi I:.putusan oleh Kepala Daerah dalam jangka aktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak "urat Keberatan diterima kup jelas : 'ukup jelas ::.Iamhat batas waktu tidak dapat dipenuhi ~h penggugat karena keadaan di luar 1
Pasal 21 & Pasal 22 Pasal 23 Ayat (1) s/d A. ~(3) Ayat (4)
:
:
I'~
<.<
;
I
28
(force majeur), maka jangka wal.tu dimaksud dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang. : Cukup jelas : Cukup jelas : Cukup jelas : Dal- m praktik dapat ditemukan sanksi administrasi yang dikenakan kepada Wajib PajcK tidak tepat karena ketidaktelitian petugas pajak yang dapat membebani Wajib Pajal yang tidak bersalah atau tidak memahami peraturan perpajakan. Dalam hal dernudan, sanksi administrasi berupa bunga, denJa, dan kenaikan yang telah ditetapkan dap rt dihapuskan atau dikurangkan oleh KepJ:a Daerah. : Kep-::!a Daerah karena jabatannya, dan bert: ndaskan unsur keadilan dapat mer ]urangkan atau membatalkan ketetapan paj-!( yang tidak benar, misalnya Wajib Pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal (memasukkan Surat Keberatan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan material terpenuhi. : Cukup jelas : Cukup jelas : Kepala Daerah sebelum memberikan keputusan dalam hal kelebihan pembayaran pajak harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. : Cukup jelas. : Ayat ini memberikan kepastian hukum baik kepada Wajib Pajak maupun fiskus dan dalam rangka tertib administrasi perpajakan. Oleh karena itu, permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan oleh Wajib Pajak harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah. : Cukup jelas : Besarnya imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dihi:..ung dari batas waktu 2 (dua) bulan seja': diterbitkannya SKPDLBsampai dengan saa: dilakukannya pembayaran kelebihan. : Cut up jelas : Sac~ kedaluwarsa penagihan pajak ini perlu din .apkan untuk memberi kepastian hukum ka: n utang pajak tersebut tidak dapat dlt.. J;t1 lagi. kek.iasaannya
Ayat (5) & Ayat (6) Pasal24 Pasal25Ayat (1) Ayat (2) Huruf a
Huruf b
Ayat (3) Pasal26Ayat (1) Ayat (2)
Ayat (3) Ayat (4)
Ayat (5) & Ayat (6) Ayat (7)
Pasal 27 & Pasal 28 Pasal 29 Ayat (1)
