PENJELASAN & STATEMEN MUHAMMAD YUSUF THOHIRY TENTANG ESTAFETA KEPEMIMPINAN NKA-NII TAHUN 1996
ا ا ا , ا و و وذ ﻡ ور ا وﻡ ﺱ ت ا ا و-ا ا- ان, وأ, ا '& ﻡ*( وﻡ ی*)( '& ه دي,ﻡ ی ا3ا ا و4ی ءاﻡا اﺕ7 ا,ی8 ی. ورﺱ1 ان ﻡ ا, وأ0ی إن ا. و ا ﻡ ) ن-ﺕ ﺕ إ- ﺕ و4 ﺕ: ا ا4ی ء اﻡا اﺕ7 ا,ی8 ی. ی ا-3 . ) ی ء ا ﻡا ;)ا ) وﺱ) ا ﺕ7 ا,ی8< ی1وﻡ?آ ی=)ن )< ا Amma ba`du
“Hai orang beriman! Jadilah kamu orang yang yang benar- benar menegakkan keadilan, menjadi saksi semata –mata karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerbatmu. Sekalipun yang tergugat itu kaya atau miskin, maka Allah lebih mengutamakan persamaan hak dan kewajiban terhadap keduanya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu untuk memperkosa keadilan. Dan kalau kamu memutarbalikkan kenyataan atau enggan menjadi saksi maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”1
“Hai orang yang beriman, kenapa kamu berkata hal-hal yang kamu tidak kerjakan?” Amat besar kemurkaan di sisi Allah, kalau kamu mengatakan apa- apa yang tidak kamu kerjakan.”2 Penjelasan Kesatu: Estafeta Kepemimpinan NKA-NII 1 2
QS. An Nisa (4): 135. QS.Ash Shof (61): 2-3.
1
1. Al Qur`an, Sunnah dan Konstitusi Negara Tidak dipungkiri bahwa sejak tertangkapnya Imam Asy-Syahid SM. Kartosoewirjo tahun 1962, kelanjutan kepemimpinan Negara Islam Indonesia bagi sebagian besar masyarakat belum mengetahui kejelasannya. Ada yang mengatakan bawa NKA-NII telah berpecah-belah, karena adanya perselisihan dalam hal kepemimpinan, sehingga banyak yang mengatasnamakan Imam NKA-NII. Hal itu telah mengakibatkan adanya kebingungan atas sebagian Mujahidin NKA-NII pelanjutnya. Jika dikaji dengan seksama, perihal kepemimpinan negara harus mengacu kepada undang-undang negaranya sebagai alat pemersatu. Jika mengacu langsung kepada undang-undang, maka sebenarnya tidak ada istilah “NKA-NII berpecah-pecah”. Adapun kenyataan adanya beberapa kelompok, yang masing-masing mengatasnamakan berada di bawah Imam NKA-NII, karena mereka mengangkat Imamnya tidak berdasarkan perundang-undangan NKA-NII. Sehubungan dengan itu, firman Allah SWT. menerangkan;
“Hai orang-orang yang beriman, ta`atilah Allah dan ta`atilah Rasul (Nya), dan Ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.3 Pengertian “ta’atkepada Allah” adalah merujuk kepada Al-Qur’an. Dan pengertian “ta’at kepada Rasul-Nya” adalah merujuk kepada sunnah Nabi Muhammad SAW., kemudian ta’at kepada Ulil Amri adalah kepada Ulil Amri yang ta’at kepada Allah dan ta’at kepada Rasulullah-Nya serta merujuk kepada perundang-undangan negara. Dengan demikian, satu-satunya jalan supaya tidak berselisih dalam menentukan Imam NKA-NII harus didasari oleh pedoman tersebut. Sebagai contoh: Pertama, Dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 58 dinyatakan “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhaq menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-
3
QS. An-Nisa (4):59.
2
baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.4 Cukup jelas, bahwa yang disebut Amanat itu mencakup amanat kepemimpinan (Ulil Amri). Dan yang disebut Ahliha, berarti yang memiliki legalitas (sesuai dengan peraturan/hukum). Dengan demikian legalitas Imam NKA-NII kemunculnya berdasarkan peraturan-peraturan NKA-NII, sehingga yang berpegang padanya tidak berselisih; Kedua, Dalam Sunnah Rasulullah SAW., bahwa “Negara/Daulah” Islam di Madinah disertai undang-undangnya (Shahifah Madinah), semua warganya diwajibkan untuk mentaatinya. Artinya, jika kembali kepada Sunnah Rasulullah SAW., maka pengangkatan Imam NKA-NII pun harus sesuai dengan undang-undang NKA-NII, sehingga tidak berselisih. Al-Qur’an memerintahkan supaya bermusyawarah dalam memilih pemimpin,5 maka yang bermusyawarah (menjalankan amanat) itu harus yang memiliki hak untuk itu, yakni posisinya yang memiliki kapasitas dan legalitas. Dengan demikian permusyawarahan itu tidak keluar dari koridor undang-undang. Kesimpulan dari dua contoh di atas, bahwa yang memilih pemimpin (Imam) berdasarkan undang-undang tidak disebut sedang berselisih. Jadi, yang masih memperselisihkan ‘keimaman NKA-NII’ itu, adalah mereka yang tidak kembali kepada undang-undang NKA-NII, artinya tidak berpedoman atau belum kembali kepada Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW. Perlu diresapi bahwa adanya perintah untuk kembali kepada Al-Qur’an dan Sunnah Rasul, tersirat adanya kemungkinan yang akan menjadi pemberontak. Hal itu disebabkan oleh berbagai faktor dalam hatinya, sehingga tidak mau merujuk kepada kebenaran Ilaahi. Dari itu yang disebut persatuan ummat, bukan berarti semua yang mengaku Islam akan bersatu! Sebab, pemberontak itu selalu ada! Dengan kata lain, akan ada saja yang tergoda setan. Jadi, yang menjadi barometer persatuan dalam Negara Islam Indonesia ialah perundang-undangan. Terhadap yang mengatakan Pedoman Dharma Bakti (PDB) membuat pusing kepala, berbeda-beda pendapat sehingga berpecah-pecah, hal itu sangat keliru! Sebab; Pertama, Justru berpedoman kepada PDB supaya tidak pusing, kecuali jika bagi yang belum bisa memahaminya. Atau bagi yang sudah memahami serta mengakui kebenaran PDB, sedang hatinya berat menerimanya. Itu satu di antara penyakit hati; mengakui kebenaran cuma di dalam hati, tetapi menolak dalam sikap. Ada dua penyebab bagi yang menafsirkannya menyalahi dari penafsiran yang sebenarnya, yaitu: 1) Kurangnya wawasan dalam hal yang berhubungan dengan undang undang; 2) Wawasan cukup, tapi tidak ikhlas untuk mengakui kebenarannya, sehingga tidak jujur dalam mengemukakannya. Point yang kedua ini biasanya terjadi pada orang yang takut tergeser posisinya bila undangundang itu diaplikasikan. Atau karena gengsi, mungkin juga malu, jatuh wibawa karena terlanjur mempertahankan pendapatnya. Jadi, yang membuat umat pecah-belah itu bukan undang-undangnya. Melainkan, jika
4 5
QS. An-Nisa (4):58. QS. Asy Syuraa (42):32.
3
bukan faktor ketidakmengertian, tentunya disebabkan oleh ketidakikhlasan sang penafsirnya. Perhatikan ayat di bawah ini yang bunyinya:
“Dan apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka, bahwa para ulama Bani Israil mengetahuinya.”6 Pada ayat tersebut terdapat kata “Ulama”, dalam masa sekarang maksudnya tidak ditujukan kepada ulama Bani Isroil saja, melainkan kepada orang yang sudah mengerti. Berkaitan dengan itu lihat lagi ayat yang bunyinya:
“Sesungguhnya kami mengetahui bahwasanya apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu (janganlah kamu bersedih hati), karena mereka sebenarnya bukan mendustakan kamu akan tetapi orang-orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah.”7 Asbaabunnuzul dari ayat itu menerangkan, bahwa para pentolan musyrikin Quraisy, seperti Abu Jahal, Abu Sofyan dan Akhnas dalam hati mereka membenarkan; bahwa Muhammad SAW. itu nabi. Namun mereka menyembunyikannya dihadapan para pengikutnya, karena takut masingmasing kedudukannya jatuh. Artinya, jika ketahuan oleh para pengikutnya niscaya akan didepak dari posisi kepemimpinannya. Atau jika terus terang mengakui kenabian Muhammad SAW., berarti para pentolan bangsawan itu akan dipimpin oleh seorang yang asalnya penggembala domba. Memang, ayat itu ditujukan kepada para pentolan Quraisy. Akan tetapi, kesombongan serta dengki dari sifat iblis tidak berhenti sampai sekarang. Iblis sudah berikrar untuk menyesatkan manusia dari segala segi kehidupan sehingga seseorang tidak menyadarinya8 Menuntun ummat keluar dari undang-undang Ulil Amri yang haq sungguh suatu kebathilan, sedangkan perbuatan bathil itu merusak shalat. Sebab itu, waspadalah terhadap pintu masuknya Iblis! Tujuan Iblis ialah supaya manusia masuk neraka.9 Caranya berbeda-beda tergantung kondisi manusianya. Bisa saja dari segi sholat dan puasanya seseorang tidak tergoda, tapi keangkuhan dan gila hormat memperdayanya. Akibatnya terus membohongi ummat sehingga ummat tidak tahu dasar hukum kepemimpinnya; Sehingga umat dituntun kepada kepalsuan atau digiring kepada anggapan belum adanya pemimpin. Sungguh 6 7 8 9
QS. QS. QS. QS.
26:197. Al-An’am (6):33. Al-A’raaf (7) :16-17. 35:6.
4
berani jika infaqnya diambil sedangkan belum adanya pemimpin, atau adanya pemimpin tetapi tidak berdasarkan hukum karena diabaikan. Bagaimanakah pertanggungan jawabnya nanti di Akhirat? Padahal pihak thoghut alias ‘Setan’ saja punya pemimpin. Apalagi dalam Islam, sebelum Khadijah, Abu Bakar serta Ustman bin Affan menginfaqkan harta mereka, juga sebelum Yassir dan Sumayyah dibunuh pihak lawan, serta Bilal bin Raba’ah disiksa, kesemuanya itu sudah ada kejelasan pemimpinnya. Kedua, Justru dengan berpegang pada undang-undang itu supaya tidak berbeda-beda. Sebab, di dunia manapun tidak ada undang-undang yang dibuat supaya di antara para pemegangnya berbeda-beda dan berpecah-belah. Ketiga, Berpegang pada undang-undang itu karena berpegang kepada Al-Qur’an dan Sunnah Nabi SAW. Sebagai contoh: Pertama, Di dalam AlQur’an ada ayat yang memerintahkan supaya menta’ati “Ulil Amri (para pemegang urusan)” yaitu pemimpin atau lembaga kepemimpinan. Artinya, kita diperintahkan untuk menta’ati peraturan/undang-undang yang ditetapkannya. Jadi, berpegang pada Al-Qur’an dan Sunnah itu wajib. Demikian halnya berpegang pada Qanun Azasi, Maklumat-maklumat, Strafrecht, Statement Pemerintah. Berkaitan dengan undang-undang, perhatikan ayat yang bunyinya:
“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Robbnya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.”.10 Dari ayat itu diwajibkan bermusyawarah dalam mengatur urusan, berarti musyawarah urusan kepemimpinan wajib merujuk kepada undangundang. Sebab, undang-undang itu merupakan hasil musyawarah. Jika tidak demikian, semua akan kacau, semua bisa ngaku telah bermusyawarah. Bahkan hasil rekayasa “Thogut (musuh)” pun dianggap sebagai hasil musyawarah. Contoh Kedua, Al-Qur’an mewajibkan kita bersatu, sebagaimana diungkapkan dalam ayat yang bunyinya:
10
QS. 42:38.
5
“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-cerai, ...).11 Dari ayat itu dimengerti bahwa umat itu bisa bersatu apabila berpegang pada “Hablulloh (garis yang ditentukan Alloh)”, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Sebagai bukti, pada awal berdirinya negara Islam di Madinah umat Islam sebagai minoritas dan terus menghadapi berbagai gangguan fisik dari dalam ataupun luar, namun tetap bersatu. Persatuan itu disebabkan semua umat berpegang pada undang undang (piagam/undang undang Madinah) sehingga seragam. Baik dalam hal kepemimpinan maupun dalam penentuan mana lawan dan mana kawan. Dengan demikian bisa disimpulkan, secara hukum bahwa yang disebut berpecah-belah adalah mereka yang tidak berundang-undang (inkonstitusional). Perhatikan sabda Nabi SAW:
)روا. )< ه اى- @ أﻡ < اA ی. B& @ أ ﻡ < )< ﺽA ی- ان ا ( ا ﻡ ى “Sesungguhnya ummatku tidak akan bersatu dalam kesesatan. Sesungguhnya Allah tidak menyatukan ummatku atas kesesatan. Tidak akan bersatu ummat kecuali dalam petunjuk (Hudaan).” [HR.Tirmidzi]12 Yang disebut “Hudaan “هاىyaitu petunjuk. Dan yang disebut petunjuk itu ialah Al-Qur’an dan Sunnah Nabi SAW, seperti halnya Nabi membuat undang-undang negara di Madinah. Kemudian, Nabi Muhammad SAW. mewajibkan kepada ummat untuk menta’atinya. Apalah artinya ber-Ulil Amri jika tidak ta’at kepada undang-undangnya. Jadi, yang tidak ta’at pada undang-undang negara yang berazaskan Al-Qur’an dan Sunnah Nabi SAW, merekalah yang tidak berpegang pada Hudaan. Contoh Ketiga, Bagian akhir dalam undang-undang pemerintahan Nabi di Madinah disebutkan antara lain:
. J او اK ب د و نHا ا7ی ل ه- و ا “Sesungguhnya tidak ada orang yang akan melanggar ketentuan {undang-undang) tertulis ini kalau bukan penghianat dan pelaku kejahatan”. Dengan itu jelas ummat Nabi SAW diwajibkan berpegang pada undang-undang pemerintahan Islam di Madinah. Jadi, kita juga harus berpegang pada undang-undang NKA-NII yang berdasarkan Qur’an dan Hadist Shohih. Kesimpulannya, bahwa berpecah-belah itu, karena tidak berpegang pada satu rujukan (undang-undang). Yaitu, ingat pada negara tapi lupa pada peraturannya, ingat pada ayat jihad lupa kewajiban ta’at pada undang-
11 12
QS. 3:103. Kitab Sunan Tirmidzi juz 4 , halaman 68, nomor hadist 263.
6
undang yang dikeluarkan oleh Ulil Amri, maka terjadilah berfirqoh-firqoh (cerai-berai). Firman Allah SWT yang bunyi-Nya: “Dan di antara orang-orang yang mengatakan: “Sesungguhnya kami ini orang-orang Nasrani”, ada yang telah kami ambil perjanjian mereka (sengaja) melupakan sebagian dari apa yang telah diberi peringatan dengannya; maka Kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat. Dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang selalu mereka kerjakan.”.13 2. Legalitas Imam NKA-NII Pasca SM. Kartosoewirjo Sebelum memahami legalitas pengangkatan Imam NKA-NII pasca SM. Kartosoewirjo, terlebih dulu perlu diperhatikan beberapa ketentuan yang mengatur tentang hal itu. Dalam Qanun Azasi, Bab IV Pasal 12 ayat 2 berbunyi; “Imam dipilih oleh Majlis Sjuro dengan suara paling sedikit 2/3 daripada seluruh anggota”. Dan dalam Bab II Pasal 4 ayat 1 berbunyi; “Majlis Syuro terdiri atas wakil wakil rakyat ditambah dengan utusan golongangolongan menurut ditetapkan dengan undang undang”.14 Maka mekanisme pengangkatan Imam NKA-NII diselenggarakan oleh Majelis Syuro sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu. Sehubungan Majlis Syuro sesuai dengan maksud pasal 12 ayat 2 dan Undang-undang yang dimaksud pasal 4 ayat 1 belum ada, maka pengangkatan Imam berdasar-kan ketentuan undang-undang tersebut belum dapat dilaksanakan. Dalam Bab II pasal 3 ayat 2 yang berbunyi: “Jika keadaan memaksa, hak Majlis Suro boleh beralih kepada Imam dan Dewan Imamah”.15Dengan demikian jika pada masa sekarang menginginkan pengangkatan Imam oleh wakil-wakil rakyat ditambah dengan utusan golongan, maka Dewan Imamah harus terlebih dulu membuat undangundangnya (maklumat). Sehingga dengan itu jelas ketentuan persyaratan serta lain–lain yang berkaitan dengannya. Hak Dewan Imamah dijamin oleh Bab XV, Pasal 34 dalam hal Cara Berputarnya Roda Pemerintah. Point 1 berbunyi ”Pada umumnya Roda Pemerintahan NKA-NII berjalan menurut dasar yang ditetapkan dalam Kanun Asasy dan sesuai dengan pasal 3 dari Kanun Asasy. Sementara belum ada Parlemen (Majlis Syuro), segala undangundang ditetapkan oleh Dewan Imamah dalam bentuk Maklumat-maklumat yang ditandatangani oleh Imam“.16 Untuk pertama kalinya, Imam Negara Islam Indonesia yaitu Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo terangkat melalui konferensi Cisayong tahun 1948. Pelaksanaan konferensi itu merupakan aplikasi dari sistem Syuro yang diperintahkan Allah SWT sebagaimana dalam firman-Nya. Dan melalui
13 14 15 16
QS. Al-Maidah (5):14. Lihat: Qanun Azasi NKA-NII. Ibid. Ibid.
7
konferensi ini pula, Qanun Azasi (Undang-undang Dasar) Negara Islam Indonesia disahkan.17 Sistem pemerintahan NKA-NII yang harus dijalankan oleh Imam sesuai dengan Qanun Azasi dipengaruhi oleh kondisi yang dihadapi. Dimana Qanun Azasi telah melansir adanya dua kondisi yang akan dihadapi, yaitu kondisi normal dan kondisi darurat (perang).18 Dalam kondisi normal, lembaga tertinggi Negara yang harus ada salah satunya adalah Majelis Syuro. Lembaga inilah yang mempunyai hak, diantaranya untuk merubah Qanun Azasi, memilih Imam, menetapkan Haluan Negara dan menetapkan Undangundang. Secara general, bila Negara dalam kondisi normal, maka pemerintahan dijalankan sesuai dengan pasal-pasal yang termaktub dalam Qanun Azasi yang tidak mempunyai ilat darurat. Karena kondisinya tidak normal, maka Imam NKA-NII baik yang permulaan maupun yang seterusnya tidak terangkat melalui Majelis Syuro. Sistem pemerintahan yang pernah berjalan dalam NKA-NII dari sejak terbentuknya pemerintahan tahun 1948 hingga sekarang adalah sistem pemerintahan Dewan Imamah dan sistem pemerintahan Komandemen. Sejak ditetapkan dan diberlakkukan Maklumat No. 7 tertanggal 23 Desember 1948, sistem pemerintahan NKA-NII yang semula menggunakan sistem pemerintahan Dewan Imamah beralih kepada system pemerintahan Komandemen. Oleh karena perubahan sistem ini, maka produk perundangundangan dinamakan “Maklumat Komandemen Tertinggi (MKT)” yang ditandatangani oleh Imam/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Negara Islam Indonesia (Imam/Panglima Tertinggi APNKA-NII). Adapun produk perundangundangan dalam masa NKA-NII menggunakan sistem pemerintahan Dewan Imamah dinamakan dengan istilah “Maklumat” atau “Maklumat Pemerintah” dan ditandatangani oleh Imam (tidak dirangkai dengan jabatan Panglima Tertinggi APNKA-NII).19 Dua sistem pemerintahan yang pernah berjalan dalam NKA-NII merupakan representasi dari dua kondisi yang dihadapi. Walaupun tidak sepenuhnya normal kondisi yang dihadapi sejak terangkatnya Imam NKA-NII hingga tahun 1948, namun sistem pemerintahan yang diaplikasikan oleh Imam awal adalah sistem pemerintahan Dewan Imamah. Kemudian pasca diproklamasikannya NKA-NII tanggal 7 Agustus 1949, kondisi berubah secara total, dimana kondisinya menjadi fi waqtil harb. Oleh karena itu, sesuai dengan kondisi yang dihadapi dan sesuai pula dengan penjelasan proklamasi, bahwa Negara Islam Indonesia dalam masa perang (fi waqtil harb), maka system pemerintahan beralih sesuai dengan Maklumat No. 7 tahun 1948. Untuk lebih memperjelas system pemerintahan dalam masa perang, maka ditetapkan MKT No. 1, tertangal 3 Oktober 1949.20 Peperangan antara RI dan NKA-NII semakin berkobar hingga tahun 1959. Oleh karena peperangan semakin berkobar, maka sangat berpengaruh terhadap strategi yang harus diterapkan. Dan karena strategi perang telah berubah menjadi perang 17
Lihat: Al Chaidar, Pengantar Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia SM. Kartosoewirjo, (Jakarta: Darul Falah), 1998. 18 Lihat: Qanun Azasi NKA-NII. 19 Ibid. 20 Ibid.
8
semesta, perang rakyat seluruhnya (jihad fardhu ’ain) maka susunan komando perang dalam NKA-NII diadakan penyempurnaan. Maka lahirlah MKT No. 11 Tahun 1959. Mengacu pada MKT inilah, kemudian susunan pemerintahan NKA-NII dalam masa perang disebut susunan komando perang “Sapta Palagan”. Secara esensi, lahirnya MKT No. 11 Tahun 1959 tidak berbeda dengan MKT No. 1 Tahun 1949, di mana kedua MKT ini tetap menyatakan berlakunya sistem pemerintahan NKA-NII adalah Komandemen.21 Salah satu faktor yang diatur dalam MKT No. 11 Tahun 1959 adalah berkenaan dengan peralihan kepemimpinan tertinggi NKA-NII. Dalam perundang-undangan (maklumat) sebelumnya yang mengatur peralihan kepemimpinan ini tidak ada, kecuali apa yang termaktub dalam Qanun Azasi. Dengan demikian, system yang mengatur peralihan (estafeta) kepemimpinan NKA-NII hanyalah MKT No. 11 Tahun 1959 sebagai undang-undang di bawah Undang-undang Dasar (Qanun Azasi). Adalah sangat illegal (inkonstitusional) bila adanya estafeta kepemimpinan NKA-NII tidak mengacu kepada sistem yang termaktub dalam MKT No. 11 Tahun 1959. Dalam MKT ini dinyatakan, bahwa “K.P.S.I. dipimpin langsung oleh Imam-Plm.T. A.P.N.I.I. Jika karena satu dan lain hal, ia berhalangan menunaikan tugasnya, maka ditunjuk dan diangkatnyalah seorang Panglima Perang, selaku penggantinya, dengan purbawisesa penuh”. Selanjutnya teknis pelaksanaannya dinyatakan “Calon pengganti Panglima Perang Pusat ini diambil dari dan diantara AnggotaAnggota K.T., termasuk didalamnya K.S.U. dan K.U.K.T., atau dari dan diantara para Panglima Perang, yang kedudukkannya dianggap setaraf dengan kedudukan Anggota Anggota K.T.”.22 Mengingat bahwa calon pengganti Panglima Perang Pusat yang tercantum dalam MKT No. 11 Tahun 1959, pasca syahidnya Imam (awal) SM. Kartosoewirjo, maka calon penggantinya tinggal satu yang diketahui keberadaannya, yaitu dari unsur KUKT (Kuasa Usaha Komandemen Tertinggi). Unsur-unsur lainnya, sebagian sudah Syahid dan sebagian lagi telah meninggalkan tugasnya atau desersi dari NKA-NII. Menurut asalnya, KUKT itu lebih dari satu, sesuai kesaksian Abdul Fatah Wirananggapati. Di mana Imam SM. Kartosoewirjo mengatakan kepadanya bahwa KUKT untuk Sulawesi telah diangkat, namun namanya tidak dijelaskan. Disebabkan namanya tidak dijelaskan serta tidak ada pengakuan atau tidak muncul orang yang mengaku telah diangkat sebagai KUKT selain AFW, maka sebagai bukti nyata bahwa KUKT itu tinggal satu. Sesuai dengan MKT No. 11 tahun 1959, di mana calon pengganti Imam yang tercantum dalam undang-undang tersebut adalah dari unsur KUKT, maka KUKT yang tinggal satu itulah langsung menggantikan posisi Imam dengan purbawisesa penuh, tanpa pemilihan. Jika Abdul Fatah Wirananggapati tidak berstatus Imam/KPSI pasca SM. Kartosoewirjo, maka tidak akan lahir Imam berikutnya, “NKA-NII hanya tinggal dalam kenangan”. Mungkin pada masa jayanya NKA-NII, tidak terpikirkan bahwa para AKT (Anggota Komandemen Tertinggi) dan yang setarap dengannya akan berguguran, sehingga peralihan kepemimpinan dapat berjalan sesuai dengan 21 22
Ibid. Ibid.
9
mekanisme syuro antara unsur-unsur yang termaktub dalam MKT No. 11 Tahun 1959. Kesimpulan dari peraturan tersebut bahwa pengganti Imam yang berhalangan harus melalui pemilihan para AKT dan para panglima yang setarap dengannya. Karena calon pengganti hanya tinggal satu, maka secara mutlak AFW sebagai KUKT menggantikan Asy-Syahid SM. Kartosoewirjo sebagai Imam/KPSI. Dalam hal ini, bagi mereka yang kedudukannya di bawah AKT atau yang tidak termasuk dalam unsur-unsur yang berhak sebagaimana dinyatakan dalam MKT No. 11 Tahun 1959 adalah tidak mempunyai hak sebagai calon, apalagi menggantikan langsung sebagai Imam. Calon pengganti Imam SM. Kartosoewirjo dari unsur KUKT hanya tinggal satu, itu disebabkan oleh kondisi. Oleh karena itu bermusyawarah dengan AKT dan para Panglima yang setarap dengan AKT sebagaimana yang dikehendaki MKT No. 11 Tahun 1959 tidak dapat dilakukan. Dalam hukum Islam, apabila adanya faktor keterpaksaan (darurat) adalah dibolehkan untuk tidak menepati sepenuhnya sesuatu yang sudah ditentukan sebatas yang diperlukan.23 Begitu juga dalam menjalankan undang-undang harus semaksimal mungkin, yang bisa dilakukan harus dijalankan dan tidak terhalang oleh faktor yang tidak bisa dilakukan. Qaidah ushul menyatakan; “Sesuatu yang tidak dapat dijangkau keseluruhannya jangan ditinggalkan keseluruhannya”. Kita diperintah ta’at kepada Allah SWT. semaksimal kemampuan.24 Bila diimplementasikan kepada pelaksanaan MKT No. 11 Tahun 1959 mengenai estapeta Imam, maka jika terpaksa tidak bisa dijalankan dengan mekanisme musyawarah karena yang berhak hanya tinggal satu (KUKT), maka yang satu itu langsung mengemban jabatan Imam/KPSI. Hal demikian adalah lebih memiliki dasar hukum. Tentunya para pembuat peraturan dalam NKA-NII, bukanlah manusia yang terjaga dari kekurangan. Sebagai manusia biasa dalam mencapai tujuannya akan melalui tahap pembelajaran. Oleh karena itu dalam menerapkan suatu peraturan buatan manusia tidak sekaligus dalam kesempurnaannya. Khalid bin Walid menjadi Panglima Perang sewaktu Perang Mu`tah diangkat oleh musyawarah sebab peraturannya demikian. Maksudnya, jika Zaid bin Harist bersama dua pengganti yang dicantumkan dalam aturan yang sudah ditetapkan yaitu Ja`far bin Abi Thalib dan Abdullah bin Rawahah Syahid, maka pimpinan perang diserahkan kepada musyawarah para bawahan panglima.25 Berbeda dengan yang tertera dalam MKT No. 11 Tahun 1959, pelaku musyawarahnya telah ditentukan dan tidak disebutkan (diatur) bagi aparat bawahannya boleh melakukan syuro untuk memilih pengganti Imam yang berhalangan. Seandainya semua calon yang termaktub dalam MKT No. 11 Tahun 1959 itu gugur, bagaimana pula menterapkan MKT 11 Tahun 1959? Maka solusinya adalah ijtihad para mujahid yang memiliki kapasitas sebagai mujtahid. Untuk menghadapi sesuatu yang berada di luar jangkauan perudang-undangan yang telah ditetapkan, maka undang- undang
23 24 25
lihat: Kaidah Ushul, “Adh-dharuratu tunbihul mahdhurati”. QS. 64:16. Lihat: Moenawar Chalil, Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad
W, (Jakarta: Bulan Bintang), 1992.
10
pada suatu waktu menghendaki perubahan guna menghadapi kebutuhan di masa mendatang. Sehubungan adanya maklumat yang mengatur tentang pengangkatan Imam sehingga memiliki kapasitas dan legalitas, maka saya serukan kepada para pejuang Negara Islam Indonesia agar menta`ati dulu peraturan yang ada sebagaimana yang terhimpun dalam PDB, guna mempersatukan diri. Dengan demikian kita akan memperoleh kekuatan dalam segala bidang. Juga untuk perbaikan perjuangan sesuai dengan harapan, di mana kita harus dapat mengimbangi perkembangan kondisi dan keadaan. 3. Proses Abdul Fatah Wirananggapati sebagai KUKT Alhamdulillah, calon yang tercantum dalam MKT No.11 Tahun 1959 pasca Imam SM Kartosoewirjo dieksekusi pada September 1962, waktu itu masih ada KUKT yaitu Abdul Fatah Wirananggapati (AFW). Beliau dalam sejarahnya tertangkap pada 2 Mei 1953 di Jakarta setelah kembali dari Aceh mengangkat Tgk. Muhammad Daud Beureueh sebagai Panglima Wilayah V Divisi TII Cik Di Tiro, dan beliau sempat 15 hari tinggal bersama Tgk. Muhammad Daud Beureueh.26 Dalam buku Peristiwa berdarah di Aceh, Meuraxe Dada, merupakan bukti sejarah yang benar bahwa Abdul Fatah Wirananggapati adalah KUKT.27 Perlu dipahami bahwa sebelum SMK (Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo) mengangkat AFW sebagai KUKT, telah diutus seorang kurir yang bernama Mustofa Rasyid yang mempunyai tugas menyampaikan amanat kepada Tgk. Muhammad Daud Beureueh dengan membawa dokumen perjuangan NKA-NII. Kurir tersebut memperoleh surat jalan tahun 1952 dari Nawawi Dusky (wakil ketua GPII). Mustofa Rasyid berangkat ke Medan pada bulan April 1952 dan tertangkap di Sumatera Utara pada bulan April 1953.28 Jadi, sebelum AFW tertangkap, terlebih dulu Mustofa Rasyid tertangkap dan tersita pula beberapa dokumen yang berhubungan dengan Tgk. Muhammad Daud Beureueh.29 Pernyataannya Aceh telah menjadi wilayah bagian Negara Islam Indonesia, bukanlah dalam kondisi rahasia, melainkan secara terbuka, terdapat sebagian komandan dan prajurit TNI mengikuti jejak Tgk Muhammad Daud Beureueh hingga melepaskan seragam TNI dan diganti dengan seragam Tentara Islam Indonesia (TII). Diberitakan “bahwa di dalam peristiwa Aceh ini banyak bupati meninggalkan posnya, dan masih belum diketahui kemana mereka pergi”. 30 Adanya keterangan, bahwa Mustofa Rasyid adalah kurir yang diutus oleh SMK, maka merupakan bukti bahwa Abdul Fatah Wirananggapati yang selama ini dianggap hanya sebagai kurir adalah suatu kesalahan. untuk itu penting dipertegas, bahwa Mustofa Rasyid bukanlah Abdul Fatah Wirananggapati. Jabatan KUKT untuk Aceh pada mulanya dirangkap oleh Imam, SM. Kartosoewirjo, hal itu didapat dari: 1) Dalam lembaran Manifesto tertanggal 7 26
Peristiwa berdarah di Aceh, Meuraxe Dada, Pustaka Sedar, Medan,1956, halaman 31-
27
Ibid. Merdeka, 23 Nopember 1953. Merdeka, … 1953. Merdeka, 25 September 1953.
33. 28 29 30
11
Agustus 1952 tertulis nama Idharul Huda; 2) Berdasarkan keterangan dari Ateng Djaelani Setiawan bahwa Imam Kartosoewirjo mempunyai banyak nama samaran. Pada satu daerah tertentu ia memakai salah satu nama samarannja. Nama depan Kartosoewirjo “SM” adalah singkatan “Sekarmadji Maridjan”, jadi nama lengkapnja adalah Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo. Nama samaran jang biasa dipakai adalah Kalipaksi (nama ini kemudian dipakai untuk sebuah resimennja), Idharul Huda (dipakai untuk sebuah bataljonnja yang biasanja disingkat “I.H.”), Him Cokro, Ahmad Djamaluddin, Hadi SU Darmawaskita, AT Ridjalulloh, Marsidi Ajuninggoro dan samaran yang baru adalah Widjaja.31 Dari dua keterangan itu jelas bahwa jabatan KUKT untuk Aceh sebelum dijabat oleh AFW, diemban oleh Imam sendiri. Namun, pada akhirnya Imam Awal membutuhkan seorang yang bisa memegang jabatan KUKT untuk bertugas keluar pulau Jawa. Dalam pencarian personal yang layak untuk jabatan itu, Imam Awal menghubungi Anwar Cokroaminoto seorang kepercayaan SMK yang aktiv di kalangan masyarakat umum tapi disembunyikan dalam kalangan NKA-NII. Dan Anwar Cokroaminoto dipercaya untuk mencari orang yang memenuhi persyaratan sebagai KUKT. Dalam hal itu Anwar Cokroaminoto menyebutkan nama Abdul Fatah Wirananggapati yang sudah dikenalnya sebagai aktivis GPII (Gerakan Pemuda Islam Indonesia). Setelah data-data kompetensi dirinya dikemukakan, kemudian Anwar Cokroaminoto diperintahkan untuk menghubungi AFW. Setibanya Anwar Cokroaminoto di Cirebon, AFW tidak berada di tempat yang dituju sehingga tidak bertemu dengannya. Dalam keadaan itu Anwar Cokroaminoto menemui Agus Abdullah dan menyampaikan perintah dari Imam Awal bahwa AFW harus dipertemukkan dengan Imam Awal. Pada saatnya, Agus Abdullah mengantarkan AFW dan dipertemukannya sesuai perintah.32 Seminggu lamanya bersama Imam Awal dan berdikusi tentang NKA-NII lalu AFW dilantik sebagai KUKT, dan disaksikkan oleh Zaenal Abidin dan Baharudin.33 Kemudian oleh Imam Awal diperintahkan berangkat ke Aceh. Zaenal Abidin dalam kesaksiannya menjelaskan Abdul Fatah Wirananggapati diperkenalkan sebagai KUKT (Kuasa Usaha Komandemen Tertinggi) oleh almarhum SM. Kartosoewirjo dalam suatu pertemuan. Dalam kedudukannya sebagai KUKT itulah beliau diutus ke Aceh untuk melantik Tgk. Muhammad Daud Beureueh34. Keterangan AFW di pengadilan tahun 1953 menerangkan, “A, Fatah jang berumur 29 tahun djabatan terachir kuasa usaha Darul Islam dan pernah mendjadi ketua GPII daerah Tjirebon di dalam tahun 1949, dalam keterangannja di depan hakim menerangkan bahwa ia sudah kurang lebih setahun mendjadi anggauta D.I. diterangkannja bahwa ia sangat tertarik akan organisasi tsb. Dan pernah mendapat tugas membingbing perjuangan mendirikan negara Islam di Atjeh dari pemimpin D.I. Kartosoewirjo”.35 Keterangan di depan hakim itu posisi AFW bukan sebagai terdakwa melainkan sebagai saksi. Sampai saat ini tidak ditemukan referensi AFW diadili. 31 32 33 34 35
Pikiran Rakjat, 9 Mei 1962, hal.2 kol.3. Wawancara dengan Zaenal Hatomi. Keterangan dari Baharuddin Yang pada waktu itu sebagai Keuangan Resimen. Pikiran Rakyat, 1 April 1982. Harian Merdeka, 8 September 1953.
12
Tatkala akan meninggalkan Aceh, dua pengawal, yaitu Tgk. Ilijas Leubai dan Hasan Gajo diperintah mengantarkannya oleh Tgk. Muhammad Daud Beureueh sampai Jakarta. Setibanya di Jakarta salah seorang dari petugas membawanya ke rumah famili petugas itu untuk menginap. Dan pada malam itu juga terjadi penangkapan. Dalam penangkapan itu AFW sempat lolos. Pada kesempatan itu berusaha untuk bisa segera melaporkan tugasnya ke pusat. Namun, untuk itu perlu persiapan yang berkaitan dengan situasi dan kondisi waktu itu. Dalam keadaan demikian teringat pada seorang ummat yang tinggal di Manggarai kemudian menuju rumahnya. Tetapi, baru saja mandi serta ganti baju datang pula penggerebegan, AFW tertangkap kembali lalu dibawa ke penjara Cirebon. Dalam penjara tersebut pada waktu itu dihuni banyak orang komunis yang terlibat Pemberontakan PKI (Partai Komunis Indonesia) Madiun 1948. Sedangkan aparatur pemerintah RI di Cirebon pada waktu itu di antaranya orang-orang PKI maka diterimalah kabar oleh orang–orang komunis dalam penjara, datangnya orang kedua dari Kartosoewirjo maka sebagian orang PKI itu mengeroyok untuk membunuhnya. AFW sempat melawan, menangkis pisau dengan menggunakan handuk, juga perlawanan itu dibantu oleh Zaenal Hatomi, dia adalah pejuang NKA-NII yang lebih dulu tertangkap dan dimasukkan ke penjara Cirebon. Dirinya mengetahui datangnya orang kedua dari Kartosoewirjo kabar dari orang - orang komunis pada saat akan terjadi pengeroyokan. (Kejadian di penjara Cirebon ini keterangan dari Zaenal Hatomi, dalam wawancara dengannya Tahun 1992).36 AFW selamat, adapun Zaenal Hatomi kena luka di bagian kepalanya. AFW hanya singgah di penjara Cirebon, karena sesudah peristiwa pengeroyokan itu dipindahkan ke Nusakambangan. Di sana bertemu kembali dengan Baharuddin yang pernah menyaksikan pengangkatan AFW sebagai KUKT (Keterangan dari Baharudin). Sesudah Imam Awal dieksikusi bulan September, AFW dibebaskan pada tahun 1963. 4. Masa-masa Yang Penuh dengan Kecurigaan Sesudah terjadi pengkhianatan yang dilakukan oleh beberapa panglima, yakni mereka menyerahkan diri kepada musuh, bahkan ada yang membocorkan strategi perjuangan, yang selajutnya diikuti oleh Ikrar Bersama 1 Agustus 1962, dengan demikian sejak itu kondisi di antara para Mujahidin NKA-NII sudah terjadi saling kecurigaan. KUKT, Abdul Fatah Wirananggapati yang diangkat pada tahun 1953 dan pada tahun itu juga tertangkap di Jakarta, setelah kembali dari Aceh melantik Tgk. Muhammad Daud Beureueh selaku Panglima Wilayah V Divisi TII Cik Di Tiro. Mendekam selama sepuluh tahun di Nusakambangan, membuat dirinya tidak banyak dikenal oleh warga NKA-NII apalagi dalam hal jabatan KUKT-nya. Lebih-lebih pada masa itu banyak yang tidak memahami perundangundangan NKA-NII sehingga umumnya tidak tahu siapa sebenarnya pelanjut dari Imam sesudah SM. Kartosoewirjo. Kondisi secara umum pada waktu itu 36
Zaenal Hatami seorang mujahid yg dekat dgn SMK bertugas di kota,
13
jangankan orang memikirkan perundang-undangan NKA-NII, terhadap NKANII-nya saja sudah dianggap hancur lebur. 5. Memerlukan Proses Waktu Sesudah Imam SMK tertangkap, 4 Juni 1962 kemudian disusul oleh adanya “Ikrar Bersama” yang dilakukan oleh sebagian besar mantan pimpinan / Komandan TII dalam hal sumpah setia terhadap UUD 45 dan Pancasila serta menyesali diri dalam hal perjuangan NKA-NII, maka sungguh sulit pada tahun-tahun itu untuk memastikan siapa yang bisa diajak bicara tentang kelanjutan perjuangan NKA-NII. Sebab, terbetik pandangan bahwa para pemimpinnya saja sebagian besar sudah kembali menyerahkan diri ke RI, apalagi prajurit bawahannya serta masyarakat umum. Dalam kondisi sedemikian itu membutuhkan proses waktu untuk menjelaskan estapeta kepemimpinan NKA-NII. Adalah tidak mungkin menjelaskannya, jika orang yang akan dipimpinnya pun belum ditemukan. Serta, tidak tepat bila menjelaskan estapeta kepemimpinan NKA-NII kepada mereka yang sudah menyesali diri mengenai keterlibatan dalam perjuangan NKA-NII, serta mengakui kesesatannya, sehingga menjatuhkan martabat NKA-NII. Tentu, pada waktu itu masih ada pribadi-pribadi yang masih berkeinginan melanjutkan perjuangan NKA-NII, tetapi karena mereka sudah terpencar serta bercampur dengan sebagian yang sudah kompromi dengan penguasa RI, maka sukar bagi Abdul Fatah Wirananggapati mencari mereka yang masih setia terhadap perjuangan NKA-NII. Kondisi pada waktu itu hanyalah kecurigaan atau saling ketidakpercayaan antara mereka. Contohnya, sesudah Imam S\M. Kartosoewirjo tertangkap, waktu itu di Jawa Tengah masih ada pasukan sekitar seratus orang yang dipimpin oleh Ismail Pranoto yang tetap mengangkat senjata, terus mengadakan perlawanan sesuai dengan Amanat Imam Tahun 1959 dihadapan para panglimanya. Tetapi, begitu ketahuan oleh bekas kawan-kawannya kemudian dibujuk oleh tipuan bahwa di kota telah ada “Cease Fire” (gencatan senjata). Disebabkan mereka tidak mengikuti bujukan demikian maka akhirnya diultimatum oleh para pembujuk itu, bila tidak menyerah akan digempur. Dan nyata bahwa pasukan yang dipimpin Ismail Pranoto itu dikejar-kejar. Bukan saja oleh TNI, melainkan juga dibantu oleh bekas-bekas TII.37 Setelah pengejaran terhadap pasukan Ismail Pranoto, sisa dari pasukan itu terus bergerilya dan pimpinannya diambil alih oleh Kastolani, karena Ismail Pranoto pindah ke Yogya untuk mencari dukungan di daerah tersebut. Selanjutnya pada awal tahun 1965, Ismail Pranoto mengutus Hanif dan Safri (Salman Farisi) kepada Kastolani dengan pesan bahwa Ismail Pranoto akan berangkat ke Sumatera untuk mengusahakan tempat di sana sebagai basis baru bergerilya. Pada tahun 1967 pasukan yang dipimpin Kastolani tinggal 12 orang terdiri dari delapan orang militer dan empat orang sipil. Mereka sudah bertekad dengan pribahasa sekalipun menjadi ‘monyet’ (hidup di hutan 37
Wawancara dengan Kastolani
14
bergerilya), tetap tidak akan menyerah kepada musuh. Hanya, mereka tidak mengetahui keadaan yang sesungguhnya di luar daerahnya. Di saat-saat demikian itu datanglah dua utusan dari Kadar Solihat yaitu Khaeruddin salah seorang bekas komandan Kompi TII Kebumen, Jawa Tengah, yang satunya ialah Abdullah. Khaerudin memberitahukan masih adanya kekuatan Kahar Muzakar di Sulawesi serta Tgk. Muhammad Daud Beureueh di Aceh, juga di Jawa Barat Siliwangi separuhnya sudah NKA-NII. Dengan kalimat-kalimat itu Kastolani dan Zaenal Asikin merasa pasukannya akan diperintahkan untuk pindah tempat bergerilya ke luar Jawa. Kedua utusan itu menjanjikan ada tiga pilihan tempat bergerilya, Apakah mau di Sulawesi,Aceh, atau mau di Jawa Barat. Tertipu oleh informasi demikian, Kastolani menuruti Khaeruddin, kemudian mengirimkan empat orang personilnya yang sipil dengan diantar oleh Khaeruddin ke Jawa Barat. Setelah satu minggu perjalanan dengan menginap di beberapa tempat, lalu sesuai dengan yang sudah ditentukan dijemput di stasion kereta api Bandung oleh Fajri seorang bekas komandan Resimen TII Banyumas. Para penjemput itu membawa mereka ke sebuah rumah mantan komandan resimen TII. Keempat orang itu mengikutinya dengan maksud dalam rangka bergerilya mencari kawan-kawan seperjuangan yang dalam dugaan sedang menyusun kekuatan di kota. Tetapi, karena tidak tahu mana yang masih setia terhadap NKA-NII dan mana yang sudah menyerah kepada musuh, maka secara tidak disadari ketika masuk rumah mantan komandan resimen TII; ketika itu juga masuk dalam perangkap musuh, selama satu minggu belum disadarinya. Kemudian setelah seminggu lamanya berada di rumah tersebut, mereka dibawa oleh bekas komandan resimen itu serta dikatakan kepada mereka akan dibawa ke Tasikmalaya. Mereka tidak curiga akan ditangkap, walau dibawa ke Brigif 13, karena informasi sebelumnya bahwa Siliwangi separuhnya sudah berpihak kepada NKA-NII, juga yang membawanya adalah seorang tokoh di kalangan NKA-NII. Mereka baru menyadari keadaan sedang ditangkap oleh musuh, sewaktu mereka dimasukkan ke dalam sel dan ketika akan mengambil air wudhu, melakukan sholat dikawal oleh anggota T N I dengan senjata otomatis.38 Sementara itu pasukan Kastolani yang di Jawa Tengah belum tahu adanya kejadian yang menimpa kepada empat orang anak buahnya yang di utus ke Jawa Barat. Tujuh belas hari sesudah kedatangan Abdullah dan Khairuddin atau setelah empat orang sipil tadi ditangkap musuh, datang lagi Khaeruddin mengantar Kadar Sholihat bersama salah seorang bekas komandan kompi TII di Jawa Barat, disertai tiga orang TNI yang menyamar dengan berpakaian preman yang sebelumnya tidak diketahui oleh Kastolani bahwa pada masing-masing pinggangnya terselip pistol. Sesudah bertemu dengan kedua bekas komandan TII serta tiga orang TNI yang menyamar itu, maka muncullah kira-kira seratus orang TNI dari tempat persembunyian. Sewaktu berlangsung pembicaraan, Kastolani bertanya kepada Kadar Sholihat, “Apakah hal ini tidak menggunakan sarana musuh (maksudnya tidak diketahui musuh)?” Dalam hal ini Kadar Sholihat meyakinkan bahwa 38
Keterangan ini dari Ridwan, salah seorang dari empat utusan Kastolani.
15
mereka akan dimutasikan dalam rangka melanjutkan perjuangan. Kastolani percaya akan hal itu karena mengingat pesan dari Ismail Pranoto yang berusaha menyediakan tempat di Sumatera, dan ini dianggap sebagai hasilnya. Selain itu juga Kastolani percaya bahwa di Siliwangi sudah banyak yang berpihak pada NKA-NII, sehingga tidak curiga ketika diperintahkan naik ke mobil pik up oleh Kadar Sholihat. Dengan itu delapan TII termasuk Kastolani, bersama keenam orang penjemput itu meninggalkan Brebes. Kastolani baru sadar bahwa dirinya sudah tertipu, tatkala mobil yang mereka tumpangi itu memasuki markas Brigif 13 Galuh, Tasikmalaya Jawa Barat. Sungguh jelas pada tahun-tahun itu sangat susah untuk saling percaya, sebab kawan dan lawan amat samar. 6. Kehati-hatian dalam Menyikapi dan Melangkah Pada Tahun 1971 AFW berkumpul bersama empat orang tokoh NKANII dari Jawa Barat yang siap menggalang kembali kekuatan NKA-NII. Dari pertemuan itu menghasilkan keputusan bahwa AFW harus pergi ke Aceh menemui Tgk. Muhammad Daud Beureueh. Dalam pada itu AFW berpesan kepada empat orang yang akan ditinggalkan itu bahwa mujahid dibagi tiga kelas: 1) Mujahid yang bisa dibawa bicara dan dibawa kerja ialah seluruh mujahid yang tidak pernah khianat; 2) Dibawa bicara, tapi jangan dibawa kerja ialah mujahid yang diberi kesenangan kerena sangat akrab dengan Bakin; dan 3) Sama sekali jangan dibawa kerja dan jangan diajak bicara (diberi tahu). Kenyataannya, Tahun 1973 diadakan musyawarah di Jakarta. AFW menunggu di rumah Jabir. Kata Dodo M. Darda kepada AFW, “Bapak tunggu di sini”. Kira-kira jam 10 siang datang lagi Dodo M. Darda mengatakan kepada AFW, Abu Daud tidak datang. Lalu kata AFW, “Kalau gitu tidak jadi pertemuan itu, maka saya akan pulang ke Bandung. Sesudah meninggalkan Jakarta, tahu-tahunya jadi pertemuan itu dan diangkatnya Tgk. Muhammad Daud Beureueh sebagai Imam. Dalam hal itu ada yang bertanya kepada AFW, mengapa bapak tidak diikutsertakan dalam pertemuan itu? Jawabnya, ”Mungkin alasannya karena diadakan di rumah Adah Djaelani, serta penyandang dananya dari Ateng Djaelani Setiawan“. Apa yang menimpa kepada para mujahid di bawah pimpinan Kastolani pada Tahun 1967 sebagaimana telah diuraikan, terulang kembali pada tahun 1970-an dalam versi lain. Silahkan anda menilai kutipan ini, ”Dalam kesadaran terpepet itulah saksi Ateng Djaelani datang menemui Panglima Kodam IV Siliwangi, yang ketika itu dijabat Mayjen Himawan Sutanto. Segala yang direncanakan rekan-rekannya tentang DI/TII, dilaporkan kepada Mayjen Himawan. Ketika itu juga Panglima memerintahkan aparatnya untuk mengambil tindakan Sedangkan saksi sendiri, yang ketika itu datang bersama rekannya Zaenal Abidin, Kadar Solihat mengatakan kepada Mayjen Himawan bahwa mereka akan mempersiapkan operasi “pertentangan”. Saksi dan Zaenal Abidin akan berusaha menghubungi rekan-rekannya dan mengajak mereka untuk kembali kepangkuan Ibu Pertiwi. Salah seorang
16
yang berhasil ditemui Ateng ketika itu adalah tertuduh Sukana Fachruroji. Hal itu dibenarkan tertuduh di persidangan hari itu.39 Dari beberapa kejadian itu bisa disimpulkan; “tidak mudah bagi Abdul Fatah Wirananggapati untuk mengajak tokoh-tokoh yang sudah menyerahkan diri kepada musuh itu supaya menerima estapeta kepemimpinan berdasarkan undang-undang MKT No.11 Tahun 1959. Sebab, jangankan terhadap KUKT, Abdul Fatah Wirananggapati yang tidak besamasama dengan mereka karena beda lapangan tugasnya, sedangkan terhadap yang sama-sama satu lapangan juga tega melaporkannya kepada aparat pemerintah RI. Jangan aneh bila anda dengar bahwa di antara para tokoh yang sudah menyerahkan diri kepada musuh itu telah melecehkan Abdul Fatah Wirananggapati, sebab beliau telah membuat At-Tibyaan yang menjelaskan mengenai estapeta kepemimpinan NKA-NII berdasarkan perturannya, serta menjelaskan mengenai nilai hukum berdasarkan Qur’an terhadap mereka yang sudah menyerahkan diri kepada musuh. Dalam kondisi sedemikian, langkah pertama yang bisa ditempuh oleh Abdul Fatah Wirananggapati, yaitu mengadakan pendekatan kepada masyarakat secara bertahap sehingga ditemukan kader-kader baru atau warga NKA-NII. Juga, berusaha menemukan personil TII yang masih utuh terlepas dari nilai kompromi dengan musuh. Adapun langkah kedua, yaitu menjelaskan kelanjutan perjuangan kepada yang ingin mengetahuinya. Sebab, masalah estapeta kepemimpinan NKA-NII pada awal kebangkitannya, hanya bisa dijelaskan kepada yang sudah benar-benar diketahui berkeinginan memahaminya. Dengan itu sangat terbatas. Hal demikian karena adanya beberapa faktor di antaranya ialah: Pertama, Kebanyakan ummat tidak memiliki wawasan mengenai perundang-undangan NKA-NII. Atau tidak menganggap penting, sehingga mereka mengakui pemimpin itu cuma berdasarkan idolanya masing masing atau ikut-ikutan; Kedua, Kebanyakannya tidak memahami nilai hukum mengenai yang sudah mundur dari NKA-NII, sehingga masih dianggap sebagai pimpinan; Ketiga, Adanya sebagian eks pimpinan TII yang tidak sadar dalam monitoring serta arahan dari pemerintah RI, sehingga terpancing memunculkan kepemimpinan, dengan tidak berdasar pada peraturan NKA-NII; Keempat, Banyak eks tokoh TII yang tidak mengakui kesalahan dalam hal “desersi” dari NKA-NII, sehingga yang sebenarnya menyerahkan diri kepada musuh, malah disebutnya sebagai ‘Hudaibiyah’; dan Kelima, Banyaknya eks pimpinan TII yang tidak mau taubat menurut prosedur hukum (tidak mau mengeterapkan Q.S.4:64), Sehingga menyepelekan Abdul Fatah Wirananggapati bahkan menjegal langkahnya. 7. Kekisruhan dan Proses Sejarah Kembali Kepada Undangundang Selama Abdul Fatah Wirananggapati mendekam dalam penjara dari tahun 1975 sampai tahun 1983, selama itu pula terjadi kekisruhan yang besar dalam tubuh ummat yang mengatas-namakan NKA-NII. Menurut 39
Berita Harian Gala 18 Maret 1982.
17
kesaksian Adah Djaelani dalam persidangan “…NKA-NII di Indonesia ada tiga kelompok yaitu: kelompok yang Imam-nya Daud Beureuh, Wakilnya saksi, kelompok yang Imam-nya Djadja Sudjadi (Garut Timur) dan kelompok yang Imam-nya H Sobari (Rajaplah), Tasikmalaya). Sebab-sebab terjadinya pengelompokan karena masing- masing ingin memisahkan diri dengan alasan seperti dikatakan oleh saksi: “H. Sobari menganggap kami yang menyerah th’62 sebagai pengkhianat sehingga ia membentuk NKA-NII sendiri, sedangkan kelompok Djadja Sudjadi menyayangkan kami mengaku Imam orang Sumatera sehingga ia membentuk NKA-NII sendiri. Adanya kelompok kelompok DI/TII yang semuanya ingin mewujudkan berdirinya NKA-NII merupakan faktor penghambat karena satu sama lain saling jegal menjegal dalam mengumpulkan masa, satu sama lain saling jelek menjelekkan (propokasi) dalam mempengaruhi masyarakat,...”.40 Hal tersebut di atas karena mereka tidak menggunakan perundangundangan mengenai estapeta kepemimpinan NKA-NII, sehingga ummat terbagi ke dalam banyak kelompok. Setiap kelompok mempunyai langkah (program) masing-masing. Karena itu antara satu kelompok dengan dengan kelompok lainnya bersinggungan. Yang paling tajam perbenturan antara kelompok adalah paham dalam hal mengenai siapa pemimpin sebenarnya dalam NKA-NII. Sesudah Abdul Fatah Wirananggapati bebas dari penjara tahun 1982, saya (Muhammad Yusuf Thohiry) bertemu dengan beliau tahun 1984. Kemudian AFW memberikan penjelasan-penjelasan, yang intinya “Bahwa estapeta kepemimpinan NKA-NII yang sebenarnya mesti berdasarkan undang-undang/MKT No. 11 Tahun 1959”. Didalamnya tercantum jabatan KUKT yang disandang olehnya. Ada juga sebagian ummat yang mengetahui posisi AFW sebagai pelanjut kepemimpinan NKA-NII hal itu bersumber dari keterangan Ajengan Masduki. Akan tetapi, karena Abdul Fatah Wirananggapati baru keluar dari tawanan dan dianggap masih sedikit pengikutnya, maka bagi yang maunya berpihak kepada banyaknya pengikut, mereka dengan cepat menolak penjelasan darinya. Lebih dari itu dikarenakan mereka tidak bisa menolak dengan hujjah, maka ada sebagiannya yang melemparkan fitnah dengan tuduhan ambisi kepemimpinan, serta lainnya. Sebaliknya, bagi yang berjihad ingin berdasarkan ilmu,41 dan berkehendak dipimpin oleh pemimpin yang keberadaannya didasari hukum/peraturan, maka menyambut dengan gembira terhadap penjelasan mengenai estapeta kepemimpinan yang berdasarkan undang-undang. Hal itu didasari ayat yang bunyinya:
40 41
Pikiran Rakyat 8 April 1982 QS. Al-Israa (17):36.
18
“Dan janganlah kamu seperti mereka yang berpecah-belah dan berselisih, sesudah tanda bukti yang jelas datang kepada mereka Dan bagi mereka adalah siksaan yang berat.”42 Untuk memenuhi kebutuhan ummat dalam memahami nilai undangundang, AFW pada tahun 1987 menulis “At-Tibyaan” yang artinya “penjelasan”. Sungguh, apa yang diperbuat oleh AFW sebagai pemimpin tertinggi NKA-NII adalah sesuai dengan batas kemampuan dirinya yang tidak terlepas dari proses kondisi dan situasi serta tidak luput dari berbagai rintangan. Jadi, bila penjelasan itu sampai kepada anda belum lama, atau baru sekarang saja, maka itu hanya merupakan proses sejarah diri kita semua, karena masing-masing diri punya sejarahnya. Bila terlambat, tidak harus bertanya atau protes “mengapa diri terlambat?” Sebab, termasuk diri anda juga harus menjawabnya ! Tentu, jika hati suci, maka akan menjawabnya, ”lebih baik terlambat daripada terlewatkan sama sekali!“. 8. Kembali kepada Sistem Proses proses pemahaman sejarah serta penilaian terhadap posisi para tokoh NKA-NII terus berkembang seiring berlanjutnya perjuangan. Konsolidasi antar mujahid berjalan sehingga pada tahun 80-an AFW bertemu dengan Kholil alias Pi’i bin Dahrodji. Kholil dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh pengadilan RI dalam peristiwa Idul Adha 1962.43 Namun, sesudah peristiwa G.30 S. PKI, 1965 dirinya memperoleh keringanan diperbolehkan pulang. Dalam kesempatan itu ia melarikan diri tidak kembali ke penjara. Setelah bertemu dengan Kholil, AFW dipertemukan kembali dengan Zaenal Hatomi. Dari pertemuan itu AFW memperoleh keterangan dari Zaenal Hatomi bahwa Imam SM. Kartosoewirjo pernah menyatakan, bahwa para Petinggi/Komandan TII yang datang menyerahkan diri kepada pemerintah RI telah gugur dari kepemimpinannya. Adapun Kholil menceritakan, bahwa dirinya diperintahkan untuk mengeksikusi tiga bekas petinggi NKA-NII Jawa Barat yang menyerahkan diri kepada RI. Perintah itu akan dilaksanakan jika Soekarno sudah terbunuh. Selanjutnya sekitar tahun 1986-an AFW memperoleh dokumen lembaran “Ikrar Bersama,1 Agustus 1962” yang ditandatangani oleh 32 orang bekas para komandan TII yang isinya menyesali diri dalam perjuangan NKA-NII. Menurut Zaenal Haftomi, lembaran tersebut telah disodorkan kepada Imam SM. Kartosoewirjo setelah divonis mati oleh pengadilan RI. Tanggapan Imam pada waktu itu, “Mereka bukan saja telah batal, tapi juga menyeberang”. Dari penemuan barunya itu AFW mengambil sikap, bawa semua yang sudah menyerahkan diri kepada RI adalah batal termasuk Tgk. Muhammad Daud Beureueh, walau dulunya memegang jabatan setarap AKT (Panglima KPWB). Manifesto politik AFW diungkapkan dalam tulisan dengan judul “At-Tibyaan”, 1987. Mujahid NII diharuskan beralih dari kepemimpinan lama setelah datang kepadanya penemuan baru tentang nilai dan sistem, bukan karena mengikuti seseorang yang sudah difigurkan, melainkan karena sistem, yakni seperti halnya MKT No.11, Tahun 1959 serta keutuhan nilai sebagai pemegang 42 43
QS. Ali Imran (3):105. Pikiran Rakyat, 13 September1962
19
jabatan yang setaraf dengan -nya. Bila pemimpin salah melangkah karena ijtihadnya maka kewajiban kita mengembalikannya kepada sistem, sebab yang diikuti ialah sistem bukan figur. Begitu juga kekeliruan AFW atau keterlambatannya menentukan sikap sebagai estapeta K.P.S.I. sesuai dengan M.K.T. No. 11, Tahun 1959 karena terjegal oleh berbagai proses perjuangan serta pemikiran, maka dari hal itu kewajiban kita kembali kepada sitem / undang-undang. 9. Estapeta Kepemimpinan NKA-NII Tahun 1991 Sebelum Abdul Fatah Wirananggapati tertangkap tahun 1991, beliau belum sempat membentuk Komandemen Tertinggi Negara Islam Indonesia (pemerintahan). Akan tetapi pada tahun 1987, beliau mengangkat para asisten untuk membantu tugasnya sebagai Imam/KPSI. Para Asisiten itu dikenal dengan nama ”team dua belas”, yang tak berapa lama dibubarkan. Adapun penyebab belum dibentuknya pemerintahan karena dalam membentuk pemerintahan dibutuhkan orang-orang yang betul-betul memahami perundang-undangan NKA-NII, serta memegang teguh undangundang tersebut. Secara resmi Abdul Fatah Wirananggapati menulis AtTibyaan, 1987 untuk menjelaskan estafeta kepemimpinan NKA-NII berdasarkan perundang-undangan. Akan tetapi sedikit sekali yang memahaminya, sehingga sangat lambat perkembangannya. Kondisi sedemikian ini dijadikan pertimbangan untuk tidak tergesa-gesa membentuk Komandemen Tertinggi Negara Islam Indonesia. Pada tahun 1987 Abdul Fatah Wirananggapati sebagai Imam/KPSI dengan Purbawisesa penuh yang dimilikinya mengangkat Muhammad Yusuf Thohiry sebagai asisten Imam/KPSI bidang inventarisasi. Kemudian, pada tahun 1991 AFW dalam pengejaran musuh tertangkap kembali. Satu minggu sebelum tertangkap, Imam/KPSI Abdul Fatah Wirananggapati menunjuk Muhammad Yusuf Thohiry secara langsung untuk menggantikan dirinya, jika dirinya (AFW) tertawan musuh. Disebabkan pada waktu itu belum terbentuk Komandemen Tertinggi NKA-NII, yakni belum terangkatnya KSU, para AKT, KUKT, dan Para Panglima yang setarap dengan AKT. Maka, dalam keadaan itu Muhammad Yusuf Thohiry bersedia mengemban jabatan Imam / KPSI. Atas Ketidaklaziman dalam estafeta ini, bolehlah kita perhatikan wasiyat Imam Awal (SMK) tahun 1959 di hadapan para Panglima, yang menyatakan; “Djika kalian dalam berdjuang putus hubungan dengan para Panglima sedangkan jang ada hanja pradjurit petit, maka pradjurit petit tampil sebagai Imam”. Amanat yang diberikan secara langsung oleh AFW kepada MYT tidak dalam sebuah pertemuan dengan disaksikan oleh banyak yang hadir karena situasi dan kondisinya sangat genting. Peralihan kepemimpinan itu terjadi sekitar seminggu sebelum terjadi penangkapan terhadap AFW. Sekalipun peralihan kepemimpinan itu tidak normal, namun sebelumnya telah ada beberapa orang yang bertanya kepada Abdul Fatah Wirananggapati perihal peralihan kepemimpinan; ”Bagaimana jika bapak tertangkap, siapa yang menggantikan posisi pimpinan? Jawaban AFW; “Syahir Mubarok (Muhammad Yusuf Thohiry)”. Amanat yang diberikan saat itu belum sempat tertulis hitam di atas putih, namun tetap dijalankan atas dasar tanggung jawab yang
20
disaksikan Allah SWT serta Malaikat-Nya. Setelah menerima peralihan kepemimpinan dan didasari tanggung jawab, juga karena adanya kebutuhan yang mendesak, Muhammad Yusuf Thohiry sebagai Imam/KPSI, segera membentuk pemerintahan. Pembentukan pemerintahan itu ditetapkan dengan keluarkannya Maklumat No. I Tahun 1994, tertanggal 14 Rajab 1415 H / 17 Desember 1994 M. 10. Mengutamakan Legitimasi Pengangkatan Sesudah pengangkatan aparat yang dilakukan Muhammad Yusuf Thohiry di diluar itu ada suara yang mengatakan,” Bahwa para AKT yang diangkat itu bukanlah para AKT yang riil, tidak seperti pada jaman Imam Awal yang militernya jelas bersenjata, sanggup menghadapi pertempuran di fron terbuka. Jadi, katanya kalau sekedar AKT-AKT-an semua orang juga bisa”. Boleh- boleh saja berkata demikian karena haknya. Namun, perlu diketahui bahwa bisanya disebut sebagai AKT yang sah atau benar jika terlebih dulu memiliki legalitas, artinya bahwa yang didahulukan, yakni terlebih dulu adanya pengangkatan yang dilakukan oleh yang berhak mengangkatnya yaitu yang memiliki legalitas pula. Dengan demikian tidak semua orang bisa diangkat sebagai AKT ! Juga, tidak setiap orang memiliki legitimasi mengangangkat AKT ! Nabi S.a.w. sebelum memimpin ummat atau ribuan pasukan bersenjata maka terlebih dulu adanya pengangkatan sebagai Nabi. Jadi, soal memiliki pengikut atau kekuatan bersenjata hal itu perkara berikutnya. Artinya, kepemimpinan dalam Islam itu terlebih dulu dimulai oleh pengangkatan dari yang memiliki legalitas. Jadi, soal memiliki pengikut atau kekuatan ribuan tentara hal belakangan. Juga, soal banyak atau sedikit pengikut tidak menjadi ukuran bagi legitimasi pemimpin. Coba perhatikan sejarah di antara para Nabi: Pengikut Nabi Nuh hanya tujuh puluh orang, Nabi Yunus yang pernah melakukan kesalahan, pengikutnya empat puluh lima orang, bahkan ada lagi yang ditinggalkan oleh sebagian pengikutnya. Tetapi, karena mempunyai legitimasi maka tetap saja sebagai Nabi. Hal demikian tida4aja terjadi kepada para nabi, tetapi terjadi pula kepada sahabat Nabi S.a.w. Ali bin Abi Thalib r.a, sewaktu berada diperkemahan, saat subuh dilihat pasukannya tinggal seribu lagi. Beliau berkata;"Biarlah mereka pergi cukup bagiku Alloh dan Rasulnya. Jelas dari ucapan Ali r.a.itu dapat diambil makna bahwa barometer sebagai pemimpin, bukanlah diukur oleh sedikit atau banyaknya pengikut, tetapi oleh legitimasinya. Suatu pemerintahan atau perjuangan negara bisa terjadi pasang surut bahkan defaktonya hilang. Tetapi, jika nilai estapeta kepemimpinannya sesuai dengan undangundangnya maka tetap memiliki nilai pemerintahan dan pada waktunya bisa kembali defakto. Contohnya, Abdul Aziz bin Su'ud (1880 1953) yang pernah mengalami tinggal di pengasingan, karena ayahnya seorang amir yang ten sir, digulingkan oleh Syarif Husein atas dukungan Inggeris. Namun, dalam pengasingan itu ayahnya menyerahkan kerajaan kepada Abdul Azis, anak ke empat ( karena yang lainnya tidak menyanggupi) .Dengan penyerahan itu dirinya memperoleh legitimasi sebagai Putera
21
Mahkota, pelanjut pimpinan tertinggi sesuai dengan peraturannya. Dengan legalitas itu mula- mula dalam pengasingan itu diperolehnya hanya dua puluh orang pengikut, kemudian tiga ratus orang. Para pengikutnya itu yakin terhadap legitimasi pemimpinnya sehingga dari proses perjuangan mereka, akhirnya pada suatu malam mereka mengepung Istana dan menguasainya. Siang harinya Abdul Aziz mengumumkan kepada rakyat yang berkumpul di depan Istana, mengenai legalitas estapeta dari ayahnya. Rakyat mendukungnya, siap menjadi tentara guna merebut keamiran lainnya. Sesudah semua yang direbutnya terkuasai kembali, akhirnya dekfaktolah Kerajaan Saudi Arabia. Harus dipahami, banyak rakyat di tiap keamiran mendukungnya tentu modal yang didahulukan yaitu memiliki legitimasi sebagai pelanjut pemimpin tertinggi pemerintahan. Adapun segala komponen penunjangnya adalah belakangan. Dan contoh yang disebutkan di atas itu jelas bahwa sekalipun para mentrinya sudah tidak ada, wilayahnya dikuasai lawan karena kekuatan militernya sama sekali sudah lenyap, namun estapeta pemimpinannya masih ada maka perjuangan menyusun kekuatan pemerintahan berlanjut untuk kembali defakto. Keberadaan struktur Dewan menteri atau kabinet tidak diisyaratkan oleh keadaan negaranya hams dalam situasi kondusif . Contohnya, seperti halnya pemerintah dalam pengasingan, negara berjuang, dan pemerintah darurat dsb. Walau departemen- departemennya tidak berpungsi, tidak memiliki kantor- kantor khusus, tidak memiliki markas militer dengan perlengkapan senjata, karena wilayahnya dikuasai musuh, namun kabinet atau struktur pemerintahan tetap didahulukan terbentuk sesuai legalitasnya. Banyak contoh seperti halnya yang pernah terjadi di Kamboja, Kuwait dan sebagainya yang terjadi dalam sejarah. Gelombang perjuangan suatu negara di manapun bisa terjadi pasang surut dalam berbagai bidang. Begitu juga NII yang wilayahnya dikuasai pihak lawan, namun penentuan kepemimpinannya tetap dalam satu jalur karena mengacu kepada undang-undang. Pasti bahwa Negara Islam Indonesia dalam keadaan tidak kondusif ini belum memiliki komponen-komponen yang menunjang kekuatan dalam arti pisik seperti halnya pada jaman Imam Awal. Namun, hal itu tidak menghalangi pengangkatan para A KT. serta jajaran aparat lainnya. Jutru dengan diangkatnya para AKT oleh yang memiliki legalitas itu guna tersusunnya kembali para AKT yang riil dengan segala perangkat kekuatannya sehingga bisa melawan kekuatan musuh secara fisik sebagaimana yang terjadi pada jaman Imam SM Kartosoewirjo.l 11. Kekeliruan dalam Estafeta Kepemimpinan Tahun 1996 Pada tanggal 2 Agustus 1996 Abdul Fatah Wirananggapati bebas dari hukuman pihak lawan. Para aparat dan ummat menyambut dengan gembira. Saya, Muhammad Yusuf Thohiry sebagai Imam/KPSI baru sempat menemuinya pada tanggal 25 Agustus 1996. Dalam pertemuannya dengan AFW, Muhammad Yusuf Thohiry melakukan kekeliruan langkah karena lupa dan tidak jeli yang berakibat fatal, yaitu Muhammad Yusuf Thohiry menyerahkan jabatan Imam/KPSI kepada AFW. Berawal dari kekeliruan yang fatal ini akhirnya berdampak kepada terjadinya kekeliruan berlanjut dalam
22
menjalankan pemerintahan. Yang menjadi faktor penilaian kekeliruan dalam penyerahan jabatan Imam/KPSI dari MYT kepada AFW pada tahun 1996 adalah: Pertama, Penyerahan ini tidak merujuk kepada perundang-undangan yang berlaku dalam NKA-NII; Kedua, Penyerahan jabatan Imam/KPSI dari MYT kepada AFW juga dinilai keliru karena tidak berdasarkan syuro dengan AKT. Di mana setelah MYT menjabat Imam/KPSI melalui estafeta tahun 1991, telah mengangkat para AKT melalui Maklumat No. I tahun 1994 dan telah membentuk Komandement Tertinggi NKA-NII; Ketiga, Penilaian kekeliruan juga terkait dengan status AFW sebagai yang menerima jabatan Imam/KPSI yang diserahkan oleh MYT tahun 1996. Di mana AFW pada saat itu tidak berstatus sebagai AKT sesudah jabatannnya diserahkan kepada MYT tahun 1991. Dari itu jelas bahwa penyerahan tersebut inkonstitusional, yakni bertentangan dengan undang-undang; Keempat, Penilaian kekeliruan juga MYT tidak bisa berbuat tatkala melihat Nota Dinas diterbitkan. Baik secara esensi maupun substansi, Nota Dinas tertanggal 25 Agustus 1996 itu seharusnya tidak diterbitkan. Kekeliruan dalam arti lupa dan tidak fathonah sebagaimana tersebut di atas berimbas pada bentuk-bentuk kekeliruan lainnya. Kekeliruan ini baru saya sadari pada tanggal 22 Pebruari 2007 setelah mengadakan Muhasabatunnafsi, dan setelah mengevaluasi sejarah pasca bebasnya AFW dari penjara musuh, 2 Agustus 1996. Melalui penelaahan itu muncul pertanyaan pada diri saya, “Sebagai apa jabatan Abdul Fatah Wirananggapati pada waktu itu?”, “Bagaimana menurut peraturan yang ada dalam MKT No. 11 Tahun 1959, di mana orang yang berhak sebagai pengganti Imam/KPSI mestinya diambil dari dan di antara AKT sedangkan pada waktu penyerahan itu sudah terangkat para AKT, dan AFW bukan salah satu dari AKT?” Dari pengevaluasian tersebut baru sadar, bahwa saya telah melakukan kekeliruan dengan menyerahkan jabatan Imam/KPSI kepada Abdul Fatah Wirananggapati yang tidak berhak menerimanya. Setelah menyadari kekeliruan dan kesalahan, saya sampaikan hal itu secara lisan kepada beberapa orang yang dianggap perlu supaya dipikirkan dan dibahas oleh mereka yang sepatutnya membahas dalam pertemuan formal. Saya memahami jika untuk pembahasannya menunggu beberapa minggu mengingat jadwal pertemuan atau hadirnya personal yang harus hadir. Tetapi diluar dugaan sesudah datangnya waktu pertemuan, serta hadirnya personal yang diharapkan hal itu tidak dibahas dan bahkan ditutup. Hanya satu orang yang menyetujui untuk dibahas, namun tidak mampu mendesak agar persoalan dibahas dan tidak ditutup. Akan tetapi sangat ironis, persoalan ditutup, namun di luar timbul berbagai tanggapan negatif terhadap saya (MYT). Harapan adanya pembahasan ditingkat atas adalah agar persoalan tersebut tidak berpengaruh terhadap stabilitas politik -NKANII. Stabilitas politik yang menjadi harapan karena apabila terlebih dulu muncul polemik diantara ummat dapat dipastikan resiko dan ongkos politiknya besar dan cukup mahal. Tetapi, lain harapan lain pula kenyataan, hanya Robb-lah yang Maha Mengetahui segala yang akan menimpa kepada Hamba-Nya. Adanya penilaian terhadap kekeliruan yang saya lakukan, dianggap sebagai kebohongan publik, saya serahkan kepada Robb yang Maha
23
Mengetahui segala yang terjadi serta sebenarnya yang sudah saya lakukan. Begitu juga terhadap tuduhan sebagai manuver untuk kembali menjadi Imam, karena melalui pemungutan suara tidak berhasil. Maka terhadap semua itu bagi saya cukup Allah Subhanahu wata’ala yang Maha Mengetahui niat sesungguhnya yang ada pada hati saya. Sungguh, dalam mencapai Mardhotillah, perjuangannya tidak bisa dihentikan oleh berbagai resiko yang menimpa diri. Sebab dari itu meskipun kekeliruan sudah berjalan bertahun- tahun (25 Agustus 1996 – Pebruari 2007), mengingat pertanggung-jawaban kepada Rabbull`alamiin di Akhirat kelak, juga secara moral kepada seluruh mujahid NKA-NII khususnya dan umat Islam umumnya maka saya kemukakan penjelasan untuk diketahui, dipahami dan mendapatkan maaf dari para Mujahid NKA-NII dimanapun adanya. Serta dengan ini saya istighfar kepada Allah Subhanahu Wata`ala. Untuk selanjutnya saya harus menyatakan sikap dan mendakwahkan kebenaran yang saya temukan.
Penjelasan Kedua: Untuk Mereka yang Mencari Kejelasan dan Kebenaran Para praktisi politik dan birokrat NKA-NII dalam tataran praktis masih banyak yang tidak memahami esensi dan substansi peraturan perundangundangan. Bahkan termasuk di dalamnya banyak yang tidak memahami perbedaan makna antara istilah yang satu dengan istilah lainnya yang termuat dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu yang perlu untuk jelaskan berkenaan dengan penggunaan istilah ”Dewan Imamah” dan istilah ”Komandemen Tertinggi”. Dua istilah ini, baik esensi maupun substansi memiliki makna yang sama, akan tetapi perbedaannya dalam aplikasi. Qanun Azasi NKA-NII, secara umum menjelaskan bahwa berjalannya pemerintahan dipengaruhi oleh dua kondisi, yaitu kondisi normal (aman) dan kondisi darurat (perang). Dua kondisi ini sangat berpengaruh terhadap sistem pemerintahan yang harus berjalan. Dalam Bab XV tentang Perubahan Qanun Azasi Pasal 34 menerangkan; “Cara Berputarnya Roda Pemerintah, “Pasal 1; Pada umumnya Roda Pemerintahan NII berjalan menurut dasar yang ditetapkan dalam “Kanun Azasy, dan sesuai dengan pasal 3 dari “Kanun Azasy, sementara belum ada Parlemen (Majlis Syura), segala Undang-undang ditetapkan oleh Dewan Imamah dalam bentuk Maklumat-Maklumat yang di tandatangani oleh Imam”. Menurut Qanun Azasi itu, bahwa hak Dewan Imamah yaitu membuat Undang-undang dalam bentuk Maklumat yang ditandatangani oleh Imam, selama Majelis Syuro belum ada. Juga Dewan Imamah yang dikepalai oleh Imam mempunyai hak menjalankan Roda Pemerintahan NKA-NII. Sejak dikeluarkannya Maklumat No. 7 Tahun 1948, sistem pemerintahan yang dijalankan oleh Imam telah beralih kepada sistem Komandemen. Perubahan ini dilatarbelakangi oleh tuntutan kondisi NKA-NII yang sedang berada dalam masa perang. Maka dari sejak saat itu hingga sekarang, sistem pemerintahan NKA-NII yang dijalankan oleh Imam adalah sistem pemerintahan Komandemen. Oleh karena itu, produk perundang-
24
undangan yang diterbitkan Komandemen Tertinggi NKA-NII tidak dinamakan ”Maklumat” atau ”Maklumat Pemerintah”, akan tetapi dinamakan ”Maklumat Komandemen Tertinggi (MKT)”. Produk perundang-undangan Komandemen Tertinggi, selain MKT juga ada yang dinamakan ”Penetapan Komandemen Tertinggi (PKT) dan Maklumat Militer (MM)”. Komandemen Tertinggi dalam menjalankan roda pemerintahan harus mengacu kepada Maklumat-maklumat yang sudah ditetapkannya, baik Maklumat yang diterbitkan pada masa berjalannya sistem pemerintahan Dewan Imamah atau dalam masa berjalannya sistem pemerintahan Komandemen. Hingga tahun 1996, Maklumat-maklumat yang mengatur tentang peralihan kepemimpinan hanya diatur oleh MKT No. 11 Tahun 1959. Penyerahan jabatan Imam/KPSI dari MYT kepada AFW pada tanggal 25 Agustus 1996 dapat dinyatakan tidak sah, karena tidak mengacu kepada MKT No. 11 Tahun 1959. Jabatan Imam/KPSI adalah jabatan negara yang dijamin oleh perundang-undangan. Dalam aplikasinya penyerahan jabatan tersebut, bukan seperti menyerahkan sesuatu makanan, bila sudah diberikan kepada yang lain bisa dikatakan sah. Yang dimaksud dengan istilah ”purbawisesa penuh” dalam MKT No. 11 Tahun 1959 ialah kekuasaan penuh dalam urusan kenegaraan, maka sah atau tidaknya tindakan Imam dilihat dari kaca mata peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perhatikan Kanun Azasy Bab IV Pasal 10 “Imam Negara Islam Indonesia memegang kekuasaan Pemerintah menurut Kanun Azasy sepanjang hukum Islam”. Dalam Islam dikenal istilah “Nasih dan mansuh”, bahkan Allah SWT. pun menggunakan istilah ini dalam hukumnya. Sebagai contoh tentang hukum Sholatul lail, semula shalat ini wajib, kemudian menjadi sunnah mu’akad. Demikian halnya dalam tata hukum kenegaraan bahwa undangundang baru berfungsi menggantikan undang-undang lama. Akan tetapi, sesuai dengan istilah nasih dan mansuh, bila perundang-undangan yang baru memansuh seluruh perundang-undangan yang lama, maka perundangundangan yang lama total tidak berlaku. Namun, bila perundang-undangan yang baru hanya memansuh sebagian isi dari perundang-undangan yang lama, maka perundang-undangan yang lama, sebagiannya masih tetap berlaku. Maklumat-maklumat yang ditetapkan oleh Imam/KPSI, Muhammad Yusuf Thohiry baru tiga, yaitu: 1) MKT No. I tertanggal Rajab 1415 H./17 Desember 1994 M. perihal Susunan Dewan Imamah; 2) MKT No. II tertanggal 1 Ramadhan 1415 H./ 1 February 1995 M. perihal Program Kerja; dan 3) MKT No. III tertanggal 17 Syawal 1415 H. / 19 Maret 1995 M. perihal Susunan Aparat serta Tugas dan Tanggung-jawabnya. Ketiga maklumat di atas tidak mengatur pergantian kepemimpinan. Oleh karena itu perundang-undangan yang mengatur estafeta kepemimpinan hingga sekarang masih mengacu kepada MKT No.11 Tahun 1959, bunyinya: “K.P.S.I. dipimpin oleh Imam – Plm.T. A.P.N.I.I. jika karena dan satu lain hal, ia berhalangan menunaikan tugasnya, maka ditunjuk dan diangkatnyalah seorang Panglima Perang, selaku Penggantinya dengan purbawisesa penuh.” dan “Calon pengganti Panglima Perang Pusat ini diambil dari dan diantara Anggota-Anggota K.T.. termasuk didalamnya K.S.U. dan K.U.K.T., atau dari dan diantara para Panglima Perang, yang kedudukannya dianggap setaraf
25
dengan kedudukan Anggota-Anggota K.T..” Dengan demikian cukup jelasnya, bahwa sebelum tanggal 25 Agustus 1996 belum ada perundang-undangan yang mengatur penyerahan Imam/KPSI kepada seseorang tanpa dipilih dari dan diantara (para Kepala Majlis) yang tercantum dalam MKT No. I, 17 Desember 1994. Perhatikan siapa-siapa saja yang tercantum dalam MKT tersebut. Pengertian “Purbawisesa Penuh” yaitu kekuasaan penuh, artinya yang tadinya setaraf dengan AKT, bila sudah ditunjuk maka memiliki kekuasaan penuh sebagaimana Imam. Namun, tetap bertindak dalam koridor perundang-undangan yang berlaku. Perihal asumsi AFW masih menyandang jabatan KUKT hingga tahun 1996 merupakan suatu kekeliruan yang sangat mendalam. Dalam MKT No. 11 Tahun 1959, cukup jelas bahwa apabila Imam berhalangan, penggantinya adalah dari unsur-unsur AKT, KSU, KUKT dan Para Panglima yang setarap dengan AKT. Dengan demikian AFW sejak saat itu, bukan lagi sebagai KUKT. Akan tetapi secara otomatis demi hukum beliau telah menjadi Imam/KPSI. Secara tertulis memang tidak terdapat surat/lembaran Negara tentang pemberhentian KUKT. Akan tetapi secara tersirat, jabatan KUKT AFW sudah berganti menjadi Imam/KPSI. Karena AFW memiliki kedudukan sebagai Imam/KPSI yang didasari oleh jabatan KUKT-nya. Kemudian jabatan Imam/KPSI-nya itu sudah diestafetakan kepada MYT. Bila ada asumsi bahwa jabatan KUKT selama dalam penjara musuh, tahun 1991-1996 hingga bebas masih disandang oleh AFW, maka tidak ada pergantian Imam, dan tentu MYT pun bukan Imam/KPSI, serta tidak akan ada MKT No.I Tahun 1994 yang ditandatangani oleh Muhammad Yusuf Thohiry sebagai Imam/KPSI. Sungguh tidak bisa disamakan posisi AFW sesudah keluar dari penjara Nusakambangan 1953–1962 dengan keluar dari penjara Sukamiskin, Bandung tahun 1991–1996. Bukti secara tersirat adalah adanya MKT. No.I Tahun 1994 dan Muhammad Yusuf Thohiry yang menandatanganinya adalah sebagai Imam/KPSI, bahkan bukan “Atas Nama”. Bila dalam brosur TABTAPENI atau RUNISI 2, disebutkan tidak ada bukti pemberhentian terhadap KUKT Abdul Fatah Wirananggapati dari sejak diangkatnya tahun 1953 sampai tertangkapnya Imam S.M.Kartosoewirjo, 4 Juni 1962. posisi AFW pada waktu itu belum menjadi pengganti Imam, melainkan KUKT yang tugasnya diambil oleh Imam. Berbeda dengan keadaan sewaktu KUKT AFW sesudah posisinya menjadi Imam, maka jabatannya bukan lagi KUKT! Jadi, istilahnya bukan pemberhentian, tetapi penggantian jabatan. Bukti dirinya sebagai Imam karena dirinya telah menyatakan purbawisesa penuh! Artinya, jika masih sebagai KUKT, maka tidak purbawisesa penuh. Perhatikan, “ K.P.S.I. dipimpin oleh Imam – Plm. A.P.N.I.I. jika karena satu dan lain hal ia berhalangan menunaikan tugasnya, maka ditunjuk dan diangkatnyalah seorangPanglimaPerang, selaku penggantinya dengan purbawisesa penuh.” Dari maklumat itu mengandung arti bahwa untuk purbawisesa penuh, syaratnya adalah terlebih dulu menjadi pengganti Imam yang berhalangan. Jadi, berdasarkan undang-undang itu bahwa hak purbawisesa penuh hanya pada Imam pengganti dalam masa darurat! Ada penggantian berarti ada pemberhentian, dan penggantian dijamin oleh undang- undang.
26
Bila ada pandangan bahwa AFW bukan Imam dengan alasan bahwa “AFW tidak pernah menyatakan dirinya sebagai Imam. Beliau tetap sebagai KUKT yang dengan purbawisesa penuh mengangkat Dewan Imamah untuk melengkapi struktur Dewan Imamah yang tinggal satu orang”. Maka, siapapun yang mengatakan hal itu hanya pendapat pribadi, tidak berdasarkan undang-undang. Jika suatu pendapat tidak didasari undangundang (hukum), maka tidak dapat dijadikan rujukan karena senantiasa berubah sesuai dengan kepentingannya. Sebab itu kewajiban bagi setiap yang konsisten pada undang-undang, harus mengengembalikannya kepada yang sesuai dengan undang-undang. Kewajiban kembali mengikuti sistem (undang-undang). Dalam hal ini MYT menanggapi pernyataan AFW dalam AtTibyaan, 1987. Bahwa dirinya sebagai “EKSEN DISINA” (Eksekutif Sentral Daulah Islam Indonesia), dalam arti lain adalah “Pimpinan Pusat Negara Islam Indonesia”. Mengenai hal itu pada mulanya MYT setuju dengan pendapat bahwa AFW bukan Imam, karena tidak menyatakan diri sebagai Imam, melainkan Eksekutif Sentral, yang maksudnya sama dengan Imam. Dalam arti tidak menggunakan kepemimpinnya dengan istilah Imam, melainkan dengan istilah “Eksekutif Sentral” yang sama dengan artinya bahwa KUKT AFW sudah menjadi KUKT yang berfungsi Eksekutif Sentral, sehingga memiliki nilai Imam. Akan tetapi, setelah saya melakukan penelaahan guna konsisten pada undang–undang, maka diketahui bahwa pernyataan sebagai “Eksekutif Sentral” hanyalah pernyataan pribadi dalam suatu keadaan. Dan itu tidak merujuk kepada perundang-undangan NII, di mana dalam perundang-undangan NKA-NII tidak didapati istilah “Eksekutif Sentral”, melainkan yang ada ialah istilah “Imam/KPSI”. Istilah “Eksekutif Sentral” yang bersifat temporer itu buktinya, dalam sebuah surat yang ditandatangani oleh Abdul Fatah Wirananggapati dalam bahasa Arab yang ditujukkan kepada Pemimpin Iran melalui perwakilnya di Jerman tertulis, “Amirul Harbi Daulatul Islami Indonesia”. Dan itu mengandung maksudnya sesuai dengan kalimat Komandemen Perang Seluruh Indonesia (KPSI) yang ada dalam MKT No.11 Tahun 1959, dan K.P.S.I. itu dipimpin oleh Imam. Jadi, setelah memahami bahwa hal itu tidak sesuai dengan undang-undang, maka kita harus mengembalikannya kepada yang sesuai dengan undangundang, yakni bahwa setelah para AKT atau yang setaraf dengannya tidak ditemukan, maka KUKT AFW langsung menduduki jabatan sebagai Imam/KPSI. Dengan itu bukan KUKT lagi, bukan pula “Eksekutif Sentral” yang memiliki nilai Imam, tetapi beliau adalah Imam sesungguhnya setelah SM. Kartosoewirjo. Dengan demikian sungguh salah bila AFW disebut sebagai Imam ketiga, dan MYT Imam kedua. Yang benar adalah Abdul Fatah Wirananggapati Imam kedua NKA-NII, dan Muhammad Yusuf Thohiry Imam ketiga NKA-NII. Mengapa demikian? Karena Muhammad Yusuf Thohiry menerima estapeta kepemimpinan dari dari Imam/KPSI Abdul Fatah Wirananggapati.
27
Soal keharusan kembali mengikuti sistem/undang-undang, hal demikian sudah dilakukan oleh para aparat yang dipimpin MYT sebelum adanya pengangkatan para AKT dalam MKT No.1 Tahun 1994. Pada tahuntahun sebelum dikeluarkan maklumat tersebut telah terasa oleh para aparat kerancuan mengenai sebutan “KUKT dengan purbawisesa penuh”. Dari itu banyak anjuran bahwa sebutan itu harus dirobah dari KUKT menjadi Imam. Sebab, bila yang berhak menjadi Imam tinggal satu karena para AKT, atau yang setaraf dengannya tidak ada kecuali KUKT maka KUKT itu langsung sebagai Imam dengan purbawisesa penuh. Jadi, purbawisesa itu hak Imam. Sebagaimana urutan kata-kata dalam peraturannya,”...maka ditunjuk dan diangkatnyalah seorang Panglima Perang, selaku Penggantinya dengan purbawisesa penuh”. Dengan itu jelas bahwa untuk purbawisesa penuh itu harus sudah menjadi pengganti Imam, yakni adanya pergantian jabatan dari KUKT menjadi Imam. Padahal sebelumnya saya merasa susah memikirkan ungkapan bahwa “AFW bukan Imam”, juga “KUKT dengan purbawisesa penuh”, dan “atas nama Imam”. Sehingga timbul pertanyaan, “Imam yang mana?” Dan mana Imam? Kalau begitu kapan menjalankan MKT No.11 Tahun 1959? Lebih pelik lagi ketika merencanakan pengangkatan para AKT. Saya diingatkan oleh seseorang, katanya, ”Masa iya KUKT mengangkat para AKT”. Maksudnya, kalau AFW masih KUKT, maka MYT juga sebagai estafetanya adalah KUKT dan tidak purbawisesa penuh. Sedangkan usulan dari bawah telah saatnya terbentuknya susunan para Kepala Majelis (AKT). Pada saatsaat itu saya teringat kepada prinsip bahwa yang harus diikuti ialah perundang-undangnya, bukan pernyataan dari seorang figur atau pemimpin, maknanya bila pernyataannya tidak sesuai dengan peraturan, maka jangan dituruti, bahkan harus diluruskan. Dengan prinsip tersebut, maka saya mengambil sikap sesuai dengan pengajuan para aparat, bahwa AFW adalah Imam, dan bukan KUKT lagi. Sesudah memiliki kepastian dalam hal AFW bukan KUKT lagi, kemudian saya mengadakan pertemuan aparat di Sadang Serang-Bandung. Sdr. Hasan pada saat itu tidak menghadiri, karena keberadaannya di luar Pulau Jawa. Dalam pertemuan itu MYT mengemukakan pernyataan bahwa AFW bukan KUKT lagi, melainkan Imam, karena para AKT atau yang setarap dengannya telah tiada. Mendengar pernyataan itu, peserta pertemuan merasa lega, terdengar ucapan Alhamdulillah. Sesudah ada kesepakatan dalam hal penyebutan Imam dan bukan KUKT, kemudian dijadwalkan pengangkatan para Kepala Majelis. Disebabkan keharusan adanya kesamaan persepsi dalam hal estafeta kepemimpinan bagi seluruh aparat dan ummat, beberapa bulan sebelum AFW bebas dari penjara musuh, MYT menulis brosur TABTAPENI yang pertama dikeluarkan Tahun 1996, isinya khusus menjelaskan estafeta kepemimpinan NII pasca Imam Awal. Dalam brosur tersebut dinyatakan, “Disebabkan calon pengganti Imam yang tercantum dalam undang-undang itu tinggal satu lagi yakni K.U.K.T., maka K.U.K.T. itulah yang langsung menjadi Imam tanpa adanya pemilihan dari manapun. K.U.K.T. yang satu itu ialah Abdul Fatah Wirananggapati. Undang-undang mengenai pemilihan Imam dalam Darurat
28
Perang sudah dituangkan ke dalam M.K.T. No. 11, tahun 1959. Dengan demikian sekalipun dalam darurat sehingga Dewan Imamah tidak berfungsi karena anggotanya banyak yang gugur, maka penggantian Imam tetap berlangsung”. Begitu saya mendengar AFW bebas, segera saya sampaikan kepadanya beserta MKT No.1 Tahun 1994, MKT No. II Tahun 1995 dan MKT. No. III Tahun 1995 via orang lain. Penyampaian dengan segera kepadanya dimaksudkan supaya didapati pemahaman yang sama dengannya dalam hal estafeta Kepemimpinan NII menurut MKT No. 11 Tahun 1959. Alhamdulillah, hasilnya terdapat kesepakatan, bahkan dikatakan oleh AFW bahwa isinya bagus sekali. Saya menerima laporan itu dari Pak Kasid (Almarhum), setelah kembali dari pengecekannya. Dengan demikian sejak itu secara tersirat pernyataan sebagai “Eksekutif Sentral” dalam At-Tibyaan, juga “Atas nama Imam”, sudah dihapus atau tidak diberlakukan dan diganti dengan satu kata yaitu Imam. Benar sekali laporan almarhum Pak Kasid, sebab ketika saya bertemu dengan AFW, dikatakan olehnya bahwa yang ada di buku itu harus dihapal (yang dimaksud ialah intinya). AFW mengetahui bahwa TABTAPENI sudah tersebar luas, dan AFW tidak pernah membantah isi buku itu, karena secara faktual peraturan, bahwa adanya purbawisesa itu setelah tampil sebagai Imam. Suatu pernyataan atau pendapat, bisa terus dipertahankan kebenarannya bukan karena keluarnya dari seorang figur pemimpin, melainkan karena sesuai dengan fakta dan selama masih bisa diterima secara logika sehingga realistis dalam mengaplikasikannya. Adapun terhadap sanggahan, bahwa tidak ada undang-undang penggantian Imam secara otomatis, jawabnya beberapa hal: 1. Harus dipaham bahwa para pembuat undang-undang itu manusia yang tidak sempurna, tidak terbayang bahwa para AKT atau yang setaraf dengannya akan tinggal satu lagi, sehingga tidak dibuat undangundang Pengganti Imam secara otomatis, jika tinggal satu maka yang satu itu sebagai Imam. 2. Terjadinya Anggota Komandemen Tertinggi (AKT) atau yang setarap dengannya tinggal satu yaitu KUKT merupakan keterpaksaan kondisi sehingga tidak bisa bermusyawarah bersama yang setarap dengannya sebagaimana yang tertera dalam MKT NO.11 Tahun 1959. 3. Dalam hukum Islam bahwa keterpaksaan membolehkan tidak menepati sepenuhnya sesuatu yang sudah ditetapkan dengan sebatas yang diperlukan. Begitu juga menjalankan perundang-undangan harus semaksimal mungkin, yakni yang bisa dilakukan harus dijalankan tidak terhalang oleh hal yang tidak bisa dilakukan. Dalam kaidah usulnya disebutkan,“Sesuatu yang tidak dapat dijangkau keseluruhannya jangan ditinggalkan keseluruhannya”. 4. Kita diperintahkan untuk taat kepada Alloh S.w.t. semaksimal usaha kemampuan (Q.64:16). Maknanya, harus melakukan yang bisa dikerjakan, jangan berdiam karena ada bagian yang tidak bisa dikerjakan. Dihubungkan dengan pelaksanaan pengantian Imam, jika tidak bisa dengan mekanisme ditunjuk dan diangkat karena yang menunjuk atau mengangkatnya tidak ada, maka calon itu langsung menjadi Imam. Sebenarnya, hal seperti ini lumrah terjadi dalam tata kehidupan bermasyarakat, bahwa keterpaksaan tidak selalu menunggu
29
peraturan, atau tidak mesti sepenuhnya berdasarkan perundangundangan. Sebab, waktu terus berjalan, Al Qur’an juga melegitimasi keharusan berbuat dengan semaksimal kemampuan, termasuk kepada para pembuat peraturan dengan kelebihan serta kekurangannya. 5. Sudah terbukti sesuai dengan urutan kata-kata bahwa purbawisesa itu jika sebagai pengganti Imam, yakni bukan masih sebagai KUKT. Dan sudah teruji bahwa sebutan “AFW sebagai KUKT bukan Imam”, sungguh rancu serta membingungkan dan tidak bisa diterapkan, sehingga sebutan itu dijadikan alasan bagi mereka yang menolak kepemimpinan AFW sebagai estafeta dari Imam Awal SM Kartosoewirjo. Padahal kita diharuskan mempermudah persoalan dan jangan mempersulit persoalan yang mengakibatkan terus menunggununggu terbentuknya Imam hasil mekanisme musyawarah, karena tidak mau menggunakan mekanisme otomatis. Mereka lupa bahwa pembuat undang-undang itu adalah manusia yang wawasannya sesuai dengan kondisi jamannya. 6. Bagi mujahidin NII lebih mendahulukan berpegang kepada Al-Qur’an Surat 64 ayat 16, serta kaidah ushul hasil kesepakatan para ulama terdahulu yang sudah disepakat oleh semua pihak sampai dewasa ini daripada mengutik-ngutik tidak ada aturan mekanisme otomatis. Padahal, jika bisa mencermatinya bahwa Ayat Al-Qur’an serta kaidah usul yang disebutkan tadi secara tersirat mengandung makna “mekanisme otomatis”, yang bisa diterapkan dalam berbagai hal. Kesimpulan dari semua poin di atas, meskipun penggantian Imam secara langsung dengan menggunakan mekanisme otomatis tidak terdapat dalam MKT. No.11 Tahun 1959, namun mekanisme otomatis itu tersirat dalam Al-Qur’an, karena sudah menjalankan undang-undang sebatas yang mampunya untuk dijalankan, seperti halnya, yaitu disebabkan calon pengganti Imam itu tinggal satu lagi yakni KUKT Abdul Fatah Wirananggapati, maka pengangkatan Imam itu tidak bisa dengan mekanisme diangkat dan ditunjuk karena yang mengangkat dan menunjuknya juga harus calon yang setarap dengannya. Dengan ketidakbisaan menggunakan mekanisme diangkat dan ditunjuk maka yang masih bisa (mampu dijalankkan) ialah dengan mekanisme otomatis yakni langsung KUKT. Abdul Fatah Wirananggapati otomatis sebagai Imam. Para pembuat undang-undang merupakan manusia biasa yang tidak sempurna dalam memprediksi kejadian masa mendatang sehingga tidak memperhitungkan bahwa calon Imam bakal tinggal satu lagi. Sebab itu, sesuai dengan Al-Qur’an bahwa sebagai mukminin diperintahkan menjalankan kewajibannya, menterapkan undang-undang dalam mengabdi kepada Rabb-nya sebatas yang bisa diterapkan. Sehubungan dengan itu maka para ulama salaf mengeluarkan kaidah ushul, “Sesuatu yang tidak bisa dijangkau keseluruhannya jangan ditinggalkan keseluruhannya”. Negara Islam Indonesia ini berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah Nabi S.a.w. maka penggantian Imam secara langsung, yakni Abdul Fatah Wirananggapati sebagai Imam, dan bukan KUKT lagi hal itu tidak menyalahi Al-Qur’an, karena sudah menjalankan sebatas yang bisa diterapkan dalam undangundang. Dengan tidak menyalahi A Qur’an itu maka estafeta kepemimpinan
30
Negara Islam Indonesia terus berlanjut sesuai dengan undang-undang sebatas yang bisa dijalankan. Sungguh ijtihad MYT pada tanggal 25 Agustus 1996, menyerahkan kepemimpinan kepada AFW karena saat itu mengingat bahwa KSU (Kepala Staf Umum) Sanusi Partawidjaja pun pernah memegang kendali kepemimpinan NII, setelah menerima amanat dari SM Kartosoewirjo, kemudian sesudah Imam Awal itu kembali dari menunaikan tugasnya maka KSU menyerahkan kembali kendali kepemimpinan kepada Imam SM Kartosoewirjo. Adapun kasus 25 Agustus 1996, pada waktu itu tidak disadari oleh Muhammad Yusuf Thohiry bahwa hal yang terjadi pada AFW pada Tahun 1991 berbeda kasusnya dengan yang dilakukan oleh Imam Awal. Yaitu, bahwa Abdul Fatah Wirananggapati tertangkap musuh sehingga tidak bisa menunaikan tugasnya, sedangkan Imam SM Kartosoewirjo tidak dalam cengkraman musuh, melainkan sedang menunaikan tugasnya, posisinya tetap sebagai Imam. Jadi, yang dilakukan oleh Muhammad Yusuf Thohiry berbeda dengan yang dilakukan oleh KSU Sanusi Partawidjaja dalam kasus. Dengan demikian yang dilakukan oleh Muhammad Yusuf Thohiry adalah salah, yakni bertentangan dengan MKT No.11 Tahun 1959. Dalam MKT No.1 Tahun 1994 tertera kalimat “Muhammad Yusuf Thohiry selaku pengganti K.P.S.I. karena K.P.S.I. yang berhak sedang berhalangan”. Pengertian “K.P.S.I. yang berhak”, dalam hal itu ditujukan kepada AFW sebelum dirinya berhalangan, yakni sebelum tertangkap musuh, atau sebelum kepemimpinannya beralih kepada MYT, sebab sebelum jabatan tersebut beralih dari AFW maka MYT bukan haknya sebagai KPSI. Ditandatanganinya MKT No. I Tahun 1994 merupakan tanggung jawab Muhammad Yusuf Thohiry sebagai Imam/KPSI. Bila AFW selama dalam penjara musuh, 1991-1996 masih dinyatakan sebagai KPSI yang berhak berarti MYT bukan KPSI, berati pula MKT No. I Tahun 1994 tidak sah sebab tidak ada KPSI dua dalam satu masa kekuasaan. Jadi, jelas bahwa pengertian kalimat ”K.P.S.I. yang berhak sedang berhalangan” itu ditujukan kepada AFW sebelum ada penggantinya. Perhatikan tandatangan MKT No. I Tahun 1994 bukan atas nama Imam, melainkan langsung Imam/KPSI. Kata “berhalangan” dalam MKT No.1 Tahun 1994 itu mengacu kepada MKT No.11 Tahun 1959, bunyinya: “K.P.S.I. dipimpin oleh Imam- Plm.T. A.P.N.I. jika karena dan satu lain hal, ia berhalangan menunaikan tugasnya, maka ditunjuk dan diangkatnyalah seorang Panglima Perang, selaku Penggantinya dengan purbawisesa penuh”. Dalam keadaan purbawisesa penuh itu yang berhak sebagai KPSI hanya satu, juga tetap dalam koridor undang-undang. Dengan demikian bilamana ada pergantian KPSI, sedangkan Komandemen Tertinggi yang terdiri dari KSU, AKT atau yang setarap dengannya sudah terbentuk maka cara pengangkatannya harus melalui prosedur sesuai dengan MKT No.11 Tahun 1959, kecuali jika sudah ada pengganti peraturan tersebut. Saya (MYT), saat menandatangani MKT No.1 Tahun 1994 tidak mengatasnamakan Imam, melainkan langsung Imam. sebab berdasarkan sunnah, bila seorang Panglima Tertinggi dalam Islam yang konsisten dalam arti tidak seperti Amar bin Yasir, jika ditangkap musuh maka dirinya akan divonis mati seperti Nabi Ibrohim as. dan Zakaria as. Sehubungan dengan itu apa gerangan yang terjadi bila seorang Imam/KPSI ditangkap musuh
31
kemudian dibebaskan setelah jatuh nilai dari kepemimpinannya sehingga menjadi ummat, sedangkan penggantinya hanya mengatasnamakan Imam, maka manakah Imam?. Dari itu seharusnya berdasarkan undang-undang, bila posisi seseorang telah menjadi ummat maka jika akan kembali lagi menjadi Imam/KPSI harus terlebih dulu diangkat sebagai KSU, AKT, KUKT atau yang setarap dengan AKT, kemudian ditunjuk dan diangkat diantara mereka yang ada. Tidak ada peraturannya dalam NKA-NII, seorang ummat dapat diangkat langsung sebagai Imam, sedangkan para AKT sudah ada sebagaimana termaktub dalam MKT No.1 Tahun 1994. Pada tahun 1997 terjadi pertemuan yang dihadiri oleh AFW, ZH, D, H, dan MYT di Bekasi. Pada saat itu ZH bertanya kepada MYT, mengapa AFW diadili dari hal pernyataannya mengenai Pancasila, padahal sebelum beliau keluar dari penjara telah menandatangani pernyataannya tentang Pancasila yang nilainya tidak kurang dari yang tertera dalam Majalah UMMAT, 9 Desember 1996? Dikatakan lagi olehnya sebagai tahanan politik tidak akan dibebaskan sebelum menandatangani pernyataan kesetiaan terhadap ideologi Pancasila. (AFW divonis penjara 6 tahun sampai tahun 1996 di Kebon Waru dan Sukamiskin di Bandung dibebaskan bersyarat oleh Menkeh Utoyo Usman melalui pembuatan makalah mengenai Pancasila, jaminan keluarga dan uang Rp. 1.000.000. Pada 4 Desember 1999 ia dinyatakan bebas murni.44 Dari pertanyaan ZH, saya (MYT) menjawab, sewaktu bapak (AFW) masih dalam penjara musuh, posisi bapak bukan sebagai Imam, melainkan sebagai Amar bin Yasir (ummat), maka apa yang dinyatakan di dalam penjara itu tidak dipermasalahkan. Akan tetapi, dalam hal kasus pernyataan yang dimuat dalam Majalah UMMAT, posisi bapak sudah menjadi Imam. Bila menyangkal, saya akan membuktikannya (sambil MYT akan membuka tas). Namun, hal itu terhenti setelah AFW membenarkan jawaban MYT. Sesudah tuntas yang dipermasalahkan maka MYT bersama AFW pindah ke ruangan khusus guna memberikan tausyiah secara bergilir kepada hadirin yang sudah nunggu. Harus saya kemukakan di sini bahwa setelah saya mengetahui AFW bebas dari penjara musuh, pertama yang saya selidiki yaitu dengan cara apa AFW dibebaskan. Pada waktu itu jawaban yang saya dapati hanya dengan jaminan keluraga serta uang satu juta rupiah. Adapun pertanyaan saya mengenai Pancasila seperti halnya penandatanganan makalah Pancasila? Pada ketika itu jawabannya tidak! Sungguh, sekiranya saya (MYT) tahu keadaan sebenarnya sebagai mana yang dikemukan ZH ketika di Bekasi, atau seperti tertera dalam majalah KIBLAT tersebut di atas maka tentu sejarahnya tidak seperti yang dibaca sekarang ini. Tapi, mungkin saja terungkapnya kekeliruan mengenai Nota Dinas, 25 Agustus 1996 hakekatnya disebabkan penentuan nilai yang masih tersembunyi sehingga terjadi ketidakmulusan dalam perjalanannya. Robb juga yang Maha Mengetahui sesungguhnya. Ijtihad atau pemikiran bisa berubah sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi, meski perubahan itu terjadi sesudah lebih dari 10 tahun. Pasti hal itu tergantung kadar kompetensi para pelaku ijtihad. Karena itu
44
(KIBLAT, edisi No. XIV /Mei 2002).
32
didapat istilah Qaullun Qodim dan Qaullun Jadid. Kompetensi seseorang bisa mengalami perubahan sesuai pengalaman yang dijalaninya, seperti halnya : 1. Menerima pertanyaan yang belum terjawab dengan dasar hukum, dan terus mencarinya sehingga menemukan jawaban yang diyakininya. 2. Menghadapi langkah yang dianggap tidak realistis, tapi sulit dipecahkan karena berbenturan dengan peraturan yang sudah ditetapkan. 3. Menampung beberapa masalah atau usulan yang semuanya terakumulasi sehingga mengadakan Muhasabatun Nafsi (pengengevaluasian diri) dalam melangkah yang berkaitan dengan lembaga negara. Maka, bila pada awal-awal penyerahan tanggal 25 Agustus 1996 tidak ada masalah dan seolah-olah disepakati, karena pada waktu-waktu itu belum terdapat beberapa faktor yang mendorong untuk Muhasabah atau tidak ada yang mengkritisi secara langsung, atau juga penyerahan belum teruji dalam perjalanannya. Bagi saya bersyukur kesalahan terungkap, pisik masih dalam kondisi segar bugar, masih bisa menjelaskan serta mengadakan perbaikan. Seandainya hal itu baru terungkap sesudah terasa ajal mendekat, jangankan untuk menulis, bicara pun tidak jelas? Alhamdulillah kesempatan perbaikan masih ada. Bagi yang bertujuan mencapai Mardhotillah tidak akan merasa rugi bila sudah bertahun-tahun baru diketahui ijtihadnya salah. Karena, jika ijtihadnya itu benar maka ganjarannya dua, dan jika salah maka satu. Dalam Islam tidak ada larangan bagi seseorang menuturkan ijtihad yang salah meski baru disadarinya sesudah masa lebih sepuluh tahun. Bahkan ada yang berkata jika hal yang salah tidak dijelaskan maka akan terus membawa ribuan orang tersesat berkelanjutan. Jika tidak dijelaskan bagaimana pertanggungjawaban pelakunya di Akhirat? Soal menerima atau tidak bukan tanggung jawab yang menjelaskan! Para pakar politik dunia (internasional) telah memahami bahwa dalam negara berjuang senantiasa terjadi perubahan politik seiring perkembangan dalam segala hal. Sebab itu kepercayaan mereka terhadap sekedar informasi bukan harga mati. Mereka paham tentang makna propokasi dan propaganda, sehingga tidak semua tayangan lembaran yang telah dibaca akan sesuai dengan yang sebenarnya. Dan akhirnya yang mereka nilai yaitu yang sudah terbukti Idhar di lapangan, dan bukan sekedar baru tulisan dalam segala bentuk mekaniknya. Dengan demikian mereka paham pula bila isi dokumen dunia tentang negara berjuang manapun senantiasa berubah. Yang paling penting bahwa tanggung jawab para pejuang NII yang utama bukan kepada para pengamat politik dunia, tetapi kepada Allloh Subhanahu wata’ala, sehingga bila terdapat kekeliruan dalam melangkah maka wajib melakukan perbaikan. Selaku Khalifah fil Ardh maka dunia internasionallah yang harus dikendalikan ! Bukan mengikuti faktor keterlanjuran. Kekeliruan MYT yang baru terungkap sesudah sepuluh tahun adalah lumrah bila muncul berbagai tanggapan atau tuduhan negatif terhadap saya. Begitu pula adanya penilaian sebagai pemimpin yang tidak memilik
33
kompetensi serta penilaian lain-lainnya maka semua tanggapan yang negatif serta macam-macam penilaian dengan segala konsekuensinya sama sekali tidak berarti, pasti dianggap sirna jika dibandingkan dengan beban di Akhirat dari hal menyembunyikan kekeliruan yang sudah disadari sehingga menjadi kebohongan terhadap publik. Yakni, mengaku berkonstitusi padahal sudah terdapat ganjalan hukum dalam perjalanannya. Perhatikan ayat “Hai orangorang yang beriman, kenapa kamu berkata hal-hal yang kamu tidak kerjakan?”. “Amat besar kemurkaan disisi Alloh, kalau kamu hanya mengatakan tanpa memperbuatnya”.45. Sehubungan dengan uraian dalam poin ini bisa diumpamakan kepada seseorang yang berada pada satu ruangan, dirinya dalam keadaan sama sekali tidak berbusana yang pasti akan merasa malu sekali bila keluar dari ruangan, sebab sangat takut dilihat banyak orang. Tetapi, jika dalam ruangan itu tiba-tiba api berkobar dengan perhitungan akan menghanguskan dirinya, tentu segera keluar dengan tidak memperdulikan malunya sekalipun banyak orang memperhatikannya. Begitu juga bagi yang tujuannya memperoleh Mardhotillah, rasa takut dengan malunya akan dikalahkan oleh takutnya dengan api neraka. Sungguh rasa malu sekecil apapun penyebabnya merupakan hal yang ditakuti, tapi ada lagi yang lebih ditakuti yaitu kemurkaan dari Rabb yang pasti janji-Nya. Cepat memvonis dengan menerima informasi hanya dari sebelah pihak akan terjadi pemanipulasian dari yang sebenarnya sehingga menilai seseorang hanya dari segi kelemahannya, padahal setiap manusia tidak ada yang sempurna. Saya berhak menyatakan bahwa pernyataan dan penjelasan ini bukan karena kekecewaan! Sebab, ada Hadist Nabi SAW. yang menyatakan keharusan bersabar terhadap Imam/Amir. Namun, harus dipahami jika itu masih diyakini legalitasnya maka dari itu persoalannya bukanlah dari hal tidak bersabar, melainkan menempatkan posisi diri kembali berkepemimpinan sesuai dengan perundang-undangan, berdasarkan penemuan baru dalam ilmu. Wajib bersikap dengan ilmu sebagaimana ayat: ”Dan janganlah kamu mengikuti persoalan yang kamu tidak ketahui tentang dasar (ilmu)nya. Sesungguhnya setiap penglihatan, pendengaran dan pemikiran akan dipinta pertanggungan jawabnya”.46 Bagi yang berpegang pada ayat ini, tidak takut diungkap kelemahan-kelemahan pribadinya yang sekedar dirasakan di dunia fana. Perjuangan mengembalikan kepada undangundang sehingga berdasarkan ilmu, terus maju sebab yang paling ditakuti ialah menghadapi pertanggung –jawaban di Akhirat abadi. Adanya tuduhan Gillan, kecewa, serta lainnya adalah hak bagi yang mengatakannya sesuai dengan niat serta kepentingan, juga wawasan yang dimilikinya. Akan tetapi, bagi yang menjelaskan pun mempunyai hak pula, mengatakan sebagai kewajiban dalam menjelaskan dan perbaikan.47 MYT pernah mengakui kepemimpinan Tgk. Muhammad Daud Beureueh, kemudian Adah Djaelani Tirtapradja, yang sudah terkenal dalam pengadilan RI tahun 1982 sebagai Imam NII. Komitmen dalam hal itu lebih sepuluh tahun. Kedua tokoh itu sudah terkenal dalam sejarah, bukan hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri, karena sudah terbukti mengadakan 45 46 47
QS. As-Shaff (61): 2-3. QS. Al-Israa (17):36. QS. Ali Imran (3): 33, dan Al-Maidah (5): 39.
34
perlawanan bersenjata, pernah menguasai daerah de facto dengan berkalikali pertempuran mungkin puluhan kali tidak terhitung. Akan tetapi setelah tahu bahwa kepemimpinan mereka diluar garis perundang-undangan, yakni suatu kekeliruan maka baik itu dengan perkataan maupun tulisan MYT mengungkapnya. Maka, bagaimana halnya bila kekeliruan yang dilakukan MYT pada tanggal 25 Agustus 1996 jika tidak diungkapnya...? Jika kepada pihak lain bisa menyalahkan, maka terhadap kesalahan diri sendiri pun harus bisa menyalahkannya sehingga adil. Perhatikan ayat “ Hai orang-orang yang beriman ! jadilah kamu orang-orang yang benar menegakkan keadilan menjadi saksi semata-mata karena Alloh, biarpu terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Sekalipun yang tergugat itu kaya atau miskin, maka Alloh lebih mengutamakan persamaan hak dan kewajiban terhadap keduanya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu untuk memperkosa keadilan. Dan kamu kalau memutarbalikkan kenyataan atau enggan menjadi saksi maka sesungguhnya Alloh Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.48 Daulah Bani Umayah yang dhohir dengan segala asset kekayaan serta kekuatan yang riil menguasai masyarakat dengan penerapan hukum Islam secara nyata dirasakan tiap individu, dikhawatirkan oleh pihak Barat (thogut) sebagai ancaman besar. Meskipun awalnya tidak legal, namun sebagian besar para ulama mengikutinya. Karena bila menyusun kekuatan selainnya akan dianggap merusak tatanan masyarakat Islam dan membantu kekuatan kaum kuffar.Tegasnya, Daulah Bani Umayah kalau dimisalkan di Indonesia tentu puluhan propinsi serta ratusan kabupaten atau ribuan desa dikuasai pemerintah secara riil, bisa menterapkan undang-undang yang ditetapkannya, yakni bukan hanya di atas kertas serta tulisan. Juga mampu mempersatukan ummat dengan kekuatan senjata sehingga pantas bila menjadi kebanggaan untuk dipertahankan. Berbeda dengan hal itu, saat ditulisnya Penjelasan dan Statemen ini, semua yang mengaku NKA-NII dari kelompok atau fraksi manapun mengatasnamakannya, semuanya masih dalam berjuang. Jangankan mempersatukan ummat dengan kekuatan senjata, wilayahnya pun belum dikuasai. Jangankan menguasai wilayah, komponen-komponen untuk mengimbangi kekuatan musuh pun belum tersedia. Jadi, dalam keadaan begitu mau dengan apa mempersatukan ummat atau kelompok-kelompok? Apakah dengan memimpikan munculnya kekuatan seperti Bani Umayah? Apakah kekuatan pemerintahan seperti Bani Umayah itu bisa berdiri tanpa terlebih dulu adanya persatuan? Begitu juga apakah persatuan bagi mujahid NKA-NII akan terwujud tanpa menggunakan rujukan yang satu untuk bersama? Apakah bisa kembali kepada rujukan bersama, jika masing-masing sudah terlebih dulu membanggakan kelompoknya sehingga tidak kembali kepada undang undang NKA-NII sebagai perangkat persatuan? Sebab itu dalam Penjelasan dan Stetemen ini, saya tegaskan jangan memimpikan adanya kekuatan bisa de facto menguasai wilayah, bila tidak terwujud persatuan! Jangan menghayalkan persatuan, jika tidak kembali kepada undangan-sebagai rujukan bersama! Suatu perjuangan pemerintahan bisa dimulai oleh beberapa orang, hal itu bahkan bisa dimulai oleh seorang. Contohnya, Abdul Azis bin Su’ud 48
QS. An-Nisa (4): 135.
35
(1880-1953) sebagaimana telah dikemukakan pada halaman terdahulu. Sekalipun dimulai oleh seorang optimis jika hal itu didasari dengan legalitas, karena dengan legalitas itu bisa dipertanggung-jawabkan baik itu di dunia maupun di Akhirat. Berbeda dengan sekedar dalam pengakuan telah berpemerintahan, tetapi legitimasinya sulit dipertanggungjawabkan, maka hal itu membuat pesimis. Sebab pada akhirnya akan terjadi perdebatan dalam mahkamah sejarah, dan kita tidak boleh menyembunyikan sejarah bahkan diharuskan menceritakan sejarah secara objektif.49 Dan sejarah kita pun akan dihakimi oleh generasi mendatang. Seseorang bisa berjuang jika pada dirinya ada rasa optimis. Sedangkan optimis yang sesungguhnya ialah bila kelak di akhirat segala yang dilakukan bisa dipertanggung jawabkan secara ilmu.50 Dari itu jangan sampai terjebak oleh keterlanjuran waktu yang lama. dalam kekeliruan sekedar mengikuti sikap seseorang. Jadi, untuk optimisme berjihad dalam hal ini mengakui kesalahan yang terjadi. Hadapi segala eksesnya sebagai pengorbanan. Berjihad (berlembaga) hanyalah sarana mencapai Mardhotillah maka jika terjadi kesalahan dalam hal itu segera beristighfar sehingga siap mengadakan perbaikan. Ingat, bahwa negara adalah stabil, tetapi pemerintahan bisa labil. Dan legalitas pemerintahan lebih bernilai dari pengorbanan yang telah lalu. Pada waktu terungkapnya kekeliruan tentang penyerahan, 25 Agustus 1996 ditakdirkan bahwa Muhammad Yusuf Thohiry dan sebagian dari AKTnya masih ada. Tentu dari hal itu ada pertanyaan, bagaimana seandainya kesalahan itu ditakdirkan terungkapnya sesudah MYT serta semua Anggota Komandemen Tertinggi yang tercantum dalam MKT No.1 Tahun 1994 itu sudah tidak ada? Jawabannya, perhatikan amanat Imam pada tahun 1959 di hadapan para panglima, yang antara lain bunyinya: ”Djika kalian dalam berdjuang putus hubungan dengan para Panglima sedangkan jang ada hanja pradjurit petit, maka pradjurit petit tampil sebagai Imam”. Dari amanat itu menunjukkan estapeta kepemimpinan NII terus berlanjut! Amanat itu mengandung arti lebih luas. Yaitu, jika semua sudah tidak ada tentu masih banyak aparat bawahannya. Juga, seandainya tidak ditemukan lagi, karena semua aparat sudah dianggap habis, maka dikaitkan dengan amanat Imam pada tahun 1959 tadi, ummat (prajurit petit) pun berhak tampil sebagai Imam. Dan seandainya tidak ada yang siap tampil maka kembali kepada musyawarah ummat (mujahidin NII) melalui perwakilan-perwakilannya untuk mengangkat Imam yang disepakati. Dalam keadaan demikian hasil musyawarah mengandung legitimasi perjuangan tidak keluar dari MKT No.11 Tahun 1959, jika yang diangkat dan mengangkatnya ialah pelanjut dari kepemimpinan realisasi undang-undang tersebut. Sebab, bahwa prajurit petit dalam hal itu ialah prajurit dari Negara Islam Indonesia berarti dalam koridor perundang-undangannya. Adapun terhadap pertanyaan, bukankah sebagian dari para Kepala Majlis yang tercantum dalam MKT No.1 Tahun 1994 itu telah diangkat menjadi para Kepala Majlis, termasuk MYT pernah menjadi Kepala Majlis Dalam Negeri yang diangkat oleh. yang terkait dengan penyerahan 25 49 50
QS. Al-A`raaf (7): 176. QS. Al-Israa (17):36.
36
Agustus 1996? Benar, hal demikian sebelum disadari adanya kekeliruan tentang penyerahan tersebut! Akan tetapi, sesudah disadari bahwa penyerahan 25 Agustus 1996 itu tidak sah maka pengangkatan sebagai Kepala-Kepala Majlis-nya pun berarti tidak sah. Dengan ketidaksahannya itu maka mereka tetap menempati struktur Dewan Imamah sebagaimana dalam MKT 1 Tahun 1994. Ada kejadian sejarah yang tadinya tidak terpikirkan untuk dikemukakan dalam statemen MYT, tetapi pada Tanggal 15 September 2007 saya membaca sebagian surat yang ditujukkan kepada AFW tertanggal 14 Maret 1997, karena surat tersebut ditulis sesudah adanya Nota Dinas 25 Agustus 1996. Adapun bunyi kalimatnya yaitu “ Alhamdulillah, Allah Maha Bijaksana, sebelum majalah Ummat terbitan 9 Desember 1996 memuat wawancara Abdul Fattah Wirananggapati, Bapak sudah terlebih dulu menandatangani MKT No. IV, Tahun 1996 tanggal 15 Jumadil Ula 1417 H. Bertepatan 28 September 1996 mengenai pengangkatan Dewan Imamah NII, sehingga eksistensi kepemimpinan NII tetap berlangsung. Yakni adanya pengganti Abdul Fattah Wirananggapati diambil dari salah seorang anggota Dewan Imamah”. Tatkala membaca kembali redaksi surat di atas itu, tiba-tiba saya merasa berdosa, jika hal ini tidak dijelaskan sebenarnya yang terjadi. Pada saat saya menulis surat itu tidak disadari terdapat kesalahan dalam redaksinya. Yang dimaksud dalam hal itu yakni pengangkatannya. Sebab, yang terjadi sebenarnya pada Tanggal 28 September 1996 itu hanyalah pengangkatan Dewan Imamah, adapun penandatanganannya yaitu sesudah beberapa lama dari terbitnya majalah Ummat, 9 Desember 1996, atau sesudah terjadinya keguncangan di kalangan ummat serta aparat terhadap isi wawancara AFW mengenai Pancasila. Tepat tanggal dan harinya saya lupa, tetapi yang jelas sesudah banyak yang membaca majalah Ummat, terbitan 9 Desember dan sebelum Tanggal 26 Desember diadakan Tabayun mengenai hal itu. Lembaran pengangkatan yang harus ditandatangani sudah lama diberikan, namun tiap ditanyakan supaya segera ditandatanganinya, tidak ada jawaban yang pasti. Akan tetapi, sesudah adanya keguncangan tersebut tadi maka MYT bersama tiga anggota Dewan Imamah yang sudah ditentukan, berusaha menghadirkan AFW guna menanyakan persoalan wawancaranya. Namun, setelah berkumpul dengannya hanya seorang anggota Dewan yang mempersoalkannya. MYT berusaha untuk tidak mempersoalkan tentang isi wawancara dalam majalah Ummat yang dimaksud, dengan pertimbangan pada waktu itu AFW belum menandatangani lembaran surat pengangkatan para A.K.T. sehingga Dewan Imamah tidak bisa memproses kasus yang terjadi pada AFW dalam hal wawancaranya. Dengan demikian pada waktu itu MYT hanya berusaha bagaimana caranya supaya AFW menandatangani MKT. No.IV /1996 pada hari itu juga. Kemudian setelah dikemukakan beberapa hal kepada AFW mengenai keharusan menandatangani MKT. tersebut maka AFW terlebih dulu meminta jaminan. Setelah jaminan disepakati, lalu salah seorang yang hadir pergi dulu membeli pulpen yang kegunaannya dianggap sesuai untuk menandatangani surat penting. Singkatnya, pada waktu pertemuan itulah MKT. No. IV / 1996 ditandatangani oleh Abdul Fattah W .
37
Beberapa lama sesudah penandatanganan, diantara empat yang menyaksikannya ada yang mengungkapnya bahwa untuk penandatanganan surat tersebut di atas didahului dengan tawar- menawar mengenai jaminan......Sehingga dari terungkapnya itu ada yang ragu mengenai sah atau tidaknya penandatanganan lembaran pengangkatan aparat dalam MKT No.4/1996. Keraguannya disampaikan kepada saya. Pada waktu itu MYT menjawab, “Yang dipegang oleh saya ialah ucapan Pak Fattah setelah selesai pengangkatan, memerintahkan supaya dibuatkan surat pengangkatan yang kemudian akan ditandatangani, rekaman perkataannya juga ada”. Dengan jawaban dari MYT itu rupanya tidak puas, sebab orang itu menyanggahnya dengan berkata,”Perkataan itu beda nilainya dengan tandatangan”. Saya berusaha supaya AFW menandatangani lembaran pengangkatan aparat yang tercantum dalam MKT. No.4/1996, dimaksudkan sebagai penyelamatan eksistensi Dewan Imamah pada waktu itu, sebab keadaan aparat dan ummat sudah gelisah terhadap isi wawancara AFW dalam majalah UMMAT, terbitan 9 Desember 1996, mereka mendesak supaya diadakan pemeriksaan. Pikiran saya membayangkan bila dilakukan pemeriksaan, sedangkan lembaran pengangkatan Dewan Imamah belum ditandatangani, maka akan terjadi konplik antara aparat serta ummat dengan AFW, dan bisabisa pengangkatan Dewan Imamah pun akan dibatalkan. Tidak meleset dugaan itu, sesudah terjadinya pemeriksaan atau tabayyun, 9 Desember 1996 AFW berusaha mendatangi beberapa anggota Dewan Imamah meminta lembaran MKT.No.4/1996. Walaupun sudah mencarinya ke beberapa tempat lembaran aslinya tidak ditemukan, karena saya yang menyimpannya, dalam arti saya tidak memberikannya, karena saya memahaminya bila lembaran aslinya ke tangannya maka AFW bisa berbuat yang tidak dikehendaki para aparat yang sudah diangkatnya. Surat yang ditujukan kepada AFW, tanggal 14 Maret 1997 sebagian isinya juga menjelaskan tentang surat Nota Dinas kepada AFW tertanggal 9 April 1992, sedangkan adanya pengiriman surat tersebut adalah hasil musyawarah tanggal 4 Pebruari 1996, di Leuwi Gajah. Adapun redaksinya merupakan rekayasa politik, saya yang membuatnya tanpa konsultasi dengan yang lainnya, sedangkan dalam pengetikannya oleh aparat bagiannya. Sebagai konsep dibuat dengan ketikan tetapi dengan harapan bila ditandatangani oleh AFW dalam bentuk tulisan tangan, karena AFW-nya masih dalam penjara musuh. Sebenarnya saya ragu mengirimkan surat dalam situasi demikian, karena takut adanya salah pengertian dari AFW walau dilampiri surat pengantarnya, namun mengingat dalam musyawarah dikatakan bahwa sebelum AFW keluar bebas dari penjara, surat sudah harus diterima olehnya. Akhirnya, surat dikirimkan. Alhamdulilillah ”Rekayasa Politik” itu tidak ditandatangani oleh AFW. Keraguan saya terbukti, yakni akhirnya saya dituduh ambisi. Tapi, senjata penangkisnya yaitu cukup hanya Rabb- lah yang mengetahui segala niat saya. Dan kepada- Nya pula saya beristighfar. Saya sadar bahwa pada hakekatnya Rabb juga yang membukakan rahasia sejarah yang tadinya masih tersembunyi. Persilahkan kepada mahkamah sejarah baik itu sekarang maupun masa- masa mendatang bila akan menghakiminya. Kewajiban saya (MYT) menjelaskannya. Dan hanya demikianlah kemampuan (kompetensi) saya mengendalikan perjuangan Negara Islam Indonesia dalam kondisi waktu itu.
38
Statemen dan Seruan Muhammad Yusuf Thohiry Bismillaahirrachmaanirrachiim, sekalipun ada perasaan berat dalam hati untuk membuat statemen yang mengandung konsekwensi dan resiko, namun konsekwensi dan resiko itu jauh dari berat bila dibandingkan dengan ancaman dari Allah SWT. sebagaimana yang termaktub dalam beberapa ayat Al-Qur`an yang menyatakan: ”Amat murka Allah Subhanahuwat’ala terhadap yang mengatakan tanpa perbuatan”.51 Juga, kutukan terhadap yang memutarbalikan kalimat dari asalnya.52 Serta laknat bagi yang melanggar janjinya.53 Maka di bawah ini saya nyatakan: 1.
Dengan sesadar-sadarnya dan dalam keadaan sehat serta tidak berada tekanan siapa dan apapun, bahwa kesalahan yang saya (Muhammad Yusuf Thohiry) lakukan bukanlah kesengajaan untuk menyimpang dari perundang-undangan, melainkan kealfaan sebagai manusia yang mempunyai sifat lupa. Dan karena saya telah sadar dari kesalahan untuk itu saya harus segera kembali kepada kebaikan sebagaimana keterangan firman-Nya dalam QS. Ali Imran (3) :33 dan QS. Al-Maidah (5):39. Maka penyerahan jabatan Imam/ KPSI pada tanggal 25 Agustus 1996 saya nyatakan tidak sah.
2.
Semua tanda tangan saya yang tertera dalam lembaran keputusan negara, atau sikap perbuatan saya yang didasari oleh penyerahan seperti tersebut dalam poin pertama di atas, saya nyatakan merupakan suatu kekeliruan.
3.
Tulisan- tulisan saya dalam bentuk buku, brosur- brosur dan dalam bentuk lainnya, yang isinya mengadung pembenaran terhadap tanda tangan dalam lembaran-lembaran negara, atau hal-hal sebagaimana yang disebutkan dalam poin kedua, saya nyatakan salah.
4.
Sebagai konsekwensi dari tiga poin di atas guna kelangsungan estapeta perjuangan dan kepemimpinan Negara Islam Indonesia, dan demi melakukan perbaikan (Q.S.11:8) saya akan berusaha terus melangkah semaksimal kemampuan guna berada pada koridor undang-undang NKA-NII.
5.
Sungguh disadari bahwa adanya pernyataan sikap ini menimbulkan beban bagi sebagian aparat atau ummat, karena akan ada yang meninjaunya hanya dari segi perasaan atau hanya melihat dari eksesnya. Tetapi, di balik itu ada yang merasakan, bahwa ini merupakan perbaikan atau ujian bagi semua yang sudah mengaku berpegang pada konstitusi NKA-NII dalam hal konsistennya. Yakni, mereka yang sebelum hal ini terjadi, senantiasa menyerukan kepada yang lain untuk berkepemimpinan sesuai dengan konstitusi. Dan bila telah menyimpang dari undang-undang, harus segera kembali kepadanya meski sudah belasan tahun berada diluar koridor konstitusi! Inilah ujian, jangan hanya bisa menyerukan kepada orang lain, tapi harus bisa dipraktekkan 51 52 53
QS. Ash-Shaaf (61):3. QS. An-Nisa (4): 46. QS. Al-Maidah (5):13.
39
oleh diri sendiri saat menyadari tidak menempati rel konstitusi NKA-NII. Bila orang lain yang diseru telah lulus dari ujian dengan siap meninggalkan posisi, tidak terpaku oleh hegemoni demi kembali kepada perundang- undangan, maka apakah bisa pula bagi penyerunya jika terjadi seperti yang telah diseru? Lulus dari ujian dan beban berat atau ringan sesuai dengan kapasitas pelakunya adalah pengorbanan dari suatu perjuangan. 6.
Ingatlah!, bahwa NKA-NII pada saat ini bukan dalam keadaan de facto seperti Bani Umayyah, Abbasyiah, atau negara-negara yang di dalamnya terdapat para pakar kenegaraan. Melainkan NKA-NII dalam masa berjuang dan fi waqtil harb. Kondisi ini, perubahan radikal maupun yang bersifat evolusi ke luar atau ke dalam senantiasa terjadi. Untuk itu dalam mencermati keadaan yang sedemikian, harus berdasarkan ilmu. Perhatikan kisah Nabi Ibrohim ‘Alaihissalam, “Demikian Kami perlihatkan kepada Ibrahim kerajaan langit dan bumi, agar Ibrahim termasuk orang- orang yang benar-benar yakin “. Tatkala malam telah gelap, dilihatnya sebuah bintang, dia berkata: “Inikah Tuhanku ?” Tetapi manakala bintang itu telah menghilang di balik kaki langit dia berkata: “Aku tidak suka kepada sesuatu yang dapat menghilang”. “Ketika dilihatnya bulan terbit, dia berkata: “Inikah Tuhanku ?. Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata lagi: “Sekiranya tuhanku tidak memberiku petunjuk, tentulah aku termasuk orang-orang yang sesat. Dan ketika dilihatnya matahari terbit, dia berkata: “Inikah Tuhanku ? Bahkan ia lebih besar dari yang tadi”. Tetapi setelah matahari itu terbenam pula, dia berkatalagi: “Hai kaumku ! sesungguhnya aku bebas dari apa yang kamu persekutukan”.(QS. 6: 75-78). Dari ayat-ayat tersebut disimpulkan bahwa suatu pengakuan akan berubah dengan datangnya pengetahuan baru yang lebih meyakinkan. Adapun kapan datangnya pengetahuan yang lebih meyakinkan, target waktunya diluar kemampuan seseorang, hanya Allah SWT Yang Maha Mengetahui. Dengan itu jika suatu kekeliruan, baru terungkap sesudah melalui proses lebih dari sepuluh tahun, tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak dijelaskan. Bahkan bila tidak dijelaskan, mungkin akan berlanjut bukan hanya dalam kurun belasan tahun, tapi malahan puluhan tahun. Dan bagaimana tanggung jawab bagi yang sudah mengetahui kesalahan itu.
7.
Dalam berijtihad, bisa saja hasilnya salah. Tapi jika sudah disadarinya bahwa ijtihad itu salah, maka tidak boleh ijtihad terdahulu dipertahankan atau dikatakan benar. Sebab, disitir oleh Al Qur’an sebagai orang-orang yang memutarbalikan kalimat dari asalnya yang ujungnya sehingga Alloh melaknatnya, perhatikan Qur’an Al-Maidah ayat 13, surat Al-Baqoroh ayat 46. Jelas sekali bahwa mengungkap kekeliruan dalam ijtihad tidak terhalang oleh waktu sepuluh tahun, tidak terintangi oleh bebagai penilaian atau tanggapan negatif. Sebab, mempersiapkan diri dalam menghadapi Hisaban di Akhirat mengalahkan segalanya (perhatikan Q.S.13:18). Segala yang dimiliki berkaitan dengan duniawi, termasuk predikat apapun yang melekat pada diri tidak akan menebus siksa di Hari Kiamat dari dosa (Perhatikan QS. 39: 47).
40
8.
Setelah dipahami bahwa penyebab keluar dari perundang- undangan, pangkalnya ialah penyerahan jabatan Imam/KPSI, 25 Agustus1996. Maka sebagai solusinya kepemimpinan NKA-NII harus kembali kepada pemegang estafeta 12 November 1991. Dan para AKT yang dilegalisir melalui Maklumat No. 1 Tahun 1994, jika tidak keberatan dalam hati, hendaklah kembali pada kebenaran estafeta.
9.
Yang terakhir dari statemen ini, saya mengajak kepada segenap mujahid Negara Islam Indonesia sesuai dengan perannya untuk mengadakan koordinasi, konsolidasi dan mobilisasi atas segala potensi jihad, untuk bersatu menyamakan persepsi dan sikap dalam menghadapi perjuangan yang belum sampai pada sasaran dan tujuan perjuangan. Dan “Songsonglah kedatangan kembali Imam/Plm.T. A.P.N.I dengan realisasi MKT Nomor 11 Tahun 1959.”
Demikian statemen ini saya buat didasari kewajiban sebagai saksi dari sebagian sejarah kepemimpinan NKA-NII, dan sebagai usaha maksimal dalam menghadapi pertanggung-jawaban kelak di Hadhirat Yang Maha Kuasa, juga di hadapan para mujahid NKA-NII baik yang sekarang maupun generasi mendatang. Bismillaahi tawakaltu `alalloh walaa haula wala quwwata illa billah. Mardhotillaah, 12 Ramadlan 1428 H. 27 September 2007 M.
ttd (Muhammad Yusuf Thohiry)
41
