PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2014 TENTANG PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
I. UMUM Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman merupakan aktualisasi pandangan bangsa Indonesia dalam memposisikan nilai strategis rumah yang layak dan terjangkau didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memadai. Ketersediaan rumah yang layak huni baik dalam bentuk rumah tunggal, rumah deret, maupun rumah susun merupakan sarana pendidikan dan pengembangan kepribadian yang lebih responsif yang dapat meningkatkan kewibawaan bangsa dalam pergaulan dunia. Dalam rangka menjamin penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan efisien perlu didukung oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melalui Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan upaya yang dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Pembinaan dilakukan dalam lingkup perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan. Tanggung jawab pemerintah dilakukan melalui koordinasi; sosialisasi peraturan perundang-undangan; bimbingan, supervisi dan konsultasi; pendidikan dan pelatihan; penelitian dan pengembangan; pendampingan dan pemberdayaan; serta pengembangan sistem informasi dan komunikasi. Pengaturan . . .
-2-
Pengaturan Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman akan memberikan kemudahan dalam mewujudkan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman melalui peningkatan kapasitas terkait sumber daya manusia, prasarana dan sarana, kelembagaan, dan pendanaan dengan mengikutsertakan peran pemangku kepentingan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, antara lain kalangan pelaku pembangunan, perbankan, profesional, akademisi, maupun masyarakat. Hal ini akan menciptakan keseimbangan dalam penyusunan, pelaksanaan, maupun pengawasan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sehingga mewujudkan manajemen pemerintahan yang kuat dengan berpedoman pada tata pemerintahan yang baik. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan” antara lain swasta, lembaga keuangan, pengembang, kontraktor, akademisi perguruan tinggi, serta masyarakat secara umum. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas.
Huruf b . . .
-3Huruf b Yang dimaksud dengan “perencanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman” adalah dokumen perencanaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang terdiri dari perencanaan periode 20 (dua puluh) tahun untuk jangka panjang, periode 5 (lima) tahun untuk jangka menengah, dan periode 1 (satu) tahun untuk jangka tahunan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Ayat (1) Yang dimaksud “sosialisasi” adalah kegiatan penyebarluasan informasi mengenai peraturan perundang-undangan termasuk norma, standar, prosedur dan kriteria kepada Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, agar sesuai dengan tujuan peraturan perundangundangan tersebut. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 . . .
-4Pasal 12 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud “teknis manajerial” adalah kegiatan meningkatkan atau mengembangkan kemampuan mengatur, mengoordinasikan dan menggerakkan semua yang ada dalam organisasi untuk mencapai penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
untuk untuk potensi tujuan
Huruf b Yang dimaksud “penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman” adalah kegiatan untuk merencanakan, membangun, memanfaatkan, dan mengendalikan bidang perumahan dan kawasan permukiman dalam skala rumah, perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman serta dalam bentuk rumah tunggal, rumah deret, dan/atau rumah susun yang didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memadai. Huruf c Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “penelitian dan pengembangan dilaksanakan sesuai kebutuhan” adalah suatu kegiatan yang digunakan untuk memvalidasi serta mengembangkannya, yang dilakukan terhadap pelaksanaan kebijakan dan teknologi di bidang perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi prioritas. Penelitian dan pengembangan yang dihasilkan dapat dijadikan landasan dalam membuat suatu kebijakan. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 15 . . .
-5-
Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Yang dimaksud dengan “informasi publik lainnya” adalah pengetahuan atau data di bidang perumahan dan kawasan permukiman yang harus dipublikasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 18 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “prasarana dan sarana kerja“ antara lain ruangan, meja, perangkat komputer, aplikasi yang berwujud software, dll. Pasal 19 Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5615
-6-
