PENINGKATAN PERAN FORUM KEMITRAAN POLISI MASYARAKAT (FKPM) DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA Tri Wahyu Andayani Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra Surabaya
[email protected] Abstrak The purpose of this paper is to improve role of police community partnership forum (FKPM) in the prevention of crime. Methodology approach in this study uses an empirical- juridical approach, because the scope of the research is to study law in action. A prevention effort of criminal act not only as police responsibility but also as society responsibility entirely. To develop a partnership between police and society, it is formed community policing model (Perpolisian Masyarakat/ Polmas) as regulated in Decree of Indonesia Chief Police No. Skep/737/X/2005 on Policies and Implementation Strategy of Community Policing Model in Police Duties. In other words, Indonesia police move or empowering the people (pemberdayaan masyarakat) in order to motivate the rising power of the people themselves for performing functions of the police. Idea of alternative police also can be called as an attempt for empowering the society to create security function in their surroundings. Tujuan penulisan ini adalah untuk meningkatkan peran forum kemitraan polisi masyarakat (FKPM) dalam pencegahan tindak pidana. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, karena ruang lingkup penelitian adalah melakukan studi hukum dalam praktek (law in action). Upaya pencegahan tindak pidana bukan saja menjadi tanggung jawab kepolisian, melainkan juga menjadi kewajiban seluruh lapisan masyarakat. Untuk membangun kemitraan antara kepolisian dengan masyarakat, dibentuklah model Communtiy Policing atau Perpolisian Masyarakat (Polmas) sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/737/X/2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Dengan istilah lain, Polri bergerak untuk empowering the people, guna mendorong munculnya daya kekuatan masyarakat sendiri untuk menjalankan berbagai fungsi kepolisian. Gagasan perpolisian alternatif ini juga dapat disebut sebagai usaha untuk mendorong kekuatan dalam masyarakat sebagai fungsi pengamanan bagi lingkungannya sendiri. Kata Kunci: Peningkatan, Kemitraan, Polisi, Masyarakat dan Tindak Pidana arangan tersebut.1 Tindak pidana bertetangan dengan prinsip keamaan dan ketertiban masyarakat, yaitu suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional
Upaya pencegahan tindak pidana bukan saja menjadi tanggung jawab kepolisian, melainkan juga menjadi kewajiban seluruh lapisan masyarakat. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar
1
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2008), h. 59
72
Tri Wahyu Andayani, Peningkatan Peran Forum Kemitraan Polisi …| 73
dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentukbentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.2 Mengacu pada undang-undang, menciptakan ketertipan dan keamanan merupakan tanggung jawab aparat kepolisian.3 Untuk dapat menciptakan keamanan, salah satu hal yang bisa dilakukan adalah melakukan suatu tindakan pencegahan dan penanggulangan yang merupakan bagian dari kebijakan kriminal (criminal policy). Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.4 Kegiatan perpolisian tradisional dalam memberantas kejahatan dianggap kurang efektif sehingga perlu dibangun kemitraan antara Polri dengan masyarakat. Untuk mendukung upaya tersebut, maka diterapkanlah model Communtiy Policing atau Perpolisian Masyarakat (Polmas) sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat dalam 5 Penyelenggaraan Tugas Polri. Metode Penelitian Salah satu wujud dari Community Policing ini adalah adanya Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM), yaitu lembaga atau wadah bagi polisi dengan masyarakat untuk dapat bertukar informasi dan berkonsultasi mengenai permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan terutama yang berkaitan dengan 2
Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 3 Pasal 2 Undang-Undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 4 Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 5 Surat Keputusan Kapolri Nomor Pol: Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri
masalah keamanan dan ketertiban. Terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganlisis peran FKPM di wilayah hukum Polsek. Mengetahui dan menganalisis hambatan dalam pembentukan FKPM serta mengetahui dan menganalisis upaya meningkatkan peran FKPM dalam rangka pencegahan kejahatan. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, karena ruang lingkup penelitian adalah melakukan studi hukum dalam praktek (law in action). Langkah-langkah terkait pemecahan masalah melalui FKPM dapat dilakukan melalui tahap-tahap antara lain: (1) Scanning, para pemangku kepentingan harus mengumpulkan setiap informasi seperti informasi tentang masalah, data, latar belakang dan informasi demografis, survei dan pengaruh seseorang; (2) Analysis dalam permasalahan tidak pidana; (3) Respond, tim menggabungkan ide dan mempersempitnya ke dalam perencanaan dengan penugasan yang lebih spesifik dan dalam batasan tertentu (4) Assesment, tahap ini tim mengembangkan sistem untuk memonitoring rencana dan menentukan strategi menilai dampak. Pendekatan yuridis dilakukan dengan menggunakan ketentuan hukum yang berlaku formal di Indonesia, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, serta menggunakan pendapat para ahli di bidang hukum. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa peran FKPM dalam rangka mencegah kejahatan yaitu mengidentifikasi permalasahan warga, mengadakan pertemuan dengan warga dan memecahkan permasalahan warga. Hambatan dalam pembentukan FKPM antara lain kurangnya sosialisasi mengenai FKPM, sikap dan perilaku anggota Polri yang belum mendukung pembentukan komunitas masyarakat. Upaya meningkatkan peran FKPM dapat dilakukan dengan model pengelolaan pemberdayaan masyarakat yang berbeda antara perkotaan dan pedesaan. Pembentukan FKPM harus lebih longgar dengan melibatkan pemerintah daerah untuk membentuk perpolisian masyarakat. Keanggotaan FKPM dapat diberdayakan secara optimal dengan memberikan pelatihan khusus mengenai konsep perpolisian masyarakat, penyediaan
74 | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014, hlm. 72-78
sarana dan prasarana, serta penyediaan anggaran operasional yang memadai. Babinkamtibmas/ BaPolmas yang ditugaskan sebagai anggota FKPM harus memiliki pemahaman terhadap konsep Community Policing dengan baik. Masyarakat majemuk merupakan masyarakat yang terdiri lebih dari dua kelompok masyarakat yang memiliki karakteristik masing-masing, didorong oleh latar belakang historis yang hampir serupa, kondisi geografis, serta pengaruh dari kebudayaan asing. Kondisi geografis dari negara Indonesia yang terdiri dari kepulauan menyebabkan terisolasinya para penduduk dalam pulau-pulau yang tersebar tersebut, sehingga memunculkan beranekaragam suku bangsa yang sesuai dengan adaptasi mereka terhadap lingkungannya masing-masing. Keanekaragaman suku bangsa tersebut yang akhirnya menumbuhkan perbedaan terhadap budaya, adat-istiadat, kultur, bahasa, perilaku dan juga pola pikir dari masyarakat Indonesia. Perbedaan yang terbentuk tersebut juga dipengaruhi oleh perbedaan tempat tinggal, yaitu dimana masyarakat yang tinggal di pesisir pantai, akan mempunyai pola pemikiran dan kebudayaan yang berbeda dengan masyarakat yang tinggal di pegunungan ataupun lembah. Masyarakat dapat kita bedakan dalam dua kelompok, yaitu masyarakat pedesaan atau tradisional dengan masyarakat modern atau perkotaan. Masyarakat pedesaan atau tradisional lebih kita kenal dimana kehidupannya masih banyak yang mengandalkan dari alam, keterikatan dengan norma adat setempat masih terasa, jiwa kebersamaan atau kekeluargaannya serta rasa solidaritasnya masih sangat tinggi, juga cenderung bersifat homogen. Sedangkan untuk masyarakat perkotaan atau modern yang kecendrungan kehidupan masyarakatnya tidak lagi tergantung kepada alam, sehingga interaksi dengan lingkungan semakin minim. Dari kedua kelompok tersebut, bila dikaitkan dengan konteks pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang diemban oleh Polri, maka dapat disimpulkan bahwa untuk dapat mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di perkotaan membutuhkan usaha yang ekstra dibandingkan masyarakat pedesaan. Kurangnya intensitas interaksi antar
sesama anggota masyarakat di perkotaan ialah disebabkan oleh kesibukannya masing-masing, sehingga jarang ada waktu bagi mereka untuk mengobrol bersama-sama tetangganya. Tingginya tingkat individualisme dan apatisme pada masyarakat perkotaan, lebih dipengaruhi oleh situasi dimana masyarakat perkotaan, terutama di kota besar, sudah terbiasa berangkat ke kantor atau beraktivitas dimulai sejak dari pagi-pagi, dan kemudian pulang pada malam hari, langsung melaksanakan istirahat malam untuk persiapan beraktivitas kembali esok hari. Berbeda lagi dengan masyarakat di pedesaan, dimana selain rasa kekeluargaan dan solidaritas antar masyarakatnya masih terjalin kuat, namun sikap yang masih menjunjung tinggi adat dan budaya terkadang harus berbenturan dengan kemajuan teknologi dan budaya baru yang mungkin bermanfaat bagi mereka. Merupakan tantangan tersendiri bagi anggota Polri yang di lapangan untuk dapat melakukan penangkalan, pencegahan dan penanganan suatu permasalahan dengan menyesuaiakan karakteristik dari masyarakatnya. Minimnya anggota masyarakat yang mempunyai hubungan dengan anggota Polri, juga dapat menjadi kendala bagi Polri dalam upaya menciptakan masyarakat yang aman dan tertib. Hal tersebut tentunya dapat menciptakan kerawanan daerah yaitu meningkatnya kejahatan karena kelengahan dan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat.6 Selain menjalankan tugas pokoknya tersebut, Polri juga mempunyai tugas untuk membina masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan peraturan
6
Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Tri Wahyu Andayani, Peningkatan Peran Forum Kemitraan Polisi …| 75
perundang-undangan.7 Melalui fungsi pembinaan masyarakat (Binmas), Polri berupaya menumbuhkan kesadaran dari masyarakat untuk turut serta dalam upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban di masyarakat itu sendiri. Dalam perkembangannya, Polri mencoba mengaplikasikan suatu program yang diadopsi dari system kepolisian Negara maju (Jepang dan Amerika Serikat) yaitu Community Policing, yang dianggap dapat membantu upaya Polri dalam pembinaan masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat yang lebih baik. Maka munculah konsep program Perpolisian Masyarakat (Polmas), yang di kuatkan dengan dasar Skep Kapolri No. Pol.: Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan strategi penerapan model Polmas dalam penyelenggaraan Tugas Polri. Polmas (Perpolisian Masyarakat) adalah sebuah metode perpolisian yang dikembangkan di banyak negara di seluruh dunia dan juga merupakan salah satu model perpolisian terpenting di Asia. Untuk itulah maka Indonesia pun turut mengadopsinya. Polmas mendorong terciptanya suatu kerjasama baru antara Polri dengan masyarakat dalam menghadapi suatu permasalahan yang terjadi, dan bersama-sama berupaya menemukan cara penyelesaiannya. Bentuk pendekatan Polmas merupakan suatu strategi pendekatan masyarakat melalui interaksi riil, selama periode tertentu secara kontinyu. Kegiatan tersebut dilakukan untuk bertatap muka serta berbincang-bincang dengan anggota masyarakat yang dikunjungi. Hal ini dilakukan dengan harapan untuk mendapatkan informasi tentang masyarakat dan problematika yang terjadi di dalamnya, atau untuk dapat memberikan arahan, informasi, atau pembinaan kepada masyarakat untuk lebih meningkatkan kepedulian terhadap keamanan dan ketertiban. Sasaran yang terutama adalah para tokoh atau pemimpin suatu komunitas, maupun orang-orang yang dianggap memiliki pengaruh terhadap suatu komunitas ataupun wilayah tertentu dalam masyarakat.
7
Pasal 14 Ayat 1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Namun selain itu, anggota masyarakat dari level terbawah pun juga dapat menjadi sasaran dari kegiatan Polmas melalui dirrect approach ini. Adanya pendekatan itu dimaksudkan agar diperolah informasi dari segala lapisan masyarakat, dan akhirnya Polri akan mendapatkan informasi yang lebih akurat sebagai bahan untuk mengambil tindakan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, keuntungan lainnya yang akan didapat oleh Polri dari masyarakat adalah masyarakat yang senantiasa berinteraksi dengan anggota Polri akan merasa bahwa anggota Polri merupakan bagian dari mereka, sehingga terjalin kedekatan kekeluargaan di dalamnya. Masyarakat juga tidak akan ragu dan takut untuk berkeluh kesah, ataupun melaporkan mengenai segala hal karena mereka sudah menganggap anggota Polri sebagai bagian dari mereka yang akan selalu siap untuk membantu. Jika hal itu sudah dapat dilakukan oleh setiap anggota Polri, maka kegiatan program Polmas yang mendasari setiap kebijakan yang diambil akan berpengaruh terhadap menurunnya angka kriminalitas dan juga mempercepat informasi tentang segala sesuatu yang terjadi di suatu wilayah. Bila keamanan dan ketertiban terwujud, maka tujuan pembentukan Polmas berbasis kemitraan antara Polri dengan masyarakat telah tercapai. Penelitian diarahkan untuk melihat, mendeskripsi dan menganalisis pola-pola implementasii FKPM melalui Pokja Community Oriented Policing (Pokja COP). Melalui proses pengebangan konsep serta refleksi teoritis, penelitian ini sampai pada penemuan-penemuan penting yaitu: (1) Implementasi Perpolisian Masyarakat melalui FKPM cenderung menghasilkan pola polisi dengan masyarakat yang bersifat penaklukan. Dalam hal ini polisi yang berposisi superior mendominasi masyarakat warga. Itu terjadi karena rasionalitas instrumental yang berkembang di dalam sistem birokrasi kepolisian diambil alih atau diadopsi para pengurus FKPM yang pada gilirannya berlaku sebagai aparat keamanan dan penarik pajak ilegal kepada mereka yang semestinya diberdayakan; (2) Secara teoritis, fenomena ini dijelaskan melalui teori Habermas sebagai
76 | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014, hlm. 72-78
kolonisasi sistem atas dunia kehidupan,8 atau dalam kacamata Jim Ife, sebagai realisasi dari prinsip “power over”9 di dalam komunikasi polisi dengan masyarakat, dan antara pengurus FKPM dengan masyarakat; (3) Untuk mewujudkan Perpolisian Masyarakat yang mampu memberdayakan masyarakat sebagaimana disebutkan tersebut di atas, diperlukan bukan hanya membangun rintangan-rintangan dan sensor untuk mengatasi kolonisasi sistem, atau menggeser prinsip power over menjadi power with, tetapi lebih jauh dari itu, diperlukan metode, instrumen dan orang-orang yang mampu menjalankan fungsi sebagai fasilitator, serta mampu mempraktekkan metode-metode partisipatif di dalam setiap tahapan perubahan masyarakat dalam kerangka Perpolisian Masyarakat. Hasil Dan Pembahasan Strategi Implementasi Dalam Membangun Polmas Untuk mewujudkan kebijakan dan strategi penerapan Polmas dalam penyelenggaraan tugas keseharian Polri tidaklah mudah, karena diperlukan pemahaman tentang pentingnya membangun kemitraan dengan masyarakat dan pengetahuan masalah bersama-sama dengan masyarakat. Disampaing itu diperlukan pula sejumlah pengetahuan dan keterampilan lain seperti keterampailan berkomunikasi, negoisasi, resolusi konflik, dan pengetahuan sosial lainnya. Tidak kalah pentingnya juga adalah pemahaman tentang perpolisian yang menjunjung tinggi dan melindungi HAM seperti korban kejahatan, perempuan, anakanak kelompok minoritas, dan para pengungsi. Terdapat upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk membangun Polmas, yaitu: (1) Memberikan pelatihan, pembelajaran bagi seluruh anggota Polri mulai dari tingkat Mabes Polri sampai ke tingkat Polsek atau Pospol agar sungguh-sungguh memahami hakekat kemitraan Polri dan masyarakat dalam 8
Lihat, Thomas McCarthy, The Critical Theory of Jürgen Habermas, diterjemahkan oleh Nurhadi, (Yogyajarta: Pustaka Pelajar, 2009) 9 Lihat, Jim Ife dan Frank Tesoriero, Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, t.t.)
implementasi Polmas dalam rangka mewujudkan Polri yang profesional, tegas, dan humanis; (2) Melaksanakan prinsip-prinsip dan prosedur dalam membangun kemitraan dengan masyarakat yakni: (a) Analisis situasi dan permasalahan (Analisa SWOT); (b) Identifikasi permasalahan yang memerlukan kemitraan dengan Stakeholders tertentu; (c) Penetapan tujuan kemitraan (goal atau objective), Penetapan strategi kemitraan (bentuk kemitraan), Pengembangan rencana kegiatan; (d) Rencana Tindak Lanjut dan Monitoring dan Evaluasi; (3) Kepala kesatuan kewilayahan (Kapolda, Kapolwiltabes, Kapoltabes, Kapolres, Kapolsek) melakukan pembinaan secara berkesinambungan dan berlanjut kepada seluruh personil Polri di bawahnya agar senantiasa bersikap dan berperilaku sesuai dengan yang diharapkan dalam membangun kemitraan dengan masyarakat di wilayahnya masing-masing; (4) Menyelenggarakan program-program pendidikan dan pelatihan Polmas secara bertahap sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Pada setiap Polda atau sekurangkurangnya gabungan dari beberapa Polda tetangga harus diselenggarakan paling tidak satu kali program pelatihan khusus tentang Polmas setiap tahun dalam rangka penyegaran pengetahuan dan atau regenerasi petugas Polmas; (5) Memasukkan mata pelajaran atau mata kuliah Polmas ke dalam kurikulum setiap program pendidikan pertama dan pengembangan yang silabus dan satuan acara pelajaran atau perkuliahannya disesuaikan dengan jenjang dan jenis pendidikannya; (6) Meningkatkan sarana dan prasarana secara bertahap untuk mendukung kelancaran pelaksanaan misi petugas Polmas sehingga petugas Polmas pada setiap desa atau kelurahan diharapkan dapat dilengkapi dengan sepeda motor dan alat komunikasi; (7) Mengalokasikan biaya operasional yang selayaknya untuk menjamin aktivitas dan dinamika pelaksanaan tugas Polmas termasuk biaya manajemen pada setiap tingkatan organisasi dalam rangka secara terus menerus memantau, mengawasi atau mengendalikan, mengarahkan, dan menilai keberhasilan pelaksanaan penerapan Polmas; (8) Kepala kesatuan kewilayahan (Kapolda, Kapolwiltabes, Kapoltabes, Kapolres,
Tri Wahyu Andayani, Peningkatan Peran Forum Kemitraan Polisi …| 77
Kapolsek melakukan penilaian kinerja dengan menggunakan parameter tertentu dan indikator kinerja yang dtetapkan sebelumnya, terhadap personil di bawahnya tentang pelaksanaan kegiatan Polmas di wilayahnya kemudian memberikan penghargaan (reward) terhadap personil yang berprestasi dan penghukuman (punishment) terhadap personil yang kurang berprestasi. Membangun Kemitraan Polri dan Masyarakat Untuk menciptakan kemitraan dengan masyarakat, Polri harus berusaha memberdayakan dua kelompok yaitu masyarakat dan petugas polisi di lapangan agar melayani masyarakat secara lebih dekat dan teratur. Artinya masyarakat harus diberdayakan sehingga tidak lagi semata-mata sebagai objek dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian melainkan sebagai subjek yang turut menentukan dan mengelola sendiri upaya penciptaan lingkungan yang aman dan tertib bagi ketentraman dan keselamatan hidup mereka bersama yang difasilitasi oleh petugas kepolisian yang berperan sebagai petugas Polmas dalam suatu kemitraan. Ada beberapa tahapan yang dapat ditempuh untuk membangun kemitraan Polri dengan Masyarakat, yaitu: (1) Mengoptimalkan fungsi forum kemitraan polisi dan masyarakat (FKPM) yang keanggotaannya mencerminkan keterwakilan semua unsur dalam masyarakat termasuk petugas Polmas dan pemerintah setempat, sebagai wadah kerjasama antara polisi dengan masyarakat yang mengoperasionalisasikan Polmas dalam lingkungannya; (2) Meningkatkan programprogram sosialisasi yang dilakukan oleh petugas Polmas dan petugas pada satuan-satuan fungsi guna meningkatkan kesadaran masyarakat dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum dalam rangka membangun kemitraan Polri dengan masyarakat; (3) Bekerja sama dengan tokoh-tokoh sosial termasuk pengusaha, media massa, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dalam rangka memberikan dukungan bagi kelancaran dan keberhasilan program-program Polmas; (4) Untuk menjamin keberlangsungan Polmas masing-masing kesatuan kewilayahan perlu melakukan kerjasama dengan pemerintah
daerah setempat, DPRD, dan instansi terkait lainnya, sehingga operasionalisasi Polmas dapat merupakan program pemerintah daerah yang didukung dengan APBD; (5) Menghimbau masyarakat agar berusaha menemukan, mengidentifikasi, menganalisis, dan mencari jalan keluar pemecahan masalahmasalah gangguan keamanan dan ketertiban termasuk pertikaian antar warga serta penyakit masyarakat dan masalah sosial lain yang bersumber dari dalam kehidupan mereka sendiri bagi terwujudnya suasana kehidupan bersama yang damai dan tentram. Masyarakat lokal dimungkinkan untuk memelihara dan menumbuhkembangkan sendiri pengelolaan keamanan dan ketertiban yang didasarkan atas norma-norma sosial dan / atau kesepakatankesepakatan lokal dengan tetap mengindahkan peraturan perundang-undangan dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan kebebasan individu yang bertanggung jawab dalam kehidupan masyarakat yang demokratis. Membangun Kepercayaan Masyarakat terhadap Polri (Trust Buiding) Kekuatan Polri diantaranya terletak pada kepercayaan masyarakat terhadap institusinya. Agar mendapatkan kepercayaan, aparat Polri harus dapat merebut hati masyarakat melalui peningkatan berbagai pelayanan yang diberikan. Membangun kemitraan antara Polri dan masyarakat adalah bukti adanya saling kepercayaan antara Polri dan masyarakat. Berikut adalah beberapa upaya Polri untuk mendapat kepercayaan masyarakat: (1) Membangun komunikasi yang intensif dan berbicara dengan pengusaha, stakeholder (LSM, dan Ormas), dan kelompok-kelompok masyarakat yang ada dalam satu wilayah Polmas untuk mengidentifikasi permasalahan dan kekuatiran yang dihadapi masyarakat; (2) Petugas Polmas mengunjungi warga masyarakat ke rumah mereka masing-masing untuk memberikan saran dan memecahkan permasalahan yang mereka hadapi seperti menyelesaikan konflik-konflik dalam rumah tangga (kekerasan dalam rumah tangga); (3) Berpartisipasi dalam kegiatan dan pertemuan rutin warga masyarakat seperti hari Proklamasi Kemerdekaan RI, hari besar keagamaan, dan hari-hari besar lainnya, sehingga tercipta kedekatan Polri dengan masyarakat; (4)
78 | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014, hlm. 72-78
Menjelaskan kepada masyarakat tentang taktik dan tindakan kepolisian yang dianggap kontroversial dan meresahkan masyarakat agar tidak timbul persepsi yang salah dalam masyarakat; (5) Berkerja sama dengan Pemda dan badan sosial swasta / LSM untuk melakukan kegiatan bantuan sosial kepada masyarakat; (6) Turut ambil bagian dalam program bersifat edukatif dan rekreatif bagi anak-anak, remaja, pemuda, dan perempuan. Kesimpulan Upaya pencegahan tindak pidana bukan saja menjadi tanggung jawab kepolisian, melainkan juga menjadi kewajiban seluruh lapisan
masyarakat. Untuk membangun kemitraan antara kepolisian dengan masyarakat, dibentuklah model Communtiy Policing atau Perpolisian Masyarakat (Polmas). Polmas merupakan tindaklanjut dari Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) yang dibentuk melalui surat keputusan Kapolri Nomor Pol: Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005. Selain memelihara keamanan dan ketertipan, pembentukan FKPM juga dapat dijadikan sebagai ajang silaturahmi pihak kepolisian untuk lebih dekat lagi dengan masyarakatnya. Keanggotaan FKPM disamping berasal dari unsur kepolisian, juga dari unsur masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya.
DAFTAR PUSTAKA Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2008 Moleong. Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008 Nawawi, Hadari. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985 Persada, Koentjaraningrat. Metode-metode
Penelitian Masyarakat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1990. Surat Keputusan Kapolri Nomor Pol: Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
