PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PROGRAM KELUARGA BERENCANA NASIONAL

PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PROGRAM KELUARGA BERENCANA NASIONAL PAPARAN PADA KEGIATAN RAKORBANGPUS TAHUN 2002

Disajikan oleh: Drs. Mazwar Noerdin Deputi Bidang Informasi Keluarga dan Pemaduan Kebijakan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional

Jakarta, 16-17 September 2002 C:\Documents and Settings\user\Local Settings\Temporary Internet 13Files\Content.IE5\45Y3CDQJ\DERKORBANG.15026DEFANGED-doc

PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PROGRAM KELUARGA BERENCANA NASIONAL I.

PENDAHULUAN

Konperensi Kependudukan dan Pembangunan tahun 1994 (ICPD), di Cairo menyepakati pendekatan baru yang berbeda dengan pendekatan Pembangunan Kependudukan sebelumnya. Pembangunan kependudukan yang sebelumnya lebih menekankan pada pendekatan demografis atau kuantitas, diubah menjadi pendekatan yang lebih menekankan pada berbagai hubungan keterkaitan antara penduduk dan pembangunan. Selain itu pendekatan ini lebih memberikan perhatian pada kebutuhan dari perempuan dan pria daripada memberikan perhatian terhadap tercapainya target-target demografis. Keterikatan dengan “Convention on Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW)“, menuntut penyelenggaraan program KB dan kesehatan reproduksi yang lebih berorientasi pada aspek keadilan dan kesetaraan gender. Perubahan lingkungan strategis seperti, hak azasi manuasia, hak reproduksi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas telah mengubah paradigma Program KB Nasional dari orientasi demografis, pendekatan target, mobilisasi, dan peranan provider yang lebih besar, kearah paradigma baru. Paradigma baru tersebut lebih menekankan kepada pemenuhan hak-hak azasi manusia khususnya hak-hak reproduksi, pemenuhan terhadap kebutuhan pelanggan, lebih mengutamakan kualitas, dan integrasi pelayanan KB dengan pelayanan kesehatan reproduksi. GBHN 1999 menegaskan bahwa selain pengendalian kelahiran dan penurunan kematian, diperlukan upaya peningkatan kualitas program KB agar terwujud penduduk Indonesia yang berkualitas. Progam Pembangunan Nasional (Propenas) menetapkan bahwa ada 4 (empat) program pokok yang berkaitan dengan Program KB. Program-program tersebut adalah Program Pemberdayaan Keluarga, Program Kesehatan Reproduksi Remaja, Program Keluarga Berencana, dan Program Penguatan Kelembagaan dan Jaringan KB. Keberhasilan program KB nasional selama ini terukur dari menurunnya tingkat fertilitas (TFR) yang pada awal program berkisar pada angka 5,61 (SP tahun 1971) menjadi sekitar 2,34 (berdasarkan hasil sensus 2000). Keberhasilan program KB ditandai juga dengan meningkatnya usia kawin pertama yang kini menjadi sekitar 18,9 tahun, yang kesemuanya akan berpengaruh terhadap kesehatan ibu dan anak. Secara umum hal tersebut diatas menjadikan wanita Indonesia mempunyai jarak kelahiran yang cukup panjang, karena data menunjukkan median jarak kelahiran mencapai angka sekitar 21,3 bulan. Di bidang pemberdayaan keluarga hasil pelaksanaan program pembangunan pada tahun 2001 antara lain: sekitar 580 ribu kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UPPKS) atau sekitar 10,3 juta Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera I (KS I) telah memperoleh informasi dan bantuan sumber daya ekonomi berupa kredit usaha keluarga sejahtera (Kukesra). Kegiatan ini didukung pula oleh usaha untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan berusaha, serta kemampuan mengakses sumber permodalan dan pemasaran. C:\Documents and Settings\user\Local Settings\Temporary Internet1Files\Content.IE5\45Y3CDQJ\DERKORBANG.15026DEFANGED-doc

Usaha menigkatkan kualitas sumberdaya manusia dilakukan juga melalui kegiatan pembinaan keluarga, terutama untuk keluarga balita dan remaja. Bina Keluarga Balita menekankan pentingnya peningkatan kemampuan pengasuhan dan penumbuhkembangan anak serta bembinaan karakter sejak dini. Kegiatan pembinaan bagi kelompok remaja dilakukan untuk menyiapkan mereka sebagai kader generasi penerus, diantaranya melalui kegiatan Kesehatan Reproduksi Remaja. II.

DINAMIKA DAN PERKEMBANGAN SITUASI

Tujuan pembangunan Program KB Nasional di masa mendatang adalah meningkatkan kualitas program KB untuk memenuhi hak-hak reproduksi, kesehatan reproduksi, pemberdayaan keluarga, pengentasan keluarga miskin, peningkatan kesejahteraan anak, pemberdayaan perempuan dan pengendalian kelahiran agar terwujud keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera yang pada akhirnya menuju terwujudnya keluarga berkualitas. Penyelenggaraan Program KB Nasional pada era baru adalah agar dapat memenuhi kepastian hukum dan peraturan perundang-undangan yang diatur secara menyeluruh dengan dibatasi oleh norma globalisasi, asas kepatutan dan keadilan, transparansi, demokrasi serta akuntabilitas. Upaya atau batasan-batasan dimaksud adalah untuk penguatan dan pemberdayaan keluarga dalam mencapai masyarakat madani sebagaimana ditetapkan dalam UU No.10 th 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, dan telah dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 dan 27 tahun 1994. Dalam menyelenggarakan Program KB Nasional di era baru tersebut, juga sekaligus mewujudkan amanat UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang didalamnya mengamanatkan pentingnya penyerahan kewenangan pemerintah yang lebih luas kepada daerah. Upaya penyerahan kewenangan tersebut adalah untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi sumberdaya dan keaneka- ragaman daerah untuk pembangunan, pengembangan demokratisasi dan peningkatan peranserta masyarakat serta pemerataan keadilan. Undang-undang dimaksud menyarankan perlunya penataan kembali pemerintahan, dimana pemerintah pusat difungsikan kewenangannya dalam hal perumusan kebijakan dan pengarahan, pemerintah propinsi pada koordinasi dan bimbingan, serta kabupaten/kota pada aspek-aspek pelaksanaan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, yang kemudian diperkuat dengan Keppres R.I Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga pemerintah Non Departemen, bahwa BKKBN diberi kewenangan, yaitu; 1) penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya; 2) perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro; 3) perumusan kebijakan pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian ibu, bayi dan anak; 4) penetapan sistem informasi di bidangnya; 5) kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu; perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang KB dan keluarga sejahtera; perumusan pedoman pengembangan kualitas keluarga.

C:\Documents and Settings\user\Local Settings\Temporary Internet2Files\Content.IE5\45Y3CDQJ\DERKORBANG.15026DEFANGED-doc

Dalam kaitan itu BKKBN mempunyai peranan mengemban tujuan berskala nasional yang juga merupakan komitmen terhadap konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi. Dengan demikian pelaksanaan Program KB Nasional yang penyelenggara utamanya adalah BKKBN, memerlukan jaringan institusi vertikal sampai pada kondisi masyarakat yang berdaya dalam usahanya mengatur keseimbangan penduduk dengan faktor sumberdaya dan lingkungannya. III.

VISI, MISI, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Sesuai dengan UU Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, amanat GBHN 1999, UU No.22 tahun 1999, UU No.25 tahun 1999 tentang Propenas, membawa perubahan pada visi dan misi Program KB Nasional. Visi “Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera” menjadi Visi baru, yaitu “Keluarga Berkualitas 2015” suatu keluarga yang sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak ideal, berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Misi yang diemban oleh Program KB Nasional untuk mencapai visi baru tersebut adalah (1) memberdayakan masyarakat untuk membangun keluarga kecil berkualitas, (2) menggalang kemitraan dalam peningkatan kesejahteraan, kemandirian, dan ketahanan keluarga, (3) meningkatkan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, (4) meningkatkan promosi, perlindungan dan upaya mewujudkan hak-hak reproduksi, (5) meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui program KB, dan (6) mempersiapkan SDM berkualitas sejak pembuahan dalam kandungan sampai dengan lanjut usia. (7) menyediakan data dan informasi keluarga berskala mikro untuk pengelolaan pembangunan, khususnya menyangkut upaya pemberdayaan keluarga miskin. Visi dan misi yang baru ini memberikan gambaran yang jelas bahwa Program KB Nasional mencakup aspek Keluarga Berencana, Kesehatan Reproduksi, Kesejahteraan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga. Secara operasional visi dan misi baru dijabarkan dalam berbagai kegiatan, dimulai dengan pengembangan kebijakan di tingkat pusat. Pada pelaksanaan di lapangan diharapkan secara teknis operasional perubahan paradigma, perubahan visi dan misi, perubahan strategi Program KB Nasional, dapat diterapkan, dilaksanakan dan dimantapkan melalui berbagai kegiatan operasional dengan tetap mempertimbangkan keberhasilan maupun kendala yang ditemukan pada pelaksanaan. IV.

KEBIJAKAN

Program KB Nasional sebagaimana dirumuskan dalam Propenas, mengacu pada empat program pokok yaitu :Program Pemberdayaan Keluarga, Program Kesehatan Reproduksi Remaja, Program KB dan Program Penguatan Kelembagaan dan Jaringan KB. Kebijakan dalam pelaksanaan Program KB Nasional tahun 2003 diarahkan untuk mencapai kondisi-kondisi sebagai berikut: (1) Meningkatnya jumlah keluarga yang mampu melaksanakan pengasuhan dan penumbuhkembangan anak secara baik dan benar, serta mengakses informasi dan sumber daya ekonomi, C:\Documents and Settings\user\Local Settings\Temporary Internet3Files\Content.IE5\45Y3CDQJ\DERKORBANG.15026DEFANGED-doc

bagi peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga; (2) Meningkatnya pengetahuan, sikap, dan perilaku positif remaja tentang bahaya penyakit menular seksual termasuk HIV/AIDS serta menurunnya jumlah penduduk yang melangsungkan perkawinan dan hamil pada usia remaja; (3) Menurunnya persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB namun tidak terlayani KB (unmet need); (4) Meningkatnya partisipasi laki-laki dalam ber-KB; (5) Meningkatnya persentase pasangan usia subur yang ber-KB secara mandiri; (6) Meningkatnya jumlah lembaga, cakupan dan mutu pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang diselenggarakan oleh masyarakat secara mandiri; (7) Tersedianya data dan informasi keluarga menurut jenis kelamin serta makin mantapnya jaringan dan sistem informasi keluarga dan keluarga berencana. V.

STRATEGI

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Program KB Nasional 2002, strategi yang ditempuh tetap mengacu kepada strategi nasional yang sudah ditetapkan, yaitu; 1. Prinsip Integrasi: Program KB Nasional adalah program nasional yang tidak terpisahkan dari program pembangunan lainnya. Prinsip ini relevan dengan visi Keluarga Berkualitas 2015, yang tidak saja membutuhkan dorongan dari sektor pembangunan lainnya, tetapi juga merupakan program yang saling mendukung dalam upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 2. Prinsip Desentralisasi: Prinsip desentralisasi tidak saja sejalan dengan era otonomi, tetapi juga merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas SDM pengelola program di daerah. Kemampuan pengelolaan program, pengendalian yang handal, serta pemanfaatan sumber daya daerah merupakan prasarat untuk suksesnya pelaksanaan program, yang kewenangannya diserahkan kepada daerah. 3. Prinsip Pemberdayaan: Prinsip pemberdayaan dimaksudkan untuk mengoptimalkan potensi yang ada di masyarakat dalam rangka mendukung pelaksanaan program yang berdaya guna dan berhasil guna. Prinsip pemberdayaan memerlukan kapasitas kepemimpinan yang baik, peningkatan kapasitas pengelola dan pelaksana program, pemberdayaan institusi masyarakat, pemberdayaan perempuan, kesetaraan dan keadilan gender, dan pemantapan jaringan program KB nasional. 4. Prinsip Kemitraan: Prinsip kemitraan dimaksudkan untuk menjalin kerjasama secara efektif dan efisien, saling menguntungkan diantara pihak-pihak yang terkait. Oleh karena itu prinsip kesetaraan merupakan pendekatan yang digunakan dalam upaya melaksanakan kerjasama dengan sektor terkait, masyarakat, LSOM, organisasi profesi, maupun dengan pihak internasional. 5. Prinsip Segmentasi Sasaran: Strategi ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan optimalisasi, efisiensi, dan efektifitas program. Dengan pendekatan segmentasi sasaran, program akan terfokus pada sasaran yang mempunyai daya ungkit yang besar terhadap dicapainya sasaran dan tujuan Program KB Nasional tanpa melupakan sasaran yang secara operasional menghadapi kendala. Pendekatan ini secara konkrit akan menggunakan prinsip keberpihakan terhadap keluarga rentan, perhatian terhadap segmen khusus yang mempunyai masalah akses terhadap pelayanan, pemanfaatan data dan informasi, dan peningkatan partisipasi pria.

C:\Documents and Settings\user\Local Settings\Temporary Internet4Files\Content.IE5\45Y3CDQJ\DERKORBANG.15026DEFANGED-doc

VI.

ALOKASI ANGGARAN PEMBANGUNAN

Dalam rencana anggaran tahun 2003 Pemerintah telah mengalokasikan anggaran pembangunan – rupiah murni sebesar Rp. 254 milyar yang mencakup pembiayaan lima program yang menjadi tanggung jawab BKKBN. Anggaran tersebut mengalami kenaikan sekitar 6% dibandingkan alokasi anggaran tahun 2002 yang besarnya Rp. 240 milyar. 1. 2. 3. 4. 5.

Program Rupiah Murni PHLN Pemberdayaan Keluarga Rp. 10.600.000.000,- Rp. 13.325.065.000,Keluarga Berencana Rp. 160.000.000.000,- Rp. 71.289.159.000,Kesehatan Reproduksi Remaja Rp. 3.400.000.000,- Rp. 131.700.000,Penguatan Kelembagaan & Rp. 79.500.000.000,- Rp. 9.095.704.500,Jaringan Peningkatan Peran Masyarakat dan Rp. 500.000.000,Pemampuan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender TOTAL Rp. 254.000.000.000,- Rp. 93.841.628.500,-

Anggaran pembangunan per program tersebut, peruntukannya adalah: 1. Program Pemberdayaan Keluarga Anggaran rupiah murni sebesar Rp. 10.600,0 juta serta pinjaman hibah luar negeri sebesar Rp. 13.325,1 juta akan digunakan untuk: 1) menyelenggarakan advokasi, komunikasi, informasi, edukasi, dan konseling bagi keluarga mengenai pola asuh dan tumbuh kembang anak, pemenuhan kebutuhan dasar keluarga, akses terhadap sumber daya ekonomi, serta peningkatan kualitas lingkungan keluarga ; 2) mengembangkan cakupan dan kualitas Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS); 3) memberikan pelatihan teknis dan manajemen usaha terutama bagi keluarga yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya; 4) melakukan pendampingan dan magang bagi para kader UPPKS; dan 5) mengembangkan cakupan dan kualitas kelompok kegiatan bina keluarga. 2. Program Keluarga Berencana Anggaran rupiah murni sebesar Rp.160.000,0 juta serta pinjaman hibah luar negeri sebesar Rp. 71.289,2 juta akan digunakan untuk: 1) Melaksanakan promosi dan pemenuhan hak-hak kesehatan reproduksi termasuk advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan konseling KB dan kesehatan reproduksi bersama-sama dengan mitra kerja; 2) Menyediakan alat/obat kontrasepsi dan memberikan pelayanan KB yang berkualitas serta tindak lanjutnya, termasuk kontrasepsi mantap laki-laki dan perempuan terutama bagi keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I serta kelompok rentan lainnya; 3) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi pada tempat-tempat pelayanan pemerintah, swasta dan Tim KB Keliling (TKBK); 4) Meningkatkan partisipasi laki-laki, baik dari aspek kesertaan maupun dukungan sosial psikologis C:\Documents and Settings\user\Local Settings\Temporary Internet5Files\Content.IE5\45Y3CDQJ\DERKORBANG.15026DEFANGED-doc

dalam KB dan kesehatan reproduksi; 5) Memberikan jaminan kualitas dan perlindungan pemakaian kontrasepsi yang diprioritaskan pada penanggulangan efek samping, komplikasi dan kegagalan serta pencabutan Implant terutama bagi keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I; 6) Meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku keluarga (suami dan isteri) tentang perawatan dalam masa kehamilan dan persalinan dalam rangka meningkatkan kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak; 7) Menyelenggarakan advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan konseling tentang penanggulangan masalah kesehatan reproduksi. 3. Program Kesehatan Reproduksi Remaja Anggaran rupiah murni sebesar Rp. 3.400,0 juta serta pinjaman hibah luar negeri sebesar Rp. 131,7 juta akan digunakan untuk: 1) mengembangkan dan menyebarluaskan panduan/pedoman pelaksanaan serta sistem monitoring dan evaluasi kesehatan reproduksi remaja; 2) menyelenggarakan advokasi, komunikasi, informasi, edukasi, dan konseling kesehatan reproduksi remaja bagi remaja, keluarga, dan masyarakat; 3) memfasilitasi pembentukan pusat informasi dan konsultasi kesehatan reproduksi remaja; 4) menyiapkan dan melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola program kesehatan reproduksi remaja; dan 5) melakukan promosi pendewasaan usia kawin. 4. Program Penguatan Kelembagaan & Jaringan KB Anggaran rupiah murni sebesar Rp. 79.500,0 juta serta pinjaman luar negeri sebesar Rp. 9.095,7 juta akan digunakan untuk: 1) Meningkatkan kapasitas kelembagaan Program KB Nasional tingkat propinsi dan kabupaten/kota; 2) Melakukan pelatihan teknis dan bimbingan manajemen bagi pengelola dan pelaksana Program KB Nasional; 3) Menyediakan dukungan manajemen Program KB Nasional di setiap tingkatan administrasi, terutama di tingkat kecamatan dan desa; 4) Meningkatkan manajemen Program KB Nasional melalui penyempurnaan kebijakan di tingkat pusat, propinsi, dan kabupaten/kota; 5) Menyelenggarakan sistem informasi manajemen yang mencakup penyediaan dan pertukaran informasi tentang Program KB Nasional; 6) Melakukan kerjasama dan pelatihan internasional di bidang KB dan kesehatan reproduksi; 7) Meningkatkan promosi dan pelayanan kemandirian ber-KB bagi peserta KB; 8) Meningkatkan kemandirian kelembagaan KB yang berbasis masyarakat melalui pemberdayaan dan revitalisasi institusi masyarakat pedesaan IMP) yang mencakup Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD), SubPPKBD, Kelompok KB, serta institusi masyarakat dan mitra kerja lainnya; 9) Mengembangkan sistem pencatatan dan pelaporan serta mengembangkan cakupan jaringan dan sistem teknologi informasi keluarga sejahtera untuk mendukung perkembangan Program KB Nasional; 10) Melakukan kajian, penelitian dan pengembangan, serta monitoring, evaluasi dan supervisi program pemberdayaan keluarga, kesehatan reproduksi remaja, keluarga berencana serta penguatan kelembagaan dan jaringan KB; 11) melakukan sosialisasi kelembagaan dalam rangka desentralisasi; serta 12) menyediakan dukungan sarana dan prasarana bagi kelancaran operasional KB.

C:\Documents and Settings\user\Local Settings\Temporary Internet6Files\Content.IE5\45Y3CDQJ\DERKORBANG.15026DEFANGED-doc

5. Program Peningkatan Peran Masyarakat dan Pemampuan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Anggaran rupiah murni sebesar Rp. 500,0 juta akan digunakan untuk: 1) melakukan pengintegrasian strategi pengarusutamaan gender ke dalam mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Program KB Nasional; 2) menyelenggarakan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai kesetaraan dan keadilan gender di lingkungan lembaga pelayanan KB; dan 3) mengembangkan model pemberdayaan keluarga yang responsif gender. Bantuan luar negeri (pinjaman dan hibah) yang direncanakan akan diperuntukkan bagi Program KB Nasional Indonesia untuk tahun 2003 mendatang dan telah disepakati dan dimasukkan dalam Daftar Isian Proyek (DIP) Tahun Anggaran 2003 berjumlah sekitar 94 milyar rupiah, dengan rincian: pinjaman sekitar 72 milyar rupiah dan hibah sekitar 22 milyar rupiah. Secara rinci pinjaman dan hibah luar negeri untuk anggaran tahun 2003 dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Pinjaman dari Bank Dunia: Bank Dunia, melalui proyek yang disebut: Safe Motherhood: A Partnership and Family Approach (SMPFA), dengan pokok kegiatan berkaitan dengan upaya-upaya untuk menurunkan angka kematian ibu (maternal mortality), meningkatkan derajat kesehatan ibu, meningkatkan kualitas pelayanan KB, serta meningkatkan pengetahuan, sikap, dan prilaku positip remaja terhadap kesehatan reproduksi. 2. Pinjaman Bank Pembanguanan Asia (ADB): Pinjaman dari Bank Pembangunan Asia (ADB) mencakup dua buah Proyek, yaitu: Health and Nutrition Sector Development Project (HNSDP), serta Decentralized Health Services (DHS). Health and Nutrition Sector Development Project (HNSDP), yaitu dengan memberikan bantuan dan dukungan bagi Keluarga PraSejahtera dan Keluarga Sejahtera-1 di seluruh Indonesia agar mereka dapat memperoleh pelayanan KB dan KR dengan mudah dan gratis. Proyek Decentralized Health Services (DHS): dengan kegiatan antara lain tentang pentingnya progam KB dan KR bagi pembangunan SDM dan pembangunan berkelanjutan; peningkatan kapasitas (capacity building) bagi para pengelola program di daerah; serta kegiatan yang bersifat investasi (rehabilitasi tempat pelayanan/penyediaan peralatan) yang menjamin kelangsungan pelayanan KB dan KR. 3. Bantuan Hibah dari Pemerintah Australia (AusAid), dilaksanakan melalui Proyek Kesehatan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga (KPKK), yang pada dasarnya bertujuan untuk menurunkan angka kematian dan meningkatkan derajat kesehatan ibu dan bayi. Kegiatan pokok dari proyek tersebut meliputi: Peningkatan kapasitas (pelatihan) KB dan KR bagi pemberi pelayanan (providers); Pengadaan peralatan klinik dan KIE; Pelatihan manajemen bagi staf Propinsi dan Kabupaten/Kota, dan Monitoring dan Evaluasi pada setiap tingkatan (pusat, propinsi, kabupaten/kota)

C:\Documents and Settings\user\Local Settings\Temporary Internet7Files\Content.IE5\45Y3CDQJ\DERKORBANG.15026DEFANGED-doc

-

VII A.

Bantuan Hibah dari UNFPA, Bantuan hibah dari UNFPA kepada Pemerintah RI melalui paket program yang disebut: “The Sixth Country Programme”. Kegiatan proyek ini pada dasarnya berkaitan dengan upaya-upaya untuk: meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi, termasuk memberikan pelayanan KB yang berkualitas, meningkatkan kesehatan reproduksi remaja, dan menurunkan angka kematian ibu dan bayi; meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender; serta melakukan advokasi tentang pentingnya keseimbangan antara jumlah penduduk dengan sumber daya alam dan kondisi sosial budaya untuk tercapainya pembangunan yang berkelanjutan.

KEGIATAN PROGRAM PROGRAM PEMBERDAYAAN KELUARGA

Program Pemberdayaan Keluarga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga. Keberhasilan program ini ditandai oleh menurunnya jumlah keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, meningkatnya jumlah keluarga yang dapat mengakses informasi dan sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan keluarganya, meningkatnya kemampuan keluarga dalam pengasuhan anak dan menurunnya disharmoni dan tindak kekerasan dalam keluarga. Untuk mencapai sasara kinerja tersebut dilaksanakan kegiatan program sebagai berikut: 1.

Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

Program ini bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan minat, semangat serta ketrampilan keluarga dalam bidang usaha ekonomi produktif, melalui upaya perluasan dan cakupan program dan sekaligus meningkatkan kualitas UPPKS, melalui upaya sebagai berikut; a.

Pembinaan kelompok UPPKS, bertujuan untuk terselenggaranya kemandirian kelompok UPPKS, sebagai kelompok usaha ekonomi produktif yang beranggotakan keluarga (istri) akseptor KB dalam usaha mereka untuk meningkatkan pendapatan keluarga.

b.

Pembinaan permodalan skim Kukesra dan Kukesra Mandiri, sebagai bagian usaha fasilitasi keluarga dalam mengakses permodalan.

c.

Perluasan cakupan informasi dan akses sumberdaya ekonomi khususnya terhadap keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I, yang meliputi usaha fasilitasi akses pemasaran prosuksi hasil kelompok usaha ekonomi produktif keluarga ke pasar. Dilakukan melalui bekerjasama dengan pihak BUMN dan swasta.

C:\Documents and Settings\user\Local Settings\Temporary Internet8Files\Content.IE5\45Y3CDQJ\DERKORBANG.15026DEFANGED-doc

2. Peningkatan Ketahanan Keluarga Tujuan program ketahanan keluarga adalah untuk meningkatkan ketahanan keluarga agar memiliki keuletan, ketangguhan dan kemampuan fisik material dan psikis spritual guna mengembangkan diri dan keluarganya secara mandiri sehingga keluarga mampu menangkal pengaruh budaya asing yang negatif dan mencegah serta menanggulangi penyalahgunaan NAPZA oleh anggotanya. Adapun kegiatan yang dialksanakan antara lain; a. Bina Keluarga (BKB, BKR dan BKL) bertujuan untuk meningkatkan kesertaan keluarga dalam kegiatan pembinaan keluarga sehingga dapat meningkatkan akses informasi yang membutuhkannya. Kegiatannya antara lain dilakukan melalui usaha penumbuh kembangan anak, pembinaan karakter sejak dini. b. Peningkatan kualitas lingkungan keluarga, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian dan peran keluarga dalam pemeliharaan mutu lingkungan fisik maupun sosial sehingga dapat tercipta hubungan harmonis dalam keluarga dan lingkungannya. B.

PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA

Program Kesehatan Reproduksi Remaja bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku positif remaja tentang kesehatan reproduksi dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan reproduksinya dan mempersiapkan kehidupan berkeluarga guna mendukung upaya peningkatan kualitas generasi mendatang. Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, akan dilakukan beberapa kegiatan srtrategis sebagai berikut : 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dari pengelola program kesehatan reproduksi remaja (KRR) ditingkat propinsi dan kabupaten/kota. 2. Pengembangan/pembinaan pusat informasi dan konsultasi kesehatan reproduksi remaja di setiap propinsi. 3. Pengembangan/penyebarluasan prototipe materi KIE kesehatan reproduksi remaja (KRR) di tingkat propinsi dan kabupaten/kota. C. PROGRAM KELUARGA BERENCANA Program Keluarga Berencana bertujuan untuk memenuhi permintaan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang berkualitas serta mengendalikan angka kelahiran yang pada akhirnya meningkatkan kualitas penduduk dan mewujudkan keluarga-keluarga kecil berkualitas. Pelaksanaan Program Keluarga Berencana yang akan dilaksanakan pada tahun 2002 ini, mencakup perlindungan hak-hak reproduksi dalam penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah-masalah kesehatan reproduksi, dan kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak.

C:\Documents and Settings\user\Local Settings\Temporary Internet9Files\Content.IE5\45Y3CDQJ\DERKORBANG.15026DEFANGED-doc

a. Perlindungan Hak-hak Reproduksi mencakup pengambilan keputusan tentang proses reproduksi yang bebas dari diskriminasi, paksaaan dan kekerasan, seperti hak-hak azasi manusia pada umumnya. b. Penyelenggaraan Jaminan dan Pelayanan KB, diarahkan untuk memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan KB & KR. Setiap pelayanan KB & KR baik yang diselenggarakan melalui jalur pemerintah maupun swasta dan LSOM, c. Peningkatan Partisipasi Pria, bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas pelayanan informasi dan pelayanan KB & KR yang lebih berwawasan kesetaraan dan keadilan gender. d. Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi, bertujuan untuk meningkatkan penanggulangan masalah kesehatan reproduksi melalui penanggulangan HIV/AIDS, Penyakit Menular Seksual serta pningkatan kesehatan seksual dan penanggulangan keluarga infertil (tidak subur). e. Upaya Peningkatan Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi Dan Anak, dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu, bayi dan anak. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku keluarga tentang perencanaan kehamilan. D. PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN JARINGAN KB 1. Pengembangan Kegiatan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi, diarahkan untuk mempengaruhi para pengambil keputusan dalam membuat dan memyempurnakan kebijakan publik yang berkaitan dengan program KB Nasional, agar setiap keputusan, peraturan, perundang-undangan dalam bentuk kebijakan publik dapat menguntungkan dan mendukung terhadap upaya mewujudkan keluarga berkualitas. 2. Peningkatan Institusi dan Peranserta Masyarakat, Peningkatan institusi dan peranserta masyarakat diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap terwujudnya keluarga berkualitas melalui peningkatan kepedulian, peranserta masyarakat dan kemandirian dalam Program KB Nasional. 3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, kegiatan guna menunjang peningkatan kinerja operasional program melalui kegiatan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan (termasuk pengarua utaman gender dalam program KB nasional. 4. Pengelolaan Keuangan dan Perencanaan Anggaran, Pengelolaan Keuangan dan Perencanaan Anggaran, diarahkan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program KB & KR dan KS & PK dengan memfokuskan pada usaha-usaha terselenggaranya pengelolaan keuangan, inventarisasi kekayaan negara dan penyusunan serta perencanaan program KB Nasional secara searah, terkendali dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai peraturan perundang-undangan. 5. Pencatatan dan Pelaporan Program KB Nasional, termasuk kegiatan pengembangan cakupan jaringan dan sistem teknologi informasi keluarga sejahtera.

C:\Documents and Settings\user\Local Settings\Temporary Internet 10Files\Content.IE5\45Y3CDQJ\DERKORBANG.15026DEFANGED-doc

VIII.

SASARAN

Dalam upaya mencapai tujuan normatif program, yaitu mewujudkan keluarga-keluarga berkualitas, operasionalisasi Program KB Nasional kedepan senantiasa dititik beratkan pada bidang pembangunan yang menjadi tanggung jawab BKKBN seperti tertuang dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999. Secara eksplisit GBHN 1999 mengarahkan bahwa peningkatan kualitas penduduk dilakukan melalui pengendalian kelahiran, memperkecil angka kematian, dan meningkatkan kualitas program keluarga berencana. Dengan arahan ini maka upaya-upaya untuk senantiasa meningkatkan kualitas program, baik dari sisi manajemen, maupun pelayanan kepada masyarakat, akan merupakan fokus program ke depan. Lebih lanjut, sesuai dengan Undang-Undang No. 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional atau Propenas, amanat dalam GBHN 1999 yang berkaitan dengan peningkatan kualitas penduduk ini dituangkan ke dalam beberapa program, yaitu: (1) Program Pemberdayaan Keluarga, (2) Program keluarga Berencana, (3) Program Kesehatan reproduksi remaja, dan (4) Program Penguatan Kelembagaan dan jaringan KB. Di samping itu, BKKBN juga melaksanakan Program Peningkatan Peran Masyarakat dan Pemampuan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender, perwujudan pengarusutamaan gender di dalam program KB Nasional. 1. Sasaran kuantitatif : Sasaran kuantitatif pelaksanaan Program KB Nasional pada tahun 2003, diarahkan pada tercapainya penurunan TFR menjadi 2,5 kelahiran per wanita, dan untuk itu diupayakan: a. Menurunkan jumlah pasangan usia subur yang ingin ber-KB tetapi tidak dapat dilayani (unmet need) hingga mencapai sekitar 7%, melalui pemberian pelayanan pada pasangan yang ingin ber-KB (Peserta KB Baru) sekitar 5.349.700 peserta b. Pembinaan bagi Peserta KB Aktif diperkirakan meliputi 25.884.200 peserta c. Peserta KB Mandiri: 35-37 % dari total Peserta KB Aktif (PA). d. Pemberdayaan keluarga guna peningkatan kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, termasuk di dalamnya pemenuhan kebutuhan pelayanan KB yang berkualitas. e. Peningkatan kegiatan ekonomi produktif keluarga, terutama tahapan Keluarga Pra-S dan KS I, dengan meningkatkan jumlah keluarga yang mampu mengakses informasi dan sumber daya ekonomi (permodalan), guna meningkatkan kemandirian keluarga. f. Meningkatkan pengetahuan dan derajat kesehatan remaja, khususnya di bidang kesehatan reproduksi remaja. g. Meningkatkan kemandirian dan cakupan pelayanan KB, kesehatan reproduksi dan pemberdayaan keluarga, terutama yang diselenggarakan oleh sektor non pemerintah. Kegiatan ini juga berusaha untuk mengintegrasikan pengarus-utamaan gender pada Program KB Nasional.

C:\Documents and Settings\user\Local Settings\Temporary Internet 11Files\Content.IE5\45Y3CDQJ\DERKORBANG.15026DEFANGED-doc

2. Sasaran kualitatif/programatis: a. Semakin mantapnya koordinasi aktif yang sinergis dan harmonis serta keterpaduan dan kemitraan antara pemerintah, masyarakat (dunia usaha, LSOM, serta tokoh masyarakat) dan keluarga dalam rangka meningkatkan cakupan dan kualitas program; b. Meningkatnya kualitas dan pemerataan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang menjangkau seluruh wilayah tanah air dengan tidak lupa memperhatikan hak-hak reproduksi masyarakat; c. Meningkatnya usia perkawinan yang ideal bagi calon pasangan baru serta meningkatnya kesadaran tentang kesehatan reproduksi bagi keluarga dan remaja; d. Tercapainya pemenuhan kebutuhan keluarga akan pelayanan KB dan KR yang berkualitas serta semakin meningkatnya kelangsungan dan kemandirian dalam kesertaan ber-KB; e. Meningkatnya ketahanan keluarga sebagai inti pembentukan keluarga-keluarga berkualitas melalui pembinaan keluarga balita, remaja, dan lansia, serta meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan keluarga dalam kegiatan ekonomi produktif; f. Meningkatnya kuantitas dan kualitas institusi masyarakat pedesaan (IMP), beserta kelompok-kelompok kegiatan Bina Keluarga dan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UPPKS) di lini lapangan sebagai pencerminan partisipasi dan kemandirian masyarakat; g. Meningkatnya kualitas pengelola program di tingkat lini lapangan sebagai pembina dan penyelenggara program KB, sejalan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. IX.

PENUTUP

Pembangunan Program KB Nasional menempati posisi strategis, karena kegagalan dalam Program KB Nasional akan berakibat pada semakin beratnya beban pembangunan nasional, antara lain dalam peningkatan produksi pangan, pendidikan, dan penciptaan lapangan kerja yang kesemuanya ini akan dapat mengurangi manfaat dari hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai. Posisi ini semakin strategis karena penduduk dan keluarga harus dapat menjadi sasaran utama dan pelaku utama pembangunan (population and family centered development). Dalam kegiatan pelaksanaan program-program yang menjadi tanggung jawab BKKBN guna mendukung usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan melalui: Program Pemberdayaan keluarga, Program Kesehatan Reproduksi Remaja, Program Keluarga Berencana, Program Penguatan Kelembagaan dan Jaringan KB, Pengintegrasian strategi pengarusutamaan gender ke dalam Program KB Nasional. Demikian pokok-pokok program, kegiatan, dan anggaran yang akan dilaksanakan oleh BKKBN pada tahun 2003 mendatang yang pada dasarnya mengacu pada Repeta tahun 2003. Program dan kegiatan yang telah/akan dilaksanakan oleh BKKBN melalui Program KB Nasional ini secara langsung dan tidak langsung memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan SDM di negara kita. Adalah dalam kaitan ini eksistensi program harus dipertahankan dan bahkan di tingkatkan. C:\Documents and Settings\user\Local Settings\Temporary Internet 12Files\Content.IE5\45Y3CDQJ\DERKORBANG.15026DEFANGED-doc