Peningkatan Kualitas Guru dalam Perspektif Pendidikan Islam

Nanat Fatah Natsir

Peningkatan Kualitas Guru dalam Perspektif Pendidikan Islam Nanat Fatah Natsir ABSTRACT Indonesian human index is world widely very low. As evidence shows, only few schools in Indonesia receive world recognition due to low teacher’s quality. Islam, a majority religion in Indonesia, as a matter of fact concerns education. Using literature review, this study focuses on new government policies such as new regulation on teachers and university lecturers and school-based management and how they influence Islamic teacher education. The findings suggest that improving teacher’s quality is a complex process including the development of hardware, software, and brain ware. It needs, among others, government’s willingness to allocate bigger budget to improve teacher’s competence and professionalism. In the Islamic perspective, however, teachers need to balance between their material and mental fulfillment. To improve their quality, Muslim teachers need to adapt themselves to the change and progress in world education development. Key Words: kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi, pedagogik, profesionalisme Guru sederajat dengan kaum bangsawan atau priyayi dalam tipologi Geertz (1989) tentang masyarakat Jawa. Guru dalam masyarakat Jawa dikenal sebagai singkatan dari digugu omongane lan ditiru kelakoane (dipercaya ucapannya dan ditiru tindakannya). Istilah ini mengandung makna bahwa “guru itu perkataannya selalu diperhatikan dan perbuatannya selalu menjadi teladan”. Menjadi guru merupakan cita-cita bagi kebanyakan anak pada zaman dulu, karena guru menempati status sosial yang tinggi di mata masyarakat. Menyandang profesi guru saat itu bagaikan seorang pejabat publik yang memiliki kharisma baik bagi dirinya maupun bagi keluarganya. Masyarakat selalu memperhatikan setiap tindak tanduk mereka dalam berinteraksi dengan lingkungan. Citra ini terbangun karena seorang guru benar-benar menjaga integritas dan kredibilitasnya. Ia tidak hanya mengajar di depan kelas, tapi juga mendidik, membimbing, menuntun, dan membentuk karakter moral yang baik bagi siswa-siswanya. Kini, nilai, integritas dan kredibilitas guru mulai luntur. Guru sebagai sebuah profesi, mulai dianggap sebagai pekerjaan yang kurang bergengsi. Hal ini terutama dilihat dari sisi penghasilan dan masa depannya yang kurang cerah. Ini berbanding terbalik dengan profesi lain yang cenderung menawarkan kekayaan secara instan di zaman serba materialistik. Generasi muda yang memiliki otak cemerlang sudah sangat jarang yang bercita-cita menjadi guru, sekalipun dia anak seorang guru. 20

ISSN : 1907 - 8838

Menyadari begitu pentingnya faktor guru bagi kemajuan bangsa, pemerintah dan DPR melakukan perubahan kebijakan. Undang-undang No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen telah dikeluarkan pada 30 Desember 2005 lalu. Kebijakan ini merupakan langkah yang sangat maju yang diambil pemerintah setelah bertahun-tahun mengabaikan keberadaan guru yang sejatinya sangat berperan bagi maju-mundurnya bangsa. Sebetulnya, sejak beberapa tahun terakhir ini, terutama setelah reformasi bergulir, pemerintah mulai banyak memperhatikan peran dan posisi guru khususnya dan pendidikan umumnya sebagai tiang utama pembangunan bangsa. Bahkan beberapa waktu sebelumnya, lahir UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan tentang minimal anggaran untuk dana pendidikan. Anggaran pendidikan merupakan investasi jangka panjang dan tidak akan rugi bagi masa depan pendidikan anak-anak negeri ini. Wacana mengenai besaran anggaran pendidikan ini masih terus diperbincangkan terutama ketika pemerintah belum mampu merealisasikannya karena masih adanya tarik ulur dengan kepentingan lain yang lebih mendesak. Namun setahap demi setahap pemenuhan anggaran pendidikan menjadi 20% dari APBN mulai dilaksanakan, bahkan beberapa provinsi dan kota sudah mampu memenuhi Undang-undang ini. Karena belum terpenuhinya anggaran sesuai dengan amanat Undang-undang, masih terjadi penarikan biaya pendidikan dari masyarakat.

EDUCATIONIST No. I Vol. I Januari 2007

PEMBERDAYAAN KUALITAS GURU DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM

Kita barangkali harus mengambil pelajaran dari kemajuan Jepang dan Malaysia. Kedua negara itu mempertaruhkan seperempat anggaran belanja negaranya untuk pendidikan. Hasilnya, tidak sia-sia. Kemajuan yang diraih kedua negara itu, tidak lepas dari peran pendidikan yang mereka garap secara serius dan konsisten selama bertahun-tahun. Kebangkitan Jepang dan Indonesia sebetulnya terjadi dalam waktu bersamaan. Jepang mulai menata kembali negaranya setelah dibom atom, sedangkan Indonesia setelah lepas dari cengkeraman penjajah. Namun, karena fondasi yang dibangunnya berbeda--Jepang membangun sektor SDM melalui pendidikan, sedangkan Indonesia membangun sektor ekonomi--hasilnya pun berbeda. Jepang sudah sangat maju di berbagai bidang, sedangkan Indonesia masih tertatih-tatih. Realitas Pendidikan Kita Kualitas pendidikan di Indonesia begitu terpuruk dan sangat memprihatinkan. Ini dibuktikan antara lain dengan data UNESCO (2000) tentang peringkat Indeks Pengembangan Manusia (Human Development Index), yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala yang menunjukkan, bahwa indeks pengembangan manusia Indonesia makin menurun. Di antara 174 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke-102 (1996), ke-99 (1997), ke-105 (1998), dan ke-109 (1999). Menurut survei Political and Economic Risk Consultant (PERC), kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Posisi Indonesia berada di bawah Vietnam. Data yang dilaporkan The World Economic Forum Swedia (WEF 2000), Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu hanya menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia. Dan masih menurut survai dari lembaga yang sama Indonesia hanya berpredikat sebagai follower bukan sebagai pemimpin teknologi dari 53 negara di dunia. Kualitas pendidikan Indonesia yang rendah itu juga ditunjukkan data Balitbang (2003) bahwa dari 146.052 SD di Indonesia ternyata hanya delapan sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Primary Years Program (PYP). Dari 20.918 SMP di Indonesia ternyata juga hanya delapan sekolah yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Middle Years Program (MYP) dan dari 8.036 SMA ternyata hanya tujuh sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Diploma Program (DP). Dengan keadaan yang demikian itu pencapaian prestasi siswa pun menjadi tidak memuaskan. Sebagai misal pencapaian prestasi fisika dan matematika siswa Indonesia di dunia internasional sangat rendah. Menurut


Trends in Mathematic and Science Study (TIMSS dalam Uzer 2003), siswa Indonesia hanya berada di ranking ke35 dari 44 negara dalam hal prestasi matematika dan di ranking ke-37 dari 44 negara dalam hal prestasi sains. Dalam hal ini prestasi siswa kita jauh di bawah siswa Malaysia dan Singapura. Dalam hal prestasi, 15 September 2004 lalu United Nations for Development Programme (UNDP) juga mengumumkan hasil studi tentang kualitas manusia secara serentak di seluruh dunia melalui laporannya yang berjudul Human Development Report (UNDP2004). Di dalam laporan tahunan ini Indonesia hanya menduduki posisi ke-111 dari 177 negara. Apabila dibanding dengan negara-negara tetangga saja, posisi Indonesia berada jauh di bawahnya. Dalam skala internasional, menurut Laporan Bank Dunia (Greaney, IEA, 1992), studi IEA (Internasional Association for the Evaluation of Educational Achievement) di Asia Timur menunjukkan bahwa keterampilan membaca siswa kelas IV SD berada pada peringkat terendah. Rata-rata skor tes membaca untuk siswa SD: 75,5 (Hongkong), 74,0 (Singapura), 65,1 (Thailand), 52,6 (Filipina), dan 51,7 (Indonesia). Anak-anak Indonesia ternyata hanya mampu menguasai 30% dari materi bacaan dan mereka sulit sekali menjawab soal-soal berbentuk uraian yang memerlukan penalaran. Hal ini mungkin karena mereka sangat terbiasa menghafal dan mengerjakan soal pilihan ganda. Selain itu, hasil studi The Third International Mathematic and Science Study-Repeat TIMSS-R, 1999 (IEA, 1999) memperlihatkan bahwa, di antara 38 negara peserta, prestasi siswa SLTP kelas 2 Indonesia berada pada urutan ke-32 untuk IPA, ke-34 untuk Matematika. Dalam dunia pendidikan tinggi menurut majalah Asia Week dari 77 universitas yang disurvai di Asia Pasifik ternyata 4 universitas terbaik di Indonesia hanya mampu menempati peringkat ke-61, ke-68, ke-73 dan ke-75. Bukan hanya faktor siswa saja, ternyata sebagian guru di Indonesia bahkan dinyatakan tidak layak mengajar. Persentase guru menurut kelayakan mengajar dalam tahun 2002-2003 di berbagai satuan pendidikan sbb: untuk SD yang layak mengajar hanya 21,07% (negeri) dan 28,94% (swasta), untuk SMP 54,12% (negeri) dan 60,99% (swasta), untuk SMA 65,29% (negeri) dan 64,73% (swasta), serta untuk SMK yang layak mengajar 55,49% (negeri) dan 58,26% (swasta). Kelayakan mengajar itu jelas berhubungan dengan tingkat pendidikan guru itu sendiri. Data Balitbang Depdiknas (1998) menunjukkan dari sekitar 1,2 juta guru SD/ MI hanya 13,8% yang berpendidikan diploma D2-Kependidikan ke atas. Selain itu, dari sekitar 680.000 guru

ISSN : 1907 - 8838

21

Nanat Fatah Natsir

SLTP/MTs baru 38,8% yang berpendidikan diploma D3Kependidikan ke atas. Di tingkat sekolah menengah, dari 337.503 guru, baru 57,8% yang memiliki pendidikan S1 ke atas. Di tingkat pendidikan tinggi, dari 181.544 dosen, baru 18,86% yang berpendidikan S2 ke atas (3,48% berpendidikan S3).

Hampir semua usaha reformasi pendidikan, seperti pembaruan kurikulum dan penerapan metode mengajar baru, akhirnya bergantung kepada guru. Tanpa mereka tidak mungkin siswa menguasai bahan pelajaran dan strategi pembelajaran, tanpa mereka tidak mungkin dapat mendorong siswa untuk belajar secara sungguh-sungguh. Guna mencapai prestasi yang tinggi, maka segala upaya peningkatan mutu pendidikan tidak akan mencapai hasil maksimal

Walaupun guru dan pengajar bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan pendidikan, tetapi pengajaran merupakan titik sentral pendidikan dan kualifikasi sebagai cermin kualitas tenaga pengajar memberikan andil sangat besar pada kualitas pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.

tanpa guru.

Kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagaimana disebut dalam pasal 39 UU No 20/2003 tentang sistem pendidikan nasional yaitu merencanakan pembelajaran, me-laksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian dan melakukan pengabdian masyarakat. Rendahnya kesejahteraan guru mempunyai peran dalam rendahnya kualitas pendidikan Indonesia. Berdasarkan survei FGII (Federasi Guru Independen Indonesia) pada pertengahan tahun 2005, idealnya seorang guru menerima gaji bulanan serbesar Rp 3 juta. Sekarang, pendapatan rata-rata guru PNS per bulan sebesar Rp 1,5 juta, guru bantu Rp 460 ribu, dan guru honorer di sekolah swasta rata-rata Rp 10 ribu per jam. Dengan pendapatan seperti itu, banyak guru terpaksa melakukan pekerjaan sampingan. Faktor yang paling menonjol dan sering dituding sebagai biang keladi kelemahan sistem pendidikan adalah rendahnya tingkat kesejahteraan guru. Tingkat kesejahteraan guru ini selanjutnya memberi efek domino pada mentalitas mereka dalam mengajar. Dengan disejahterakannya para guru muncul harapan akan terjadinya peningkatan kualitas pendidikan. Guru dalam Sistem Pendidikan Ihwal faktor-faktor yang menentukan kesuksesan pendidikan, Umar (1996) mengklasifikasikan ke dalam tiga kelompok. Pertama, perangkat keras (hardware) yang meliputi ruang belajar, peralatan praktik, laboratorium, perpustakaan, dan sebagainya. Kedua, perangkat lunak (software) yang meliputi kurikulum, program pengajaran dan sebagainya. Serta, ketiga, perangkat pikir (brainware) seperti guru, kepala sekolah, anak didik, dan orang-orang yang terkait dalam proses. Dari berbagai faktor itu, banyak pakar sepakat bahwa yang paling menentukan adalah guru. Dalam Basic principles of Basic Student Teaching, Adams & Decey, seperti dikutip Uzer Usman (2203), berkata,

22

ISSN : 1907 - 8838

Undang-undang No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen yang telah diundangkan pada 30 Desember 2005 patut disambut dengan apresiasi yang luar biasa, karena di dalamnya terdapat beberapa pasal yang menjanjikan perubahan yang cukup signifikan bagi pemberdayaan kualitas guru terutama pada aspek pendapatan dan nasib mereka. Undang-undang ini menjadi payung regulasi dalam memperkuat peran, fungsi, status dan eksistensi guru. Disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sedangkan pada ayat (2) pasal yang sama disebutkan kedudukan guru sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-undang ini, pekerjaan guru hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik sesuai dengan persyaratan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran. Yang dimaksud dengan guru sebagai agen pembelajaran (learning agent) adalah peran guru antara lain sebagai fasilitator, motivator, pemacu, perekayasa pembelajaran, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik. Berdasarkan fungsi tersebut di atas maka guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (Pasal 8). Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal ini meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi: pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum/silabus, perancangan pembelajaran; pelaksa-



naan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, pemanfaatan teknologi pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi kepribadian berarti kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif dan bijaksana, berwibawa berakhlak mulia, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, secara obyektif mengevaluasi kinerja sendiri, serta mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. Adapun kompetensi profesional adalah kemampuan guru dalam penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Sedangkan kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi lisan, tulisan, dan/atau isyarat, menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, serta bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Artinya dalam rangka menunjang tugas keprofesionalnya guru memperoleh pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya secara wajar, baik sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, rekreasi, maupun jaminan hari tua. Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum ini meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi. (Pasal 14) Berdasarkan undang-undang ini guru, baik negeri mau¬pun swasta, yang telah memenuhi kualifikasi pendidikan sarjana (S1) atau diploma (D4) dan mempunyai empat kompetensi di atas dengan dibuktikan melalui sertifikat pendidik akan mem¬peroleh tunjangan dari pemerintah sebesar gaji pokok. Dalam UU tersebut, terdapat tiga aspek yang eksplisit menyebut persentase. Pertama, gaji pokok guru paling sedikit dua kali lipat dari PNS nonguru untuk golongan, pangkat dan masa kerja yang sama. Kedua, tunjangan profesi guru sebesar 50 persen dari gaji pokok. Ketiga, tunjangan khusus bagi para guru PNS yang bertugas di daerah terpencil atau daerah khusus sebesar seratus persen dari gaji pokok yang ia terima. Sebagai seorang profesional, guru mempunyai tugas sebagai pengajar dan pendidik. Sebagai pengajar, guru bertugas menyampaikan segala bentuk ilmu atau materi pelajaran yang telah ditetapkan oleh kurikulum. Untuk mencapai tujuan pembelajaran, guru dituntut mem-


persiapkan langkah-langkah yang tidak mudah. Langkahlangkah tersebut berupa perencanaan (planning), pelaksanaan (organizing), dan penilaian (evaluating). Adapun sebagai pendidik, seorang guru bertugas sebagai pemelihara (konservator), penerus (transmitor), serta penerjemah (transformator) sistem-sistem nilai yang merupakan sumber norma kedewasaan dan aturan yang berlaku di masyarakat. Kalau sekarang ada pembenahan, mulai dari sistem perekrutan tenaga kependidikan, besaran gaji yang layak untuk guru, pengembangan dan pembangunan fasilitas sekolah, bantuan untuk siswa, bea siswa, sampai pada penyediaan buku berkualitas nasional, dapat kita terjemahkan sebagai niat baik pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Tantangan Pendidikan Peningkatan kesejahteraan para guru tidak secara otomatis meningkatkan kualitas pendidikan. Tingkat kesejahteraan guru selanjutnya harus memberikan efek domino pada mentalitas mereka dalam mengajar. Aspek mentalitas atau moralitas ini sangat berkaitan erat dengan etos kerja. Mentalitas yang rendah akan menghasilkan etos kerja yang tidak dapat dibanggakan. Peningkatan kualitas pendidikan juga harus dimulai dari peningkatan etos kerja para penyelenggara yang terkait di dalam lembaga pendidikan. Tegasnya, jika dilaksanakan perbaikan tingkat kesejahteraan yang tinggi bagi para tenaga kependidikan, maka penegakan disiplin yang ketat juga menjadi barometer yang harus selalu dipergunakan. Inilah strategi utama dalam menarik hubungan “benang merah” antara kesejahteraan dengan perbaikan kualitas pendidikan nasional. Ini juga merupakan tantangan berat bagi semua pihak, terlebih bagi para guru untuk mampu mengubah perilaku dari etos kerja yang biasa-biasa menjadi etos kerja yang sangat luar biasa tingginya. Karena sejak awal pola pikir guru melihat lahirnya Undang-undang Guru dan Dosen hanya sebagai tumpuan harapan dan janji akan bertambahnya penghasilan di masa yang akan datang tanpa memperhatikan implikasi logisnya, maka bisa dipastikan kualitas pendidikan tidak akan mengalami perubahan, sekalipun para guru sudah makmur. Pola pikir guru yang hanya bertumpu pada orientasi kesejahteraan ini termasuk pola pikir yang salah dan dapat menjerumuskan mereka kepada sikap yang salah pula. Kesejahteraan yang akan diperoleh hanyalah merupakan konsekuensi logis dari kemampuan mereka dalam menjalankan tugas secara profesional. Pencapaian profesionalisme inilah yang merupakan semangat bagi para guru untuk mengabdi secara penuh. Karena setelah

ISSN : 1907 - 8838

23

Nanat Fatah Natsir

bekerja secara profesional, maka kesejahteraan akan datang secara otomatis, bukan sebaliknya. Pola pikir yang lebih memikirkan akibat daripada sebab ini akan memunculkan kekecewaan pada mereka, ketika apa yang mereka harapkan tersebut tidak bisa terpenuhi secara langsung atau secepat yang mereka harapkan. Sebab proses kerja profesional tidak bisa dilihat dalam hitungan hari atau minggu, tapi harus tahunan bahkan mungkin lebih dari sepuluh tahun. Orang yang mendedikasikan dirinya dengan sepenuh jiwa raga merekalah yang sebenarnya berhak mendapatkan tingkat kesejahteraan yang layak sesuai dengan kualitas kerjanya. Selain itu juga, kebijakan pemerintah tentang rencana sertifikasi bagi guru-guru melahirkan fenomena baru dalam dunia pendidikan di Indonesia. Apalagi, guru-guru yang sampai saat ini belum menempuh pendidikan strata satu atau guru yang sudah lama mengajar tetapi bukan berlatar belakang pendidikan (baca: tidak memiliki akta mengajar). Para guru yang selama ini sudah mengajar anak didiknya dengan penuh tanggung jawab dan kecintaannya untuk mengabdikan diri dalam lingkungan pendidikan menjadi takut kehilangan kesempatannya untuk mengajar, hanya karena belum lulus S-1 atau tidak memiliki akta mengajar. Mereka menjadi kalang kabut, sehingga mereka menjadi latah, cepat-cepat mengikuti S-1 dan mendapatkan akta mengajar. Rasa takut yang berlebihan mengakibatkan mereka tidak berpikir panjang untuk mencari kejelasan tentang informasi tersebut dan bersabar menunggu kepastian akan kebijakan tersebut. Mereka sudah tidak memikirkan lagi tentang biaya pendidikan atau kewajiban mengajarnya, bahkan lembaga pendidikan yang akan mereka masuki. Yang penting bagi mereka adalah cepat-cepat menyelesaikan S-1 dan memiliki akta mengajar, karena mereka tidak mau diberhentikan dari pekerjaannya sebagai pengajar. Kalau kita kaji, kebijakan ini sebenarnya justru menimbulkan masalah baru bagi kelancaran proses pembelajaran di sekolah. Guru-guru yang melanjutkan pendidikan untuk mendapatkan gelar sarjana atau akta mengajar, mau tidak mau harus meninggalkan sekolah. Guru yang mengajar di tingkat SMP atau SMA/MA/SMK, mungkin tidak terlalu bermasalah karena mereka mengajar sesuai dengan bidang studinya masing-masing dan waktunya dapat diatur. Tapi, guru yang mengajar di SD akan mendapat dampak lain, karena guru SD sebagai guru kelas harus hadir setiap hari. Kalau mereka ramai-ramai melanjutkan pendidikan, siapa yang akan mengajar anak didik mereka? Apakah kepala sekolahnya? Ataukah satu guru kelas memegang lebih dari satu kelas?

24

ISSN : 1907 - 8838

Ditambah lagi dengan adanya kekhawatiran terjadinya penyelewengan dalam proses sertifikasi. Tidak bisa dipungkiri di zaman serba kacau saat ini, pada kondisi aparat pemerintah yang terkenal korup dan kolutif, kita tidak bisa menjamin proses sertifikasi akan berjalan dengan profesional. Bentuk KKN (Kolusi Korupsi dan Nepotisme) dipastikan juga akan hinggap dalam masalah sertifikasi ini. Bila terjadi, ini tentunya akan mencederai tujuan mulia diadakannya sertifikasi. Proses yang pada awalnya diharapkan akan memunculkan guru profesional namun akhirnya menghasilkan guru karbitan karena dilakukan secara tidak profesional. Apalagi bila dikaitkan dengan lembaga yang berhak melakukan sertifikasi. Sampai saat ini belum ada lembaga yang resmi ditunjuk sebagai lembaga penguji kompetensi. Memang saat ini banyak tersebar LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) di berbagai kota dan provinsi. Namun kondisi lembaga ini tidak bisa diandalkan untuk mampu independen dalam melakukan uji kompetensi. Harus ada lembaga khusus yang tersentral dan diawasi secara ketat oleh pemerintah, sehingga menjamin setiap guru yang mengikuti tes kompetensi di lembaga tersebut benar-benar murni lulus karena kemampuannya bukan karena faktor lain. Dan masalah terakhir yang menjadi hambatan adalah kriteria yang akan dijadikan ukuran dalam menguji kompetensi. Sertifikasi dengan uji kompetensi yang empat itu tidak bisa hanya dilakukan secara sepintas lalu layaknya ujian tulis yang diberikan kepada siswa. Uji kompetensi ini harus dilakukan dalam jangka waktu yang cukup lama, demi hasil yang sesuai dengan harapan. Apalagi dalam kompetensi kepribadian dan sosial, uji kompetensi ini tidak hanya dinilai berdasarkan jawaban dari guru yang mengikuti tes, tapi juga orang-orang di sekitarnya yang mengetahui seluk-beluk kepribadian dan tanggung jawab sosialnya di masyarakat. Dan tentu saja penilaian aspek kepribadian dan sosial bersifat sangat subjektif, tergantung penilaian dari masing-masing penguji dan juga penilaian dari masyarakat di sekitar guru tersebut tinggal. Barangkali bagi satu masyarakat yang sudah individualistik seperti di kota-kota besar, guru yang tidak ikut ronda malam barangkali tidak termasuk orang berkepribadian negatif atau asosial selama dia bersedia membayar kompensasi. Tapi bagaimana dengan guru yang berada di pelosok perkampungan yang masih sangat kental dengan gotong royong dan persaudaraannya. Guru yang tidak ikut jaga ronda sekalipun mungkin karena sibuk dengan berbagai tugas dari sekolah akan dicap sebagai orang yang tidak bersosial dan tidak memiliki kepribadian yang baik.



Perspektif Pendidikan Islam Dalam Islam, pendidikan menempati hukum wajib serta diakui sebagai kebutuhan primer setiap muslim dan manusia secara keseluruhan. Dengan begitu, upaya penghambatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak adalah tindakan kemungkaran. Islam memberikan solusi yang jelas dan tepat: mewajibkan pemerintah berperan serta secara penuh dalam menyelenggarakan pendidikan. Bahkan, pemerintah harus memberikannya secara murah dengan tanpa mengabaikan kualitas. Kebijakan tersebut telah diambil oleh Rasulullah saw. dan al-Khulafa al-Rasyidin, serta para khalifah berikutnya. Rasulullah saw. telah menjadikan mengajar baca-tulis bagi 10 orang penduduk Madinah, sebagai syarat pembebasan bagi setiap tawanan Perang Badar. Sementara itu, Khalifah Umar ibn al-Khaththab r.a. Beliau menugaskan tiga orang guru untuk mengajar penduduk Kota Madinah baca-tulis, dengan gaji setiap orangnya 15 dinar setiap bulan (1 dinar = 4,25 gram emas). Di dalam khazanah pemikiran pendidikan Islam, terutama karya-karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat berbagai istilah yang dipergunakan oleh ulama dalam memberikan pengertian tentang “pendidikan Islam” dan sekaligus diterapkan dalam konteks yang berbeda. Pendidikan Islam, menurut Langgungung, setidak-tidaknya tercakup dalam delapan pengertian, yaitu al-tarbiyah al-diniyah (pendidikan keagamaan), ta’lim al-din (pengajaran agama), al-ta’lim al-diny (pengajaran keagamaan), al-ta’lim al-Islamy (pengajaran keIslaman), tarbiyah al-muslimin (pendidikan orang-orang Islam), altarbiyah fil-Islam (pendidikan dalam Islam), al-tarbiyah ‘indal muslimin (pendidikan di kalangan orang-orang Islam), dan al-tarbiyah al-Islamiyah (pendidikan Islami). Para ahli biasanya lebih menyoroti istilah-istilah tersebut dari aspek perbedaan antara tarbiyah dan ta’lim, atau antara pendidikan dan pengajaran, sebagaimana sering diperbincangkan dalam karya-karya mereka. Bagi al-Nakhlawy (1979), istilah tarbiyah lebih cocok untuk pendidikan Islam. Berbeda halnya dengan Jalal (1977) yang dari hasil kajiannya berkesimpulan bahwa istilah ta’lim lebih luas jangkauannnya dan lebih umum sifatnya daripada tarbiyah. Sedangkan Syed Naquib al-Attas (1980), berdasarkan hasil kajiannya ditemukan bahwa istilah ta’dib (lebih tepat untuk dipergunakan konteks pendidikan Islam, dan kurang setuju terhadap penggunaan isitlah tarbiyah dan ta’lim. Anshari memberikan pengertian pendidikan Islam sebagai “proses bimbingan (pimpinan, tuntutan, usulan) oleh subyek didik terhadap perkembangan jiwa (pikiran, perasaan, kemauan, intuisi dan sebagainya), dan


raga obyek didik dengan bahan-bahan materi tertentu, pada jangka waktu tertentu, dengan metode tertentu dan dengan alat perlengkapan yang ada ke arah terciptanya pribadi tertentu disertai evaluasi sesuai dengan ajaran Islam.” Dari pengertian ini, guru lebih berfungsi sebagai “fasilitator” atau penunjuk jalan ke arah penggalian potensi anak didik. Dengan demikian, guru bukanlah segala-galanya, sehingga cenderung menganggap anak didik bukan apa-apa, selain manusia yang masih kosong yang perlu diisi. Dengan kerangka dasar pengertian ini, maka guru menghormati anak didik sebagai individu yang memiliki berbagai potensi. Dari kerangka pengertian dan hubungan antara pendidik dengan anak didik semacam ini, dapat pula sekaligus dihindari, apa yang disebut “banking concept” dalam pendidikan, yang banyak dikritik dewasa ini. Pendidikan Islam, secara prinsipil diletakkan pada dasar-dasar ajaran Islam dan seluruh perangkat kebudayaannya. Dasar-dasar pembentukan dan pengembangan pendidikan Islam yang pertama dan utama tentu saja adalah al-Qur’an dan Sunnah. Al-Qur’an misalnya memberikan prinsip yang sangat penting bagi pendidikan, yaitu penghormatan kepada akal manusia, bimbingan ilmiah, tidak menentang fitrah manusia, serta memelihara kebutuhan sosial. Dasar pendidikan Islam selanjutnya adalah nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran al-Qur’an dan Sunnah atas prinsip mendatangkan kemanfaatan dan menjauhkan kemudharatan bagi manusia. Dengan dasar ini, maka pendidikan Islam dapat diletakkan di dalam kerangka sosiologis, selain menjadi saran transmisi pewarisan kekayaan sosial budaya yang positif bagi kehidupan manusia. Kemudian, warisan pemikiran Islam juga merupakan dasar penting dalam pendidikan Islam. Dalam hal ini hasil pemikiran para ulama, filosof, cendekiawan muslim, khususnya dalam pendidikan menjadi rujukan penting pengembangan pendidikan Islam. Pemikiran mereka ini pada dasarnya merupakan refleksi terhadap ajaran-ajaran pokok Islam. Terlepas dari hasil refleksi itu apakah berupa idealisasi atau kontekstualisasi ajaran-ajaran Islam dalam menghadapi kenyataan-kenyataan kehidupan yang terus berubah dan berkembang. Karena itu, terlepas pula dari keragaman warisan pemikiran Islam tersebut, ia dapat diperlakukan secara positif dan kreatif untuk pengembangan pendidikan Islam. Dasar-dasar pendidikan Islam itulah kemudian dikembangkan sebagai sistem pendidikan Islam yang mempunyai karakteristik tersendiri yang berbeda dengan sistem-sistem pendidikan lainnya. Secara singkat karak-

ISSN : 1907 - 8838

25

Nanat Fatah Natsir

teristik pendidikan Islam adalah sebagai berikut: Pertama, pendidikan Islam adalah penekanan pada pencarian ilmu pengetahuan, penguasaan dan pengembangan atas dasar ibadah kepada Allah Swt. Setiap penganut Islam diwajibkan mencari ilmu pengetahuan untuk dipahami secara mendalam dalam taraf selanjutnya dikembangkan dalam kerangka ibadah guna kemaslahatan ummat manusia. Pencarian, penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan ini merupakan suatu proses yang berkesinambungan, dan pada prinsipnya berlangsung seumur hidup, Min al-mahdi Ila al-lahdi Inilah yang kemudian dikenal dengan istilah life long education dalam sistem pendidikan modern. Sebagai sebuah ibadah, maka dalam pencarian, penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam pendidikan Islam sangat menekankan pada nilainilai akhlak. Di dalam konteks ini maka kejujuran sikap tawadhu, menghormati sumber pengetahuan dan sebagianya merupakan prinsip-prinsip penting yang perlu dipegangi setiap pencari ilmu. Kedua, pengakuan akan potensi dan kemampuan seseorang untuk berkembang dalam suatu kepribadian. Setiap pencari ilmu dipandang sebagai makhluk Tuhan yang perlu dihormati dan disantuni agar potensi-potensi yang dimilikinya dapat teraktualisasi dengan sebaik-baiknya. Ketiga, pengamalan ilmu pengetahuan atas dasar tanggungjawab kepada Tuhan dan masyarakat manusia. Pengetahuan bukan hanya untuk diketahui, dan dikembangkan, melainkan sekaligus dipraktekkan dalam kehidupan nyata. Dengan demikian terdapat konsistensi antara apa-apa yang diketahui dengan pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam Islam mengetahui suatu ilmu pengetahuan sama pentingnya dengan pengamalannya secara konkret. Pendidikan Islam mempunyai sejarah yang panjang. Pendidikan Islam berkembang seiring dengan kemunculan Islam itu sendiri. Pada masa awal perkembangan Islam, tentu saja pendidikan formal yang sistematis belum terselenggara. Pendidikan yang berlangsung masih bersifat informal, berbentuk halaqah, lingkaran belajar yang diselenggarakan di masjid. Pendidikan formal Islam baru muncul pada masa lebih belakangan, yakni dengan kebangkitan madrasah. Madrasah dan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia, muncul dan berkembang seiring masuk dan berkembangnya Islam di negeri ini. Madrasah mengalami perkembangan jenjang dan jenisnya seirama perkembangan bangsa Indonesia sejak masa kesultanan, penjajahan hingga kemerdekaan. Perkembangan ini mengubah pendidikan dari bentuk awal seperti pengajian

26

ISSN : 1907 - 8838

di rumah, mushalla dan masjid menjadi lembaga formal sekolah berbentuk madrasah yang dikenal saat ini. Demikian pula dari materi pendidikannya. Semula hanya belajar mengaji Alquran dan ibadah praktis, melalui sistem madrasah materi pelajaran mengalami perluasan seperti tauhid, hadits, tafsir dan bahasa Arab. Dalam perkembangannya kemudian, madrasah juga mengadopsi pelajaran umum seperti di sekolah di bawah Dikbud. Dengan begitu, selain terjadi integrasi ilmu agama dan umum, madrasah memberikan program pendidikan yang setara dengan pendidikan yang diberikan Depdikbud. Melalui proses panjang dan sering melibatkan ketegangan politik antara eksponen yang berbeda pandangan, kecenderungan untuk menyintesiskan dua kutub pendidikan ‘nasional’ dan pendidikan Islam tampaknya semakin terbukti. Melalui Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20/2003 madrasah dan pesantren yang bukan sekolah umum berciri khas Islam mendapatkan pengakuan, penghargaan dan tidak didiskriminasikan. Saat ini tidak diperlukan lagi ujian ekstranei, ujian persamaan dan sejenisnya bagi madrasah yang bukan sekolah umum untuk mengikuti kurikulum sekolah. Madrasah dan pesantren berkedudukan sejajar dengan sekolah-sekolah umum. Sekalipun begitu sebenarnya beberapa madrasah dan pesantren sebelum mendapat pengakuan dari pemerintah, ada yang telah mendapatkan pengakuan dari perguruan tinggi luar negeri terutama dari negara-negara Timur Tengah. Santri lulusan Pondok Modern Gontor Ponorogo contohnya, sejak lama telah diterima untuk belajar di Ummul Qura’ Arab Saudi atau alAzhar Mesir. Bahkan beberapa santri ada yang dapat masuk tanpa melalui tes biasa. Saat itu pemerintah melalui Depdiknas menolak lulusan Gontor untuk meneruskan ke sekolah umum atau perguruan tinggi umum, kecuali mereka harus mengikuti ujian persamaan terlebih dahulu. Adapun mengenai masalah manajemen pendidikan, madrasah dan pesantren termasuk yang telah lebih dahulu menggunakan konsep kemandirian dan keswadayaan yang saat ini mulai diterapkan di sekolah umum. Tanpa perlu menyebut istilah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) madrasah dan pesantren sudah sejak lama mampu membiayai operasional kegiatan belajar-mengajarnya. Swadaya masyarakat yang sekarang digemborgemborkan oleh Depdiknas melalui Komite sekolah dan Dewan sekolah juga sudah puluhan bahkan ratusan tahun telah berjalan di madrasah dan pesantren. Pesantren dan madarasah yang sekarang masih tetap bertahan hidup kebanyakan dananya berasal dari masyarakat. Tidak jarang pesantren yang memiliki tanah pertanian sampai ratusan hektar. Hasil dari lahan pertanian ini menjadi pen-



dukung utama biaya operasional banyak pesantren tradisional. Tingkat kemandirian dan keswadayaan ini tetap terjaga dari dulu sampai sekarang dan bahkan sampai masa yang akan datang karena senantiasa diwariskan kepada siswa (santri) yang belajar di pesantren tersebut, dan akan diteruskan pola seperti ini ketika santri tersebut mengakhiri belajarnya dan mulai membuka pesantren sebagai esta-peta perjuangan di tempat yang lain yang belum tersentuh pendidikan agama. Jadi semua sistem yang sekarang diterapkan oleh pemerintah dalam sistem pendidikan nasional, semuanya tidak asing bagi para pengelola madrasah dan pesantren. Hanya barangkali tingkat keteraturan dalam pengaturannya saja yang membedakan madrasan dan pesantren dengan sekolah umum. Madrasah dan pesantren belum memakai manajemen modern dan administrasi rapih. mereka baru menggunakan manajemen tradisional yang belum ada pola yang baku. Guru sebagai tulang punggung pendidikan Islam memiliki eksistensi yang sangat kuat. Dalam pendidikan Islam menurut Syekh az-Zamuji dalam kitabnya Ta’lim Muta’lim di antara syarat seseorang untuk dapat belajar dengan sukses adalah menghormati guru sama seperti menghormati ilmu. Santri (siswa) tidak akan memperoleh ilmu dan mendapat manfaatnya tanpa menghormati ilmu dan gurunya. Demikian besar posisi dan fungsi guru sehingga menghormatinya itu lebih baik dibandingkan sekedar mentaatinya. Menurut kitab rujukan utama para santri ini, manusia tidak dianggap kufur karena bermaksiat. Tetapi manusia menjadi kufur karena tidak menghormati atau memuliakan perintah Allah. Dalam lingkungan pondok pesantren sebagai salah satu miniatur pendidikan Islam, seorang guru tidak disyaratkan memiliki kualifikasi pendidikan tertentu. Tidak ada catatan sejarahnya seorang guru yang akan mengajar diminta keterangan ijazah pendidikan tertentu. Sekalipun puluhan tahun belajar dari satu pesantren ke pesantren yang lain, bukan ijazah yang dilihat oleh masyarakat tapi kemampuannya (kompetensi) dalam mengamalkan ilmu dan manfaatnya bagi masyarakat. Kompetensi amaliah ini kemudian melahirkan stratifikasi guru agama. Bila hanya lingkup kecil biasanya cukup disebut ustadz. Namun bila pengaruhnya sudah luas apalagi ditambah dengan kemampuannya memimpin pesantren dengan santri banyak, maka akan tersanding sertifikat gelar Kyai (di Sunda ajeungan). Tidak setiap orang bisa memperoleh sertifikat ini, karena masyarakat memberikan khusus kepada orang tertentu dengan kriteria tertentu. Bahkan bila ada guru agama yang telah mencapai gelar terhormat ini kemudian memiliki sifat dan sikap yang tidak sesuai dengan kualifikasinya, maka gelar tersebut akan dicabut kembali oleh masyarakat.


Penutup Berdasarkan berbagai analisis di atas, kita bisa melihat bahwa pengembangan kualitas guru dalam pendidikan Islam tidak hanya bertumpu pada aspek kesejahteraan berupa pemenuhan kebutuhan jasmani, namun juga diseimbangkan dengan pemenuhan kebutuhan rohani (mental). Setiap guru memiliki mental yang kuat untuk menyebarkan ilmu walaupun tanpa diberi sumbangan, sebab ia memiliki keyakinan bahwa Allahlah yang mengatur rizki setiap hamba-Nya. Sedangkan secara insitusional pesantren dan madrasah telah sejak lama mampu mandiri dan swadaya yang kemudian sifat ini diturunkan kepada para santri dan ustadz yang ada di lingkungan pesantren dan madrasah tersebut. Demikianlah dalam perspektif pendidikan Islam, pengembangan kualitas guru itu merupakan rangkaian yang saling berkaitan dan menguntungkan semua pihak. Dalam masyarakat Islam seseorang yang pernah mengajarkan ilmu adalah guru yang harus dihormati sampai kapan pun bahkan harus dimuliakan dengan memperhatikan kesejahteraannya seperti yang dicontohkan oleh para khalifah rasyidin. DAFTAR PUSTAKA Anshari, Endang Saifuddin. 1976. Pokok-pokok Pikiran tentang Islam, Jakarta: Usaha Enterprise. Azra, Azyumardi. 1999. Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru, Jakarta: Logos. Bayrakli, Bayraktar. 2004. Prinsip & Metode Pendidikan Islam, Sebuah Paradigma baru pendidikan yang memanusiakan manusia, Depok: Inisiasi Press. Freire, Paulo. 1978. Pedagogy of the Oppressed, Penguin Books. Greetz, Clifford. 1989. Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa, terj. Aswab Mahasin, Jakarta: Pustaka Jaya. Hashem, Fuad. 1996. Sirah Muhammad Rasulullah, Suatu Penafsiran Baru, Bandung: Mizan. Langgulung, Hasan. 1980. Beberapa Pemikiran tentang Pendidikan Islam, Bandung: Al-Ma’arif. Langgulung, Hasan. 1986. Manusia dan Pendidikan, Jakarta: Pustaka al-Husna. Majid, Abdl. 2004. Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi, Konsep dan Implementasi Kurikulum 2004, Bandung: Rosdakarya. Muhaimin. 2004. Paradigma Pendidikan Islam, Bandung: Rosdakarya. Muhaimin. 2004. Paradigma Pendidikan Islam, Upaya mengefektifkan pendidikan agama Islam di sekolah, Bandung: Rosdakarya. Syah, Muhibbin. 1995. Psikologi pendidikan suatu Pendekatan baru, Bandung: Rosdakarya. Tirtaraharja, Umar. 1996. Pengantar Pendidikan, Jakarta: Rinekacipta. Usman, M. Uzer. 2003. Menjadi Guru Profesional, Bandung: Rosdakarya. van Bruinessen, Martin. 1995. Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat, Bandung: Mizan. Yamin, Martinis. 2005. Strategi Pembelajaran Berbasis Kompetensi, Jakarta: Gaung persada press.

ISSN : 1907 - 8838

27

Peningkatan Kualitas Guru dalam Perspektif Pendidikan Islam

Recommend Documents