Lampiran Surat No.: 229/EQ.S/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (RE-SERTIFIKASI) Bersama ini disampaikan hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Re-Sertifikasi), sebagai berikut : I.
Nama LP-PHPL Alamat Telp. Fax. Email Website
: PT EQUALITY INDONESIA : Jl.Raya Sukaraja No. 72, Bogor - 16710 : +62251 7550722 : +62251 7550724 :
[email protected] : equalityindonesia.com
Telah melaksanakan kegiatan penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (ReSertifikasi) terhadap IUPHHK – HT : II.
Nama IUPHHK : PT MUSI HUTAN PERSADA No.SK : 38/Kpts-II/1996 tanggal 29 Januari 1996 Luas : ± 296.400 Ha Lokasi : Kabupaten Muara Enim, OKU, Oku Timur, Musi Rawas, Lahat, Musi Banyu Asin dan Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan Alamat Kantor : Jl. Raya PT TEL, Desa Tebat Agung, Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim 31172 Provinsi Sumatera Selatan III. Waktu : 23 September sd 02 Oktober 2013 IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR PENILAIAN KINERJA PHPL MENDAPAT PREDIKAT BAIK SEHINGGA PT MUSI HUTAN PERSADA BERHAK DIBERIKAN SERTIFIKAT PHPL Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 21 Oktober 2013 PT EQUALITY INDONESIA
Faisal Husnul Fuad, S.Hut Kepala Divisi Sertifikasi Hutan
RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL (1)
Identitas LPPHPL : a. Nama Lembaga
: PT EQUALITY INDONESIA
b. Nomor Akreditasi
: LPPHPL – 013 - IDN
c. Alamat
: Jalan Sukaraja No. 72, Ciater, Sukaraja, Bogor 16710
d. NomorTelepon Nomor Faks. Email e. Direktur
: : : :
f. Tim Audit
: Faisal H. Fuad (Lead Auditor/Auditor Prasyarat) Amin Muchakim (Auditor Produksi) M. Arif Hidayat (Auditor Ekologi) Wiyono (Auditor Sosial) Irin Wedalia (Auditor VLK)
0251-7550722 0251 - 7550724
[email protected] Agustri Warsono
g. Tim Pengambil Keputusan (PK): Ir. Agustri Warsono (Ketua merangkap Anggota) Ir. Muchlis Hidayat (Anggota) Ir. Slamet Mulyadi (Anggota) (2)
Identitas Auditee : a. b. c. d.
e. f.
Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan Nomor & Tanggal SK IUPHHK-HT Luas dan Lokasi Alamat kantor
:
PT Musi Hutan Persada
:
No. 38/Kpts-II/1996, Tanggal 29 Januari 1996
: :
Nomor telepon/Faks./ E-mail Pengurus
:
±296.400 Ha. (1) Jl. R. Sukamto PTC Mall Blok I9 Palembang 30114 (2) Jl. Raya PT. TEL Desa Tebat Agung, Kecamatan Rambang Dangku, Kab. Muara Enim Telp. 0711-382400 Telp.: 0713-324025; Fax.: 0713-324010 Susunan Komisaris: (1) Komisaris Utama : Dr. Boen Muchtar Purnama (2) Komisaris : Ir. Sunaryo, M.Sc. Tomoyuki Iida Naoto Itakua Sigeru Shimoda Susunan Direksi: 1. Direktur Utama : Takuo Ikeuchi 2. Direktur : Herry Rousyikin Kartadisastra Masaaki Tsuge Bowo Sudaryanto Keiichi Sasagawa Bambang Hendro Tjahyoko
EQI-F102.1.0/20120126
:
Halaman 1 dari 14
(3)
Ringkasan Tahapan: Tahapan Audit Tahap I
Waktu dan Tempat 14–18 September 2013 di Bogor
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan
23 September 2013 (Entry meeting) dan 2 Oktober 2013 (Exit meeting) di Palembang, Sumsel 23 September 2013, di Kantor Auditee KPO Niru
Pertemuan Pembukaan (Opening meeting)
Konsultasi Publik
24 September 2013 di Kantor Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
24–30 Oktober 2013 di areal kerja Auditee dan desa-desa di sekitarnya
Pertemuan Penutupan
01 Oktober 2013, di Kantor Auditee di KPO Niru
Pengambilan Keputusan
15 Oktober 2013, di Kantor PT EQUALITY Indonesia di Bogor,
EQI-F102.1.0/20120126
Ringkasan Catatan Masih terdapat beberapa kekurangan dokumen operasional, seperti laporan produksi, laporan pelaksanaan RKL-RPL, laporan PMDH dan dokumentasi sosialisasi para pihak. Kantor BP2HP Wil. X Palembang dan Dinas Kehutanan Sumatera Selatan di Palembang
Agenda: Perkenalan anggota Tim Audit, peyampaian tujuan dan ruang lingkup Penilaian Kinerja PHPL (Re-sertifikasi), titik tekan dari hasil penilaian/penilikan sebelumnya, hasil-hasil Audit Tahap I, penyampaian jadwal/rencana kerja Audit Tahap II, metodologi dan prosedur penilaian, serta konfirmasikan waktu dan tempat pertemuan penutupan. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BA. Dihadiri oleh sekitar 30 perwakilan warga desadesa sekitar areal kerja Auditee, aparat Dinas Kabupaten, LSM setempat dan aparat desa/kecamatan. Secara umum, permasalahan yang diungkapkan lebih banyak berkaitan dengan keinginan tata batas areal yang belum jelas serta pola kemitraan yang lebih menguntungkan, misalnya kenaikan bagi hasil. Tim Audit menghimpun, menelaah dokumen, melakukan wawancara mendalam, dan melaksanakan observasi guna menghasilkan analisis berbasis triangulasi—untuk memperoleh kesimpulan hasil verifikasi dengan acuan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012. Agenda: penyampaian ucapan terima kasih kepada Auditee atas kerjasamanya selama Penilaian Tahap II. Juga menyampaikan dan mengklarifikasi Daftar Periksa Penilaian Tahap II, serta adanya temuan ketidaksesuaian/observasi. Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP. Rapat Pengambil Keputusan (PK) menelaah hasilhasil dan kesimpulan penilaian yang telah disampaikan Tim Auditor untuk menjamin bahwa penilaian telah dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan Prosedur PT EQUALITY Indonesia; serta mengambil keputusan megenai predikat kinerja PHPL Auditee.
Halaman 2 dari 14
(4)
Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi
SEDANG (66,67%)
1.1.1. Ketersediaan dokumen legal lengkap tersedia; namun dokumen administrasi tata batas yang lengkap baru tersedia untuk Unit Martapura. Pada wilayah lain masih belum sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang seharusnya dilakukan, terutama mengenai kejelasan batas areal masyarakat. 1.1.2. Realisasi penataan batas di lapangan masih sama dengan tahun 2010 lalu. Hal ini mengakibatkan potensi konflik kawasan yang sangat tinggi, mengingat areal kerja Auditee amat “terbuka”. 1.1.3. Terdapat konflik batas dan ada upaya pemegang izin untuk menyelesaikan konflik tetapi tidak terus-menerus. 1.1.4. Terdapat perubahan fungsi kawasan dan sedikit mempengaruhi pengaturan kelestarian, khususnya dengan banyaknya rencana kegiatan pertambangan. 1.1.5. Terdapat penggunaan kawasan di luar kehutanan secara legal bagi perusahaan tambang, yang dalam operasionalnya telah semakin membuka akses ke dalam areal kerja Auditee, sehingga secara langsung dan tidak langsung akan dapat mempengaruhi pengaturan kelestarian meskipun pengaruhnya terbatas. 1.2.1. Tersedia dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL 1.2.2. Sosialisasi dilakukan pada level pemegang izin, dan ada bukti pelaksanaan (Berita Acara) 1.2.3. Implementasi PHL hanya sebagian yang sesuai dengan visi dan misi 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan telah tersedia lengkap untuk setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan, namun jumlahnya kurang dari ketentuan yang berlaku. 1.3.2. Realisasi peningkatan kompetensi SDM antara 50-70% dari rencana. 1.3.3. Auditee telah memiliki dokumen ketenagakerjaan yang lengkap. 1.4.1. Tersedia struktur organisasi terbaru Tahun 2013 dan job description yang sesuai dengan kerangka PHPL 1.4.2. Perangkat SIM dan tenaga pelaksana tersedia lengkap 1.4.3. Organisasi SPI/ internal auditor ada, dan berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan 1.4.4. Terdapat keterlaksanaan seluruh tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi
A. Penilaian Kinerja PHPL 1. Prasyarat 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin/Hak Pengelolaan
1.2. Komitmen Pemegang Izin/Hak Pengelolaan
BAIK (80,00%)
1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan
BAIK (80,00 %)
1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) Pemegang Izin/Hak Pengelolaan
EQI-F102.1.0/20120126
BAIK (100 %)
Halaman 3 dari 14
Kriteria/Indikator 1.5. Persetujuan tanpa paksaan berdasarkan informasi yang lengkap
2. Produksi 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem
EQI-F102.1.0/20120126
Nilai
Ringkasan Justifikasi
SEDANG (66,67 %)
1.5.1. Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan atas dasar informasi awal yang memadai 1.5.2. Terdapat persetujuan dalam proses pembuatan AMDAL dari sebagian besar para pihak 1.5.3. Terdapat persetujuan dalam proses tata batas dari sebagian kecil para pihak 1.5.4. Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari sebagian kecil para pihak 1.5.5. Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari sebagian para pihak
SEDANG (75,00%)
2.1.1 Auditee telah menyusun atau memiliki dokumen rencana jangka panjang atau RKUPHHK-HTI periode 2010-2019, RKUPHHK-HTI Revisi 1 Periode 2010-2019, dan Draft RKUPHHK-HTI Revisi 2 Periode 2013-2022 yang disusun berdasarkan hasil analisis Deliniasi Mikro dan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB). Dokumen RKUPHHK Revisi Periode 2010-2019 sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.45/VIBUHT/2011, tanggal 30 Maret 2011. RKUPHHK revisi dilampiri Peta Kerja skala 1 : 50.000 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen tersebut. 2.1.2 Auditee telah melakukan penataan batas kompartemen di areal kerjanya sesuai dengan rencana jangka pendeknya (RKT) dimana saat ini areal kerja terbagi kedalam 3 wilayah pengelolaan, 14 unit, 52 blok kerja dan 2.612 kompartemen. Pada areal kerja Auditee saat ini sedang dalam proses re-design areal kerja dalam rangka pengelolaan areal yang lebih efektif dan efisien untuk mengantisipasi gangguan monyet (Macaca fascicularis) dan jamur akar yang menyerang tanaman Acacia mangium. Rencana PAK dalam dokumen RKT tidak seluruhnya sesuai dengan dokumen RKUPHHK. 2.1.3 Hasil observasi lapangan menunjukan bahwa Auditee telah memasang pal sementara berupa ajir dari batang kayu dengan diberi tanda cat berwarna merah dan diberi pita kuning, diletakan/dipasang di jalur batas diantara pal permanen. Sementara kompartemen yang sudah permanen dipasang pal beton dicat putih dengan tulisan berwarna biru, namun tidak semua kompartemen terpasang pal batas. 2.2.1. Auditee memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil kegiatan IHMB serta memiliki data potensi tegakan dari hasil Inventarisasi Tegakan Sebelum Tebangan (KU IV) 6 tahun terakhir beserta kelengkapan peta
BAIK (100%)
Halaman 4 dari 14
Kriteria/Indikator
Nilai
2.2.2.
2.2.3. 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan
SEDANG (73,33%)
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan
BAIK (88,89%)
2.4.1.
2.4.2.
EQI-F102.1.0/20120126
Ringkasan Justifikasi pendukungnya berupa peta rencana kerja, hasil pengolahan data (LHC), dan rekapitulasi potensi. Auditee telah memiliki data pertumbuhan riap tegakan/ PUP pada seluruh areal kerjanya yang terbagi menjadi 3 wilayah. Wilayah I, rata-rata riap jenis Acacia mangium 22,17 m3/tahun sedangkan jenis Ecualyptus pellita rata-rata riap 8,06 m3/tahun (pengukuran 2 tahun). Wilayah II, rata-rata riap jenis Acacia mangium 14,31 m3/tahun dan Wilayah III mencapai 21,17 m3/tahun. Auditee telah melakukan analisis data potensi dan riap tegakan dan memanfaatkan hasilnya untuk menyusun perhitungan JTT sendiri. Auditee telah mengembangkan SOP pelaksanaan tahapan kegiatan sistem silvikultur THPB yang meliputi kegiatan Penataan Areal Kerja (PAK), Pembukaan Wilayah Hutan (PWH), Pengadaan Bibit, Penyiapan Lahan, Penanaman, Pemeliharaan, Pemanenan, serta SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan. Isi SOP sudah sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku. Auditee telah melaksanakan seluruh tahapan kegiatan sesuai dengan system silvikultur THPB yang meliputi: Penataan Areal Kerja (PAK), Pembukaan Wilayah Hutan (PWH), Pengadaan Bibit, Penyiapan Lahan, Penanaman, Pemeliharaan, dan Pemanenan. Implementasi lapangan sudah sesuai dengan SPO yang dikembangkan. Auditee memiliki potensi tegakan sebelum masak tebang dalam 5 tahun terakhir rata-rata mencapai 80,41 m3/Ha, artinya bahwa potensi tegakan di areal kerja Auditee masih mencukupi untuk menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil (80 – 120 m3/Ha). Berdasarkan Laporan Plantation Quality Assesment (PQA), persediaan permudaan tanaman umur 1 tahun diareal kerja Auditee untuk jenis Acacia mangium rata-rata sebesar 74,06% dan jenis Eucalyptus pellita rata-rata sebesar 65,93%. Artinya bahwa saat ini permudaan tanaman di areal kerja Auditee dalam jumlah yang tidak mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan (< 75% dari jumlah tanaman per Ha sesuai jarak tanam yang dipergunakan). Auditee telah mengembangkan Standar Operasional Prosedur pemafaatan hutan ramah lingkungan yang terangkum dalam SOP Produksi Kayu (SPO-PMN-001) dan isinya telah sesuai dengan karakteristik kondisi areal kerja. Hasil observasi lapangan menunjukan bahwa Auditee telah menerapkan pemafaatan hutan ramah lingkungan (RIL) dari mulai kegiatan micro planning sampai dengan kegiatan
Halaman 5 dari 14
Kriteria/Indikator
Nilai
2.4.3.
2.4.4.
2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan / pemanfaatan pada areal kerjanya
BAIK (77,78%)
2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.
2.5.4.
2.6. Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitiandan pengembangan, serta
EQI-F102.1.0/20120126
BAIK (77,78%)
2.6.1.
Ringkasan Justifikasi produksi (penebangan, penyaradan, pemuatan, dan pengangkutan), artinya Auditee telah menerapkan teknologi ramah lingkungan pada 1-2 tahapan kegiatan pemanenan hasil. Sesuai dengan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kayu HTI, sistem silvikultur yang diterapkan Auditee adalah sistem silvikultur Tebang Habis dengan Permudaan Buatan (THPB), dengan demikian tidak ada tegakan tinggal yang tersisa pada petak tebangan, sehingga verifier 2.4.3 tidak dapat diterapkan (NA). Auditee telah memanfaatkan kayu dengan maksmimal, tinggi tunggul maksimal 10 cm di atas permukaan tanah, pemanfaatan kayu sampai dengan kayu berdiameter minimal 5 cm, sehingga limbah pohon yang tertinggal hanya berupa ranting-ranting kecil dan daun yang akan digunakan untuk membuat jalan sarad. Hasil penelitian Divisi R&D AUDITEE pada Pebruari 2006, factor eksploitasi sebesar 0,88. Auditee telah memiliki dokumen RKT yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan (RKT 2008-2009) dan Self Approval oleh Direktur Utama AUDITEE (RKT 2010-2013) tetapi hanya sebagian yang isinya mengacu pada RKUPHHK yang sah. Terdapat peta kerja RKT yang sudah disahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dan Peta Kerja RKUPHHK yang disahkan oleh Menteri Kehutanan yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan dilindungi tetapi ada sebagian ketidaksesuaian antara peta RKT dengan peta RKUPHHK, antara lain rencana penanaman tanaman unggulan dan tanaman kehidupan yang alokasi maupun lokasinya pada Peta RKT belum sepenuhnya sesuai dengan Peta RKUPHHK. Berdasarkan observasi lapangan, Auditee telah mengimplementasikan peta kerja berupa penandaan pada batas kompartemen penebangan/ penanaman dan sebagian penandaan pada batas kawasan dilindungi. Realisasi volume tebangan 5 tahun terakhir dari tahun 2008 sampai dengan Juli 2013 mencapai 88,61% (>70%). dari rencana produksi tebangan tahunan dan lokasi panen telah sesuai dengan RKT yang disahkan. Dalam 4 tahun terakhir realiasi biaya hanya mencapai 97% dari anggaran artinya alokasi anggaran yang ditetapkan Auditee masih dapat mengcover seluruh biaya pembangunan hutan tanaman atau realisasi alokasi dana pembangunan hutan tanaman dalam 4 tahun terakhir mencapai >80% dari kebutuhan pembangunan hutan yang seharusnya.
Halaman 6 dari 14
Kriteria/Indikator peningkatan kemampuan sumber daya manusia
Nilai 2.6.2.
2.6.3.
2.6.4.
2.6.5.
3. Ekologi 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan
EQI-F102.1.0/20120126
SEDANG (73,33%)
Ringkasan Justifikasi Auditee telah mengalokasikan anggaran pembangunan hutan tanaman namun alokasi anggaran untuk seluruh bidang kegiatan pembagunan hutan tanaman kurang proporsional karena terdapat perbedaan alokasi anggaran sebesar 27,20% (perbedaan 20-50%). Meskipun berdasarkan analisis keuangan Auditee tidak dapat menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya namun realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar sesuai dengan tata waktu. Hal diindikasikan oleh seluruh tahapan pembangunan hutan tanaman berjalan dengan lancar. Dalam 5 tahun terakhir (2008-2013) Auditee telah menanan tanaman pokok seluas 142.644,2 Ha dari areal penyiapan lahan seluas 115.277,10 Ha atau 124%. Hal ini disebabkan oleh berbagai gangguan hutan seperti monyet, jamur akar dan perambahan sehingga mengurangi volume atau luas areal yang ditebang. Auditee juga telah menanam Tanaman Unggulan seluas 2.185,6 Ha (7,09%) dan Tanaman Kehidupan seluas 8.818,8 Ha (12,94%). Auditee telah merealisasikan kegiatan penanaman Tanaman Pokok sebesar 87%, Tanaman Unggulan sebesar 7,09% dan Tanaman Kehidupan sebesar 12,94%.
3.1.1. Luas kawasan dilindungi yang dialokasikan oleh Auditee telah sesuai dengan dokumen perencanaan RKUPHHK-HT tersebar di 3 (tiga) wilayah dengan total luas 44.098 hektar, sedangkan untuk kondisi biofisik berdasar penafsiran citra landsat 2013 berupa (hutan Lahan Kering Sekunder) dan telah sesuai dengan peruntukannya. 3.1.2. Belum terdapat laporan khusus secara rutin terkait dengan penataan kawasan dilindungi, rencana dan realisasi penataan kawasan dilindungi hanya terdapat pada rekapitulasi laporan kegiatan HCVF tahun 2013. Akan tetapi bukti penataan/penandaan batas kawasan dilindungi dibuktikan dengan BA Pemasangan Pal Batas/Papan Larangan pada kawasan dilindungi dengan total realisasi penataan/penandaan batas kawasan dilindungi sampai dengan setember 2013 sepanjang 1.049,49 Km dari total panjang kawasan dilindungi 1.394,35 km atau sebesar 75,26%. 3.1.3. erdasarkan dokumen tindak lanjut dalam pemenuhan ketidak sesuaian, Auditee telah melakukan penafsiran terkait dengan penutupan vegetasi kawasan dilindungi berdasarkan Citra Landsat 7 ETM + Band 542 Path 125 Row 62 Liputan tanggal 4 September 2012 dengan hasil total penutupan bervegetasi seluas 33.055,72
Halaman 7 dari 14
Kriteria/Indikator
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan
Nilai
SEDANG (75,00%)
Ringkasan Justifikasi Ha dari luas 44.568 Ha sehingga prosentase penutupan vegetasi pada kawasan dilindungi sebesar 74% dan memiliki komitmen dalam menjaga kondisi kawasan dilindungi. 3.1.4. Kegiatan sosialisasi mengenai kawasan dilindungi telah dilakukan oleh Auditee di beberapa desa yang berada disekitar areal kerja dan telah dilakukan pendokumentasian kegiatan. Berdasarkan verifikasi dokumen diketahui bahwa pihak Auditee telah melakukan kegiatan sosialisasi, akan tetapi belum secara menyeluruh. 3.1.5. Laporan kegiatan pengelolaan kawasan dilindungi telah disusun oleh pihak Auditee mengacu pada kegiatan HCVF yang telah dimiliki. Implementasi kegiatan pengelolaan kawasan dilindungi telah sesuai dengan ketentuan tetapi belum seluruh kawasan dilindungi berdasarkan hasil tata ruang areal/land scaping. 3.2.1. Auditee telah menyusun prosedur terkait dengan kegiatan pengamanan dan perlindungan hutan berupa SPO pengamanan hutan dan SPO pengendalian hama dan penyakit. Berdasarkan uraian dalam prosedur masih terdapat beberapa jenis gangguan hutan yang belum tercover dengan perkembangan yang ada saat ini termasuk didalamnya jenis gangguan dan penanganannya, misalkan kasus perambahan lahan belum disampaikan mengenai pengeompokan jenis-jenis perambahan yang terjadi dalam areal kerja Auditee. 3.2.2. Auditee telah memiliki sarana dan prasarana yang cukup lengkap dan berfungsi dengan baik. Papan informasi/pengumuman/larangan sudah terpasang di tempat yang mudah terlihat dan dalam kondisi baik. 3.2.3. Auditee memiliki jumlah SDM perlindungan hutan dengan jumlah yang cukup memadai, namun kualifikasi dan kemampuan personil dalam hal penanganan perambahan hutan masih dirasa kurang memadai, hal ini dijumpai dari beberapa catatan kejadian perambahan sampai saat dilakukan verifikasi dalam kegiatan Re-Sertifikasi masih mengalami kenaikan. Dengan sistem dan penambahan personil (RCO) belum tercapai tujuan dalam penekanan laju perambahan diareal kerja Auditee. 3.2.4. Auditee telah mengimplementasikan beberapa kegiatan pengamanan dan perlindungan hutan secara optimal. Hal ini dibuktikan dengan beberapa laporan terkait dengan perlindungan dan pengamanan huta baik yang sebatas
EQI-F102.1.0/20120126
Halaman 8 dari 14
Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi monitoring, proses hukum, keputusan hukum. Akan tetapi masih terdapat gangguan yang belum dipertimbangkan dalam prosedur dan implementasi secara represif terhadap kegiatan tersebut belum terealisasi secara keseluruhan dalam penanganannya (Klaim lahan).
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan
BAIK (83,33%)
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik
SEDANG (66,67 %)
3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
SEDANG (66,67%)
EQI-F102.1.0/20120126
3.3.1. Tersedia prosedur pengelolaan yang mencakup seluruh dampak terhdapa tanah dan air akibat pemanfaatan hutan (berubah menjadi Baik, 3). 3.3.2. Jumlah sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhdap tanah dan air tidak sesuai dengan kondisi lapangan 3.3.3. Tersedia SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air tetapi jumlahnya kurang memadai 3.3.4. Tersedia dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dan diimplementasikan sesuai ketentuan 3.3.5. Tersedia dokumen rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air dan diimplementasikan sesuai dengan ketentuan 3.3.6. Masih terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting khususnya terhadap air (sedimentasi dan kekeruhan) tetapi ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan 3.4.1. Belum terdapat Prosedur khusus terkait dengan identifikasi flora dan fauna. Akan tetapi Auditee telah menyusun prosedur terkait dengan pemantauan dan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi. Dimana kegiatan berupa inventarisasi flora dan fauna yang dilakukan dua kali dalam satu tahun. Dan didukung dengan data identifikasi dari kegiatan HCVF tahun 2011. 3.4.2. Auditee telah melakukan kegiatan identifikasi berupa kegiatan inventarisasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik. Data tersebut masuk dalam laporan HCVF tahun 2011. Akan tetapi baru dilakukan di lokasi-lokasi tertentu pada setiap kelompok hutan, sehingga belum semua dapat terwakili dalam kegiatan inventarisasi flora dan fauna.
3.5.1. Auditee telah menyusun prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan flora dilindungi, akan tetapi tujuan dan ruang lingkup kegiatan hanya terbatas pada flora yag dilindungi belum sampai pada flora yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik. 3.5.2. Kegiatan inventarisasi telah dilakukan secara rutin setiap 2 kali dalam satu tahun, akan tetapi lokasi pengambilan belum secara menyeluruh hal ini hanya dilakukan pada lokasi tertentu dan belum mewakili untuk ketiga wilayah operasional Auditee. Maka jenis flora yang diperoleh belum mencakup seluruh jenis dan belum terwakili seluruhnya. 3.5.3. Dengan semakin maraknya gangguan
Halaman 9 dari 14
Kriteria/Indikator
Nilai
3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
SEDANG (66,67%)
4. Sosial 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengank awasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
4.2. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
EQI-F102.1.0/20120126
SEDANG (73,33%)
SEDANG (73,33%)
Ringkasan Justifikasi perambahan hutan dalam areal kerja Auditee dan bahkan sampai dengan lokasi kawasan dilindungi, maka kondisi flora yang yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik cukup terancam dengan adanya kegiatan perambahan lahan tersebut. 3.6.1. Auditee telah menyusun prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan fauna akan tetapi isi prosedur belum memuat jenis fauna yang dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan terdapat dalam laporan terkait dengan inventarisasi fauna air, akan tetapi belum diatur dalam prosedur. 3.6.2. Jenis-jenis pengelolaan terhadap fauna dilindungi hanya berupa pembuatan papan larangan, kegiatan pengkayaan dan kegiatan inventarisasi yang dilakukan 2 kali dalam satu tahun. Akan tetapi kegiatan inventarisasi tersebut belum mencakup kebutuhan seluruh jenis fauna yang dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik 3.6.3. Semakin maraknya kasus perambahan lahan yang dilakukan oleh masyarakat yang berada dalam areal kerja Auditee sampai dengan kawasan dilindungi, maka kondisi fauna yang dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik mengalami gangguan, dan masih dijumpai jalur perburuan fauna dalam kawasan dilindungi. 4.1.1. Auditee memiliki dokumen/laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh Auditee. 4.1.2. Auditee telah mempunyai mekanisme penataan batas partisipatif & penyelesaian konflik yang telah disosialisasikan kepada masyarakat setampat dan diketahui para pihak. 4.1.3. Auditee telah memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan SDH, namun tidak lengkap dan tidak jelas. 4.1.4. Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas batas pemegang ijin dengan sebagian masyarakat hukum adat / setempat. 4.2.1. AUDITEE memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial mereka sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan 4.2.2. Auditee telah memiliki mekanisme yang lengkap dan legal terkait pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat 4.2.3. Auditee telah melaksanakan kegiatan sosialisasi
Halaman 10 dari 14
Kriteria/Indikator
Nilai
4.2.4. 4.2.5. 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak
SEDANG (73,33%)
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.3.4. 4.3.5.
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal
BAIK (83,33%)
4.4.1. 4.4.2. 4.4.3. 4.4.4.
4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja
BAIK (83,33%)
4.5.1. 4.5.2. 4.5.3. 4.5.4.
Ringkasan Justifikasi mengenai hak dan kewajiban mereka terhadap masyarakat dalam mengelola SDH, tetapi tersedia bukti hanya sebagian Pemenuhan tanggung jawab sosial Auditee terhadap masyarakat cenderung menurun, dan terdapat sebagian bukti. Auditee telah memiliki laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi namun tidak lengkap. Auditee telah memiliki data dan informasi yang lengkap dan jelas terkait masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH yang dapat digunakan untuk menyusun program kegiatan kelola sosial. Auditee telah memiliki mekanisme yang legal, mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan, namun belum lengkap (berubah menjadi Sedang, 3). Auditee telah memiliki dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, namun belum lengkap dan jelas. Auditee telah mengimplementasikan sebagian (< 50%) kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Auditee telah memiliki dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak namun belum lengkap dan jelas Auditee telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas. Auditee telah memiliki peta konflik namun belum lengkap. Auditee telah mempunyai organisasi, sumberdaya manusia, dan pendanaan untuk mengelola konflik tetapi belum memadai. Auditee mempunyai dokumen/laporan penanganan konflik yang lengkap dan jelas. Auditee telah merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan seluruh karyawan. Auditee telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi. Auditee telah memiliki dokumen standar jenjang karir dan baru sebagian diimplementasikan. Auditee telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya.
B. Verifikasi Legalitas Kayu
EQI-F102.1.0/20120126
Halaman 11 dari 14
Kriteria/Indikator 1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi 1.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) 2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
Nilai Memenuhi
Memenuhi
Ringkasan Justifikasi Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK-HT dipenuhi seluruhnya dan IUPHHK telah dibayarkan sesuai SPP.
Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHKHT, RKT beserta lampirannya dipenuhi seluruhnya.
Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang dan Peta blok/petak tebangan disahkan dan posisi blok tebangan benar dan terbukti di lapangan.
Peta Blok/Petak tebangan telah disahkan, posisi blok tebangan benar dan terbukti di lapangan.
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang 2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah 2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku 2.2.2. Seluruh peralatan yg dipergunakan dalam kegiatan pemanenan telah memiliki izin penggunaan peralatan dan dapat dibuktikan kesesuaian fisik di lapangan 3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah
Memenuhi
Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK dipenuhi seluruhnya.
Memenuhi
Peralatan sesuai dengan izin yang diberikan.
Memenuhi
LHP dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang. LHP dengan fisik kayu sesuai.
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di– LHP-kan
EQI-F102.1.0/20120126
Halaman 12 dari 14
Kriteria/Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan IUPHHKHA/ IUPHHK-HT/IUPHHKRE/Pemegang Hak Pengelolaan 3.1.4. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK 3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu 3.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH) 3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau
Nilai Memenuhi
Ringkasan Justifikasi Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke TPK Antara serta ke tujuan pengiriman kayu lainnya dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) sesuai ketentuan.
Memenuhi
Tanda-tanda legalitas hasil hutan kayu telah sesuai dengan dokumen.
Memenuhi
Dokumen FAKB lengkap dan sah (dibuat oleh petugas yang berwenang).
Memenuhi
Dokumen SPP (kelompok jenis, volume dan tarif) sesuai dengan LHP yang disahkan.
DR dan/atau PSDH telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen SPP.
Pembayaran DR dan atau PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan tarif.
Memenuhi
Tidak diterapkan, diverifikasi, tidak dinilai.
Memenuhi
Tidak diterapkan, diverifikasi, tidak dinilai.
3.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah
EQI-F102.1.0/20120126
Halaman 13 dari 14
Kriteria/Indikator 4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut
Nilai Memenuhi
Ringkasan Justifikasi Tersedia Dokumen AMDAL yang lengkap dan telah disahkan instansi yang berwenang (meliputi ANDAL, RKL dan RPL).
Memenuhi
Tersedia dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada dokumen AMDAL yang telah disahkan.
Tersedia laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dan telah dilaporkan kepada Instansi yang berwenang.
Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.
4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya 4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial 5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Memenuhi
Memenuhi
Terdapat prosedur K3 dalam kegiatan operasional lapangan. Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik. Mempunyai catatan kecelakaan kerja dan terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3. Terdapat Serikat Pekerja.
Memenuhi
Tersedia dokumen PKB.
Memenuhi
Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.
5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3 5..2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) 5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur
EQI-F102.1.0/20120126
Halaman 14 dari 14
