Penguatan Peran Pemerintah Daerah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal: Peluang dan Tantangan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015

Edisi 2 No. 3, Jul – Sep 2015, p.33-50

Review Paper

Penguatan Peran Pemerintah Daerah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal: Peluang dan Tantangan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 Dayat NS Wiranta Widyaiswara Madya pada Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur. I (PKP2A.I) Lembaga Administrasi Negara, Jl. Kiarapayung Km.4,7 Jatinangor-Sumedang, 022-7790044-7790055 (Diterima 6 Oktober 2015; Diterbitkan 30 September 2015)

Abstract: AEC is a form of regional economic integration are planned to be implemented in the 2015's. With these achievements, the ASEAN will become a single market and production base which occurs the flow of goods, services, investment and skilled labor are free as well as capital flows more freely. The flow of commodities and factors of production are expected to bring ASEAN into a prosperous and competitive region with equitable economic development, and reduced levels of poverty and socio-economic differences in the ASEAN region. Therefore, we need a new paradigm of economic policy based on the ability to recognize the potential of the local economy, the character of the economic, social and physical every area, including its interaction with other areas. Synergy ability of the local economy is expected to strengthen the competitiveness of the national economy, which according to the agreement in 2015 will face the challenge of unification of the ASEAN economic market. For Indonesia, the regional economic integration opportunities should be utilized to the maximum extent possible. Total population, area and geographical location, and the largest GDP in ASEAN should be an asset so that Indonesia could become a major player in the AEC. Keywords: economic integration/single market, competitive, sinergy. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Corresponding author: Dayat NS Wiranta, E-mail: [email protected], Tel. +62 8156023940.

I. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang Pembangunan ekonomi pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah mengalami peningkatan yang signifikan, namun pada kenyataannya juga memberi dampak pada meningkatnya ketidakmerataan

33

Jurnal Lingkar Widyaiswara (www.juliwi.com) Edisi 2 No. 3, Jul – Sep 2015, p.33 – 50 ISSN: 2355-4118

distribusi pendapatan masyarakat baik antar golongan maupun antar wilayah. Oleh karena itu, diperlukan paradigma baru kebijakan ekonomi yang lebih berbasis pada kemampuan ekonomi lokal dengan mengenali potensi, karakter ekonomi, sosial dan fisik tiap-tiap daerah, termasuk interaksinya dengan daerah lain. Sinergisitas kemampuan ekonomi lokal ini diharapkan dapat memperkuat daya saing ekonomi nasional, yang mana sesuai kesepakatan pada tahun 2015 ini akan menghadapi tantangan penyatuan pasar ekonomi ASEAN. Ditinjau dari aspek peran dan pelayanan pemerintah dibidang ekonomi, selama ini investasi yang masuk dan berkembang didaerah kurang mendorong tumbuhnya investasi lokal, dimana produk-produk unggulan daerah masih mengalami hambatan dibidang pemasaran, permodalan, pemanfaatan teknologi dan informasi, sehingga kerjasama ekonomi antar wilayah maupun antar pelaku ekonomi lokal belum menunjukkan sinergisitas, akibatnya banyak produk-produk unggulan daerah yang belum dikenal di dunia internasional, bahkan saat ini terancam keberadaannya di pasar domestik. Beberapa produk unggulan daerah yang berpotensi dapat menjangkau pasar internasional, antara lain: Kerajinan batik, kain sulaman dan Handycraft, ikan hias tropis, buah-buahan tropis, aneka perhiasan dan asesoris, produk kosmetik tradisional, pariwisata dan seni, bahkan sampai dengan berbagai industri kreatif dalam bentuk game berbasis IT. Penguatan produk-produk unggulan daerah tersebut idealnya harus mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2009 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Tahun 2009-2015, agar daya saing perekonomian Indonesia lebih kuat dan berkualitas, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan yang lebih adil dan merata. Indonesia saat ini dihadapkan pada beberapa permasalahan yang mengganggu perencanaan pembangunan ekonomi, seperti rendahnya pendapatan dari sektor ekspor dan kuatnya tekanan impor, sehingga mengganggu devisa negara. Program pengembangan ekonomi lokal masih berorientasi pada pemanfaatan sumber daya alam, dan belum mengoptimalkan kompetensi sumber daya manusia. Kegiatan ekonomi lokal masih terkendala pada kelangkaan akses modal, infrastruktur, pemanfaatan teknologi, akses pasar, dan minimnya inovasi. Dalam hal regulasi dan pelayanan pemerintah, masih dipersepsikan oleh kalangan dunia usaha bahwa proses perizinan masih birokratis dan ekonomi biaya tinggi, respon pemerintah lambat dan kurang koordinasi, serta lemahnya penegakan dan kepastian hukum. Iklim ekonomi sebagaimana diuraikan di atas, menyebabkan program pengembangan ekonomi yang berbasis keunggulan ekonomi lokal (UMKM) ditiap-tiap daerah tidak dapat berkembang secara optimal. Pada hal penguatan UMKM perlu dukungan nyata dari pemerintah dan pelaku ekonomi lainnya, termasuk membangun semangat intrepreneur masyarakat.

1.2. Tinjauan Pustaka a. Negara Hukum dan Kesejahteraan Indonesia adalah Negara hukum (rechstaat), oleh karenanya setiap kegiatan penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan harus diatur dan dilaksanakan sesuai aturan hukum sebagaimana diatur dalam Undang Undang Dasar 1945, dan hukum hendaknya menjadi panglima di negeri tercinta ini.

34


Hukum menyiapkan rencana kehidupan berbangsa dimasa yang akan datang, seperti yang dikemukakan Rescoe Pound, Law is goal of social engineering (dikutip dari Karandeep Makkar). Hukum adalah sarana perubahan masyarakat menuju bangsa yang sejahtera, makmur dan adil. Dewasa ini kita dihadapkan pada carut marutnya hukum, oleh karenanya perlu pembenahan rule of law dan pelaksanaannya serta law enforcement. Semuanya ini tentu diharapkan terciptanya masyarakat yang sejahtera, sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar 1945, diantaranya pada alenia ke-4, yaitu, “ …..dan untuk memajukan kesejahteraan umum…” yang kemudian diatur pada beberapa pasal pada batang tubuh Undang Undang Dasar 1945. Buah reformasi tahun 1998, diantaranya perubahan orientasi sentralistik menjadi desentralistik yang berujud disyahkannya UU No 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah. Adapun yang menjadi ruh Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah sesungguhnya adalah kesejahteraan melalui : -

Pengembangan potensi lokal

-

Pengembangan kearifan lokal.

-

Mendekatkan pimpinan /perencanaan dengan (aspirasi) rakyat

-

Mengembangkan budaya lokal.

-

Dan lain-lain.

Dengan mengembangkan potensi diatas diharapkan daya saing daerah semakin meningkat. Konsep daya saing sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdullah (2001) dalam Muktianto (2005) adalah konsep yang mengukur dan membandingkan seberapa baik suatu daerah dalam menyediakan iklim tertentu yang kondisif untuk mempertahankan daya saing domestik maupun global dari pesaing yang ada di lingkungan wilayahnya. Daya saing daerah berkaitan erat dengan kemampuan ekonomi daerah untuk ikut dalam persaingan. Kemampuan ekonomi daerah dalam hal ini terkait dengan pemanfaatan potensi daerah untuk menghasilkan dan memasarkan produk atau jasa yang dibutuhkan oleh pasar secara berkesinambungan (Syafar: 2004 dalam Muktianto, 2005:7). b. Reformasi Birokrasi Menurut Djuaeni (2007) reformasi birokrasi adalah proses perubahan yang dilakukan secara berkesinambungan untuk mendesain birokrasi agar selalu mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strategis, baik dalam skala global maupun domestik. Sedangkan tujuan dari reformasi birokrasi menurut Rhodes (2003) adalah untuk menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik (Good Governance). Agenda besar reformasi birokrasi telah dimulai dengan perubahan paradigma pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi dan otonomi daerah yang diatur dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Desentralisasi dan otonomi daerah berintikan pembagian urusan dan kewenangan antara Pemerintah (Pusat), Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Untuk pengaturan lebih lanjut hal ini telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Pergeseran paradigma sebagaimana tersebut diatas pada gilirannya menuntut adanya perubahan-perubahan pada peran kepemimpinan birokrasi di daerah.

35


Kelembagaan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota terkesan gemuk, sehingga tidak mengherankan sekitar 70% APBD pada umumnya digunakan untuk belanja birokrasi, sedangkan dana pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat hanya 30%. Berkenaan dengan Ketatalaksanaan, kesan masyarakat pada umumnya kurang puas. Pelayanan publik terkesan berbelit-belit, lama, relatif mahal dan kurang akurat. Oleh karenanya, dewasa ini menuntut pelayanan prima yaitu : Cepat - Mudah - Murah - Akurat. Sumber daya aparatur merupakan salah satu kunci keberhasilan pemerintahan dan pembangunan, sebagaimana diungkapkan Maurice Duverger dalam Suwirjadi (1961). Nilai suatu pemerintahan untuk sebagian besar tergantung pada harga orang-orang yang duduk didalamnya, itu sebabnya cara-cara orang pemerintah dipilih merupakan salah satu sendi pokok daripada pemerintahan. Sudah saatnya pembinaan aparat benar-benar menjadi merit system, bebas dari KKN. Masyarakat membutuhkan aparat yang kompeten, profesional, netral dan penuh kreatifitas, sebagaimana tergambar dalam 8 (delapan) area perubahan (Road Map Reformasi Birokrasi 20102014) yang dirancang oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (2010) sebagai mana Gambar 1 berikut ini:

Gambar 1. Keterkaitan 8 area perubahan dengan tujuan reformasi birokrasi

c. Paradigma Baru Dewasa ini kemajuan ilmu pengetahuan demikian cepat, mengakibatkan perubahan dinamis yang kadang mencengangkan (turbulence). Oleh karena itu aparatur dituntut untuk mengikuti perubahan tersebut, melalui cara berfikir serba sistem (Systems Thinking) sebagaimana dikemukakan oleh Peter 36


M, Senge (1990) yang menyampaikan konsep dinamika system pada lima disiplin untuk berfikir sistemik dalam organisasi pembelajar (Learning Organization): 1.

Personal mastery

2.

Team learning

3.

Shared vision.

4.

Mental models dan

5.

System thinking.

d. Kebijakan Publik Dye Thomas R., (1976:1) Public policy is whatever governments chose to do or not to do (Kebijakan publik adalah apapun juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu). Hakikat kebijakan publik adalah respon pemerintah atau Instansi pemerintahan atas tuntutan maupun dukungan masyarakat guna meningkatkan martabat dan kesejahteraan rakyat. Pada masyarakat plural di Indonesia, pembuatan kebijakan publik adalah sesuatu yang sulit dan perlu kompetensi aparatur, apa lagi adanya berbagai kepentingan politik, pressure groups, dan interest groups, namun di atas segala-galanya yang penting dan perlu diperhatikan adalah keberpihakan kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal itu, munculnya model pembangunan yang berorientasi pada pembangunan manusia. Model ini menggugah tanggung jawab dan peran serta masyarakat yang selalu disebut, “ Community based resource management” melalui berbagai kegiatan seperti capacity building, people empowerment, bottom up planning dan people centered development (Kajian Paradigma Pembangunan, 2013).

e. Konsep Daya Saing Menurut Michael Porter (1980), suatu negara memperoleh keunggulan daya saing jika perusahaan (yang ada di negara tersebut) kompetitif. Daya saing suatu negara ditentukan oleh kemampuan industri melakukan inovasi dan meningkatkan kemampuannya. Porter menawarkan diamond model sebagai piranti analisis sekaligus kerangka dalam membangun konsep untuk memperkuat daya saing. Dalam perjalanan waktu, diamond model disempurnakan oleh Vietor H. K Richard. (2007) sebagaimana dikutip dari Maswig (2008) yang mengembangkan kerangka pemikiran baru dalam upaya membangun daya saing negara. Berbeda dengan Porter yang melihat perusahaan sebagai sumber utama daya saing negara, Vietor melihatnya dari perspektif peran pemerintah. Pandangan Vietor dilatarbelakangi fakta bahwa seiring pesatnya arus globalisasi, banyak negara yang berjuang untuk memenangi persaingan untuk mendapatkan teknologi, pasar, keterampilan, dan investasi. Menurut Vietor, pemerintah tidak dapat lepas tangan, membiarkan perusahaan berjuang sendirian. Untuk kondisi Indonesia, persoalan penguatan daya saing ekonomi juga dimaksudkan untuk mengantisipasi kesiapan Indonesia memasuki Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 yang mana beberapa kesepakatan yang dihasilkan antara lain:

37


1) ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal yang didukung oleh elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas; 2) ASEAN dengan kawasan ekonomi daya saing tinggi dengan elemen perturan kompetisi, perlindungan konsumen, HAKI, pengembangan infrastruktur, perpajakan, e-commerse; 3) ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah serta prakarsa integritas ASEAN untuk negara Cambodia, Myanmar, Laos dan Vietnam. 4) ASEAN terintegrasi dengan kawasan perekonomian global dengan usaha pndekatan koheren dalam hubungan ekonomi diluar kawasan, meningkatkan peran serta jejaring produksi global. Pemerintah perlu membantu negara dalam memenangkan persaingan antar negara, hal ini merupakan salah satu konsekwensi dari era globalisasi ekonomi. Negara bersaing untuk tumbuh dan meningkatkan standar hidup rakyatnya, mengurangi kemiskinan, mengakomodasi urbanisasi, dan menciptakan lapangan pekerjaan. Dalam lingkungan yang kompetitif ini, pemerintah secara bervariasi, menyediakan keunggulan distinctive kepada perusahaan berupa tingkat tabungan yang tinggi, bunga rendah bagi investasi, pengendalian tingkat inflasi barang dan jasa, perlindungan hak cipta, dan good governance. Selain itu, pemerintah juga perlu mendorong terciptanya tenaga kerja yang komit, termotivasi, dan paham teknologi, serta peduli dalam mengelola potensi daerah. Konsep potensi daerah yang telah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Potensi daerah merupakan sumber-sumber alam, sumber daya buatan dan pembangunan serta sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan sebagai kemampuan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. f. Konsepsi Sistem Ekonomi Kerakyatan Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi nasional Indonesia yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan keberpihakan yang sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat (Awang, 2009). Pemihakan dan perlindungan ditujukan pada ekonomi rakyat yang sejak zaman penjajahan sampai lebih dari setengah abad Indonesia merdeka selalu termarjinalkan. Syarat mutlak berjalannya sistem ekonomi nasional yang berkeadilan sosial adalah berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya. Moral pembangunan yang mendasari paradigma pembangunan yang berkeadilan sosial mencakup: 1) Peningkatan partisipasi dan emansipasi rakyat baik laki-laki maupun perempuan dengan otonomi daerah yang penuh dan bertanggung jawab. 2) Penyegaran nasionalisme ekonomi melawan segala bentuk ketidakadilan sistem dan kebijakan ekonomi. 3) Pendekatan pembangunan berkelanjutan yang multidisipliner dan multikultural. 4) Pencegahan kecenderungan disintegrasi sosial. 38


5) Penghormatan hak-hak asasi manusia (HAM) dan masyarakat. 6) Pengkajian ulang pendidikan dan pengajaran ilmu-ilmu ekonomi dan sosial di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. Strategi pembangunan yang memberdayakan ekonomi rakyat merupakan strategi melaksanakan demokrasi ekonomi, yaitu produksi dikerjakan oleh semua untuk semua serta di bawah pimpinan dan penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat lebih diutamakan ketimbang kemakmuran individu. Kemiskinan tidak dapat ditoleransi, sehingga setiap kebijakan dan program pembangunan harus memberi manfaat pada mereka yang paling miskin dan paling kurang sejahtera. Inilah pembangunan generasi mendatang sekaligus memberikan jaminan sosial bagi mereka yang paling miskin dan tertinggal. g. Konsepsi Pembangunan Ekonomi Lokal Blakely and Bradshaw, (1990) berpendapat bahwa Pembangunan Ekonomi Lokal adalah dimana pemerintah lokal dan organisasi masyarakat terlibat untuk mendorong, merangsang, memelihara aktivitas usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Selanjutnya menurut A.H.J. Helming sebagaimana dikutip dari Sri Wahyuni (2013) Pembangunan Ekonomi Lokal (PEL) adalah proses dimana kemitraan yang mampan antara pemerintahan daerah, kelompok berbasis masyarakat, dan dunia usaha mengelola sumber daya yang ada untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan merangsang (pertumbuhan) ekonomi pada suatu wilayah tertentu. Adapun kriteria ekonomi lokal menurut Blakely adalah: 1)

Bahan baku dan sumber daya lokal

2)

Dapat digerakan oleh penduduk lokal/ sesuai dengan kemampuan penduduk (SDM) lokal

3)

Pengusaha dan tenaga kerja dominan adalah tenaga kerja lokal

4)

Melibatkan sebagian besar penduduk lokal

5)

Skala pelayanan kecil ditunjukkan oleh jumlah investasi dan jumlah tenaga kerja

6)

Terdapat organisasi/ kelompok kegiatan ekonomi

7)

Terdapat keterkaitan dengan kegiatan ekonomi lain

8)

Memunculkan wiraswasta baru

Pembangunan ekonomi lokal merupakan usaha untuk penguatan daya saing ekonomi lokal guna pengembangan ekonomi daerah, yang dalam prosesnya pemerintah lokal dan organisasi berbasis masyarakat harus terlibat dalam mendorong, merangsang atau memelihara aktivitas masyarakat atas penciptaan lapangan kerja, sebagai solusi dalam pemulihan dan pengembangan perekomian nasional, terutama dalam pendayagunaan potensi ekonomi dimasing-masing daerah dengan berbasis pada sumber daya yang dimiliki oleh masyarakatnya masing-masing. Fokus Pembangunan Ekonomi Lokal adalah 1)

Peningkatan kandungan lokal

2)

Pelibatan stakeholders secara substansial dalam suatu kemitraan strategis

39


3)

Peningkatan ketahanan kemandirian ekonomi

4)

Pembangunan berkelanjutan

5)

Pemanfaatan hasil pembangunan oleh sebagian besar masyarakat lokal.

6)

Pengembangan usaha kecil dan menengah

7)

Pertumbuhan ekonomi yang dicapai secara inklusif

8)

Penguatan kapasitas dan peningkatan kualitas SDM

9)

Pengurangan kesenjangan antar golongan masyarakat, antar sektor dan antar daerah.

10) Pengurangan dampak negatif kegiatan ekonomi terhadap lingkungan. Strategi pembangunan dengan basis lokal inisiatif, dan belajar dari kasus gagal atau sukses di daerah lain, merupakan langkah penting untuk mencari peranan-peranan yang dapat menjembatani antara kasus sukses dengan berbagai lembaga lain yang kemudian dapat merelipkasi kasus sukses atau belajar dari kasus gagal dari daerah lain. Berdasarkan enam pilar sumber perubahan dalam pembangunan ekonomi lokal (Birokrasi, Swasta, LSM, Militer dan Kepolisian, Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang, Parpol), maka Birokrasi adalah sebagai aktor utama memimpin perubahan, sedangkan sektor swasta sebagai motor penggerak perekonomian. Birokrasi Lokal Sebagai Aktor Utama dalam Memimpin Perubahan. Dalam proses perubahan ini diperlukan kemampuan pemerintah lokal dalam mengelola proses perubahan yang terus menerus sehingga berhasil mencapai tujuan meningkatkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan. Dalam hubungan itu, pemerintah lokal disemua tingkatan, harus mampu menjalankan fungsi pemerintah sebagai aktor dalam perubahan, mampu membangun sistem manajemen dalam menerapkan prinsip pemerintahan lokal yang bersih dan efektif (Good and Efective Governance) dan memobilisasi semua pihak yang terkait dengan pembangunan daerah. Peran birokrasi sebagai executor, pembuat kebijakan dan fasilitator dengan pembaharuan cara pandang pada sistem yang berubah saat ini, menjadikannya Leader of Change dalam melanjutkan proses pelaksanaan desentralisasi. Peran birokrasi ini terutama dalam melakukan transpormasi ekonomi dari masyarakat miskin kearah masyarakat yang berpendapatan tinggi, untuk ini diperlukan pemimpin yang memiliki komitmen kuat. Pemerintahan nasional dan lokal seharus menjadi pemimpin lokal yang berperanan menentukan dan mengarahkan perubahan atau Leader of Change. Dalam konteks desentralisasi, kepemimpinan gubernur, bupati/ wali kota mampu dan dapat membuat, mengarahkan perubahan dalam perbaikan kesejahteraan daerah bersangkutan. Peran pemerintah daerah seharus lebih mengandalkan sektor swasta sebagai motor penggerak ekonomi lokal, maka tugas pokok pemerintah daerah adalah: a. Menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif, seperti mempermudah perizinan usaha dan law enforcement terhadap peraturan yang dibuat. b. Secara aktif mencari sumber pertumbuhan ekonomi yang baru melalui berbagai kegiatan investasi dan perdagangan yang masih harus ditumbuhkan sehingga tercapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

40


c. Membangun infrastruktur yang dapat menjangkau kantong-kantong produksi dan penduduk agar mobilitas tenaga kerja, infut dan modal semakin dapat ditingkatkan. d. Menciptakan lembaga keuangan yang relevan terhadap kebutuhan dari sektor swasta yang sedang dibangun. 1.3. Permasalahan Selama ini kita meyakini bahwa UMKM sesungguhnya merupakan basis kekuatan pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional, namun selama ini pendekatan pemerintah kepada sektor ini tidak seimbang dengan pendekatan perkembangan industri. UMKM seolah-olah terjepit dalam upaya pemerintah menggenjot perkembangan industri. Oleh karena itu sudah saatnya pemerintah harus memajukan UMKM, yaitu dengan memfasilitasinya untuk masuk ke mata rantai perdagangan global. Kunci keberhasilannya adalah perluasan akses pasar. Problem yang sering mengekang perkembangan UMKM bukan dari hilir saja, tetapi justru dari hulu, misalnya saja dari segi pembiayaan yaitu dari 56,4 juta UMKM yang ada di Indonesia, hanya 30% yang memperoleh akses perbankan. Hal ini disebabkan masih tingginya suku bunga, sebaliknya lembaga keuangan non perbankan yang menawarkan suku bunga lebih rendah kurang mendapat perhatian pemerintah. Lemahnya dukungan birokrasi dan ketertinggalan teknologi juga merupakan problem yang menyebabkan daya saing UMKM sulit beranjak naik, jangankan untuk bersaing diluar, di dalam negeri saja sulit untuk mendapatkan pasar. Untuk menggerakan UMKM, maka keberpihakan kebijakan pemerintah sangat diperlukan. Ketersediaan SDA yang masih melimpah serta struktur ekonomi indonesia yang masih didominasi oleh pelaku UMKM, merupakan suatu pertimbangan pemerintah untuk memperkuat dukungan dan permodalan dalam pengembangan UMKM. Dari uraian diatas, dapat dirumuskan permasalahannya, adalah “Bagaimana Penguatan Peran Pemerintah (Daerah) Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal Untuk Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015”.

1.4. Tujuan dan Manfaat Penulisan Tujuan penulisan ini adalah, menganalisa persiapan dan kesiapan pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang mulai diberlakukan pada tahun 2015 ini. Adapun manfaat dari penulisan ini adalah tersusunnya Kesimpulan dan rekomendasi tentang “ Penguatan peran Pemerintah Daerah pada Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)”.

II. Analisis 2.1. Peran (strategis) Pemerintah Daerah Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal Untuk memberikan gambaran tentang kondisi sekarang, kondisi yang diinginkan serta gap yang terjadi dalam upaya meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, maka dapat dilihat dalam tabel 1 berikut ini:

41


Tabel 1. Kondisi Sekarang, dan Kondisi yang diharapkan No. 1 2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Kondisi Sekarang Terbatasnya anggaran untuk pengembangan ekonomi lokal Masih adanya regulasi yang tumpang tindih dan menghambat pengembangan ekonomi lokal Inkonsistensi kepastian hukum Rendahnya kualitas pelayanan publik Tatakelola pemerintahan yang belum optimal Kepemimpinan yang tidak berpihak pada pengembangan ekonomi lokal Kurangnya profesionalisme aparatur Rendahnya partisipasi masyarakat Kinerja UMKM tidak optimal Belum berkembangnya kemitraan usaha ekonomi Masih terbatasnya akses pasar Kurangnya kegiatan promosi Terbatasnya akses permodalan untuk pengembangan ekonomi lokal. Terbatasnya infrastruktur Minimnya pemanfaatan teknologi Kurang berkembangnya Litbang Kurangnya pengembangan komoditas unggulan Minimnya inovasi Belum optimalnya ekonomi kreatif Terbatasnya kompetensi SDM Kualitas Produk yang belum memenuhi standar Rendahnya daya saing Terbatasnya jejaring pemasaran produk Masih rendahnya pendapatan masyarakat

Kondisi Yang Diharapkan Anggaran yang memadai untuk pengembangan ekonomi lokal Regulasi yang terpadu dan memudahkan dalam pengembangan ekonomi lokal Kepastian hukum Kualitas Pelayanan publik yang prima Tatakelola Pemerintahan Kepemimpinan yang berpihak pada pengembangan ekonomi lokal Aparatur yang profesional Tingkat partisipasi Masyarakat yang tinggi Kinerja UMKM yang optimal Adanya kemitraan usaha ekonami Terbuka luas akses pasar Peningkatan promosi Terbukanya akses permodalan Tersedianya infrastruktur Pemanfaatan teknologi secara maksimal Berkembangnya Litbang Berkembangnya Komoditas unggulan Inovasi tinggi Optimalnya ekonomi kreatif Tersedianya SDM yang berkompeten Kualitas produk Daya saing yang tinggi Pemasaran Meningkatnya pendapatan masyarakat

42


2.2. Analisis Berdasarkan pada kondisi-kondisi diatas, maka analisis dan upaya mengembangkan alternatif pemecahan berupa terobosan-terobosan baru dan menetapkan alternatif yang akan direkomendasikan terhadap permasalahan “ Bagaimana Penguatan Peran Pemerintah (Daerah) Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal” digunakan alat analisis antara lain adalah Ice Berg Theory dan Causal Loops Diagram (Modul Kajian Paradigma, 2013) a. Ice Berg Theory: Untuk membantu memahami fenomena permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini, digunakan Ice Berg Theory sebagaimana Gambar 2 berikut ini :

ICE BERG THEORY MASALAH

REAKTIF MENINGKATKAN PROMOSI DAN MODAL UNTUK EKONOMI LOKAL

LEMAHNYA DAYA SAING EKONOMI LOKAL

Events UMKM TIDAK BERKEMBANG SECARA OPTIMAL

RESPONSIF Patern of Behavior

MENDORONG BERKEMBANGNYA EKONOMI KREATIF DAN SINERGISITAS KEMITRAAN USAHA

GENERATIF KEBIJAKAN ALOKASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH YANG TIDAK BERPIHAK PADA PENGEMBANGAN UMKM PEMERINTAH DAERAH YANG KURANG BERPIHAK KEPADA UMKM

MENGALOKASIKAN ANGGARAN UNTUK PENGEMBANGAN UMKM

Systemic Structure

SOLUSI FUNDAMENTAL Mental Models

MELAKSANAKAN REFORMASI Meningkatkan : BIROKRASI DAN MENINGKATKAN 1. kapasitas UMKM AKUNTABILITAS PEMERINTAH 2. dukungan kebjakan kpd UMKM

Gambar 2: Ice Berg Theory b. Analisis CLD: Dalam analisis ini, permasalahan fundamental yang telah ditemukan melalui Ice Berg Theory, diuji kembali untuk menemukan leverage sebagai variabel pengungkit dalam rangka pemecahan masalah tersebut. Berdasarkan pengamatan dapat diidentifikasi beberapa faktor lingkungan sebagai penyebab dan sebagai akibat yang berpengaruh terhadap peran pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Selanjutnya faktor – faktor lingkungan tersebut dirumuskan sebagai variabel bebas nilai (tidak berperilaku). Identifikasi terhadap faktor lingkungan tersebut diuraikan sebagai berikut:

43


Tabel 2. Identifikasi Variabel Lingkungan Yang Berpengaruh (Penyebab) No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Faktor Lingkungan (Penyebab) Terbatasnya anggaran untuk pengembangan ekonomi lokal Masih adanya regulasi yang tumpang tindih dan menghambat pengembangan ekonomi lokal Inkonsistensi kepastian hukum Rendahnya kualitas pelayanan publik Tatakelola pemerintahan yang belum optimal Kepemimpinan yang tidak berpihak pada pengembangan ekonomi lokal Masih rendah profesionalisme aparatur Rendahnya partisipasi masyarakat

Variabel Anggaran Regulasi Kepastian hukum Pelayanan publik Tatakelola pemerintah Kepemimpinan (Adaptive Leaderships) Profesionalisme aparatur Partisipasi masyarakat

Tabel 3: Identifikasi Variabel Lingkungan Yang Dipengaruh (Akibat) No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Faktor Lingkungan (Akibat) Kinerja UMKM tidak optimal Belum berkembangnya kemitraan usaha ekonomi Masih terbatasnya akses pasar Kurangnya kegiatan promosi Terbatasnya akses permodalan untuk pengembangan ekonomi lokal Terbatasnya infrastruktur Minimnya pemanfaatan teknologi Kurang berkembangnya Litbang Kurangnya pengembangan komoditas unggulan Minimnya inovasi Belum optimalnya ekonomi kreatif Terbatasnya kompetensi SDM Kualitas produk yang belum memenuhi standar Rendahnya daya saing Terbatasnya jejaring pemasaran produk Masih rendahnya pendapatan masyarakat

Variabel UMKM Kemitraan usaha Akses pasar Promosi Akses modal Infrastruktur Teknologi Litbang Komoditas unggulan Inovasi Ekonomi kreatif SDM Kualitas Produk Daya saing Pemasaran Pendapatan

Berdasarkan rumusan variabel tersebut di atas, dengan memanfaatkan program Vensim, selanjutnya digambar keterkaitan (hubungan sebab-akibat) masing – masing variabel tersebut melalui causal loops diagram sebagaimana Gambar 3 berikut ini :

44


Komoditas Unggulan Teknologi

S

Akses modal

S Daya Saing

Akses Pasar

S

S

S Kemitraan Usaha

Ekonomi Kreatif

S

S S Inovasi S

Pemasaran S

SDM

Pendapatan

UMKM Infrastruktur Promosi

Anggaran S

S Partisipasi Masyarakat

S Belum Optimalnya Peran PEMDA

Pelayanan Publik

Tata Kelola Profesionalisme Aparatur

S

Kepemimpinan

Kepastian Hukum Regulasi

Gambar 3. Causal Loops Diagram. Untuk menemukan leverage dari variabel – variabel tersebut, dihitung berdasarkan jumlah loops terbanyak, sebagai berikut: Tabel 4. Variabel, Jumlah Loops dan Prioritas. No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Variabel

Jumlah Loops

UMKM Pelayanan publik Akses modal Kepastian hukum Infrastruktur Kepemimpinan (Adaptive Leaderships) Akses pasar Promosi Teknologi Tata kelola pemerintahan Komoditas unggulan Inovasi Ekonomi kreatif

80 11 1 4 12 110 36 24 17 59 40 36 36

Prioritas III

I

45


14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

SDM Partisipasi masyarakat Daya saing Pemasaran Profesionalisme Pendapatan Kemitraan usaha Regulasi Anggaran

7 71 71 71 61 71 25 4 88

IV

II

Berdasarkan perhitungan jumlah loops tersebut di atas, ditemukan variabel pengungkit utama adalah KEPEMIMPINAN (Adaptive Leaderships). Hal ini berarti, apabila variabel kepemimpinan diperkuat (Adaptive Challenges), maka akan berdampak positif dan menjadi peluang terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.

Infrastruktur Inovasi Anggaran

Pelayanan Publik Promosi UMKM (Kepemimpinan) (Profesionalisme Aparatur)

Belum Optimalnya Peran PEMDA

SDM (Tata Kelola)

Kepemimpinan (UMKM) Daya Saing

Pemasaran (Belum Optimalnya Peran PEMDA) (Kepemimpinan)

Profesionalisme Aparatur (Pelayanan Publik) (Tata Kelola) Regulasi

Kepastian Hukum (Belum Optimalnya Peran PEMDA)

Tata Kelola (Kepemimpinan)

Gambar 4 : Uses Tree: Kepemimpinan. Dari Gambar 4 diatas dapat dilihat bahwa kepemimpinan dapat mempengaruhi terhadap: anggaran, belum optimalnya peran pemda, daya saing, profesional aparatur, regulasi, dan tata kelola.

46


(Kepemimpinan) Partisipasi Masyarakat Pelayanan Publik Belum Optimalnya Peran PEMDA (Profesionalisme Aparatur) (Tata Kelola) UMKM

Kepemimpinan

(Belum Optimalnya Peran PEMDA) Profesionalisme Aparatur (Kepemimpinan) (Belum Optimalnya Peran PEMDA) (Kepemimpinan)

Tata Kelola

(Profesionalisme Aparatur) Gambar 5. Causes Tree Kepemimpinan Sedangkan dari Gambar 5 diatas dapat dilihat bahwa kepemimpinan juga disebabkan oleh: belum optimalnya peran pemda, profesionalisme aparatur, dan tata kelola. Dari Gambar 4 dan Gambar 5 tersebut dapat kita lihat bahwa kepemimpinan lebih banyak mempengaruhi secara langsung terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi Lokal.

III. Kesimpulan dan Rekomendasi Berdasarkan hasil analisis sebagaimana diatas terkait dengan Peluang dan Tantangan MEA 2015: Perlunya Penguatan Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 3.1. Kesimpulan 1. Peran kepemimpinan (Adaptive Leadership) sangat berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Lokal 2. Berdasarkan analisis dengan menggunakan CLD, maka yang menjadi penyebab tidak optimalnya peran pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal adalah kepemimpinan (Adaptive Leadership) lokal yang kurang berpihak/mendukung kepada pengembangan ekonomi lokal (kurang memiliki Adaptive Challenges) 3. Keberpihakan Kepemimpinan kepada pengembangan ekonomi lokal dibuktikan dengan upaya mengoptimalkan dukungan kebijakan dan alokasi anggaran yang berpihak pada pengembangan UMKM; serta mendorong terciptanya inovasi dan aparatur yang profesional untuk menata regulasi dan tatakelola pemerintahan yang baik, agar daya saing ekonomi lokal meningkat.

47


3.2. Rekomendasi 1. Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) harus memiliki kemampuan Adaptive Leadership dan lebih inovatif dalam pengembangan potensi ekonomi lokal 2. Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) sebagai pemegang saham Bank daerah agar memaksimalkan peran Bank daerah dalam membantu akses pengembangan ekonomi lokal (membantu permodalan, subsidi bunga, jaminan resiko /asuransi, pendampingan manajemen bisnis dan terobosan pemasaran), dalam meningkatkan daya saing daerah menghadapi Era Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. 3. Pemerintahan daerah agar mewajibkan setiap industri dan usaha lainnya yang ada didaerah untuk menggunakan produk-produk UMKM yang berbasis ekonomi kreatif. 4. Pemerintah daerah perlu menyusun dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia yang berkompeten dalam pengembangan UMKM. 5. Pemerintah daerah agar membuat kebijakan yang mengarah standarisasi produk lokal yang berdaya saing tinggi.

pada upaya peningkatan

6. Pemerintah daerah segera melakukan inisiatif untuk memfasilitasi terbentuknya Forum Coorporate Social Responsibilty (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di daerah, sehingga bisa dibangun sinerji pemberdayaan program ekonomi lokal yang terpadu dan terarah. 7. Pemerintah daerah agar melakukan kampanye cinta produk lokal secara komunikatif melalui berbagai media cetak maupun elektronik, sehingga produk lokal tersebut dapat berdaya saing tinggi memenangi pasar domestik . 8. Pemerintah agar melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat luas, khususnya wirausaha/UMKM untuk bersiap menangkap peluang kerjasama ekonomi tingkat internasional dengan pelaku bisnis negara ASEAN lainnya, pada saat diberlakukannya penyatuan pasar ekonomi ASEAN di akhir 2015 nanti. 9. Pemerintah agar meningkatkan koordinasi antar K/L dan pemerintah daerah untuk mensukeskan indonesia memasuki MEA 2015. 10. Pemerintah segera melakukan penyesuaian, persiapan dan perbaikan regulasi agar peluang pasar ASEAN yang terbuka dapat dimanfaatkan secara optimal, seperti regulasi bidang kepabeanan, imigrasi, perizinan, dll. 11. Pemerintah agar melakukan percepatan reformasi birokrasi mulai dari instansi pusat hingga instansi daerah.

Ucapan Terimakasih Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur. I (PKP2A.I) Lembaga Administrasi Negara yang terus-menerus memberikan dorongan dan motivasi kepada para Widyaiswara untuk terus meningkatkan profesionalisme lewat Karya Tulis Ilmiah yang produktif dan berkesinambungan. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada rekan-rekan Widyaiswara yang selalu saling memberikan saran masukan untuk kesempurnaan

48


setiap Karya Tulis Ilmiah yang kami tulis. Tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada Editorial Board (Dewan Redaksi) Jurnal Lingkar Widyaiswara (JLW) atas kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam media ini.

DAFTAR PUSTAKA Awang Afri San, Prof. Dr. Ir., M.Sc. Konsep Ekonomi Kerakyatan Dan Aplikasinya Pada Sektor Kehutanan, FKT-UGM Yogyakarta, 2009. Blakely J. Edward, Bradshaw K. Ted, Planning Local Economic Development: Theory and Practice, 1990 Departemen Perdagangan Republik Indonesia, Menuju Asean Economic Community 2015, Djuaeni (2007) Efisiensi dan Efektifitas Penataan Keuangan Daerah, Artikel Jurnal Wacana Kinerja: Volume 10 no 4 Desember 2007 Duverger, Maurice: “Les Regimes Politiques”, terjemahan Suwiryadi menjadi” Teori dan Praktek Tata Negara” Cet.2 Djakarta: PT. Pustaka Rakjat, 1961 Dye, Thomas R. 1976, Policy Analysis: What Governments Do, Why They Do It, and What Difference It Makes. The University of Alabama Press. http://www.ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/My%20Web/sanafri.htm Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Karandeep Makkar, Law As A Tool For Social http://manupatra.com/roundup/331/Articles/law%20as%20tool.pdf

Engineering

In

India

Lembaga Administrasi Negara (2013), Pusdiklat Spimnas Bidang Kepemimpinan (2013) Kajian Paradigma Modul, I.A-2, Jakarta Lembaga Administrasi Negara (2013), Pusdiklat Spimnas Bidang Kepemimpinan (2013) Kebijakan Publik, Modul 2,Jakarta.

Kajian

Lembaga Administrasi Negara (2013), Pusdiklat Spimnas Bidang Kepemimpinan (2013) Kajian Paradigma Modul, I.c,d,e. Jakarta Lembaga Administrasi Negara (2013), Pusdiklat Spimnas Bidang Kepemimpinan (2013) Manajemen Stratejik, Modul 3, Jakarta

Kajian

Maswig, 2008, Membangun daya saing negara, http://maswig.blogspot.co.id/2008_03_01_archive.html Muktianto, Ali, (2005), Komponen Sumberdaya Manusia dan Sistem Kelembagaan, Rosdakarya, Bandung Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Permenpan No 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 Porter, M.E. (1980) Competitive Strategy, Free Press, New York, 1980 Rhodes, R. A. W.; Bevir, Mark (2003). Interpreting British governance. London New York: Routledge.. Senge, Peter (1990), The Fifth Discipline: The art and practice of the learning organization, Doubleday, New York.

49


Sri Wahyuni (2013) Presentasi Pembangunan Ekonomi Lokal, Pasca Sarjana UNAND. www.slideshare.net/wahyuni04/pembangunan-ekonomi-lokal-27647251 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Tahun 1945 UU No.22 Tahun 1999 yang diperbaharui menjadi UU No. 32 tahun 2004, dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang otonomi daerah.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah.

50

Penguatan Peran Pemerintah Daerah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal: Peluang dan Tantangan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015

Recommend Documents