Penggalakan Entrepreneurship sebagai Langkah Awal untuk Peningkatan Kemandirian Perekonomian Indonesia

Sonata Christian, Penggalakan Entrepreneurship untuk Kemandirian Perekonomian Indonesia

Penggalakan Entrepreneurship sebagai Langkah Awal untuk Peningkatan Kemandirian Perekonomian Indonesia Sonata Christian International Business Management, Universitas Ciputra UC Town, Citraland Surabaya 60219 E-mail: [email protected]

Abstract: The purpose of this paper is to explain the role of entrepreneurship in tackle Indonesia macroeconomic issues on unemployment and poverty. It’s very pity to see the huge number of unemployed educated in Indonesia: the intellectuals who have completed vocational school education, high school, even graduates diploma from college or university. What is happening now is a lot of unemployed educated are still fixated on a paradigm-seekers and not job creators. Actually with the knowledge that they acquired during their study, they may open new employment. If only they encouraged to have the spirits of entrepreneurship they will open many new business who attract a lot of employee and will increase the level of the Indonesian economy. Currently, the State of Indonesia requires a lot of entrepreneurs among the younger generation. An entrepreneur by Dr. (HC) Ir. Ciputra is one who can change the dirt and junk into gold. With a touch of creativity, innovation and scientific knowledge entrepreneurs are expected to treat all Indonesian’ resources such as: the potential of natural resources, maritime property, ecology, tourism, creative industries to be valued in processing into marketable products/services and it will open many new jobs. A study conducted by David Mc Clelland prove that a state will be called prosperous and have economic independence if the entrepreneur has a number of at least 2% of the total population in the country. According to statistics in 2011 the number of entrepreneurs in Indonesia reached 0.24%, a very small amount compared with other countries such as Malaysia, which has had entrepreneurs by 3%, Singapore 7%, China 10% and the U.S. 12.5%. Our Government must encourage the growth of the emergence of new entrepreneurs. Based on the facts and exposure assessment it can be concluded that the real promotion of entrepreneurship by the government is believed to be an initial step for the independence momentum of Indonesian economic. Keywords: Indonesian economic, unemployment, poverty, entrepreneurship, entrepreneur Abstrak: Tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan peranan entrepreneurship dalam mengatasi persoalan ekonomi makro Indonesia yang saat ini menjadi perhatian banyak pihak yaitu mengenai pengangguran dan kemiskinan. Yang menarik perhatian adalah banyaknya pengangguran terdidik dari kalangan intelektual yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan sekolah kejuruan, sekolah menengah atas, diploma bahkan lulusan perguruan tinggi/universitas. Yang terjadi saat ini para pengangguran terdidik tersebut banyak yang masih terpaku pada paradigma menjadi pencari kerja dan bukan pencipta lapangan kerja. Padahal dengan kecerdasan intelektual yang dimiliki disertai bekal ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan mereka dapat membuka lapangan kerja yang baru. Seandainya mereka digalakkan untuk memiliki sifat entrepreneurship: kreatif, inovatif, mau berkeringat dan tidak mudah menyerah membangun usaha baru berdasarkan peluangpeluang yang ada maka lapangan kerja akan terbuka luas dan tingkat perekonomian Indonesia akan meningkat. Saat ini Negara Indonesia membutuhkan banyak entrepreneur di kalangan generasi muda. Seorang entrepreneur menurut Dr. (HC) Ir. Ciputra adalah orang yang dapat mengubah kotoran dan rongsokan menjadi emas. Dengan sentuhan kreativitas, inovasi dan ilmu pengetahuan yang dimiliki para entrepreneur tersebut diharapkan dapat mengolah segala potensi kekayaan alam, kekayaan bahari, ekologi, wisata, industri kreatif, dan segala faktor produksi yang dimiliki Negara Indonesia menjadi bernilai guna dan membuka banyak lapangan kerja baru. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh David Mc Clelland membuktikan bahwa sebuah negara akan disebut makmur dan memiliki kemandirian ekonomi jika memiliki jumlah entrepreneur minimal 2% dari seluruh penduduk

29

29

Jurnal Entrepreneur dan Entrepreneurship, Volume 2, Nomor 1 dan 2, Maret 2013

di negara tersebut. Berdasarkan data statistik tahun 2011 jumlah entrepreneur di Indonesia baru mencapai 0,24%, bandingkan dengan negara lain seperti Malaysia yang telah memiliki entrepreneur sebesar 3%, Singapura 7%, China 10% dan Amerika Serikat 12,5%. Berdasarkan paparan fakta dan kajian yang ada dapat ditarik simpulan bahwa penggalakan entrepreneurship secara nyata oleh pemerintah diyakini akan menjadi sebuah momentum langkah awal bagi peningkatan kemandirian perekonomian Indonesia. Kata-kata kunci: perekonomian Indonesia, pengangguran, kemiskinan, entrepreneurship, entrepreneur

Saat ini kita hidup dalam era globalisasi, suatu peradaban yang batas-batas negara, batas ruang dan batas waktu sudah tidak relevan lagi. Globalisasi membawa kita pada satu kenyataan bahwa kondisi yang terjadi di salah satu negara bisa membawa dampak pada negara lainnya. Suatu kehancuran dan kegagalan di suatu wilayah dapat menjadi ancaman pada bangsa lain di bagian dunia lainnya, yang dapat dengan segera menjadi ancaman bagi seluruh dunia, menjadi ancaman bagi seluruh makhluk hidup di seluruh planet bumi. Globalisasi generasi keempat yang berlaku saat ini juga membawa fakta lainnya bahwa perubahan tidak saja berjalan secara gradual, sinambung, dan saling mendukung tetapi sebaliknya bisa terjadi sangat cepat, kolosal dan bahkan diskontinuitas. Globalisasi juga membuka mata kita bahwa perdagangan mata uang dunia bergerak lebih cepat dari perdagangan barang dan jasa. Pelajaran terpahit bagi Indonesia terjadi pada tahun 1997–1998, ketika itu pedagang mata uang asing secara besar-besaran menarik uangnya dalam mata uang Baht (Thailand) dan Rupiah. Dalam waktu singkat, kedua negara ini terpuruk dalam krisis moneter yang menyeret krisis di pasar modal, dan akhirnya membawa krisis keuangan, sosial, dan politik. Dampak lain yang dibawa oleh efek globalisasi adalah kemiskinan. Stiglitz (2007) mencatat: …crises of globalization point to the growing number of people living in poverty. The

30

world is in a race between economic growth and population growth, and so far population growth is winning. Even as the percentage of people living in poverty at falling, the absolute number is rising. Yes, The World Bank has define poverty line on less than $2 a day, and in some areas the extreme of absolute poverty line is $1 a day… 40% of the world, 6.5 billion people live in poverty.

Jadi kemajuan ekonomi dan teknologi di era globalisasi di satu sisi membawa berbagai kemudahan bagi sebagian penduduk yang tinggal di negara maju tetapi sebaliknya mayoritas sebagian besar penduduk dunia yang hidup di belahan dunia lainnya tertinggal dalam kemiskinan yang mempunyai pendapatan kurang dari $1. Seberapa mengerikan kemiskinan dalam peradaban globalisasi kita hari ini? Shah (2013) menyatakan sebagai berikut. Half of the world – nearly three billion people – live on less than two dollars a day. The GDP (Gross Domestic Product) of the poorest 48 nations (i.e. a quarter of the world’s countries) is less than the wealth of the wealth of the world’s three richest people combined. Nearly a billion people entered the 21st century unable to read book or sign their names. Less than one percent of what the world spent every year on weapons was needed to put every child into school and yet it didn’t happen. 1 billion children live in poverty (1 in 2 children in the world), 640 million live without adequate shelter, 400 million have no access to safe water, 270


million have no access to health service. The silent killers are poverty.

Kita garis bawahi the silent killer are poverty. Kemiskinan adalah fakta global. Seluruh dunia berjuang melawan kemiskinan. Perserikatan Bangsa-Bangsa, Bank Dunia, Dana Moneter Internasional, setiap pemerintah di setiap negara, khususnya negara berkembang memerangi kemiskinan. Akan tetapi kemiskinan itu tetap ada. Bahkan semakin hari, semakin bertambah, semakin akut dan semakin mencekam. Kemiskinan begitu mencemaskan. PBB menetapkan kemiskinan sebagai inti yang harus diperangi secara global. Komitmen itu dituangkan dalam Millenium Development Goals yang ditetapkan pada United Nations Summit tahun 1990 yang berlaku hingga 2015. Tabel berikut menjelaskan langkah-langkah kongkret yang harus dilakukan dalam memerangi kemiskinan. MDG di atas adalah dokumen peradaban manusia yang mencatat dan berusaha agar kemiskinan dapat menjadi sejarah masa lalu pada tahun 2015. Pemerintah Indonesia harus serius menangani masalah kemiskinan. Dalam tataran global hal ini akan semakin pelik ketika masalah kemiskinan tersebut berpadu dengan masalah kemanusiaan lainnya. Salah satunya adalah terorisme global. Hal ini digambarkan Krueger (2007), “Although the answer to this question is complex and surely varies from case to case, many turned to a simple explanation: economic deprivation and a lack of education cause people to adopt extreme views and turn to terrorism”. Bila akar permasalahan ekonomi dan kemiskinan tidak segera ditangani maka masyarakat kelas bawah yang hidup dalam kemiskinan akan beralih menjadi anggota teroris.

Akibat dorongan tingginya kebutuhan dan desakan ekonomi maka para petani miskin cenderung akan merusak alam untuk mendapatkan uang dan melangsungkan kehidupan. Kondisi lingkungan yang rusak akan membawa dampak kerugian lainnya bagi negara dan masyarakat Lewis (1959) menemukan bahwa orang-orang menjadi miskin dan tetap miskin karena punya budaya miskin atau budaya kemiskinan. Dua ciri budaya miskin yang paling kuat adalah menyerah pada nasib dan rendahnya tingkat aspirasi. Lebih lanjut, Lewis (1959) menjelaskan bahwa budaya kemiskinan cenderung untuk tumbuh dan berkembang dalam masyarakat-masyarakat yang mempunyai seperangkat kondisi berikut: (1) sistem ekonomi lemah buruh upahan, dan sistem produksi untuk keuntungan yang minim, (2) daerah yang tinggi tingkat pengangguran dan setengahnya merupakan pengangguran tenaga tidak terampil, (3) daerah yang upah buruhnya sangat rendah, (4) lokasi di mana golongan berpenghasilan rendah tidak berhasil meningkatkan organisasi sosial, ekonomi dan politiknya secara suka rela ataupun atas dasar prakarsa pemerintah, (5) sistem keluarga bilateral lebih menonjol daripada sistem unilateral, dan (6) kelas masyarakat di mana penguasa menganggap bahwa rendahnya status sosial ekonomi sebagai hasil ketidaksanggupan pribadi atau nasib. Yang berkuasa cenderung kikir, lebih menekankan penumpukan harta kekayaan pribadi. Rakyat miskin ditakdirkan untuk rendah kedudukannya. Kebudayaan kemiskinan merupakan bentuk dari suatu adaptasi, penyesuaian dan sekaligus reaksi kaum miskin terhadap kedudukan marginal mereka di tengah masyarakat yang berstrata kelas, sangat individualistis dan berciri kapitalisme. Budaya kemiskinan sangat mudah

31


dideteksi yang jelas terlihat di dalam budaya fatalis (mudah menyerah kepada nasib), malas (buat apa kerja keras bila hasilnya sama saja), berpikir negatif (orang lain akan berbuat jahat kepada kita), dan tidak mempunyai prioritas (yang penting hidup). Profesor Koentjaraningrat dari Universitas Indonesia yang memberikan kontribusi dalam berbagai nasihat di harian Kompas berkenaan dengan budaya kemiskinan dan peran bangunan mengatakan, masalah pembangunan di Indonesia adalah membongkar budaya kemiskinan, mengubah kebudayaan dan memperbaiki mentalitas. Selama awal periode Orde Baru di Indonesia, secara bersamaan juga dengan negara berkembang di Asia Selatan, pembangunan bermakna sebagai perubahan mental, kemudian perubahan perilaku, selanjutnya adalah perubahan sosial (Koentjaraningrat, 1974).

UPAYA MEMUTUS RANTAI KEMISKINAN DI INDONESIA Mengapa Indonesia terus miskin, padahal kita mempunyai kekayaan yang begitu melimpah, iklim yang baik, bahkan kesempatankesempatan baik? Mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Sach (2005), negara miskin tetap miskin karena adanya poverty trap sebagai berikut. The key problem for the poorest countries is that poverty itself can be a poverty trap. When poverty is very extreme, the poor do not have the ability – by themselves - to get out of the mess. This is the main reason why the poorest of the poor are most prone to becoming trapped with low or negative economic growth rates. They are too poor to save for the future and thereby accumulate the capital per person that could pull them

32

out of their current misery. Clearly, the poorest of the poor have the lowest saving rate because they are using their income merely to stay alive.

Memutus rantai kemiskinan adalah agenda setiap negara miskin termasuk Indonesia, terutama sejak pembangunan dimulai tahun 1970an. Indonesia telah melakukan semua cara. Pada tahun 1965–1970, Indonesia tidak mempunyai lapangan kerja karena tidak ada industri, tidak ada perusahaan, tidak ada pengusaha, karena semua infrastruktur industri terbengkalai selama periode 1945–1965. Tidak ada pendapatan sehingga negara dan rakyat Indonesia sangat miskin. Di sisi lain, tidak ada pengeluaran untuk konsumsi karena masyarakat memang tidak punya pendapatan untuk dibelanjakan. Simpanan masyarakat tidak ada. Jangankan untuk disimpan, untuk dibelanjakan saja tidak ada. Tidak ada investasi. Tidak ada lapangan kerja. Kita berada dalam lingkaran setan kemiskinan. Pemerintah juga mengalami kebingungan bagaimana menyelamatkan rakyat dari kemiskinan. Akhirnya pada periode Orde Baru (1970– 1998), pemerintah Indonesia cenderung memilih cara meminjam uang ke luar negeri untuk melakukan apa yang kemudian menjadi jargon pemerintah selama 32 tahun, yaitu pembangunan. Pembangunan adalah ketika pemerintah berhasil mendapatkan uang kemudian uang tadi digunakan sebagai berikut (Koentjaraningrat, 1974). • Membangun perusahaan-perusahaan negara. • Sebagai modal murah bagi pelaku bisnis nasional. • Untuk membangun perusahaan-perusahaan pelayanan publik.


Tabel 1 Millenium Development Goals PBB untuk Memerangi Kemiskinan Global No. 1

2

3

4 5 6

7

8

Langkah-langkah Memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrem 1. Pada tahun 1990 sampai 2015 menurunkan separuh proporsi orang yang hidup dengan kurang dari $1 per hari 2. Pada tahun 1990 sampai 2015 menurunkan separuh proporsi orang yang menderita kelaparan Mencapai pemerataan pendidikan dasar 3. Memastikan bahwa pada tahun 2015, semua anak laki-laki dan perempuan dapat menyelesaikan pendidikan dasar Meningkatkan persamaan gender dan pemberdayaan kaum wanita 4. Menghapuskan diskriminasi gender, khususnya dalam pendidikan dasar dan menengah pada tahun 2005 dan untuk semua tingkat pendidikan pada tahun 2015 Menurunkan tingkat kematian anak 5. Menurunkan tingkat kematian balita sebesar 2/3 antara tahun 1990 sampai 2015 Meningkatkan kesehatan ibu hamil 6. Menurunkan rasio kematian ibu hamil sebesar ¾ antara tahun 1990 sampai 2015 Memberantas HIV/AIDS, malaria dan penyakit lain 7. Mulai menghentikan penyebaran HIV/AIDS dan telah selesai diberantas pada tahun 2015 8. Mulai menghentikan timbulnya penyakit malaria dan penyakit besar lainnya dan telah selesai diberantas pada tahun 2015 Memastikan keberlangsungan lingkungan (environmental sustainability) 9. Menggabungkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) ke program dan kebijakan negara dan menekan tingkat kehilangan dan kerusakan sumber daya lingkungan 10. Pada tahun 2015 mengurangi separuh proporsi masyarakat yang tidak memiliki akses berkelanjutan terhadap air minum dan sanitasi yang aman. 11. Pada tahun 2020 telah mencapai peningkatan yang signifikan untuk kehidupan penduduk di perkampungan miskin Membangun kemitraan global untuk pembangunan 12. Melakukan pembangunan lebih lanjut terhadap system keuangan dan perdagangan yang terbuka, berbasis peraturan (rule-based),dapat diprediksi, dan tidak terdiskriminasi (termasuk komitmen terhadap good governance, pembangunan dan penurunan kemiskinan, baik secara nasional maupun internasional). 13. Memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan khusus bagi Least Develop Countries (meliputi tariff and quota-free access untuk akses mereka, meningkatkan program keringanan/penghapusan utang bagi negara-negara miskin yang terjerat utang tinggi –heavily indebted poor countries- pembatalan official bilateral debt, dan lebih banyak lagi bantuan resmi untuk pembangunan negara-negara yang berkomitmen pada penurunan kemiskinan) 14. Memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan khusus bagi negara-negara berkembang yang terisolasi dan negaranegara bagian di kepulauan kecil (melalui Program of Action for the Sustainable Development of Small Island Developing States and 22nd General Assembly Provisions) 15. Membuat perjanjian secara komprehensif dengan negara-negara berkembang yang memiliki masalah utang melalui ukuran nasional dan internasional untuk menjaga kestabilan utang jangka panjang. 16. Bekerja sama dengan negara-negara berkembang dalam membangun dan menerapkan pekerjaan yang layak dan produktif bagi kaum pemuda. 17. Bekerja sama dengan perusahaan farmasi dalam memberikan akses obat-obatan penting yang terjangkau bagi negara-negara berkembang. 18. Bekerja sama dengan sector swasta dalam memanfaatkan teknologi baru, terutama teknologi informasi dan komunikasi.

Sumber: UN Summit (1990)

33


• Untuk menyiapkan dan membangun birokrasi-birokrasi di seluruh daerah. • Untuk membangun proyek-proyek padat karya mulai dari proyek raksasa seperti bendungan hingga proyek skala kecil seperti jalanan pedesaan.

Kesemuanya untuk satu tujuan, yakni employment (Koentjaraningrat, 1974). Selama bertahun-tahun kita bertahan dengan pendekatan itu. Kita bersyukur karena pada tahun 1990an, pelaku ekonomi swasta dapat menggantikan peran pemerintah sebagai pembangun lapangan kerja. Pada tahun 1995, dalam Pidato Kenegaraan di depan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden Soeharto mengatakan bahwa untuk mempertahankan momentum pembangunan, 75% dari investasi untuk membangun lapangan kerja baru diserahkan kepada swasta, setelah sebelumnya didominasi oleh pemerintah, seperti ungkapan “there is a transition from government driven to private driven” (Todaro, 2008). Sayang terjadi krisis moneter pada tahun 1998. Setelah terjadi krisis, terjadi saling tuding, siapa yang menyebabkan krisis. Todaro (2008) mengungkapkan dua pendapat yang berbeda. Pendapat pertama, yang salah adalah swasta yang berkembang tanpa memperhatikan hukum-hukum dasar bisnis. Diakui, sejak awal 1990 pihak swasta Indonesia berkembang atas dasar pinjaman. Bisnisnya dikembangkan oleh gelembung pinjaman dan tidak cukup mendorong penguatan struktur keuangan internal. Kegagalan itu diakumulasi dalam empat “sudah begitu” yaitu: (1) sudah begitu, sebagian besar pinjaman dilakukan dalam mata uang asing (dollar AS), (2) sudah begitu, pinjaman dengan mata uang asing

34

digunakan untuk investasi yang pendapatannya rupiah, (3) sudah begitu, tidak di-hedge, dan (4) sudah begitu, pinjaman jangka panjang digunakan untuk investasi jangka pendek. Kegagalan tersebut menyebabkan perekonomian kita mati suri. Keempat kesalahan tersebut menjadi kartu mati bagi perekonomian Indonesia. Ketika terjadi krisis pada tahun 1998, dollar AS yang sebelumnya seharga Rp 2.500 pada Januari 1997 berlonjak berkali lipat menjadi Rp 15.000 pada Januari 1998. Dapat dikatakan, hampir semua pelaku bisnis Indonesia mengalami instant bankruptcy. Sebelum krisis, pada tahun 1995, pihak swasta melakukan peran 75% dari porsi investasi nasional untuk membuka lapangan kerja dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan nasional. Ketika semua mengalami kebangkrutan, dapat dibayangkan bagaimana keadaan perekonomian Indonesia. Persepsi pembangunan yang ditempuh pemerintah sejak tahun 1960 merupakan jalan pintas dalam usaha pembangunan untuk menyingkirkan kemiskinan. Tetapi sayangnya pembangunan yang ditempuh salah arah dan kurang kuat fondasinya bagi perekonomian makro Indonesia. Seperti siklus yang dijelaskan sebelumnya, pembangunan yang dilakukan di satu sisi merupakan industrialisasi yang diasumsikan berjalan seiring dengan urbanisasi. Masyarakat pedesaan akan berpindah ke kota karena pendapatan di kota lebih tinggi. Di sisi lain, urbanisan adalah sumber tenaga kerja yang murah untuk industri. Asumsi pembangunan yang dicanangkan tidak berjalan sebagaimana mestinya dan fondasi perekonomian Indonesia sangat rapuh. Ketika para pedagang besar mata uang secara besar-besaran menarik uangnya dalam mata uang Baht (Thailand) dan Rupiah


(Indonesia), bangunan perekonomian Indonesia pun turut ambruk. Todaro (2008) menegaskan faktor kegagalan pembangunan Indonesia tersebut sebagai berikut. During 1960s, one of the major doctrines of the development literature was that successful economic development could be realized only through the twin forces of substantial capital accumulation and rapid industrialization growth. By concentrating on the development of a modern industrial sector to serve the domestic market dan to facilitate the absorption of “redundant” or “surplus” rural labors in the urban economy, less developed countries, it was argued, could not proceed most rapidly toward achievement of considerable economic self-sufficiency. Unfortunately, optimistic predictions regarding the ability of the modern industrial sector to absorb these migrants have not always been realized. In fact, the failure of modern urban industries to generate a significant number of employment opportunities is one of the most obvious failure of the development process over the few past decades…

Kenyataannya kegagalan industri perkotaan modern untuk menghasilkan sejumlah besar lapangan kerja adalah salah satu kegagalan yang paling jelas dari proses pembangunan selama beberapa dekade terakhir. Pendapat kedua, yang juga benar tentang penyebab krisis moneter tahun 1998 disebabkan oleh perilaku pemerintah. Mesin utama pemerintah yaitu birokratis cenderung menjadi mesin yang melayani dirinya sendiri. Target-target pembangunan masyarakat disesuaikan dengan target lembaga birokrasi dan struktur birokrasi disesuaikan dengan apa yang diminta masyarakat. Ketika dunia meminta efisiensi maka yang pertama kali menolak adalah birokrasi karena

birokrasi sulit menerima untuk menjalani terapi kegemukan agar lebih sehat, lincah dan agresif. Selain itu, fakta yang ada dalam dunia global menegaskan bahwa pemerintah bukan lagi pemain utama atau pemain yang paling menentukan. Di Indonesia, sebelum tahun 1996, berlaku asumsi bahwa pemerintah adalah pemberi segalanya seperti Sinterklas. Pada tahun 1970 Indonesia masih menjadi negara miskin, pada akhir 1970-an menjelang tahun 1980 terjadi lonjakan harga minyak. Indonesia sebagai salah satu negara pengekspor minyak terbesar menjadi negara yang sangat beruntung dan mendapat income yang sangat besar. Kemudian akhirnya pemerintah memberikan transfer uang ke masyarakat dalam berbagai jenis program pembangunan. Transfer dilakukan dalam berbagai subsidi. Masyarakat Indonesia akhirnya terbiasa dengan pola subsidi. Pelaku ekonomi di negara kita maunya diberi subsidi. Maunya serba cepat dan serba gratis. Mentalitas dengan pola subsidi terus terbawa hingga Orde Baru. Sepanjang tahun 1980–1990 implementasi kebijakan bersubsidi tersebut tampak menonjol. Di lingkungan pelaku usaha terbiasa dengan bentuk insentif, monopoli, lisensi, hak istimewa, dan sejenisnya. Pelaku usaha berkembang besar, tetapi tidak menjadi besar dan cukup kuat, sehat dan professional untuk bersaing di dalam pasar global. Di lingkungan masyarakat kecil berkembang bantuan-bantuan yang sebagian besar berbentuk hibah, yang mempunyai mekanisme pengendalian yang kurang andal. Pada masa itu dikenal Iuran Desa Tertinggal, Jaring Pengaman Sosial, dan sejumlah program hibah dari lembaga pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan. Hal inilah yang kemudian menjadi virus kebudayaan miskin yaitu budaya fatalis (mudah

35


menyerah kepada nasib), malas (buat apa kerja keras bila hasilnya sama saja), berpikir negatif (orang lain akan berbuat jahat kepada kita), tidak mempunyai prioritas (yang penting hidup), dan seterusnya.

MENUJU PARADIGMA BARU MENGATASI KEMISKINAN Jika kemiskinan menjadi pelik, rumit, komplikatif, apakah itu berarti bahwa kemiskinan tidak dapat diatasi? Ataukah kemiskinan akan melekat pada peradaban manusia hingga akhir zaman? Jawabannya menurut Profesor Mohammad Yunus seperti yang dikutip oleh Nugroho (2009) ada pada sebuah gerakan besar yang bernama Make Poverty History. Ia menyatakan bahwa “one day our grandchildren will go to museums to see what poverty was like”. Mohammad Yunus tidak banyak berteori dalam memerangi kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi lemah, ia langsung mengembangkan Grameen Bank di negara asalnya Bangladesh, dengan menggunakan sumbangan dari murid dan koleganya di seluruh dunia. Sebuah bank tanpa agunan untuk kelompok paling miskin dengan berfokus pada para ibu, dan dengan pola kelompok. Ia berhasil mengangkat ribuan keluarga miskin di Bangladesh. Ia menjadi fenomena dunia, bagaimana kemiskinan dapat diperangi dari titik yang paling kecil yaitu keluarga. Ia mendapatkan Nobel pada tahun 2006. Pembangunan negara berkembang semakin dituntut untuk mengatasi masalah kemiskinan. Sedemikian perlunya hingga United Nations Development Program (UNDP) mengatakan bahwa keberhasilan pembangunan harus mencakup hal-hal sebagai berikut (UN Summit, 1948).

36

• An improvement in living standards and access to all basic needs such that a person has enough food, water, shelter, clothing, health, education, etc.; • A stable political, social and economic environtment, with associated political, social and economic freedoms, such as (though not limited to) equitable ownership of land and property; • The ability to make free and informed choices that are not coerced; • Be able to participate in a democratic environment with the ability to have a say in one’s own future; • To have the full potential for what the United Nations calls Human Development.

Kemiskinan menjadi tantangan dunia yang seakan tak pernah dapat dikalahkan. Kita bahkan berhadapan dengan isu-isu lain yang ditimbulkannya seperti korupsi, pelanggaran demokrasi, isu politik-sosial terkait lainnya. Tetapi sekali lagi ditekankan bahwa harus ada upaya dan bukti nyata untuk melakukan pembangunan mengatasi kemiskinan tersebut. Penanganan kemiskinan yang dicontohkan oleh Mohammad Yunus di Bangladesh menunjukan bahwa akar permasalahan dan solusinya terletak pada partikel terkecil dalam masyarakat yaitu keluarga, secara khusus kepala keluarga. Bila kepala keluarga memiliki pendapatan yang cukup maka keluarganya akan bertumbuh dalam kesejahteraan dan kehidupan yang layak. Hal ini sesuai dengan deklarasi PBB yang berbunyi sebagai berikut (UN Summit, 1948). Everyone has the right to work, to just and favorable conditions of works and to protections for himself and his family [and] an existence worthy of human dignity… everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well being of him-


self and his family, including food, clothing, housing and medical care.

Terinspirasi oleh gagasan Ciputra (2009) yang mendorong lahirnya real entrepreneur di negeri ini dan memanggil calon entrepreneur baru Indonesia sebagai The Captains of Industries. Salah satu solusi untuk memerangi kemiskinan yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan menggalakkan entrepreneurship sebagai langkah untuk mengubah mentalitas, budaya dan kebiasaan rakyat Indonesia. Pendidikan dan pemahaman entrepreneurship akan menciptakan entrepreneur baru yang mampu mengubah kehidupan dan keluarganya ke arah yang lebih baik. Kita memerlukan paradigma baru, paradigma membangun para pencipta-pencipta lapangan kerja. Paradigma ini yang disebut Ciputra (2009) sebagai paradigma membangun entrepreneurship. Terkait dengan membangun entrepreneurship, Keynes (2010) menyatakan sebagai berikut. The Outline of our theory can be expressed as follows. When employment increases, aggregate real income is increased. The psychology of the community is such that when aggregate real income increased aggregate consumption is increased, but not by so much as income.

Pemikiran ini dapat disederhanakan sebagai berikut: orang yang bekerja atau memiliki pekerjaan akan mendapatkan upah. Upah meningkat, konsumsi meningkat. Taraf kehidupan juga akan meningkat. Akan tetapi, kenaikan pengeluaran untuk konsumsi tidak sebesar kenaikan upah. Jadi dalam kondisi ini ada tabungan. Simpanan ini juga dapat menjadi asal muasal investasi.

Orang yang memiliki konsep entrepreneurship baik dapat mengelola investasi tersebut menjadi sumber penghasilan dan menciptakan lapangan kerja yang baru. Lapangan kerja yang baru tersebut akan mengurangi tingkat pengangguran di dalam masyarakat dan secara bertahap mengangkat perekonomian Indonesia lebih mandiri dan mendorong terciptanya masyarakat madani yang sejahtera. Entrepreneur adalah jawaban atas masalah pengangguran dan kemiskinan. Jawaban untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran sekali lagi ditekankan oleh Ciputra (2009) adalah membangun kewirausahaan dalam populasi yang cukup sehingga sampai pada kondisi critical mass, dan kemudian didorong untuk mencapai momen inersia internal, yang membuat pertumbuhan ekonomi dan penciptaan kesejahteraan dapat berjalan mandiri atau otonom – tidak digerakkan atau ditarik dari luar, secara organik berjalan selaras dari dalam. Dengan demikian, untuk penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, utamanya kemiskinan sebagai akibat globalisasi, entrepreneur perlu dijadikan bangunan baru dalam arus besar teori ekonomi.

PENTINGNYA ENTREPRENEUR DAN ENTREPRENEURSHIP DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA Ciputra (2009) mengutip mengenai sejarah entrepreneur bahwa entrepreneur berasal dari bahasa Perancis. Asal katanya adalah entreprenant yang berarti giat, mau berusaha, berani, penuh petualangan dan entreprendre yang berarti undertake. Istilah entrepreneur mulai digunakan dalam Bahasa Inggris sejak tahun 1878. Adalah Richard Cantillon pada tahun

37


1755 mulai menggunakan istilah ini secara umum. Nugroho (2009) mengutip definisi entrepreneur dan entrepreneurship sebagai berikut. • Peter F Drucker: Kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda (ability to create the new and different). • Ciputra: Entrepeneur adalah mereka yang mengubah sampah menjadi emas. • Thomas W. Zimmerer Kewirausahaan adalah penerapan kreativitas dan keinovasian untuk memecahkan permasalahan dan upaya memanfaatkan peluang-peluang yang dihadapi orang setiap hari. • Robbin & Coulter Entrepreneurship is the process whereby an individual or a group of individuals uses organized efforts and means to pursue opportunities to create value and grow by fulfilling wants and need through innovation and uniqueness, no matter what resources are currently controlled.

Menurut Ciputra (2009), ketika mendengar kata entrepreneurship umumnya orang akan berpikir tentang pengusaha, bisnis, atau uang. Pada dasarnya, entrepreneurship tidak selalu berhubungan dengan uang. Entrepreneurship adalah sebuah pola pikir yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang.Seseorang yang memiliki jiwa entrepreneurship inilah yang disebut sebagai entrepreneur. Ciri-ciri entrepreneur sebagai berikut. • Seorang entrepreneur selalu dianjurkan untuk memiliki pola pikir yang di luar kebiasaan orang pada umumnya (innovative). • Entrepreneur akan lebih sering menggunakan otak kanan untuk menghasilkan kreativitas-kreativitas baru.

38

• Seorang entrepreneur akan selalu memacu semangatnya setiap hari, selalu memotivasi diri, dan tersenyum dalam segala situasi. • Entrepreneur akan melihat masalah sebagai suatu tantangan. • Tidak ada kata gagal bagi entrepreneur, yang ada hanyalah “Sukses” atau “Belajar”. • Seorang entrepreneur akan selalu berusaha untuk menjalin kerjasama dengan semua orang, memperkaya ilmu dengan lebih banyak mengamati dan mendengarkan, serta peka terhadap peluang. • Entrepreneur akan melihat segala sesuatu dari segi positif, mengubah kata tidak bisa menjadi bisa, sulit menjadi mudah, mustahil menjadi mungkin. • Seorang entrepreneur berpikir tentang masa depan orang banyak, kehidupan orang banyak, kesejahteraan masyarakat, dan bagaimana cara membantu mereka yang membutuhkan.

Berbeda dengan pemahaman umum tentang entrepreneur, yaitu mereka yang mempunyai usaha sendiri atau tidak bekerja kepada orang lain atau suatu organisasi lain. Ciputra (2009) membedakan entrepreneur sebagai berikut. • Necessity entrepreneur adalah mereka yang menjadi pelaku usaha karena tidak ada pekerjaan lain. Biasanya mereka melakukan usaha tanpa memperhatikan pasar memerlukan produknya atau tidak. • Repetitive entrepreneur adalah pelaku usaha yang melakukan usaha yang sama dari waktu ke waktu tanpa memperhatikan apakah memerlukan inovasi produk. • Reactive entrepreneur adalah mereka yang menjadi pelaku usaha karena terkejut setelah terlempar dari lapangan kerja. Mereka sering kali tanpa persiapan dan kesiapan menjadi pelaku usaha. • Replicative entrepreneur adalah mereka yang menjadi pelaku usaha dengan cara meniru usaha orang lain.


Selain keempat jenis entrepreneur itu, Ciputra menyebutkan real entrepreneur. Menurut Ciputra (2009), real entrepreneur adalah mereka yang mengubah sampah menjadi emas. Mereka yang selalu berjuang mengontribusikan kebaikan dan kesejahteraan kepada masyarakat dan tidak mau berhenti untuk menyerah, meski mereka sudah berkali-kali jatuh dalam kegagalan, bahkan meski mereka sudah berada di ujung senja usia. Bangsa Indonesia memerlukan tipe real entrepreneur. Ciputra (2009) menyebutkan tiga kunci rahasia entrepreneurship yaitu penciptaan peluang (opportunity creating), melakukan inovasi (innovating), dan mengambil risiko yang terukur (calculated risk taking). Seorang entrepreneur adalah mereka yang menciptakan peluang, mereka yang mengkreasikan demand. Jadi entrepreneur sejati tidak menunggu demand, tetapi menciptakannya. Mereka menciptakan peluang-peluang. Pada saat peluang tercipta, mereka melakukan inovasi, yaitu menciptakan produk –baik barang maupun jasa– yang diperlukan oleh demand yang telah dibentuk. Selanjutnya, entrepreneur melakukan proses entrepreneurship dengan mempertimbangkan risiko-risiko yang ada dan mungkin ada. Seorang entrepreneur adalah seorang pencipta nilai sekaligus pengelola risiko. Thurow (1999) menambahkan peranan entrepreneur dalam perekonomian suatu bangsa bahwa dalam dunia yang berubah, diperlukan masyarakat yang dapat memanfaatkan perubahan, dan individu seperti itu terdapat dalam diri seorang entrepreneur, bukan birokrasi pemerintah ataupun birokrasi dalam manajemen bisnis. Terkait dengan hal itu, Indonesia memerlukan waktu antara 50–100 tahun untuk mendapatkan entrepreneur dalam jumlah yang diperlukan, yaitu 2% dari jumlah populasi.

Dalam waktu tersebut ada dua kemungkinan yang terjadi. Pertama, yang masuk Indonesia adalah entrepreneur-entrepreneur asing, dan mereka akan menjadi kekuatan ekonomi nasional. Bangsa Indonesia akan menjadi “penonton” di rumah sendiri. Alangkah sedihnya melihat keadaan tersebut. Kejadian ini mirip zaman penjajahan Belanda di tahun 1800-an. Membiarkan pengembangan entrepreneur asing sama dengan membiarkan “revitalisasi penjajahan” di negeri ini karena entrepreneur yang siap adalah dari negara lain. Sesuai hukum kompetisi, mereka bukan saja masuk dan menguasai ekonomi, melainkan juga tidak segan “mematikan” entrepreneur lokal, termasuk yang baru lahir dan akan berkembang. Kedua, yang akan maju dan berkembang hanya entrepreneur yang berlatar belakang keluarga entrepreneur. Di Indonesia, sebagian besar mereka adalah warga negara Indonesia yang berlatar belakang etnis China. Sebenarnya mereka adalah warga negara yang mempunyai hak sama dengan warga negara dari etnis lain seperti Jawa, Sunda, Madura, Bali, Ambon dan lain sebagainya. Hal ini bila dibiarkan akan mendorong ketidakharmonisan dalam kehidupan perekonomian, di mana sekelompok kecil etnis menikmati kekayaan yang baik, sementara mayoritas etnis lain tidak menikmati dan hanya sebagai penonton. Kesenjangan ekonomi ini akan menimbulkan kecemburuan sosial. Hal ini pernah terjadi di Indonesia. Korban terbesar krisis 1998 adalah pelaku usaha warga negara Indonesia yang berlatar belakang etnis Tionghoa. Karena kesenjangan itu terlalu lebar, sehingga kebencian meluap. Akhirnya kelompok kecil ini menjadi “tumbalnya”. Padahal kekayaan Indonesia adalah juga termasuk keragaman etnis, suku, agama dan pendidikan. Dan kesuksesan bukan hanya untuk

39


sekelompok orang saja. Kedua kemungkinan ini bisa menjadi ancaman bangsa dan hasilnya adalah keruntuhan bangunan kebersamaan bangsa Indonesia, termasuk keruntuhan perekonomian nasional juga. Peranan entrepreneurship terhadap kemajuan perekenomian sebuah bangsa pernah diteliti oleh Gwartney et al. (1990) yang menyimpulkan bahwa pendidikan entrepreneurship sebagai sebuah strategi penting untuk membangun masa depan bangsa.

PERANAN ENTREPRENEURSHIP DALAM PENINGKATAN KEMANDIRIAN PEREKONOMIAN INDONESIA Mengutip need for achievement theory oleh McClelland (1976) dinyatakan bahwa “suatu negara akan menjadi makmur apabila mempunyai entrepreneur sebanyak 2% dari jumlah penduduknya”. Laporan Global Entrepreneurship Monitor (GEM) menunjukkan perbandingan pertumbuhan jumlah entrepreneur beberapa negara. Singapura menurut GEM tahun 2005, memiliki jumlah entrepreneur sebanyak 7,2% dari total penduduknya, padahal pada tahun 2001 hanya tercatat 2,1%. Jumlah ini bila kita bandingkan dengan Amerika Serikat, pada tahun 1983 dengan penduduknya yang berjumlah 280 juta sudah memiliki entrepreneur sebanyak 6 juta orang atau 2,14% dari seluruh penduduknya. Menurut data yang dimiliki Ciputra Entrepreneurship Center, pada tahun 2005 Indonesia hanya memiliki sekitar 400 ribu entrepreneur atau sekitar 0,18% dari populasi. Berdasarkan data statistik GEM tahun 2011 jumlah entrepreneur di Indonesia baru mencapai 0,24%. Bandingkan dengan negara lain seperti Malaysia yang telah memiliki entrepreneur se-

40

besar 3%, Singapura 7%, Tiongkok 10% dan Amerika Serikat 12,5%. Indonesia memerlukan 12 kali entrepreneur lebih banyak dari yang ada hari ini. Ciputra (2009) mengemukakan lima alasan penting mengapa perlu mempromosikan entrepreneurship untuk Indonesia sebagai berikut. • Kebanyakan generasi muda Indonesia tidak dibesarkan dalam budaya entrepreneur. Kebanyakan generasi muda dididik dalam budaya “pegawai” atau “pekerja” atau “pegawai negeri”. Kebanyakan lahir dan dibesarkan dari kalangan pegawai negeri, petani, nelayan, buruh, hingga pekerja serabutan. Entrepreneurship tidak ada dalam pendidikan keluarga. Tidak mengherankan ketika dewasa mereka memiliki pola pikir “mencari kerja” dan bukan pola pikir “mencipta kerja”. • Jika entrepreneurship tidak eksis dalam pendidikan keluarga, demikian pula dalam dunia pendidikan formal. Inspirasi dan latihan entrepreneurship tidak tecermin dalam materi ajar dan kurikulum di sebagian besar sekolah baik dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. • Sudah waktunya untuk menyampaikan fakta kepada generasi muda sejak bangku sekolah dasar bahwa saat ini sudah terlalu banyak memiliki pencari kerja dan terlalu sedikit pencipta lapangan kerja. Bahkan sekarang semakin banyak penganggur terdidik. Dengan pemaparan fakta ini diharapkan generasi muda dapat memikirkan pilihan menjadi entrepreneur secara matang dan mereka tahu bagaimana mempersiapkan diri menjadi entrepreneur. • Bila kita belum dapat membuka lapangan kerja bagi generasi muda, kita dapat mendidik dan melatih generasi muda untuk memiliki kemampuan menciptakan pekerjaan bagi diri mereka sendiri. Hal ini dapat ditempuh dengan melakukan transformasi lembaga pendidikan yang mem-


perkenalkan entrepreneurship sejak dini hingga perguruan tinggi, dan ini harus melibatkan semua pelaku, termasuk pengusaha yang telah memiliki pengalaman sebagai entrepreneur. • Pertumbuhan jumlah entrepreneur bukan hanya akan menolong generasi muda, melainkan secara keseluruhan akan mendorong penciptaan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas yaitu kesejahteraan nasional dan kemandirian perekonomian Indonesia.

Dengan sentuhan kreativitas, inovasi dan ilmu pengetahuan yang dimiliki para real entrepreneur diharapkan segala potensi kekayaan alam, kekayaan bahari, ekologi, wisata, industri kreatif, dan segala faktor produksi yang dimiliki Indonesia menjadi bernilai guna dan membuka banyak lapangan kerja baru. Gambaran peran real entrepreneur Indonesia bagi pembukaan lapangan kerja baru, dapat ditelusur dari data statistik pada tahun 2011. Negara Indonesia yang baru memiliki pengusaha 0,24% dari jumlah penduduknya, misalkan sebanyak 500.000 orang menjadi entrepreneur dengan membuka suatu bisnis sederhana, maka jika diambil rata-rata 1 bisnis sederhana bisa membuka 2 lapangan kerja, maka sudah bisa membuka 1.000.000 lapangan kerja baru. Bagaimana kalau lebih dari 10% sarjana yang menjadi entrepreneur? Pemerintah tidak perlu repot-repot memikirkan nasib 12 juta pengangguran di Indonesia ini. Bila perekonomian Indonesia didominasi oleh pelaku real entrepreneur, maka struktur bangunan perekonomian kita akan lebih kokoh karena tidak didasari pinjaman luar negeri dan imbasnya tidak mudah dipengaruhi gejolak perekonomian global mata uang asing seperti yang pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1998.

Enterpreneurship dapat mengubah bangsa Indonesia menjadi lebih maju, sebagaimana telah dibahas sebelumnya Indikator negara akan memiliki fondasi perekonomian yang kuatdan akan memenuhi persyaratan awaluntuk menjadi negara maju jika memiliki jumlah pengusaha sebanyak minimal 2% dari jumlah penduduknya. Oleh sebab itu, perlu untuk meningkatkan geliat entrepreneurship di Indonesia, dan itu memerlukan dukungan semua pihak baik pemerintah, swasta, sekolah, orang tua dan komunitas pendukung. Jusuf Kalla pernah mengemukakan bahwa bangsa yang mempunyai kesejahteraan ekonomi yang tinggi adalah bangsa yang mendapatkan penghormatan yang tinggi dalam pergaulan dunia. Penghormatan itu mempunyai wujud nyata dan langsung dalam bentuk kepercayaan internasional, khususnya kepercayaan investor global. Bentuk konkret kepercayaan ini adalah masuknya investasi global sebagai instrumen yang mempercepat pertumbuhan ekonomi domestik yang secara simultan mengembangkan entrepreneur dan lapangan pekerjaan. Hanya dengan kesejahteraan ekonomi yang baik kita dapat berdiri tegap dan gagah serta penuh percaya diri di tengah bangsa-bangsa besar di dunia.

KESIMPULAN Sehubungan dengan masalah perekonomian makro yang dihadapi Indonesia atau negara berkembang lainnya (khususnya masalah kemiskinan dan pengangguran), dapat disimpulkan premis sebagai berikut. Untuk kasus di Indonesia, sebuah negara dengan penduduk lebih dari 220 juta jiwa, misalkan dengan tenaga kerja aktif (15–55 tahun) sekitar 100 juta, dengan asumsi pertam-

41


bahan tenaga kerja setiap tahun sebesar 2,5 juta dan dengan jumlah pengangguran terbuka sebesar 12 juta jiwa. Jika 10% dari populasi Indonesia memiliki jiwa entrepreneurship, paling tidak akan membuka potensi terciptanya lapangan kerja baru (10% x 220 jt) sebanyak 22 juta lapangan kerja. Jika jumlah tersebut dikoreksi dengan tingkat error 10% masih ada 19,8 juta lapangan kerja. Jumlah ini lebih besar daripada jumlah pengangguran terbuka saat ini sebesar 12 juta jiwa ditambah pertambahan angkatan kerja baru setiap tahun. Simulasi ini belum ditambahkan dengan kemungkinan satu orang entrepreneur dapat mempekerjakan lima orang karyawan maka untuk 19,8 juta lapangan kerja dapat menyerap 118,8 juta tenaga kerja. Artinya, secara teori tidak akan ada pengangguran dan kemiskinan di negara Indonesia. Dengan usaha pemerintah melalui penggalakan entrepreneurship, generasi muda Indonesia diharapkan memiliki paradigma baru bukan sebagai pencari kerja melainkan pembuka lapangan kerja karena mereka adalah entrepreneur. Perekonomian Indonesia akan memiliki bangunan yang lebih kokoh dan mandiri dan siap berkompetisi dalam perekonomian global dunia.

DAFTAR RUJUKAN Ciputra. 2009. Quantum Leap. Jakarta: Elex Media Komputindo. Gwartney, J. D., Stroup R.L., Sobel R. S., Macpherson, D.A. 2013. Economic: Pri-

42

vate and Public Choice, (14th ed) International. New York: Cengage Learning. Koentjaraningrat. 1974. Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Keynes, J.M. 2010. The General Theory of Employment, Interest, and Money (1936). New York: Kessinger Legacy Reprints. Krueger, A. B. 2007. What Makes a Terrorist: Economics and the Roots of Terrorism, California: Stanford University. Lewis, O. 1959. Five Families: Mexican Case Studies in the Culture of Poverty. New York: Market Paperback. McClelland, D. 1976. The Achievement Motive. Alabama: Irvington Publisher Nugroho, R. 2009. Memahami Latar Belakang Pemikiran Entrepreneurship Ciputra: Membangun Keunggulan Bangsa dengan Membangun Entrepreneur. Jakarta: Elex Media Komputindo. Sach, J. D. 2005. The End of Poverty. New York: Penguin. Shah, A. 2013. Causes of Poverty. (Online), (http:/ /www.globalissues.org/issue/2/causes-of-poverty), diakses 12 November 2012. Stiglitz, J. 2007. Making Globalization Work: The Next Steps to Global Justice. New York: Penguin Paperback. Todaro, M.P. 2008. Economic Development. New York: Pearson. UN Summit. 1948. Universal Declaration of Human Rights. New York: UN UN Summit. 1990. Millennium Development Goals: We Can End Poverty 2015. New York: UN.

Penggalakan Entrepreneurship sebagai Langkah Awal untuk Peningkatan Kemandirian Perekonomian Indonesia

Recommend Documents