PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA SULTAN SYARIF HASYIM DI PROVINSI RIAU

PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA SULTAN SYARIF HASYIM DI PROVINSI RIAU Oleh: Agung Syarif Budiarto1 & Auradian Marta2 [email protected] 1 Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau 2 Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau Kampus Bina Widya KM 12,5 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293

ABSTRACT Forest is a natural resource potential and has a strategic role in development. The concept developed by the collaboration between central and local governments in forest management activities. Forest management concept is that through the FMU development. The development is expected to create better forest management by encouraging the achievement of forest conservation and welfare of the community, and can accommodate the demands and economic interests (PAD). The purpose of this study was to determine and analyze the implementation of the SSH Tahura management implemented by UPT KPHP Model Minas Tahura. In Riau Provincial Regulation No. 5 of 2015 on the Management of Forest Park Sultan Syarif Hasyim, Article 6 states Tahura SSH management includes planning, implementation, maintenance, utilization, development, security and protection. The place where you are investigating is UPT KPHP Minas Tahura Riau Province, with the consideration that the management of Forest Park Sultan Syarif Hasyim from the site level managed by UPT KPHP Minas Tahura. Who became informants in this study are those directly involved in the management of the Head of UPT KPHP Minas Tahura, Section Chief of Planning and use of forest areas, and the head of Rehabilitation and Forest Protection, Legal Bureau Riau Province. The results showed that the management of SSH Tahura through the process of planning, organizing, and monitoring. Implementation of the organizing function is still not optimal, this is because the funding for operational activities as well as still inadequate facilities and infrastructure to support the operation. The planning function is a function of local government management that significantly affect its implementation. This is because the functions of planning and mobilization UPT KPHP Model Minas Tahura in the region Tahura SSH is managing the potential environmental services and nature to be a source of input for PAD. PAD is still managed by the Forest Service. SSH Tahura management by UPT KPHP Model Minas Tahura supported by the Regulation No. 5 Year 2015 concerning the Management Tahura SSH. So, it is very reasonable when it is said in the results of this study Tahura management of SSH is still not optimal, because all management activities that have been planned at this time still ongoing. Keywords: Management, Forest Park Sultan Syarif Hasyim

A. PENDAHULUAN Hutan merupakan sumberdaya alam yang cukup potensial dan memiliki peran strategis dalam pembangunan. Dengan peran yang cukup strategis tersebut, konsep pengelolaan hutan di Indonesia bersifat dinamis, sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan yang ingin dicapai. Pada masa orde baru, pengelolaan hutan lebih bersifat sentralistik. Pengelolaan hutan lebih bertujuan ekonomi sebagai modal pembangunan pada saat itu. Seiring dengan perubahan peta perpolitikan pada masa reformasi, pengelolaan hutan bergeser ke arah desentralistik. Pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam pengelolaan hutan dengan harapan terwujudnya pengelolaan hutan yang

JOM FISIP Vol. 4 No. 1 – Februari 2017

lebih baik. Dalam pelaksanaannya, kebijakan pengelolaan hutan yang dilakukan pemerintah daerah lebih cenderung memanfaatkan sumberdaya hutan dengan tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Indonesia sangatlah kaya akan berbagai sumber daya alam, termasuk keanekaragaman hayati yang terkandung di dalamnya. Sumber daya alam yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia tersebut disadari suatu ketika akan habis dan punah jika pengelolaannya dilakukan secara tidak lestari dan berkelanjutan. Dalam rangka melestarikan dan mengupayakan pemanfaatan sumber daya alam tersebut dilakukan secara berkelanjutan, dimana generasi masa yang akan datang berkesempatan mewarisi

Page 1

sumber daya alam yang masih baik, maka pengelolaan sumber daya alam ditujukan pada dua hal yaitu pertama, pemanfaatan atau eksploitasi sumber daya alam dan kedua, perlindungan atau konservasi. Konsepsi konservasi sumberdaya alam pada dasarnya merupakan wujud dari adanya kesadaran mengenai urgensi lestarinya fungsi lingkungan bagi kelanjutan kehidupan. Konsep yang dikembangkan tersebut yakni dengan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam kegiatan pengelolaan hutan dengan memandang kawasan hutan sebagai sebuah ruang atau wilayah bagi sumberdaya yang harus dijaga keberlanjutannya. Untuk mencapai keberlanjutan tersebut kawasan hutan harus dapat memberikan kontribusi bagi daerah (PAD) dengan tetap mempertimbangkan kondisi ekologi dan sosial budaya masyarakat. Dengan konsep pengelolaan tersebut, diharapkan terwujud pengelolaan hutan yang lebih memberikan kesempatan kepada para pihak terkait untuk mengelola sumberdaya hutan sesuai dengan karakteristik sumberdaya hutannya. Konsep pengelolaan hutan yang dimaksud yakni melalui pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan. Pembangunan tersebut diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan hutan yang lebih baik dengan mendorong tercapainya kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat, serta dapat mengakomodir tuntutan dan kepentingan ekonomi daerah (PAD). Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim (TAHURA SSH) ini di ditetapkan sebagai kawasan konservasi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 349/KptsII/1996 tanggal 05 Juli 1996 dengan luas 5.920Ha. Setelah di lakukan tata batas definitife oleh Sub BIPHUT Pekanbaru dan temu gelang luas kawasan Hutan Raya ini menjadi 6.172 Ha dan telah ditetapkan dengan SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 348/KptsII/1999 tanggal 26 Mei 1999. Kawasan ini merupakan perubahan fungsi dari Hutan Wisata Minas seluas 1.821 Ha dan Hutan Produksi terbatas seluas 4.099 Ha yang secara administrasi pemerintahan terletak di Kecamatan Minas Kabupaten Siak, Kecamatan Tapung


Hilir Kabupaten Kampar dan Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.1 Dari 6.172 luas kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Syarif Hasyim di wilayah perbatasan Kota Pekanbaru saat ini hanya tersisa 2000 hektar. Kondisi ini diyakini semakin diperparah seiring dengan banyaknya perambahan hutan dan perusakan sumber daya alam yang tersisa diwilayah itu.2 Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Syarif Hasyim ini kedepannya memiliki banyak keunggulan-keuangan yang dapat dikembangkan. Apabila dikelola dengan maksimal, maka akan memberikan peningkatan terhadap pertumbuhan PAD Provinsi Riau. Keunggulan komparatif tahura SSH antaralain: 1. Kawasan Tahura SSH merupakan lokasi wisata yang sangat strategis karena dekat dengan Ibukota Provinsi. Untuk mencapai kawasan tersebut dapat ditempuh dengan route Pekanbaru – Minas dengan jarak 25 Km dari Kota Pekanbaru dengan waktu tempuh perjalanan ± 30 menit. 2. Potensi keenekaragaman flora dan fauna cukup besar. 3. Bentang alamnya memungkinkan untuk dikembangkan bagi berbagai kegiatan wisata/rekreasi (seperti taman safari dan dunia fantasi). 4. Berfungsi sebagai paru-paru Kota Pekanbaru (karena dikelilingi oleh pertumbuhan kota). Sehubungan dengan hal diatas, dalam pengelolaanya Dinas Kehutanan Provinsi Riau melalui UPT KPHP Minas Tahura mengalami banyak permasalahan dalam pengelolaannya, antara lain: 1. Tahura SSH sebagai kawasan hutan dengan fungsi kawasan konservasi, sebagaimana halnya kawasan konservasi lainnya di Indonesia, juga tidak terlepas dari permasalahan kawasan khususnya dalam penanganan pengamanan areal / lahan kawasan dari pihak-pihak ataupun oknumoknum yang mencari keuntungan pribadi di dalam kawasan Tahura SSH. 1

Riau Daily Photo,2013, Taman Hutan Raya (TAHURA) Sultan Syarif Hasyim, diakses dari Http://www.riaudailyphoto.com/2013/03/tamanhutan-raya-tahura-sultan-syarif.html, pada tanggal 24 April 2015. 2 Bertuah Pos, 2015, Sisa 2000 Hektar Area Hutan Sultan Syarif Hasim Harus di Selamatkan, diakses dari http://www.bertuahpos.com/berita/sisa-2000hektar-area-hutan-sultan-syarif-hasim-ha.html, pada tanggal 24 April 2015.

Page 2

2.

Saat ini sekitar 60 % dari total luas kawasan Tahura SSH dikuasai oleh beberapa oknum yang menguasai lahan baik secara perorangan ataupun kelompok/perusahaan.Penguasaan lahan ini sebagai akibat dari tingkat pertambahan penduduk serta kebutuhan masyarakat akan lahan untuk dijadikan tempat tinggal ataupun ladang/kebun.Tingginya nilai komoditas kelapa sawit di Provinsi Riau juga menjadi salah satu penyebab terjadinya perambahan. Hal dapat terlihat dari banyaknya masyarakat di sekitar bahkan dari luar kawasan Tahura SSH melakukan perambahan areal di kawasan hutan terutama di Kawasan Tahura SSH untuk dijadikan ladang/kebun kelapa sawit. Dalam mengatasi permasalahan perambahan kawasan, pihak UPT KPHP Minas Tahura telah melakukan beberapa tindakan yang bertujuan untuk menghentikan terjadinya perambahan lahan di Tahura SSH. Selain melakukan Patroli di dalam dan sekitar kawasan Tahura SSH dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, penanganan melalui jalur hukum juga telah dilakukan. Namun demikian masih kurangnya kesadaran masyarakat, khususnya para perambah kawasan, akan pentingnya kawasan konservasi bagi kelangsungan hidup masyarakat menyebabkan perambahan kawasan di Tahura SSH masih terus berlangsung. Bila hal ini tidak secepat mungkin dicegah bukan tidak mungkin hutan yang saat ini terlihat asri dan menjadi paru-paru kota Pekanbaru dan sekitarnya akan musnah dan berubah menjadi kebun milik pribadi. Pembangunan KPH terus bergulir dan mendapatkan dukungan yang terus meningkat dari berbagai pihak. Secara garis besar, pembangunan KPH telah menunjukkan kemajuan yang cukup menggembirakan. Sampai saat ini, capaian pembangunan KPH dapat digambarkan dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan berikut: 1. Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penetapan Wilayah KPH Provinsi pada 22 provinsi dengan luas total mencapai 56.091.892 ha, terdiri dari 249 unit KPHP luas 37.230.479 ha dan 155 unit KPHL luas 18.860.040 ha. 2. Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penetapan Wilayah KPH Konservasi dengan luas 2.073.272,89 ha pada 20 (dua puluh) Taman Nasional. 3. Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penetapan 28 (dua puluh delapan) KPH


Model dengan luas 3.672.762 ha yang terdapat pada 23 (dua puluh tiga) provinsi. 3 Perkembangan pembangunan KPH juga dapat dilihat dari terbentuknya organisasi pengelola pada 12 (dua belas) unit KPH Model dan 3 (tiga) unit KPH/KPHL, seluruhnya adalah UPTD, baik tingkat kabupaten maupun provinsi. Sejalan dengan perkembangan tersebut, disadari sepenuhnya bahwa pembangunan KPH masih dihadapkan pada berbagai masalah, utamanya bersumber pada keterbatasan sumberdaya pemerintah/pemerintah daerah dan masih cukup lemahnya dukungan berbagai pihak akibat keterbatasan pemahaman dan pengetahuan mengenai mengenai KPH. Berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.765/Menhut-II/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang pembentukan KPHP Model Minas Tahura. KPHP Model Minas tahura merupakan suatu kesatuan pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Dengan dibentuknya KPHP Model Minas Tahura ini diharapkan pengelolaan Tahura SSH dapat dilakukan secara lebih intensif, lestari dan sesuai fungsinya. KPHP Minas Tahura Dinas Kehutanan Provinsi Riau mempunyai tugas pokok dan fungsi Tahura SSH adalah : 1. Perlindungan sistem penyangga kehidupan. 2. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa asli atau bukan asli. 3. Konservasi, koleksi, edukasi, dan riset. 4. Panorama alam dimanfaatkan secara lestari untuk rekreasi. 5. Meningkatkan sosial ekonomi masyarakat sekitarnya. 6. PAD Provinsi Riau. Visi KPHP Minas Tahura adalah terwujudnya Tahura SSH moderen dan lestari sebagai sistem penyangga kehidupan, sarana rekreasi, konservasi, koleksi, edukasi, dan riset kehutaan bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan misi sebagai berikut : 1. Melakukan proteksi, konservasi dan rehabilitasi bagi koleksi dan biodiversitas tumbuhan dan satwa asli atau bukan asli Tahura SSH. 2. Melakukan pengelolaan secara lestari Tahura SSH bagi kebutuhan rekreasi, edukasi dan riset. 3. Melakukan pengelolan secara lestari Tahura SSH bagi kebutuhan peningkatan sosial ekonomi masyarakat disekitarnya. 3

Kementerian Kehutanan, 2011, Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Konsep, Peraturan Perundangan dan Implementasi. Hal. 3

Page 3

4.

Melakukan pengelolaan secara lestari Tahura SSH bagi kebutuhan PAD Provinsi Riau. 5. Menciptakan mekanisme keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pengelolaan dan kemitran dengan para penyelenggara pariwisata alam. KPH berperan sebagai penyelenggara pengelolaan hutan di lapangan atau di tingkat tapak yang harus menjamin bahwa pengelolaan hutan dilakukan secara lestari sesuai dengan fungsinya. Keberadaan KPH menjadi kebutuhan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai “pemilik” sumberdaya hutan sesuai mandat Undang-undang, dimana hutan dikuasai negara dan harus dikelola secara lestari. Dalam prakteknya, penyelenggaraan pengelolaan hutan pada tingkat tapak oleh KPH bukan memberi ijin pemanfaatan hutan melainkan melakukan pengelolaan hutan sehari-hari, termasuk mengawasi kinerja pengelolaan hutan yang dilakukan oleh pemegang ijin. Dengan demikian, KPH menjadi pusat informasi mengenai kekayaan sumberdaya hutan dan menata kawasan hutan menjadi bagian-bagian yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai ijin dan/atau dikelola sendiri pemanfaatannya, melalui kegiatan yang direncanakan dan dijalankan sendiri. Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa keberadaan KPH akan lebih memastikan diketahuinya potensi hutan, perubahanperubahan yang terjadi maupun kondisi masyarakat yang tergantung pada manfaat sumberdaya hutan. Selain itu, sangat dipahami bahwa berbagai ragam fungsi hutan pada faktanya terletak dalam hamparan bentang alam yang secara manajemen lebih memungkinkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan hutan lestari. Dalam hal ini KPH dapat dimaknai sebagai pihak yang menghimpun informasi sumberdaya hutan untuk melakukan pengelolaan hutan yang saat ini tidak dijalankan secara langsung oleh Kementerian Kehutanan atau Dinas Kehutanan. Organisasi tersebut diharapkan dapat menjalankan fungsi manajemen/pengelolaan di wilayahnya karena langsung berhubungan dengan kondisi lingkungan yang ada. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim, pasal 6 menyebutkan pengelolaan Tahura SSH mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pengembangan,

pengamanan dan perlindungan. 4 Pengelolaan Tahura SSH dilaksanakan oleh Dinas dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis KPHP Model Minas Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim. Berdasarkan uraian diatas, serta dengan adanya fenomena yang terkait dalam penelitian ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA SULTAN SYARIF HASYIM DI PROVINSI RIAU. B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah : Bagaimana penyelenggaraan pengelolaan Tahura SSH yang dilaksanakan oleh UPT KPHP Model Minas Tahura ? C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui dan menganalisis penyelenggaraan pengelolaan Tahura SSH yang dilaksanakan oleh UPT KPHP Model Minas Tahura. 2.

Manfaat Penelitian Penelitian ini juga memiliki manfaat yang dapat dijabarkan sebagai berikut: a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan penguasaan teori-teori yang relevan mengenai manajemen pemerintahan daerah atas upaya penyelenggaraan pengelolaan Tahura SSH Provinsi Riau. b. Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangan pemikiran atas bahan masukan bagi penyelenggara pembangunan KPH Tahura SSH di Provinsi Riau dan penelitian ini juga diharapkan bermanfaat untuk menyatukan persepsi dan pemahaman tentang KPH, sehingga ketepatan dan kecermatan dalam menetapkan kebijakan, strategi dan program dapat langsung disinergikan dengan capaian pembangunan KPH saat ini.

4

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim


Page 4

D. Tinjauan Pustaka 1. Manajemen Pengelolaan Hutan Dilihat dari sisi praktik atau pelaksanaannya, manajemen pemerintahan secara sederhana bisa diartikan sebagai implementasi dari fungsi-fungsi manajemen dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai ilmu terapan, manajemen itu mencakup kaidah-kaidah atau rumusan-rumusan, prinsipprinsip, dan konsep-konsep yang sudah teruji secara ilmiah sehingga disebut ilmu manajemen.5 Pada hirarki yang lebih rendah, manajemen hutan didefisikan sebagai seluruh keputusan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Pengertian ini lebih banyak berfokus pada pengetahuan yang digunakan secara langsung untuk mengelola suatu areal hutan. Hal ini berarti bahwa personal manajemen adalah bagian dari manajemen hutan karena manajemen hutan menggunakan orang, mechanical enggineering adalah juga bagian dari manajemen hutan karena dalam manajemen hutan menggunakan mesinmesin. Kadang-kadang interaksi sosial juga termasuk bagian dari manajemen hutan. Kadangkadang defenisi manajemen hutan juga mencakup pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), inventarisasi, dan aspek-aspek kehutanan yang lain. Hal ini semua merupakan bagian integral dari manajemen hutan. Namun demikian, sebagai suatu profesi, ilmu manajemen hutan telah berkembang menjadi suatu bidang yang terpisah dari aspek-aspek tersebut di atas.6 Hutan dikelola untuk tujuan serbaguna, dengan tujuan akhir adalah untuk mendapatkan nilai manfaat bersih total yang paling tinggi. Pengelolaan hutan untuk tujuan produksi kayu, harus memperhatikan dan mendukung (compatible) tujuan lain, seperti DAS, wildlife, rekreasi, dll. Pada beberapa kasus, penggunaan kawasan hutan bertentangan (incompatible) dengan tujuan pengelolaan yang lain seperti pengelolaan areal penggembalaan di dalam kawasan hutan terkadang tidak compatible dengan pengelolaan hutan untuk tujuan produksi kayu. Hal ini mengharuskan pengelola hutan membuat keputusan tentang prioritas penggunaan lahan hutan. Manajemen hutan membutuhkan pengkajian dan aplikasi teknikteknik analisis untuk membantu memilih 5

Nawawi, Zaidan, 2013, Manajemen Pemerintahan, Rajawali Pers, Jakarta. Hal 35 6 Supratman, 2009, Manajemen Hutan, Laboratorium Kebijakan dan Kewirausahaan Kehutanan, Fakultas Kehutanan, Universitas Hasanuddin, Makassar. Hal 3


alternatif manajemen yang memberikan kontribusi terbaik bagi pencapaian tujuan pengelolaan hutan.7 Untuk mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari maka seluruh kawasan hutan terbagi ke dalam KPH. Menurut Pasal 5 – Pasal 9 PP No. 6 Tahun 2007, KPH tersebut dapat berbentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) maupun Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). Penyelenggaraan pengelolaan hutan tersebut meliputi tata hutan, penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi hutan dan reklamasi serta perlindungan hutan dan konservasi alam, pemerintah dapat mendelegasikan kepada Badan Usaha Milik Negara di bidang kehutanan. Berkaitan dengan kriteria kelembagaan KPH pada unit pengelolaan hutan menurut Pasal 32 PP No.44 Tahun 2004 yang antara lain mengatur perihal lingkup tanggungjawab penyelenggaraan pengelolaan hutan oleh institusi pengelola, meliputi : 1) perencanaan pengelolaan (planning), 2) pengorganisasian (organizing), 3) pelaksanaan pengelolaan (actuating) dan 4) pengendalian dan pengawasan (controlling). Menurut Terry sebagaimana dikutip Manulang, fungsi manajemen terdiri dari: planning, organizing, actuating, and controling, yang biasa disingkat POAC. Masing-masing fungsi saling berkaitan dan membentuk suatu sistem dimana masing-masing unsurnya tidak boleh terlepas satu sama lainnya. Hal itu artinya, dalam praktik atau proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan masing-masing unit kerja, kantor, atau organisasi adalah satu kesatuan sistem. 8 a.

Planning (Perencanaan) Dalam manajemen, perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tak akan dapat berjalan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, rencana dapat berupa rencana informal atau rencana formal. Rencana informal adalah rencana yang tidak tertulis dan bukan merupakan tujuan bersama anggota suatu organisasi/lembaga. Sedangkan rencana formal 7

Ibid. Hal 4 Nawawi, Zaidan, 2013, Manajemen Pemerintahan, Rajawali Pers, Jakarta. Hal 37 8

Page 5

adalah rencana tertulis yang harus dilaksanakan suatu organisasi/lembaga dalam jangka waktu tertentu. Rencana formal merupakan rencana bersama anggota korporasi, artinya, setiap anggota harus mengetahui dan menjalankan rencana itu. Rencana formal dibuat untuk mengurangi ambiguitas dan menciptakan kesepahaman tentang apa yang harus dilakukan. Stephen Robbins dan Mary Coulter mengemukakan empat tujuan perencanaan, yaitu :9 1) Tujuan pertama adalah untuk memberikan pengarahan baik untuk pimpinan maupun pegawai non manajerial. Dengan rencana, pegawai dapat mengetahui apa yang harus mereka capai, dengan siapa mereka harus bekerja sama, dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Tanpa rencana, departemen dan individual mungkin akan bekerja sendiri-sendiri secara serampangan, sehingga kerja organisasi kurang efesien. 2) Tujuan kedua adalah untuk mengurangi ketidakpastian. Ketika seorang pimpinan membuat rencana, ia dipaksa untuk melihat jauh ke depan, meramalkan perubahan, memperkirakan efek dari perubahan tersebut, dan menyusun rencana untuk menghadapinya. 3) Tujuan ketiga adalah untuk meminimalisir pemborosan. Dengan kerja yang terarah dan terencana, pegawai dapat bekerja lebih efesien dan mengurangi pemborosan. Selain itu, dengan rencana, seorang pimpinan juga dapat mengidentifikasi dan menghapus hal-hal yang dapat menimbulkan inefesiensi dalam organisasi. 4) Tujuan yang terakhir adalah untuk menetapkan tujuan dan standar yang digunakan dalam fungsi selanjutnya, yaitu proses pengontrolan dan pengevalusasian. Proses pengevaluasian atau evaluating adalah proses membandingkan rencana dengan kenyataan yang ada. Tanpa adanya rencana, pimpinan tidak akan dapat menilai kinerja organisasi. b. Organizing (Pengorganisasian) Pengorganisasian adalah suatu proses pembagian kerja atau pengaturan kerja bersama 9

Abdul Azis, 2014, Manajemen Pemerintahan, BKDP, Mataram. Hal 15


dari para anggota suatu organisasi. Dalam pengorganisasian pemerintahan pada prinsipnya berguna untuk menunjukkan cara-cara tentang upaya pemberdayaan sumber daya manusia (pegawai) agar dapar bekerja sama dalam suatu sistem kerja sama dengan harapan dapat mencapai tujuan pemerintah daerah yang telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien, maka pengorganisasian dapat dimaknai sebagai berikut:10 1) Cara manajemen merancang struktur formal untuk menggunakan yang paling efektif sumberdaya-sumberdaya keuangan, fisik, bahan baku, dan pegawai. 2) Pengelompokan kegiatan-kegiatan yang diikuti dengan penugasan seseorang pimpinan yang diberi wewenang untuk mengawasi anggota-anggota kelompok. 3) Hubungan-hubungan antara fungsifungsi, jabatan-jabatan, tugas-tugas, dan para pegawai. 4) Cara pimpinan dalam membagi tugastugas lebih lanjut yang harus dilaksanakan pada masing-masing unit kerja dengan cara mendelegasikan wewenangnya. Dari petunjuk di atas, secara umum dapat dipahami bahwa fungsi pengorganisasian dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan proses pembagian kerja atau pengelompokan tugas-tugas diantara anggotaanggota pemerintah daerah. Tujuan pengorganisasian adalah agar dalam pembagian tugas dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Dengan pembagian tugas diharapkan setiap anggota organisasi dapat meningkatkan keterampilannya secara khusus (spesialisasi) dalam menangani tugas-tugas yang dibebankan. Apabila pengorganisasian itu dilakukan secara serampangan, tidak sesuai dengan bidang keahlian seseorang, maka tidak mustahil dapat menimbulkan kegagalan dalam penyelenggaraan pekerjaan itu. Ada beberapa tujuan pengorganisasian, yaitu:11 1) Membantu koordinasi, yaitu memberi tugas pekerjaan kepada unit kerja secara koordinatif agar tujuan organisasi dapat melaksanakan dengan mudah dan efektif. Koordinasai dibutuhkan tatkala harus membagi unitkerja yang terpisah dan tidak sejenis, tetapi berada dalam satu organisasi.

10 11

Ibid. Hal 19 Ibid. Hal 24

Page 6

2) Memperlancar pengawasan, yaitu dapat membantu pengawasan dengan menempatkan seorang anggota manajer yang berkompetensi dalam setiap unit organisasi. Dengan demikian sebuah unit dapat ditempatkan di dalam organisasi secara keseluruhan sedemikian rupa agar dapat mencapai sasaran kerjanya walaupun dengan lokasi yang tidak sama. Unit-unit operasional yang identik dapat disatukan dengan sistem pengawasan yang identik pula secara terpadu. 3) Maksimalisasi manfaat spesialisasi, yaitu dengan konsentrasi kegiatan, maka dapat membantu seorang menjadi lebih ahli dalam pekerjaan- pekerjaan tertentu. Spesialisasi pekerjaan dengan dasar keahlian dapat menghasilkan produk yang berkualitas tinggi, sehingga kemanfaatan produk dapat memberikan kepuasan dan memperoleh kepercayaan masyarakat pengguna. 4) Penghematan biaya, artinya dengan pengorganisasian, maka akan tumbuh pertimbangan yang berkaitan dengan efisiensi. Dengan demikian pelaku organisasi akan selalu berhati-hati dalam setiap akan menambah unit kerja baru yang notabene menyangkut penambahan tenaga kerja yang relatif banyak membutuhkan biaya tambahan berupa gaji/upah. Penambahan unit kerja sebaiknya dipertimbangkan berdasarkan nilai sumbangan pekerja baru dengan tujuan untuk menekan upah buruh yang berlebihan. 5) Meningkatkan kerukunan hubungan antar manusia, dengan pengorganisasian, maka masing-masing pekerja antar unit kerja dapat bekerja saling melengkapi, mengurangi kejenuhan, menumbuhkan rasa saling membutuhkan, mengurangi pendekatan materialistis. Untuk ini pihak manajer harus mampu mengadakan pendekatan sosial dengan penanaman rasa solidaritas dan berusaha menampung serta menyelesaikan berbagai perbedaan yang bersifat individual. c. Actuating (Penggerakan/pengarahan) Penggerakan/pengarahan adalah fungsi manajemen yang terpenting dan paling dominan dalam proses manajemen. Fungsi ini baru dapat diterapkan setelah rencana, organisasi ,dan pegawai ada. Jika fungsi ini diterapkan maka proses manajemen dalam merealisasi tujuan


dimulai. Penerapan fungsi ini sangat sulit, rumit, dan kompleks, karena pegawai-pegawai tidak dapat dikuasai sepenuhnya. Hal ini disebabkan pegawai adalah makhluk hidup yang punya pikiran, perasaan, harga diri, cita-cita, dan lainnya. Pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatan alat-alat bagaimanapun canggihnya baru dapat dilakukan jika pegawai (manusia) ikut berperan aktif melaksanakannya. Fungsi pengarahan ini adalah ibarat starter mobil, artinya mobil baru dapat berjalan jika kunci starternya telah melaksanakan fungsinya. Demikian juga proses manajemen, baru terlaksana setelah fungsi pengarahan diterapkan. 12 Pengarahan adalah mengarahkan semua bawahan agar mau bekerjasama dan bekerja efektif dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu pengarahan perlu dijalankan dengan sebaik-baiknya, dan perlu adanya kerjasama yang baik pula di antara semua pihak baik dari pihak atasan maupun bawahan. Tercapainya tujuan bukan hanya tergantung kepada planning dan organizing yang baik, melainkan juga tergantung pada penggerakan dan pengawasan. Perencanaan dan pengorganisasian hanyalah merupakan landasan yang kuat untuk adanya penggerakan yang terarah kepada sasaran yang dituju. Penggerakan tanpa planning tidak akan berjalan efektif karena dalam perencanaan itulah ditentukan tujuan, budget, standard, metode kerja, prosedur dan program.13 Faktor-faktor yang diperlukan untuk penggerakan yaitu: 14 1) Leadership (Kepemimpinan). 2) Attitude and morale (Sikap dan moril). 3) Communication (Tatahubungan). 4) Incentive (Perangsang). 5) Supervision (Supervisi). 6) Discipline (Disiplin). d. Controlling (Pengawasan) Control mempunyai perananan atau kedudukan yang penting sekali dalam manajemen, mengingat mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja teratur tertib, terarah atau tidak. Walaupun planning, organizing, actuating baik, tetapi apabila pelaksanaan kerja tidak teratur, tertib dan terarah, maka tujuan yang telah ditetapkan tidak akan tercapai. Dengan demikian control mempunyai fungsi untuk mengawasi segala kegaiatan agara 12

Malayu S.P. Hasibuan, 2005, Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara, Jakarta. Hal 183 13 Sukarno K, 2008, Dasar-Dasar Manajemen, Telaga Bening, Jakarta, Hal 82 14 Ibid. Hal 83

Page 7

tertuju kepada sasarannya, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standard, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bilaman perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standard (ukuran).15 Dari beragamnya fungsi-fungsi manajemen di atas yang telah diungkapkan oleh para ahli. Maka, penulis mengambil fungsi manajemen yang lebih umum dilakukan dikalangan masyarakat. Sehingga penulis lebih condong pada fungsi manajemen menurut pandangan George R. Terry seorang ahli manajemen, yang mengungkapkan empat fungsi manajemen yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penggerakan (actuating), dan pengawasan (controlling). Fungsi manajemen inilah yang sangat popular dan fundamental dalam rangka untuk pencapaian tujuan dalam setiap kegiatan. 2.

Konsep KPH Pengertian KPH sebagai suatu unit pengelolaan hutan secara formal mulai muncul di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu pada penjelasan pasal 17: “Yang dimaksud dengan unit pengelolaan adalah kesatuan pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari”. Sedangkan Castaneda (2000) mendefinisikan KPH sebagai unit pengelolaan hutan yang arealnya telah ditetapkan dengan batas-batas yang jelas, dimana sebagian besar arealnya ditutupi oleh hutan, dikelola untuk jangka panjang, dan memiliki sejumlah tujuan yang jelas yang dituangkan ke dalam rencana pengelolaan hutan. Dengan demikian maka KPH adalah strategi manajemen hutan berupa pembagian areal lahan hutan ke dalam unit-unit wilayah pengelolaan berdasarkan kriteria tertentu.16 Luas wilayah satu unit KPH berkisar antara 5000 ha – 700.000 ha (lihat Dir WP3H 2012). Penetapan luas wilayah KPH tersebut sangat dipengaruhi oleh luas dan sebaran wilayah 15

Terry, George., 2005, Dasar-Dasar Manajemen, Bumi Aksara, Jakarta. Hal 83 16 Eno Suwarno, 2015, Implikasi Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Terhadap Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan di Provinsi Riau, Laporan Penelitian, Fakultas Kehutanan, LPPM Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru. Hal 4


hutan yang ada pada masing-masing provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007, KPH meliputi KPH Konservasi (KPHK), KPH Lindung (KPHL), dan KPH Produksi (KPHP) 17 . Secara konseptual, menurut Kartodihardjo dan Suwarno (2014), proses pembangunan KPH sesungguhnya merupakan proses pergeseran institusi (institutional change), dimana dalam proses pergeseran institusi terdapat beberapa pokok perubahan fundamental yang menjadi filosofi dasarnya, yaitu: (a) Perubahan nilai (value system) dan cara berpikir; (b) Perubahan batas yurisdiksi (jurisdiction boundary); (c) Pengelolaan yang berbasis output secara nyata; dan (d) Peningkatan transparansi dan akuntabilitas.18 Setelah penetapan wilayah KPH maka harus segera diikuti dengan penetapan organisasi yang akan mengelola KPH. Berdasarkan PP Nomor 6/2007 jo PP No 3/2008, organisasi KPHK dibentuk dan ditetapkan oleh Kemenhut, sementara berdasarkan Permendagri No. 61/2010 organisasi pengelola KPHL dan KPHP dibentuk dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Pembentukan organisasi KPHL dan KPHP yang wilayah kerjanya lintas Kabupaten/Kota dalam satu provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi. Pembentukan organisasi KPHL dan KPHP yang wilayah kerjanya dalam satu Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. E. Kerangka Pemikiran Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada tanggal 2 Oktober 2014 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 diyakini 17

Menurut Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P.6 Tahun 2009, Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) adalah kesatuan pengelolaan hutan yang luas wilayahnya seluruhnya atau didominasi oleh kawasan hutan konservasi. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) adalah kesatuan pengelolaan hutan yang luas wilayahnya seluruhnya atau didominasi oleh kawasan hutan lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) adalah kesatuan pengelolaan hutan yang luas wilayahnya seluruhnya atau didominasi oleh kawasan hutan produksi. 18 Kartodihardjo, Suwarno E. 2014, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam Kebijakan dan Pelaksanaan Perizinan Kehutanan., Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan, Direktoral Jenderal Planologi Kehutanan, Jakarta. Hal 34

Page 8

akan membawa implikasi bagi pelaksanaan pembangunan KPH di daerah. Oleh karena itu informasi tentang sejauh mana terdapat perubahan peraturan, serta informasi hasil analisis implikasi dari perubahan tersebut, sangat diperlukan oleh pemerintah daerah guna menyediakan dasar hukum yang baru bagi kelanjutan pembangunan KPH di daerah. Perubahan substansial dari UU Nomor 32/2004 kepada UU No. 23/2014, di dalam peraturan baru, kewenangan pembentukan institusi KPHL/KPHP semuanya menjadi kewenangan pemerintah provinsi, tidak ada lagi yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, kecuali pengelolaan taman hutan raya (Tahura) yang ada di wilayahnya. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim, pasal 6 menyebutkan pengelolaan Tahura SSH mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pengembangan, pengamanan dan perlindungan. Untuk mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari maka seluruh kawasan hutan terbagi ke dalam KPH. Menurut Pasal 5 – Pasal 9 PP Nomor 6 Tahun 2007, KPH tersebut dapat berbentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) maupun Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). Penyelenggaraan pengelolaan hutan tersebut meliputi tata hutan, penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi hutan dan reklamasi serta perlindungan hutan dan konservasi alam, pemerintah dapat mendelegasikan kepada Badan Usaha Milik Negara di bidang kehutanan. Berkaitan dengan kriteria kelembagaan KPH pada unit pengelolaan hutan menurut Pasal 32 PP No.44 Tahun 2004 yang antara lain mengatur perihal lingkup tanggungjawab penyelenggaraan pengelolaan hutan oleh institusi pengelola, meliputi : 1) perencanaan pengelolaan (planning), 2) pengorganisasian (organizing), 3) pelaksanaan pengelolaan (actuating) dan 4) pengendalian dan pengawasan (controlling). Dari sejumlah kebijakan yang ada menyangkut KPH, belum ada pengaturan secara jelas bagaimana kedudukan lembaga KPH terkait dengan lembaga kehutanan saat ini. PP Nomor 6 Tahun 2007 hanya mengatur bahwa pemerintah dan atau pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya menetapkan organisasi KPH sehingga bagaimana kedudukan lembaga KPH dengan lembaga kehutanan daerah yang ada dan


UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang ada di daerah masih belum jelas. Pengangkatan Kepala UPT KPHP Minas Tahura berdasar pada Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.36/II/2015. tanggal 16 Februari 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III.a di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Dengan adanya organisasi dan penempatan personil tersebut, maka kegiatan operasional di KPHP Model Minas Tahura dapat berjalan dengan segala fungsi dan tanggungjawab yang melekat padanya. Organisasi KPHP Model Minas Tahura merupakan UPT pada Dinas Kehutanan Provinsi Riau yang dibentuk melalui Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2014 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Pada penelitian ini penulis menggunakan fungsi manajemen yang dikembangkan oleh George R. Terry untuk mempermudah penulis melihat bagaimana pelaksanaan manajemen POAC UPT KPHP Model Minas Tahura dalam penyelenggaraan pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim, terdapat empat pencapaian tujuan organisasi yang harus dilaksanakan oleh UPT KPHP Model Minas Tahura agar pengelolaan Tahura SSH menjadi efektif dan efesien. Untuk lebih jelas melihat landasan berpikir penelitian ini, maka dapat dilihat pada bagan berikut ini:

Page 9

F. Defenisi Konseptual Defenisi konsep operasional adalah penjabaran lebih lanjut tentang gejala yang diteliti dan dikelompokkan dalam variabel penelitian. Adapun konsep operasional digunakan dalam menjelaskan gejala-gejala yang diteliti, disamping itu juga untuk menghindari kesalahpahaman dalam pengertian konsep penelitian ini, maka dikemukakan pengertian konsep-konsep tersebut dengan masalah yang sedang diteliti. Selain itu dari pada itu defenisi konsep akan memberikan kemudahan bagi penulis dalam membahas permasalahan dalam penelitian ini. Adapun defenisi konsep yang di tuangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Pengelolaan Hutan adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan; pemanfaatan hutan; penggunaan kawasan hutan; rehabilitasi dan reklamasi hutan; perlindungan hutan dan konservasi alam. 2. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya. 3. Penggunaan kawasan hutan merupakan penggunaan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi pokok kawasan hutan. 4. Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. 5. Reklamasi hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya. 6. Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.


G. METODE PENELITIAN Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan. Penulis menguraikan tulisan ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis yaitu usaha mengumpulkan, menyusun dan menginterprestasikan data yang ada kemudian menganalisa data tersebut, menelitinya, menggambarkan dan menelaah secara lebih jelas dari berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi, situasi dan fenomena yang diselidiki. 19 1.

Lokasi Penelitian Tempat yang menjadi lokasi penelitian adalah UPT KPHP Minas Tahura Provinsi Riau, dengan pertimbangan bahwa pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim dari tingkat tapak dikelola oleh UPT KPHP Minas Tahura. Pihak UPT KPHP Minas Tahura telah melakukan beberapa tindakan yang bertujuan untuk menghentikan terjadinya perambahan lahan di Tahura SSH. Selain melakukan Patroli di dalam dan sekitar kawasan Tahura SSH dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, penanganan melalui jalur hukum juga telah dilakukan. Namun demikian masih kurangnya kesadaran masyarakat, khususnya para perambah kawasan, akan pentingnya kawasan konservasi bagi kelangsungan hidup masyarakat menyebabkan perambahan kawasan di Tahura SSH masih terus berlangsung.

2.

Jenis Data a. Data Primer Data primer merupakan kata-kata atau tindakan orang yang diamati atau di wawancarai. 20 Data primer ini digunakan sebagai data utama dalam penelitian ini. Didalam data primer ini berasal dari informan atau narasumber yang diwawancarai oleh penulis. b. Data Sekunder Sedangkan data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari arsip-arsip dan catatan-catatan yang terdapat pada kantor atau instansi yang terkait dengan masalah penelitian. Adapun data sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah arsip-arsip yang berasal dari kantor UPT KPHP Minas Tahura.

19

Moleong, Lexy, 2005, Metodologi Penelitian Kualitatif, Rosdakarya, Bandung. Hal 15 20 Ibid. Hal 112

Page 10

3.

Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara dimana pewawancara dapat dengan leluasa memberikan pertanyaan secara lengkap dan mendalam. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan dan wawancara secara mendalam/in-depth interview dengan seluruh informan. Dokumentasi Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara meneliti, mempelajari, serta menelaah dokumen, arsip-arsip yang terdapat diinstansi-instansi terkait mengenai penelitian. Peneliti mengumpulkan informasi atau dokumen yang telah tersedia melalui literaturliteratur maupun data-data yang telah tersedia pada instansi terkait dan pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen adalah bahan tertulis, ataupun film maupun foto-foto yang dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik sesuai dengan kepentingan.23

Sumber Data Sumber data penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. 21 Penulis dalam penelitian ini mengambil sumber data dari wawancara yang dilakukan terhadap beberapa informan yakni: a. Informan Kunci yaitu mereka yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan pengelolaan Tahura SSH yang di teliti, yaitu sebagai berikut: Kepala UPT KPHP Minas Tahura, Kepala Seksi Perencanaan dan Penggunaan Kawasan Hutan, dan Kepala Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Hutan, Biro Hukum Provinsi Riau. b. Informan Tambahan yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak terlibat langsung dalam penyelenggaraan pengelolaan Tahura SSH maupun terlibat secara langsung. Oleh karena itu di dalam penelitian ini penulis menggunakan informan tambahan karena untuk mencari informasi tambahan mengenai pelaksanaan pengelolaan. Adapun Informan tambahan tersebut yaitu: masyarakat di sekitar Tahura SSH area Pekanbaru. 4. Teknik Pengumpulan Data Seperti yang telah diungkapkan diatas, salah satu karakteristik dan kekuatan utama dari penelitian studi kasus adalah dimanfaatkannya berbagai sumber dan teknik pengumpulan data. Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian studi kasus seperti ini, yaitu : dokumen, catatan arsip, wawancara, pengamatan langsung, pengamatan perperan serta dan bukti fisik. Sebagai konsekuensi dari karakter studi kasus tersebut, semua teknik pengumpulan data yang mungkin dan relevan dengan pertanyaan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini, meliputi : a. Wawancara (interview) Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan informan. 22 Wawancara metode yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung, mendalam, tidak berstruktur dan individual.

5. Teknik Analisa Data Teknik analisis dan penafsiran data dalam penelitian ini mengikuti langkahlangkah yang direkomendasikan oleh Robert K.Yin, yang menyatakan bahwa analisis data dilakukan dengan penelaahan, kategorisasi, melakukan tabulasi data dan atau mengkombinasikan bukti untuk menjawab pertanyaan penelitian. 24 Prosedur ini senada dengan prosedur yang direkomendasikan oleh Moleong bahwa proses analisis data dimulai dengan:25 a. Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, dalam hal ini adalah dari analisis dokumen dan hasil dan wawancara. b. Setelah ditelaah maka langkah selanjutnya adalah mengadakan apa yang dinamakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan kunci yang perlu dijaga agar tetap berada didalamnya. c. Langkah berikutnya adalah menyusunnya ke dalam satuan-satuan untuk kemudian dikategorisasikan, dan melakukan pemeriksaan keabsahan data

21

23

Arikunto, S., 2002, Prosedur Suatu Penelitian: Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta. Hal 107 22 Gulo W, 2005, Metodelogi Penelitian, Gramedia, Jakarta. Hal 119


b.

Moleong, Lexy, Op. Cit. Hal 216 Robert K. Yin, 2008, Studi Kasus : Desain dan Metode, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal 10 25 Moleong, 2007, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung. Hal 34 24

Page 11

dengan teknik tertentu dan diakhiri dengan penafsiran data. Analisa data dilakukan dengan menggunakan analisa kuantitatif dan kualitatif dimana penulis tidak hanya memberikan penilaian terhadap data yang ada. Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, penulis memasukkan dan menggambarkan ke dalam tabel-tabel dan memilahnya menurut jenis data yang diperoleh dan berusaha mengumpulkan teori yang dipakai dengan fenomena sosial yang ada serta menelusuri fakta yang berhubungan dengan fakta penelitian. Keteranganketerangan lain yang mendukung untuk memperoleh kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dengan mendapatkan gambaran yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. H. HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Perencanaan Dalam kegiatan manajemen hal yang pertama sekali dilakukan untuk mencapai tujuan adalah perencanaan. Perencanaan adalah merupakan fungsi manajemen yang paling dasar dibandingkan dengan fungsi manajemen lainnya. Hal ini dapat dipahami, karena memang pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen lainnya sangat bergantung pada fungsi perencanaan. Dapat diketahui bahwa perencanaan yang dilakukan oleh UPT KPHP Model Minas Tahura meliputi perencanaan sebagai berikut :26 a. Inventarisasi berkala wilayah kelola serta penataan hutan Tata hutan merupakan kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, mencakup kegiatan pengelompokan sumberdaya hutan sesuai tipe ekosistem dan potensi yang terkandung di dalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesarbesarnya bagi masyarakat secara lestari. Tata hutan merupakan hal utama dalam pengelolaan hutan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Hendri (Kepala Seksi Perencanaan, Pemanfaatan dan Pembangunan Kawasan Hutan), menurut beliau :27

b.

c.

d. 26

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang, 2016, KPHP Model Minas Tahura. Hal 82 27 Hendri Sadat Siregar, S.Hut., Kepala Seksi Perencanaan, Pemanfaatan dan Pembangunan Kawasan Hutan, Wawancara pada tanggal 17 Nopember 2016


28

“Kegiatan inventarisasi dan penataan hutan secara berkala dapat dilakukan setiap 5 tahun sekali, sesuai dengan Permenhut Nomor: P.6/Menhut-II/2010. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan pemegang izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di wilayah kelola KPHP Model Minas Tahura, lembaga-lembaga pendidikan dan penelitian, atau dengan pihak lain yang memungkinkan”. Tata hutan merupakan kegiatan awal yang perlu dilakukan untuk memastikan pemanfaatan dan penggunaan sumberdaya hutan, ekonomi, sosial budaya dan linkungan serta memperhatikan kebijakankebijakan pemerintah provinsi, kabupaten/kota termasuk integrasi dan tata ruang. Kegiatan inventariasi dan tata hutan pada KPHP Model Minas Tahura dilakukan secara berkala dalam kurun waktu 10 tahun mendatang. Pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu KPHP Model Minas Tahura Wilayah tertentu merupakan wilayah hutan yang situasi dan kondisinya belum menarik bagi pihak ketiga untuk mengembangkan pemanfaatannya, berada di luar areal izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan. Pada kawasan KPHP Model Minas Tahura terdapat areal yang belum dibebani oleh perizinan dengan areal seluas ±32.960 Ha. Areal ini dijadikan sebagai Wilayah Tertentu yang pengelolaannya akan dilakukan oleh KPHP Model Minas Tahura. Pemberdayaan masyarakat di sekitar KPHP model Minas Tahura Dalam upaya mengembangkan kehidupan sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang hidup di sekitar kawasan KPHP Model Minas Tahura, maka diperlukan suatu bentuk kegiatan yang disebut pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat di sekitar KPHP Model Minas Tahura meliputi beberapa rencana kegiatan yaitu: 28 Pembinaan dan pemantauan (controlling) pada areal KPHP model Minas Tahura yang telah ada izin pemanfaatan maupun penggunaan kawasan hutan

Ibid. Hal 84

Page 12

e.

f.

g.

KPHP Model Minas Tahura merupakan wilayah pengelolaan hutan yang didominasi oleh berbagai bentuk penggunaan kawasan hutan. Penggunaan kawasan hutan tersebut harus dilakukan tanpa mengubah status dan fungsi pokok kawasan hutan. Dalam upaya memastikan terwujudnya fungsi pokok kawasan hutan yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi maka diperlukan kegiatan pembinaan dan pemantauan terhadap berbagai bentuk pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang berada di wilayah KPHP Model Minas Tahura. Peyelenggaraan rehabilitasi pada areal di luar izin Dalam mewujudkan upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranananya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga, maka perlu dilakukan suatu kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi merupakan tanggung jawab KPH sebagai pengelola di wilayah kerjanya. Namun, yang menjadi fokus kegiatan rehabilitasi KPHP Model Minas Tahura adalah seluruh areal/lahan kritis yang berada di luar perizinan. Hal ini dikarenakan kewajiban melakukan kegiatan rehabilitasi di areal yang telah dibebani oleh perizinan merupakan tanggung jawab setiap pemegang izin. Pembinaan dan pemantauan (controlling) pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi pada areal yang sudah ada izin pemanfaatan dan pengunaan Pada wilayah yang telah dibebani oleh perizinan, kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan menjadi tanggung jawab para pemegang izin tersebut. KPHP Model Minas Tahura sebagai institusi tingkat tapak berkewajiban melaksanakan kegiatan pembinaan dan pemantauan (controlling) atas kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan para pemegang izin yang areal kerjanya termasuk ke dalam kawasan KPHP Model Minas Tahura. Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam Dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan, salah satu tugas organisasi KPH adalah


h.

i.

menyelenggarakan kegiatan perlindungan dan konsrvasi alam (PP No. 6/2007). Perlindungan didefinisikan sebagai usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi, serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan (Permenhut No. P.06/2010). Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi antar pemegang izin Dalam upaya menyamakan persepsi dalam mewujudkan pengelolaan kawasan KPHP Model Minas Tahura antar pemegang izin yang areal kerjanya berada di dalam kawasan KPHP Model Minas Tahura, maka diperlukan penyelenggaraan koordinasi dan sinkroniasi antar pemegang izin. Pada dasarnya penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi antar para pemegang izin ini di kawasan KPHP Model Minas Tahura terbagi ke dalam dua kegiatan, yaitu koordinasi dan sikronisasi dengan pemegang izin dengan cara melakukan kegiatan sharing dan flowing. Selanjutnya kegiatan sharing dan flowing ini dapat diwujudkan dengan berbagai tahapan kegiatan seperti membuka diskusi, sosialisasi dan konsultasi RPHJP, penyusunan protocol tata hubungan kerja, membuka kerjasama untuk pemberdayaan masyarakat, membuka kerjasama untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, menyelenggarakan pelayanan integrasi dan legalisasi rencana kerja, menyelenggarakan pelayanan penyelesaian masalah-masalah administrasi dan kepemerintahan yang dihadapi oleh pemegang izin dan menyelenggarakan sistem pelaporan. Koordinasi dan sinergi dengan instansi dan stakeholder terkait Sebagai suatu institusi pengelola kawasan hutan tingkat tapak, KPHP Model Minas Tahura bertugas untuk melakukan koordinasi dan sinergi dengan instansi dan stakeholder terkait. Koordinasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyatukan suatu

Page 13

j.

k.

tujuan, dalam hal ini adalah tujuan mengelola kawasan KPHP Model Minas Tahura agar tetap lestari. Kegiatan koordinasi dan sinergi dengan instansi dan stakeholder terkait dilakukan setiap tahun. Berbagai instansi dan stakeholder tersebut diantaranya Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Kabupaten Siak, Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar, Dinas yang membidangi Kehutanan Provinsi Riau, Dinas Kehutanan Provinsi Riau, LSM, BBKSDA Riau, BP2HP Wilayah III Pekanbaru, BPDAS INROK, BPKH Wilayah XIX Pekanbaru, Dinas Pariwisata Provinsi Riau, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau, BPPT Provinsi Riau dan masyarakat di desa-desa sekitar KPHP Model Minas Tahura. Penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM Salah satu penentu keberhasilan pengelolaan kawasan KPHP Model Minas Tahura adalah tersedianya sumber daya manusia yang kompeten. Penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM KPHP Model Minas Tahura dapat diwujudkan dengan melakukan beberapa kegiatan seperti penyusunan analisis kebutuhan SDM, recruitment SDM, peningkatan kapasitas/trainning SDM dan masyarakat, sertifikasi kompetensi/ profesi SDM, pembinaan dan pemantauan dan evaluasi kinerja SDM. KPHP Model Minas Tahura berusaha untuk terus menerus memperbaiki peforma kinerja para pegawai/SDM nya dengan melakukan kegiatan pelatihan (training). Harapannya adalah KPHP Model Minas Tahura mampu menjadi suatu institusi pengelola hutan yang unggul bersamaan dengan tersedianya SDM yang kompenten. Penyediaan pendanaan Selain sumber daya manusia komponen penting lainnya dalam upaya mewujudkan pengelolaan KPHP Model Minas Tahura yang lestari adalah ketersediaan dana. Dana merupakan kebutuhan inti untuk kelancaran prosesproses kegiatan KPHP Model Tasik Minas Tahura. Penyediaan pendanaan dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan


Belanja Daerah (APBD) serta sumbersumber lainnya seperti LSM, NGO dan Perusahaan. Kegiatan-kegiatan penyediaan dana APBN, APBD, dan sumber lainnya diperlukan hingga KPHP Model Minas Tahura mampu berdiri sendiri atau mampu menghasilkan dari pengelolaan wilayah kelolanya. Kegiatan-kegiatan penyediaan pendanaan lainnya adalah dengan melakukan penyiapan PPK-BLUD. l. Penyediaan database Database merupakan kumpulan data-data dan informasi terkait Kawasan KPHP Model Minas Tahura. Pembaharuan terhadap database perlu dilakukan seiring dengan perkembangan pengelolaan KPHP Model Minas Tahura dikemudian hari. m. Rasionalisasi wilayah kelola Kepastian wilayah kelola merupakan hal penting dalam upaya pengelolaan hutan. Oleh karena itu, rasionalisasi wilayah kelola KPHP Model Minas Tahura perlu dilakukan. Kepastian wilayah kelola dapat diperoleh dari kegiatan penataan batas. KPHP Model Minas Tahura sebagai institusi tingkat tapak merencanakan melakukan kegiatan rasionalisasi wilayah kelola KPHP. n. Review rencana pengelolaan Dalam praktek pengelolaan kawasan KPHP Model Minas Tahura di lapangan akan terdapat beberapa perbedaan dengan rencana pengelolaan yang telah dibuat. Hal ini disebabkan oleh kondisi lapangan yang cenderung mengalami perubahan, sehingga perlu dilakukan review terhadap rencana pengelolaan yang telah dibuat agar lebih baik dan tepat sasaran. Kegiatan ini dilakukan setiap kali dibutuhkan adanya perbaikan terhadap rencana pengelolaan. o. Pengembangan investasi Pembentukan KPH diharapkan akan menjadi ujung tombak pengelolaan hutan di tingkat tapak. KPH hadir sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan, terutama masyarakat sekitar hutan. Oleh karena itu, KPH diwajibkan mandiri dan mampu mengelola wilayah kerjanya hingga memberikan keuntungan baik bagi KPH itu sendiri, masyarakat sekitar hutan maupun negara.

Page 14

p.

Pembangunan sistem MRV (Measurement, Reporting, Verification) yang terintegrasi pada tingkat KPHP Model Minas Tahura MRV merupakan istilah yang digunakan oleh UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change / Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim) dalam melaksanakan inventarisasi gas rumah kaca. Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfer baik alami maupun antropogenik yang menyerap dan memancarkan energi. Prinsip MRV diterapkan untuk mengumpulkan data setiap jenis hutan dan penutupan hutan dan besaran kandungan karbon yang terdapat di dalamnya, yang berbeda untuk setiap jenis hutan. q. Penanganan perambahan kawasan hutan menjadi kebun kelapa sawit Mengacu kepada Tabel II.9, perambahan kawasan hutan menjadi kebun sawit tersebar pada tiga blok peruntukan, yaitu pada Taman Hutan Raya (kawasan konservasi), pada areal izin Hutan Tanaman Industri, dan pada areal yang belum dibebani izin. Luas kawasan hutan yang telah dirambah menjadi kebun sawit pada areal Tahura seluas 4.085 Ha. Mengingat kawasan hutan Tahura adalah Hutan Konservasi (HK), maka upaya untuk memulihkannya kembali menjadi prioritas pertama. Berdasarkan hasil identifikasi awal, para pemilik kebun sawit ini beragam, umumnya bukan masyarakat asli dan dengan modal besar. Pada areal izin Hutan Tanaman Industri jumlah yang dirambah menjadi kebun sawit seluas 3.721 Ha. Areal yang dirambah kebanyakan terjadi pada blok Tanaman Kehidupan dan Blok Tanaman Unggulan. Sedangkan pada areal yang belum dibebani izin hampir semuanya telah dirambah menjadi kebun sawit yaitu seluas 30.861 Ha. 2. Pengorganisasian Setelah fungsi perencanaan, maka fungsi manajemen yang kedua adalah pengorganisasian. Secara umum batasan pengorganisasian adalah merupakan keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, wewenang dan tanggung jawab sedemikian rupa sehingga membentuk suatu wadah yang dapat digerakkan sebagai suatu


kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan. Dengan demikian jelas menunjukkan bahwa pengorganisasian merupakan langkah pertama kearah pelaksanaan rencana yang telah disusun sebelumnya. Kegiatan penataan hutan di KPHP Model Minas Tahura mencakup kegiatan pengelompokan sumberdaya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung di dalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan pengelolaan yang efektif dan efisien. Seperti yang telah disebutkan pada Bab II bahwa untuk untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan, maka wilayah KPH dibagi ke dalam bagian-bagian yang relatif permanen yang disebut sebagai blok. Wilayah KPHP Model Minas Tahura dibagi ke dalam 4 blok, yaitu Blok Pemanfaatan Hasil Hutan KayuHutan Tanaman (HHK-HT) (Berizin), Blok Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman (HHK-HT) (Pencadangan), Blok Pemberdayaan Masyarakat, dan Blok Pemanfaatan Kawasan. Jasa Lingkungan & HHBK serta 1 kawasan konservasi yaitu Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim. Pengangkatan Kepala UPT KPHP Minas Tahura berdasar pada Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.36/II/2015. tanggal 16 Februari 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III.a di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Dengan adanya organisasi dan penempatan personil tersebut, maka kegiatan operasional di KPHP Model Minas Tahura dapat berjalan dengan segala fungsi dan tanggungjawab yang melekat padanya. 3. Penggerakan Setelah perencanaan dibuat dan pengorganisasian disusun, maka langkah berikutnya adalah melakukan pelaksanaan/penggerakan/pengarahan. Directing sering juga disebut sebagai actuating dalam hal ini perintah merupakan alat utama pemimpin dalam menggerakan orang-orangnya disamping petunjuk, nasehat, saran dan sebagainya sehingga mereka akan bekerja secara baik untuk mencapai rencana. 4. Pengawasan Pengawasan merupakan proses pengamatan, pemeriksaan, pengendalian, dan pengoreksian daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan dalam pengelolaan Tahura SSH meliputi pengawasan atau

Page 15

pemantauan terhadap blok pemanfaatan. Pengawasan yang dilakukan UPT KPHP Model Minas Tahura baik secara langsung. Dalam pengawasan langsung UPT KPHP Model Minas Tahura melakukan operasi rutin untuk melihat perambahan hutan. Sementara pengawasan tidak langsung pihak UPT KPHP Model Minas Tahura meminta konfirmasi dari pengawas dan polisi hutan yang ada dilapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dendro (Kepala Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Hutan), beliau menjelaskan : 29 “Dengan adanya pengawasan oleh UPT KPHP Model Minas Tahura yang bermitra dengan para pemegang izin dan masyarakat serta dengan berkoordinasi dengan instansi terkait, diharapkan pemantapan kawasan dapat lebih terjamin. Ancaman kemantapan kawasan dari perubahan fungsi hutan dapat diminimalisir melalui koordinasi dan pemahaman instansi terkait. Ancaman kemantapan kawasan dari perambahan hutan diharapkan dapat diatasi oleh program-program kemitraan dan pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan maupun difasilitasi oleh KPHP Model Minas Tahura”. Keberadaan KPHP Model Minas Tahura diharapkan mampu bekerjasama dengan para pemegang izin dan para pihak lainnya untuk meyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan. Dengan demikian kebakaran hutan yang bersifat meluas dapat ditangani pada tingkat landscape yang dikelola dan dikendalikan bersama oleh KPHP Model Minas Tahura bersama mitranya. Dengan adanya pengawasan oleh UPT KPHP Model Minas Tahura pengelolaan kawasan konservasi dapat dilakukan secara lebih intensif melalui kerjasama Pemerintah Provinsi Riau melalui UPT KPHP Model Minas Tahura dengan berbagai pihak. Intensifikasi kerjasama diharapakan mampu membuka peluang-peluang untuk pemanfaatan yang lestari berbasis potensi yang ada di dalam kawasan konservasi tersebut. I. 1.

KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian yang dilandasi dengan kajian teori dan perumusan masalah yang telah dibahas, selanjutnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 29

Dra. Dendro Biana, Kepala Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Hutan, Wawancara pada tanggal 18 Nopember 2016


1. Manajemen pengelolaan Tahura SSH adalah dengan proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan. Namun didalam pelaksanaan fungsi pengorganisasian masih belum optimal, hal ini dikarenakan pendanaan untuk kegiatan operasional belum memadai serta masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung operasional. Penulis menyimpulkan bahwa fungsi perencanaan merupakan fungsi manajemen pemerintahan daerah yang signifikan mempengaruhi pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan pada fungsi perencanaan dan penggerakan UPT KPHP Model Minas Tahura di wilayah Tahura SSH sedang mengelola potensi jasa lingkungan dan wisata alam untuk menjadi sumber masukan bagi PAD. PAD saat ini masih dikelola oleh Dinas Kehutanan. 2. Pengelolaan Tahura SSH oleh UPT KPHP Model Minas Tahura didukung dengan adanya Perda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Tahura SSH. Jadi, merupakan hal yang sangat wajar apabila dikatakan dalam hasil penelitian ini pengelolaan Tahura SSH masih belum optimal, karena semua kegiatan pengelolaan yang telah direncanakan saat ini masih sedang berjalan. 2. Saran Dari beberapa kesimpulan di atas, maka guna meningkatkan manajemen pengelolaan Tahura SSH pada masa yang akan datang, perlu diperhatikan hal-hal berikut ini : 1. Ditujukan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Riau, diharapkan pengelolaan PAD yang bersumber dari area kerja KPH dapat dikelola oleh UPT KPHP Model Minas Tahura. Sehingga KPH dapat menghitung sendiri PAD yang berasal dari perizinanperizinan di dalam areal kerja KPH. 2. Diharapkan UPT KPHP Model Minas Tahura melakukan kerjasama dengan pihak ke-3 atau masyarakat dalam pemanfaatan areal kawasan yang belum dibebani perizinan. Sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat disekitar kawasan. 3. Selanjutnya, terkait fungsi manajemen pihak UPT KPHP Model Minas Tahura dalam pengelolaan Tahura SSH yang saat ini tersisa 2.087 Ha dari 6.172 Ha dapat dikelola dengan lebih baik lagi. Dengan lebih meningkatkan proses penggerakan dan pengawasan supaya pengelolaan Tahura SSH sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Page 16

DAFTAR PUSTAKA

Buku Abdul Azis, 2014, Manajemen Pemerintahan, BKDP, Mataram. Arikunto, S. 2002, Prosedur Suatu Penelitian: Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta. Bertuah Pos, 2015, Sisa 2000 Hektar Area Hutan Sultan Syarif Hasim Harus di Selamatkan, diakses dari http://www.bertuahpos.com/berita/sisa -2000-hektar-area-hutan-sultan-syarifhasim-ha.html, pada tanggal 24 April 2015. Eno

Suwarno, 2015, Implikasi Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Terhadap Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan di Provinsi Riau, Laporan Penelitian, Fakultas Kehutanan, LPPM Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru.

Nawawi, Zaidan, 2013, Manajemen Pemerintahan, Rajawali Pers, Jakarta. KPHP Model Minas Tahura, 2016, Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP), Pekanbaru. Riau Daily Photo,2013, Taman Hutan Raya (TAHURA) Sultan Syarif Hasyim, diakses dari Http://www.riaudailyphoto.com/2013/ 03/taman-hutan-raya-tahura-sultansyarif.html, pada tanggal 24 April 2015. Sukarno K, 2008, Dasar-Dasar Manajemen, Telaga Bening, Jakarta. Supratman, 2009, Manajemen Hutan, Laboratorium Kebijakan dan Kewirausahaan Kehutanan, Fakultas Kehutanan, Universitas Hasanuddin, Makassar. Terry, George R dan Rue, Laslie W., 2005, Dasar-Dasar Manajemen, Bumi Aksara, Jakarta. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Gulo W. 2005, Metodelogi Penelitian, Gramedia, Jakarta. Hasibuan,

Malayu S.P, 2005, Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara, Jakarta.

Hernowo, Sulistya., Operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Langkah Awal Menuju Kemandirian, Kanisius, Yogyakarta. Kartodihardjo, Suwarno E. 2014, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam Kebijakan dan Pelaksanaan Perizinan Kehutanan., Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan, Direktoral Jenderal Planologi Kehutanan, Jakarta. Kementerian Kehutanan, 2011, Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Konsep, Peraturan Perundangan dan Implementasi. Jakarta. Moleong, Lexy., 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif, Rosdakarya, Bandung.


Page 17

PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA SULTAN SYARIF HASYIM DI PROVINSI RIAU

Recommend Documents