Pengelolaan Sistem keuangan Daerah dengan sistem Anggaran Berbasis Kinerja

Jejaring Administrasi Publik. Th V. Nomor 2, Juli-Desember 2013

Pengelolaan Sistem keuangan Daerah dengan sistem Anggaran Berbasis Kinerja. Nur Alfina Ulfa Magister Kebijakan Publik, FISIP Universitas Airlangga, Surabaya Abstract Recognizing the need for implementation in the government directed to the welfare of society, the government, then the revision of Law No. 22 /1999 into Law No. 32/ 2004 on Regional Government, as well as Law No. 25/1999 into Law No. 33/2004 on Financial Balance between Central and Local Government. The logical consequence of the implementation of this law gives the effect of changes to the governance of financial management in a good area of the preparation, approval, implementation, and budget accountability. Budget preparation and performance of the system of local budget management oriented achievement or performance. The performance reflects the efficiency, effectiveness of public services oriented to the public interest. That is the role of local government is no longer a tool but the central government's interest to promote the aspirations and interests of the region Keywords: Budget Preparation and Performance Budget, Performance Budget.

Pendahuluan Paradigma baru masyarakat modern mendorong reformasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Salah satu wujud reformasi tersebut adalah penerapan anggaran berbasis kinerja. Proses penyusunan dan sasaran yang ingin dicapai dari sistem anggaran berbasis kinerja menggambarkan adanya peluang bagi daerah untuk mengembangkan visi dan misi serta mewujudkan keinginan dan harapan masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah yang bersangkutan. Penerapan anggaran berbasis kinerja ini juga memberi tantangan yang tidak ringan. Paradigma masyarakat umumnya memben-tuk suatu pengertian tertentu di dalam dinamika perkembangan kehidupan masyarakat, bahkan dapat mengembangkan prinsip atau pengertian tertentu menjadi lebih luas atau lebih rinci. Paradigma baru di dalam perkembangan masyarakat modern, antara lain: 1). Keterbukaan (transparansi); 2). Peningkatan efisiensi (efisiensi); 3).Tanggung jawab yang lebih jelas (responsibility); dan 4).. Kewajaran (fairness). Paradigma tersebut merupakan akibat perkembangan proses demokrasi dan profesionalisme di dunia. Paradigma ini memasuki berbagai aspek kehidupan manusia. Proses reformasi dan krisis multidimensional (ekonomi, moneter, hukum, politik) di Indonesia mendorong berkembangnya paradigma terse-

but. Paradigma tersebut di Indonesia sering disebut good governnance. Paradigma tersebut mendorong adanya reformasi manajemen keuangan daerah. Reformasi keuangan daerah ditandai dengan dikeluarkan berbagai undangundang dan peraturan pemerintah. Otonomi daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku tersebut harus mampu mewujudkan penyeleng garaan pemerintah yang lebih efisien dan efektif, demokratis, mendorong peran serta masyarakat dalam mewujudkan pemerataan dan keadilan. Otonomi daerah harus mampu memberdayakan segenap potensi daerah dan masyarakat untuk kesejahteraan dan kemajuan daerah. Oleh karena itu, manajemen pemerintahan harus mencerminkan “good governance” yang memperhatikan akuntanbilitas sektor publik dalam pengelolaan keuangan daerah/negara. Good governance dapat diartikan sebagai pelayanan publik yang efisien, sistem pengadilan yang dapat diandal kan, pemerintahan yang bertanggung jawab (accountable) pada publiknya. Prinsip-prinsip dari good governance antara lain sebagai berikut : 1. Kebijakan-kebijakan ekonomi dan sosial yang masuk akal, 2. Pembuatan keputusan yang demokratis, 3. Transparansi pengelolaan pemerintah, 4. Pertanggungjawaban (accountability) keuangan yang memadai,

377


5. Pengembangan ekonomi pasar atas dasar tanggung jawab kepada masyara-kat (market friendly). 6. Pelaksanaan hak asasi manusia serta kebebasan pers dan ekspresi Hal-hal penting yang ditunjukkan dalam refor-masi pengelolaan keuangan daerah tersebut, antara lain sebagai berikut: a. Adanya tang-gung jawab secara horizontal (horizontal accountability), b. Penerapan anggaran kinerja, c. Penerapan konsep 3 e (value for money), d. Penerapan pusat pertang gung jawaban (responsibility center), e. Penerapan audit kinerja (performance audit), f. Penerapan akuntansi berpasangan (double entry) dan tidak lagi menggunakan akuntan si dasar kas (cash basis). Proses penyusunan anggaran merupakan proses akuntansi dan proses manajemen. Proses akuntansi karena penyusunan ang garan merupakan studi mekanisme, prosedur merakit data, dan format anggaran. Proses mana-jemen karena penyusunan anggaran meru-pakan proses penetapan peran tiap kepala unit/satuan kerja dalam pelaksanaan program atau bagian dari program dan penetapan pusat-pusat pertanggungjawaban. Anggaran meru-pakan rencana tindakan manajerial untuk mencapai tujuan organisasi. Negara/daerah sebagai suatu entitas sector public juga me-manfaatkan anggaran sebagai alat untuk mencapai tujuan. Anggaran pemerintah daerah kita kenal sebagai APBD. APBD sebagai anggaran sektor publik harus mencakup aspek perencanaan, pengendalian, dan akuntabilitas publik. Anggaran daerah pada hakikatnya merupakan perwujudan amanat rakyat kepada eksekutif dan legislatif untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran. Dengan demikian, anggaran daerah harus disusun dengan paradigma yang baru. Perencanaan anggaran daerah dengan paradigma baru dapat diuraikan sebagai berikut: 1). APBD berorientasi pada kepentingan publik. 2). APBD disusun dengan pendekatan kinerja. 3). Ada keterkaitan erat antara pembuat kebijakan (decision maker) di DPRD dengan peren-canaan operasional oleh Pemda dan peng anggaran oleh unit kerja. 4). Terdapat upaya untuk mensinergikan hubungan antara APBD, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, lembaga

pengelolaan keuangan dae-rah, dan unit-unit pengelolaan layanan publik dalam rangka pembuatan kebijakan. Anggaran daerah harus bertumpu pada kepentingan publik, karena : 1.Anggaran daerah harus dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah (work bettter and cost less). 2. Anggaran daerah harus mampu membe rikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggar-an. 3. Anggaran daerah harus dikelola dengan pendekatan kinerja (performance oriented), baik untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan. 4. Anggaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi yang terkait. 5.Anggaran daerah harus dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya untuk memak-simalkan pengelolaan dananya dengan memperhatikan prinsip value for money. Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi, outcome hasil kerja organisasi dalam mewujudkan tujuan strategis yang ditetapkan organisasi, kepuasan pelanggan, serta kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi masyarakat. Kinerja juga dapat dikatakan sebagai perilaku berkarya, penampilan, atau hasil karya. Oleh karena itu, kinerja merupakan bentuk bangunan yang multidimensional sehingga cara mengukurnya sangat bervariasi tergantung pada banyak faktor. Kinerja dapat dinilai dengan ukuran penilaian yang di dasarkan pada indikator berikut : 1. Masukan (input), yaitu tolok ukur ki-nerja berdasarkan tingkat atau besaran sumber dana, sumber daya manusia, material, waktu, teknologi, dan seba-gainya yang digunakan untuk melak-sanakan program dan atau kegiatan. 2. Keluaran (output), yaitu tolok ukur kinerja berdasarkan produk (barang atau jasa) yang dihasilkan dari pro-gram atau kegiatan sesuai dengan masukan yang digunakan.

378


3. Hasil (outcome), yaitu tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat keberhasilan yang dapat dicapai berdasarkan keluaran program atau kegiatan yang sudah dilaksanakan. 4. Manfaat (benefit), yaitu tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat kemanfa-atan yang dapat dirasakan sebagai nilai tambah bagi masyarakat dan pemerintah daerah dari hasil. 5. Dampak (impact), yaitu tolok ukur kinerja berdasarkan dampaknya terhadap kondisi makro yang ingin dicapai dari manfaat. Apa yang dilakukan Korea juga dilakukan di Indonesia dalam lingkup dan cakupan yang berbeda. Jika phase pertama reformasi penganggaran di korea adalah melakukan reklasifikasi, maka di Indonesia juga dilakukan reklasifikasi. Jika sebelum reformasi penganggaran di Indonesia mengenal anggaran rutin, dan anggaran pembangunan yang kategori ekonomi terkecilnya berbeda, maka dengan adanya reformasi peng-anggaran, klasifikasi penganggaran dibakukan yaitu klasifikasi ekonomi, klasifikasi fungsi dan klasifikasi organisasi. Jika di Korea pada tahap kedua adalah mengimplemen-tasikan akuntansi, maka di Indonesia mengenal hal serupa, yaitu dengan diterap-kannya penggunaan Bagan Akun Standar sebagai pengganti Mata Anggaran keluaran yang sebelumnya dipakai. Sama halnya dengan di Korea, aplikasikan reformasi penganggaran dalam bentuk perubahan dari pengangaran tidak terpadu menjadi pengang garan terpadu, penggunaan klasifikasi dan sistem akuntansi tidak terlalu mengalami kesulitan, namun penerapan penganggaran berbasis kinerja belum dapat dilakukan secara optimal. Jika Korea menggunakan 3 phase dalam reformasi penganggarannya, Indonesia juga mengenal tahapan itu. Pada tahap pertama, reformasi yang dilakukan adalah perubahan pola pengalokasian. Kalau sebelumnya sumber pembiayaan mengenal adanya dana rutin, pembangunan dan Penerimaan Bukan Pajak, maka setelah dilakukannnya reformasi peng-anggaran tidak ada lagi perbedaan sumber pembiayaan. Hanya ada satu sumber pembiayaan untuk seluruh yang disebut dengan

penganggaran terpadu. Tahap kedua implementasi penganggaran adalah menerapkan perencanaan penganggaran dengan menggunakan Kerangka Pengeluaran Jangka Me-nengah (Mid Term Expenditure Frame) dan tahapan terakhir adalah menerapkan peng-anggaran kinerja. Dalam beberapa diskusi dalam pelajaran Kapita Selekta Administrasi Pembangunan seringkali issu Administrasi Reform dibica-rakan, secara garis besar dalam Adminis-trasi reform terkait dengan masalah Para-digma, Tujuan, dan ruang lingkupnya. Apakah paradigmanya New Public Management atau New Public Services. Demikian pula dengan tujuannya, apakah untuk efisiensi, trans-paransi atau akuntabilitas. Adapun ruang lingkupnya meliputi structural reform dan behaviour reform. Didalam struktural reform dapat dilakukan dengan reorganisasi, bisnis proses enggineering dan rekayasa ketata-laksanaan Sumber Daya Manusia. Sementara behaviour reform adalah upaya untuk merombak budaya trandisional yang tidak kondusif menjadi kondusif. Umumnya peru-bahan budaya didahului dengan proses pen-didikan. Jika melihat elemen administrasi reform tersebut maka baik Indonesia maupun Korea menggunakan paradigma New Public Manage-ment. Tujuan reformnya tentu untuk efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Reformasi pengganggaran biasanya didorong oleh situasi keuangan yang kurang menguntungkan. Seperti di Korea dan juga di Indonesia masalah keterbatasan pembiayaan mendorong dilakukannya reformasi peng anggaran. Struk-tur reform di Korea dalam bentuk reorganisasi, bisnis proses engine ring dan rekayasa ketatalaksanaan SDM dilakukan secara simultan, sementara di Indonesia nampaknya belum dilakukan reor ganisasi. Reorganisasi baru dilakukan pada bagian pengelola anggaran. Jika dulu dikenal pemimpim proyek, maka sekarang tidak ada pemimpin proyek tetapi yang ada adalah Kuasa Pengguna Anggaran ( KPA). Hal yang paling sulit diimplementasikan adalah behaviour reform. Proses ini memerlukan waktu dan hasilnya baru akan terlihat beberapa tahun mendatang. Dan untuk dapat sukses, diperlukan strong leadership. Oleh karena itu elemen yang paling sulit adalah penerapan pengganggaran 379


kinerja. Karena untuk dapat dilaksanakan pengang garan kinerja yang baik terlebih dahulu harus muncul adalah budaya kinerja, dan untuk membangunbudaya kinerja terdapat hambatan yang cukup sulit yaitu adanya power culture pada birokrasi.

dari rencana kerja tahunan yang merupakan rencana operasional dari perencanaan strategik dan anggaran tahunan merupakan komponen dalam pengang garan berbasisi kinerja. Azas-Azas Penganggaran

Kerangka konseptual Penganggaran merupakan rencana ke-uangan yang secara sistematis menunjukkan alokasi sumber daya manusia, material, dan sumber daya lainnya. Berbagai variasi dalam sistem penganggaran pemerintah dikembangkan untuk melayani berbagai tujuan termasuk pengendaalian keuangan, rencana manajemen, prioritas dar penggunaan dana dan pertanggungjawaban kepada publik. Pengang-garan berbasis kinerja diantaranya menjadi jawaban untuk digunakan sebagai alat peng-ukuran dan pertanggungjawaban kinerja pemerintah. Anggaran kinerja adalah perencanaan kinerja tahunan secara terintegrasi yang menunjukan hubungan antara tingkat pendanaan program dan hasil yang diinginkan dari pro-gram tersebut. Anggaran dengan pendekatan kinerja merupakan suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Anggaran kinerja yang efektif lebih dari sebuah objek anggaran program atau organisasi dengan outcome yang telah diantisipasi. Hal ini akan menjelaskan hubungan biaya dengan hasil (result). Ini merupakan kunci dalam penanganan program secara efektif. Sebagai variasi antara peren-canaan dan kejadian sebenarnya, manajer dapat menentukan input-input resource dan bagaimana input-input tersebut berhubungan dengan outcome untuk menentukan efektivitas dan efisiensi program. Program pada anggaran berbasis kinerja didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Aktivitas tersebut disusun sebagai cara untuk mencapai kinerja tahunan. Dengan kata lain, integrasi

APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh dari masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk menge-tahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat terutama pemenuhan kebutuhankebutuhan hidup masyarakat. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan/ proyek yang belum atau tidak tersedia anggarannya dalam APBD atau perubahan APBD. Pemerintah daerah wajib mengalokasikan penggunaan anggarannya secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan karena pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui peran serta masyarakat. Penyusunan ang garan hendaknya dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan, dan penggunaannya dapat dipertanggung jawabkan. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan dan kesejahteraan untuk kepentingan masyarakat. APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (output/ outcome) dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan. Hasil kerjanya harus sepadan atau lebih besar dari biaya atau input yang ditetapkan. Selain prinsip- prinsip secara umum seperti apa yang telah diuraikan di atas, UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 mengamanat kan perubahan-perubahan kunci tentang penganggaran sebagai berikut: Penerapan pendekatan penganggaran dengan perspektif jangka menengah, pendekatan dengan perspektif jangka menengah membe380


rikan kerangka yang menyeluruh, meningkatkan ke-terkaitan antara proses perencanaan dan penganggaran, mengembangkan disiplin fiskal, mengarahkan alokasi sumber daya agar lebih rasional dan strategis, dan meningkatkan keperca-yaan masyarakat kepada pemerintah dengan pemberian pelayanan yang optimal dan lebih efisien. Penerapan anggaran secara terpadu, dengan pendekatan ini semua kegiatan instansi pemerintah disusun secara terpadu, termasuk mengintegrasikan anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan. Hal tersebut merupakan tahapan yang diperlukan sebagai bagian upaya jangka panjang untuk membawa penganggaran menjadi lebih trans-paran, dan memudahkan penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang berorientasi kinerja. Penerapan penganggaran berdasarkan kinerja. Pendekatan ini memperjelas tujuan dan indikator kinerja sebagai bagian dari pengembangan sistem penganggaran berdasarkan kinerja. Hal ini akan mendukung perbaikan efisiensi dan efektifitas dalam peman faatan sumber daya dan memperkuat proses pengambilan keputusan tentang kebijakan dalam kerangka jangka menengah. Siklus Perencanaan Anggaran Daerah Perencanaan anggaran daerah secara keseluruhan yang mencakup penyusunan kebijakan umum APBD sampai dengan disusunnya rancangan APBD terdiri dari beberapa tahapan proses perencanaan anggaran daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 serta Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004, tahapan tersebut adalah sebagai berikut: Pemerintah daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sebagai landasan penyusunan rancangan APBD paling lambat pada pertengahan bulan Juni tahun berjalan. Kebijakan umum APBD tersebut berpedoman pada RKPD. Proses penyusunan RKPD tersebut dilakukan antara lain dengan melak sanakan musyawarah perencanaan pembangunan yang selain di-ikuti oleh unsur-unsur pemerintahan juga mengikutsertakan dan

atau menyerap aspirasi masyarakat terkait antara lain asosiasi profesi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pemuka adat, pemuka agama, dan kalangan dunia usaha. DPRD kemudian membahas kebijakan umum APBD yang disampaikan oleh pemerintah daerah dalam pembica-raan pendahuluan RAPBD tahunan anggaran berikutnya. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD dan peme rintah daerah bersama DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap SKPD. Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyusun RKA-SKPD tahun berikut nya dengan mengacu pada prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah bersama DPRD. RKA-SKPD tersebut kemudian di sampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. Hasil pembahasan RKA-SKPD disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyu-sunan rancangan perda tentang APBD tahun berikutnya. Pemerintah daearah meng ajukan rancangan perda ten-tang APBD disertai dengan penjelasan dan dokumen-dokumen pendukung nya kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya. Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai rancangan perda tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. Penggunaan Analisis Standar Belanja Salah satu hal yang harus dipertimbangkan dalam penetapan belanja daerah sebagaimana disebutkan dalam Undang-Un dang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 167 (3) adalah Analisa Standar Belanja (ASB). Alokasi belanja ke dalam aktivitas untuk mengha-silkan output seringkali tanpa alasan dan justifikasi yang kuat. ASB mendorong pene-tapan biaya dan pengalo kasian anggaran kepada setiap aktivitas unit kerja menjadi lebih logis dan mendorong dicapainya efisiensi secara terus-menerus karena adanya pem-bandingan biaya per unit setiap output dan diperoleh praktik-parktik terbaik dalam desain aktivitas. Dalam

381


membuat ASB terdapat beberapa pertim bangan yang dapat dipergunakan yaitu: a. Pemulihan biaya b. Keputusan-keputusan pada tingkat penyediaan jasa c. Keputusan-keputusan berdasarkan benefit atau cost. d. Keputusan investasi Metode penyusunan anggaran berbasis kinerja Pengelolaan anggaran daerah telah menjadi perhatian utama bagi para pengambil keputusan dipemerintahan, baik ditingkat pusat maupun daerah. Sejauh ini perundang- undangan dan produk hukum telah dikeluar-kan dan diberlakukan dalam upaya untuk menciptakan sistem pengelolaan anggaran yang mampu memenuhi berbagai tuntutan dan kebutuhan masyarakat, yaitu terbentuknya semangat desentralisasi, demokratisasi, trans-arasi, akuntabilitas dalam proses penyeleng-garaan pemerintahan pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Untuk menghasilkan penyelenggaraan anggaran daerah yang efektif dan efisien, tahap persiapan atau perencanaan anggaran merupakan salah satu faktor penting dan menentukan dan keseluruhan siklus ang garan daerah. Namun demikian tahap persiapan atau perencanaan anggaran harus diakui memang hanyalah salah satu tahap penting dalam keseluruhan siklus atau proses anggaran daerah. Dengan kata lain, sebaik apa pun perencanaan yang telah disusun oleh pemerintah daerah tidak akan membe-rikan arti apa-apa manakala dalam tahap pelaksanaan dan tahap pengendaliannya tidak berjalan dengan secara tidak baik. Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan amanat rakyat kepa da pemerintah daerah untuk mewujud kan aspirasi dan kebutuhan mereka. Anggaran merupakan refleksi aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam satu tahun fiskal tertentu yang dinyatakan dalam satuan mata uang. Di sisi pemerintah daerah, perwujudan amanat rakyat ini dinyatakan dalam bentuk rencana kerja yang akan dilaksanakan pemerintah daerah dengan menggunakan sumberdaya

yang dimilikinya. Dengan demikian, anggaran daerah harus berorientasi pada kepen tingan masyarakat atau publik. Pembahasan Penganggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manaje men untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Dalam pencapaian akuntabilitas kiner ja dan penilaian kinerja pemerintahan daerah maka penyusunan anggaran kinerja sangat diperlukan dalam penyusunan APBD. Penyusunan anggaran berbasis kinerja akan memberikan penetapan ukuran atau indikator keberhasilan dalam pencapaian sasaran dan tujuan dari suatu organisasi pemerintahan daerah sesuai visi, misi dan tujuannya yang telah ditetapkan. Mekanisme penganggaran yang baik melalui siklus perencanaan anggaran dan penyesuaiannya terhadap struktur APBD merupakan proses yang harus diperhatikan dalam penyusunan anggaran serta diperlukan kerjasama yang baik antara para legislatif dan birokrasi. Anggaran yang disusun dengan pendekatan kinerja mengutamakan pada pencapaian hasil (outcome/output) dengan tidak menyampingkan prinsip-prinsip anggaran yakni trans paransi dan akuntabilitas anggaran, disiplin anggaran, keadilan anggaran, efisiensi dan efektifitas anggaran. Penggunaan Analisa Standar Belanja (ASB) oleh pemerintah daerah akan meminimalkan penyerapan APBD dan mendorong penetapan biaya dan pengalokasian anggaran kepada setiap unit kerja menjadi lebih logis dan pencapaian efisiensi secara terus- menerus karena adanya perban dingan biaya per unit output juga diperoleh praktik-praktik terbaik dalam desain aktivitas. Untuk menghasilkan penyelenggaraan ang garan daerah yang efektif dan efisien, tahap persiapan atau perencanaan anggaran merupa-kan salah satu faktor penting dan menentukan dan keseluruhan siklus anggaran daerah. Pemerintah dalam usaha mewujudkan akun tabilitas publik dalam mengelola keuangan negara menyusun APBD sebagai anggaran sektor publik dengan pendekatan kinerja. Anggaran dengan pendekatan kinerja 382


adalah suatu sistem anggaran yang meng utamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Landasan hukum penerapan anggaran berbasis kinerja pada Pemda. Anggaran yang disusun dengan pendekatan kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut : Suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (output) dari perencanaan alokasi biaya (input) yang ditetap-kan. Output (keluaran) menunjukkan produk (barang atau jasa) yang dihasilkan dari program atau kegiatan sesuai dengan masukan (input) yang digunakan. Input (masukan) adalah besar-nya sumber dana, sumber daya manusia, material, waktu, dan teknologi yang digunakan untuk melaksanakan program atau kegiatan sesuai dengan masukan (input) yang digunakan. Kinerja ditunjukkan oleh hubungan antara input (masukan) dengan output (keluaran). Setiap proses manajemen dalam usaha mencapai sasaran/tujuan perlu informasi. Paradigma baru dalam perencanaan APBD berupaya untuk mensinergikan hubungan antara APBD, sistem dan prosedur pengelolaan keu-angan daerah, lembaga pengelolaan keuangan daerah, dan unit-unit pengelolaan layanan publik dalam rangka pembuatan kebijakan. Reformasi manajemen keuangan dengan sistem pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi pemerintahan yang baru memungkinkan pembuat keputusan memperoleh informasi yang memadai untuk membuat keputusan manajerial yang lebih rasional. Dengan demikian, memungkinkan penyeleng garaan pemerintah yang lebih efisien dan efektif serta memberdayakan segenap potensi daerah dan masyarakat untuk kesejahteraan dan kemajuan daerah.Proses DPRD menyusun pokok-pokok pikiran mengenai arah dan kebijakan umum APBD berdasarkan dua pendekatan, sedangkan Pemda dalam menyusun pokok-pokok pikiran mengenai arah dan kebijakan umum APBD berdasarkan lima pendekatan. Pendekatan- pendekatan yang penting untuk daerah adalah evaluasi kinerja

masa lalu, rencana strategis daerah, dan penjaringan aspirasi masyarakat. Proses untuk memperoleh informasi mengenai aspirasi dan kebutuhan masyarakat suatu daerah sebagai bahan masukan dalam proses penyusunan anggaran daerah guna menjamin agar arah dan kebijakan umum APBD sesuai dengan aspirasi murni (kebu tuhan dan keinginan riil) masyarakat dan bukan aspirasi politik. Maksud dan tujuan penjaringan aspirasi masyarakat adalah untuk memperoleh serangkaian data dan informasi kebutuhan dan keinginan riil masyarakat yang digunakan sebagai bahan masukan atau input bagi penyusunan arah dan kebijakan umum APBD. Hal itu dilakukan dengan menggali informasi, mendeskripsikan, dan memaparkan aspirasi yang telah berkembang di masyarakat. Pendekatan yang kedua adalah pende-katan manajemen yang terintegrasi dan stra-tegis menuju keberhasilan organisasi. Pende-katan terintegrasi ini sangat concern terhadap halhal berikut 1.Perencanaan; 2.Komunikasi; 3. Input, output, dan outcome; 4.Pengukuran kinerja dan review; 5.Kepentingan customer dan stakeholder; 6. Sustainable development (pemba-ngunan yang berkelanjutan); 7.Etika (penghar-gaan individu, saling menghormati, prosedur yang tidak memihak dan trans paran). Akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi bersangkutan untuk mempertanggungjawabkan, baik keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan misi instansi meraih tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan. Sistem pengelolaan keuangan daerah yang baru menunjukkan adanya kewajiban Pemda memberikan pertanggungjawaban yang meliputi menyajikan, melaporkan, mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang terkait dengan penerimaan dan penggunaan uang publik kepada yang berhak dan berwenang meminta pertanggung jawaban (DPRD dan masyarakat luas). Mekanisme ini memungkinkan pihak terkait memperoleh informasi sebagai dasar evaluasi dan mengidentifikasi masalah kritis yang dihadapi dan memberi alternatifalternatif pemecahan masalah. Mekanisme ini dapat menghasilkan dan memberikan informasi sebagai dasar pembuatan keputusan yang rasional dan memungkinkan dilaksanakan pembangunan yang berkesinambungan dalam jangka 383


pan-jang. Tahap kedua dalam penyusunan anggaran adalah perumusan strategi dan prioritas anggaran. Mekanisme perumusan strategi dan prioritas anggaran meliputi halhal berikut : Identifikasi permasalahan dan isu-isu kritis untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam arah dan kebijakan umum anggaran. Perumusan berbagai alternatif strategi untuk menyelesaikan masalah dan isu-isu kritis. Identifikasi hambatan-hambatan untuk melak sanakan berbagai alternatif strategi. Penentuan prioritas strategi untuk penyelesaian masalah dan isu kritis dalam pencapaian arah dan kebijakan umum anggaran. Penentuan tindakan utama atas dasar sumber-sumber ekonomi yang tersedia. Dalam menentukan strategi dan priori-tas anggaran digunakan kriteria berikut: a). Kemampuan fungsi dan program untuk mencapai arah dan kebijakan umum anggaran.b). Kemam-puan program untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diterapkan. c). Kemampuan program dalam memenuhi aspirasi masyarakat. d). Kemampuan program dalam pendanaan. Kesimpulan Anggaran berbasis kinerja merupakan anggaran yang penyusunannya menggunakan pendekatan bottom-up budgeting. Ang garan merupakan komitmen antara pimpinan dengan pelaksana. Dengan demikian, ang garan berbasis kinerja ini dapat memacu pelaksana untuk beraktivitas secara optimal dan atau berperilaku sebagaimana yang diharapkan. Proses perencanaan anggaran dalam sistem anggaran berbasis kinerja dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu penjaringan aspirasi masyarakat dan peren canaan strategis. Sis-tem anggaran baru memberikan desentralisasi urusan anggaran daerah dan menggunakan pendekatan mana jemen yang terpadu. Sistem anggaran ini memungkinkan semua unsur dalam sistem kemasyarakatan di

daerah terlibat dalam menentukan arah pembangunan sehingga pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan riil masyarakat serta terintegrasi antarpihak terkait. Hal penting lainnya bahwa sistem ini memungkinkan Pemda merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan keadaan dan kebutuhan daerah. Sistem anggaran berbasis kinerja dan otonomi daerah menuntut Pemda kreatif untuk menggali dan memanfaatkan potensi daerah secara optimal untuk kemajuan daerah. Perencanaan strategis juga memungkinkan Pemda menegakkan akuntabilitas (pengukuran kinerja), pelaksanaan rencana, pemantauan pelaksanaan, dan penyediaan umpan balik untuk masyarakat sehingga ada perubahan yang positif di berbagai bidang secara terus-menerus. Sistem anggaran ini diharapkan dapat mendorong tercapainya misi pengelolaan keuangan daerah dalam hal-hal berikut : 1). Efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah; 2). Meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat; 3). Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah. Anggaran berbasis kinerja juga mengisyaratkan penggunaan dana yang tersedia dengan seoptimal mungkin untuk menghasil kan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal bagi masyarakat. Pengendalian efektivitas dan efisiensi anggaran tersebut dapat tercapai dengan memperhatikan penetapan tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat yang jelas, serta kejelasan indikator kinerja. Oleh karena itu, untuk memotivasi pelaksana berperilaku efisien dan efektif, diperlukan penetapan prioritas kegiatan, perhitungan beban kerja, dan penetapan harga satuan yang rasional. Periode saat ini merupakan masa tran-sisi dari single entry ke doble entry (orang menjurnal ke computer base accounting) untuk mendukung sistem pengelolaan keuangan daerah baru. Hal ini memerlukan kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Di samping itu menyiapkan SDM memerlukan dana yang tidak sedikit. Pengukuran prestasi sistem anggaran lama dilihat dari bagaimana memanfaatkan ang garan.

384


Hal ini sangat berbeda dengan sistem ang garan yang baru dimana prestasi diukur dengan pencapaian sasaran kegiatan dari progam-progam yang dianggarkan. Kondisi ini menghadapkan sistem yang baru pada bagaimana mengubah perilaku SDM dari bagaimana menggunakan dana yang dianggar kan ke perilaku bagaimana mencapai sasaran dengan efisien, efektif, dan mempunyai nilai ekonomis. Sistem anggaran yang baru akan menghadapi masalah perumusan alat ukur/ parameter kinerja. Dalam sistem anggaran baru dilakukan pengukuran kinerja bukan laporan keuangan. Pengukuran kinerja dalam sistem anggaran berbasis kinerja menggunakan konsep 3E (efisiensi, efektif, dan ekonomis). Kinerja setiap progam/kegiatan tidak semuanya dapat diukur dengan ukuran kuantitatif (dalam satuan moneter atau satuan lain). Kesulitan lain dalam pengukuran kinerja adalah kesulitan dalam memastikan hubungan antara input dan output. Daftar Pustaka Bastian, Indra. 2006. Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia. Edisi 1. Cetakan Pertama. Jakarta : Salemba Empat. Halim, Abdul dkk. 2007. Pengelolaan Keuangan Daerah. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Lembaga Administrasi Negara dan BPKP. Akuntabilitas dan Good Gavermence Modul sosialisasi Sistem akun-tabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, modul 1 sampai 5. Jakarta : LAN dan BPKP. Rasul, Sjahruddin. 2003. Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas dan Anggaran Dalam Perspektif UU No. 17 Tahun 2003 Tentang keuangan Negara. Jakarta : Perum Percetakan Negara Republik Indonesia Yani, Ahmad. 2002. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Da-erah di Indonesia. Edisi 1. Jakarta : PT. Radja Grafindo. Kim, John M; Park, Nowook. 2007. Performance Budgeting in Korea. OECD Journal on Budgeting, pg. 9i : Volume 7-No. 4.

385

Pengelolaan Sistem keuangan Daerah dengan sistem Anggaran Berbasis Kinerja

Recommend Documents