KULIAH 8
Pengelolaan Keuangan Daerah Power Point Diadopsi dan Dielaborasi dari Yodi Haya WORK SHOP REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Parepare, 17 September 2008
4/17/2016
Marlan Hutahaean 1
Pengelolaan Keuangan Daerah adalah
keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah .
.
4/17/2016
Marlan Hutahaean
Pasal 1 PP 58/2005
2
KEUANGAN DAERAH Adalah
Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dilinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. 4/17/2016
Marlan Hutahaean
Pasal 1 PP 58/2005
3
LANDASAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Omnibus Regulation
UU 25/2004
UU 17/2003 UU 1/2004 UU 15/2004
PP
PP
UU 33/2004 UU 23/2014
PP
misal: SAP, dstnya
UU 32/2004
PP 58/2005 (Omnibus Regulation)
UU 23/2014
PP 38/07 PP 41/07 PERMENDAGRI 13/06
4/17/2016
PERMENDAGRI 59/07 Marlan Hutahaean
4
Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah Perencanaan RPJMD
Pelaksanaan Rancangan DPA-SKPD
RKPD KUA/PPAS
Nota Kesepakatan Pedoman Penyusunan RKA-SKPD
Penatausahaan
Verifikasi
Pendapatan
• Bendahara penerimaan wajib menyetor penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambatlambatnya 1 hari kerja
Penatausahaan Belanja • Penerbitan SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM-LS oleh Kepala SKPD • Penerbitan SP2D oleh PPKD
Penatausahaan Pembiayaan
Belanja RKA-SKPD
Pembiayaan
APBD 4/17/2016
Kekayaan dan Kewajiban daerah
Laporan Realisasi Semester Pertama
Perubahan APBD
Disusun Sesuai SAP
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah • • • •
LRA Neraca Lap. Arus Kas CaLK
Laporan Keuangan diperiksa oleh BPK
• Dilakukan oleh PPKD
RAPBD Evaluasi Raperda APBD oleh Gubernur/ Mendagri
Pemeriksaan
Penatausahaan Pendapatan
DPA-SKPD
Pelaksanaan APBD
Pertgjwban
• • • • • •
Kas Umum Piutang Investasi Barang Dana Cadangan Utang
Akuntansi Keuangan Daerah Marlan Hutahaean
Raperda
Pertanggungjawaban APBD
5
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) RPJMD
dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun
Penjabaran
Pedoman
Memperhatikan
Jangka Waktu Penetapan 4/17/2016
visi, misi, dan program kepala daerah RPJP Daerah
RPJM Nasional & SPM yang ditetapkan Pemerintah
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kepala daerah dilantik Marlan Hutahaean
6
MEKANISME PENYUSUNAN APBD (UU NO.17/2003) Rencana Kerja Pemerintah Daerah
PEMDA
Kebijakan Umum APBD dan PPAS
kesepakatan
SE Penyusunan RKASKPD
Satuan Kerja Perangkat Daerah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 4/17/2016
DPRD
Marlan Hutahaean
Prestasi kerja yg akan dicapai Rencana Kerja & prakiraan belanja dan Anggaran
Rancangan Peraturan Daerah (RPD) tentang RAPBD 7
Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Memuat :
Rencana Pembangunan Tahunan Daerah
Rancangan kerangka ekonomi daerah
atau disebut dengan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Prioritas pembangunan dan kewajiban daerah
dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun
4/17/2016
Rencana kerja yang terukur dan pendanaannya
Ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Marlan Hutahaean
8
KUA DAN PPAS KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) “ Adalah “ dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun
Kebijakan Umum APBD memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Strategi pencapaian memuat langkah-langkah kongkrit dalam pencapaian target
4/17/2016
Marlan Hutahaean
9
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan patokan batas maksimum anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD
- Prioritas disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi
kewajiban daerah berupa prioritas pembangunan daerah, SKPD yang melaksanakan dan program/kegiatan yang terkait.
- Prioritas disusun berdasarkan rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan. - Prioritas belanja diuraikan menurut prioritas pembangunan daerah, sasaran, SKPD yang melaksanakan. - Plafon anggaran sementara diuraikan berdasarkan urusan dan SKPD, program dan kegiatan, belanja tidak langsung (belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga). 4/17/2016
Marlan Hutahaean
10
SURAT EDARAN KEPALA DAERAH Tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD/RKA PPKD (Permendagri Nomor 59/2007, Pasal 89)
SE Memuat hal-hal sebagai berikut a. prioritas pembangunan daerah dan program/ kegiatan yang terkait; b. alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan SKPD; c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD; d. dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi KUA, PPAS, analisis standar belanja dan standar satuan harga. 4/17/2016
Marlan Hutahaean
11
Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja (belanja tidak langsung dan belanja langsung) program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan dan belanja, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.
4/17/2016
Marlan Hutahaean
12
Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA PPKD) adalah Rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah a. RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan. b. Untuk pendapatan, memuat dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah; c. Untuk belanja, memuat belanja bunga, hibah, bantuan keuangan, bantuan sosial, belanja tak terduga; d. Pembiayaan, meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan 4/17/2016
Marlan Hutahaean
13
Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) berdasarkan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya
Pedoman Penyusunan RKASKPD
Kepala SKPD
menyusun
RKA-SKPD
Pendekatan penyusunan 1. Kerangka pengeluaran jangka menengah daerah 2. Penganggaran terpadu 3. Penganggaran berdasarkan prestasi kerja 4/17/2016
Marlan Hutahaean
memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan dan belanj, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya
14
Bagan Alir Pengerjaan RKA-SKPD
RKA SKPD 1 RKA SKPD 2.1
RKA RKA RKA RKA SKPD 55 SKPD SKPD 5 SKPD
2.2.1
RKA SKPD 2.2
RKA SKPD
Kode
Nama Formulir
RKA-SKPD
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja SKPD
RKA-SKPD 1
Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
RKA-SKPD 2.1
Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung SKPD Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Prog. dan Keg. SKPD
RKA-SKPD 2.2 RKA-SKPD 2.2.1
4/17/2016
Marlan Hutahaean
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan SKPD 15
Bagan Alir RKA-PPKD Kode
RKA PPKD 1 RKA PPKD 2.1
RKA PPKD RKA PPKD 3.1 RKA PPKD 3.2
4/17/2016
Nama Formulir
RKA-PPKD
Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan PPKD
RKA-PPKD. 1
Rincian Anggaran Pendapatan PPKD selaku BUD
RKA-PPKD 2.1
Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung PPKD selaku BUD
RKA-PPKD 3.1
Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah PPKD selaku BUD
RKA-PPKD 3.2
Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah PPKD selaku BUD
Marlan Hutahaean
16
Penyiapan Raperda APBD Kepala SKPD/SKPKD
PPKD
(Satuan Kerja Perangkat Daerah)
(Pejabat Pengelola Keuangan Daerah)
RKA-SKPD/ RKA-PPKD
Disampaikan
RKASKPD/RKAPPKD
RKA-SKPD/PPKD yang telah ditelaah
4/17/2016
Raperda tentang APBD
dokumen pendukung
Nota Keuangan
Rancangan APBD
Marlan Hutahaean
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
RKASKPD/ PPKD
Dibahas
penelaahan kesesuaian dengan ● kebijakan umum APBD ● prioritas dan plafon anggaran sementara ● prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya ● dokumen perencanaan lainnya ● capaian kinerja ● indikator kinerja ● analisis standar belanja ● standar satuan harga ● standar pelayanan minimal 17
Struktur APBD APBD Pendapatan Daerah
Belanja Daerah
Pembiayaan Daerah
• Dana Perimbangan
• Klasifikasi belanja menurut organisasi
• Penerimaan Pembiayaan
• Lain-lain pendapatan daerah yang sah
• Klasifikasi belanja menurut fungsi
• Pengeluaran Pembiayaan
• PAD
• Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan • Klasifikasi belanja menurut jenis belanja 4/17/2016
Marlan Hutahaean
18
Penyampaian & Pembahasan Raperda APBD Raperda tentang APBD
minggu pertama Oktober tahun sebelumnya
menyampaikan
Kepala Daerah
Penjelasan
kepada
DPRD
Dokumen Pendukung
dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama Menitikberatkan pada kesesuaian antara KUA serta PPAS dengan program dan kegiatan yang diusulkan dalam Raperda tentang APBD 4/17/2016
Marlan Hutahaean
19
Penetapan Raperda tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran RAPBD Kepala Daerah menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran RAPBD
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
yang telah dievaluasi menjadi
selambat-lambatnya 31 Desember
Peraturan Daerah tentang APBD
Provinsi Mendagri 4/17/2016
Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran RAPBD
Disampaikan selambatlambatnya 7 hari kerja setelah ditetapkan Marlan Hutahaean
Kabupaten/Kota Gubernur
20
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Gubernur / Bupati / Walikota 1 4 Laporan Keuangan (unaudited)
2
BPK Audit (2 bulan)
4/17/2016
5 Raperda LPJ (Lap. Keuangan)
31 Maret Laporan Keuangan (audited)
3
Marlan Hutahaean
6
30 Juni
DPRD 21
Bentuk dan Isi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Laporan Realisasi APBD Neraca Laporan Arus Kas Catatan atas Laporan Keuangan Dilampiri:
Bentuk dan Isi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No.24/2005) 4/17/2016
Marlan Hutahaean
Laporan Keuangan Perusahaan Daerah
22
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD-SKPD SKPD
GUB/WALIKOTA/BUPATI
1
5 4
Laporan Keuangan SKPD (unaudited)
Sebelum 31 Maret
2
PPKD
Laporan Keuangan PEMDA (unaudited) Laporan Keuangan Konsolidasian (unaudited)
3 Sebelum 31 Maret
4/17/2016
Marlan Hutahaean
6
31 Maret
BPK 23
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD - SKPD Bentuk dan Isi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No.24/2005)
Laporan Realisasi APBD Neraca Catatan atas Laporan Keuangan
4/17/2016
Marlan Hutahaean
24
