PENGELOLAAN DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI GEOSPASIAL TERPADU

PENGELOLAAN DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI GEOSPASIAL TERPADU

Rapat Koordinasi Regional Sistem Informasi Lingkungan Hidup Makassar, 27 Maret 2014

Dr. Antonius B. Wijanarto

ISTILAH DAN DEFINISI Data Geospasial (DG) Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi. (UU No. 4 Tahun 2011) Informasi Geospasial (IG) Data Geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian. (UU No. 4 Tahun 2011) Dataset Kumpulan data yang dapat diidentifikasi. (ISO/TC 211 Glossary) Dataset fundamental Dataset yang tidak dapat diturunkan dari dataset yang lain dan digunakan oleh banyak institusi dan/atau banyak institusi memperoleh manfaat yang signifikan dari dataset tersebut. (ANZLIC Custodianship Guidelines) TATA KELOLA INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL| PUSAT PPIG | Halaman 2

KENAPA INSTITUSI PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH MEMBUTUHKAN PETA?

DOMAINS OF SYNTHESIS

IG berperan dalam Pemahaman Fenomena Keruangan, dan bukanlah sekedar gambar peta untuk dicetak IG yang Akurat dan Akuntabel dapat Merepresentasikan Hubungan Antar Fenomena Secara Komprehensif. Environment Dynamics

Pembangunan merupakan Hubungan Antar Manusia, dan Antara Manusia dengan Lingkungannya.

Environmental/ Humans Dynamics

Humans Dynamics COGNITIAL DIGITAL MATHEMATICAL VERBAL VISUAL

GEOMATICS WAYS LOOKING AT THE WORLD TATA KELOLA INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL| PUSAT PPIG | Halaman 3

INFORMASI GEOSPASIAL: MULTI-FUNGSI, MULTI-LAYER, MULTI-STAKEHOLDER KETAHANAN PANGAN

PEMBANGUNAN PULAU-PULAU KECIL

KEAMANAN GOOD GOVERNANCE

PEMANTAUAN PEMBANGUNAN

MONITORING PERBATASAN

DEMOGRAFI TERORISME IMPLEMENTASI UU KIP

KETERLIBATAN MASYARAKAT

IMPLEMENTASI UU 4/2011

SARS KONFLIK SOSIAL

BUDAYA

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERTANIAN PENGGUNDULAN HUTAN DAN DEGRADASI TANAH

PERTAHANAN

   

LOGISTIK

RESPON KRISIS EKONOMI

DEMOKRATISASI

ISU LINGKUNGAN

DIPRODUKSI OLEH BANYAK PIHAK (FUNCTION DRIVEN) DAPAT DIOLAH OLEH BANYAK PIHAK (METODOLOGY DIFFERENTIATION) DIGUNAKAN OLEH BANYAK PIHAK (CUSTOMER DRIVEN) DIMANFAATKAN UNTUK BANYAK KEGIATAN (OUTCOME DRIVEN)

PENANGANAN BENCANA

PERLU NSPK DAN ATURAN PENERAPANNYA

TATA KELOLA INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL| PUSAT PPIG | Halaman 4

PENCEMARAN LAUT AKIBAT KECELAKAAN MIGAS Item

BP Gulf of Mexico

PTTP Montara

Oil spill prediction

3 juta barrel

225.000 barrel

Ocean Depth

1524 m

76 m

Exploration Depth

5.5 km

2.6 km

Spill Coverage

226.000 km2

6.000 km2

Amount of Claim

Rp. 947,88 milyar (9.027 Rp. /USD)

Rp. 247 milyar (approach)

Total Losses

Rp. 18 Trilyun

Rp. 1,53 Trilyun

Oill Spill Recovery Cost

Rp. 3,25 Trilyun

Rp. 47 Milyar

Gulf of Mexico

Montara at Timor Channel

5 TATA KELOLA INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL| PUSAT PPIG | Halaman 5

INTEGRASI DATA (Vertikal dan Horisontal) Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)  KOLABORASI DAN SINERGI DARI PEMANGKU KEPENTINGAN MERUPAKAN PRASYARAT MUTLAK!

REGIONAL GEODATABASE

Grand Design Transformasi Ekonomi mengkombinasikan pendekatan Sektoral dan Regional

SECTORAL GEODATABASE

Grand Design Transformasi Ekonomi

Rencana Aksi Penguatan Konektivitas Nasional


PENINGKATAN PERAN IG DALAM PENATAAN RUANG

BUKTI HUKUM

MUSRENBANG

PENERTIBAN

MEDIA KOLABORASI

MEDIA KOORDINASI

LAMPIRAN DOKUMEN

PERAN INFORMASI GEOSPASIAL

INTEGRATOR INFORMASI


CONTOH PENGINTEGRASIAN IGT SEKTORAL DIATAS IGD: PEMANTAUAN PEMBERIAN IZIN KONSESI

IZIN ESDM IZIN KEHUTANAN IZIN BPN IZIN TRANSMIGRASI


GEOSPATIAL SUPPORT COMMAND CENTER (GSCC) : Mendukung SATUAN / UNIT REAKSI CEPAT (URC)

VISUALIZING

ANALYZING PLANNING GEO-ACCOUNTING

GEOSPATIAL SUPERIORITY DECISION MAKING

MAPPING

ACTING GEO-MONITORING

LOCAL GOVERNMENT

MAPPING AGENCY

INDONESIAN SDI

MINISTRIES

COMMUNITY

ARMED FORCES/POLICE


KEBIJAKAN SATU PETA, ONE MAP POLICY UU No. 4/2011, PP 8/2013, dan Inpres 10/2011

Reference

Standard

1

Geodatabase GeoPortal 10

Data Geospasial dibutuhkan oleh seluruh institusi pemerintah dan pemerintah daerah serta masyarakat untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam semua aspek pembangunan nasional 10 TATA KELOLA INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL| PUSAT PPIG | Halaman 10

UU No. 4 TAHUN 2011 TRANSFORMATION IN PARADIGM AND INSTITUTION BAKOSURTANAL INSTITUTIONS OF NATIONAL ADVISER IN DEVELOPMENT OF SURVEY, MAPPING, AND SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE

GEOSPATIAL INFORMATION AUTHORITY THE NATIONAL ORGANIZER IN THE FIELD OF THE TOPOGRAPHIC SURVEY AND BASE MAPPING INSTITUTIONS OF NATIONAL ADVISER IN DEVELOPMENT OF THEMATIC MAPS THE NATIONAL ORGANIZER FOR SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE


VISI & MISI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) VISI: "Terwujudnya Informasi Geospasial yang Andal, Terintegrasi, dan Mudah Dimanfaatkan pada tahun 2025“ Misi: 1. Membangun dan Memperkuat Koordinasi Kelembagaan terkait Penyelenggaraan Informasi Geospasial yang Efektif, Efisien, dan Sistematis. 2. Membangun Data dan Informasi Geospasial Multi-Resolusi (Skala) yang memiliki karakteristik sistem Referensi Tunggal, berkualitas dan berkelanjutan, mudah diakses dan dimanfaatkan, serta dapat dipertanggungjawabkan. 3. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial, Serta Mendorong Pemanfaatannya.


KARAKTERISTIK TATA KELOLA IG YANG BAIK Karakteristik Tata Kelola Informasi Geospasial yang baik menurut Pasal 2, UU No. 4 Tahun 2011 memiliki: a) KEPASTIAN HUKUM : berlandaskan hukum dan peraturan perundang-undangan yang

memberikan kepastian hak dan kewajiban bagi para pemangku kepentingan.

b) KETERPADUAN: dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah, Pemda dan setiap orang, yang harus saling mengisi dan saling memperkuat dalam memenuhi kebutuhan IG. c) KETERBUKAAN: dapat dipergunakan oleh banyak pihak dengan memberikan akses yang mudah kepada masyarakat untuk mendapatkan IG d) KEMUTAKHIRAN: disajikan dan/atau tersedia harus dapat menggambarkan fenomena dan/atau perubahannya menurut keadaan yang terbaru. e) KEAKURATAN: disajikan harus diupayakan untuk menghasilkan DG dan IG yang teliti, tepat, benar, dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan. f) KEMANFAATAN: harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

g) DEMOKRATIS: harus dilaksanakan secara luas dengan melibatkan peran serta masyarakat. TATA KELOLA INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL| PUSAT PPIG | Halaman 13

KUALITAS IG MERUPAKAN AMANAT UU 4/2011 Spatial Data Quality totality of indicators showing affirmative or negative distinguishing properties and characteristics of geographic data which describe confirmation to the specification and fitness for use, from the producers and users point of view, respectively (ISO TC211) DATA PRODUCTION SUPERVISI

“the action or process of watching and directing what someone does or how something is done” (Webster Dictionary)

DATA MANAGEMENT KONTROL KUALITAS (QC)

JAMINAN KUALITAS (QA)

“the activity of checking goods as they are produced to make sure that the final products are good” (Webster Dictionary)

“the processes and procedures that systematically monitor different aspects of a service, process or facility to detect, correct and ensure that quality standards are being met.” (Webster Dictionary)

USERS PEMANFAATAN


KUALITAS IG MERUPAKAN AMANAT UU 4/2011 Pasal 49 UU 4/2011 1) Pengguna IG berhak mengetahui kualitas IG yang diperolehnya. 2) Penyelenggara IG wajib memberitahukan kualitas setiap IG yang diselenggarakannya dalam bentuk metadata dan/atau riwayat data. 3) Pengguna IG berhak menolak hasil IG yang tidak berkualitas. 4) Metadata dan/atau riwayat data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam format tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan. Penjelasan Pasal 49 Ayat (1) “kualitas” adalah tingkat ketepatan, kerincian, kemutakhiran, dan kelengkapan informasi. Ayat (2) “riwayat data” adalah informasi mengenai proses pengumpulan dan pengolahan data. Ayat (3) “IG yang tidak berkualitas” adalah tidak tepat, tidak rinci, tidak mutakhir, dan/atau tidak lengkapnya IG sehingga tidak memenuhi kebutuhan pengguna IG tertentu.


METADATA: SNI/ISO 19115 Salah satu elemen yang mendeskripsikan data geospasial  Dimana?

Geospasial  Lokasi/Posisi (Koordinat) dan Hubungan Spasialnya (Relasi Topologi)  Apa?

Atribut  Info Deskriptif tentang Unsur Geospasial dalam Basisdata

GEOMETRI

METADATA

 Metadata

Deskripsi Rinci atas Data Geospasial  Pelaku

ATRIBUT

Produsen Data Geospasial adalah Pembuat Metadata Geospasial


KATALOG UNSUR GEOGRAFI STANDARDISASI STRUKTUR BASISDATA GEOSPASIAL DATASET FUNDAMENTAL (FDS) PETA TEMATIK DASAR

PETA DASAR

PETA TEMATIK KHUSUS

PETA TEMATIK TURUNAN

KATALOG UNSUR GEOGRAFIS INDONESIA


KATALOG UNSUR GEOGRAFI PETA DASAR TERKAIT RTRW DAN RDTR (PETA STRUKTUR RUANG) PP NO 8/2013 DAN PP NO 15/2010

GARIS PANTAI BATAS WILAYAH PERAIRAN PENUTUP LAHAN (TERMASUK PERAIRAN DARAT) HIPSOGRAFI NAMA RUPABUMI TRANSPORTASI DAN UTILITAS BANGUNAN DAN FASILITAS UMUM CITRA TEGAK SATELIT PENGINDERAAN JAUH

BIG BIG BIG BIG BIG BIG BIG BIG BIG

INDIKASI WALIDATA KEBUTUHAN DATA (PP 15/2010) SKALA 1:1000.000 RTRW NASIONAL SKALA 1:500.000 RTRW PULAU SKALA 1:250.000 RTRW PROV SKALA 1:50.000 RTRW KAB SKALA 1:25.000 RTRW KOTA SKALA 1:5.000 RDTR

KARTOGRAFI (PP 8/2013) SKALA 1:1000.000 RTRW NASIONAL SKALA 1:500.000 RTRW PULAU SKALA 1:250.000 RTRW PROV SKALA 1:50.000 RTRW KAB SKALA 1:25.000 RTRW KOTA SKALA 1:10.000 RTRW KAWASAN PERDESAAN SKALA 1:10.000 RTRW KAWASAN PERKOTAAN SKALA 1:5.000 RDTR


KATALOG UNSUR GEOGRAFI

KLIMATOLOGI CURAH HUJAN

BMKG BMKG

PETA TEMATIK DASAR TERKAIT RTRW (PETA POLA RUANG) PERMEN PU 20/2007 DAN PP NO 15/2010

HARI HUJAN INTENSITAS HUJAN TSUNAMI CUACA EKSTRIM PUTING BELIUNG KEGEMPAAN

BMKG BMKG BMKG BMKG BMKG BMKG

GEOLOGI STRUKTUR GEOLOGI UMUM GEOLOGI WILAYAH GEOLOGI PERMUKAAN SUMBER DAYA MINERAL/BAHAN GALIAN AIR TANAH GERAKAN TANAH (LONGSOR)

KESDM KESDM KESDM KESDM KESDM KESDM KESDM

GUNUNG BERAPI KAWASAN PERTAMBANGAN KAWASAN KEHUTANAN PENGIKISAN/EROSI KEKERINGAN KEBAKARAN HUTAN

KESDM KESDM KEMENHUT KEMENHUT KEMENHUT KEMENHUT

TANAH LAHAN BAKU SAWAH DEMOGRAFI LOKASI DAN CAKUPAN BANJIR ZONA NILAI TANAH PENATAGUNAAN TANAH

KEMENTAN KEMENTAN BPS KEMENPU BPN BPN

INDIKASI WALIDATA


KATALOG UNSUR GEOGRAFI PETA TEMATIK TURUNAN TERKAIT RTRW DAN RDTR (PETA POLA RUANG) PERMEN PU 20/2007 DAN PP NO 15/2010

INDIKASI WALIDATA

SISTEM LAHAN/MORFOLOGI KEMIRINGAN LERENG NERACA SUMBERDAYA ALAM DARAT NERACA SUMBERDAYA ALAM LAUT DAMPAK LINGKUNGAN

BIG BIG BIG BIG KEMENLH

EKOREGION BATAS DAS DAN SUB-DAS RESIKO BENCANA KERAWANAN BENCANA KERENTANAN BENCANA PERTAHANAN NEGARA

KEMENLH KEMENHUT BNPB BPBD BPBD KEMENHAN

POLA RUANG STRUKTUR RUANG ZONASI KESESUAIAN LAHAN DAYA DUKUNG LAHAN DAYA TAMPUNG LAHAN DAMPAK LINGKUNGAN

PEMDA PEMDA PEMDA PEMDA PEMDA PEMDA PEMDA


BERBAGI PAKAI IG KEBIJAKAN DAN STRATEGI IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI GEOSPASIAL

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

LATAR BELAKANG : PERPRES No. 85 / 2007 TENTANG JARINGAN DATA SPASIAL NASIONAL (JDSN)  PERPRES No. XX / 2013 Tentang JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL NASIONAL MEMBERIKAN JAMINAN KEMUDAHAN AKSES DAN INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL GUNA MEMPERCEPAT INTEGRASI INFORMASI GEOSPASIAL NASIONAL BIG:  MEMBANGUN INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL (IIG)

YANG DINAMAI INA-SDI : INDONESIA - GEOSPATIAL DATA INFRASTRUCTURE.  BERSAMA KEMENTERIAN TERKAIT MEMBINA SIMPUL

JARINGAN IG (SJ-IG) TERDISTRIBUSI;  MEMBANGUN PENGHUBUNG SIMPUL JARINGAN IG DAN INA-

SDI PORTAL YANG DIBERI NAMA INA-GEOPORTAL YANG MAMPU MENYEDIAKAN FASILITAS GEOSPATIAL DATA SHARING.  MEMBANGUN GEOSPATIAL DATA CENTER, GEOSPATIAL

CLOUD COMPUTING SERVICES, GEOSPATIAL SUPPORT COMMAND CENTER (GSCC) UNTUK MELAYANI PEMANFAATAN INFORMASI GEOSPASIAL KEPADA SIMPUL JARINGAN.


INA-GEOPORTAL: BERBAGI-PAKAI IG ANTAR INSTITUSI PEMERINTAH INPRES NO. 6 TAHUN 2012 TENTANG PENYEDIAAN, PENGGUNAAN, PENGENDALIAN KUALITAS, PENGOLAHAN DAN DISTRIBUSI DATA SATELIT PENGINDERAAN JAUH RESOLUSI TINGGI DNN/SJ

DNN/SJ

DNN/SJ

DNN/SJ

DNN/SJ

DNN/SJ

DNN/SJ

DNN/SJ

DNN/SJ

DNN/SJ

DNN/SJ

DNN/SJ

DNN/SJ

DNN/SJ

DNN/SJ

DNN/SJ

DNN/SJ

DNN/SJ

DNN/SJ

DNN/SJ

RAKORNAS IG BERBAGI PAKAI DATA (Ina-SDI)

DNN/SJ

PENGADAAN (AKUISISI) DNN/SJ

PRODUKSI IG BERBASIS CITRA TATA KELOLA INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL| PUSAT PPIG | Halaman 23

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SIMPUL JARINGAN IG 57 K/L, 34 Provinsi, dan 508 Kabupaten/Kota

KEMENTERIAN DALAM NEGRI

PROVINSI KALTIM

WALI DATA

PROVINCE DATA CENTER

UNIT KLIRING

METADATA KATALOG PORTAL

METADATA KATALOG PORTAL DATA CENTER

UNIT KLIRING

WALI DATA

GEOPORTAL NASIONAL

BIG DATA CENTER WALI DATA

SIMPUL KABUPATEN UNIT KLIRING METADATA DATABASE PORTAL

SIMPUL KOTA UNIT KLIRING METADATA DATABASE PORTAL

UNIT KLIRING


WALI DATA DATA CENTER


PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SIMPUL JARINGAN IG 57 K/L, 34 Provinsi, dan 508 Kabupaten/Kota

KEMENTERIAN DALAM NEGRI

PROVINSI KALTIM

WALI DATA

PROVINCE DATA CENTER

UNIT KLIRING


METADATA KATALOG PORTAL DATA CENTER

UNIT KLIRING

WALI DATA

GEOPORTAL NASIONAL

DINAS BADAN UNIT KANTOR

PUSAT BADAN BALAI DIRJEN


MANFAAT SIMPUL JARINGAN IG (SJ-IG) 1.

TURUT SERTA MENGARAHKAN KEBIJAKAN NASIONAL : Peta “One Reference” sebagai Media Koordinasi Pembangunan;

2.

AKSES DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL DASAR : Saat Ini telah tersedia Peta Rupabumi Indonesia Skala 1:25.000 Dan 1:50.000 dapat diakses melalui Ina-GeoPortal;

3.

AKSES DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK DARI KEMENTERIAN / LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH : Saat ini telah tersedia hubungan dan akses ke Simpul Jaringan K/L dan PemDa (Provinsi dan Kabupaten/Kota) melalui Ina-GeoPortal;

4.

AKSES DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL CITRA SATELIT : Pada Tahun 2014 akan tersedia Citra Satelit Resolusi Tinggi dari Skema InPres No. 6 / 2012 dapat diakses melalui Ina-GeoPortal. TATA KELOLA INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL| PUSAT PPIG | Halaman 26

MANFAAT INA-GEOPORTAL VISI DARI Ina-GeoPortal: Data dan Informasi Geospasial Seluruh NKRI Dapat Lebih Mudah Diakses Oleh Pihak yang Berhak dan Terintegrasi dalam Satu Sistem GeoReferensi Nasional. GOOD GOVERNANCE TERBANGUN

Ina-GeoPortal MAMPU: 1. Membantu Pencapaian Good Governance di Indonesia, dan 2. Mendukung Administrasi yang Lebih Efektif dan Efisien.

PERANSERTA MASYARAKAT MENINGKAT GOOD GOVERNANCE

SINERGI

INAGEOPORTAL

SEHINGGA TURUT MENJAMIN KEBERHASILAN: 1. Penataan Ruang, 2. Pengelolaan Sumberdaya Alam, 3. Perlindungan Terhadap Lingkungan, 4. Mitigasi Bencana 5. Kontribusi Secara Menyeluruh Terhadap Pembangunan Ekonomi Indonesia.

Ina-GeoPortal Mampu Sebagai Landasan Pengembangan Suatu Sistem Informasi Geospasial Pemerintahan yang dapat Mewujudkan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rangka Good Governance.


PERAN INSTITUSI PUSAT /DAERAH DALAM MEMBANGUN SJ-IG 1. Membentuk Kelembagaan dan Menyusun Peraturan : a. Menetapkan Unit Kliring melalui SK Menteri / SK Gubernur; b. Menyusun Tata Kelola “Satu Peta” melalui Peraturan Menteri / Peraturan Gubernur; c. Menyusun Anggaran untuk Suprastruktur dan Infrastruktur SJ-IG. 2. Membangun Data dan Metadata Geospasial: a. Menyelenggarakan Tematik (merupakan data dukung penyusunan Tata Ruang); b. Membangun Sistem Basisdata Geospasial.


INA-GEOPORTAL : http://tanahair.indonesia.go.id atau http://maps.ina-sdi.or.id


Ina-GeoPortal : Dilengkapi Basemap NKRI 2012 dan Peta RBI 25k + 50k


Ina-GeoPortal : Dilengkapi Basemap RBI 25k + 50k dan Simpul Jaringan K/L & PemDa


BIG - GEOSPATIAL DATA CENTER


SPESIFIKASI BIG - GEOSPATIAL DATA CENTER  Kapasitas Server: +/- 200 Server;  Data Storage: 300 TeraBytes;  Bandwidth: 

  

• Internasional: 250 Mbps; • Domestik: 1000 Mbps; Dukungan WAN (Wide Area Network) ke K/L dan Pemerintah Daerah lain; Memiliki fasilitas NOC (Network Operations Center) Memiliki fasilitas GSCC (GeoSpatial Support Command Center) Memiliki fasilitas Disaster Recovery Center (DRC) di Batam.


DUKUNGAN: BIG - GEOSPATIAL DATA CENTER

 ISO 27001: Sistem Keamanan Informasi;  CCTV & Access Control  Precision Air Conditioning (PAC)  Pemadam Kebakaran Gas Nitrogen (Environment Friendly)  Redundant Power Supply (UPS & Genset)  PLN Premium, redundant dari 2 Gardu yang berbeda TATA KELOLA INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL| PUSAT PPIG | Halaman 34

RINGKASAN 1. STANDARDISASI PROSES, PRODUK DAN TATA KELOLA INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK SETIAP ELEMEN DI BIG DAN SIMPUL JARINGAN MERUPAKAN AMANAT UU 4/2011 DAN BERDAMPAK POSITIF TERHADAP PEMBANGUNAN NASIONAL. 2. KESELARASAN DENGAN STANDARD ATAS INFRASTRUKTUR DAN DATA SECARA SISTEMATIS DIHARAPKAN MAMPU MENJAMIN KEMUDAHAN PRODUKSI IG. 3. PERLU SEGERA DIBENTUK FORUM DATA INTERNAL DALAM MENJALANKAN PROSES BISNIS BIG YANG TERPADU UNTUK MENCAPAI VISI LEMBAGA YAITU: “TERWUJUDNYA INFORMASI GEOSPASIAL YANG ANDAL, TERINTEGRASI, DAN MUDAH DIMANFAATKAN PADA TAHUN 2025” 4. KERANGKA KERJA PENGELOLAAN INFORMASI GEOSPASIAL DAPAT MENERAPKAN “INFORMASI GEOSPASIAL TERPADU” MERUPAKAN TUNTUTAN PEMBANGUNAN NASIONAL YAITU: MEMBANGUN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL YANG BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN DENGAN MULTI-RESOLUSI DAN MULTI-SKALA DALAM SATU REFERENSI TUNGGAL, SERTA MUDAH DIMANFAATKAN SECARA CEPAT DAN DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN.


PENGELOLAAN DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI GEOSPASIAL TERPADU

Recommend Documents