PENGELOLAAN ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT BAGI DOSEN

PENGELOLAAN ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT BAGI DOSEN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL BIRO KEPEGAWAIAN

A.

UMUM

☺

Tujuan Manajemen PNS : untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan pembangunan secara berdayaguna dan berhasil guna.

dan

Diperlukan PNS : profesional bertanggung jawab jujur dan adil

melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja

• Sistem Karier adalah suatu sistem kepegawaian dimana untuk pengangkatan pertama didasarkan atas kecakapan yang bersangkutan, sedangkan dalam pengembangan lebih lanjut, masa kerja, kesetiaan, pengabdian dan syarat-2 obyektif lainnya juga menentukan.

● Sistem prestasi kerja adalah suatu sistem kepegawaian, dimana pengangkatan seseorang untuk menduduki suatu jabatan atau untuk naik pangkat didasarkan atas kecakapan dan prestasi yang dicapai oleh pegawai yang diangkat

☺PNS diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu ▪

Jabatan Adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi negara. Jabatan dalam birokrasi pemerintahan adalah jabatan karier ◦

Jabatan karier : Jabatan struktural jabatan fungsional :  fungsional umum  fungsional tertentu : - fungsional keahlian - fungsional ketrampilan

◊

Jabatan fungsional keahlian adalah kedudukan yang menunjukan tugas yang dilandasi oleh pengetahuan, metodologi, dan teknis analisis yang didasarkan atas disiplin ilmu yang bersangkutan dan/atau berdasarkan sertifikasi yang setara dengan keahlian dan ditetapkan berdasarkan akreditasi tertentu

◊

Jabatan fungsional ketrampilan adalah kedudukan yang menunjukan tugas yang mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu serta dilandasi kewenangan penanganan berdasarkan sertifikasi yang ditentukan.

Penilaian prestasi kerja bagi pejabat fungsional ditetapkan dengan angka kredit oleh pejabat yang berwenang setelah mendengar pertimbangan tim penilai

▪

Pangkat Adalah kedudukan yang menunjukan tingkat seorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian

☺ Pengangkatan PNS dalam Jabatan Dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk itu, serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan. Syarat obyektif lainnya antara lain adalah : disiplin kerja, kesetiaan, pengabdian, pengalaman, kerja sama dan dapat dipercaya

☺Penilaian

prestasi kerja bagi pejabat fungsional ditetapkan dengan angka kredit oleh pejabat yang berwenang setelah mendengar pertimbangan tim penilai

Angka kredit yang dipakai sebagai penilaian prestasi kerja merupakan salah satu unsur dari DP3 PNS, oleh karenanya maka unsur-unsur lain yang dipersyaratkan dalam DP3 bagi kenaikan pangkat atau kenaikan jabatan perlu dipenuhi oleh setiap pejabat fungsional

DP.3 Kenaikan pangkat pilihan (yang menduduki jabatan struktural dan fungsional tertentu), ke dalam pangkat yang setingkat lebih tinggi dapat diberikan kepada PNS apabila yang bersangkutan : (SE. BAKN No. 05/SE/1980 ttg pengangkatan dalam pangkat PNS)

telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur DP3. dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurangkurangnya bernilai baik

telah 5 (lima) tahun dalam pangkat yang dimilikinya , dan setiap unsur DP 3 dalam 2 (dua) tahun terakhir rata-rata bernilai baik (tidak ada yang bernilai kurang)

telah 6 (enam) tahun dalam pangkat yang dimilikinya, dan setiap unsur DP3 dalam 2 (dua) tahun terakhir rata-rata bernilai cukup (tidak ada yg bernilai kurang)

B.

PENGANGKATAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL DOSEN Pengangkatan ke dalam jabatan fungsional dosen

Permenpan No. 60 Thn 2005: Pengangkatan I

● Ijazah S1 = 100, S2 = 150 , S3 = 200

Asisten Ahli :

Lektor :

● Min 1 th sbg dosen/ CPNS dosen

● Min 1 thn sbg dosen /CPNS dosen

● Berijazah S1/DIV atau S2/Sp I

● Berijazah S3/Sp II

● Memiliki ≥ 10 angka kredit dari unsur Tridharma PT

● Memiliki ≥ 10 angka dari unsur Tridharma PT

● 25% dari 10 kum = 2,5 kum dari unsur penelitian

● 25% dari 10 kum = 2,5 kum dari unsur penelitian

Penyesuaian

PNS yg pada waktu pengangkatannya sebagai CPNS atas dasar kualifikasi pendidikan tertentu dan telah diangkat sebagai tenaga fungsional dosen atas dasar kualifkasi pendidikan tersebut, kemudian melanjutkan studi (izin belajar/keterangan belajar) ke jenjang yang lebih tinggi dan memperoleh ijazah, maka dapat dinaikan pangkatnya sesuai dengan ijazah yang diperoleh tersebut bila a.l : 1. sekurang-kurangnya telah 1 tahun dalam pangkat terakhir 2. Memenuhi angka kredit yang ditentukan 3. Lulus ujian penyesuaian ijazah Mis. Kualifikasi S1= III/a  Ass Ahli (100)  S2 = III/b

Catatan : Termasuk dalam kategori ini adalah PNS yang telah memiliki ijazah yang diperoleh sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi CPNS (Penjelasan Pasal 18 Ayat (1) PP No 12 Th 2002)

Telah lama bertugas sebagai dosen tetapi belum mempunyai jabatan :

1.

● Diangkat dalam jabatan setinggitingginya Lektor Kepala : -

Berijazah S3/Sp.II

-

Telah bertugas sebagai dosen sekurang-2nya 7 thn

-

-

Bila memiliki karya-2 penelitian yang luar biasa dapat kurang dari 7 tahun dan lebih dari 3 tahun Memenuhi angka kredit yg dipersyaratkan

● Diangkat dalam jabatan setinggi-2nya sebagai Lektor Kepala : -

Berijazah S1/DIV atau S2/SpI

-

telah bertugas sebagai dosen sebelum 1 April 1988

-

Memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan

2.

PNS non dosen pindah menjadi PNS dosen : -

Berijazah min S2/SpI bg dosen prog pendidikan akademik atau S1/DIV untuk progdik profesional

-

Memiliki IPK min. 3.00

-

Telah memilki jabatan min Lektor (luar biasa)

-

Ratio dosen dan mhs pd prodi yg dituju memungkinkan

Dosen non PNS yg telah mempunyai jabatan diangkat sebagai dosen PNS -

Jabatan yg dimilki tsb tetap diakui

-

Penyesuian dilakukan setelah dosen yg bersangkutan diangkat sebagai PNS

-

Pangkat sama dng pangkat yg dimiliki sebagai PNS

C. JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

NO

JENJANG JABATAN

1 1

2

3

4

2 ASISTEN AHLI

LEKTOR

LEKTOR KEPALA

GURU BESAR

JENJANG PANGKAT/GOL. RUANG

PERSYARATAN ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL

PERJENJANG

4

5

P. MUDA, III/A

100

100

P. MD TK.I, III/B

150

50

PNT, III/C

200

50

PNT TK..I , III/D

300

100

PEMBN, IV/A

400

100

PBN TK.I, IV/B

550

150

PEM UT MD, IV/C

700

150

P. UT.MDY, IV/D

850

150

P. UTAMA, IV/E

1.050

200

3

1.

Pangkat dan jabatan tidak paralel a.

Ada jabatan yg memiliki dua jenjang pangkat yaitu : -

b.

Asisten Ahli

III/a dan III/b

-

Lektor

III/c dan III/d

-

Guru Besar

IV/d dan IV/e

Ada jabatan yang memiliki tiga jenjang pangkat yaitu: Lektor Kepala

c.

Kenaikan jabatan tidak tergantung pada pangkat yang dimiliki mis : Ass. Ahli (100)  Ass Ahli (100) 

2.

IV/a, IV/b dan IV/c

Lektor (200/300) (reguler) Lektor Kepala (400/550/700) (loncat jabatan)

Dalam sistem ini : a.

Angka kredit untuk kenaikan pangkat mis : Ass. Ahli (100)  Ass. Ahli (150)  PAK

b.

Angka kredit untuk kenaikan jabatan dan pangkat mis : Ass. Ahli (150)  Lektor (200)  PAK dan SK Jab

3.

Dimungkinkan loncat jabatan -

melewati satu jenjang jabatan mis : Ass. Ahli  Lektor Kepala

-

4.

Setiap kali kenaikan pangkat berikutnya setingkat lebih tinggi diwajibkan mengumpulkan angka kredit 30% yang berasal dari unsur utama (tridharma PT) dari jumlah angka kredit yang diperlukan untuk kenaikan pangkat selanjutnya.

Angka kredit yang diperlukan untuk kenaikan jabatan dan pangkat harus memenuhi jumlah angka kredit dan persentase masingmasing unsur kegiatan yang ditentukan baik perjenjang maupun kumulatif minimalnya dengan ketentuan 80% harus berasal dari unsur utama (tridharma PT) mis :

jalur akademik

a. kenaikan pangkat III/a ke III/b jumlah kebutuhan angka kredit adalah 150 – 100 = 50 persentase angka kredit perjenjang yang harus dipenuhi adalah :

Bid. A = >30% x 50 = 15 Bid. B = >25% x 50 = 12,50

>80%

Bid. C = <15% x 50 = 7,50 Bid. C = <20% x 50 = 10 Sedangkan persentase angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi adalah : Bid. A = >30% x 150 = >45 Bid. B = >25% x 150 = >37,50

> 80%

Bid. C = <15% x 150 = <22,50 Bid. D = <20% x 150 = <30 Agar persentase angka kredit kumulatif minimal ini terpenuhi, maka khusus untuk angka kredit pengangkatan pertama kali sebagai dosen (dalam contoh ini Asisten Ahli 100), dipersentasekan terlebih dahulu ke dalam masing-masing unsur kegiatan, dengan menggunakan pola inpassing jabatan dosen. Hasil persentase tersebut kemudian dijadikan angka kredit lama

Bid. A = 40% x 100 = 40 Bid. B = 25% x 100 = 25

>80%

Bid. C = 15% x 100 = 15 Bid. C = 20% x 100 = 20

UNSUR

AK LAMA

AK BARU

AK KUM MINIMAL > 45 > 37,50 < 22,50

Bidang A Bidang B Bidang C

40 25 15

Bidang D

20

> 15 > 12,50 < 7,50

100

< 10 > 50

<

30

> 150

>80%



<20%

100%

D. Kenaikan Pangkat Bagi Dosen 1.

Menggunakan angka kredit -

telah memenuhi angka kredit yang ditentukan

-

> 2 tahun dalam pangkat terakhir

-

setiap unsur DP3, > baik dalam 2 tahun terakhir

a. kelengkapan administrasi 1)

PAK/SK jabatan asli

2)

salinan/fotokopi sah SK KP terakhir

3)

salinan/fotokopi sah DP3 2 tahun terakhir

4)

salinan/fotokopi sah kartu pegawai

5)

nota persetujuan (model D1 untuk gol. IV/b ke bawah dan model D5 untuk gol. IV/c ke atas) yang telah diisi data PNS yang bersangkutan

6)

kelengkapan pendukung lainnya : -

7)

salinan/fotokopi sah ijazah bila terjadi perubahan/penambahan gelar/ijazah pendidikan : ◦

salinan/fotokopi sah SK Tugas belajar/Izin Belajar,atau;

◦

Surat Keterangan Belajar

◦

salinan/fotokopi sah SK Pembebasan sementara dari tugas-2 jabatan dosen selama tugas belajar/izin belajar

◦

salinan/fotokopi sah SK Pengaktifan kembali setelah selesai tugas belajar/izin belajar

Surat usul dari pimpinan PTN/Kopertis

b. Prosedur dan mekanisme pengusulan 1)

Pimpinan PTN/Koordinator Kopertis mengusulkan kepada Sesjen Depdiknas u.p. Kepala Biro Kepegawaian.

2)

Pengusulan dilakukan selambat-lambatnya 3 bulan menjelang bulan periode kenaikan pangkat (April dan Oktober)

2.

Dalam Masa Tugas Belajar -


-


a. kelengkapan administrasi

1)


2)


3)


4)

salinan/fotokopi sah PAK/SK Jabatan terakhir

5)

salinan/fotokopi sah SK Tugas belajar dari pejabat yang berwenang

6)

salinan/fotokopi sah SK pembebasan sementara dari tugas-tugas jabatan dosen selama tugas belajar

7)


8)

Surat usul dari pimpinan PTN/Kopertis



2)

Pengusulan dilakukan selambat-lambatnya 3 bulan menjelang bulan periode kenaikan pangkat (April dan Oktober)

3.

Telah Selesai Melaksanakan Tugas Belajar -


-


-

Pangkat masih gol. III/a bagi yang telah lulus dan memperoleh ijazah magister (S2) dan gol. III/b ke bawah bagi yang telah lulus dan memperoleh ijazah doktor (S3)



3)


3)


4)

salinan/fotokopi sah SK tugas belajar dari pejabat yang berwenang

5)

salinan/fotokopi sah SK pembebasan sementara dari tugas-tugas jabatan dosen selama tugas belajar

6)

salinan/fotokopi sah ijazah yang diperoleh dari tugas belajar tersebut. Untuk ijazah yang diperoleh dari PT di luar negeri harus telah mendapatkan penilaian/pengesahan dari Ditjen Dikti

7)


8)

Surat usulan dari pimpinan PTN/Kopertis



2)

Pengusulan dilakukan setelah PNS yang bersangkutan selesai melaksanakaan tugas belajar

4.

Karena Menduduki Jabatan Struktural Dosen yang menduduki jabatan struktural dan pangkatnya masih dalam jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan tersebut, dapat dinaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila :

-

> 2 tahun dalam pangkat terakhir. dan

-




2)


3)


4)


5)

salinan/fotokopi sah SK jabatan struktural dari pejabat yang berwenang

6)

salinan/fotokopi sah SK pembebasan sementara dari tugas-tugas jabatan dosen

7)

salinan/fotokopi sah naskah pelantikan dan Super Pelantikan serta Super menduduki jabatan sebagai pejabat struktural

8)

salinan/fotokopi sah surat izin dari Mendiknas untuk bertugas sebagai pejabat struktural bila bertugas di luar Depdiknas dengan status diperbantukan pada instansi lain

9)




2) Pengusulan dilakukan selambat-lambatnya 3 bulan menjelang bulan periode kenaikan pangkat (April dan Oktober) 3)

Khusus bagi dosen yang menduduki jabatan struktural di luar instansi dengan status diperbantukan, maka harus juga mendapat persetujuan dari pimpinan PTN yang bersangkutan

5.

Karena Diangkat sebagai Pejabat Negara -

> 4 tahun dalam pangkat terakhir. dan

-

setiap unsur DP3, > baik dalam 1 tahun terakhir DP3 seorang PNS yang diangkat sebagai pejabat negara, atasan langsungnya adalah pimpinan tertinggi pada unit kerjanya dan atasan atasan langsung pejabat penilai adalah pimpinan instansi tertinggi pada instansi asal PNS yang bersangkutan



2)


3)


4)


5)

salinan/fotokopi sah SK Diangkat Pejabat Negara dari pejabat yang berwenang

6)

salinan/fotokopi sah SK pembebasan sementara dari jabatan organik sebagai PNS, bagi yang bertugas sebagai pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya

7)

salinan/fotokopi sah naskah pelantikan dan Super Pelantikan serta Super menduduki jabatan sebagai pejabat negara

8)

salinan/fotokopi sah surat izin dari Mendiknas untuk bertugas sebagai pejabat negara

9)




2) Pengusulan dilakukan selambat-lambatnya 3 bulan menjelang bulan periode kenaikan pangkat (April dan Oktober)

SEKIAN TERIMA KASIH

PENGELOLAAN ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT BAGI DOSEN

Recommend Documents