PENGAWASAN, STRATEGI ANTI FRAUD, DAN AUDIT KEPATUHAN SYARIAH SEBAGAI UPAYA FRAUD PREVENTIVE PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

JAFFA Vol. 02 No. 2 Oktobe 2014 Hal. 91 - 100

PENGAWASAN, STRATEGI ANTI FRAUD, DAN AUDIT KEPATUHAN SYARIAH SEBAGAI UPAYA FRAUD PREVENTIVE PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH Atik Emilia Sula Moh. Nizarul Alim Prasetyono Magister Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura Jl. Raya Telang PO. BOX. 02, Kamal, Bangkalan Email [email protected]; [email protected]; [email protected]

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk membahas beberapa konsep penting, yaitu kemungkinan adanya kecenderungan tindakan fraud pada lembaga keuangan syariah, strategi anti fraud, sistem pengawasan pada lembaga keuangan syariah, serta bagaimana standar audit kepatuhan syariah yang dapat digunakan sebagai salah satu upaya untuk fraud preventive. Fokus dalam kajian ini lebih ditekankan pada lembaga keuangan perbankan syariah, dimana kajian yang dilakukan menggunakan studi pustaka yang mengacu pada penelitian terdahulu dan diakhiri dengan analisis kritis dan solusi praktis terkait permasalahan yang diangkat. Kata kunci: pengawasan, strategi anti fraud, audit kepatuhan syariah, dan fraud preventive

PENDAHULUAN

Latar Belakang Lembaga keuangan syariah merupakan sebuah entitas yang unik dan memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional. Keberadaannya di Indonesia ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Sebagai sebuah entitas yang didalam prinsip muamalahnya berdasarkan hukum dan aturan syariah tersebut, adakah yang bisa menjamin bahwa melekatnya atribut syariah pada lembaga keuangan atau lembaga bisnis saat ini bebas dari nilai fraud? Sebagai entitas yang memiliki karakter khusus, bisnis keuangan syariah memiliki risiko yang tinggi dalam pengelolaannya, sehingga dibutuhkan prinsip kehati-hatian para pelakunya dalam aspek kepatuhan syariah (shariah compliance) sebagai upaya pencegahan kemungkinan resiko terjadinya fraud. Sebagai upaya penerapan prinsip kehati-hatian, sebuah sistem pengawasan, konsep strategi nati fraud, pelaksanaann audit, baik terhadap laporan keuangan maupun audit kepatuhan entitas lembaga syariah, juga menjadi bagian yang penting untuk diperhatikan. Optimalisasi dari ketiga elemen tersebut dirasa sangat tepat sebagai upaya pencegahan fraud. Pengawasan bank syariah yang berada dalam otoritas Bank Indonesia (BI) dan Dewan Syariah Nasional (DSN) dilakukan dalam rangka menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dan aturan syariah dalam operasional kegiatannya dan pelaporannya sesuai konsep perbankan syariah serta sesuai prinsip akuntansi bertema umum (Minarni, 2013). Dalam artikel yang sama, Minarni (2013) menjelaskan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran yang utama dalam pengendalian dalam aspek syariah dan auditor memiliki peran utama dalam menguji (examination) penyajian laporan keuangan yang fair. Strategi anti fraud merupakan wujud komitmen sebuah entitas keuangan dalam mengendalikan tindakan kecurangan. Strategi ini diterapkan dalam bentuk pengendalian fraud, 91

92 Sula, Alim, dan Prasetyono

JAFFA Vol.2 No.2 Oktober 2014

yang menuntut manajemen untuk mengerahkan sumber daya agar sistem pengendalian fraud dapat diimplementasikan secara efektif dan berkesinambungan. Dalam penerapannya, strategi ini juga bertujuan sebagai bentuk pencegahan, deteksi, investigasi, serta perbaikan sistem sebagai bagian dari strategi yang bersifat integral dalam mengendalikan fraud. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/2/Pbi/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum Pada Bab 1 No 6, dimana bank syariah termasuk di dalamnya menuntut entitas ini untuk patuh dalam aturan syariah dalam praktek operasionalnya di lapangan. Sebagai upaya pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tersebut, dibutuhkan audit terhadap kepatuhan syariah. Adapun standar audit yang berlaku pada LKS termasuk bank Syariah adalah standar audit yang dikeluarkan dan disahkan oleh AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) yang berada di Manama, Bahrain. Artikel ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan beberapa konsep penting, yaitu kecenderungan tindakan fraud pada lembaga keuangan syariah, strategi anti fraud, pengawasan pada lembaga keuangan syariah yang dilakukan pihak yang berwenang, serta bagaimana standar audit kepatuhan syariah yang dapat digunakan sebagai salah satu upaya untuk fraud preventive. Fokus dalam kajian ini lebih ditekankan pada lembaga keuangan perbankan syariah, dimana kajian yang dilakukan menggunakan studi pustaka yang mengacu pada penelitian terdahulu dan diakhiri dengan analisis kritis dan solusi praktis terkait permasalahan yang diangkat. Kecenderungan Tindakan Fraud Pada Lembaga Keuangan Syariah Kecenderungan kecurangan yang umum ditemukan pada praktik operasional entitas keuangan syariah adalah penggunaan metode accrual basis dalam hal pengakuan dan penyusunan laporan keuangan. Dalam sebuah artikel ilmiah yang terdapat dalam majalah IAI (2007), mantan Dirut Bank Muamalat, Zainul Bahar Noor, menyatakan bahwa: “accrual basis telah bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip ini mengakui adanya pendapatan yang terjadi di masa yang akan datang, padahal Islam melarang untuk mengakui suatu pendapatan yang sifatnya belum pasti. Hal ini disebabkan karena masa yang akan datang adalah kekuasaan dan wewenang Allah sepenuhnya untuk mengetahuinya” Menurut Gumanti dan Ary (2003), penerapan prinsip accrual basis dalam pencatatan akuntansi, menyebabkan peluang terjadinya abused pada laporan keuangan. Penyalahgunaan ini biasanya mengarah pada upaya earnings management sebuah entitas. Manajemen laba, apapun alasannya dapat mengarah pada penyajian laporan keuangan yang tidak benar (miss leading) dan akhirnya akan mempengaruhi alokasi sumber-sumber yang ada. Kepatuhan entitas bisnis syariah terhadap prinsip syariah mutlak untuk dilakukan. Sebab hal inilah salah satu bentuk indikasi bahwa entitas tersebut tidak melakukan tindakan fraud. Seperti yang telah dijelaskan diawal, bahwa sebuah entitas bisnis dengan simbol agama bukan menjadi jaminan lembaga tersebut terbebas dari perilaku curang. Setiap entitas memiliki peluang untuk melakukan tindakan kecurangan. Sebuah studi yang dilakukan Maharani (2008), berfokus pada permasalahan agency problem pada kontrak mudharabah, dimana dalam pembiayaan ini kepercayaan dan transparansi dari kedua belah pihak yang bermuamalah mutlak diperlukan agar hubungan keagenan yang tercipta tidak menimbulkan perilaku fraud. Dijelaskan dalam penelitian ini bahwa beberapa agency problem yang ditemui dalam mudharabah antara lain adanya konflik kepentingan, dimana mudharib bertindak mengabaikan hubungan kontraktual dan mendorong untuk bertindak tidak berdasarkan kepentingan shahibul-maal. Tidak hanya agency problem sebagai indikasi fraud di lembaga keuangan syariah. Jurnal mengenai analisis manajemen laba pada laporan keuangan perbankan syariah ditulis dalam beberapa artikel ilmiah. Penelitian Faradila dan Ari (2013), menyatakan bahwa bank syariah melakukan manajemen laba dalam laporan keuangan. Hal ini dibuktikan dengan hasil Discretionary Accrual selama dua tahun yang bernilai positif dan negatif. Nilai Discretionary Accrual yang telah dianalisis dalam 11 bank syariah tersebut masih berkisar dibawah angka

Pengawasan, Strategi Anti Fraud, dan Audit Kepatuhan Syariah

ISSN: 2339-2886



0 (nol). Hal ini berarti bank syariah melakukan manajemen laba dengan cara menurunkan laba. Beberapa praktik perbankan di lapangan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, dapat memicu terjadinya kecurangan. Salah satu bentuk ketidaksesuaian tersebut adalah penentuan bagi hasil yang ditentukan oleh bank dengan asumsi keuntungan yang relatif tinggi lebih dari 30 persen. Berdasarkan praktik tersebut, nasabah merasa bahwa praktik pembiayaan di bank syariah masih belum berbeda dengan bunga bank (Alim, 2011). Dalam tulisannya, Alim (2011) mendeskripsikan kekecewaan nasabah dalam transaksi tersebut. Nasabah merasa tidak ada nilai/value syariah. Nasabah mengakui bahwa setiap bulan harus membayar “bagi hasil” yang relatif tetap, seperti yang dikutip langsung Alim (2011) dalam bukunya: “Setiap bulan saya selalu membayar bagi hasil yang sama. Padahal usaha yang saya lakukan dalam satu bulan belum tentu menerima pendapatan karena masih menjadi piutang” Sebuah penelitian tentang kepatuhan syariah dan kecenderungan tindakan fraud dilakukan Sula (2013). Dalam risetnya tersebut, salah satu elemen yang menjadi fokus penelitian adalah perhitungan bagi hasil pembiayaan. Adanya simulasi perhitungan bagi hasil nasabah dengan menggunakan pendekatan basis akrual dan basis kas dalam riset ini membantu meyakinkan hasil penelitian, metode mana yang lebih fairness dan menguntungkan dalam hal pembagian hasil pembiayaan. Kesimpulan yang diperoleh dari simulasi tersebut bahwa perhitungan bagi hasil pembiayaan dengan menggunakan metode basis kas jauh lebih menguntungkan dan tidak merugikan kedua belah pihak dibandingkan dengan penggunaan metode basis akrual. Beberapa temuan lainnya dalam riset Sula (2013) yang dapat dijadikan kesimpulan adalah penetapan nisbah bagi hasil pembiayaan yang ditetapkan di awal pembiayaan dan bersifat tetap, tidak diwajibkannya nasabah pembiayaan untuk melaporkan laporan keuangan dan perkembangan usaha yang dijalankan, penggunaan metode basis akrual dalam pengakuan dan pencatatan laporan keuangan bank. Strategi Anti Fraud Strategi anti fraud merupakan wujud komitmen sebuah entitas keuangan dalam mengendalikan tindakan kecurangan. Kebijakan dan prosedur Strategi Anti Fraud terbit pada tanggal 01 Juni 2012. Adapun dasar hukum penerapan Strategi Anti Fraud adalah (1) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP Tanggal 9 Desember 2011 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum. (2) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/23/DPNP Tanggal 25 Oktober 2011 tentang Perubahan atas Surat Edaran No 5/21/DPNP Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. (3) Undang-Undang Perbankan Nomor 7/1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10/1998. Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP/Tanggal 9 Desember 2011 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum menyebutkan bahwa bank wajib memiliki dan menerapkan strategi anti fraud yang disesuaikan dengan lingkungan internal dan eksternal, kompleksitas kegiatan usaha, potensi, jenis, dan risiko fraud serta didukung sumber daya yang memadai. Strategi ini berlaku bagi bank umum, dimana yang dimaksud dengan bank umum dalam surat edaran ini adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Strategi anti fraud yang dalam penerapannya berupa sistem pengendalian fraud, memiliki 4 pilar, sebagaimana yang termuat dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP/Tanggal 9 Desember 2011 sebagai berikut: a) pencegahan, yang memuat perangkat-perangkat dalam rangka mengurangi potensi terjadinya fraud, yang mencakup anti fraud awareness, identifikasi kerawanan, dan know your employee, b) deteksi: memuat perangkat-perangkat dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan kejadian fraud dalam kegiatan usaha bank, yang mencakup kebijakan dan mekanisme whistleblowing, surprise audit, dan surveillance system. Poin selanjutnya, c) investigasi, pelaporan, dan sanksi: memuat perangkat-perangkat dalam rangka menggali informasi, sistem pelaporan, dan pengenaan sanksi atas kejadian fraud dalam kegiatan usaha bank, yang mencakup standar investigasi, mekanisme pelaporan, dan pengenaan sanksi, d) pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut merupakan bagian dari sistem pengendalian


ISSN: 2339-2886



fraud yang memuat langkah-langkah dalam rangka memantau dan mengevaluasi fraud, serta mekanisme tindak lanjut.

STRATEGI ANTI FRAUD PENCEGAHAN

Pilar 1

DETEKSI

INVESTIGASI, PELAPORAN, DAN SANKSI

Pemantauan,

Evaluasi, dan Tindak Lanjut

Pilar 2 Pilar 3

Pilar 4

Pilar 4 Pilar 1

Pilar 2

Pilar 3

Pilar 4

Gambar 1. Empat Pilar Strategi Anti Fraud

Untuk meminimalkan dan mencegah terjadinya tindakan fraud, beberapa tindakan yang dapat dilakukan terkait startegi anti fraud, seperti yang dikutip dalam strategi anti fraud Bank INA (2013), antara lain: a) pelaksanaan strategi anti fraud yang terintegrasi, b) mempromosikan budaya kejujuran dan etika yang baik, c) mendeteksi tindak fraud yang belum tercegah, d) penyelidikan secara profesional terhadap fraud yang terdeteksi, e) penerapan sanksi yang sesuai, f) meningkatkan tingkat kesadaran kepada pihak eksternal bank seperti nasabah, supplier, dan mitra bank, g) memberikan pelatihan dan bimbingan kepada karyawan secara berkesinambungan khususnya yang berkaitan dengan transaksi perbankan, h) memberikan proteksi terhadap penyampaian pelaporan adanya indikasi fraud yang dilakukan di dalam bank, i) meningkatkan manajemen SDM yang berkualitas. Pengawasan pada Lembaga Keuangan Islam Arti penting kepatuhan syariah bagi pelaksanaan fungsi intermediasi bank berimplikasi pada keharusan adanya pengawasan terhadap pelaksanaan kepatuhan tersebut. Menurut Ilhami (2009), pengawasan terhadap kepatuhan syariah merupakan tindakan untuk memastikan bahwa prinsip syariah yang merupakan pedoman dasar bagi operasional bank syariah telah diterapkan dengan tepat dan menyeluruh. Melalui tindakan pengawasan, diharapkan semua pelaksanaan fungsi intermediasi perbankan oleh bank syariah tetap mendasarkan diri pada prinsip syariah. Konsep pengawasan terhadap praktik keuangan yang dilakukan pada lembaga keuangan syariah memiliki sejumlah landasan, yaitu landasan syariah dan landasan hukum positif yang berlaku di Indonesia (Minarni, 2013). Salah satu landasan syariah dalam hal pengawasan, sebagaimana yang tertuang dalam QS. Ali Imron: 104 dan QS. Fushilat : 33 "Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang mengajak (manusia) kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung." (QS. Ali Imron:104)


ISSN: 2339-2886



"Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru (manusia) kepada Allah dan beramal shalih dan berkata, "Bahwasanya aku termasuk orang-orang yang berserah diri (muslim)." (QS. Fushilat : 33). Makna dari dua ayat tadi sudah cukup mewakili sebagai landasan syariah, bahwa pentingnya sebuah pengawasan, evaluasi dan saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Adapun landasan hukum positif mengenai pengawasan terdapat pada UU No.10 Th.1998 tentang Perbankan pasal 29 ayat 1 yang berbunyi “Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia”. Pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia tersebut berlaku untuk bank konvensional maupun bank syariah. Undang-undang No 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan juga memiliki andil dalam hal pengawasan. Dalam UU tersebut pada pasal 5 dijelaskan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan. Dalam pasal selanjutnya, dijelaskan pengaturan dan pengawasan yang dilakukan mengenai kelembagaan bank, kesehatan bank, aspek kehati-hatian bank, dan pemeriksaan bank. Selain Bank Indonesia dan OJK yang memiliki peran pengawasan pada lembaga keuangan di Indonesia, secara khusus peran pengawasan pada bank syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Minarni (2013) menyatakan, dalam konteks Indonesia, tugas mengawasi aspek syariah dari operasional bank syariah ini menjadi kewenangan DSN yang salah satu tugas pokoknya adalah mengkaji, menggali, dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (Syariah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syariah. DSN memiliki sifat yang menyeluruh dalam artian pengawasan yang dilakukannya bersifat nasional. Sedangkan dalam prakteknya pengawasan yang bersifat lebih lokal pada bank syariah secara langsung perlu dilakukan. Untuk mengawasi bank syariah secara lebih langsung, maka kepanjangan tangan DSN berupa Dewan Pengawas Syariah (DPS) pun dibentuk (Minarni, 2013). Dalam Surat Edaran No 8/19/DPBS tanggal 24 Agustus 2006 Perihal Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi DPS menjelaskan bahwa Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab antara lain memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN), menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank, memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank, mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN, dan menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah. DPS selanjutnya melaporan hasil pengawasan pada entitas keuangan syariah beserta kertas kerja pengawasan yang dilakukannya, disampaikan kepada Direksi, Komisaris, DSN, dan Bank Indonesia. Laporan hasil pengawasan syariah paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut sebagaimana yang termuat dalam Surat Edaran No 8/19/DPBS tanggal 24 Agustus 2006: a) hasil pengawasan atas kesesuaian kegiatan operasional Bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN – MUI, b) opini syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh Bank, c) hasil kajian atas produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN – MUI, d) opini syariah atas pelaksanaan operasional Bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi Bank. Begitu pentingnya keberadaan Dewan Pengawas Syariah sebagai badan penyeimbang yang mengawasi segala bentuk kegiatan operasional bank syariah, sehingga perlu dukungan dan fasilitas yang memadai untuk membantu memaksimalkan peran, fungsi, dan tanggung jawabnya. Namun hal yang menarik, dalam penelitian Ilhami (2009), DPS sebagai pemegang otoritas pengawasan terhadap kepatuhan syariah belum memiliki tanggung jawab yang diatur melalui ketentuan hukum yang tegas. Dalam peraturan perundang-undangan serta praktik yang dilakukan oleh bank syariah, DPS ditempatkan pada posisi yang sangat strategis. Namun di saat yang sama, posisi tersebut tidak diikat dengan beban pertanggung jawaban yang kuat sebagaimana yang berlaku bagi organ pengawas lain yaitu Dewan Komisaris. Padahal secara strategis, kedudukan DPS sangat Pengawasan, Strategi Anti Fraud, dan Audit Kepatuhan Syariah

ISSN: 2339-2886



menentukan terciptanya kepatuhan syariah yang merupakan unsur utama dalam keberadaan dan kelangsungan usaha bank syariah. Rerangka Audit Kepatuhan Syariah Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/2/Pbi/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum Pada Bab 1 No 6 menyebutkan bahwa fungsi kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat ex-ante (preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada BankIndonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang. Kepatuhan syariah adalah pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam semua kegiatan yang dilakukan sebagai wujud dari karakteristik lembaga itu sendiri, termasuk dalam hal ini lembaga Bank Syariah (Ilhami, 2013). Sehingga dalam hal ini, setiap lembaga keuangan syariah wajib memenuhi unsur kepatuhan terhadap prinsip syariah yang sudah ditetapkan. Ilhami (2013), menambahkan bahwa arti penting kepatuhan syariah bagi kelangsungan operasional Bank Syariah menuntut pengawasan yang menyeluruh dan ketegasan dalam mengambil tindakan bagi ketidak patuhan syariah yang dilakukan. Ketidakpatuhan terhadap unsur syariah dalam hal operasional maupun peraturan yang ditetapkan, mengakibatkan bank syariah kehilangan ciri khasnya, sehingga bisa jadi akan menurunkan kredibilitas entitas tersebut. Menurut Ilhami (2013), ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah juga akan berdampak negatif pada citra bank syariah dan berpotensi untuk ditinggalkan oleh nasabah potensial ataupun nasabah yang telah menggunakan jasa bank syariah sebelumnya. Jika dalam lembaga konvensional, proses pengawasan dan evaluasi kinerja operasional dilakukan salah satunya dengan audit, maka begitu pula dengan lembaga keuangan syariah. Kebutuhan atas audit sebagai bentuk pengawasan dan evaluasi menjadi mutlak dibutuhkan. Audit dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemeriksaan pembukuan tentang keuangan (perusahaan, bank, dsb) secara berkala. Definisi lain yang disebutkan dalam KBBI yakni pengujian efektivitas keluar masuknya uang dan penilaian kewajaran laporan yg dihasilkannya. Secara khusus, audit kepatuhan syariah dapat dimaknai sebagai suatu proses untuk memastikan bahwa aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh institusi keuangan Islam tidak melanggar syariah atau pengujian kepatuhan syariah secara menyeluruh terhadap aktivitas bank syariah. Tujuan audit syariah adalah untuk memastikan kesesuaian seluruh operasional bank dengan prinsip dan aturan syariah yang digunakan sebagai pedoman bagi manajemen dalam mengoperasikan bank syariah (Minarni, 2013). Karakteristik audit pada bank konvensional dan syariah memiliki perbedaan. Beberapa hal yang dilakukan pada audit bank syariah, seperti yang tertuang dalam tulisan Antonio (2001) meliputi: a) pengungkapan kewajaran penyajian laporan keuangan dan unsur kepatuhan syariah, b) memeriksa akunting dalam aspek produk, baik sumber dana ataupun pembiayaan, c) pemeriksaan distribusi profit, d) pengakuan pendapatan cash basis secara riil, e) pengakuan beban secara accrual basis, e) dalam hubungan dengan bank koresponden depositori, pengakuan pendapatan dengan bagi hasil, f) pemeriksaan atas sumber dan penggunaan zakat, g) ada tidaknya transaksi yang mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah. AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) sebagaimana telah disebutkan sebelumnya mengeluarkan dan mensahkan standar audit yang berlaku pada lembaga keuangan syariah termasuk bank yang kemudian banyak diacu di berbagai negara. Dalam artikel Minarni (2013) disebutkan bahwa standar auditing AAOIFI untuk audit pada lembaga keuangan syariah mencakup lima standar, diantaranya: a) tujuan dan prinsip (objective and principles of auditing), b) laporan auditor (auditor’s report), c) ketentuan keterlibatan audit (terms of audit engagement), d) lembaga pengawas syariah (shari’a supervisory board), dan e) tinjauan syariah (shari’a review).


ISSN: 2339-2886



Secara umum beberapa perbedaan audit di bank konvensional dan bank syariah, seperti yang disimpulkan Minarni (2013) dalam artikelnya:

Tabel 1 Perbedaan Audit Syariah dan Audit Konvensional No 1

Audit Syariah Obyeknya LKS atau Lembaga Keuangan Bank maupun Non Bank yang beroperasi dengan prinsip Syariah

Audit Konvensional Obyeknya Lembaga Keuangan Bank maupun Non Bank yang tidak beroperasi berdasarkan prinsip Syariah

2

Mengharuskan adanya peran DPS

3

Audit dilakukan oleh Auditor bersertifikasi SAS (Sertifikasi Akuntansi Syariah) Standar Audit AAOIFI Opini berisi tentang Shari'a Compliance atau tidaknya LKS

Tidak ada peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Audit dilakukan oleh Auditor Umum tanpa ketentuan bersertifikasi SAS Standar Auditing IAI Opini berisi tentang kewajaran atau tidaknya atas penyajian laporan keuangan perusahaan

4 5

Sumber: Minarni (2013) Auditor syariah akan menunjukkan hasil auditnya dengan memberikan opini apakah Bank Syariah yang diaudit dinyatakan shari'a compliance atau tidak. Apabila terjadi suatu kesalahan ataupun pelanggaran dalam kegiatan audit di Bank Syariah maka pihak yang harus bertanggung jawab adalah manajemen bank Syariah, sedangkan tanggung jawab auditor terletak pada opini yang diberikan. Opini Syari'ah adalah pendapat kolektif dari DPS yang telah dibahas secara cermat dan mendalam mengenai kedudukan /ketentuan syari'ah yang berkaitan dengan produk atau aktivitas LKS. Opini Syari'ah dapat dijadikan pedoman sementara sebelum adanya fatwa DSN tentang masalah tertentu (Minarni, 2013). Kegiatan pengawasan dan audit pada bank syariah adalah satu rangkaian yang saling mendukung dalam kegiatan tata kelola perusahaan (corporate governance) yang harus dilakukan sesuai standar dan memperhatikan kode etik. Seluruh kegiatan ini dilakukan dengan tujuan utama yaitu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syariah (perbankan syariah) dalam melaksanakan prinsip dan aturan syariah pada produk dan operasional usahanya. Upaya Preventive Fraud Melalui Pengawasan, Strategi Anti Fraud, dan Audit Kepatuhan Syariah Dari paparan di atas, menjadi jelas bahwa tidak ada jaminan lembaga keuangan yang berbasis syariah bebas dari kemungkinan kecenderungan perilaku fraud. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan adanya kecenderungan bank syariah melakukan tindakan kecurangan. Beberapa perilaku tersebut diantaranya penggunaan accrual basis dalam hal perhitungan bagi hasil pembiayaan, adanya agency problem dalam pembiayaan mudharabah, dan sebagainya. Pengawasan terhadap kepatuhan syariah merupakan tindakan untuk memastikan bahwa prinsip syariah yang merupakan pedoman dasar bagi operasional bank syariah telah diterapkan dengan tepat dan menyeluruh. Melalui tindakan pengawasan, diharapkan semua pelaksanaan fungsi intermediasi perbankan oleh bank syariah tetap mendasarkan diri pada prinsip syariah. Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, dan Dewan Pengawas Syariah memiliki peranan dan wewenang dalam hal pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah. Kerjasama diantara tiga lembaga tersebut diharapkan memberikan pengaruh yang signifikan dalam upaya mencegah peluang terjadinya tindakan fraud. Upaya lain yang bertujuan sebagai fraud preventive adalah diwajibkannya setiap lembaga keuangan, baik yang konvensional maupun yang syariah untuk menyusun dan menerapkan strategi anti fraud dalam operasional entitas tersebut. Upaya ini juga didukung dengan aturan yang sudah berdasar hukum, yang salah satunya diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP Tanggal 9 Desember 2011 tentang Penerapan Strategi Anti Pengawasan, Strategi Anti Fraud, dan Audit Kepatuhan Syariah

ISSN: 2339-2886



Fraud bagi Bank Umum. Kelalaian atas dilanggarnya hal yang termuat dalam surat edaran ini dapat dikenakan sanksi pada entitas yang bersangkutan. Audit kepatuhan syariah sebagai upaya yang juga tidak kalah penting untuk preventive fraud. Secara khusus, audit kepatuhan syariah dapat dimaknai sebagai suatu proses untuk memastikan bahwa aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh institusi keuangan Islam tidak melanggar syariah atau pengujian kepatuhan syariah secara menyeluruh terhadap aktivitas bank syariah. Tujuan audit syariah adalah untuk memastikan kesesuaian seluruh operasional bank dengan prinsip dan aturan syariah yang digunakan sebagai pedoman bagi manajemen dalam mengoperasikan bank syariah (Minarni, 2013). Kombinasi diantara ketiga hal tersebut diharapkan mampu menjadi upaya dalam mencegah terjadinya fraud di lembaga keuangan syariah.

PENUTUP Kegiatan pengendalian fraud setidaknya tediri dari 4 pilar, dimana pilar pertama adalah kegiatan pencegahan atau preventive fraud. Semua komponen pendukung dan upaya pencegahan fraud diharapkan mampu menjadi corong utama pengendalian tindakan kecurangan, sehingga sebelum perilaku fraud tersebut benar-benar terjadi, upaya fraud preventive tersebut mampu mengurangi bahkan meniadakan peluang ter jadinya fraud. Adanya kecenderungan tindakan fraud pada lembaga keuangan syariah diharapkan mampu dikendalikan dengan adanya strategi anti fraud yang efektif yang dimiliki masing-masing entitas. Selain itu, diharapkan sistem pengawasan pada lembaga keuangan syariah dapat dilakukan dengan maksimal oleh lembaga yang berwenang sehingga nantinya kedua komponen tersebut mampu bersinergi dengan standar audit kepatuhan syariah yang dapat digunakan sebagai salah satu upaya untuk fraud preventive

DAFTAR PUSTAKA

Alim, Muhammad Nizarul. 2011. Muhasabah Keuangan Syariah. Aqwam. Solo. Faradila, Astri dan Ari Dewi Cahyati, JRAK Vol. 4 No.1 Februari 2013 Hal. 57 – 74. Analisis Manajemen Laba Pada Perbankan Syariah Gumanti, Tatang Ary. Desember 2003. “Motivasi di Balik Earnings Management”. Jurnal Manajemen dan Usahawan No 12 Th XXXII. Vol. 32, No. 12 – 20 Ilhami, Haniah. 2009. Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Syariah Sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah. Jurnal MIMBAR HUKUM Volume 21, Nomor 3, Oktober 2009, Halaman 409 – 628 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Akuntansi Islam Vs Barat. Majalah Akuntan Indonesia. Edisi No.2/Tahun I/Oktober 2007 Maharani, S. N. (2008, September). “Menyibak Agency Problem pada Kontrak Mudharabah dan Alternatif Solusi”. Jurnal Keuangan dan Perbankan. Vol. 12, No. 3, hlm. 479-493, 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. kbbi.web.id Kebijakan Anti Fraud Bank INA. tanggal 4 November 2014

http://www.bankina.co.id/home1.php?id=214. Diakses pada


ISSN: 2339-2886



Minarni. 2013. Konsep Pengawasan, Kerangka Audit Syariah, Dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah. La_Riba. Jurnal Ekonomi Islam. Volume V No 1. Juli 2013 M. Syafi'i Antonio (2001). Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek. Jakarta: Gena Insani Press bekerjasama dengan Tazkia Cendekia Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/ 2 /Pbi/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum

Sukardi, Budi. Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) Dan Inovasi Produk Bank Syariah Di Indonesia. Artikel tidak dipublikasikan. Sula, Atik Emilia, M. Nizarul Alim Dan Prasetyono. 2013. Analisis Kepatuhan Syariah Dan Kecenderungan Fraud Terhadap Sistem Pembiayaan Dan Distribusi Bagi Hasil Bank Syariah Surat Edaran No. 8/19/DPBS tanggal 24 Agustus 2006 Perihal Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi DPS. Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/ 28 /DPNP/tanggal 9 Desember 2011 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan


ISSN: 2339-2886




ISSN: 2339-2886

PENGAWASAN, STRATEGI ANTI FRAUD, DAN AUDIT KEPATUHAN SYARIAH SEBAGAI UPAYA FRAUD PREVENTIVE PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Recommend Documents