PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PEGAWAI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD) KOTA SAMARINDA

eJournal Ilmu Pemerintahan, 2013, 1 (2): 535 - 547 ISSN 0000-0000 , ejournal.ip.fisip.unmul.ac.id © Copyright 2013

PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PEGAWAI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD) KOTA SAMARINDA M a r d i1 Abstrak Artikel ini menyoroti permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini apakah sistem informasi manajemen pegawai mempunyai pengaruh terhadap kualitas pelayanan administrasi kepegawaian pada Badan Kepegawaian Badan Kepegawaian (BKD) Kota Samarinda. Untuk menganalisis data dan pengujian, dipergunakan analisis produt moment dan regresi linier sederhana. Dari hasil pengujian diperoleh regresi Y = 23,077 + 0,547X yang berarti bahwa nilai kostanta 23,077 Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Samarinda akan naik, bila Sistem Informasi Manajemen Pegawai (SIMPEG) ditingkatkan. Sedangkan koefisien sebe sar 0,547 menunjukkan bahwa sistem informasi manajemen pegawai diperhatikan atau terjadi peningkatan nilai sistem informasi manajemen pegawai maka kualitas pelayanan administrasi kepegawaian akan mengalami perubahan atau peningkatan nilai sebesar 0,547 dalam ukuran kualitatif. Dengan demikian analisis ini menunjukkann bahwa variabel sistem informasi manajemen pegawai (X) berpengaruh terhadap variabel kualitas pelayanan administrasi kepegawaian (Y). Kata Kunci : Sistem Informasi Manajemen Pegawai (SIMPEG), Administrasi Kepegawaian. Pendahuluan Kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengolah, mengelola, menyalurkan, dan mendistribusikan informasi dan pelayanan publik. Melalui proses tersebut, pemerintah dapat mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi dan birokrasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah. 1

Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail: [email protected]

Sistem Informasi Manajemen Pegawai di Kota Samarinda (Mardi)

Sistem informasi memainkan peran yang sangat besar dan berpengaruh di dalam organisasi karena semakin tingginya kemampuan teknologi komputer dan telah menghasilkan jaringan komunikasi yang kuat yang dapat digunakan organisasi untuk melakukan akses informasi dengan cepat dari berbagai penjuru dunia serta untuk mengendalikan aktivitas yang tidak terbatas pada ruang dan waktu. Jaringan-jaringan ini telah mentransformasikan ketajaman dan bentuk aktivitas organisasi, menciptakan fondasi untuk memasuki era digital. Sistem Informasi Manajemen Pegawai (SIMPEG) merupakan salah satu bentuk dari implementasi e-Government oleh pemerintah melalui sistem informasi berbasis komputer. Dengan Sistem Informasi Manajemen pegawai (SIMPEG) prosedur pelayanan administrasi kepegawaian mulai dari kenaikan pangkat, mutasi pegawai, penyusunan daftar urut kepangkatan, pensiunan pegawai masih bersifat manual yaitu harus mengumpulkan kembali berkasberkas atau dokumen kepegawaian, yang kemudian baru diproses oleh masingmasing bidang yang bersangkutan, dimana dengan cara ini sangat tidak efektif karena membutuhkan proses waktu yang lama. Dengan adanya sistem informasi manajemen pegawai cara tersebut sudah mulai dikurangi karena data kepegawaian sudah tersimpan dalam database. Pengelolan proses administrasi maupun layanan kepegawaian selama ini dianggap sebagai kegiatan rutin dan cenderung terus berulang sepanjang tahun, sehingga dianggap sebagai sesuatu yang telah baku dan tidak berubah, sesungguhnya tidaklah demikian. Jika dicermati kembali, tidak jarang terjadi keterlambatan pemenuhan terhadap berbagai hak layanan kepegawaian. Disisi lain, untuk memenuhi berbagai kelengkapan persyaratan berbagai layanan, PNS masih selalu dibebani dengan kewajiban yang terus berulang guna melengkapi berbagai berkas kepegawaian, mulai dari fotocopy Karpeg, SK Pangkat Awal, SK Pangkat Terakhir, SK Jabatan, STTPL Diklatpim, Ijazah hingga DP3 dan sebagainya. Sehingga dapat disadari bahwa semua produk dokumen kepegawaian yang dimiliki oleh para pelanggan (PNS), dapat dipastikan berasal dan diperoleh dari badan/pengelolaan kepegawaian. Persoalannya adalah tentu terletak pada bagaimana sistem pengelolaan, penyimpanan dan pencarian kembali berkas-berkas PNS pada lembaga kepegawaian itu sendiri. Mencermati uraian diatas dan memperhatikan kondisi yang ada, terdapat beberapa tantangan khususnya yang dihadapi oleh organisasi pemerintah kota Samarinda salah satunya adalah masalah sumber daya manusia yang belum memadai. Sehingga penerapan Sistem Informasi Manajemen Pegawai (SIMPEG) di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Samarinda perlu di dukung oleh pegawai yang mengerti mengenai teknologi informasi, sehingga diperlukan pegawai yang mau belajar dan mampu menanggapi perubahan. Adapun rumusan masalah yang didapat Apakah Sistem informasi manajemen pegawai berpengaruh terhadap Kualitas pelayanan administrasi 536

e-Journal Ilmu Pemerintahan, Volume … , Nomor … , 2013: …. - ….

kepegawaian di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Samarinda. Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari pelaksanaan sistem informasi manajemen pegawai terhadap kualitas pelayanan administrasi kepegawaian di Badan Kepegawaian Daerah Kota Samarinda. Kerangka Dasar Teori Sistem Informasi Manajemen Pegawai (SIMPEG) e-Government Pada saat ini sistem pemerintahan di Indonesia tidak lepas dari pengaruh perkembangan jaman. Salah satu ciri dari perkembangan jaman adalah penggunaan alat-alat elektronik. Penggunan Teknologi Informasi menjanjikan suatu kerja yang reformasi, karena bersifat demokoratis, tidak diskriminasi, tepat waktu, terukur dan mempunyai standar yang jelas. Penyelenggaraan pemerintahan mengenal adanya elektronic government (eGovernment). UNDP (United Nation Development Programme) mendefinisikan e-Government sebagai: The application of Information and Communication Technology (ICT) by government agencies. Aplikasi teknologi informasi dan komunikasi teknologi (ICT) oleh kantor pemerintah (dalam Indrajit, 2002:2). Konsep e-Government menurut pemerintah federal Amerika Serikat yaitu: e-Government refers to the delivery of government information and services online through the Internet or other digital means. E-Government mengacu kepada penyampaian informasi pemerintah dan layanan online melalui internet atau peralatan digital lainnya (dalam Indrajit, 2002:3). Penyampaian informasi dan pelayanan online oleh pemerintah untuk memberikan suatu pelayanan yang sederhana kepada masyarakat. Penyelenggaraan e-Government atau pemerintahan yang berbasis elektronik semakin berperan penting bagi semua pengambil keputusan. Pemerintah tradisional (traditional government) yang identik dengan paperbased administration mulai ditinggalkan. Konsep dari penyelenggaraan eGovernment adalah menciptakan interaksi yang ramah, nyaman, transparan dan murah antara pemerintah dan masyarakat (G2C-Government to Citizens), pemerintah dan perusahaan bisnis (G2B-Government to Business Enterprises) dan hubungan antar pemerintah (G2G-Inter-Agency Relationship). e-Government dengan menyediakan pelayanan melalui internet dapat dibagi dalam beberapa tingkatan yaitu penyediaan informasi, interaksi satu arah, interaksi dua arah dan transaksi yang berarti pelayanan elektronik secara penuh (www.defkominfo.go.id). Interaksi satu arah bisa berupa fasilitas mendownload formulir yang dibutuhkan. Pemprosesan/pengumpulan formulir secara online merupakan contoh interaksi dua arah. Sedangkan pelayanan elektronik penuh berupa pengambilan keputusan dan delivery (pembayaran).

537


Sistem Informasi Manajemen Informasi merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam suatu organisasi baik pemerintah maupun swasta yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh pimpinan, adapun definisi informasi menurut Gordon B. Davis (1999:28) Informasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang penting bagi si penerima dan mempunyai nilai yang nyata yang dapat dirasakan dalam keputusan-keputusan yang sekarang atau keputusan-keputusan yang akan datang. Adapun pendapat lain yang menjelaskan definisi informasi yaitu, Tata Subatri (2005:23) Informasi adalah data yang telah di klasifikasikan atau diolah atau diinterprestasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa informasi adalah data mentah yang kemudian diolah dengan cara sedemikian rupa sehingga informasi tersebut dapat berguna oleh si penerima atau pimpinan dalam pengambilan keputusan. Sedangkan definisi dari sistem informasi itu sendiri menurut Sutedjo Oetomo (2006:11) Sistem informasi sebagai kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain yang membentuk satu kesatuan untuk mengintegrasikan data, memproses data dan menyimpan data. Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa sistem informasi adalah suatu sistem yang didalamnya terdapat data yang sudah diolah menjadi suatu bentuk lain yang kemudian diproses dan disimpan, dan kemudian menjadi suatu landasan dasar untuk pengambilan keputusan oleh pimpinan. 1. Sumber Daya Manusia (SDM) Sumber daya manusia adalah pranata komputer dan apabila dalam hal pranata komputer belum tersedia, dapat menggunakan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan dibidang komputer. Adapun definisi sumber daya manusia menurut pendapat beberapa ahli yaitu menurut Abdul Kadir (2003:82) Menyatakan salah satu komponen sistem informasi adalah sumber daya manusia, sumber daya manusia yang menjadi komponen sistem informasi sesungguhnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu pemakai akhir dan spesialis. Kemudian pendapat lain oleh Hiro Tugiman (2000:51) Sumber daya manusia memegang peranan dalam kegiatan atau operasi di unit PDE (Pengelola Data Elektronik) karena berkaitan dengan masalah teknologi informasi/komputer yang sangat cepat perkembangannya. Berdasarkan uraian diatas disimpulkan bahwa yang dimaksud sumber daya manusia adalah pegawai yang mengelola atau berkaitan dengan kegiatan mengoperasikan dan memelihara sistem agar dapat berfungsi optimal dan berkesinambungan dalam sistem informasi manajemen pegawai di suatu unit organisasi.

538


2. Teknologi Informasi (TI) Sering disebut information technology (IT), Teknologi Informasi (TI) atau infotech. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan teknologi informasi atau dikenal juga dengan istilah telematika. Adapun pendapat beberapa ahli mendefinisikan teknologi informasi menurut George M.Scott (2001:59) Cara dan alat tertentu ditangan manajemen untuk mengontrol perubahan dan menciptakan sesuatu didalam perubahan itu. Kemudian pendapat lain oleh Edhy Sutanta (2005) Teknologi Informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi (komputer) dengan jalur komunikasi yang membawa data, suara atau pun video. Sedangkan definisi teknologi informasi menurut Abdul kadir (2005:2) Teknologi informasi adalah gabungan dari teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi. Teknologi informasi ini merupakan subsistem dari sistem informasi (information system). Sehingga dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi adalah berbagai metode untuk menyajikan berbagai bentuk informasi keberbagai pihak yang memerlukannya. 3. Kualitas Informasi Menurut Jhon Burch dan Gary Grudnitski ( dalam Jogiyanto, 2003:10) kualitas dari suatu informasi (quality of information) tergantung dari tiga hal, yaitu informasi harus akurat (accurate), tepat pada waktunya (timeless), dan relevan (relevance). a. Akurat, Berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak bias atau menyesatkan. Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya. Informasi harus akurat karena dari sumber informasi sampai ke penerima informasi kemungkinan banyak terjadi gangguan (noise) yang dapat merubah atau merusak informasi tersebut. b. Tepat pada waktunya, Berarti informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat. Informasi yang sudah usung tidak akan mempunyai nilai lagi. Karena informasi merupakan landasan di dalam pengambilan keputusan. Bila pengambilan keputusan terlambat, maka akan dapat berakibat fatal bagi organisasi. c. Relevan, Berarti informasi tersebut mempunyai manfaat bagi pemakainya dan relevan untuk berbagai pihak. Dimana relevansi informasi untuk setiap orang satu dengan yang lainnya berbeda.

539


Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian Kualitas Pelayanan Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (1994:467), kualitas adalah tingkat baik buruknya sesuatu, derajat atau taraf. Adapun definisi kualitas menurut Fandy Tjipto (dalam pasolong, 2007:132) 1) Kesesuaian dengan persyaratan/tuntutan, 2) kecocokan pemakaian, 3) perbaikan atau penyempurnaan keberlanjutan, 4) bebas dari kerusakan, 5) pemenuhan kebutuhan pelanggan semenjak awal dan setiap saat, 6) melakukan segala sesuatu secara benar semenjak awal, 7) sesuatu yang bias. Sedangkan definisi kualitas menurut Montgomery (dalam Pasolong (2007:132) “the extent to which products meet the requirement of people who use them”. Jadi suatu produk, apakah bentuknya barang atau jasa, dikatakan bermutu bagi seorang kalau produk tersebut dapat memenuhi kebutuhannya. a. Kesederhanaan adalah prosedur atau tata cara pelayanan umum harus didesain sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan pelayanan umum menjadi mudah, lancar, cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. b. Kejelasan dan kepastian adalah tentang tata cara, rincian biaya layanan dan cara pembayarannya, jadwal waktu penyelesaian layanan, dan unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan umum. c. Keamanan adalah usaha untuk memberikan rasa aman dan bebas pada pelanggan dari adanya bahaya, resiko, dan keragu-raguan. d. Keterbukaan adalah bahwa pelanggan dapat mengetahui seluruh informasi yang mereka butuhkan secara mudah dan jelas, yang meliputi informasi tata cara, persyaratan, waktu penyelesaian, biaya, dan lain-lain. e. Efisien adalah persyaratan pelayanan umum hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dan produk pelayanan publik yang diberikan. f. Ekonomis adalah agar pengenaan biaya pelayanan ditetapakan secara wajar dengan memperhatikan nilai barang/jasa dan kemampuan pelanggan untuk membayar. g. Keadialan yang merata adalah cakupan atau jangkauan pelayanan umum harus diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diperlakukan secara adil. h. Ketepatan waktu adalah agar pelaksanaan pelayanan umum dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Sesuai dengan permasalahan penulis hanya mengambil tiga indikator yaitu sebagai berikut : a. Keterbukaan (transparan) adalah bahwa pelanggan dapat mengetahui seluruh informasi yang mereka butuhkan secara mudah dan jelas, yang 540


meliputi informasi tata cara, persyaratan, waktu penyelesaian, biaya, dan lain-lain. b. Efisien adalah persyaratan pelayanan umum hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dan produk pelayanan publik yang diberikan. c. Ketepatan waktu adalah agar pelaksanaan pelayanan umum dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Pelayanan adalah perihal/cara melayani; usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan uang/jasa; kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang/jasa. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1994,hal: 571). Adapun pendapat lain menurut Sinambela (2010:3) Istilah pelayanan berasal dari kata “layan” yang artinya menolong menyediakan segala apa yang diperlukan oleh orang lain untuk perbuatan melayani, pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Kemudian dikuat kembali oleh Moenir ( 2001:26) Pelayanan umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material. Melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Dari penjelasan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan pelayanan adalah sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mengamalkan dan mengabdikan diri kepada masyarakat yang mempunyai kepentingan kepada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Administrasi Kepegawaian Menurut Liang Gie (2004:14) menyebutkan administrasi adalah suatu rangkaian yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan definisi kepegawaian adalah yang berhubungan dengan pegawai, orang yang bekerja pada pemerintah/perusahaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia 1994, hal 245). Secara umum pengertian pelayanan administrasi kepegawaian adalah menyediakan segala apa yang diperlukan oleh pegawai termasuk pengurusan, pengaturan dan atau manajemen tentang kebijakan publik untuk masyarakat luas dan beberapa pihak yang berkepentingan dalam birokrasi pemerintah. Metode Penelitian Jenis penelitian yang yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif asosiatif. Penelitian kuantitatif asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan mengetahui hubungan kausal sebab akibat antara dua variabel atau lebih. 541


Populasi dan sampel Sesuai dengan judul penelitian ini, maka yang menjadi populasi sekaligus sampel yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Samarinda yang berjumlah 48 orang yang bersifat sensus. Definisi Konsepsional Dari penjelasan diatas dan sesuai dengan judul skripsi penulis ini maka ada dua konsep pokok yang dirumuskan yaitu: a. Sistem Informasi Manajemen Pegawai (SIMPEG) adalah proses kegiatan melalui pemanfaatan berbagai sumber daya yang tersedia berupa SDM dan teknologi yang menyajikan berbagai bentuk informasi yang dibutuhkan sehingga dapat tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan dengan memberi manfaat. b. Kualitas pelayanan administrasi kepegawaian adalah tingkat baik buruknya kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau kelompok orang untuk melayani kebutuhan kepegawaian yang mempunyai kepentingan kepada organisasi sesuai aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Definisi Operasional Berdasarkan pendapat diatas yang berhubungan dengan lingkungan kerja dan semangat kerja maka perumusan indikator-indikator yang dipergunakan untuk mengukur variabel yang diteliti adalah sebagai berikut: 1. Independen Variabel Sistem Informasi Manajemen Pegawai a) Sumber daya Manusia (SDM) b) Teknologi Informasi (TI) c) Kualitas Informasi 2. Dependen Variabel Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian a) Keterbukaan (transparan) b) Efisien c) Ketepatan Waktu Hasil Penelitian Penyajian data dilakukan dengan memberikan gambaran data dari variabel penelitian, yaitu pengaruh sistem informasi manajemen pegawai terhadap kualitas pelayanan administrasi kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Samarinda sebagai berikut :

542


Sistem Informasi Manajemen Pegawai Dan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian (Variabel X dan Y) Sistem Informasi Manajemen Pegawai (X) 1. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penggunaan TI 2. Ketersediaan Perangkat Teknologi 3. Kualitas Informasi a. Akurat b. Tepat pada waktunya c. Relevan

Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian (Y) 1. Keterbukaan (transparan) 2. Efisien 3. Ketepatan waktu

Keterangan : = Indikator Variabel (X) = Indikator Variabel (Y) = Pengaruh Hasil Pengujian Hipotesis Untuk mengetahui apakah hipotesis yang telah peneliti ajukan tersebut diterima atau tidak, maka dilakukan pengujian sebagai berikut ini : 1. Analisis Korelasi Product Moment Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel yaitu antara variabel Sistem Informasi Manajemen Pegawai (X) dengan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian (Y) pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Samarinda. Sebelum menuju pada analisis regresi untuk mencari pengaruh alangkah baiknya terlebih dahulu melihat hubungan diantara variabel-variabel yang dibahas sebab setiap pengaruh pasti harus memiliki hubungan, jika tidak memiliki hubungan otomatis tidak ada pengaruh diantara variabel-variabel tersebut.

543


Dengan menggunakan SPSS diperoleh hasil sebagai berikut : Hasil Korelasi X Dan Y Correlations Kualitas Sistem Informasi Pelayanan Manajemen Administrasi Pegawai (X) Kepegawaian (Y) Sistem Informasi Manajemen Pearson Pegawai (X) Correlation

**

1

.685

Sig. (2-tailed)

.000

N Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian (Y)

Pearson Correlation

48

48

**

1

.685

Sig. (2-tailed)

.000

N

48

48

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hasil korelasi antara X dan Y adalah sebesar 0,685. Ini berarti bahwa hubungan yang ada pada variabel ini adalah positif dan sangat kuat karena mendekati angka 1. Tanda dua bintang (**) artinya korelasi signifikan pada angka signifikansi sebesar 0,01 dan mempunyai kemungkinan dua arah (2tailed). Jika tidak ada tanda dua bintang, maka secara otomatis signifikansi sebesar 0,05). Hal ini berarti semakin baik Sistem Informasi Manajemen Pegawai (SIMPEG) maka semakin baik pula tingkat kualitas pelayanan administrasi kepegawaian. Kemudian berdasarkan pedoman untuk memberikan interprestasi terhadap koefisien korelasi maka tingkat hubungan antara variabel sistem informasi manajemen pegawai dan kualitas pelayanan adalah sangat kuat dan searah. 2. Analisis Regresi Linier Sederhana Hasil Regresi Sederhana Model Summary Std. Change Statistics Error of Adjusted the R R Estimat R Square F Sig. F Square Square e Change Change df1 df2 Change

Model R 1

.685

a

.469

.457

2.379

a. Predictors: (Constant), Sistem Informasi Manajemen Pegawai (X)

544

.469

40.597

1 46

.000


Multiple R = 0,685 angka ini menunjukkan pengaruh yang sangat kuat dan arah yang positif dari sistem informasi manajemen pegawai terhadap kualitas pelayanan administrasi kepegawaian. Untuk mengukur kecocokan/ketepatan (Goodness of Fit) variabel Sistem Informasi Manajemen Pegawai (SIMPEG) terhadap Kualitas pelayanan administrasi kepegawaian digunakan koefisien determinasi (R2) atau angka R Square. Dari hasil perhitungan R Square yang dihasilkan 0,469 yang dihasilkan dari R2 = 0,6852. Hal ini berarti 0,469 atau 46,9% Kualitas pelayanan administrasi kepegawaian dipengaruhi oleh Sistem Informasi Manajemen Pegawai (SIMPEG), sedangkan sisanya sebanyak (100% - 46,5% = 53,1%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Hasil Perhitungan Koefisien Regresi Sederhana X Terhadap Y Dengan Program SPSS coefficients Unstandardized Coefficients Model 1

(Constant) (X)

B

Std. Error

23.077

2.134

.547

.086

a

Standardized Coefficients Beta

t

.685

Sig.

10.812

.000

6.372

.000

a. Dependent Variable: Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian (Y)

Berdasarkan tabel diatas berarti bahwa pengaruh variabel Sistem Informasi Manajemen Pegawai (SIMPEG) terhadap Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Samarinda adalah sebesar 0,547. Ini juga berarti bahwa pengaruh variabel Sistem Informasi Manajemen Pegawai (SIMPEG) terhadap Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian adalah positif dan sangat kuat. Berdasarkan tabel diatas diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut a = 23,077 dan b = 0,547. Dengan demikian maka persamaan regresi linier yang terbentuk adalah Y = 23,077 + 0,547X. Dari persamaan tersebut berarti Kualitas pelayanan administrasi kepegawaian di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Samarinda akan naik, bila Sistem Informasi Manajemen Pegawai (SIMPEG) ditingkatkan. Kesimpulan Berdasarkan analisis yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan yaitu sebagai berikut : 1. Dari hasil analisis regresi sederhana antara variabel sistem informasi manajemen pegawai terhadap kualitas pelayanan administrasi kepegawaian 545


diperoleh persamaan Y = 23,077 + 0,547X selanjutnya nilai korelasi dari hasil perhitungan R Square yang dihasilkan 0,469 yang dihasilkan dari R2 = 0,6852. Hal ini berarti 0,469 atau 46,9% Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian dipengaruhi oleh Sistem Informasi Manajemen Pegawai (SIMPEG). Dengan demikian hipotesis diterima kebenarannya. Hal ini berarti sistem informasi manajemen pegawai berpengaruh terhadap kualitas pelayanan administrasi kepegawaian pada Badan Kepegawaian (BKD) Kota Samarinda. 2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis ternyata sistem informasi manajemen pegawai di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Samarinda, memiliki pengaruh positif untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian. 3. Pengaruh sistem informasi manajemen pegawai terhadap kualitas pelayanan administrasi kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Samarinda menunjukkan angka yang positif dengan nilai r sebesar 0,469 dimana nilai tersebut termasuk dalam kategori tinggi. Saran Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa Sistem informasi Manajemen Pegawai (SIMPEG) berpengaruh positif terhadap kualitas pelayanan administrasi kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Samarinda. Oleh karena itu Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Samarinda harus terus berusaha untuk meningkatkan sarana dan prasarana Sistem Informasi Manajemen Pegawai (SIMPEG), dan keahlian kepada pegawai untuk meningkatkan kemampuan (skill) yang dimiliki setiap pegawai. Upaya yang dilakukan dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan penggunaan Teknologi Informasi (TI). Kualitas pelayanan administrasi kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Samarinda sudah baik. Oleh karena itu harus terus dipertahankan dan meningkatkan kinerjanya dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia seperti teknologi informasi agar tercapai hal yang memuaskan dalam pekerjaan yaitu terwujudnya pelayanan yang baik kepada pegawai dalam bidang administrasi kepegawaian. Selain peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian dari pemanfaatan SIMPEG yang ada, baik juga menanamkan kesadaran akan pentingnya tugas dan tanggung jawab pegawai dalam memberikan pelayanan yang baik. Daftar Pustaka Davis, Gordon B. 1999. Sistem Informasi Manajemen. Lembaga Manajemen PDM dengan PT Pustaka Binaman Pressindo. Jakarta Eko Indrajit, Richardus. (2002). Electronic Government Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital. Yogyakarta:Andi. 546


George M.Scott. 2001. Prinsip-Prinsip Sistem Informasi Manajemen. Andi. Yogyakarta Gie,The Liang .2004. Ensiklopedia Administrasi. Jakarta: Gunung Agung Jogiyanto. 2003. Sistem Teknologi Informasi. Andi Offset. Yogyakarta Kadir, Abdul. 2005. Pengenalan Sistem Informasi. Andi. Yogyakarta. Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1994. Jakarta: Balai Pustaka Kerlinger, Fred N dan Elazar J. Pedhazur. 1987. Korelasi dan Analisis Regresi Ganda, Yogyakarta : Nur Cahaya. Moenir, H.AS. 2001. Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia. Jakarta : Bumi Aksara Oetomo, Budi Dharma Sutedjo. 2006. Perencanaan dan Pembangunan Sistem Informasi. Andi. Yogyakarta Pasolong, Harbani, 2007. Teori Administrasi Publik. Alfabeta. Bandung. Sinambela, Lijan Poltak. (2010). Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi. Jakarta: Pt Bumi Aksara. Subatri, Tata. 2005. Sistem Informasi Manajemen. Andi. Yogyakarta. Sugiyono. 2007. Metode Penelitian. Statistik Untuk Penelitian. CV. Alfabeta. Cetakan Kedelapan. Bandung Sutanta, Edhy. 2003. Sistem Informasi Manajemen, Graha Ilmu. Yogyakarta. Tugiman, Hiro. 2000. Audit Sistem Informasi. Kanisius. Yogyakarta

547

PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PEGAWAI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD) KOTA SAMARINDA

Recommend Documents