PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

February 2015

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Riset, dan Analisa Investasi Daerah

Ringkasan Sebagai salah satu negara sedang berkembang di dunia, Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar dalam mewujudkan cita-cita dan amanat nasional sebagaimana tertuang di dalam Undang-undang Dasar 1945. Amanat konstitusi menghendaki peningkatan kesejahteraan rakyat yang merata. Hal ini merupakan tujuan terpenting dalam tugas Negara Republik Indonesia, yang sejak pertama pembentukannya telah mencanangkan konsep welfare state dalam konstitusi negara (Susetio, 2007). Upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat yang lebih baik dan merata dilakukan Pemerintah dengan menciptakan pembangunan pada berbagai aspek kehidupan bangsa dan negara. Peran Pemerintah dinilai penting karena Pemerintah

menjadi

“development

pembaharuan/pembangunan

(Abraham

agent” dalam

atau

unsur

pendorong

Tjokroamidjojo,

1990).

Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah tidak dapat berjalan dengan baik jika tidak diiringi dengan pembangunan daerah. Pemerintah Daerah adalah salah satu pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan serta kemajuan pembangunan di daerah. Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah pada hakikatnya bertujuan untuk mendongkrak perekonomian masyarakat di daerah sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik dan merata. Namun demikian, upaya mensejahterakan masyarakat ternyata tidak seperti yang diharapkan. Artinya bahwa masih terdapat sejumlah persoalan yang

Vibiz Regional Research Center © 2015, All Rights Reserved

1

February 2015

hingga kini belum dapat diselesaikan. Salah satu masalah yang krusial dihadapi baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah adalah masalah kemiskinan. Di Indonesia, kemiskinan merupakan salah satu persoalan yang cukup mendapat perhatian besar baik di tingkat pusat maupun daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2012 tingkat kemiskinan Indonesia


mencapai 11,66% atau sebesar 28,594 juta jiwa. Di sisi lain, dari sejumlah provinsi di Indonesia yang memiliki tingkat kemiskinan cukup tinggi di mana melebihi tingkat kemiskinan nasional adalah salah satunya Provinsi Sumatera Selatan. Tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2012 adalah sebesar 13,48% atau 1,042 juta jiwa penduduk miskin (BPS, 2013). Jumlah tersebut memberikan kontribusi sekitar 3,6% terhadap total penduduk miskin di Indonesia.Sementara, di tahun 2013 ternyata tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 14,06% atau 1,108 juta jiwa penduduk miskin (www.bps.go.id). Kemiskinan sangat berkaitan erat dengan tingkat kesejahteraan. Dapat dikatakan bahwa masih banyak penduduk di Provinsi Sumatera Selatan yang hidupnya kurang sejahtera. Hal ini ditunjukkan oleh cukup banyaknya penduduk miskin di Provinsi Sumatera Selatan yang masuk dalam kategori tingkat kesejahteraan 10% terendah nasional (desil 1) yaitu sebanyak 889.743 jiwa atau 178.146 rumah tangga (BDT PPLS 2011). Penduduk tersebut merupakan kelompok masyarakat sangat miskin

I. Maksud dan Tujuan Selanjutnya, jika dilihat secara lebih mendalam kondisi kemiskinan yang terdapat di setiap kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan, maka terdapat sepuluh dari lima belas kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan yang persentase kemiskinannya melebihi persentase kemiskinan nasional. Dengan


2

February 2015

demikian, dapat diindikasikan bahwa secara umum Provinsi Sumatera Selatan menghadapi persoalan kemiskinan yang cukup serius. Berbagai program pengentasan kemiskinan sudah dijalankan tetapi hasilnya belum memberikan dampak pengentasan kemiskinan yang signifikan. Di sisi lain, keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh keberhasilan


pembangunan di tingkat daerah. Upaya pembangunan yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka menanggulangi kemiskinan adalah salah satunya dengan mendorong pembangunan ekonomi Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang sangat penting dalam melihat kemajuan pembangunan ekonomi di suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu (Susanti, 2007). World Bank (2007) mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah satu-satunya penggerak terpenting bagi upaya penanggulangan kemiskinan. Karena itu, upaya menjadikan

pertumbuhan

ekonomi

bermanfaat

bagi

penduduk

miskin

membutuhkan upaya menciptakan pertumbuhan sekaligus memastikan bahwa pertumbuhan ini dapat dirasakan oleh penduduk miskin. Pemerintah Daerah dipandang perlu memerhatikan pertumbuhan ekonomi sebagai sebuah instrumen dalam mendorong pembangunan ekonomi agar pada akhirnya dapat mencapai tujuan penanggulangan kemiskinan yang efektif dan meningkatkan kesejahteraan (welfare) masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dapat menjadi variabel yang sangat penting bagi upaya menanggulangi kemiskinan di daerah, khususnya Provinsi Sumatera Selatan. Dengan demikian, masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah “Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan?”


3

February 2015

III. Temuan Riset 1.

METODE PENELITIAN


Data yang digunakan untuk penelitian ini merupakan data sekunder yang meliputi di antaranya data persentase kemiskinan serta data PDRB per kapita dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2012. Teknik pengolahan data yang model ekonometrika persamaan linear berganda (multiple regression) untuk data panel yang merupakan kombinasi cross section yaitu empat belas kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan dengan time series yaitu delapan tahun (2005-2012). Untuk memperoleh taksiran masing-masing variable maupun parameter, data statistic dan model diolah dengan menggunakan software stata 12. 2.

HASIL DAN ANALISIS

Penelitian ini memberikan fokus utama analisis pada pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan. Variabel yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah dengan menggunakan variabel pertumbuhan PDRB per kapita. Pertumbuhan PDRB per kapita dinilai lebih mencerminkan kondisi perubahan perekonomian lapisan masyarakat atau kemajuan dari tingkat kesejahteraan masyarakat (welfare). Dengan demikian, hal ini berarti melihat sejauh mana adanya peningkatan dari pertumbuhan ekonomi mampu dirasakan oleh seluruh masyarakat di suatu daerah. Berdasarkan hasil regresi diperoleh bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Koefisien variabel PDRB per kapita yang dihasilkan berada dalam rentang antara -0,13 hingga -0,19. Tanda negative pada koefisien memberikan arti bahwa variabel pertumbuhan ekonomi menurunkan tingkat kemiskinan. Koefisien dari variabel


4

February 2015

pertumbuhan PDRB per kapita tersebut merupakan perubahan absolut tingkat kemiskinan untuk setiap persentase perubahan dari pertumbuhan PDRB per kapita. Dengan demikian, maknanya adalah bahwa apabila terjadi pertumbuhan ekonomi (PDRB per kapita) sebesar 1 persen maka tingkat kemiskinan akan turun berkisar antara 0,13 hingga 0,19 titik persen (percentage points).


Nilai koefisien yang diperoleh tersebut dapat dikatakan memberikan dampak yang berarti bagi penurunan kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan melihat tren pertumbuhan PDRB per kapita di Provinsi Sumatera Selatan yang mana beberapa tahun terakhir cukup stabil di kisaran 3 persen dan bahkan telah mencapai angka 4 persen dalam tiga tahun terakhir maka akan membawa pengaruh terhadap menurunnya tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan. Oleh karena itu, apabila terjadi pertumbuhan PDRB per kapita yang lebih tinggi di tahun-tahun mendatang tentu dapat menghasilkan perubahan yang lebih baik terhadap kesejahteraan penduduk Provinsi Sumatera Selatan. Misalnya, terjadi pertumbuhan PDRB per kapita sebesar 5 persen maka kisaran penurunan kemiskinan adalah antara 0,65 hingga 0,95 titik persen (percentage points). Bahkan jika terjadi pertumbuhan PDRB per kapita sebesar 10 persen maka penurunan kemiskinan akan lebih besar yang berkisar antara 1,3 hingga 1,9 titik persen (percentage points). Berbicara pertumbuhan PDRB per kapita maka tidak terlepas dari komponen PDRB itu sendiri. Hal ini karena PDRB merupakan pendapatan daerah setiap tahunnya. Penting sekali adanya pertumbuhan PDRB yang terus meningkat setiap tahun agar terjadi kemajuan perekonomian dan pada akhirnya tercermin secara rill dalam pendapatan masyarakat (PDRB per kapita). Untuk itu, pertumbuhan PDRB harus dijaga agar terus mengalami kenaikan dan angkanya lebih tinggi dari pertumbuhan penduduk. Karena jika yang terjadi pertumbuhan penduduk lebih tinggi daripada pertumbuhan PDRB maka pertumbuhan PDRB tidak memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan


5

February 2015

masyarakat. Oleh sebab itu, PDRB per kapita yang terus bertumbuh menjadi ukuran yang tepat dalam melihat tingkat kesejahteraan masyarakat dan memastikan pertumbuhan ekonomi tersebut dinikmati oleh masyarakat. PDRB per kapita merupakan pendapatan rata-rata riil masyarakat setiap tahunnya. Pendapatan tersebut diperoleh karena adanya aktivitas masyarakat dalam perekonomian sehingga hal ini tercermin dari PDRB menurut lapangan


usaha. PDRB menurut lapangan usaha terdiri dari 9 sektor usaha di mana penduduk berkontribusi dalam kesembilan sektor tersebut. Tentu pertumbuhan ekonomi yang terjadi harus dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat dan yang paling penting dirasakan oleh penduduk miskin agar terjadi kenaikan welfare dan bahkan keluar dari kemiskinan. Jika ditarik berdasarkan PDRB sektoral tersebut maka perlu dicermati sektor mana yang diharapkan terus bertumbuh dan memberikan dampak terhadap penduduk miskin. PDRB di Provinsi Sumatera Selatan sebagian besar didominasi oleh sektor yang bersifat ekstraktif/sektor primer seperti sektor pertanian atau sektor pertambangan. Di sisi lain, berdasarkan data BPS Provinsi Sumatera Selatan (2013), penduduk Provinsi Sumatera Selatan yang bekerja di sektor pertanian adalah sebesar 56,37% pada tahun 2012. Adapun, untuk penduduk miskin sendiri sebagian besar bekerja di sektor pertanian yaitu sebesar 43,04%, sisanya bekerja di sektor lain dan tidak bekerja (BPS, 2013). Sektor pertanian menjadi tumpuan hidup sebagian besar penduduk miskin di Provinsi Sumatera Selatan karena pada dasarnya penduduk miskin mayoritas bertempat tinggal di pedesaan yaitu sebanyak 674,4 ribu jiwa atau hampir mencapai 65%. Umumnya, corak masyarakat di pedesaan adalah masyarakat yang mencari nafkah dengan mengandalkan sumber daya alam seperti bercocok tanam. Dalam hal ini, pertumbuhan PDRB khususnya sektor pertanian diharapkan mampu terus tumbuh meskipun pertumbuhan sektor pertanian saat ini di Provinsi Sumatera Selatan cenderung lebih rendah bila dibandingkan dengan


6

February 2015

sektor lain seperti sektor industri dan jasa. Hal ini mengingat besarnya serapan tenaga kerja pada sektor pertanian dan utamanya penduduk miskin yang bekerja di sektor pertanian sehingga pertumbuhan yang terjadi pada sektor di mana penduduk miskin bekerja akan memberikan dampak peningkatan pendapatan masyarakat miskin. Membantu pertumbuhan pada sektor pertanian dinilai penting dan menjadi


tugas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang mana dapat ditempuh misalnya dengan melakukan revitalisasi pertanian. Akan tetapi, bukan sektor pertanian saja yang menjadi fokus perhatian, masih ada sektor lain juga yang perlu diperhatikan seperti sektor industri atau jasa. Untuk hal itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat membuka kran investasi sehingga ada peningkatan kapasitas produksi. Dengan demikian, secara bersama-sama pertumbuhan ekonomi dapat meningkat pesat dan pada akhirnya pertumbuhan PDRB per kapita juga akan meningkat Pertumbuhan PDRB per kapita merupakan variabel yang penting untuk melihat seberapa besar terjadi kenaikan pendapatan rata-rata seluruh masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan pendapatan riil masyarakat maka akan terjadi peningkatan daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat adalah aspek penting agar masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, utamanya memenuhi kebutuhan minimal standar hidup layak (basic needs). Apabila daya beli masyarakat meningkat akibat adanya kenaikan pendapatan riil masyarakat maka tentu pengeluaran masyarakat dapat lebih meningkat dan lebih sejahtera. Sebaliknya, jika daya beli masyarakat lemah akibat rendahnya pendapatan riil masyarakat maka akan menyebabkan masyarakat sulit memenuhi standar minimal hidup layak. Masyarakat yang tidak mampu memenuhi standar minimal hidup layak tersebut berarti tidak mencapai garis kemiskinan sehingga menjadi masyarakat miskin atau dengan kata lain masuk dalam kelompok masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan.


7

February 2015

Masyarakat sehingga diharapkan dapat dirasakan juga oleh masyarakat miskin. Dengan kenaikan pendapatan riil tersebut, kemampuan daya beli masyarakat miskin dapat meningkat pula sehingga mampu memenuhi kebutuhan standar minimal hidup layak. Oleh karena itu, implikasi peningkatan daya beli masyarakat miskin adalah keluarnya masyarakat miskin tersebut dari garis kemiskinan yang mana merupakan garis/batas kebutuhan minimum hidup layak


yang harus dipenuhi seseorang. Dengan demikian, penduduk yang telah mampu memenuhi kebutuhan minimum hidup layak tersebut akan terbebas dari kemiskinan atau dengan kata lain dalam hal ini akan terjadi penurunan penduduk miskin.

IV. Kesimpulan dan Rekomendasi Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka simpulan yang dapat diberikan

dalam

penelitian

ini

adalah

bahwa

pertumbuhan

ekonomi

(pertumbuhan PDRB per kapita riil) telah terbukti memiliki pengaruh negatif (menurunkan) dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan. Dari hasil penelitian diperoleh nilai koefisien variabel pertumbuhan PDRB per kapita secara konsisten berada dalam rentang antara -0,13 hingga 0,19 yang menunjukkan perubahan absolut tingkat kemiskinan untuk setiap persentase perubahan dari pertumbuhan PDRB per kapita. Dengan demikian, apabila terjadi pertumbuhan PDRB per kapita sebesar 1 persen maka tingkat kemiskinan akan turun berkisar antara 0,13 hingga 0,19 titik persen (percentage points). Penelitian secara khusus memberikan rekomendasi kepada pihak yang berkempentingan dalam melahirkan kebijakan penanggulangan kemiskinan, yaitu terutama bagi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pertumbuhan ekomomi menjadi instrumen yang tepat dalam mengatasi masalah kemiskinan, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan untuk itu sebaiknya pemerintah


8

February 2015

Provinsi Sumatera Selatan dapat memberikan perhatian yang besar dalam upaya pembangunan ekonomi

dengan cara mengakselerasi pertumbuhan ekonomi

regional sehingga dampaknya dapat meningkatkan pendapatan riil masyarakat. Daniel Judah Sumbayak dari Head of Vibiz Research menyampaikan bahwa hasil penelitian yang menggunakan multiple regression ini memang


menunjukkan gejala yang sesuai dengan literatur, bahwa adanya pertumbuhan pendapatan aparatur negara akan berakibat terhadap kesejahteraan suatu negara atau wilayah tertentu. Namun diperlukan penelitian lebih lanjut, apakah komponen PDRB yang membuat terjadinya penurunan kemiskinan. Apakah dengan meningkatnya pembangunan

infrastruktur,

yang

dihasilkan

oleh

peningkatan

PDRB,

merupakan komponen utama yang menurunkan kemiskinan? Ataukah meningkatnya jaringan keamanan sosial, atau pelayanan kesehatan, atau pelayanan lainnya, yang disebabkan oleh peningkatan PDRB merupakan faktor pengentasan kemiskinan yang paling utama? Perlu diperjelas pula, bahwa beberapa komponen belanja negara, terkadang tidak atau belum diserap secara maksimal oleh masyarakat golongan ekonomi lemah, sehingga bisa saja penurunan kemiskinan ini belum maksimal adanya. Kurangnya penyerapan bisa diakibatkan oleh kurang baiknya kinerja pemerintah, maupun oleh solusi pemerintah yang kurang tepat dalam mengatasi masalah. Penelitian ini sangat penting artinya untuk kemajuan bangsa Indonesia, untuk membantu kemakmuran bangsa Indonesia, dan penelitian-penelitian yang serupa dapat diterapkan di berbagai provinsi lain di Indonesia, karena setiap provinsi memiliki keunikan tertentu, dan bisa saja Provinsi Sumatera Selatan


9

February 2015

tidak mewakili seluruh Indonesia, sehingga untuk mendapatkan gambaran


seluruh provinsi maka diperlukan penyelidikan yang lebih menyeluruh.


10

February 2015

Riset ini merupakan hasil kerjasama antara Vibiz Regional Research dengan Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik - MPKP, Universitas Indonesia Fakultas Ekonomi.


Team Research :

Daniel Judah Sumbayak Head of Vibiz Research Center

Fadjar A Dewanto Head of Regional Vibiz Research Center

Telisa Aulia Falianty Head of Study Program MPKP FEUI

Contact Us : APL Tower 9th FL, Jl. S Parman Kav. 28, Jakarta Barat 11730 Phone : (021) 29034321 Fax : (021) 2903 4329

Disclaimer The information provided on this report is not intended for distribution to, or use by, any person or entity in any jurisdiction or country where such distribution or use would be contrary to law or regulation or which would subject Lepmida.com or any of its affiliates and subsidiaries to any registration requirement within such jurisdiction or country. Neither the information, nor any opinion contained in this report constitutes a solicitation, or offer by Lepmida.com to buy or sell any securities, futures, options or other financial instruments or provide any investment advice or service. Disclaimer of Warranty and Limitation of Liability of The information on this report is provided "AS IS". Although the information provided on this report is obtained or compiled from sources Lepmida.com believes to be reliable, Lepmida.com does not guarantee the accuracy, validity, timeliness or completeness of any information or data made available on this report for any particular purpose. Neither Lepmida.com, nor any of its directors, officers or employees, will be liable or have any responsibility of any kind for any loss or damage incurred by the viewer in the event of any failure or interruption of this site, or resulting from the act or omission of any other party involved in making this site or the data contained therein available to the viewer , or from any other cause relating to the access to, inability to access, or use of the report or these materials, whether or not the circumstances giving rise to such cause may have been within the control of Lepmida.com or of any vendor providing software or services support. In no event will Lepmida.com or any such parties be liable to the viewer for any direct, special, indirect, consequential, incidental damages or any other damages of any kind even if Lepmida.com have been advised of the possibility thereof.


11

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Recommend Documents