PENGARUH PENGUASAAN KOMPETENSI DASAR MENDESKRIPSIKAN

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

PENGARUH PENGUASAAN KOMPETENSI DASAR MENDESKRIPSIKAN PENGERTIAN DAN PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI TERHADAP SIKAP DEMOKRASI SISWA KELAS XI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI I GEMOLONG TAHUN AJARAN 2010/2011

SKRIPSI

SKRIPSI

Oleh :

JASMINA NOOR JANNAH K 6406041

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2011

commit to user i


digilib.uns.ac.id

PENGARUH PENGUASAAN KOMPETENSI DASAR MENDESKRIPSIKAN PENGERTIAN DAN PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI TERHADAP SIKAP DEMOKRASI SISWA KELAS XI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 GEMOLONG TAHUN AJARAN 2010/2011

Oleh :

JASMINA NOOR JANNAH K 6406041

SKRIPSI

Ditulis dan diajukan untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan Program Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2011

commit to user ii


digilib.uns.ac.id

commit to user iii


digilib.uns.ac.id

commit to user iv


digilib.uns.ac.id

1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Negara Indonesia merupakan negara demokrasi. Demokrasi yang dimaksud adalah negara yang memiliki pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang demokratis yaitu pemerintahan yang menekankan pentingnya membangun proses pengambilan keputusan publik berdasarkan suara-suara mayoritas. Artinya, proses pengambilan keputusan dengan andil seluruh individu, kelompok atau organisasi yang memiliki kepentingan dalam demokrasi. Untuk dapat mewujudkan masyarakat yang dapat berperan aktif dalam pemerintahan yang demokratis maka diperlukan adanya pendidikan. Pendidikan bukan sesuatu yang diperoleh secara instan, tetapi merupakan suatu proses, artinya suatu proses untuk menanamkan dan mengembangkan pada diri peserta didik pengetahuan tentang hidup, sikap dalam hidup, nilai-nilai kehidupan, dan ketrampilan untuk hidup sehingga kehadirannya ditengah-tengah masyarakat akan bermakna dan berfungsi secara optimal. Pendapat yang di ungkapkan oleh Kevin Carmody and Zane Berge (2005: 3) yaitu ”Education can be defined as an activity undertaken or initatied to effect changes in knowledge, skill, and attitute of individuals, groups, and communities”. Artinya bahwa pendidikan itu dapat didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh perubahan dalam pengetahuan, ketrampilan, dan sikap dari individu, kelompok, dan komunitas. Sebagai suatu proses, pendidikan perlu diorganisir dan dikelola secara efektif dan efisien sehingga dapat terwujud tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu pendidikan juga merupakan sarana bagi tumbuh dan berkembangnya sikap demokrasi.

Dengan

demikian,

pendidikan

tidak

dapat

dilepaskan

dari

penyelenggaraan negara yang demokratis. Penyelenggaraan negara yang demokratis, akan memunculkan masyarakat yang demokratis. Karena penyelenggaraan yang demokratis akan bersandar pada kekuasaan

yang

bersumberkan

kemampuan

commit to user 1

dan

pengetahuan

warga


digilib.uns.ac.id

2

masyarakatnya. Dengan demikian, pemerintahan demokratis akan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warganya untuk memperoleh pendidikan. Oleh karena itu, secara substantif jangka panjang untuk mendidik warga negara yang baik guna menjamin terwujudnya masyarakat demokratis, pendidikan demokrasi mutlak diberikan. Pendidikan demokrasi sebagai upaya sadar untuk membentuk kemampuan warga negara berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemampuan dalam berpartisipasi ini sangat diperlukan agar pemerintahan yang mereka jalankan bisa berkembang secara maksimal. Tingginya partisipasi rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dapat mendorong pada terwujudnya pemerintah yang transparan dan akuntabel. Pemerintahan yang demikian merupakan pemerintahan yang demokratis, dekat dengan

rakyat

sehingga

menjadi

perekat

bangsa.

Sedangkan

dalam pendidikan demokrasi dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung di dalam demokrasi. Nilai-nilai tersebut untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis sekaligus dapat dipercaya akan membawa kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Pendidikan demokrasi tampak ada tuntutan kepada sekolah untuk mentransfer pengajaran yang bersifat akademis ke dalam realitas kehidupan yang luas di masyarakat. Dengan kata lain, praktek pembelajaran dilakukan dengan materi yang substansial (konsep teori yang sangat selektif) tetapi kaya dalam implementasi. Di sisi lain, pendidikan demokrasi akan berdampak pula pada aspek kurikulum. Kurikulum tersebut sangat penting bagi semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan dan besar pengaruhnya dalam proses belajar mengajar di sekolah, yang merupakan jembatan untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan nasional. Perkembangan

dan

perubahan

yang

terjadi

dalam

kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perubahan global, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni dan budaya. Perkembangan dan perubahan yang secara terus menerus menuntut perlunya Sistem Pendidikan Nasional termasuk penyempurnaan kurikulum untuk mewujudkan masyarakat yang mampu bersaing dan menyesuaikan diri dengan

commit to user


digilib.uns.ac.id

3

perubahan zaman tersebut. Penyempurnaan kurikulum tersebut mengacu pada Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Bab II Pasal 3 menyatakan bahwa : Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab (Anonim, 2006: 3). Menurut Dwi Sukarno (2006: 116) Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan demokrasi mengemban tugas agar peserta didik menjadi warga negara yang demokratis untuk mendukung tegaknya negara demokrasi. Untuk mewujudkannya, maka di dalam materi pendidikan kewarganegaraan ditekankan hal-hal mengenai demokrasi. Hal tersebut dilihat dalam aspek-aspek ruang lingkup mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Pengertian

pendidikan

kewarganegaraan

sebagai

mata

pelajaran

berdasarkan jurnal internasional menurut pendapat Mr. Larry Bimi yang dikutip dari Journal Internasional of Definition Civic Education as Subject, http:// www. Wikipedia. Com // 07/ 07/ 2009 wiki / Civic Education menyatakan, “Said that postings to there was the need for what he described as socio cultural revolution to beef up the democratic gains. We can only do this bey a systematic and strategic teaching of children to acquire civic respon capability valves as they are growing”. Pendidikan Kewarganegaraan dianggap sebagai pendidikan demokrasi yang menjadi strategi dan mutlak bagi perwujudan masyarakat dan negara demokrasi. Demokrasi dalam suatu negara hanya akan tumbuh subur apabila dijaga oleh warga negara yang demokratis. Warga negara yang demokratis bukan hanya dapat menikmati hak kebebasan individu, tetapi juga harus memikul tanggung jawab secara bersamasama dengan orang lain untuk membentuk masa depan yang cerah. Dengan adanya

materi

demokrasi

dalam

pendidikan

kewarganegaraan

dapat

membelajarkan anak mengenai perkembangan konsep demokrasi dari konsep

commit to user


digilib.uns.ac.id

4

awal sampai sekarang menjadi konsep global. Harapan kedepannya yaitu membangkitkan kesadaran anak mengenai pentingnya demokrasi serta memahami tantangan demokrasi yang muncul di masa depan sehingga perilaku warga mencerminkan perilaku demokrasi. Kenyataan ini sesuai dengan misi pendidikan kewarganegaraan. Adapun misi pendidikan kewarganegaraan yaitu sebagai mata pelajaran yang membentuk warga negara agar memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter. Artinya, pembelajaran demokrasi dalam Pendidikan Kewarganegaraan berguna untuk mengubah pola-pola perilaku siswa dalam kepentingannya untuk mempergunakan hak-haknya sesuai dengan aturan hukum sehingga tidak merugikan hak orang lain. Meskipun demikian, tidak jarang siswa kurang menyadari arti penting atau tujuan pembelajaran demokrasi dalam pendidikan kewarganegaraan. Hal tersebut tampak dari kurang dipelajarinya materi demokrasi sebagai realisasi dari tujuan pembelajaran tersebut tidak diimplementasikan oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini adalah perilaku siswa yang belum mencerminkan sikap demokrasi pada siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gemolong terhadap materi yang diberikan di sekolah khususnya Pendidikan Kewarganegaraan diantaranya adalah rendahnya tingkat partisipasi siswa dalam pemilihan ketua OSIS, ketua kelas, maupun kegiatan yang lain yang relevan, rendahnya minat siswa dalam mengikuti kegiatan organisasi di sekolah, dalam menyelesaikan masalah siswa yang cenderung menggunakan kekerasan daripada musyawarah, serta siswa canggung dan takut mengemukakan pendapat untuk menyampaikan kritik dan saran kepada guru yang bersikap otoriter. Dengan demikian, kurang tercerminnya perilaku siswa menunjukkan rendahnya sikap demokrasi siswa terhadap penguasaan kompetensi dasar mendeskripsikan pengertian dan prinsipprinsip demokrasi. Dari uraian di atas, maka timbul ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian

tentang

“Pengaruh

Penguasaan

Kompetensi

Dasar

Mendeskripsikan Pengertian dan Prinsip-Prinsip Demokrasi terhadap Sikap

commit to user


digilib.uns.ac.id

5

Demokrasi pada Siswa Kelas XI Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gemolong Tahun Ajaran 2010/2011”. B. Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka muncul berbagai permasalahan yang perlu diidentifikasikan sebagai berikut : 1. Siswa tidak terstimulasi untuk mengembangkan penguasaan kompetensi dasar mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip demokrasi dengan sikap demokrasi pada setiap harinya. 2. Penguasaan kompetensi dasar mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip demokrasi belum dapat menunjukkan sikap demokrasi pada diri siswa. 3. Sikap demokrasi siswa rendah.

C. Pembatasan Masalah Suatu penelitian akan lebih jelas dan spesifik apabila dibatasi ruang lingkupnya, sehingga masalah dapat dikaji dan dijawab secara mendalam serta tidak terlalu luas. Dari sekian banyak permasalahan yang ada, maka penulis membatasi

masalah

mengenai

pengaruh

penguasaan

kompetensi

dasar

mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip demokrasi belum dapat menunjukkan sikap demokrasi pada diri siswa.

D. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: ”Adakah pengaruh penguasaan kompetensi dasar mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip demokrasi terhadap sikap demokrasi pada siswa kelas XI Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gemolong Tahun Ajaran 2010/2011” ?

commit to user


digilib.uns.ac.id

6

E. Tujuan Penelitian Dalam setiap penelitian pasti mempunyai tujuan yang akan dicapai, dengan tujuan yang jelas tersebut akan mempermudah dalam melakukan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui “Ada tidaknya pengaruh penguasaan kompetensi dasar mendeskripsikan pengertian dan prinsipprinsip demokrasi terhadap sikap demokrasi pada siswa kelas XI Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gemolong Tahun Ajaran 2010/2011”.

F. Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut : 1. Manfaat Teoritis

a. Sebagai suatu karya ilmiah maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi masyarakat pada

umumnya

mengenai

pengaruh

penguasaan

kompetensi

dasar

mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip demokrasi terhadap sikap demokrasi. b. Menambah pengetahuan khususnya mengenai penguasaan kompetensi dasar mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip demokrasi dengan sikap demokrasi siswa. c. Menjadi pedoman dan bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya yang relevan. 2. Manfaat Praktis

Memberi informasi tentang pentingnya penguasaan kompetensi dasar mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip demokrasi siswa sebagai generasi muda bangsa agar dapat berpikir secara ktitis dan bertindak secara demokratis.

commit to user


digilib.uns.ac.id

7

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka 1. Tinjauan Tentang Penguasaan Kompetensi Dasar Mendeskripsikan

Pengertian dan Prinsip-Prinsip Demokrasi terhadap

Sikap Demokrasi

a. Pengertian Penguasaan Kompetensi Dasar

Berdasarkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 pasal 35 dan 36 menekankan perlunya peningkatan standar nasional pendidikan sebagai acuan kurikulum secara berencana dan berkala dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang terdapat dalam pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, pasal 1 ayat 13 bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu, pasal 1 ayat 15 bahwa Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan dimasing-masing satuan pendidikan, pasal 1 ayat 22 bahwa Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) adalah badan mandiri dan independent yang bertugas mengembangkan, memantau, pelaksanaan, dan mengevaluasi standar nasional pendidikan. Selanjutnya pasal 3 menyatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Selain itu, terdapat dalam pasal 5 ayat 1 dan 2 bahwa standar isi mencakup ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu dan standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum beban belajar, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan

commit to user 7


digilib.uns.ac.id

8

kalender pendidikan atau akademik. Serta terdapat dalam pasal 8 ayat 1, 2, dan 3 bahwa kedalaman materi kurikulum pada setiap pendidikan dituangkan dalam kompetensi pada setiap tingkat dan atau semester sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Kompetensi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas standar kompetensi dan kompetensi dasar. Serta ketentuan mengenai kedalaman muatan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri. Mc. Ahsan dalam Mulyasa (2002: 97) mengemukakan bahwa ”Kompetensi yang dimaksud adalah pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dikuasai seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga ia dapat melakukan perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya”. Sementara itu, Mulyasa (2002: 16) mengemukakan bahwa kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi, yakni perilaku yang dapat diukur dan dapat di observasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Kompetensi dasar juga merupakan penjabaran standar kompetensi peserta didik yang cakupan materinya lebih sempit dibanding dengan standar kompetensi peserta didik. Selain itu, kompetensi juga diartikan sebagai penguasaan terhadap suatu tugas, keterampilan, sikap, dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kompetensi mencakup tugas, keterampilan, sikap, dan apresiasi yang harus dimiliki peserta didik untuk dapat melaksanakan tugas-tugas pembelajaran sesuai dengan jenis pekerjaan tertentu. Dalam

kurikulum,

kompetensi

juga

diarahkan

untuk

mengembangkan

pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan minat peserta didik agar dapat melakukan sesuatu dalam bentuk kemahiran, ketepatan, dan keberhasilan dengan penuh tanggung jawab. Berdasarkan pengertian di atas, kompetensi dasar diartikan sebagai kemampuan siswa dalam : 1) Kompetensi yang akan dicapai oleh peserta didik. 2) Spesifikasi indikator penilaian untuk menentukan pencapaian kompetensi.

commit to user


digilib.uns.ac.id

9

3) Sistem evaluasi atau penilaian yang digunakan untuk menentukan keberhasilan peserta didik dalam mencapai kompetensi. 4) Melaksanakan tugas pembelajaran sesuai dengan jenis pekerjaan tertentu. (Mulyasa, 2002: 16) Sedangkan menurut Hasan Alwi (2005: 604) bahwa “Penguasaan adalah pemahaman atau kesanggupan untuk menggunakan pengetahuan, kepandaian dan sebagainya”. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penguasaan kompetensi dasar adalah kesanggupan untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan berkaitan dengan mata pelajaran tertentu, sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi, yakni perilaku yang dapat diukur dan dapat di observasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Sedangkan penguasaan kompetensi dasar mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip demokrasi adalah kesanggupan untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi, yakni perilaku yang dapat diukur dan dapat di observasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip demokrasi tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Dalam kompetensi dasar harus ada perincian atau penjabaran yang lebih lanjut. Kompetensi dasar merupakan perincian atau penjabaran lebih lanjut dari standar kompetensi. Dan dalam kompetensi dasar mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip demokrasi kelas XI SMA Negeri 1 Gemolong mempunyai dua kompetensi dasar yang harus dikuasai, yakni sebagai berikut: 1) Mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip budaya demokrasi Dengan indikator yang harus dikuasai : a) Menjelaskan perbedaan antara demokrasi liberal, komunis, dan demokrasi pancasila. b) Mendeskripsikan prinsip-prinsip demokrasi. c) Menjelaskan makna budaya demokrasi. d) Menjelaskan tentang prinsip budaya politik.

commit to user


digilib.uns.ac.id

10

2) Menampilkan perilaku budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari a) Menunjukkan perilaku budaya demokrasi dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

b. Materi Pokok Pengertian dan Prinsip-Prinsip Demokrasi

Materi pokok pengertian dan prinsip-prinsip demokrasi terdiri atas subpokok materi sebagai berikut : 1) Pengertian Demokrasi Pengertian demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (etimologis) dan istilah (terminologis). Secara etimologis “demokrasi” terdiri dari dua kata yang terdiri dari bahasa yunani yaitu “demos” yang berarti rakyat dan “cratein” atau “cratos” yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi secara bahasa demokrasi adalah pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Sementera itu menurut istilah, terdapat beberapa pendapat tentang pengertian demokrasi. Menurut Joseph A. Schumpeter dalam

Azyumardi

Azra (2000: 111) “demokrasi adalah suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat”. Menurut Henry B. Mayo dalam Miriam Budiardjo (1997: 61) demokrasi adalah suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip persamaan politik yang diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Sedangkan menurut Philippe C.Schmitter dan Terry Lynn Karl dalam Eep Saifulloh Fatah (1994: 7) menyatakan “demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan mereka diwilayah publik oleh warga negara yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang telah terpilih”. Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa hakikat demokrasi adalah sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara dimana pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat baik dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintahan.

commit to user


digilib.uns.ac.id

11

Kekuasaan pemerintahan berada di tangan rakyat mengandung tiga hal yaitu : Pertama, pemerintahan dari rakyat (goverment of the people) mengandung pengertian yang berhubungan dengan pemerintahan yang sah dan diakui, berarti suatu pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan yang diberikan oleh rakyat sedangkan pemerintahan yang tidak sah dan tidak diakui di mata rakyat berarti mengandung arti suatu pemerintahan yang tidak mendapat pengakuan dan dukungan yang diberikan oleh rakyat. Kedua, pemerintahan oleh rakyat (goverment by the people) mengandung pengertian bahwa dalam menjalankan kekuasaannya, pemerintahan berada dalam pengawasan rakyatnya. Ketiga, pemerintahan untuk rakyat (goverment for the people) mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah itu dijalankan untuk kepentingan rakyat. Demokrasi tidak akan datang, tumbuh dan berkembang dengan sendirinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena itu demokrasi memerlukan usaha yang nyata setiap warga dan perangkat pendukungnya yaitu budaya yang kondusif sebagai manifestasi dari suatu mind set (kerangka berpikir) dan setting social (rancangan masyarakat). Bentuk konkrit dari manifestasi tersebut adalah dijadikannya demokrasi sebagai way of live (pandangan hidup) dalam seluk beluk sendi kehidupan bernegara baik oleh rakyat (masyarakat) maupun oleh pemerintah. Menurut Nurcholish Madjid dalam Tim ICCE UIN Jakarta (2003: 98), “demokrasi bukanlah kata benda, merupakan proses yang dinamis. Karena itu demokrasi harus diupayakan. Demokrasi dalam kerangka di atas, berarti sebuah proses melaksanakan nilai-nilai civility (keadaban) dalam bernegara dan bermasyarakat”. Demokrasi adalah proses menuju dan menjaga civil society yang menghormati dan berupaya merealisasikan nilai-nilai demokrasi. Menurut Nurcholish Madjid ada tujuh norma yang menjadi pandangan hidup demokratis, yaitu sebagai berikut : a) Pentingnya kesadaran akan pluralisme. b) Musyawarah. c) Pertimbangan moral.

commit to user


digilib.uns.ac.id

12

d) Pemufakatan yang jujur dan sehat. e) Pemenuhan segi-segi ekonomi. f) Kerjasama antar warga masyarakat dan sikap mempercayai iktikad baik masing-masing. g) Pandangan hidup demokratis harus dijadikan unsur yang menyatu dengan sistem pendidikan. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Serta kedaulatan (kekuasaan tertinggi) berada ditangan rakyat. Dalam pelaksanaannya rakyat akan mewakilkan kepada wakil-wakil rakyat yang duduk dilembaga perwakilan rakyat. Para wakil rakyat mempunyai kewajiban untuk menyalurkan keinginan atau aspirasi rakyat dalam pemerintahan. Dengan demikian, pemerintahan hendaknya dilaksanakan sesuai dengan aspirasi rakyat. 2) Nilai (Kultur) Demokrasi Secara etimologis nilai disamakan dengan value dalam bahasa inggris dan valere dalam bahasa latin, yang artinya berguna atau sesuatu yang berguna. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nilai diartikan harga atau hal-hal yang penting bagi manusia. Pengertian nilai berkembang dan meluas, seperti yang disampaikan oleh beberapa ahli berikut ini. Moedjanto berpendapat, “Nilai tidak hanya tampak sebagai nilai seseorang saja, melainkan bagi segala umat manusia. Nilai tampil sebagai sesuatu yang patut dan dikejar dan dilaksanakan bagi semua orang. Oleh karena itu, nilai dapat dikomunikasikan kepada orang lain”. (Paulus Wahana, 1993: 67). Suyitno dalam Paulus Wahana (1993: 66) mengemukakan nilai kita alami sebagai ajakan dan panggilan yang kita hadapi : nilai mau dilaksanakan dan mendorong kita untuk bertindak. Nilai mengarahkan perhatian serta minat kita, menarik kita keluar dari diri kita sendiri ke arah apa yang bernilai. Nilai berseru kepada tingkah laku dan membangkitkan keaktifan kita. Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai adalah tidak hanya tampak sebagai nilai seseorang saja, melainkan bagi segala umat

commit to user


digilib.uns.ac.id

13

manusia tetapi juga nilai mau dilaksanakan dan mendorong untuk bertindak sehingga nilai berseru kepada tingkah laku dan membangkitkan keaktifan kita. Hakikat demokrasi adalah suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat baik dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintahan. Demokrasi tidak akan datang, tumbuh, dan berkembang dengan sendirinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demokrasi perlu di tanamkan dan implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu diperlukan adanya nilai-nilai demokrasi yang merupakan nilai yang diperlukan untuk mengembangkan pemerintahan yang demokratis. Nilai-nilai yang dikembangkan dan dibiasakan dalam kehidupan warga akan menjadi budaya (kultur) demokrasi. Nilai atau kultur demokrasi penting untuk tegaknya demokrasi di suatu negara. Atas dasar itu, maka demokrasi didasari oleh beberapa nilai (value) sebagai berikut: Ada beberapa pandangan tentang pembagian atau jenis nilai. Henry B. Mayo dalam Miriam Budiarjo (1997: 62-63) menyebutkan adanya enam nilai demokrasi, yaitu “Menyelesaikan pertikaian secara damai dan sukarela, menjamin terjadinya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang selalu berubah, pergantian penguasa dengan teratur, penggunaan paksaan sedikit

mungkin,

pengakuan

dan

penghormatan

terhadap

nilai

keanekaragaman, dan menegakkan keadilan”. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Menyelesaikan pertikaian secara damai dan sukarela. Dalam setiap masyarakat terdapat perselisihan pendapat serta kepentingan dianggap wajar untuk diperjuangkan dalam alam demokrasi. Perselisihan tersebut harus dapat diselesaikan melalui perundingan serta dialog yang terbuka dalam usaha untuk mencapai kompromi, konsensus atau mufakat. (2) Menjamin terjadinya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang selalu berubah. Dalam setiap masyarakat yang modern akan terjadi perubahan sosial, yang disebabkan oleh faktor-faktor perkembangan teknologi, perubahan pola kepadatan penduduk, pola perdagangan dan

commit to user


digilib.uns.ac.id

14

sebagainya. Pemerintah harus dapat mengambil suatu kebijakan kepada perubahan tersebut. (3) Pergantian penguasa dengan teratur. Pergantian atas dasar keturunan, pengangkatan diri sendiri, dan perebutan kekuasaan (coup d’etat) dianggap tidak wajar dalam demokrasi. (4) Penggunaan paksaan sedikit mungkin. Golongan-golongan minoritas, yang sedikit banyak akan terkena paksaan, akan lebih menerima bila diberi kesempatan untuk turut serta dalam diskusi-diskusi yang terbuka dan kreatif. (5) Pengakuan dan penghormatan terhadap nilai keanekaragaman. Mengakui keanekaragaman secara wajar, untuk itu perlu terciptanya masyarakat yang terbuka, kebebasan politik, dan tersedianya berbagai alternatif dalam tindakan politik. Namun demikian, keanekaragaman itu tetap berada dalam kerangka persatuan bangsa dan negara. (6) Menegakkan keadilan. Dalam suatu negara demokrasi seharusnya tidak terjadi pelanggaran terhadap keadilan, dimana golongan mayoritas tidak diperlakukan dengan adil. Adapun menurut Zamroni (2001 : 31-32) menyebutkan adanya kultur atau nilai demokrasi antara lain ”toleransi, kebebasan mengemukakan pendapat, menghormati perbedaan pendapat, memahami keanekaragaman dalam masyarakat, terbuka dan komunikasi, menjunjung nilai dan martabat kemanusiaan, percaya diri atau tidak menggantungkan pada orang lain, saling menghargai, mampu mengekang diri, kebersamaan, dan keseimbangan”. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Toleransi. Suatu sikap atau perilaku manusia yang tidak menyimpang dari aturan, dimana seseorang menghargai atau menghormati setiap tindakan yang orang lain lakukan. (2) Kebebasan mengemukakan pendapat. Segala ide, pikiran atau pendapat yang dapat dikemukakan secara bebas tanpa tekanan dari siapa pun yang dilandasi akal sehat, niat baik dan norma-norma yang berlaku serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

commit to user


digilib.uns.ac.id

15

(3) Menghormati perbedaan pendapat. Dalam setiap masyarakat terdapat perbedaan pendapat dianggap wajar dalam alam demokrasi. Perbedaan tersebut harus dihargai dan dihormati dalam usaha untuk mencapai konsensus atau mufakat. (4) Memahami keanekaragaman dalam masyarakat. Suatu kondisi dalam masyarakat dimana terdapat perbedaan-perbedaan dalam berbagai bidang terutama suku bangsa, ras, agama, ideologi, maupun budaya. (5) Terbuka dan komunikasi. Suatu keadaan yang memungkinkan ketersediaan informasi yang didapat oleh masyarakat luas. Keterbukan juga merupakan kondisi yang memungkinkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara. (6) Menjunjung nilai dan martabat kemanusiaan. Kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. (7) Percaya diri atau tidak menggantungkan pada orang lain. Suatu kepercayaan akan kemampuan sendiri yang memadai dan menyadari kemampuan yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara tepat. (8) Saling menghargai. Sikap toleransi sesama umat manusia, menerima perbedaan antara setiap manusia sebagai hal yg wajar, dan tidak melanggar hak asasi manusia lain. (9) Mampu mengekang diri. Suatu aturan yang ditetapkan oleh diri sendiri dan dipatuhi pula oleh diri sendiri, sehingga dapat mendukung munculnya kekuatan pemikiran, sikap, tindakan, dan kekuatan perilaku yang ada pada orang tersebut. (10) Kebersamaan. Suatu kumpulan orang yang melakukan aktifitas secara bersamaan dengan maksud dan tujuan yang sama. (11) Keseimbangan. Keseimbangan adalah setara, tidak berat sebelah dan memiliki kekuatan yang sama dalam melakukan sesuatu.

commit to user


digilib.uns.ac.id

16

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian nilai (kultur) demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang menekankan kekuasaan berada ditangan rakyat untuk bertindak serta mengembangkan pemerintahan yang demokratis. 3) Sejarah Perkembangan Demokrasi di Indonesia Perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami pasang surut (fluktuasi) dari masa kemerdekaan sampai saat ini. Menurut Miriam Budiardjo (1997: 6972) perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi ke dalam tiga periode yaitu “Demokrasi periode 1945-1959, demokrasi periode 1959-1965 dan demokrasi periode 1965-1998”. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: a) Demokrasi pada periode 1945-1959 Demokrasi pada masa ini dikenal dengan sebutan demokrasi parlementer. Sistem parlementer yang mulai berlaku yang diproklamirkan dan kemudian diperkuat dalam Undang-undang Dasar 1945 dan 1950, ternyata kurang cocok untuk Indonesia. Persatuan yang digalang selama menghadapi musuh bersama dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan-kekuatan yang konstruktif sesudah kemerdekaan tercapai. Karena lemahnya benih-benih demokrasi sistem parlementer menjadi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-undang Dasar 1950 menetapkan berlakunya sistem parlementer dimana badan eksekutif terdiri dari presiden sebagai kepala negara konstitusional beserta menteri-menterinya yang mempunyai tanggung jawab politik. Karena fragmentasi partai-partai politik usia kabinet pada masa ini jarang dapat bertahan cukup lama. Koalisi yang dibangun dengan sangat gampang pecah. Hal ini mengakibatkan destabilisasi nasional. Faktor-faktor semacam inilah, ditambah dengan tidak mampunya anggotaanggota partai yang tergabung dalam konstituante untuk mencapai konsensus mengenai dasar negara untuk Undang-undang Dasar baru, mendorong Ir. Soekarno sebagai presiden untuk mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli yang menentukan kembali Undang-undang Dasar 1945.

commit to user


digilib.uns.ac.id

17

b) Demokrasi pada periode 1959-1965 Demokrasi pada masa ini dikenal dengan sebutan demokrasi terpimpin. Dalam demokrasi terpimpin ditandai oleh tindakan yang menyimpang dari atau menyeleweng terhadap ketentuan Undang-undang Dasar. Dan di dalam demokrasi terpimpin terdapat ciri-ciri yaitu adanya dominasi dari presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Dekrit Presiden 5 Juli dapat dipandang sebagai suatu usaha untuk mencari jalan keluar dari kemacetan politik melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat. Misalnya berdasarkan ketetapan MPRS No. III/1963 yang mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Selain itu, terjadi penyelewengan dibidang perundang-undangan dimana pelbagai tindakan pemerintah dilaksanakan melalui Penetapan Presiden (Penpres) yang memakai Dekrit 5 Juli sebagai sumber hukum, dan sebagainya. c) Demokrasi pada periode 1965-1998 Demokrasi pada masa ini dinamakan demokrasi pancasila. Landasan formil dari periode ini adalah pancasila, Undang-undang Dasar 1945, serta ketetapan MPRS. Yaitu untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap Undang-undang Dasar yang telah terjadi dalam masa demokrasi terpimpin. Ketetapan MPRS No. XIX/1966 telah menentukan ditinjaunya kembali produk-produk legislatif dari masa demokrasi terpimpin dan atas dasar itu Undang-undang No. 19/1964 telah diganti dengan suatu Undang-undang yang baru (No. 14/1970) yang menetapkan kembali asas ”kebebasan badan-badan pengadilan”. Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong diberi beberapa hak kontrol, disamping ia tetap mempunyai fungsi untuk membantu pemerintah. Pimpinannya tidak lagi mempunyai status menteri. Begitu pula tata tertib DPR-Gotong royong yang baru telah meniadakan pasal yang memberi wewenang kepada presiden untuk memutuskan permasalahan yang tidak dapat dicapai mufakat antara badan legislatif. Golongan Karya, dimana anggota ABRI memainkan peran penting, diberi landasan konstitusionil yang lebih formil. Selain dari itu beberapa hak asasi

commit to user


digilib.uns.ac.id

18

diusahakan supaya diselenggarakan secara lebih penuh dengan memberi kebebasan lebih luas kepada pers untuk menyatakan pendapat, dan kepada partai-partai politik untuk bergerak dan menyusun kekuatannya, terutama menjelang pemilihan umum 1971. Dengan demikian diharapkan terbinanya partisipasi golongan-golongan dalam masyarakat disamping diadakan pembangunan ekonomi secara teratur serta terancana. Dengan demikian secara umum dapat dijelaskan bahwa watak demokrasi pancasila tidak berbeda dengan demokrasi pada umumnya. Karena demokrasi pancasila memandang kedaulatan rakyat sebagai inti dari sistem demokrasi. 4) Ciri-ciri Pokok Demokrasi Beberapa ciri pokok demokrasi menurut Syahrial Sarbini (2006: 122) antara lain : a) Keputusan diambil berdasarkan suara rakyat atau kehendak rakyat. b) Kebebasan individu dibatasi oleh kepentingan bersama, kepentingan bersama lebih penting daripada kepentingan individu atau golongan. c) Kekuasaan merupakan amanat rakyat, segala sesuatu yang dijalankan pemerintah adalah untuk kepentingan rakyat. d) Kedaulatan ada ditangan rakyat, lembaga perwakilan rakyat mempunyai kedudukan penting dalam sistem kekuasaan negara. 5) Jenis-jenis Demokrasi Secara umum jenis-jenis demokrasi dapat dikelompokkan menjadi empat macam, yaitu “berdasarkan cara menyampaikan pendapat, titik perhatiannya, dan prinsip ideologi” (Syahrial Sarbini, 2006: 119-120). Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: a) Demokrasi berdasarkan cara menyampaikan pendapat terbagi ke dalam : (1) Demokrasi langsung. Dalam demokrasi langsung rakyat diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan untuk menjalankan kebijakan pemerintah. (2) Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Dalam demokrasi ini dijalankan oleh rakyat melalui wakil rakyat yang dipilihnya melalui Pemilu. (3) Demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat. Demokrasi ini merupakan campuran antara demokrasi langsung dengan

commit to user


digilib.uns.ac.id

19

demokrasi perwakilan. Rakyat memilih wakilnya untuk duduk di dalam lembaga perwakilan rakyat, tetapi wakil rakyat dalam menjalankan tugasnya diawasi rakyat melalui referendum dan inisiatif rakyat. b) Demokrasi berdasarkan titik perhatiannya terdiri dari : (1) Demokrasi formal. Demokrasi ini secara hukum menempatkan semua orang dalam kedudukan yang sama dalam bidang politik, tanpa mengurangi kesenjangan ekonomi. (2) Demokrasi material. Demokrasi material memandang manusia mempunyai kesamaan dalam bidang sosial dan ekonomi, sehingga persamaan politik tidak menjadi prioritas. (3) Demokrasi campuran. Demokrasi ini merupakan campuran dari kedua demokrasi tersebut di atas. Demokrasi ini berupaya menempatkan persamaan kesejahteraan seluruh rakyat dengan menempatkan persamaan derajat dan hak setiap orang. c) Berdasarkan prinsip ideologi, demokrasi dibagi dalam : (1) Demokrasi liberal. Demokrasi ini memberikan kebebasan yang luas kepada individu dan pemerintah tidak boleh ikut campur didalamnya. (2) Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Demokrasi ini bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Negara yang dibentuk mengenal kelas dan semua warga negara mempunyai persamaan dalam politik dan hukum. d) Berdasarkan wewenang dan hubungan antar alat perlengkapan negara (1) Demokrasi sistem parlementer. Demokrasi dimana sistem pemerintahannya berdasarkan parlemen. (2) Demokrasi sistem pemisahan/ pembagian kekuasaan (presidensial). Demokrasi yang sistem pemerintahannya dikepalai oleh seorang presiden.

commit to user


digilib.uns.ac.id

20

6) Prinsip-Prinsip Demokrasi Suatu pemerintahan dikatakan demokratis bila dalam mekanisme pemerintahan

mewujudkan

prinsip-prinsip

demokrasi.

Ada

beberapa

pandangan tentang pembagian mengenai prinsip-prinsip demokrasi. Menurut Sukarna ada beberapa prinsip dari demokrasi, yaitu “Pembagian kekuasaan; kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif berada pada badan yang berbeda, pemerintahan konstitusional, pemerintahan berdasarkan hukum (Rule of Law), pemerintahan mayoritas, pemerintahan dengan diskusi, pemilihan umum yang bebas, partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya, manajemen yang terbuka, pers yang bebas, pengakuan terhadap hak-hak minoritas, pengakuan terhadap hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan tidak memihak, pengawasan terhadap administrasi negara, mekanisme politik yang berubah antara kehidupan politik masyarakat dengan kehidupan politik pemerintah, kebijaksanaan pemerintah dibuat oleh badan perwakilan rakyat tanpa paksaan dari lembaga mana pun, penempatan pejabat pemerintahan merit system bukan spoil system, penyelesaian secara damai bukan dengan kompromi, jaminan terhadap kebebasan individu dalam batas-batas tertentu, dan konstitusi/ UUD yang demokratis ” (Sukarna, 1981: 39-42). Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: a) Pembagian kekuasaan; kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif berada pada badan yang berbeda. Merupakan institusi yang bertanggung jawab atas

berbagai

upaya

pembangunan

untuk

meningkatkan

derajat

kemakmuran dan kesejehteraan rakyat. b) Pemerintahan konstitusional. Pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi (hukum dasar) dimana rakyat harus menaati dan melaksanakan aturan tersebut dengan baik. c) Pemerintahan berdasarkan hukum (Rule of Law). Pemerintahan yang didasarkan pada hukum yang berlaku yaitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku untuk seluruh warga tanpa membedakan latar belakang apa pun.

commit to user


digilib.uns.ac.id

21

d) Pemerintahan mayoritas. Pemerintahan untuk semua rakyat, baik golongan mayoritas maupun minoritas tanpa membedakan antara yang satu dengan yang lainnya. e) Pemerintahan dengan diskusi. Perbedaan pendapat dan kepentingan dalam demokrasi merupakan hal yang wajar, dimana dalam menyelesaikan masalah tersebut dilakukan dengan kompromi, diskusi, dan mufakat. f) Pemilihan umum yang bebas. Rakyat dapat dengan bebas mengemukakan atau memberikan suaranya sebagai hak politiknya sesuai dengan hati nuraninya tanpa ada ancaman dan paksaan dari siapapun dalam menetapkan pilihannya. g) Partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya. Suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, serta cita-cita yang sama, sehingga memungkinkan adanya pemilihan yang selektif tergantung kepada prestasi kerjanya untuk rakyat. h) Manajemen yang terbuka. Dalam demokrasi antara rakyat dan pemerintah harus saling terbuka satu sama lain sehingga dalam pemerintahannya dapat dilaksanakan dengan baik. i) Pers yang bebas. Merupakan cerminan kebebasan berpendapat pada warga negara yang dapat membina opini masyarakat dan sosial kontrol. j) Pengakuan terhadap hak-hak minoritas. Suatu pemerintahan demokrasi yang

mengakui

dan

melindungi

golongan

minoritas

serta

tidak

membedakan golongan yang satu dengan yang lainnya. k) Perlindungan terhadap hak asasi manusia. Tanggung jawab negara, terutama pemerintah untuk melindungi warganya (rakyat) terhadap pelanggaran hak asasi manusia. l) Peradilan yang bebas dan tidak memihak. Dalam pelaksanaannya bebas dari pengaruh dan campur tangan oleh badan-badan yang lain, sehingga betul-betul merdeka dalam memberikan keputusannya.

commit to user


digilib.uns.ac.id

22

m) Pengawasan terhadap administrasi negara. Salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi masyarakat terhadap

kinerja

pemerintahan

dengan

menciptakan

suatu

sistem

pengawasan yang efektif. n) Mekanisme politik yang berubah antara kehidupan politik masyarakat dengan kehidupan politik pemerintah. Perubahan mekanisme politik dapat menimbulkan perubahan dasar negara, bentuk pemerintahan dan sistemnya, sehingga negara dalam keadaan tidak tertib, karena timbulnya perpecahan disebabkan ideologi yang tertutup. o) Kebijaksanaan pemerintah dibuat oleh badan perwakilan rakyat tanpa paksaan dari lembaga mana pun. Keputusan pemerintah dalam membuat peraturan yang dibuat oleh badan perwakilan rakyat tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun dalam rangka untuk mensejahterakan rakyat. p) Penempatan pejabat pemerintahan merit system bukan spoil system. Paradigma yang didasarkan pada stabilitas daripada produktivitas, sehingga faktor kompetensi dan profesionalisme bukan merupakan parameter utama penataan birokrasi. q) Penyelesaian secara damai bukan dengan kompromi. Perbedaan pendapat dan kepentingan dalam demokrasi merupakan hal yang wajar, dimana dalam menyelesaikan masalah tersebut dilakukan secara damai bukan sebaliknya dilakukan dengan kekerasan. r) Jaminan terhadap kebebasan individu dalam batas-batas tertentu. Jaminan terhadap kebebasan individu baik kebebasan berbicara, kebebasan beragama, kebebasan dari rasa takut, dan kebebasan dari pada kebutuhan dihindarkan dari diskriminasi dalam kehidupan hukum dan pemerintahan. s) Konstitusi/ UUD yang demokratis. Aturan yang dapat menjamin terwujudnya demokrasi dinegara tersebut sehingga melahirkan kekuasaan atau pemerintahan yang demokratis pula.

commit to user


digilib.uns.ac.id

23

Sementara itu, Maskuri Abdillah dalam Azyumardi Azra (1999: 122) menyebutkan adanya prinsip-prinsip demokrasi, antara lain : “ a) Persamaan b) Kebebasan, dan c) Pluralisme”. Selanjutnya Robert A. Dahl menyebutkan ada enam prinsip yang harus ada dalam sistem demokrasi, yaitu: a) b) c) d) e) f)

Kontrol atas keputusan pemerintah. Pemilihan yang teliti dan jujur. Hak memilih dan dipilih. Kebebasan menyatatakan pendapat tanpa ancaman. Kebebasan mengakses informasi. Kebebasan berserikat. (Azyumardi Azra, 2000: 122) Jadi, dengan demikian suatu negara baru dapat dikatakan telah

melaksanakan sistem demokrasi secara sempurna apabila syarat-syarat tersebut dapat ditumbuhkembangkan dalam pelaksanaan pemerintahan negara tersebut. Akan tetapi, tidak akan terjelma demokrasi itu secara sempurna dan murni manakala salah satu syarat-syarat tersebut ditinggalkan dalam pelaksanaannya, karena antara yang satu dengan lainnya saling kait mengkait dan berhubungan. Menurut Amien Rais untuk mengukur suatu negara atau pemerintah dalam menjalankan tata pemerintahannya dikatakan demokratis dapat dilihat dari sepuluh aspek : a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

Partisipasi dalam pembuatan keputusan. Persamaan didepan hukum. Distribusi pendapatan secara adil. Kesempatan pendidikan yang sama. Empat kebebasan: kebebasan mengeluarkan pendapat, persuratkabaran, berkumpul dan beragama. Ketersediaan dan keterbukaan informasi. Mengindahkan tata krama politik. Kebebasan individu. Semangat kerjasama. Hak untuk protes. (Eep Saifulloh Fatah, 1994: 8)

commit to user


digilib.uns.ac.id

24

2. Tinjauan Tentang Sikap Demokrasi

a. Pengertian Sikap

Koentjaraningrat (1994: 26) menyatakan ”Sikap adalah suatu disposisi atau keadaan mental di dalam jiwa dan diri seseorang individu untuk bereaksi terhadap lingkungannya, baik lingkungan masyarakat, alamiah, maupun fisiknya”. Sikap itu biasanya dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya yang senantiasa terarah pada suatu hal yang obyek. Yang dimaksud obyek di sini meliputi benda-benda, orang, pandangan-pandangan, lembaga-lembaga, norma-norma, nilai-nilai dan sebagainya. Menurut Berkowitz “sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Sikap seseorang terhadap suatu obyek adalah perasaan mendukung atau memihak (favorable) maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak (unfavorable) pada obyek tersebut”. (Saifuddin Azwar, 2000: 5). Sikap mempunyai beberapa ciri seperti yang diungkapkan oleh W.A Gerungan (1996: 151-152) adalah sebagai berikut : “1) Sesuatu yang dapat dibentuk karena adanya interaksi dengan lingkungannya. 2) Dapat berubah-ubah. 3) Selalu terkait dengan obyek tertentu. 4) Sikap berobyekan satu obyek atau sederetan obyek. 5) Meliputi faktor motivasi dan perasaan”. Secord dan Backman mendefinisikan “sikap sebagai keteraturan tertentu dalam hal perasaan (afeksi), pemikiran (kognisi), dan predisposisi tindakan (konasi) seseorang terhadap suatu aspek dilingkungan sekitarnya”. (Saifuddin Azwar, 2000: 5) Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa sikap adalah kecenderungan seseorang untuk bertindak terhadap suatu obyek yang dipengaruhi oleh pengetahuan, perasaan, pengalaman, keyakinan, dorongan, dan penilaian seseorang dalam menanggapi suatu obyek.

commit to user


digilib.uns.ac.id

25

b. Faktor-faktor Pembentuk Sikap

Menurut Saifuddin Azwar (2000: 30) menyatakan bahwa “Faktor yang mempengaruhi perkembangan sikap adalah pengalaman pribadi, kebudayaan, orang lain yang dianggap penting, media massa, institusi, serta faktor emosi dalam diri individu”. Berikut ini penjelasan dari beberapa faktor tersebut : 1) Pengalaman pribadi Apa yang sedang kita alami akan ikut membentuk dan mempengaruhi penghayatan kita terhadap stimulus sosial. Tanggapan akan menjadi salah satu terbentuknya sikap. 2) Pengaruh orang lain yang dianggap penting Orang lain di sekitar kita merupakan salah satu diantara komponen sosial yang ikut mempengaruhi sikap kita. Seseorang yang tidak ingin kita kecewakan atau seseorang yang berarti khusus bagi kita (significant others), akan banyak mempengaruhi pembentukan sikap kita terhadap sesuatu. 3) Pengaruh kebudayaan Kebudayaan dimana kita hidup dan dibesarkan mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan sikap kita. 4) Media massa Sebagai sarana komunikasi, berbagai bentuk media massa seperti televisi, radio, dan koran mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan opini dan kepercayaan orang. 5) Lembaga pendidikan dan lembaga agama Lembaga pendidikan serta lembaga agama sebagai suatu sistem mempunyai pengaruh dalam pembentukan sikap dikarenakan keduanya meletakkan dasar pengertian dasar pengertian dan konsep moral dalam diri individu. 6) Pengaruh faktor emosional Tidak semua sikap ditentukan oleh situasi lingkungan dan pengalaman pribadi seseorang. Kadang-kadang, suatu bentuk sikap merupakan pernyataan yang didasari oleh emosi yang berfungsi sebagai macam penyaluran frustasi atau pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego.

commit to user


digilib.uns.ac.id

26

Dari beberapa faktor pembentuk sikap di atas, maka sikap demokrasi termasuk dalam faktor lembaga pendidikan karena meletakkan dasar pengertian dan konsep moral dalam diri individu, pemahaman akan baik dan buruk, serta pemisah antara sesuatu yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Hal tersebut diperoleh dari pendidikan.

c. Pengukuran Sikap

Saifuddin Azwar, (2000: 87) menyatakan, ”Sesungguhnya sikap dapat dipahami lebih daripada sekedar beberapa favorabel atau seberapa tidak favorabelnya perasaan seseorang, lebih daripada sekedar seberapa positif atau negatifnya. Sikap dapat diungkap dan dipahami dari dimensinya yang lain”. Adapun metode pengukuran sikap adalah observasi perilaku, penanyaan langsung, pengungkapan langsung, skala sikap, serta pengukuran terselubung. Berikut ini penjelasan dari beberapa metode pengukuran sikap tersebut : 1) Observasi perilaku Untuk mengetahui sikap seseorang terhadap sesuatu kita dapat memperhatikan perilakunya, sebab perilaku merupakan salah satu indikator sikap individu. Dengan demikian, perilaku yang kita amati mungkin saja dapat menjadi indikator sikap dalam konteks situasional tertentu akan tetapi interpretasi sikap harus sangat berhati-hati apabila hanya didasarkan dari pengamatan terhadap perilaku yang ditampakkan oleh seseorang. 2) Penanyaan langsung Asumsi yang mendasari penanyaan langsung guna mengungkapkan sikap, pertama adalah asumsi bahwa individu merupakan orang yang paling tahu mengenai dirinya sendiri, dan kedua adalah asumsi keterusterangan secara terbuka apa yang dirasakannya. Oleh karena itu, dalam metode ini jawaban yang diberikan oleh mereka yang ditanyai dijadikan indikator sikap mereka. 3) Pengungkapan langsung Metode mengungkapkan langsung adalah pengungkapan langsung secara tertulis yang dapat dilakukan dengan menggunakan item atau dengan menggunakan item ganda. Prosedur pengungkapan langsung dengan item tunggal

commit to user


digilib.uns.ac.id

27

sangat sederhana. Responden diminta menjawab langsung suatu pertanyaan sikap tertulis dengan memberi tanda setuju atau tidak setuju. 4) Skala sikap Metode pengungkapan sikap dalam bentuk self-report yang hingga kini dianggap sebagai paling dapat diandalkan adalah dengan menggunakan daftar pertanyaan yang harus dijawab oleh individu yang disebut skala sikap. 5) Pengukuran terselubung Metode pengukuran terselubung sebenarnya berorientasi kembali ke metode observasi perilaku, akan tetapi sebagai obyek pengamatan bukan perilaku tampak yang disadari atau disengaja dilakukan oleh seseorang melainkan reaksi-reaksi fisiologis yang terjadi lebih di luar kendali orang yang bersangkutan. Berdasarkan pembahasan mengenai sikap demokrasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sikap adalah kecenderungan untuk menerima atau menolak suatu obyek. Sikap perlu dinampakkan dalam bentuk perilaku, baik lisan maupun perbuatan. Adapun hal yang perlu disikapi dalam penelitian ini adalah sikap demokrasi.

d. Pengertian Sikap Demokrasi

Perkembangan baru menunjukkan bahwa demokrasi tidak hanya dipahami sebagai bentuk pemerintahan dan sistem politik, tetapi demokrasi dipahami sebagai sikap hidup atau pandangan hidup demokratis. Sistem politik demokrasi suatu negara berkaitan dengan dua hal yaitu institusi (struktur) demokrasi dengan perilaku (kultur) demokrasi. Pemerintahan atau sistem politik demokrasi tidak datang, tumbuh, dan berkembang dengan sendirinya. Demokrasi bukanlah sesuatu yang taken for granted. Demokrasi membutuhkan usaha yang nyata dari setiap warga maupun penyelenggara negara untuk berperilaku sedemikian rupa sehingga mendukung pemerintahan atau sistem politik demokrasi. Sikap demokrasi terkait dengan nilai-nilai demokrasi di masyarakat. Masyarakat yang demokratis adalah masyarakat yang perilaku hidup baik keseharian dan kenegaraannya dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi. Mengutip

commit to user


digilib.uns.ac.id

28

pendapatnya Henry B. Mayo dalam Miriam Budiardjo (1997: 62-63) “Nilai-nilai demokrasi meliputi : damai dan sukarela, adil, menghargai perbedaan, teratur, paksaan yang minimal, dan memahami keanekaragaman”. Dalam membangun kultur demokrasi jauh lebih sulit daripada membangun struktur demokrasi. Indonesia sendiri secara struktur dapat dikatakan sebagai negara demokrasi terbukti dengan telah adanya lembaga-lembaga politik demokrasi. Akan tetapi demokrasi sekarang ini cenderung pada sikap kebebasan yang semakin liar, kekerasan, bentrokan fisik, konflik antar ras dan agama, brutalitas, ancaman bom, teror, rasa tidak aman, dan sebagainya. Hal ini disebabkan karena kultur demokrasi belum tegak dimasyarakat. Boleh jadi negara yang memiliki institusi demokrasi sedangkan masyarakat belum sepenuhnya bersikap demokratis. Jadi, demokrasi tidak hanya memerlukan institusi, hukum, aturan, ataupun lembaga-lembaga negara lainnya. Melainkan juga memerlukan sikap demokratis. Selain itu, demokrasi juga memerlukan warga negara yang memiliki dan menegakkan nilai-nilai demokrasi sehingga terbentuklah sikap yang demokratis. Berdasarkan pembahasan mengenai sikap dan demokrasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sikap adalah kecenderungan untuk menerima atau menolak suatu obyek. Sikap perlu ditampakkan dalam bentuk perilaku, baik lisan maupun perbuatan. Adapun hal yang perlu disikapi dalam penelitian ini adalah sikap demokrasi. Jadi sikap demokrasi adalah kecenderungan untuk bertindak dalam berperilaku sedemikian rupa sehingga mendukung pemerintahan atau sistem politik demokrasi dan menegakkan nilai-nilai demokrasi.

3. Tinjauan Tentang Pengaruh Penguasaan Kompetensi Dasar

Mendeskripsikan Pengertian dan Prinsip-Prinsip Demokrasi

terhadap Sikap Demokrasi

Demokrasi diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Sedangkan di dalam pengertian demokrasi terdapat prinsip-prinsip demokrasi yang didalamnya mengandung nilai-nilai demokrasi. Nilai-nilai demokrasi

commit to user


digilib.uns.ac.id

29

tersebut apabila diwujudkan dengan baik maka dapat terbentuk pemerintahan yang demokratis. Siswa yang memiliki konsep demokrasi dengan baik yang mencakup kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari maka tindakannya akan mencerminkan sikap demokrasi yang baik dalam berinteraksi baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Dengan

adanya

pendidikan

di

sekolah

khususnya

pendidikan

kewarganegaraan dengan materi pokok demokrasi, dapat membelajarkan anak mengenai perkembangan konsep demokrasi dari konsep awal sampai sekarang menjadi konsep global. Harapan kedepannya yaitu membangkitkan kesadaran anak mengenai pentingnya demokrasi serta memahami tantangan demokrasi yang muncul di masa depan sehingga perilaku warga mencerminkan sikap demokrasi.

4. Teori Demokrasi

Teori mengenai pendidikan demokrasi

yang kemudian dianalogkan ke

dalam konsep perilaku demokrasi dikemukakan oleh Zamroni (2001: 17). “Pendidikan demokrasi pada dasarnya

bertujuan mempersiapkan warga

masyarakat untuk berpikir kritis dan bertindak demokratis, dengan jalan melalui aktivitas menanamkan pada generasi baru pengetahuan dan kesadaran terhadap warga masyarakat”. Dan pendidikan demokrasi sejatinya adalah pendidikan yang mampu mensosialisasikan kultur demokrasi atau perilaku demokrasi. Dalam asumsi Zamroni bahwa jika warga belajar dengan sadar memegang teguh nilai-nilai demokrasi, maka diharapkan mereka akan bertindak dan berperilaku demokratis. Dalam analog tersebut dapat diambil pengertian bahwa pendidikan demokrasi pada dasarnya bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat untuk berpikir kritis dan bertindak demokratis dengan jalan melalui aktivitas menanamkan pada generasi baru pengetahuan dan kesadaran terhadap warga masyarakat yang mempunyai tujuan yang pada akhirnya dapat membentuk perilaku yang demokratis.

commit to user


digilib.uns.ac.id

30

B. Kerangka Berpikir Kerangka berpikir pada dasarnya merupakan penalaran untuk dapat sampai pada pemberian jawaban sementara yang telah dirumuskan, mengacu pada permasalahan dan kajian teori di atas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut : Demokrasi merupakan usaha yang nyata setiap warga dan perangkat pendukungnya untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis. Di dalam demokrasi terkandung nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan masyarakat. nilainilai demokrasi yang dimaksud adalah untuk mengembangkan pemerintahan yang demokratis. Nilai-nilai yang dikembangkan dan dibiasakan dalam kehidupan warga akan menjadi budaya demokrasi. Demokrasi tidak akan datang, tumbuh, dan berkembang dengan sendirinya dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara melainkan demokrasi perlu ditanamkan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai demokrasi yang mendukung dalam kehidupan masyarakat diperoleh sosialisasi nilai-nilai demokrasi yang dilakukan secara terencana, terprogram, terorganisasi, secara baik khususnya melalui pendidikan formal. Pendidikan formal dalam hal ini sekolah, berperan penting dalam melaksanakan pendidikan demokrasi kepada generasi muda. Sistem persekolahan memiliki peran penting khususnya untuk kelangsungan sistem politik demokrasi melalui penanaman pengetahuan, kesadaran, dan nilai-nilai demokrasi. Dengan adanya penguasaan kompetensi dasar mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip demokrasi akan menjadikan siswa dapat membentuk dan bersikap secara demokratis. Dari uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa penguasaan kompetensi dasar mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip demokrasi mempunyai pengaruh yang positif terhadap sikap demokrasi. Oleh karena itu siswa yang memiliki penguasaan kompetensi dasar mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip demokrasi yang tinggi, berarti tinggi pula kesadarannya dalam upaya membentuk dan bersikap secara demokratis. Dari uraian di atas, kerangka berpikir dapat digambarkan sebagai berikut :

commit to user


digilib.uns.ac.id

31

Penguasaan Kompetensi Dasar Mendeskripsikan Pengertian dan Prinsip-prinsip Demokrasi

Sikap Demokrasi (Y)

(X)

Gambar 1: Skema Kerangka Berpikir Keterangan : X : Variabel independen Y : Variabel dependen

C. Hipotesis Menurut Riduwan (2004: 35) “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah atau sub masalah yang diajukan oleh peneliti, yang dijabarkan dari landasan teori atau kajian teori yang masih harus diuji kebenaranya”. Dalam penelitian penulis merumuskan hipotesis yaitu hipotesis kerja (Ha) adalah sebagai berikut: “Adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara penguasaan kompetensi dasar mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip demokrasi terhadap sikap demokrasi siswa kelas XI Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gemolong Tahun Ajaran 2010/2011”.

commit to user


digilib.uns.ac.id

32

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian 1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian merupakan sumber diperolehnya data yang dibutuhkan dari masalah yang akan diteliti. Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gemolong yang terletak di Kabupaten Sragen. Alasan penulis memilih lokasi ini dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut : a. Ada masalah yang diteliti serta tersedianya data yang berhubungan dengan obyek penulisan. b. Lokasinya tidak terlalu jauh dari tempat tinggal peneliti sehingga akan mempermudah dalam memperoleh data. 2. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini dimulai dari pengajuan judul sampai dengan penyusunan laporan hasil penelitian dilakukan mulai dari bulan Oktober 2010 sampai Agustus 2011. Waktu ini meliputi kegiatan persiapan sampai penyusunan laporan penelitian, yang selanjutnya dapat diperlihatkan pada tabel berikut: Tabel 1. Jadwal Kegiatan Penelitian No

Kegiatan

2010

Okt

1.

Pengajuan Judul

2.

Penyusunan Proposal

3.

Ijin Penelitian

4.

Pengumpulan Data

5.

Analisis Data

6.

Penyusunan Laporan

2011

Nov Des

Jan

commit to user 32

Feb

Mar

Apr

Mei Juni

Juli

Agt


digilib.uns.ac.id

33

Metode Penelitian Dalam suatu penelitian tentu memerlukan metode atau cara agar penelitian dapat berhasil. Suatu penelitian akan menghasilkan suatu kesimpulan yang tepat apabila menggunakan metode yang tepat dan benar. Berkaitan hal tersebut, maka seorang peneliti harus mampu menentukan metode penelitian yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Menurut Winarno Surakhmad (1998: 131) “Metode adalah cara utama yang digunakan untuk mencapai tujuan misalnya menguji serangkaian hipotesa dengan menggunakan teknik serta alat-alat tertentu”, sedangkan menurut Sutrisno Hadi

(1987:

4)

“penelitian

adalah

suatu

usaha

untuk

menemukan,

mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah”. Dengan demikian, metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang disusun secara terencana dan sistematis untuk mencapai tujuan agar suatu permasalahan dapat dipecahkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif yang bersifat korelasional. Metode deskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan masalah dengan jalan mengumpulkan

data,

menyusun,

mengklasifikasikan,

menganalisa

dan

menginterpretasikan data berupa angka dan skor. Bersifat korelasional maksudnya adalah untuk menentukan tingkat hubungan variabel-variabel yang berbeda dalam suatu populasi. Disini, peneliti berusaha meneliti hubungan antara dua variabel. Kemudian dilanjutkan untuk mencari pengaruh antara kedua variabel tersebut. Penelitian ini bermaksud untuk mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor, berpengaruh terhadap variasi yang satu atau lebih faktor lain berdasarkan koefisien determinasinya. Dengan kata lain penelitian ini bermaksud mengungkapkan ada tidaknya pengaruh antara variabel yang diselidiki yaitu pengaruh penguasaan kompetensi dasar mendeskripsikan pengertian dan prinsipprinsip demokrasi terhadap sikap demokrasi siswa.

commit to user


digilib.uns.ac.id

34

C. Populasi dan Sampel 1. Populasi penelitian

Suharsimi Arikunto (2006: 130) menyatakan bahwa “Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian”. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah keseluruhan siswa kelas XI Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gemolong tahun ajaran 2010/2011 yang berjumlah 280 siswa.

2. Sampel Penelitian

Suharsimi Arikunto (2002: 109) mengemukakan bahwa “Sampel adalah bagian dari populasi (sebagian atau wakil populasi yang diteliti). Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi”. Sugiyono dalam Riduwan (2003: 10) memberikan pengertian bahwa “Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi”. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa sampel adalah bagian dari populasi yang mempunyai ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Mengingat jumlah populasi ada 280 orang, maka peneliti hanya akan mengambil sebagian dari jumlah populasi yang digunakan sebagai sampel. Menurut Suharsimi Arikunto (2002: 112) untuk menentukan besarnya sampel adalah sebagai berikut : Untuk sekedar ancer-ancer maka apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10-15 % atau 20-25% atau lebih, tergantung setidak-tidaknya dari : a. Kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga dan dana. b. Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subjek, karena hal ini menyangkut banyak sedikitnya data. c. Besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh peneliti. Untuk penelitian yang resikonya besar, tentu saja jika sampel lebih besar hasilnya akan lebih baik. Berdasarkan pada pendapat di atas, maka peneliti mengambil sampel 20% dari populasi sebesar 280 siswa, sehingga jumlah keseluruhan sampel dalam penelitian ini berjumlah 56 siswa.

commit to user


digilib.uns.ac.id

35

3. Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat

berfungsi sebagai

contoh atau dapat

menggambarkan keadaan yang sebenarnya atau dengan kata lain, sampel harus representatif. Riduwan (2003: 11) mengatakan bahwa “teknik pengambilan sampel atau teknik sampling adalah suatu cara mengambil sampel yang representatif dari populasi”. Menurut Abu Achmadi dan Cholid Narbuko (2004: 110) ada dua macam teknik sampling yaitu “Teknik random sampling dan teknik non random sampling”. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Teknik Random Sampling 1) Cara undian, yaitu pengambilan sampel secara undian. 2) Cara ordinal, yaitu memilih nomor genap atau ganjil atau kelipatan tertentu. 3) Cara randomisasi dari tabel bilangan random. b. Teknik Non-Random Sampling meliputi : 1) Proportional sampling yaitu cara pengambilan sampel dari tiap-tiap sub populasi dengan memperhitungkan sub-sub populasi. 2) Teknik stratified sampling yaitu pengambilan sampel apabila populasi terdiri dari susunan kelompok-kelompok yang bertingkat. 3) Teknik purposive sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya. 4) Teknik quota sampling yaitu pengambilan sampel yang berdasarkan pada quantum. 5) Teknik

double

sampling

yaitu

cara

pengambilan

sampel

yang

mengusahakan adanya sampel kembar. 6) Teknik area probability sampling yaitu cara pengambilan sampel dengan cara pembagian sampel berdasarkan pada pembagian area. 7) Teknik cluster sampling yaitu pembagian sampel berdasarkan atas kelompok yang ada pada populasi.

commit to user


digilib.uns.ac.id

36

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk mengambil sampel adalah teknik Proportional Random Sampling. Teknik sampling ini dilakukan dengan mendasarkan pada sub-sub atau bagian-bagian yang ada dalam populasi tersebut. Dalam pengambilan sampel secara random sebesar 20% dari jumlah siswa sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 40 siswa. Adapun pengambilan sampel dengan penghitungan sebagai berikut: Tabel 2. Jumlah Sampel Setiap Kelas No. 1.

Kelas XI IPA 1

2.

XI IPA 2

3.

XI IPA 3

4.

XI IPS 1

5.

XI IPS 2

6.

XI IPS 3

7.

XI IPS 4

Total

Sampel 40 × 56 = 7,97 dibulatkan menjadi 8 280 40 × 56 = 7,97 dibulatkan menjadi 8 280 40 × 56 = 7,97 dibulatkan menjadi 8 280 40 × 56 = 7,97 dibulatkan menjadi 8 280 40 × 56 = 7,97 dibulatkan menjadi 8 280 40 × 56 = 7,97 dibulatkan menjadi 8 280 40 × 56 = 7,97 dibulatkan menjadi 8 280 55,79 dibulatkan menjadi 56

Jadi, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sejumlah 56 siswa.

D. Teknik Pengumpulan Data 1. Variabel Penelitian

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdapat dua variabel. Adapun variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Variabel Bebas (Independent Variable) Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau disebut variabel penyebab. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu penguasaan kompetensi dasar mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip demokrasi (X).

commit to user


digilib.uns.ac.id

37

1) Definisi variabel Mendeskripsikan

pengertian

dan

prinsip-prinsip

demokrasi

adalah

menjelaskan makna demokrasi dan prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri. Adapun pengertian demokrasi secara sederhana adalah pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Sedangkan prinsip-prinsip demokrasi adalah dasar pembentukan demokrasi itu sendiri. 2) Indikator dari pengertian dan prinsip-prinsip demokrasi antara lain, a) adanya perlindungan hak asasi manusia, b) penyelesaian secara damai tanpa kekerasan, c) peradilan yang bebas dan tidak memihak, d) pengakuan terhadap hak minoritas dan e) pemerintahan mayoritas. b. Variabel Terikat (Dependent Variable)

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau disebut variabel

tergantung. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah sikap demokrasi (Y).

1) Definisi variabel Sikap demokrasi adalah kecenderungan untuk bertindak dalam berperilaku sedemikian rupa sehingga mendukung pemerintahan atau sistem politik demokrasi dan menegakkan nilai-nilai demokrasi. 2) Indikator sikap demokrasi antara lain, a) kesadaran akan pluralisme, b) sikap dengan jujur dan pikiran sehat, c) demokrasi membutuhkan kerjasama antar warga masyarakat, d) pemufakatan yang jujur dan sehat dan e) kerjasama antar warga masyarakat.

2. Penyusunan Instrumen

Teknik penyusunan instrumen untuk memperoleh data dapat dilakukan dengan : a. Tes

1) Pengertian Tes Menurut Suharsimi Arikunto (2002: 53), “Tes adalah alat ukur atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana, dengan cara-cara yang sudah ditentukan”.

commit to user


digilib.uns.ac.id

38

2) Bentuk-bentuk Tes Menurut Suharsimi Arikunto (2006: 162) “Bentuk tes ada 2 yaitu, tes subyektif dan tes obyektif.” Adapun penjelasan dari kedua bentuk tes tersebut sebagai berikut : a) Tes subyektif pada umumnya berbentuk essay atau uraian. Tes subyektif ini untuk mengukur kemajuan belajar yang memerlukan jawaban yang bersifat pembahasan atau uraian kata-kata. b) Tes obyektif adalah tes yang dalam pemeriksaannya dapat dilakukan obyektif. Tes obyektif terdiri dari tes benar salah (true-false), tes pilihan ganda (multiple choice test), tes menjodohkan (matching tet) dan tes isian (completion test). Berdasarkan bentuk-bentuk tes maka yang dapat digunakan penulis untuk mengukur penguasaan kompetensi dasar mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip demokrasi dalam penelitian adalah tes objektif dalam bentuk multiple choice atau pilihan ganda. Alasan digunakannya tes obyektif dengan tipe item pilihan ganda adalah “item pilihan ganda yang disusun berdasarkan isi tes yang sesuai dengan tujuan ukur mempunyai tingkat kompetensi yang tinggi sehingga tidak dapat dijawab oleh siswa yang mempunyai kompetensi taraf rendah dan pemahaman terbatas serta tidak mempunyai kemampuan berpikir kompleks”. (Saifuddin Azwar, 1996: 74-75). Dengan demikian tes obyektif dalam bentuk pilihan ganda atau multiple choice ini dapat digunakan untuk mengukur pemahaman yang merupakan salah satu tingkatan dari tujuan kognitif dalam Taksonomi Bloom yang berupa kemampuan menangkap arti tentang isi pelajaran yang dipelajarinya. Pemberian skor tiap butir soal yaitu 1 jika jawaban benar dan 0 jika jawaban salah. Hal ini dikarenakan dalam soal tes dengan tipe pilihan ganda menghasilkan jawaban berupa dikotomi yaitu salah dan benar. Dalam hubungannnya dengan satuan pelajaran, ranah kognitif memegang peranan paling penting. Yang menjadi tujuan pengajaran pada umumnya adalah peningkatan kemampuan siswa dalam aspek kognitif. Tingkatan pemahaman merupakan salah satu tingkatan dalam ranah kognitif yang terdiri dari enam

commit to user


digilib.uns.ac.id

39

tingkatan mulai dari yang hanya bersifat mengingat yaitu mengambil informasi yang relevan sampai kepada proses menciptakan yaitu membuat judgement dan dan menyatukan berbagai elemen untuk membentuk sebuah pola atau struktur baru. Menurut Taksonomi Bloom dalam Richard I. Arends (2008: 117) mengatakan bahwa ”Aspek kognitif dibedakan atas enam jenis perilaku yaitu mengingat, memahami, menerapkan, menganalisa, dan menciptakan”. Adapun masing-masing tingkatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: a) Mengingat (remember), berarti mengambil informasi yang relevan dari ingatan jangka panjang. b) Memahami (understand), berarti mengkonstuksikan makna dari berbagai pesan instruksional. c) Menerapkan (apply), berarti melaksanakan atau menggunakan prosedur. d) Menganalisis (analyze), berarti menguraikan materi menjadi bagian-bagian kostituen dan menentukan bagaimana hubungan bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. e) Mengevaluasi (evaluate), termasuk proses kognitif memeriksa, mengkritik dan berhubungan dengan kemampuan membentuk pendapat tentang beberapa hal berdasarkan kriteria tertentu. f) Menciptakan (created), berarti membuat judgement berdasarkan kriteria dan menyatukan berbagai elemen untuk membentuk sebuah pola atau struktur baru. Dengan demikian, seorang siswa dalam ranah kognitifnya dikatakan tingkat pemahamannya baik apabila siswa dapat menangkap arti dari materi yang telah ia terima. b. Angket

1) Pengertian Angket Riduwan (2003: 52-53) “angket (questionnaire) adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain, bersedia memberikan respon (responden) sesuai dengan permintaan pengguna”. Menurut Suharsimi Arikunto (2006: 151) “kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk

commit to user


digilib.uns.ac.id

40

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui”. Dengan demikian, angket merupakan daftar pertanyaan yang digunakan untuk mendapatkan data kepada responden sesuai dengan permintaan pengguna. 2) Macam-macam angket Macam-macam angket dapat ditinjau dari beberapa segi yaitu “dipandang dari cara menjawab, dipandang dari jawaban yang diberikan, dan dipandang dari bentuknya” (Suharsimi Arikunto, 2006: 152). Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: a) Dipandang dari cara menjawab, maka ada : (1)

Kuesioner terbuka yaitu

kuesioner yang memberi kesempatan

kepada responden untuk menjawab dengan kalimatnya sendiri. (2)

Kuesioner tertutup yaitu

kuesioner yang sudah disediakan

jawabannya sehingga responden tinggal memilih. b) Dipandang dari jawaban yang diberikan ada : (1) Kuesioner langsung yaitu responden menjawab tentang dirinya. (2) Kuesioner tidak langsung yaitu jika responden menjawab tentang orang lain. c) Dipandang dari bentuknya, maka ada : (1) Kuesioner pilihan ganda, yang dimaksud adalah sama dengan kuesioner tertutup. (2) Kuesioner isian, yang dimaksud adalah kuesioner terbuka. (3) Check list, sebuah daftar, dimana responden tinggal membubuhkan tanda check (√) pada kolom yang sesuai. (4) Rating scale (skala bertingkat), yaitu sebuah pernyataan diikuti oleh kolom-kolom yang menunjukkan tingkatan-tingkatan, misalnya mulai dari sangat setuju sampai ke sangat tidak setuju. Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup dengan bentuk rating scale (skala bertingkat). Siswa diberi 30 pernyataan dengan jawaban

yang

sudah

peneliti

sediakan,

commit to user

selanjutnya

siswa

tinggal


digilib.uns.ac.id

41

membubuhkan tanda check (√) pada jawaban yang yang sesuai dengan pilihannya. Adapun langkah-langkah penyusunan angket adalah sebagai berikut : a) Menentukan konsep variabel penelitian. b) Menentukan aspek dan indikator yang akan disusun dari variabel penelitian. c) Menyusun kisi-kisi angket. d) Menyusun butir-butir pertanyaan. e) Melakukan uji coba angket. Adapun pengukurannya dilakukan melalui tes sikap atau yang sering juga disebut dengan istilah skala sikap (attitude scale). Hal ini dilakukan untuk mengadakan pengukuran terhadap sikap seseorang sehingga dapat diketahui seberapa tinggi atau rendahnya sikap seseorang terhadap materi yang telah diberikan. Adapun cara pengukuran angket dalam penelitian ini menggunakan skala likert yaitu setiap item pertanyaan diberi alternatif 5 jawaban, sehingga siswa dapat memilih satu diantara lima alternatif jawaban tersebut dapat memberi (√). a) Untuk pernyataan positif, yaitu : (1) Alternatif jawaban SS

skor 4

(2) Alternatif jawaban S

skor 3

(3) Alternatif jawaban TS

skor 2

(4) Alternatif jawaban STS

skor 1

b) Untuk pernyataan negatif, yaitu : (1) Alternatif jawaban SS

skor 1

(2) Alternatif jawaban S

skor 2

(3) Alternatif jawaban TS

skor 3

(4) Alternatif jawaban STS

skor 4

commit to user


digilib.uns.ac.id

42

c. Uji Coba Instrumen Penelitian

Adapun instrumen yang akan diujicobakan dalam penelitian ini adalah instrumen tes penguasaan kompetensi dasar mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip demokrasi dan angket sikap demokrasi. Uji coba instrumen ini diberikan kepada siswa di luar populasi yang telah ditentukan sebanyak 30 siswa kelas XI SMA Negeri 1 Gemolong dengan maksud untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan telah memenuhi syarat validitas dan reabilitas. Adapun daftar siswa yang digunakan dalam uji coba atau try out dapat dilihat pada lampiran 1. Uji coba atau try out instrumen dijabarkan sebagai berikut: 1) Uji Coba Tes Sebelum data dianalisis, instrumen dievaluasi terlebih dahulu untuk mengetahui bahwa tes yang akan digunakan dalam penelitian ini valid dan reliabel atau tidak. “Instrumen yang baik harus memenuhi dua persyaratan yaitu valid dan reliabel” (Suharsimi Arikunto, 2002: 144). a) Uji Validitas Tes Validitas tes digunakan validitas isi (content validity) yaitu dengan cara menyusun tes berdasarkan kisi-kisi tentang penguasaan kompetensi dasar mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip demokrasi (dapat dilihat pada lampiran 2). Kisi-kisi tes disusun berdasarkan standar isi yang kemudian dijabarkan dalam indikator-indikator. Sedangkan lembar soal uji coba tes sendiri dapat dilihat pada lampiran 3. Pengujian validitas empiris menggunakan uji validitas item dengan teknik analisis butir-butir soal yaitu langkah-langkahnya sebagai berikut: (1) Menghitung besarnya korelasi Dalam pengujian validitas yang digunakan adalah Formula korelasi point biserial (Rpb). Penggunaan rumus ini karena variabelnya dikotomi, yaitu hanya memiliki dua macam angka saja, seperti tes ini yang menjawab benar diberi angka 1 dan yang menjawab salah diberi angka 0. Rumus Korelasi Point Biserial adalah :

[

rpb = [(M i − M t )ΙSt ] P Q

]

commit to user


digilib.uns.ac.id

43

Keterangan : M : Mean skor variabel interval subjek yang mendapat skor satu pada variabel dikotomi. Mt : Mean skor variabel interval bagi seluruh subjek. St : Deviasi standart variabel interval bagi seluruh subjek. P : Banyaknya skor satu pada variabel dikotomi dibagi n. Q : 1-P Kriteria nilai rpbi adalah sebagai berikut : Item tersebut valid jika harga rpbi ≥ rtabel Item tersebut tidak valid jika harga rpbi ≤ rtabel Artinya dari hasil perhitungan validitas item tersebut kemudian dikonsultasikan dengan harga r. Jika rpbi > rtabel, maka korelasi tersebut signifikan, berarti item soal tersebut adalah valid. Apabila harga rpbi< rtabel, berarti korelasi tersebut tidak signifikan maka item soal tersebut dikatakan tidak valid. (2) Pernyataan valid Suatu butir tes dinyatakan valid jika memiliki harga positif dan koefisien mendekati angka satu (rxy=1,00). Berdasarkan hasil uji validitas dapat menggunakan rumus point biserial yang dibantu dengan menggunakan program statistik SPSS. Dari perhitungan yang telah dilakukan dan kemudian dikonsultasikan dengan rtabel yang mempunyai taraf signifikansi 5% dan N=40 maka jika rhitung > 0,361 berarti butir pertanyaan tersebut valid. Dan jika rhitung < 0,361 berarti butir pertanyaan tersebut tidak valid. Hasil uji coba dari item penguasaan kompetensi dasar mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip demokrasi dapat dilihat pada lampiran 4, diketahui bahwa dari 40 item tes tersebut ada 34 item yang valid, sedangkan 6 item lainnya dinyatakan tidak valid. Item yang tidak valid adalah item nomor 6, 7, 10, 17, 21 dan 30. Selanjutnya dalam penelitian untuk item yang tidak valid dibuang. Untuk kisi-kisi tes penelitian dapat di

commit to user


digilib.uns.ac.id

44

lihat pada lampiran 5, sedangkan lembar penelitian dapat dilihat pada lampiran 6. Contoh perhitungan uji validitas tes salah satu item disajikan dalam lampiran 7. b) Uji Reliabilitas Tes Untuk menguji reliabilitas tes digunakan rumus : (1) Rumus Belahan Dua r xy =

N ∑ XY − (∑ X )(∑ Y ) {N ∑ X 2 − (∑ X ) 2 }{ N ∑ Y 2 − (∑ Y ) 2 }

(Saifuddin Azwar, 2002: 48) (2) Dilanjutkan dengan Formula Sperman-Brown r11 = 2 r ½ ½ 1+r½½

(Suharsimi Arikunto, 2006: 108). Keterangan : r11 = reliabilitas instrumen.

r ½ ½ = rxy yang disebutkan sebagai indeks korelasi antara dua belahan

instrumen. Kesimpulan : Dan hasil perbandingan

antara r11 dan rtab kemudian diambil

kesimpulan sebagai berikut : Jika r11 > rtab, maka soal tes yang diuji cobakan reliabel. Jika r11 < rtab, maka soal tes yang diuji cobakan tidak reliabel. Untuk menentukan kriteria reliabel tes perlu dilakukan konsultasi dengan kriteria koefisien reliabilitas angket seperti dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto (2006: 75) sebagai berikut: (1) 0,800 – 1,000 = reliabilitas sangat tinggi (2) 0,600 – 1,799 = reliabilitas tinggi (3) 0,400 – 0,599 = reliabilitas cukup (4) 0,200 – 0,199 = reliabilitas sangat rendah

commit to user


digilib.uns.ac.id

45

Dari item yang valid dan telah dilakukan uji reliabilitas maka diperoleh

r11 = 0,814 yang berarti memiliki koefisien reliabilitas sangat tinggi dapat dilihat pada lampiran 8. c) Uji analisis item soal (1) Daya Beda (D) Untuk mengetahui daya beda dari suatu item tes, terlebih dahulu dihitung besarnya proporsi penjawab dengan benar antara kelompok tinggi dan kelompok rendah Formulasi daya diskriminasi item adalah sebagai berikut :

d=

niT niR − NT N R (Saifuddin Azwar, 2002: 138).

Keterangan :

niT : banyaknya penjawab item dengan benar dari kelompok tinggi

N T : banyaknya penjawab item dari kelompok tinggi

niR : banyaknya penjawab item dengan benar dari kelompok rendah N R : banyaknya penjawab item dari kelompok rendah Kriteria : D = 0,00 – 0,2 : Jelek D = 0,2 – 0,4

: Sedang

D = 0,4 – 0,7

: Baik

D = 0,7– 1,0

: Baik Sekali

D = negatif

: Semuanya tidak baik

Dari 40 soal yang diujicobakan dapat diketahui soal dengan kriteria cukup ada 24 soal dan kriteria jelek ada 6 soal. Untuk perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 9. (2) Derajat Kesukaran (P) Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sukar. Untuk menentukan derajat kesukaran digunakan rumus :

commit to user


digilib.uns.ac.id

46

P=

ni N (Saifuddin Azwar, 2002: 134)

Keterangan : ni : Banyaknya siswa yang menjawab item dengan benar

N : Banyaknya siswa yang menjawab item Kriteria harga P adalah : 0,0 ≤ P < 0,3 = sukar 0,3 ≤ P < 0,7 = sedang 0,7 ≤ P < 1,0 = mudah Dari 40 soal yang diuji cobakan, berdasarkan hasil perhitungan P terdapat 39 soal dengan kriteria mudah dan 1 soal dengan kriteria sedang. Perhitungan lebih lanjut pada lampiran 10. 2) Uji Coba Angket Sikap Demokrasi a) Uji Validitas Angket Menurut Suharsimi Arikunto (2002: 67-69) macam-macam validitas adalah sebagai berikut “Validitas isi (content validity), validitas kontruksi (construct validity), validitas “ada sekarang” (concurrent validity) dan validitas prediksi (predictive validity)”. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Validitas isi (content validity) sebuah tes dikatakan memenuhi validitas isi apabila menyangkut tujuan khusus tertentu yang sejajar dengan materi pelajaran yang diartikan. Oleh karena itu yang dianjurkan tertera dalam kurikulum maka, validitas isi ini juga sering disebut validitas kurikuler. (2) Validitas kontruksi (construct validity) sebuah tes dikatakan memiliki validitas konstruksi apabila butir-butir soal yang membangun tes tersebut mengukur setiap aspek berfikir seperti yang tersebut dalam TIK atau konsep.

commit to user


digilib.uns.ac.id

47

(3) Validitas ”ada sekarang” (concurrent validity) validitas ini lebih umum dikenal dengan validitas empiris, sebuah tes dikatakan memiliki validitas empiris jika hasilnya sesuai dengan pengalaman. (4) Validitas prediksi (predictive validity) memprediksi artinya meramal selalu mengenai hal yang artinya akan datang, jadi sekarang belum terjadi, sebuah tes dikatakan memiliki validitas prediksi atau validitas ramalan apabila mempunyai kemampuan untuk meramalkan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis validitas konstruksi karena menggunakan angket yang terdiri dari beberapa indikator untuk mengukur setiap aspek berfikir seperti yang tersebut dalam konsep yaitu sikap demokrasi siswa SMA Negeri 1 Gemolong. Dari indikator tersebut kemudian disusun butir angket berdasarkan kisi-kisi uji coba angket sikap demokrasi dapat dilihat pada lampiran 11, sedangkan lembar uji coba angket sikap demokrasi dapat dilihat pada lampiran 12. Untuk menguji valid tidaknya butir angket maka diuji dengan rumus product moment yang dikemukakan oleh Karl Pearson sebagai berikut :

rxy =

{nΣX

nΣXY - ΣX..ΣY 2

}{

− (ΣX ) nΣY 2 − (ΣY ) 2

2

} (Suharsimi Arikunto, 2006: 170)

Keterangan : n

: Banyaknya subyek

rxy : Koefisien korelasi antara variabel x dan variabel y x

: Skor yang diperoleh subyek dalam tiap item

y

: Skor yang diperoleh subyek seluruh item

∑ x : Jumlah skor dalam distribusi x ∑ y : Jumlah skor dalam distribusi y ∑ xy : Jumlah perkalian x dan y Selanjutnya untuk mengukur taraf validitas tiap butir (item) dalam angket tersebut maka hasil perhitungannya dikonsultasikan dengan tabel r

commit to user


digilib.uns.ac.id

48

product moment dalam taraf signifikansi 5%. Bila rhitung > rtabel berarti valid dan rhitung < rtabel berarti tidak valid. Dari perhitungan yang telah dilakukan dan kemudian dikonsultasikan dengan rtabel yang mempunyai taraf signifikansi 5% dan N=30 maka jika rhitung > 0,361 berarti butir pertanyaan tersebut valid. Dan jika rhitung < 0,361 berarti butir pertanyaan tersebut tidak valid. Hasil uji coba dari item angket sikap demokrasi dapat dilihat pada lampiran 13. Diketahui bahwa dari 30 item angket tersebut ada 27 item yang valid, sedangkan 3 item lainnya dinyatakan tidak valid. Item yang tidak valid adalah item nomor 4, 15, dan 17. Selanjutnya dalam penelitian untuk item yang tidak valid dibuang. Untuk kisi-kisi penelitian angket dapat dilihat pada lampiran 14, sedangkan lembar penelitian angket dapat dilihat pada lampiran 15. Contoh perhitungan uji validitas angket salah satu item disajikan dalam lampiran 16.

b) Uji Reliabilitas Angket Menurut Suharsimi Arikunto (2002: 154) “Reliabilitas adalah ketepatan suatu tes apabila diteskan subyek yang sama”. Dengan kata lain reliabilitas adalah istilah yang dipakai untuk menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran diulang dua kali atau lebih. Adapun mencari reliabilitas menurut Suharsimi Arikunto (2002: 156) adalah (1) rumus Spearman Brown, (2) rumus Flanagan, (3) rumus Rulon, (4) rumus K-R.20, (5) rumus K-R.21, (6) rumus Hoyt, (7) dan rumus Alpha. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur reliabilitas angket. Reliabilitas angket dilakukan dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach oleh Suharsimi Arikunto (2006: 196) sebagai berikut : r11

2  k − 1   ∑δ b  = − 2  k − 1   δ t 

Keterangan : r11

= Koefisien reliabilitas instrumen

commit to user


digilib.uns.ac.id

49

k

= Banyaknya butir soal

∑δ

δ

2 t

2 b

= Jumlah varians butir = Varian total

Untuk mengetahui reliabel tidaknya alat ukur tersebut, maka hasil r11

dikonsultasikan dengan rtabel. Jika r11 > rtabel maka item soal dikatakan

reliabel, sebaliknya jika r11 < r tabel maka item soal tidak reliabel. Berdasarkan perhitungan diperoleh reliabilitas sebesar 0,947. Hasil tersebut kemudian dikonsultasikan dengan rtabel pada taraf signifikasi 5% dengan N=30 dan diperoleh nilai kritis sebesar 0,361. Karena r11 > rtabel atau 0,947 > 0,361 maka item pernyataan angket tersebut reliabel dapat dilihat pada lampiran 17. Hasil analisis reliabilitas kemudian dikonsultasikan dengan koefisien reliabilitas. Adapun mengenai interpretasi besarnya koefisien korelasi dapat menggunakan ketentuan sebagai berikut : 0.800 – 1.000

= reliabilitas sangat tinggi

0.600 – 0.800

= reliabilitas tinggi

0.400 – 0.600

= reliabilitas cukup

0.200 – 0.400

= reliabilitas rendah

0.000 – 0.200

= reliabilitas sangat rendah (Suharsimi Arikunto, 2006: 276)

Apabila dilihat dengan ketentuan koefisien korelasi maka angket tersebut dikatakan

reliabilitasnya

sangat

tinggi

interpretasi 0,800- 1,000.

commit to user

dikarenakan

berada

pada


digilib.uns.ac.id

50

E. Teknik Analisis Data Teknik analisis data merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengolah data hasil penelitian. Ada dua teknik analisis data dalam suatu penelitian, yaitu teknik statistik dan non statistik. Dalam penelitian ini menggunakan teknik statistik karena data diambil merupakan data kuantitatif. Adapun prosedur analisis data dalam penelitian ini : 1. Uji prasyarat analisis 2. Pengujian hipotesis 1. Uji Persyaratan Analisis

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah sampel diambil dari distribusi normal atau tidak. Uji normalitas ini menggunakan uji Liliefors dengan cara menggunakan penafsir rata-rata (X) dan simpangan baku. Adapun langkahlangkah dalam uji Liliefors adalah sebagai berikut : 1) zi =

(Xi − X ) S

zi = Angka baku X = Rata-rata

∑X

i

N

S = Simpangan baku =

N

(∑ X

2 i

− (∑ Xi )

N ( N − 1)

2

)

2) Tiap angka baku dan menggunakan daftar distribusi normal baku, hitung peluang : F ( zi ) = P ( z ≤ zi ) 3) S ( zi ) =

Banyaknyazi , z 2 ,.... z n yang ≤ zi N

4) Hitung selisih F ( zi ) − S (zi ) tentukan harga mutlaknya 5) Cari nilai yang terbesar dari selisih F ( zi ) − S (zi ) jadikan Lhitung atau Lhit 6) Kesimpulannya :

commit to user


digilib.uns.ac.id

51

a) Jika Lhit ≥ Ltabel atau Lkritis tolak hipotesis statistik, jadi tidak normal b) Jika Lhit < Ltabel, terima hipotesis statistik, jadi normal.

(Hassan Suryono, 2005: 79)

b. Uji Linieritas

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas dengan variabel terikat terdapat hubungan yang linier atau tidak. Jika FhitungFtabel maka tolak H0 berarti korelasinya tidak linier. Pengujian linieritas dengan langkah-langkah sebagai berikut :

JK (T ) = ∑ Y 2

( Y) JK (a ) = ∑

2

n

 ( X )(∑ Y ) JK (b / a ) = b ∑ XY − ∑  n  

=

n ∑ XY − (∑ X )(∑ Y ) n ∑ X 2 − (∑ X )

2

JK ( S ) = JK (T ) − JK ( a ) − JK (b / a ) 2  ( Y )  ∑ 2 JK (G ) = ∑ ∑ Y −  ni  Xi   

JK (TC ) = JK ( S ) − JK (G )

Keterangan : JK

: Jumlah kuadrat-kuadrat

JK(T) : Jumlah kuadrat total JK(a)

: Jumlah kuadrat koefisien

JK(b/a) : Jumlah kuadrat regresi JK(S) : Jumlah kuadrat siswa JK(TC) : Jumlah kuadrat tuna cocok JK(G) : Jumlah kuadrat galat (Sudjana, 2001: 15)

commit to user


digilib.uns.ac.id

52

c) Uji Independen

Uji ini memberi informasi apakah kriterium benar-benar tergantung pada prediktor atau tidak. Hasil pengujian meyakinkan jika Y dependen pada X, demikian sebaliknya. Maka langkah-langkah yang harus dikerjakan antara lain: 1) Menghitung a)

JKT = ΣYi2

b)

JKrega

c) d)

JKregb/a ∑ JKreg = JKT – JKreg(a) – Jkreg (b/a)

Catatan :

∑

∑ ∑

∑ ∑ ∑ ∑ ∑

2) Menghitung a) dFreg (a)

= banyak prediktor = 1

b) dFreg (b/a) = banyak prediktor = 1 c) dFreg

= N – (dFreg (a) + dFreg (b/a))

3) Menghitung a) RJKrega

! "/

b) RJKregb/a

c) RJKreg

d) RJKreg

4)

!"/

! "/

#

Ftabel (1-α)(1.N-2)

a) Jika Fhit ≥ Ftabel H0 ditolak. Berarti Y tidak independen atau dependen pada X. Jadi X dapat memprediksi Y. b) Jika Fhit < Ftabel H0 diterima. Berarti yang independen pada X. Jadi X tidak dapat memprediksi Y. (Hassan Suryono, 2005: 83)

commit to user


digilib.uns.ac.id

53

2. Uji Hipotesis

Teknik analisis korelasi sederhana dilaksanakan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut : a. Mencari koefisien korelasi antara prediktor (X) dan kriterium (Y). N ∑ XY − (∑ X )(∑ Y ) r xy = {N ∑ X 2 − (∑ X ) 2 }{N ∑ Y 2 − (∑ Y ) 2

rxy

= Koefisien korelasi antara variabel X dan Y

∑X

= Skor masing-masing item

∑Y

= Skor total

∑XY

= Jumlah perkalian X dan Y

2 ∑X

= Jumlah kuadrat dari X

2 ∑Y

= Jumlah kuadrat dari Y

N

= Jumlah subjek (Algifari, 2003: 202)

Keterangan : r = koefisien korelasi Jika rhitung ≤ rtabel maka H0 diterima dan Ha ditolak, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Namun jika rhitung ≥ rtabel maka H0 ditolak dan Ha diterima, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. b. Koefisien Determinasi. Iqbal Hasan (2003: 247) ”Koefisien determinasi adalah penyebab perubahan pada variabel Y yang datang dari variabel X, sebesar kuadrat koefisien korelasinya”. Koefisien penentu ini menjelaskan besarnya pengaruh nilai suatu variabel (variabel X) terhadap naik/ turunnya nilai variabel lainnya (variabel Y). Koefisien determinasi dirumuskan : ” r 2 × 100% ”

(J. Supranto, 1995: 146)

c. Mencari persamaan garis regresi. Menurut Sugiyono (2010: 261) bahwa ”Persamaan regresi dapat digunakan untuk melakukan prediksi seberapa tinggi variabel dependen bila nilai variabel independen dimanipulasi (dirubah-rubah)”.

commit to user


digilib.uns.ac.id

54

Yˆ = a + bX

(∑ Y )(∑ X )− (∑ X )(∑ XY ) a= n∑ X − (∑ X ) n∑ XY − (∑ X )(∑ Y ) b= n∑ X − (∑ X ) 2

2

2

2

2

Jika terlebih dahulu dihitung koefisien b maka koefisien a dapat ditentukan dengan rumus : a = Y − bX

Keterangan : Yˆ = Nilai yang diukur atau dihitung pada variabel tidak bebas

a = Pintasan ( nilai

Yˆ

bila X= 0)

X = Nilai tertentu dari variabel bebas b = Kemiringan dari garis regresi (kenaikan atau penurunan

Yˆ

untuk setiap

perubahan satu-satuan X) atau koefisien regresi, mengukur besarnya pengaruh X terhadap Y kalau X naik satu unit. (J. Supranto, 1995: 171) d. Uji koefisien regresi Hipotesis: H0: penguasaan kompetensi dasar mendeskripsikan pengertian dan prinsipprinsip demokrasi tidak berpengaruh signifikan terhadap sikap demokrasi. H1: penguasaan kompetensi dasar mendeskripsikan pengertian dan prinsipprinsip demokrasi berpengaruh signifikan terhadap sikap demokrasi. Pengambilan keputusan: Jika probabilitas > 0.05 maka H0 diterima Jika probabilitas < 0.05 maka H0 ditolak Terlihat bahwa pada kolom signifikan adalah 0.012, atau probabilitas dibawah 0.050, maka H0 ditolak, atau koefisien regresi signifikan, atau penguasaan kompetensi dasar mendeskripsikan pengertian dan prinsipprinsip demokrasi berpengaruh terhadap sikap demokrasi.

commit to user


digilib.uns.ac.id

55

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data 1.Gambaran Umum SMAN1 Gemolong

a. Sejarah Berdirinya SMA Negeri 1 Gemolong

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gemolong yang berada di Jln. Citrosancakan Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen yang usianya memasuki ke-26 tahun telah melalui perjalanan yang cukup panjang. Dan didirikan pada tanggal 14 juli 1981. Berdasarkan SK Mendikbud No. 02019/0/1981 sebagai pijakan yuridis Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gemolong mulai menerima siswa baru untuk tahun pelajaran 1981/1982 atau angkatan pertama. Seiring dengan perkembangan dan kebijaksanaan pemerintah, Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gemolong berdasarkan Undang-undang Sisdiknas No: 20 tahun 2003, mendapat sebutan nama SMA Negeri 1 Gemolong pada 08 Juli 2003 sampai sekarang. Selanjutnya pada tahun 2008 s/d tahun 2010 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gemolong memiliki siswa sebanyak 755 orang, yang masing-masing terdiri atas 7 kelas dengan perincian untuk kelas X sebanyak 249 orang, kelas XI sebanyak 280 orang, dan kelas XII sebanyak 226 orang. Selain itu juga mempunyai sejumlah guru dan karyawan yang terdiri dari 59 Guru tetap, 12 Guru Tidak Tetap (GTT), dan 7 Pegawai Tidak Tetap (PTT).

b. Lingkungan Sekolah Pada Umumnya

Sekolah SMA Negeri 1 Gemolong berlokasi di suatu area yang cukup strategis dan

representatif,

karena

daerah

tersebut

lokasinya

mudah

dijangkau,

transportasinya mudah. Selain itu dekat dengan pasar maupun rumah sakit. Dan areanya berada di pinggiran Kota Kecamatan Gemolong, Desa Tegaldowo, kurang lebih berjarak 11km dari pusat Kota dan mempunyai keliling tanah seluruhnya 1.006 m dan menempati areal tanah seluas kurang lebih 4 hektar. Lingkungan belajar siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gemolong sangat kondusif. Hal ini nampak pada ruangan kelas yang nyaman, pengajar-pengajar

commit to user 55


digilib.uns.ac.id

56

yang baik dan berkompeten, teman-teman yang baik, serta fasilitas pengajaran yang lengkap dan mendukung, sehingga akan mampu berpikir secara produktif, bekerja sama dengan teman-temannya, dan mampu menyerap informasi yang disampaikan. Selain itu, dalam menciptakan lingkungan yang kondusif guru hendaknya menggunakan strategi menggunakan dialog interaktif dengan berbagai metode mengajar yang dapat menciptakan siswa mengembangkan sikap demokratis. Dengan adanya hal tersebut dapat membantu siswa dalam meningkatkan hasil belajarnya. Hal ini nampak pada sarana dan

prasarana

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gemolong sudah cukup memadai. Bangunan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gemolong merupakan bangunan satu lantai yang terdiri atas 21 ruang kelas, 5 ruang laboratorium (kimia, fisika, biologi, komputer, dan bahasa), aula, ruang perpustakaan, ruang TU, ruang guru, ruang BK, ruang kopsis, ruang UKS. Selain itu terdapat lapangan basket dan dua lapangan voli, serta masjid yang cukup luas dan representatif untuk melaksanakan sholat berjamaah. Sarana dan prasarana tersebut digunakan siswa dan guru untuk menunjang proses kegiatan belajar mengajar agar prestasi siswa dapat menjadi lebih baik. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gemolong merupakan salah satu sekolah favorit di Kabupaten Sragen dan mempunyai mutu atau kualitas yang bagus. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya prestasi yang pernah diraih oleh peserta didik Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gemolong yang selalu menduduki peringkat 3 (tiga) besar. Prestasi yang pernah diraih adalah prestasi dibidang akademik maupun non akademik. Dibidang akademik dalam lima tahun terakhir peserta didik Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gemolong pernah memperoleh prestasi diantaranya adalah Juara I Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) Pelajar SMA SeSolo Raya Tingkat Kabupaten tahun 2010, juara harapan I lomba essay Tingkat SMA sederajat Se-Eks Karisidenan Surakarta tahun 2011, juara II Lomba Karya Tulis Al-Qur’an Se-Eks Karisidenan Surakarta tahun 2011, dan juara III Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) Pelajar SMA Se-Solo Raya Tingkat Kabupaten tahun 2010.

commit to user


digilib.uns.ac.id

57

c. Visi dan Misi serta Struktur Pimpinan SMA Negeri 1 Gemolong

Visi

: “Luhur Budi Pekerti, Unggul dalam Prestasi”.

Misi

: 1) Menanamkan budi pekerti luhur dan melaksanakan syariat sesuai dengan agama yang dianutnya. 2) Meningkatkan kualitas sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan pembelajaran. 3) Memotivasi siswa siap berkompetisi masuk perguruan tinggi. 4) Membekali siswa untuk menguasai bahasa nasional maupun internasional. 5) Menyalurkan bakat dan minat siswa melalui ekstrakurikuler. 6) Membekali siswa siap berkompetisi di era globalilasi.

d. Struktur Pimpinan SMA Negeri 1 Gemolong tahun 2008 s.d 2013 adalah

sebagai berikut:

Kepala Sekolah

: Drs. Moh. Amir Zubaidi M.Pd

Wakasek Kurikulum

: Ngatijo S.Pd

Wakasek Kesiswaan

: Parmono S.Pd

Wakasek Humas

: Sumanti S.Pd M.Pd

Wakasek Sarana dan Prasarana

: Drs. Slamet

Bendahara

: Sri Hartati

Kepala Tata Usaha

: Waris

e. Data subyek penelitian

Dalam penelitian ini, jumlah sampel yang digunakan adalah 56 siswa. Berikut adalah daftar nama siswa yang tampak pada tabel dibawah ini. Dapat dilihat pada lampiran 18.

commit to user


digilib.uns.ac.id

58

Tabel 3. Daftar nama siswa penelitian kelas XI SMA Negeri 1 Gemolong Tahun Ajaran 2010/2011. No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Nama Dimas Aditya Pamungkas Dita Hardja Kusuma Diyah Tri Utami Dwi Prasetyo Elysa Windi H Erni Setyawati Fahrudin Rifa’i Fajar Renawati Fandi Kurniawan Fendi Setiawan Flara Sitha Febriany Ginanjar Ganda Gumilang Hamas Abdurrahman S Handito Hanif Prasetyo Hayu Safitri Hesti Kusdianingrum Hevi Dekaningtyas Himawan Sutanto Ikhsan Budi Utomo Imannda Kusuma Putra Iwan Adi Kusuma Jayanti Tri Utami Johan Dwi Armada Joni Kusnul Yuli Maulana Lia Permatasari Listya Buana Putra Lusiana Ayu M Megariana Sari Rio Bima Pamungkas Riska Anggraini S Riski Dhani Nirmala Ristia Widyaningrum Rizki Aditya N Rochmad Choirul M Rochmadi Prakoso Rofiq Hambali Septian Dwi Cahyo Septina Fidy Aningtyas Setiyawati

Kelas XI. 1PA 1 XI. 1PA 1 XI. 1PA 1 XI. 1PA 1 XI. 1PA 1 XI. 1PA 1 XI. 1PA 1 XI. 1PA 1 XI. 1PA 2 XI. 1PA 2 XI. 1PA 2 XI. 1PA 2 XI. 1PA 2 XI. 1PA 2 XI. 1PA 2 XI. 1PA 2 XI. 1PA 3 XI. 1PA 3 XI. 1PA 3 XI. 1PA 3 XI. 1PA 3 XI. 1PA 3 XI. 1PA 3 XI. 1PA 3 XI. 1PS 1 XI. 1PS 1 XI. 1PS 1 XI. 1PS 1 XI. 1PS 1 XI. 1PS 1 XI. 1PS 1 XI. 1PS 1 XI. 1PS 2 XI. 1PS 2 XI. 1PS 2 XI. 1PS 2 XI. 1PS 2 XI. 1PS 2 XI. 1PS 2 XI. 1PS 2 XI. 1PS 3

commit to user

L/P L P P L P P L P L L P L L L L P P P L L L L P L L L P P P P L P L P L L L L L P P


digilib.uns.ac.id

59

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Setyo Kusrini Shinta Dewi Yuliati Siti Nugraheni Tutik Handayani Utari Citra K Viki Gilang Ramadhan Wahyu Kurniawati Widy Seto Utomo Winda Astuti Wiwik Ekowati Yoni Faizal Maulana Yuni Purwanti Yusrina Ana K Muh. Zaenal Abidin Gholibah At-thohiroh Abbas

XI. 1PS 3 XI. 1PS 3 XI. 1PS 3 XI. 1PS 3 XI. 1PS 3 XI. 1PS 3 XI. 1PS 3 XI. 1PS 4 XI. 1PS 4 XI. 1PS 4 XI. 1PS 4 XI. 1PS 4 XI. 1PS 4 XI. 1PS 4 XI. 1PS 4

P P P P P L P L P P L P P L P

2. Penguasaan Kompetensi Dasar Mendeskripsikan

Pengertian dan Prinsip-Prinsip Demokrasi

Dari hasil pengumpulan data tentang penguasaan kompetensi dasar mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip demokrasi dapat diketahui jumlah responden (N) = 56, skor tertinggi 29, skor terendah 16. Untuk mendapatkan kelas interval terlebih dahulu dicari (R) diperoleh dari perhitungan R = data max - data min yaitu 29-16 = 13. Untuk menghitung banyaknya kelas dapat diperoleh dengan rumus K = 1 + 3,322 Log 56 = 6,807 dibulatkan menjadi 7. Keputusan interval kelas diperoleh dengan rumus I = R/K yaitu 13/7 = 1,857 dibulatkan menjadi 2. Data tersebut akan tampak dalam distribusi frekuensi pada tabel dibawah ini : Tabel 4.Distribusi frekuensi data Penguasaan Kompetensi Dasar Mendeskripsikan Pengertian dan Prinsip-Prinsip Demokrasi tahun 2010/2011. Interval

Nilai Tengah

Frekuensi

16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 26-27 28-29 Jumlah

16,5 18,5 20,5 22,5 24,5 26,5 28,5

2 3 12 11 16 8 4 56

commit to user

Frekuensi Kumulatif 2 5 17 28 44 52 56


digilib.uns.ac.id

60

Dari distribusi frekuensi tersebut diperoleh Mean ( x ) = 23,285, Median (Me) = 22,54, Modus (Mo) = 21,500 dan simpangan baku = 2,871. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 19. Distribusi frekuensi di atas dapat dilihat dalam grafik dibawah ini : 18 16 14

Frekuensi

12 10 8 frekuensi

6 4 2 0 16-17

18-19

20-21

22-23

24-25

26-27

28-29

Interval

Gambar 1. Histogram Kompetensi Dasar Mendeskripsikan Pengertian dan Prinsip-Prinsip Demokrasi tahun 2010/2011.

3. Deskripsi Data Sikap Demokrasi

Dari hasil pengumpulan data tentang sikap demokrasi dapat diketahui jumlah responden (N) = 56, skor tertinggi 116, skor terendah 89. Untuk mendapatkan kelas interval terlebih dahulu dicari (R) diperoleh dari perhitungan R = data max - data min yaitu 116-89 = 27. Untuk menghitung banyaknya kelas dapat diperoleh dengan rumus K = 1 + 3,322 Log 56 = 6,807 dibulatkan menjadi 7. Keputusan interval kelas diperoleh dengan rumus I = R/K yaitu 28/7 = 4. Data tersebut akan tampak dalam distribusi frekuensi pada tabel dibawah ini :

commit to user


digilib.uns.ac.id

61

Tabel 5. Distribusi frekuensi data Sikap Demokrasi tahun 2010/2011. Interval

Nilai Tengah

Frekuensi

89-92 93-96 97-100 101-104 105-108 109-112 113-116 Jumlah

90,5 94,5 98,5 102,5 106,5 110,5 114,5

10 4 11 13 9 7 2 56

Frekuensi Kumulatif 10 14 25 38 47 54 56

Dari distribusi frekuensi tersebut diperoleh Mean ( x ) = 101,071, Median

(Me) = 101,577, Modus (Mo) = 101,833 dan simpangan baku = 6,925. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 20. Distribusi frekuensi di atas dapat dilihat dalam grafik dibawah ini : 14 12

Frekuensi

10 8 6

Frekuensi

4 2 0 89-92

93-96 97-100 101-104105-108109-112113-116 Interval

Gambar 2. Histogram Sikap Demokrasi tahun 2010/2011.

B. Uji Persyaratan Analisis

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah sampel diambil dari distribusi normal atau tidak. Sampel ini diambil secara random. Uji normalitas ini menggunakan uji Liliefors dengan cara menggunakan penafsir rata-rata (X) dan simpangan baku.

commit to user


digilib.uns.ac.id

62

Data dikatakan normal apabila nilai Lhitung < Ltabel. Hasil perhitungan kemudian dikonsultasikan (N=56) untuk taraf signifikansi 5% diperoleh 0,118. Perhitungannya dapat dilihat pada lampiran 21. Dari uji Liliefors didapat nilai Lhitung sebagai berikut : Tabel 6. Tabel nilai Liliefors No.

Variabel

Lhitung

Ltabel

Keterangan

1.

X

0,077

0,118

Normal

2.

Y

0,034

0,118

Normal

a. Uji Normalitas Variabel X

Dari

uji

normalitas data

tentang penguasaan kompetensi dasar

mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip demokrasi yang telah dilakukan diperoleh Lhitung = 0,077 dan pada taraf signifikansi 5%, Ltabel = 0,118. Karena Lhitung 0,077 < 0,118 maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut normal. Perhitungannya secara rinci dapat dilihat pada lampiran 22. b. Uji Normalitas Sikap Demokrasi

Dari uji normalitas data tentang sikap demokrasi yang telah dilakukan diperoleh Lhitung = 0,034 dan pada taraf signifikansi 5%, Ltabel = 0,118. Karena Lhitung 0,034 < 0,118 maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut normal. Perhitungannya secara rinci dapat dilihat pada lampiran 23.

2. Uji Linieritas

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas dengan varibel terikat terdapat hubungan yang linier atau tidak. Jika Fhitung < Ftabel berarti korelasinya linier, tetapi apabila Fhitung > Ftabel berarti korelasinya tidak linier. Pengujian linieritas penguasaan kompetensi dasar mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip demokrasi dengan sikap demokrasi mengunakan SPSS 13 didapat nilai Fhitung = 1,318 dan Ftabel = 1,967 untuk taraf signifikansi 5%. Dikarenakan Fhitung < Ftabel dengan nilai 1,381 < 1,967 maka data tersebut sudah memenuhi asumsi linieritas. Perhitungan SPSS 13 dapat dilihat pada lampiran 24.

commit to user


digilib.uns.ac.id

63

3. Uji Independen

Uji independen dilakukan untuk membuktikan, bahwa antar variabel bebas tidak berpengaruh atau independen. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa nilai Fhitung = 6,48 (Lampiran 25). Hasil tersebut kemudian dikonsultasikan dengan nilai Ftabel dengan N = 56 dan taraf signifikansi sebesar 5% diperoleh nilai Ftabel sebesar 3,58. Karena Fhitung > Ftabel atau 6,48 > 3,58 maka dapat dikatakan bahwa X dependen terhadap Y, jadi X dapat memprediksi Y. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 26.

C. Pengujian Hipotesis Pengujian hipotesis dilakukan untuk menguji apakah pernyataan yang dikemukan dapat diterima bila fakta-fakta yang ada dapat mendukung pernyataan dalam hipotesis, sebaliknya hipotesis ditolak apabila fakta-fakta empiris tidak dapat mendukung pernyataan hipotesis. 1. Analisis Data

a. Koefisien Korelasi antara Prediktor (X) dan Kriterium (Y)

Hipotesis : Ho : penguasaan kompetensi dasar mendeskripsikan pengertian dan prinsipprinsip demokrasi tidak berpengaruh terhadap sikap demokrasi. Ha : penguasaan kompetensi dasar mendeskripsikan pengertian dan prinsipprinsip demokrasi berpengaruh terhadap sikap demokrasi. Ketentuan : Jika rhitung ≥ rtabel maka Ho ditolak dan Ha diterima Jika rhitung ≤ rtabel maka Ho diterima dan Ha ditolak Kesimpulan : Berdasarkan hasil penghitungan statistik dengan menggunakan SPSS 13 diperoleh rhitung = 0,335 dengan rtabel = 0,263 dari 56 responden. Karena rhitung = 0,335 ≥ rtabel = 0,263 maka ada pengaruh antara penguasaan kompetensi dasar mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip demokrasi terhadap sikap demokrasi. Perhitungannya dapat dilihat pada lampiran 27.

commit to user


digilib.uns.ac.id

64

b. Koefisien Determinasi (R 2 ) .

Koefisien determinasi adalah “Penyebab perubahan pada variabel Y yang datang dari variabel X, sebesar kuadrat koefisien korelasinya”. Koefisien penentu ini menjelaskan besarnya pengaruh nilai suatu variabel (variabel X) terhadap naik/ turunnya nilai variabel lainnya (variabel Y). Besarnya koefisien determinasi adalah kuadrat koefisien korelasinya dan selanjutnya dikalikan 100%. Dari penghitungan statistik dengan mengunakan SPSS 13 maka didapat nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,112. R square ini merupakan indeks determinasi, yakni prosentase yang menyumbangkan pengaruh penguasaan kompetensi dasar mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip demokrasi terhadap sikap demokrasi.

Ini

berarti

bahwa

variabel

penguasaan

kompetensi

dasar

mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip demokrasi mempengaruhi sikap demokrasi sebesar 0,112 x 100% = 11,2% dan sisanya 100% - 11,2% = 88,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar model.

c. Persamaan Garis Regresi

Persamaan regresi dapat digunakan untuk melakukan prediksi seberapa tinggi variabel dependen mempengaruhi variabel independen. Berdasarkan pengolahan data diperoleh nilai a = 84,080 dan b = 0,727. Maka persamaan garis regresi penguasaan kompetensi dasar mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip demokrasi mempengaruhi sikap demokrasi dapat disusun sebagai berikut:

Yˆ = a + b X Yˆ = 84,080 + 0,727 X Yˆ = penguasaan kompetensi dasar mendeskripsikan pengertian dan prinsipprinsip demokrasi. X = sikap demokrasi. Ini berarti : - Konstanta sebesar 84,080 menyatakan, bahwa jika tidak ada variabel bebas yang diteliti tersebut, maka besarnya sikap demokrasi adalah sebesar 84,040.

commit to user


digilib.uns.ac.id

65

- Harga 0,727 merupakan koefisien regresi X yang menyatakan bahwa setiap adanya peningkatan (karena tanda positif) penguasaan kompetensi dasar mendeskripsikan pengertian dan

prinsip-prinsip demokrasi sebesar 1 akan

menyebabkan sikap demokrasi akan meningkat sebesar 0,727. Perhitungannya dapat dilihat pada lampiran 28.

d. Uji Koefisien Regresi

Hipotesis: H0: penguasaan kompetensi dasar mendeskripsikan pengertian dan prinsipprinsip demokrasi tidak berpengaruh signifikan terhadap sikap demokrasi. H1: penguasaan kompetensi dasar mendeskripsikan pengertian dan prinsipprinsip demokrasi berpengaruh signifikan terhadap sikap demokrasi. Pengambilan keputusan: Jika probabilitas > 0.05 maka H0 diterima Jika probabilitas < 0.05 maka H0 ditolak Terlihat bahwa pada kolom signifikan adalah 0.012, atau probabilitas dibawah 0.050, maka H0 ditolak, atau koefisien regresi signifikan, atau penguasaan kompetensi dasar mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip demokrasi berpengaruh terhadap sikap demokrasi.

2. Penafsiran Hipotesis

Hipotesis: H0 : r = 0 Variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen Ha : r ≠ 0 Variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen Kriteria pengujian: H0 diterima dan Ha ditolak bila nilai rhitung ≤ rtabel H0 ditolak dan Ha diterima bila nilai rhitung ≥ rtabel Kesimpulan: Berdasarkan hasil penghitungan statistik dengan menggunakan SPSS 13 diperoleh rhitung = 0,335 dengan rtabel = 0,263 dari 56 responden. Karena rhitung = 0,335 > rtabel = 0,263 maka ada pengaruh antara penguasaan kompetensi dasar

commit to user


digilib.uns.ac.id

66

mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip demokrasi dengan sikap demokrasi. Besarnya pengaruh penguasaan kompetensi dasar mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip demokrasi terhadap sikap demokrasi sebesar 0,112 x 100% = 11,2% dan sisanya 100% - 11,2% = 88,8% dipengaruhi oleh faktorfaktor lain diluar model.

3. Kesimpulan Hipotesis

Hipotesis yang menyatakan penguasaan kompetensi dasar mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip demokrasi berpengaruh terhadap sikap demokrasi siswa kelas XI Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gemolong tahun ajaran 2010/2011 dapat diterima kebenarannya.

D. Pembahasan Hasil Analisis Data Setelah melakukan pengujian hipotesis maka langkah selanjutnya melakukan pembahasan hasil analisis data. Pembahasan analisis data adalah sebagai berikut: Bahwa penguasaan kompetensi dasar mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip demokrasi terhadap sikap demokrasi merupakan salah satu hal yang berbeda baik dalam makna dan hal yang lain. Adapun makna penguasaan kompetensi dasar mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip demokrasi merupakan menjelaskan makna demokrasi dan prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri, adapun pengertian demokrasi secara sederhana adalah pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat, dan prinsip-prinsip demokrasi adalah dasar pembentukan demokrasi itu sendiri. Sedangkan sikap demokrasi adalah kecenderungan untuk bertindak dalam berperilaku sedemikian rupa sehingga mendukung pemerintahan atau sistem politik demokrasi dan menegakkan nilainilai demokrasi. Namun kedua hal tersebut dapat juga saling berpengaruh, hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil penelitian dengan mengambil sampel pada siswa kelas XI di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gemolong tahun ajaran 2010/2011.

commit to user


digilib.uns.ac.id

67

Pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi sebenarnya menyangkut perilaku manusia, baik secara individual maupun kelompok. Dalam kedudukannya sebagai warga atau pejabat yang diberi kewenangan. Sikap adalah kecenderungan untuk bertindak dalam berperilaku sedemikian rupa sehingga mendukung pemerintahan atau sistem politik demokrasi dan menegakkan nilai-nilai demokrasi. Kecenderungan untuk bertindak dan berperilaku tersebut berlangsung sepanjang kehidupan manusia dengan lingkungannya, mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan bermain, lingkungan sekolah sampai lingkungan masyarakat yang lebih luas. Nilai-nilai yang berkembang dalam lingkungan masyarakat itulah yang mempengaruhi perilakunya dalam kehidupan. Nilai-nilai itu beraneka ragam termasuk didalamnya nilai-nilai demokrasi. Nilai-nilai demokrasi itulah yang membentuk sikap demokratiknya. Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap demokrasi beraneka ragam diantaranya adalah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara dan kepercayaan kepada pemerintah. Selain itu faktor-faktor lainnya adalah status sosial, status ekonomi, afiliasi politik orang tua dan pengalaman organisasi. (http://www.unp.ac.id). Hasil penelitian tersebut dapat dilihat pada uji hipotesis yang menyatakan “ada pengaruh yang signifikan penguasaan kompetensi dasar mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip demokrasi terhadap sikap demokrasi siswa kelas XI Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gemolong tahun ajaran 2010/2011” dapat diterima. Adanya pengaruh berarti antara penguasaan kompetensi dasar mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip demokrasi terhadap sikap demokrasi siswa diketahui dari besarnya harga koefisien korelasi yang dihasilkan sebesar r xy = 0,335. Berdasarkan hal tersebut, berarti tinggi rendahnya penguasaan kompetensi dasar mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip demokrasi berpengaruh dengan tinggi rendahnya sikap sosial siswa. Semakin tinggi penguasaan kompetensi dasar mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip demokrasi maka akan membentuk sikap demokrasi siswa tersebut.

commit to user


digilib.uns.ac.id

68

BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN

A. Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara penguasaan kompetensi dasar mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip demokrasi terhadap sikap demokrasi siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gemolong terbukti dengan hasil penghitungan statistik dengan menggunakan SPSS 13 diperoleh rhitung = 0,335 dengan rtabel = 0,361 dari 56 responden. Karena rhitung = 0,335 ≥ rtabel = 0,263 maka ada pengaruh antara penguasaan kompetensi dasar mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip demokrasi dengan sikap demokrasi. Besarnya pengaruh penguasaan kompetensi dasar mendeskripsikan pengertian dan prinsipprinsip demokrasi terhadap sikap demokrasi sebesar 0,112 x 100% = 11,2% dan sisanya 100%-11,2% = 88,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar model. Adapun faktor lainnya yaitu dalam lingkungan keluarga, merupakan lingkungan pertama untuk mengenal nilai-nilai, terutama nilai demokrasi. Adapun contohnya adalah hak untuk berpendapat, partisipasi dalam mengambil keputusan dalam keluarga, dan musyawarah dalam keluarga. Lingkungan sekolah merupakan tempat untuk berlatih dan mengembangkan nilai-nilai demokrasi. Contohnya adalah pemilihan ketua OSIS, dan dalam proses pembelajaran selalu mengedepankan proses belajar yang demokratis dan adanya wadah kegiatan ekstakurikuler seperti Pramuka, PMR, KIR dan lain-lain yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan budaya demokrasi. Serta lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara dapat tercermin dari pengambilan keputusan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga perwakilan rakyat dan lembaga yang berwenang lainnya. Serta untuk melakukan prediksi seberapa tinggi variabel dependen mempengaruhi variabel independen maka dapat mengunakan persamaan Yˆ = 84,080 + 0,727 X. Dengan demikian hipotesis yang diajukan dapat diterima kebenarannya.

commit to user 68


digilib.uns.ac.id

69

B. Implikasi Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan implikasi sebagai berikut : 1. Implikasi Teoritis

Dari hasil penelitian di atas, dapat diketahui bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan antara penguasaan kompetensi dasar mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip demokrasi terhadap sikap demokrasi. Semakin baik ketrampilan siswa pada penguasaan kompetensi dasar mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip demokrasi berarti semakin meningkat pula sikap demokrasi siswa, jika dibanding dengan siswa yang ketrampilannya kurang dalam penguasaan kompetensi dasar mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip demokrasi. 2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan antara penguasaan kompetensi dasar mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip demokrasi terhadap sikap demokrasi. Karena penguasaan kompetensi dasar mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip demokrasi dapat mengembangkan sikap demokrasi siswa, maka siswa diharapkan mampu menguasai penguasaan kompetensi dasar mendeskripsikan pengertian dan prinsipprinsip demokrasi dengan baik sehingga dengan adanya penguasaan kompetensi dasar tersebut dapat membentuk sikap demokrasi siswa.

C. Saran 1. Bagi Siswa

Seorang siswa dituntut untuk menguasai kompetensi dasar dalam suatu kurikulum, tidak terkecuali dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Siswa diharapkan agar menguasai kompetensi dasar salah satunya menguasai kompetensi dasar mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip demokrasi. penguasaan kompetensi dasar yang baik akan membentuk sikap demokrasi siswa yang baik pula.

commit to user


digilib.uns.ac.id

70

2. Bagi Guru

Hendaknya

guru

dalam

memberikan

materi

kompetensi

dasar

mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip demokrasi kepada siswa harus secara jelas dan menyeluruh, sehinggga siswa benar-benar menguasai kompetensi dasar mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip demokrasi tersebut dengan baik. Selain itu, guru dalam menerapkan materi prinsip-prinsip demokrasi harus secara teratur menggunakan berbagai strategi dialog interaktif dengan berbagai metode mengajar yang dapat menciptakan siswa mengembangkan sikap demokratisnya.

3. Bagi Sekolah

Sekolah sebagai lembaga pendidikan hendaknya perlu mengupayakan penerapan iklim belajar yang tepat bagi para siswa, agar dapat menanamkan sendi-sendi yang bisa membangun karakter bagaimana hidup berdemokrasi terhadap para siswa dan untuk menyikapi tumbuhnya semangat demokrasi secara positif.

commit to user


digilib.uns.ac.id

71

DAFTAR PUSTAKA

Abu Ahmadi & Cholid Narbuko. 2004. Metodologi Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta. Anonim. 2006. Undang-Undang No.20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Wipress. Anonim. 2007. Pendidikan dan Demokrasi. http://www.unpad.ac.id. Diunduh hari Selasa, tanggal 12 April 2011 jam 14.00 WIB.

Algifari. 2003. Statistik Induktif untuk Ekonomi dan Bisnis (Edisi II). Yogyakarta: UPP AMP YKPN. Azyumardi Azra. 2000. Demokrasi, HAM, Masyarakat Madani. Jakarta: Prenada Media. Dwi Sukarno. 2006. Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan. Surakarta: Bumi Aksara. Eep Saefulloh Fatah. 1994. Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia. Gerungan. W.A. 1996. Psikologi Sosial. Bandung: Eresco. Hasan Alwi. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Hassan Suryono. 2005. Statistik: Pedoman, Teori dan Aplikasi. Surakarta: UNS Press. Iqbal, Hasan. 2003. Pokok-Pokok Materi Statistik 1 (Statistik Deskriptif) Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika Offset. J. Supranto. 1995. Statistik Teori dan Aplikasi (edisi kelima). Jakarta: Erlangga. Kevin Carmody and Zane Berge. 2005. “Elemenal Analysis Of The Online Learning Experience”. International Journal of Education and Development Using ICT. Vol 1 No 3. Koentjaraningrat. 1994. Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan. Jakarta: Gramedia. Larry Bimi. 2009. Journal Internasional of Definition Civic Education as Subject, http://www.wikipedia.com // wiki / Civic Education. Diakses tanggal 07 Juli 2009 jam 14.15 WIB.

commit to user 71


digilib.uns.ac.id

72

Miriam Budiarjo. 1997. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia. Mulyasa, E. 2002. Kurikulum Berbasis Kompetensi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Paulus Wahana. 1993. Filsafat Pancasila. Yogyakarta: paradigma. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan: Lampiran Negara Republik Indonesia. Richard I. Arends. 2008. Learning to Teach (belajar untuk mengajar). Yogyakarta: Pustaka Belajar. Riduwan. 2003. Dasar-Dasar Statistika. Bandung: Alfabeta. . 2004. Metode dan Teknik Analisis Menyusun Tesis. Bandung: Alfabeta CV.

Saifuddin Azwar. 1996. Tes Prestasi Fungsi dan Pengembangan Pengukuran Prestasi Belajar. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Saifuddin Azwar. 2000. Sikap Manusia, Teori dan Pengukurannya. Yogyakarta: Pustaka Belajar. . 2002. Tes Prestasi Fungsi dan Pengembangan Prestasi Belajar. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Pengukuran

Sudjana. 2001. Metode Statistika. Bandung: Tarsito. Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta. Suharsimi Arikunto. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi V). Jakarta: Rineka Cipta. ________________. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Cetakan Ke 13. Jakarta: Bina Aksara. Sukarna. 1981. Sistem Politik. Bandung: Alumni. Sutrisno Hadi. 1987. Statistik Jilid II. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM. Syahrial Syarbini.Dkk. 2006. Membangun Karakter dan Kepribadian Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Graha Ilmu.

commit to user


digilib.uns.ac.id

73

Tim ICCE UIN. 2003. Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani. Jakarta: Prenada Media. Edisi Revisi.

Winarno Surakhmad. 1998. Pengantar Penelitian Ilmiah. Bandung: Tarsito. Zamroni, MA. 2001. Pendidikan untuk Demokrasi: Tantangan Menuju Civil Society. Yogyakarta: Bigraf Publishing.

commit to user

PENGARUH PENGUASAAN KOMPETENSI DASAR MENDESKRIPSIKAN

Recommend Documents