MANAJERIAL PENERAPANFUNGSI-FUNGSI DALAM PEMBANGUNANWILAYAH PESISIRDAN LAUT OTONOMI DAERAH DIKAITKAN DENGANUNDANG.TJNDANG Widyo NugrohoSULASDI
ABSTRACT Ihe formation and adoption of an orgonization, the relocation of civic servant, and the sftaiAhrcning out of cost are crucial problems which will be faced by regtonal governmen1 espe-aallytical adninistrative district - a s bdistrict of d province. The tealization of thefrst of coastal zone is-more probkm'complexmentionedabove mainly in connectionwith the development compare to the developmentof land zone. The-basicptoblem is the rariry of human lesourcesthat is skiw in masteringcoastalscienceand engineering.As a result, a strategl is a developnentorganizationfol coastal zone- This meansto apply a new neededto build up -does not ise structural approach anymore, but to employ a managerial which function. This approachwtll be discussedin this article
I.
PENDAHULUAN
Undang-undangNomor 2211999 tentang Otonomi Daerah mengatur penyelenggaraan PemerintahDaerah(Pemda)berdasarkan asasdesentralisasimulai dari perencan:uul, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.Penerapanasastersebutdalam penyelenggaraanpemerintahan diarahkan pada komampuanuntuk mewujudkan dua ekspoktasi sasiran yang bersifat intemal dan internal. Ekspektasiyang pertamaditujukan kepadaseluruh Pemdasupayadapat meningkatkanpelayanandan kesejahteraan masyar4katyang sernakin bark, mengembangkan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataansertamemeliharahubungan yang sorasi antara Pusat dan Daerah serta memperhatikan potensi keanekaragaman daerah.Adapun ekspektasiekstemaladalah menuntut kemampuanPemdauntuk memberdayakan maslarakat, menumbuhkan prakarsadan keativitas, meningkatkanperan serta masyaraka! mongembangkanperan dan fungsi DewanPerwakilanRakyat. Unfuk merealisasikanharapan tersebut di atas, banyak kendala yang dihadapi oleh Pemda,yaitu pembentukandan penyesuat-
Jurnrl PWK- 12
an organisasi,relokasipegawai,dan pembenahan pembiayaan.Kendala tadi semakin besar terutamabila dikaitkan denganpembangunanwilayah pesisir dan laut. Hal ini disebabkantelah terjadi kelangkaansumber dayamanusia(SDM), yang mempuny:upengetahuankepesisiran dan kelautan, dan merupakan masalah yang paling krusial yang.dihadapioleh hampir semuadaerah (kabupaten)di Indonesia.Di lain pihak, potensi sumbetdaya alam (SDA) di wilayah pesisir di sekitar garis pantai sepanjangle' bih kurang8l .000km dan laut selebar4 mil merupakansuatu potensi yang kadar nilai ekonominyademikiantinggi. Profil korespondensiyang sangatlemahantara SDM dan SDA di wilayah pesisirseperti torsebutdi atas,memberikanpersoalan utarnayang harus dipecahkanoleh Pemda, yaitu menetapkanmodel strategi pembangurxrnnya.Pendekatanyang digunakantF dak lagi menggunakanpendekatanstmktural yang selamaini dipakai oleh Pemdadalam penetapansuatujabatan, rurmunmenggunakan pendekatan fungsi-fungsi manaierial. Pendekatanini akan mampu membe-nkan arah yang benar bagi pembangunan wilayahpesisirdanlaut.
vol. I l. No.l/Mrret 2000
II. KARAKTERISTIK WILAYAH PE. SISIRDANLAUT 2.1 Undang-undangOtonomi Daerah Dalam Undang-undang Nomor 2211999 tent ng Otonomi Daerah disebutkankewenangan daerah di wilayah laut meliputi: eksplorasi, eksploitasi, konserv"asidan pengelolaankekayaanlaut sebataswilayah laut yang telah ditetapkan,pengaturankepentingan administratif, pengaturantata ruang, penegakanhukum dan bantuanpenegakan keamanandan kedaulatannegara. Pemahamanterhadap kewenangandaerah ftabupaten) dalam pengelolaanwilayah laut, bila ditinjau dari sudut pandang lingkungan,tidak berarti hanyasebataswilayah selobar4 mil saja,tetapijrga mencakupwilayah pesisir.Wilayah pesisir ini menurut ketentuan dari UNCED {United Nations Conferenceon Environmentand Develop,rrent)mencakupruang darat sejauh60 km dari garis pantai. Dapatjuga dikatakanbahwa wilayah pesisirmerupakanwilayah geografi yang luas, yang dipengaruhioleh faktor-faktor terestrial dan laut. Pengaruhlaut ditemukan di kawasanarah-daratdemikian pula berlaku sebaliknya.Sifat-sifat wila]"h pesisir ini dapat dijelaskan lebih lanjut dalam perspektifyang lebih luas berikut ini. 2.2 Karakteristik Multi Dimensi pada Wilayah Pesisir Wilayah pesisir mempunyai sensitivitas yang tinggi dan di bawah tekananpertumbuhan penduduk, polusi industri, pembu. anganlimbah, akuakultura(pembudidayaan org:lnismedi dalam lingkunganakuatik air tawat laut atau muara/kuala),perkapalan, pariwisata, dan kegiatan lainnya. Kira-kira 60% pendudukdunia berternpattinggal sejauh 30 km dari pantai(Stapleser.al,lggE). Faktor lingkungandan pengelolaantata guna tanah di wilayah pesisir termasukdalam tipe yang kompleks,oleh karenaitu diperlukan pemahamanyang baik tertang tata guna lalnn dan perubahannyaterhadapwaktu. Dengan kata lain sistemalam akanbersifat dinamik, yang diperlukan pemutakhirarmya padaskaladari waktu ke waktu.
Vol. I l, No.l/-lllaret 20011
Faktor-faklormanusiaterhadapsistemalam wilayah pesisir, yang terwujud melalui pengelolaantata grma lalnn memerlukansistem informasipotensiwilayahpesisiryang tersusundari unsur-unsurpemanfaatanruang, ekosistem,kondisi fisilq sumberdaya ajr- Unsur-unsurtersebutharus memprnyai hubunganfungsi yang efision. Hal tersebut dapat diwujudkan sepanjang tersedianya data dasaryang antara lain berupapeta topografi skala besar/kecil,pea ternatilq peta batimetrik skala besar/kecil, citra satelit. Dari citra safelitini akandiperolehinformasi tentang sobaranpotensi wilayah pesisir dan lau! yang bila digabungkandenganpeta dasarwilayah pesisir (penyatuansistem laut dan darat ) akanmenghasilkantipologi potensiwilayah pesisir. Tipologi potensi wilayah pesisir dan laut, sesungguhnya merupakanpotensi unggulan wilayah pesisir dan laut dari daorah(kabupaten),yang mampumemberikankontribusi yang berarti terhadappendapatandaerah. Selain itu, pemetaantipologi potensi t€rsebut secaranasional dapat dijadikan dasar untuk menghindaritumpangtindih pembangunanwilayah pesisir dan laut. Prosesuntuk mendapatkantipologi potensi bukan merupakanhal yang mudah. Oleh karena itu bagi pengelola pembangunanwilayah pesisir dan laut dituntut untuk mempunyai pengetahuanyang memadai t€ntang ilmu dan kerekayasaanpesisir, yang dapat didefinisikan sebagai (Sulasdi, 2000) integrasi antara ilmu dan teknologi, yang memadukan penataanruang; pemetaandinamika; rekayasa perlindungan pantai; budi daya dan perlindungan;pengelolaandaerahaliran sungai& sumberdaya air; yang mampu mernberikaninformasj spasial dan temporal; yangdapatdigunakanuntuk pengambilan keputusandalam pembangunanwilayah pesisir. Disiplin ilmu yang terlibat adalah peren&uraanwilayah, sumber daya pesisir, ekosistempesisir, fisik pesisir, ilmu pembangunan,survai dan pemetaanpesisir, penginderaanjauh dan sistem informasi spasial, ekonomi-sosial-budaya-hukum. Dari uraian tersebutdi atas, dapat disusun asaspembangunanwilayah pesisir dan laut sebagaiberikut:
Jua.l
P'YK - 13
l. 2. 3. 4. 5. 6.
Wilayah yang unik bagi perencanaan danpengelolaan; Pemanfaatanlahandarat dan pesisir di gabungdalam satu kesatuanperencanaan dan pengelolaan; Pembordalaandan pemulihan sumber dayapesisir; Keterlibatan multi sektor secaraterpadu; Pengkajianaspeklingkungan; Diperlukan model khususuntuk evaluasi sosialdan ekonomi.
Solanjutnya,asasdasarpembangunauwilayah pesisir dan laut t€rsebut ditempatkan dalam kerangkaperencanaanpembangunan supaya dapat ditentukan bangun institusi yang menjalankarmya. III.PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PEMBANGUNAN Perencanaan pembangirnan (Waterson, 1965), (Myrdal, 1957), (Merrian, l94l), pada dasamyamerupalon proseskegiatan usahayang dilakukan secaraterus menerus dan menyeluruh sehinggatujuan yang dipeminginkantercapai.Model perencanaan bangunanyang dimaksud dinyatakan oleh gambarl. Ithgksh 1 Identiftkasi, Analisis Linghmgan, ilan isu sosial
I{ngk b 2 Fokus progran, Bangun institusi dan sfiategi
L.ngksb 4 Implementasi
Langkah 3 Penganggsran
Gambar 1: Alur Perencanaan (Olsen,1993) Pembangunan Iangkah I seperti yang terlihat pada gambar l, berisikankeenamasaspembangunan sepertitersebutdi atas,yang harus dijabarkan menjadi langkah2, yaitu fokus Program
Jurnal PWK - 14
yang berbentukindikator-indikator pembangunan. Sulasdi (2000) merumuskandelapan indikator utama pembangunanwilayah posisirdan laut, yaitu: L Sumberdayamanusia; 2. Pemetaantipologi sumberdayaalam; 3. Pemberdayaan-pemulihan-konservasi; 4. Inveslor; 5. Kegiatan ekonomi-sosial-hukum-budayaj'
6. Dinamikapengelolaan; 7. Kajian perenoanaanbisnis dan perlindungansumberdayaalam; 8. Implemontasipembangunanyang berkelanjutan. Indikator-indikatortersebutharus diwadahi dalamsuatubanguninstitusi yang berisikan para pengelola,yang harus mampu menjadikan wilayah pesisir dan laut sobagaisalah satu andalan pembangunandaerah, yang bersifat strategis(mendasar).Makna strategis di sini ialah bila potensiwilayah pesisir dan laut dapatberfungsisebagaimodal dasar untuk mewujudkanfirjuan utama pembangunan yaitu memperbaiki kualitas hidup, yang dicirikan oloh adanyaperubahan mendasaratas struktur sosial, sikap-sikap masyaraka{ dan institusi-institusi nasional, di sampingtetap mengejar akselerasipertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan,serta pengetasankemiskinan. Bangun institusi pembangunan wilayah pesisir dan laut dan para pengelolanya ditetapkanmenggunakanpendekatan fungsi-fungsi manajerial supaya dapat memenuhituntutan pembangunantersebut. Dengankata lain tidak menggunakanpendekat4nstrukturallagl. STRUKTURAL IV.PENDEKATAN DAI,AM PENENTUAN PEGAWAI Pelaksanapembangunandi daerah dilakukan oleh PNS (pegawainegeri sipil), yang secaragiuis besar mengikuti struktur atau banguninstitusi (organisasi)sePertiterlihat padaganbar 2, Struktur organisasidaerahpelaksanapembangunansepertiterlihat padagambar2 terkait dengan pengertianjabatan sepeni diatur dalam PeraturanPemerintah(PP) Re-
Vol.ll, No.UMrr€t 2m0
l. 2. 3. 4. 5. 6.
Wilayah yang unik bagi perencanaan danpengelolaan; Pemanfaatanlahan darat dan pesisirdi gabungdalam satu kesatuanperencanaan dan pengelolaan; Pemberdayaandan pemulihan sumber dayapesisir; Keterlibatan multi sektor secaratorpadu; Pengkajianaspeklingkungan; Diperlukan model khususuntuk evaluasi sosialdanekonomi.
Solanjuhya, asasdasarpembangunanwilayah pesisir dan laut tersebut ditempatkan dalam kerangka perencanaan pembangunan supaya dapat ditentukan bangun institusi yang menjalankannya. III. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PEMBANGUNAN Perencanaan pembangunan (Waterson, 1965), (Myrdal, 1957), (Merriam, 1941), pada dasamyamerupakanproses kegiatan usahayang dilakukan secaraterus menerus dan menyeluruh sehinggatujuan yang diinginkan tercapai_Model perencanaan pembangunanyang dimaksud dinyatakan oleh gambarl. Langkah I Identifikasi, Analisis Lingkungan,dan isu sosial
Langkah 2 Fokus prognm, Bangun institusi dan sbategi
IrngkNh 4 Implementasi
Inngk|h 3 Penganggaran
Gambar 1: Alur Perencanaan Pembangunan (Olsen, 1993) l,angkah I seperti yang terlihat pada gambat I, berisikankeenamasaspembangunan s€pertiters€butdi atas,yang harrrsdijabarkan manjadilangkah2, yaitu fokus program
Vol.ll, NoUMrret 2txn
yang berbentukindikator-indikator pembangunan. Sulasdi (2000) merumuskandelapan indikator utama pembangunanwilayah pesisirdan laut, yaitu: l. Sumberdayamanusia; 2. Pemetaantipologi sumber
w;
6. Dinamikapengelolaan; 7. Kajian porenc uum bisnis dan perlindungansumberdayaalam; 8. Implementasipombangunanyang b6rkelanjutan. Indikator-indikatortersebutharus diwadahi dalamsuatubanguninstitusi yang berisikan para pengelola,yang harus marnpumenjadikan wilayah pesisir dan laut sebagaisalah satu andalan pembangunandaerah, yang bersifat strategis(mendasar).Malara strategis di sini ialah bila potensiwilayah pesisir dan laut dapatberfrrngsisebagaimodal dasar untuk mewujudkantujuan utama pembangunan,yaitu memperbaiki kualitas hidup, yang dicirikan oleh adanyaperubahan mendasaratas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional. di samping tetap mengejar akselerasipertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan,serta peng€{asankemiskinan. Bangun institusi pembangunan wilayah pesisir dan laut dan para pengelolanya ditetapkanmenggunakanpendekatan firngsi-fungsi manajerial supaya dapat memenuhituntutan pembangunantersebut. Dengankata lain tidak menggunakanpendekatanstrukturallagi. IV.PENDEKATAN STRUKTURAL DALAM PENENTUAN PEGAWAI Pelaksanapembangunandi daerah dilakukan oleh PNS (pegawainegeri sipil), yang secaragaris besar mengikuti struktur atau banguninstitusi (organisasi)sepertiterlihat padagimbar 2. Struktur organisasidaerahpelaksanapembangunansepertiterlihat padagambar2 terkait dengan p€ngertian'jabatan soperti diatur dalam PeraturanPemerintah(PP) Re-
JurnslPWK- 15
VI.PENENAPAN FUNGSI-FUNGSI MANAJERIAL DALAM PEMBA. NGUNAN WILAYAH PESISIR DAN LAUT Dalam pombangunanwilayah posisir dan laut dibutuhkan seorang manajer puncak yang nampu berpikir secaraholistik, integralistik, dan komprohonsiftentangkepesisiran dan kelautanterutamayang betkaitan deng;anaspek-aspek:perencanaanpembangunan, analisis kebilakan, manajemen stratejik, kewilayahan,fisik pesisir, ekosistem, pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) dan sumberdayaair, okonomisosial -hukum-budaya.Pengetahuan tentangaspek -aspek tersebut merupakan pefsyaratan yalg harus dipenuhi agar manajer puncak mampu membuatkebijakan-kebijakanyang stratejik,yang selanjutnyadijabarkanke dafam model-modeltaktik oleh paft manajer yang adadi bawahnF. Ruang lingkup kegiatan yang dilakukan oleh manajer madya harus mencerminkan atau mgngandunguru;ur-unsurkompetensi yang dimiliki oleh manajerpuncak.Isi dari ruang lingkup yang dimaksud adalah: pemetaan wilayah, ekosistem wilayah, pemantauan lingkungan sumber daya alam, perencilnaanusaha"dan perlindungandinamika wilayah. Keterkaitan tersebut harus memberikan keterpaduan dalam bangun institusi, yang membentukJaring Segi Tiga Manajer Pembangunan Wilayah Pesisirdan laut sopertiterlihat padagembar 4.
MenajerMedyr a
/)
/
)
\
-\
Gambar 5: Bangunlnstitusi Pembangunan Wilayah Pesisirdan Laut
(SULASDI, 2ooo)
Junrl PWK - 16
A B C D E
PemetaanWilayah EkosistemWilayah PemantauanLingkungan SDA PerencansanUsf,ha PerlindunganDinamika Wilayah
Di lingkunganManajerMady4 lima bidang kegiatantersobutharus ditanganioleh soseorang yurg mengorti botul ruang lingkup bidangnya.Padatingkat sarjan4 bidang keahlian yang terlibat, antara lain adalahteknik porencanaankota (planologi), teknik geodesi, informatika, biologi, pertanian, perikanan,teknik lingkungan,sosial-okonomi-hukum-budaya,teknik sipil, teknik geologi, geofisika, dan oseanografi.Kelima bidang kegiatan (keahlian) Manajer Madya merupakanjawabanataspertanyaan: l. Sumberdayaalam(SDA) apasajayang terdapatdi wilayah pesisir dan laut? 2. Di manakahletak(geografi) SDA? 3. SiapasajayangmengelolaSDA? 4. BagaimarncaramengelolaSDA secara berkelanjutan? 5. Pertanyaanselanjutnya ialah di mana posisibanguninstitusidalampemerintahandaerah? VII.POSISI BANGUN INSTITUSI DALAM PEMERINTAHAN DAERAH Dalam kaitannya dengan bangun irstitusi pembangunanwilayah pesisir dan laut seperti terlihat pada gambar 5, ada satu pertanyaanyaitu di manakahtempatnyadalam stnrktur organisasipemerintahdaerahkabupaten?Banguninstitusi tersebutharus diletakkan di luar stuktur Dinas-dinasseperti yang biasa dipakai dalampemerintahandaerah. Bangun institusi seperti terlihat pada grmbar 6 bagi pembangrnanwilayah pesisir dan laut yang ditempatkandi luar struktur kedinasa4 sesungguhnyadapat dilalokan berdasarkanpasal 65 Undang-undangOtonomi Daerah. Pasal tersebut memberikan kewenanganpadadaerahuntuk membentuk suatuBadan. DenganmembentukBadanPengelolaPembar4unanWilayah Pesisir dan Laut di luar struktur kedirnsan,parapengelolanyadapat
Vol.Il. No.Ularet 2mo
ditetapkan berdasarkanpondokatanfungsiftngsi manajerial,didasarkanpada kualifikasi pengusaanpengetahuan,yang dapat rnenjaminmerekauntuk bekerjasec:lraprofesional. Arah pembangunan juga dapatdiselenggarakan secarabenarpula.
dongan cara memaksakan diambil dari PNS daerah yang sama sekali tidak mempunyai pengetahuan kepesisiran dan kelautan. Adanya Badan Pengolola Pombangunan Wilayah Pesisir dan Laut di daerah yang diisi oleh tenaga-tenaga profesional diharapkan akan mampu momberikan kebijakan dasar yang benar bagi penetapan Garis-garis Besar Arah PembangunanWilayah Pesisir dan Laut yang pada akhimya mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat p6sisir. IX. KEPUSTAKAAN
Gambar 6: PosisiBangunInstitusidalam PemerintahanDaerah VIT.
CATATANPENUTUP
Pslaksanaanpombangunandi daerahdalam lingkup Undang-undangOtonomi Daerah yang berkaitan dengan aspek kewilayahan harus didasarkanpada suatu cara pandang bahwa wilayah darat dan wilayah pesisir dan laut merupakansatu sistembumi. Untuk mewujudkanhal tersebutdalan pmktik keselrariandiperlukanwaktu yangrelatif lama karena telah puluhan tahun kobijakan pembimgunandi da€rahberhrmpupadawilayah darat. Sedangkanmanajemensumber daya manusiayang dipakai dalam pelaksanaanpombangunandidasarkanpadapendekatan struktural, yang mempunyai kelemahanbila dikaitkan denganaspekkeprofesionalan. KelangkaanSDM dalambidangkepesisiran dan kelautandi daerahdapatdiatasidengan menggunakan pendokatan firngsi-fungsi manajerial seperti yang telah diuraikan di aras.P€ndekatantersebutmembukapeluang bagi SDM profesional sebagai pelaksarra pembangunan wilayah pesisir dan laut, yang dapat diambil dari orang luar bukan
Vol.I I, No.l4uaret 2fi10
Agenda 21. 1992. Jakana:Kantor M€nt€ri NegaraKependudukandanLingkunganHidup BekerjasamadenganUNDP. Anwar, M.A., F.H.Basridan M.Ik$san. 1995. Proryk Ekonomi Indonesta Janglca Pendek SumberDaya, Teknologr,dm Pembangunan. lakuta: FakultasEkonomi Universitas Indonesia dan PT.GramediaPustaka Utama. Dahud, R., J.P.ais,S.P.Ginting dan J.Sitepu 1996. PengelolaanSumberDaya Wiloyoh Pesisirdan Lautan Secara Terpadu. lakar ta: PT.hadnya Paramita Danusaputro,M. 1983. Kozwz,si PBB tentang Hutum Laul 1982.lakafia: peneftit Mutiara Dumairy. 1987. Ekonomila SumberdayaAir. Yogyakarta:BPFE Menianq C.A. 1941. The Natiqn6! ftsssurceg PlanningBoad dalamGregoryB.Calloway (ed), Planningfor America Myrdal, G.1957. National Economic planning in Underdweloped Countries, Exc€rpt of Cltapte,r7, Economic Theoryand Under&velopedRegions.l"ondon Noyse, T. and D.Fotlheringham. 1997.Gtardtng Against CoastalErosion. GIS Asia pacifi c. October/l.lovember. Panowidagdo, W. 1999. Memahami Analists Kebijakan, Kdsas Reformdsi Indonesia. Bandung: Program Studi pembangunan, ProgramPascaSadana-ITB. Polak,J.B.A.F.M.1964.Sosiologi.Jakana:penelbit danBalai Buku " Ichtiar". Rais,J.I 99I . PerananSlweyors dalamEra Teknologi Informasi dan Era Globalisasi. Makalah dalam Kongrcs lkatan Suweyor Indonesia" Siagiaq P.S. 1993-Man4ienen StraEjik lakab ta: Penqbit BUMI AKSARA.
Jurnal PUYK- 17
Stapl€s,G.C.,M,E.Davie6,M.H. Frc€bcrg,and D.M.Nazarcnko.1998.Radsrand Coastal ZoncMonitoring.GIS AsiaPasific.February/March. SULASDI. W.N. 2000. Indiketor-indikator Pembangunan Wilayah Pesieird8n Laut. Pesrsil(Pusat Sertllna danKerekayasaan PenolitianKelautanITB). Pemba' {okroamidjojo,B. 1979.Perencanaan ngnan. lakxtz:- Peneftit C.V.Ilaji Masagung. 1988. Manaiemen Pembangunan. layJlrta'.Pene6it C.V. Haji Masagung. Todaro, M.P:1998. PembangunanEkonomi di Dunia Ketiga Edisi Keenam. Jakarta: PT.GeloraAksaraPrataman. Watersoq A. 1965. Development Plonning, Zessons o./ Erryrience. Baltimorc: John Hopkins University Press.
Jurnrl PIVK - 18
Zcn, M.T. 2000.BenuaMaritim lndonesiaSeMakalahpattaSemibagai"Lebensraurn", Pemikimn ITB t€nt$g Pengemnar Schari Kelautandi Indonesia. bangien Zoer'aini, 1997.PrtnstVprtnstpEkologl dor Oryanlsdsi,Ekosisten,Komunltas& Llng' kungan.lalf,fi,,: PenerbitBUMI AKSARA. Nomor22 tahun1999t€ntang Undang-undang 1999.Jalqrta: Penerbit Daerah Otonomi RestuAgung Kepegawaian1999. Jakarta: Undang-undang Pen€rbitSinarGrafika RepublikIndonesiaNomor 4 Undang-undang Tahrm 1982 tenang Ketenhran-ketentuan LingkunganHidup.JaPokokPengelolaan karta:KantorMenteriNegaraKependudukHidup. andanLingkungan
Vol. I l. No.l/M8ret 2000
