PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELANGARAN HAK CIPTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

GaneÇ Swara Vol. 8 No.2 September 2014

PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELANGARAN HAK CIPTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA ARI RAHMAD HAKIM BF Fakultas Hukum Universitas Mataram

ABSTRAK Adanya Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak lepas dari kecendrungan masyarakat dunia dan Indonesia pada khususnya untuk memberikan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hal ini dapat dimengerti karena Hak Kekayaan Intelektual pada akhirnya dapat memberikan manfaat ekonomi pada pencipta atau pemegang hak cipta dan juga kepada negara. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara berkembang harus juga berperan aktif memberikan perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual. Kendala dalam penegakkan UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta diantaranya adalah terkait dengan persepsi sebagian masyarakat Indonesia yang cendrung menganggap HKI sebagai public domain dan bukan merupakan suatu hak individu yang membutuhkan perlindungan hukum secara optimal. Kata kunci : Hak Cipta dan Perlindungan Hukum

PENDAHULUAN Latar Belakang Pada sekitar bulan April 2014 Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memusnahkan 7.691 keping "software" palsu, sebagai barang bukti hasil penindakan terkait pelanggaran hak cipta. Selain software palsu, barang bukti yang dimusnahkan adalah 591 ribu keping VCD, tiga unit genset pompa air, 877 pcs baju gunakan merek Lacoste, 98 botol isi minuman anggur, 194 pcs tutup toples dan 73 pcs bad cover. Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin mengatakan pemusnahan barang bukti tersebut sebagai bentuk perlindungan negara terhadap hasil karya intelektual. Dengan demikian keberadaan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak lepas dari kecendrungan masyarakat dunia dan Indonesia pada khususnya untuk memberikan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hal ini dapat dimengerti karena Hak Kekayaan Intelektual pada akhirnya dapat memberikan manfaat ekonomi pada pencipta atau pemegang hak cipta dan juga kepada negara. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara berkembang harus juga berperan aktif memberikan perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini sejalan dengan amanah yang telah diatur dalam alenia keempat mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menetapkan bahwa salah satu tujuan negara adalah ikut serta memelihara ketertiban dunia. Di Indonesia, pengaturan HKI khususnya hak cipta sudah lama dikenal dan dimiliki sebagai hukum positif semenjak zaman Hindia Belanda dengan berlakunya Auterswet 1912. Beberapa undang-undang setelah itu seperti Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 dan kemudian diubah dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1997 yang selanjutnya dicabut dan diganti dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Perubahan terakhir kali ini telah memuat beberapa penyesuaian pasal yang sesuai dengan TRIPs (agreemen on the trade rwelated-asfects of intellectual property rights), tetapi masih terdapat beberap hal yang perlu disempurnakan untuk memberikan perlindungan bagi karya-karya intelektual dibidang hak cipta, termasuk upaya untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keaneka ragaman seni dan budaya. Kendala dalam penegakkan UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta diantaranya adalah terkait dengan faktor budaya sebagian masyarakat Indonesia yang belum mengenal adanya perlindungan hak cipta sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Persepsi sebagian masyarakat Indonesia cendrung menganggap HKI sebagai public domain dan bukan merupakan suatu hak individu yang membutuhkan perlindungan hukum secara optimal. Dengan demikian, budaya masyarakat yang masih bersifat komunal merupakan salah satu kendala yang besar dalam kerangka penegakkan UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Padahal, disatu sisi pemerintah harus menegakkan Undang-Undang Hak Cipta untuk memenuhi kewajiban Trade Related Aspects of Intelectual Property Right (TRIPs) sebagai konsekuensi yuridis ikut sertanya Indonesia sebagai anggota World Trade Organization (WTO) dan turut serta meratifikasi perjanjian multilateral Agreement on

Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta…………………..Ari Rahmad Hakim BF

37

GaneÇ Swara Vol. 8 No.2 September 2014 Trade and Tariff (GATT) Putaran Uruguay 1994. Namun disisi lain masyaraat Indonesia belum sepenuhnya mengenal dan mengerti mengenai perlindungan HKI dalam hal ini Hak Cipta. Dari laporan atau pemberitaan pers, sejak beberapa tahun yang lalu sering terdengar tentang semakin besar dan meluasnya pelanggaran terhadap hak cipta. Latar belakang dari semua itu adalah keinginan untuk mencapai keuntungan financial secara cepat dengan mengabaikan kepentingan para pemegang hak cipta. Dampak dari kegiatan pelanggaran tersebut telah sedemikian besarnya terhadap tatanan hehidupan bangsa dibidang hukum dan ekonomi (Saidin, 2003, hal,158). Dalam hal ini, realita masyarakat masih menunjukkan banyaknya pelanggaran hak cipta dan disinyalir telah mencapai tingkat yang membahayakan dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya terutama kreatifitas untuk mencipta. Di sisi lain, hingga saat ini usaha yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka perlindungan terhadap karya cipta ternyata belum membuahkan hasil yang maksimal, meskipun UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dalam memberikan perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta maupun terhadap hak dan kepentingan pencipta dan pemegang hak cipta sudah cukup memadai bahkan dapat dikatakan berlebihan, namun pada tataran praktis pelanggaran hak cipta masih terus merajalela dan seolah-olah tidak dapat ditangani oleh aparat penegak hukum. Berbagai macam pelanggaraan terus berlangsung seperti pembajakan terhadap karya cipta, mengumumkan, mengedarkan, maupun menjual-belikan karya cipta orang lain tanpa seizin atau pemegang hak cipta (Sophar Maru Hutagalung, 1994, h 2) Salah satu bentuk pelanggaran hak cipta yang berupa pembajakan, mengumumkan, mengedarkan, maupun menjual-belikan karya cipta orang lain tanpa seizin Pencipta atau pemegang hak cipta baik dibidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan, karena perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan prinsip moralitas, apalagi dilakukan dengan tidak menghiraukan jerih payah orang lain. Sementara pengaruh dari perbuatan pelanggaran itu adalah dapat menurunkan kreatifitas dari para pemegang hak cipta yang bersangkutan. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diangkat permasalahan dalam tulisan ini yaitu : "Perlindungan Hukum Hak Cipta melalui Penegakkan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta dan faktorfaktor yang mempengaruhinya" ?

METODE PENELITIAN Penelitian ini adalah jenis penelitian normatif. Penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang- Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan buku-buku yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan yaitu: Pendekatan perundang-undangan yaitu menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan permasalahan yang diangkat, sedangkan pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah pendapat-pendapat para sarjana yang terkait dengan permasalahan yang diangkat.

PEMBAHASAN Seperti yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, begitu masifnya pelangaran hak cipta di Indonesia seperti telah dimusnahkan 7.691 keping "software" palsu, dan 591 ribu keeping VCD sebagai barang bukti hasil penindakan terkait pelanggaran hak cipta pada catur wulan pertama tahun 2014, menunjukkan masih maraknya pelanggaran terhadap hak cipta. Hal ini dapat dipahami karena mahalnya VCD asli (original) yang beredar di pasaran Indonesia membuat aksi pembajakan VCD terus merebak. Meskipun masyarakat setuju dengan tindakan pemerintah memerangi pembajakan, masyarakat juga banyak diuntungkan oleh keberadaan barang bajakan tersebut. Harga yang murah serta mudahnya barang bajakan didapatkan membuat minat masyarakat terhadap barang bajakan tersebut semakin tinggi. Itulah mengapa hingga kini tingkat pembajakan dan penjualan terhadap hak cipta masih cukup tinggi di Indonesia. Walaupun Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 yang mengatur tentang Hak Cipta sudah cukup memadai namun penegakan hukum yang masih lemah merupakan penyebab utama maraknya pelanggaran hak cipta. Berdasarkan teori Friedman dalam Saidin, h 49 bahwa penegakan hukum sangat ditentukan oleh tiga komponen yaitu :  Substansi Hukum (Legal substanse) Substansi hukum meliputi hukum primer yang mengatur tentang tingkah laku hukum skunder yang meliputi bagaimana memberlakukan dan memaksakan hukum primer. Perjalanan peradaban suatu bangsa terus berkembang mengikuti arus perubahan yang terjadi dalam masyarakat, hal ini juga sebagai akibat dari berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejalan dengan itu, hukum sebagai bagian dari


38

GaneÇ Swara Vol. 8 No.2 September 2014 peradaban manusia juga menuntut perubahan secara terus menerus, hal ini sejalan pula dengan Undangundang Hak Cipta. Dinamika perubahan pengaturan hak cipta di Indonesia sejak pertama kali diundangkan UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sampai diundangkannya UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang secara yuridis mencabut semua Undang-undang Hak Cipta yang terdahulu pada dasarnya berkisar pada 5 (lima hal), yaitu: perluasan obyek perlindungan hak cipta, jangka waktu perlindungan hak cipta, perubahan kualifikasi tindak pidana atas tindak pidana hak cipta, hak menggugat serta perubahan pidana atas tindak pidana hak cipta. Dari perubahan-perubahan tersebut secara substansi lebih baik dalam rangka melindungi hak moral dan hak ekonomi pencipta maupun pemegang hak cipta.  Struktur Hukum (Legal Structur) Struktur hukum merupakan landasan dan merupakan unsur nyata dari suatu sistem hukum. Struktur dapat juga dikatakan sebagai kerangka yang permanen atau kerangka yang melembaga dari sistem hukum. Suatu aturan yang baik tiada artinya tanpa didukung oleh sikap pro aktif dari aparat penegak hukum untuk memberantas tindak pidana pelanggaran hak cipta. Mengingat saat ini pelanggaran hak cipta bukan lagi merupakan suatu delik aduan, melainkan suatu delik biasa, sehingga sikap aktif tidak lagi harus didahului oleh laporan pemegang hak cipta yang dirugikan haknya, namun aparat penegak hukum dapat langsung bertindak untuk menegakkan UU No. 19 Tahun 2002 tentag Hak Cipta secara langsung, apalagi saat ini begitu mudah untuk menemukan kegiatan-kegiatan yang merupakan pelanggaran hak cipta. Sehingga salah satu komponen yang sangat berpengaruh dalam penegakkan hukum terhadap Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sebagai salah satu struktur hukum dari struktur hukum lainnya yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai ujung tombak dalam penegakkan hukum. Penegakkan hukum terhadap pelanggaran Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta belum dapat mengatasi pelanggaran terhadap Hak Cipta, dalam hal ini bahkan perubahan kualifikasi dari tindak pidana aduan menjadi tindak pidana biasa dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta belum disertai dengan tindakan pro aktif dari kepolisian untuk menindak para pelaku pelanggar tindak pidana dibidang hak cipta. Hal ini dapat terlihat dari masih banyaknya pelangaran baik berupa penjualan, perbanyakan dan penggunaan karya cipta orang lain tanpa ijin pemiliknya. Sebagaimana proses timbulnya masalah yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, maka meningkatnya pelanggaran karya cipta di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh kondisi perkembangan lingkungan yang dapat mempengaruhi perkembangan pelangaran hak Cipta di masyarakat sangat banyak, dalam (Anonim, 1 Agustus 2002.) disebutkan :

a. Perkembangan Teknologi Perkembangan teknologi akhir-akhir ini berkembang sangat pesat, terutama perkembangan teknologi informasi, transportasi, transformasi, tehnologi bidang audio visual, serta teknologi dibidang percetakan dan perekaman suara maupun gambar dengan tekhnik digital, sehingga informasi, pelaksanaan dan distribusi yang berkaitan dengan penggandaan rekaman suara atau film dapat dilakukan dengan sangat cepat dan murah dengan hasil produk yang lebih berkualitas dibanding sebelumnya. Antisipasi yang bersifat preventif untuk mengatasi peluang tersebut, baik secara fisik dengan memanfaatkan pengembangan tehnologi maupun dalam bentuk peraturan masih belum terlihat dan kalaupun ada nampak terlambat, sehingga pelangaran terhadap karya cipta masih masak terjadi.

b. Kondisi Ekonomi Hak Cipta sebagai bagian dari HKI sangat terkait dengan kegiatan industri dan penjualan, yang keberhasilannya sangat ditentukan oleh faktor pemasaran. Permintaan pasar antara lain ditentukan oleh: Tingkat penghasilan rata-rata masyarakat, harga barang pokok/ asli, harga barang pesaing, harga komponen pendukung, dan selera konsumen. Keberhasilan kegiatan industri dan perdagangan dalam kenyataannya sangat ditentukan oleh keberhasilan kegiatan pemasaran (marketing). Oleh karena itu, "permintaan pasar/konsumen" yang lebih tinggi terhadap barang-barang bajakan ini dapat dikatakan merupakan faktor pendorong dan sekaligus peluang bagi meningkatnya kejahatan pembajakan karya cipta, maka yang harus diupayakan adalah pencegahan/penanggulangannya dari aspek ekonomi pula, antara lain dengan kemampuan merubah kondisi komponen permintaan pasar tersebut di atas, (Yenny Eta Widyanti. 20 Agustus 2014) diantarannya dengan cara:  Peningkatan penghasilan rata-rata masyarakat; yaitu dengan kenaikan upah minimum regional dan kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil sehingga dapat meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat.  Merubah selera konsumen/masyarakat dari tingkat kepedulian yang rendah mutu barang menjadi sangat prihatin terhadap mutu barang; yaitu dengan sosialisasi melalui iklan media cetak dan elektronik yang


39

GaneÇ Swara Vol. 8 No.2 September 2014 isinya menunjukan pentingnya kualitas suatu barang. Juga dapat ditempuh melalui peningkatan tingkat pendidikan masyarakat.  Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap hak karya cipta orang lain; yaitu melalui sosialisasi dalam bentuk seminar, maupun iklan media cetak dan elektronik, juga dapat ditempuh dengan menurunkan harga jual karya cipta yang asli (original) agar lebih terjangkau oleh masyarakat. Upaya-upaya ini diharapkan dapat mengubah pola pikir dan sikap masyarakat untuk lebih menghormati hak cipta baik dibidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan.

c.Pengaruh Aspek Sosial Krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia berdampak terhadap kehidupan sosial masyarakat secara luas, antara lain tercermin pada tingginya angka pengangguran dan terbatasnya kesempatan memperoleh pekerjaan serta rendahnya tingkat kehidupan sosial masyarakat. Dampak terhadap hal ini mendorong sebagian warga masyarakat berupaya melakukan pekerjaan apa saja walaupun terkadang tidak sesuai dengan norma yang ada serta mudahnya terjadi konflik-konflik sosial di masyarakat.

d.Budaya Masyarakat Hak Cipta sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang ada di dalamnya terkandung berbagai aspek, antara lain aspek hukum dan perlindugannya, aspek penghargaan, aspek ekonomi, dan aspek moral. Nampaknya, aspek-aspek tersebut masih belum banyak dikenal dan dipahami dengan baik oleh sebagian besar warga masyarakat. Selain itu budaya HKI yang cenderung bersifat individual, menjadi lebih sulit dalam internalisasinya dalam budaya kehidupan masyarakat yang cenderung bersifat budaya kebersamaan. Belum tersosialisasinya dengan baik budaya HKI dalam masyarakat tersebut, akan berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung sebagai pendorong dan peluang meningkatnya pelangaran terhadap hak cipta milik orang lain.

e. Faktor Lain Yang Ikut Berpengaruh Selain hal-hal di atas, terdapat faktor lain yang ikut berpengaruh baik sebagai pendorong maupun peluang terhadap pelanggaran terhadap hak cipta antara lain : masalah pengendalian dan penertiban pedagang yang menjual barang hasil pelanggaran hak cipta, meningkatnya jumlah pabrik yang memproduksi dan hukuman yang belum memberikan efek jera kepada pelaku.

f. Budaya Hukum (Legal Culture) Budaya hukum merupakan bagian dari budaya pada umumnya yang dapat berupa kebiasaan-kebiasaan, pandangan, cara berfikir dan tingkah laku yang kesemuanya dapat membentuk kekuatan sosial yang bergerak dengan cara tersendiri mendekati (mentaati) hukum atau sebaliknya bergerak menjauhi (melanggar) hukum. Berbicara tentang budaya hukum, maka pada hakikatnya merupakan salah satu komponen yang membentuk suatu sistem hukum. Terkait dengan hal tersebut maka keberadaan budaya hukum menjadi sangat penting dan penting dalam rangka penegakan hukum. Hilangnya komponen budaya hukum maka akan melemahkan dan menghilangkan makna komponen substansi hukum dan struktur hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Hal ini selaras dengan peryataan Friedmen dalam Budi Agus Riswandi; M. Syamsudin, (2004 ; 141) bahwa . "the legal culture, in other words, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused. Whitout legal culture, The legal sistem is inert- a dead fish flying in a basket. Not a living fish swimming it's sea." Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat terjemahkan bahwa budaya hukum, dengan kata lain adalah pikiran dan sikap masyarakat yang mencerminkan bagaimana hukum digunakan, dijauhi, atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, maka sistem hukum tidak berdaya. Dalam hal ini, menurut Friedman sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa komponen budaya hukum merupakan komponen yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang merupakan pengikat sistem serta menentukan tempat sistem hukum itu ditengah-tengah kultur bangsa secara keseluruhan. Aspek kultur ini sangat diperlukan dalam memahami nilai-nilai budaya yang hidup ditengah masyarakat berkaitan dengan sistem hukumnya (Friedmen dalam Budi Agus Riswandi; M. Syamsudin, (2004 ; 142).


40

GaneÇ Swara Vol. 8 No.2 September 2014 Dari beberapa hal yang diuraikan mengenai hak cipta di atas dapat dikaji bahwa aspek hukum pelanggaran hak cipta yaitu: a. Subyek Hukum Dalam praktek pelanggaran karya cipta dapat berupa perbanyakan, pengumuman, pengalihwujudan, memproduksi secara illegal dan pembeli adalah masyarakat atau individu yang akan membeli hasil karya cipta tersebut. b. Obyek Hukum Pelangaran Hak Cipta Obyek hukum pelangaran hak cipta meliputi seluruh benda atau barang hasil dari perbuatan memperbanyak, memproduksi atau mengguunakan karya cipta milik orang lain tanpa ijin dari pemiliknya. c. Peraturan Perundang-undangan megenai Hak Cipta Di Indonesia Pada pokoknya hak cipta bertujuan untuk melindungi karya kreatif yang dihasilkan oleh penulis, seniman, pegarang dan pemain musik, pengarang sandiwara, serta pembuat film dan piranti lunak (software). Pengaturan hak cipta di Indonesia berpedoman pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang kemudian direvisi dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas undangundang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Mengingat Indonesia telah menjadi anggota WTO, Indonesia memiliki kewajiban untuk mengimplementasi ketentuan TRIPs dalam peraturan perundangundangan nasionalnya. Oleh karena itu, UU No.7 Tahun 1987 dan UU No. 12 Tahun 1997 kemudian diganti dengan Undang-undang yang baru Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Sedangkan peraturan pemerintah yang megatur hak cipta adalah Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi untuk Cakram Optik (Optical Disc) dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta. Dewan Hak Cipta seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 yang terdiri atas wakil pemerintah, wakil organisasi profesi dan anggota masyarakat yang berkompetesi di bidang hak cipta berperan dalam memberikan penyuluhan dan pembimbing serta pembinaan hak cipta. Secara otomatis hak cipta timbul ketika suatu karya cipta dilahirkan oleh seorang pencipta. Karena itu pendaftaran suatu ciptaan tidaklah mutlak, karena tanpa pendaftaran pun hak cipta seseorang tetap dilindungi. Hanya, bila tidak didaftarkan, pembuktian hak ciptanya akan sukar dan memakan waktu. Bila ciptaan didaftarkan maka orang yang mendaftarkan dianggap sebagai penciptanya sampai dapat dibuktikan di muka pengadilan bahwa si pendaftar bukan penciptanya. Pendaftaran suatu ciptaan diselenggarakan oleh Defartemen Kehakiman cq Direktorat Jenderal Hak Cipta Paten dan Merek, dan diumumkan dalam suatu daftar umum ciptaan yang dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dipungut biaya. Hanya pencipta saja yang mempunyai hak khusus (exclusive right) yang dilindungi Undang-undang yang dapat mengumumkan ciptaannya, untuk memperbanyak ciptaannya dan untuk memberi izin mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya tersebut, seumur hidup pencipta ditambah 50 tahun setelah pencipta meninggal, ini berarti bahwa hak cipta dapat diwariskan kepada ahli warisnya seperti yang tertera dalam Pasal 4 ayat 1 yang berbunyi : "Hak cipta yang dimiliki oleh pencipta, yang setelah penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan hak cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak cipta tidak dapat dilakukan secara lisan tetapi harus dilakukan secara tertulis baik dengan akta Notaris maupun tidak dengan akta Notaris. Pelanggaran hak cipta sebagaimana pula diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) Persetujuan TRIPs mengharuskan pelaku diberikan hak untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya, melakukan perbuatan-perbuatan seperti membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya; dan melakukan penyiaran atas suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau megkomunikasikan kepada masyarakat pertunjukan langsung mereka. Yang dimaksud dengan pelanggaran itu dapat merugikan pencipta dari segi ekonomis, merugikan kepentingan negara karena mengumumkan ciptaan yang bertentagan dengan kebijakan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan atau bertentagan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Melanggar perjanjian berarti pelanggaran berupa perubahan yang tidak sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara pihak ketiga dengan pencipta. Dampak dari penjualan dan pembajakan yaitu Indonesia di cap sebagai surganya bagi para pembajak. Sebagaimana Business Software Alliance (BSA) mengungkapkan dalam survainya, untuk urusan bajak membajak, bahwa Indonesia menempati peringkat ketiga di bawah Cina dan Vietnam ( JJ. Amstrong Sembiring, 20 Agustus 2014) Begitulah realitasnya. Citra bangsa ini tercoreng dimana internasional selalu mendapat setempel negative. Akibat pembajakan yang cukup tinggi itulah, peredaran barang bajakan Indonesia menjadi prioritas US


41

GaneÇ Swara Vol. 8 No.2 September 2014 Trade Representative (USTR). USTR sendiri merupakan badan negosiasi perdagangan sekaligus berfungsi sebagai penasihat kebijakan perdagangan untuk Peresiden AS. Namun tidak semudah itu, bagi pemerintah, upaya pemberantasannya ibarat menegakkan benang basah. Sebab, selain karena kepiawaian produsen barang bajakan dalam soal "mencuri", konsumen Indonesia pun menyukai barang-barang ini karena harganya yang relatif murah dari pada yang aslinya. Pelanggaran Hak Cipta dalam bentuk pembajakan di Indonesia sudah pada kondisi yang sangat parah, baik secara kualitas maupun kuantitas. Seiring ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia) mengeluh akan banyaknya kaset bajakan yang berisi lagu-lagu yang sedang menjadi hits di Indonesia maupun dunia berdedar dengan luasnya, tanpa adanya pembayaran royalty ( JJ. Amstrong Sembiring,20 Agustus 2014) Dengan makin maraknya pemalsuan, pencurian, pembajakan, dan pelanggaran terhadap Hak Cipta, maka para pelakunya harus ditindak tegas. Indonesia sebagai salah satu negara penandataganan perjanjian TRIPs mau tidak mau harus menegakkan hukum di bidang HKI secara sungguh-sungguh. Hal ini jika dibiarkan berlarut-larut akan mempunyai dampak negatif yang membawa citra buruk Indonesia di dunia internasional. Sebagai pengalaman bagi kita semua saat bangsa Indonesia keluar dari Konvensi Bern tahun 1958 hal ini berdampak terkucilnya Indonesia dari pergaulan internasional. Dampak langsung yang akan dirasakan bila masalah pembajakan karya cipta ini tetap saja berlangsung sementara penanganan hukum dari pemerintah tidak dilakukan secara serius, tidak mustahil bangsa Indonesia akan rugi dikenakan berbagai sanksi oleh masyarakat internasional. Adapun Amerika Serikat sebenarnya sudah mengakui banyak kemajuan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dalam memperkuat perlindungan atas HKI seperti terbitnya peraturan pemerintah tentang optical disc, yang mengatur soal produksi dan pengawasan terhadap VCD, DVD, CD, CD-ROM dan lain-lain. Peraturan itu baru diberlakukan pada pertengahan April 2005. Secara internasional, jika keadaan seperti ini terus berlanjut, bangsa Indonesia sendiri pun akan mendapat kerugian. Demikian pula secara nasoinal dan regional, dalam hitungan jangka pendek, adanya penjualan barang-barang bajakan dengan harga murah memang menguntungkan bagi masyarakat kebanyakan. Namun untuk jangka panjang akan timbul berbagai kerugian. Masyarakat dari berbagai kalangan seperti : artis, sutradara, produser dan pihak lain yang terkait dalam industri ini akan enggan untuk berkarya secara optimal karena pembajakan karya mereka telah mengurangi nilai pembayaran yang seharusnya mereka peroleh. Akibatnya para insan musik dan film dalam berkarya tidak menghasilkan karyakarya yang baik dan terkesan asal jadi saja, sehingga dunia film dan musik di tanah air akan semakin terpuruk.

SIMPULAN Berdasarkan apa yang telah diuraikan sebelumnya di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta di Indonesia belum dilakukan dengan secara tegas dan sungguhsungguh, karena masih banyaknya pelanggaran terhadap hak cipta baik dibidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan, sedangkan faktor yang mempengaruhi terjadinya pelangaran baik berupa penjualan, produksi dan pembajakan yaitu faktor perkembangan tehnologi, faktor kondisi ekonomi masyarakat, faktor pengaruh aspek sosial, faktor budaya (persepsi) masyarakat, dan faktor penegak hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA Usman Rachmadi, 2003. Hukum HAKI. Penerbit PT. Alumni. Bandung. Tim Lindsey dkk, 2006. HAKI Suatu Pengatar, Penerbit Alumni, Bandung Damian Edy, 2002. Hukum Hak Cipta, Alumni, Bandung. Bainbridge David, 1999. Intelektual Property, England: Financial Times Pitman Publishing. Jumhana,1999. Hak Kekayaan Intelektual teori dan praktek, Citra Aditya Baki Bandung Dirjen HAKI, 2003. Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta Bambang Kesowo, 1999. GATT,TRIPs dan Hak Kekayaan Intelektual, Mahkamah Agung Jakarta L.J. Taylor, 1980. Copyright for Librarians, cetakan pertama, East Sussex : Tamarisk Books Hastings Whale RF, 1971.Copyright Evolution, Theory and Practice, Horlow : Longman J.M Cavendish, 1984.A Handbook of Copyright in British Publishing Practice , cetakan kedua, London : Cassell C.J.T. Simorangkir, 19977. Hak Cipta lanjutan II, Cetakan Pertama :: PT.Djambatan Jakarta Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.


42

PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELANGARAN HAK CIPTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Recommend Documents