PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KPK

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KPK Moch. Abd. Wachid1 Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang Jl. Danau Sentani 99 Kota Malang Abstraksi : Dalam perkembangannya di Indonesia muncul lembaga-lembaga baru sebagai wujud dilakukannya perubahan UUD NRI Tahun 1945. Salah satu lembaga baru yang terbentuk adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Status Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang bersifat independen dan berkaitan dengan kekuasaan kehakiman tetapi tidak berada di bawah kekuasaan kehakiman. Ada yang berpendapat bahwa keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah ekstra konstitusional adalah keliru. Karena, keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bentuk politik hukum pemberantasan korupsi di tanah air. Dengan demikian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga pemberantas korupsi yang kuat bukan berada di luar sistem ketatanegaraan, tetapi justru ditempatkan secara yuridis di dalam sistem ketatanegaraan yang rangka dasarnya sudah ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kata kunci: penegakan hukum, tindak pidana korupsi, komisi pemberantasan korupsi

1

Alamat Korespondensi : [email protected]

104 MAKSIGAMA JURNAL HUKUM Tahun 18 Nomor 1 periode Nov. 2015 Hal. 104 - 121

A. Pendahuluan

biasa dan merusak terhadap sendi-

Penegakan hukum di Indonesia

sendi kehidupan suatu negara dan

selalu menjadi objek yang menarik

bangsa. Dampak dari tindak pidana

untuk dikaji baik pada masa Orde

korupsi dapat dilihat dari terjadinya

Lama, Orde Baru maupun era yang

berbagai

sekarang ini sedang berjalan yang

menurut Nyoman Serikat Putra Jaya

biasa disebut dengan Era Reformasi.

bahwa akibat negatif dari adanya

Khusus

dalam

bencana

yang

penegakan

hukum

tindak pidana korupsi sangat merusak

pidana

korupsi

tatanan kehidupan bangsa, bahkan

yang

korupsi merupakan perampasan hak

untuk

ekonomi dan hak sosial masyarakat

terhadap

tindak

terdapat

berbagai

mempunyai

macam

lembaga

kewenangan

melakukan penyidikan terhadap tindak

Indonesia.2 Korupsi merupakan salah satu

pidana tersebut. Lembaga-lemabaga tersebut

diantaranya

kepolisian,

kejaksaan

lembaga dan

Komisi

tindak

pidana

dilepaskan

yang

dari

tidak

masalah

dapat negara,

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

pejabat negara atapun orang-orang

yang selanjutnya disebut dengan KPK.

yang mempunyai kedudukan terhormat

Penegakan

hukum

terhadap

di dalam masyarakat. Penegakan

tindak pidana korupsi sangat berbeda dengan tindak pidana diantaranya lembaga

pidana,

yang lain,

seperti proses penegakan hukum pada

banyaknya

umumnya, melibatkan minimal tiga

karena

yang

hukum

berwenang

untuk

faktor

yang

terkait

yaitu

faktor

faktor

aparat

melakukan proses peradilan terhadap

perundang-undangan,

tindak

Kondisi

atau badan penegak hukum dan faktor

konsekuensi

kesadaran hukum. Pembicaraan ketiga

logis dari predikat yang di letakkan

faktor ini dapat dikaitkan dengan

pada tindak pidana tersebut sebagai

pembagian

extra ordinary crime (kejahatan luar

hukum,

biasa). Sebagai tindak pidana yang

struktur hukum dan budaya hukum.

demikian

pidana

korupsi.

merupakan

tiga

yaitu

komponen substansi

sistem hukum,

dikategorikan sebagai extra ordinary crime

tindak

pidana

korupsi

mempunyai daya hancur yang luar

2

Nyoman Sarekat Putra Jaya. Beberapa Pemikiran ke arah Pengembangan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008, hal. 69.

Wachid, Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Kpk

Dilihat

dalam

kerangka

sistem

105

Pidana Korupsi menegaskan bahwa

peradilan pidana munculnya lembaga

"Komisi

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

adalah lembaga negara yang dalam

di Era Reformasi merupakan lembaga

melaksanakan tugas dan wewenangnya

negara yang bersifat independen yang

bersifat independen dan bebas dari

mempunyai

unutk

pengaruh

dalam

Berdasar pengertian tersebut, dapat

pemberantasan tindak pidana korupsi

diketahui bahwa Komisi Pemberan-

atau sistem penegakan hukum terhadap

tasan Korupsi ini bersifat independen.

melakukan

kewenangan berbagai

upaya

tindak pidana korupsi.3

Pemberantasan

kekuasaan

Korupsi

manapun".

Menurut Denny Indrayana dalam Jamin

Ginting4,

A. Pembahasan

dengan

independen

1. Independensi dan Kedudukan

pengangkatanya

yang

dimaksud

adalah

proses

terbebas

dari

intervensi Presiden. Selain itu, Denny

KPK dalam Peradilan Pidana Pemberantasan korupsi menjadi

menambahkan

makna

independen

bagian dari salah satu butir agenda

tersebut,

reformasi, namun inti semua agenda

kolektif, bukan seorang pimpinan; b.

tertuju pada upaya memberantas KKN

Kepemimpinan tidak dikuasai atau

dan menutup pintu untuk masa yang

mayoritas berasal dari partai politik

akan datang. Berbagai produk hukum

tertentu; dan c. Masa jabatan para

kemudian ditinjau ulang atau dibuat

pemimpin komisi tidak habis secara

yang baru sama sekali disertai dengan

bersamaan, tetapi bergantian.

pembentukan

institusi

yang

salah

yakni: a. Kepemimpinan

Komisi Pemberantasan Korupsi

satunya adalah dibentuknya lembaga

dibentuk

negara bantu yang bersifat independen

penegakan

yakni Komisi Pemberantasan Korupsi.

Penegakan hukum (law enforcement)

Ketentuan Undang

Nomor

Pasal 30

3

Undang-

Tahun

untuk

membantu

hukum

di

proses

Indonesia.

menurut Jimly Asshidiqie dalam Jamin

2002

tentang Komisi Pemberantasan Tindak 4

Jamin Ginting, Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Terhadap Pemberantasan Korupsi di Indoensia. Jurnal Law Review Volume IX Nomor 1 Juli 2009, Tangerang: Universitas Pelita Harapan, hal. 168.

3

Tri Andrisman, Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Studi Penegakan dan Pengembangan Hukum, ISBN: 978-602-750950-4, 2009, hal. 1.

105


Ginting5, terdapat dua pengertian,

dan penuntutan terhadap tindak pidana

yakni dalam arti luas dan sempit.

korupsi.

Dalam arti luas mencakup "kegiatan

Salah satu alasan yang dapat

untuk melaksanakan dan menerapkan

dijadikan

hukum

Pemberantasan

Korupsi

hukum terhadap setiap pelanggaran

mengambil

penyidikan

atau

yang

penuntutan tersebut adalah adanya

dilakukan oleh subyek hukum, baik

hambatan penanganan tindak pidana

melalui prosedur peradilan ataupun

korupsi karena campur tangan dari

melalui

pihak

serta

melakukan

penyimpangan

prosedur

tindakan

hukum

arbitrase

dan

dasar

alih

eksekutif,

oleh

Komisi untuk

yudikatif,

atau

atau

penyelesaian sengketa lainnya". Dan

legislatif. Maka tidak mengherankan

dalam arti sempit yaitu "kegiatan

ketika

penindakan setiap pelanggaran atau

bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi

penyimpangan

menjelma sebagai superbody.

terhadap

peraturan

banyak

pihak

perundang-undangan yang melibatkan

Sesuai

peran aparat kepolisian, kejaksaan,

kewenangan

advokat atau pengacara, dan badan-

undang-undang

badan peradilan".

Pemberantasan Korupsi terlihat bahwa

Semenjak kelahiran komisi ini, penegakan

hukum

dalam

dengan

mengatakan

yang

tugas

dan

diberikan

oleh

kepada

Komisi

lembaga ini mempunyai kewenangan

hal

yang sangat luas di bandingkan dengan

penanganan kasus korupsi di Indonesia

instansi penegak hukum yang lain.

mulai menampakan hasilnya. Berbagai

Oleh karena itu Komisi Pemberantasan

kasus yang pada awalnya dipandang

Korupsi

tabu untuk disentuh oleh hukum,

lembaga yang super body. Komisi

temyata mulai dapat dibuka tabirnya.

Pemberantasan Korupsi menurut Pasal

Sebagai lembaga yang dibentuk untuk

3 Undang-undang Nomor 30 Tahun

memberantas tindak pidana korupsi,

2002 tentang Komisi Pemberantasan

Komisi

Pemberantasan

Korupsi adalah lembaga Negara yang

bertugas

mengkoordinasikan

Korupsi serta

melakukan penyelidikan, penyidikan,

dalam

sering

disebut

melaksanakan

wewenangnya

bersifat

sebagai

tugas

dan

independent

dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Yang dimaksud kekuasaan 5

Jamin Ginting, Eksistensi..., Ibid., hal. 169.


107

manapun adalah kekuatan yang dapat

yudisial dengan kepentingan politik,

mempengaruhi tugas dan wewenang

yaitu pada saat melaksanakan fungsi

Komisi Pemberantasan Korupsi atau

dan

anggota Komisi secara indivudial dari

berhadapan dengan adanya perintah

pihak eksekutif, legislative, pihak-

dari pihak eksekutif yang bertentangan

pihak lain yang terkait dengan perkara

dengan fungsi dan tugasnya tersebut.

tindak pidana korupsi, atau keadaan

tugas

penegakan

Secara

teoritis

hukum

keberadaan

dari situasi ataupun dengan alasan

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah

apapun. Sedangkan tujuan dibentuknya

merupakan lembaga yang dibentuk

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah

berdasarkan perintah undang-undang

untuk meningkatkan daya guna dan

(legislatively

hasil

Pembentukan Lembaga ini di era

guna

terhadap

upaya

pemberantasan tindak pidana korupsi. Melihat

entrusted

power).

transisi pada prinsipnya akibat ketidak

kedudukan

Komisi

percayaan

Korupsi

seperti

lembaga konvensional yang ada seperti

bahwa

kepolisian, kejaksaan dan pengadilan

lembaga ini memiliki independensi

dalam pemberantasan tindak pidana

yang

dengan

korupsi. Hal ini terlihat dalam salah

kepolisian dan kejaksaan. Padahal

satu konsideran dibentuknya Undang-

lembaga

kewenangannya

undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang

mencakup kewenangan yang dimiliki

Komisi Pemberantasan Korupsi yang

oleh kepolisian dan kejaksaan yaitu

mengatakan

berwenang

pemerintah yang menangani perkara

Pemberantasan diuraikan

di

atas

lebih

dibanding

ini

untuk

penyelidikan, penuntutan

terlihat

melakukan

penyidikan dalam

tindak

dan

masyarakat

terhadap

bahwa

lembaga

tindak pidana korupsi belum berfungsi

pidana

secara

efektif

dan

efisien

dalam

korupsi. Kepolisian dan Kejaksaan

memberantas tindak pidana korupsi.

relatif

Oleh

kurang

independen

dalam

karena

itu

diartikan

melaksanakan tugasnya karena kedua

eksistensi

lembaga ini berada dalam struktur

Korupsi

kekuasaan eksekutif, oleh karena itu

hukum tindak pidana korupsi bersifat

kedua lembaga ini akan mengalami

transisi

suatu konflik antara fungsi dan tugas

sebagai

107

Komisi

dapat

dalam

saja

kontek

dan

trigger

Pemberantasan

akan

penegakan

berfungsi

mechanism

bagi


lembaga konvensional untuk berbenah

Pemberantasan Korupsi itu sendiri.

diri menghadapi tuntutan reformasi.

Komisi Pemberantasan Korupsi dapat

Ketika lembaga konvensional yang ada

dikatakan sebagai suatu sistem karena

telah berhasil melakukan pembenahan

di

secara internal dan mulai mendapatkan

Korupsi terdiri dari fungsi-fungsi yang

kepercayaan kembali oleh masyarakat

dimiliki oleh sub sistem peradilan

sebaiknya

Komisi

pidana seperti fungsi penyelidikan dan

Korupsi

diberhentikan,

Pemberantasan

dalam

Komisi

Pemberantasan

namun

penyidikan, fungsi penuntutan, dan

Lembaga

fungsi mengadili. Fungsi mengadili

konvensional tersebut tidak mampu

ada pada Pengadilan Tindak Pidana

memperbaiki

sebaliknya

apabila

kinerjanya

dalam

Korupsi (Pengadilan Tipikor) yang

korupsi

Komisi

keberadaannya didasarkan pada Pasal

Pemberantasan Korupsi harus tetap

53 Undang-undang Nomor 30 Tahun

dipertahankan.

2002 tentang Komisi Pemberantasan

pemberantasan

Dihadapkan

pada

sistem

Korupsi.

peradilan pidana yang terdiri dari sub sistem

kepolisian,

kejaksaan

Dengan Undang-Undang Nomor

dan

30 Tahun 2002 ini, nama Komisi

pengadilan maka kedudukan Komisi


Pemberantasan

selanjutnya

Korupsi

muncul

disebut

Komisi

sebagai sistem tersendiri yang terpisah

Pemberantasan

dari sistem peradilan pidana dan

memiliki payung hukum yang kuat.

mempunyai fungsi yang sama dengan

Status hukum komisi ini secara tegas

sistem

yang

ditentukan sebagai lembaga negara

konvensional dalam hal penyelesaian

yang dalam melaksanakan tugas dan

tindak pidana korupsi. Hal ini berarti

wewenangnya bersifat independen dan

ada dualisme sistem peradilan pidana

bebas

dalam

tindak

manapun. Pembentukan komisi ini

pidana korupsi. Pertama adalah sistem

bertujuan untuk meningkatkan daya

peradilan pidana yang terdiri dari

guna

lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan


Pengadilan, dan yang kedua adalah

yang sudah berjalan sejak sebelumnya.

sistem yang ada dalam tubuh Komisi

Dalam

peradilan

proses

pidana

penyelesaian

dari

dan

Korupsi

pengaruh

hasil

menjalankan

(KPK)

kekuasaan

guna

tugas

upaya

dan


wewenang

itu,

komisi

bekerja

bertanggungjawab kepada publik atas

berdasarka asas-asas (a) kepastian

pelaksanaan

hukum,

menyampaikan

(b)

keterbukaan,

109

(c)

tugasnya

dan

laporannya

secara

akuntabilitas, (d) kepentingan umum,

terbuka dan berkala kepada Presiden,

(e) proposionalitas.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan

Urgensi

keberadaan

Komisi

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pemberantasan Korupsi lebih penting jika

dilihat

dari

sisi

sosiologis

2. Upaya Penegakan Hukum

pemberantasan

korupsi.

Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana

Pemberantasan

Korupsi

(KPK)

Korupsi oleh KPK

dibutuhkan sebagai trigger mechanism

a. Upaya

Penerapan

Hukum

untuk mendorong lembaga-lembaga

Pidana dan di Luar Hukum

penegak hukum yang selama ini belum

Pidana dalam Pemberantasan

berfungsi secara efektif, dan efisien

Tindak Pidana Korupsi

dalam memberantas tindak pidana

Pada

korupsi.

hakikatnya

kebijakan

penanggulangan kejahatan (termasuk

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

berkedudukan

negara

Republik

di

tindak pidana korupsi) dapat dilakukan

ibukota

Indonesia

melalui

dan

dua

pendekatan,

yaitu

pendekatan penal (penerapan hukum

wilayah kerjanya meliputi seluruh

pidana)

wilayah negara Republik Indonesia.

(pendekatan di luar hukum pidana).

Karena

Hal

luasnya

cakupan

dan

ini

dan

pendekatan

dilatarbelakangi

nonpenal

bahwa

jangkauan tugas dan kewenangannya

kejahatan adalah masalah sosial dan

itu, maka ditentukan pula bahwa

masalah kemanusiaan. Oleh karena itu,

Komisi Pemberantasan Korupsi dapat

upaya penanggulangan kejahatan tidak

membentuk perwakilan di daerah-

hanya dapat mengandalkan penerapan

daerah propinsi di seluruh Indonesia

hukum pidana semata, tetapi juga

(Pasal 19 ayat (2) UU No. 30 Tahun

melihat faktor non hukum.

2002). Dalam melaksanakan kewenangannya,

Melalui menjalankan tugas

Pendekatan

penal

atau

(penerapan hukum pidana), secara

dan

umum

KPK

politik

hukum

pidana

merupakan upaya menentukan ke arah

109


mana pemberlakukan hukum pidana

terjadinya kejahatan. Oleh karena itu,

Indonesia masa yang akan datang

sasaran utamanya adalah menangani

dengan melihat penegakannya saat ini.

faktor-faktor

Hal

dengan

terjadinya kejahatan yang berpusat

konseptualisasi hukum pidana yang

pada masalah atau kondisi sosial yang

paling baik untuk diterapkan. Lebih

secara langsung atau tidak langsung

lanjut Sudarto mengungkapkan bahwa

dapat menimbulkan atau menumbuh-

melaksanakan politik hukum pidana

suburkan kejahatan.

ini

juga

berkaitan

berarti mengadakan pemilihan dalam

kondusif

Pendekatan

penyebab

non-penal

adalah

rangka mencapai hasil perundang-

pendekatan

undangan pidana yang paling baik

tanpa

dengan memenuhi syarat keadilan dan

pemidanaan

(prevention

dayaguna.6

punishment),

yaitu

perencanaan

kesehatan

mental

(community

planning

Berdasarkan pengertian politik

pencegahan

kejahatan

menggunakan

sarana without

antara

lain

hukum pidana yang dikemukakan oleh

masyarakat

A. Mulder di atas, maka ruang lingkup

mental

kebijakan

ini

masyarakat secara nasional (national

sesungguhnya meliputi masalah yang

mental health), kesejahteraan anak dan

cukup luas, yaitu meliputi evaluasi

pekerja sosial (social worker and child

terhadap substansi hukum pidana yang

welfare), serta penggunaan hukum

berlaku saat ini untuk pembaharuan

sipil

substansi hukum pidana pada masa

(administrative and civil law).7

hukum

pidana

yang akan datang dan bagaimana

health),

dan

Pola

kesehatan

hukum

tindak

mental

administrasi

pidana

korupsi

penerapan hukum pidana ini melaui

bertitik tolak pada tingkah laku atau

komponen sistem peradilan pidana,

tindakan yang tidak bermoral, tidak

serta yang tidak kalah pentingnya

etis, dan/atau melanggar hukum untuk

adalah upaya pencegahan terhadap

kepentingan pribadi dan/atau golongan

kejahatan.

yang merugikan keuangan negara,

Kebijakan

penanggulangan

kejahatan lewat jalur “non penal” lebih

maka

untuk

memberantas

pidana korupsi tersebut, di samping

bersifat tindakan pencegahan sebelum 7 6

Ibid., hal. 161.

tindak

Mahmud Mulyadi, Ibid., hal. 226.


mengoptimalkan hukum pidana, juga

111

Keberhasilan penggunaan civil

harus menggunakan sarana hukum

forfeiture

di

perdata.

dijadikan

wacana

Proses

dalam

perdata

dilakukan

pengembalian

keuangan

kerugian

negara

karena

negara

civil

maju

bagi

bisa

Indonesia

forfeiture

dapat

dengan

memberikan keuntungan dalam proses

civil

peradilan dan untuk mengejar aset para

forfeiture. Civil forfeiture menjadi

koruptor. Seperti yang terlihat selama

suatu alternatif yang sangat baik

ini,

apabila jalur pidana tidak berhasil.

kesulitan dalam membuktikan kasus-

Bahkan dalam praktiknya, ditemukan

kasus korupsi karena tingginya standar

bahwa prosedur civil forfeiture dinilai

pembuktian yang digunakan dalam

lebih

kasus pidana. Selain itu, seringkali

menggunakan

efektif

kembali

instrumen

dalam

aset-aset

mengambil

yang

dicuri,

seringkali

dalam

jaksa

proses

mengalami

pemidanaan

para

meskipun prosedur ini tidak luput dari

koruptor, mereka menjadi sakit, hilang

berbagai kelemahan seperti lambat dan

atau

biaya tinggi.

mempengaruhi

Model civil forfeiture adalah

meninggal

proses

yang

atau

peradilan.

dapat

memperlambat Hal

ini

dapat

model yang menggunakan pembalikan

diminimalisasi dengan menggunakan

beban

civil forfeiture karena objeknya adalah

pembuktian.

Model

ini

merupakan model yang memfokuskan

aset

pada gugatan terhadap asset, bukan

koruptor yang sakit, hilang, atau

mengejar

meninggal bukan menjadi halangan

pelaku

(tersangka).

bukan

koruptornya,

Penyitaan dengan menggunakan model

dalam proses persidangan.

civil forveiture ini lebih cepat setelah

b. Terbentuknya

diduga adanya hubungan aset dengan

diselamatkan

Pengadilan

Khusus Tindak Pidana Korupsi

tindak pidana sehingga aset negara dapat

sehingga

Pengadilan

meskipun

Korupsi

(Tipikor)

Tindak dibentuk

Pidana dan

tersangka telah melarikan diri atau

bertugas dan berwenang memeriksa

meninggal dunia. Pada prinsipnya civil

dan memutus tindak pidana korupsi

forfeture adalah “hak negara harus

yang penuntutannya diajukan oleh

kembali ke negara demi kesejahteraan

KPK.

rakyat”.

111


Pembentukan Pengadilan Tipikor

Tipikor sebagai pengadilan khusus

melalui Undang-Undang Nomor 30

diatur dalam Pasal 2: Pengadilan

Tahun

diuji

Tindak Pidana Korupsi merupakan

materiil dan hasil pengujian materiil

pengadilan khusus yang berada di

tersebut

lingkungan Peradilan Umum.

2002

tersebut

dimuat

telah

dalam

Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor: 012016-019/PUU-IV/2006 Desember

2006

tanggal yang

2. Pengadilan

Tipikor

diberi

19

wewenang untuk mengadili dan

intinya

memutus perkara tindak pidana

menyatakan bahwa Pengadilan Tindak

korupsi

Pidana Korupsi yang dimuat dalam

pencucian uang yang tindak pidana

Pasal 53-62 Undang-Undang Nomor

asalnya

30

Korupsi.

Tahun

2002

adalah

inskonstitusional.

dan

dari

3. Pengadilan

Atas dasar Putusan MK tersebut

tindak

pidana

Tindak

Tipikor

Pidana

merupakan

satu-satunya

pengadilan

yang

telah diterbitkan produk hukum baru

memeriksa,

mengadili,

dan

yaitu

memutus perkara tindak pidana

Undang-Undang

Tahun

2009

Nomor

tentang

46

Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi dan ketentuan

korupsi. Eksepsionalitas

prosedur

Pasal 39 telah mencabut berlakunya

penanganan perkara tindak pidana

Pasal 53-62 Undang-Undang Nomor

korupsi yang termasuk ketegori yang

30 Tahun 2002. Pengadilan Tipikor ini

„luar bisa‟ tersebut hanya dimiliki oleh

berbeda dengan Pengadilan Tipikor

KPK (sebagai satu-satunya lembaga),

sebelumnya yang hanya memeriksa

sedangkan polisi dan jaksa diberi

dan mengadili perkara tindak pidana

wewenang untuk menangani perkara

yang penuntutannya diajukan oleh

tindak pidana korupsi yang termasuk

KPK.

kategori Ada beberapa perubahan dalam

pembentukan

Pengadilan

Tipikor,

yaitu: 1. Pengadilan

biasa/umum

dengan

menggunakan prosedur hukum acara pidana umum Tidak bijaksana jika tetap mempertahankan bahwa semua

Tipikor

merupakan

tindak pidana korupsi sebagai tindak

pengadilan khusus di lingkungan

pidana yang luar biasa dan ditangani

peradilan

dengan menggunakan prosedur yang

umum

Pengadilan


luar

biasa.

Sesungguhnya

dalam

Jika

113

lembaga

KPK

menangani perkara tindak korupsi agar

dipertahankan

memiliki daya cegah yang efektif

yang berbeda dengan aparat penegak

adalah terletak pada “greget” aparat

hukum lain, perbedaan itu ditentukan

penegak hukum dalam penegakan

berdasarkan kompetensi penanganan

hukum terhadap tindak pidana korupsi,

perkara pidana yang khusus atau

bukan

disebut „luar biasa‟ (Pasal 11 yang

terletak

pada

sifat

eksepsionalitas hukum pidana materiil

perlu

atau hukum pidana formil.

lembaga

Ketersediaan

sumber

daya

memiliki

tetap

direvisi)

dan

yang

wewenang

satu-satunya

diberi

penyelidikan/

wewenang

penyidikan

dan

manusia aparat penegak hukum yang

penuntutan adalah lembaga KPK. Jika

berkualitas, jujur, memiliki komitmen

kriteria tindak pidana korupsi yang

dan

lebih

„luar biasa‟ tersebut diterima, maka

penting dan utama dalam penegakan

dapat ditoleransi adanya pengadilan

hukum terhadap tindak pidana korupsi

khusus tindak pidana korupsi yang

di masa sekarang dan di masa datang,

bersifat luar biasa yang hanya diberi

dibanding

melakukan

wewenang untuk mengadili perkara

kebijakan pembaruan hukum pidana

tindak pidana korupsi yang „luar

materiil dan hokum pidana formil,

biasa‟.

berani

merupakan

dengan

hal

sebagaimana kebijakan yang ditempuh selama

ini.

Hal

yang

Penanganan

perlu

tindak

pidana

korupsi yang dilakukan oleh KPK

diperhatikan, bahwa hukum yang baik

melalui

dan sempurna akan menjadi rusak

dibentuk berdasarkan Undang-Undang

karena aparat penegak hukumnya dan

Nomor 46 Tahun 2009 menjadi tidak

hukum yang rusak dan tidak sempurna

efektif dan efisen karena keterbatasan

akan menjadi baik dan sempurna

sumber daya manusia pada KPK jika

karena aparat penegak hukumnya.

harus

Tetapi, aparat penegak hukum yang

pidana korupsi yang terjadi di seluruh

baik saja tidaklah cukup, dibutuhkan

wilayah

adanya keberanian dalam melakukan

berdasarkan

penegakan

Pengadilan Tipikor. Oleh sebab itu,

hukum

tindak

pidana

korupsi.

KPK

113

Pengadilan

mengajukan

Tipikor

perkara

Republik

perlu

tindak

Indonesia

kompetensi

segera

yang

relatif

melakukan


reorientasi perkara

kebijakan tindak

penanganan

pidana

tersebut tidak mengurangi eksistensi

korupsi

lembaga KPK yang dibentuk sebagai

berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang

lembaga khusus yang fokus menangani

Nomor 30 Tahun 2002 agar lebih

pemberantasan tindak pidana korupsi,

efektif

dalam

tetapi justru dengan pilihan tersebut,

pemberantasan tindak pidana korupsi.

KPK dapat menjalankan pelaksanaan

Mengingat, KPK memiliki tugas yang

tugas dan fungsinya secara efektif dan

lebih variatif dibandingkan dengan

efisien

polisi dan jaksa


dan

efisien

dalam

melakukan

Berdasarkan ketentuan di atas,

secara total dengan menggerakkan

KPK perlu segera melakukan langkah-

lembaga lain yang diberi wewenang

langkah

melakukan

untuk melakukan pencegahan dan

peninjauan ulang kebijakan selama ini

penegakan hukum terhadap tindak

guna

pidana

strategik

dan

menyesuaikan

dengan

korupsi.

Jika

KPK

tetap

perkembangan hukum yang terjadi

mempertahankan kebijakan melakukan

baik langsung atau tidak langsung

penyelidikan,

berkaitan

pidana

penuntutan terhadap tindak pidana

korupsi, khususnya telah dibentuknya

korupsi sebagaimana dimuat dalam

Pengadilan Tipikor.

Pasal 11 huruf c sebagai pilihan utama

dengan

Berdasarkan

tindak

penyidikan,

dan

pertimbangan

dan diutamakan (seperti sekarang),

perkembangan hukum yang terjadi,

maka selama itu pula KPK telah

pilihan menempatkan tugas melakukan

menjadi kompetitor dengan lembaga

penyelidikan,

dan

lain yang diberi wewenang untuk

penuntutan terhadap tindak pidana

melakukan penegakan hukum terhadap

korupsi sebagaimana dimuat dalam

tindak pidana korupsi. Keadaan seperti

Pasal 11 huruf c sebagai alternatif

ini

pilihan

memperlemah

penyidikan,

yang

terakhir

(ultimum

justru

menjadi

faktor

yang

kebijakan

remedium) setelah melaksanakan tugas


huruf a, b, d dan huruf e hasilnya tidak

secara nasional dan KPK kehilangan

efektif

jiwanya sebagai lembaga independen

dalam

melakukan

pemberantasan dan penegakan hokum

yang fungsi

dan tugasnya

untuk

terhadap tindak pidana korupsi. Pilihan

menggerakkan semua lembaga yang


diberi

tugas

untuk

melakukan

115

yang ada pada orang-orang tersebut,

pencegahan dan penegakan hukum

dalam

konteks

penyidikan

terhadap

pidana

korupsi

dapat

tindak

pidana

korupsi.

Apabila semua lembaga tersebut telah

tindak

berlangsung

secara adil (due process model).

berfungsi secara efektif, peran KPK

Dalam praktik sering ditemukan

dikurangi dan bahkan dipertimbangkan

adanya pembedaan perlakuan dari

untuk dihapuskan.

aparat

Berpegang equality

teguh

before

kedudukan

dalam

pemerintahan) tindak

the

law hukum

dalam

pidana

pada

asas (sama dan

hukum

(pengadilan/hakim)

adalah

dialihkan

ditangguhkannya

atau

dengan

penahanan terdakwa satu dan terdakwa

penyidikan

korupsi

penegak

lainnya

tidak

ditangguhkan

maka

penahanannya. Pembedaan perlakuan

konsekuensi logisnya adalah bahwa

aparat penegak hukum dalam bentuk

tidak boleh ada terdakwa tindak pidana

dialihkan

korupsi yang mendapat perlakukan

penahanan

istimewa antara satu dengan pelaku

merupakan

lainnya. Asas-asas yang dianut dalam

penegak hukum atau hak diskresi yang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara

diberikan oleh undang-undang, sering

Pidana yang selanjutnya disingkat

menimbulkan tanggapan dari antar

KUHAP tersebut sebagaimana yang

sesama

dijelaskan dalam Penjelasan KUHAP

masyarakat,

sendiri diantaranya disebutkan adalah

menimbulkan perdebatan diantara para

Asas Perlakuan yang sama atas diri

penegak hukum sendiri.

setiap orang di muka hukum dengan tidak

mengadakan

atau

ditangguhkannya

tersangka hak

meskipun

subyektif

terdakwa yang

pejabat

bahkan pada

oleh

akhirnya

Pada konteks ini yang disoroti

pembedaan

adalah proses penyidikan. Bagaimana

perlakuan. Secara limitatif bahwa asas

supaya

ini menghendaki adanya perlakuan

berjalan

yang sama antara orang yang satu

sebagaimana

dengan seorang lainnya (yang sama-

undang-undang. Namun realitas yang

sama sedang berada dalam proses

terjadi

peradilan

persoalan,

pidana)

dengan

mengenyampingkan berbagai faktor

aparatur

115

proses

penyidikan

secara yang

justru

transparan diatur

banyak

banyak negara

dapat

dalam

menyisakan

pejabat yang

atau diduga


melakukan tindak pidana korupsi bisa

dasarnya

lolos dari jeratan hukum pada tahapan

hukum pidana in abstracto yang akan

penyidikan. Permasalahannya mulai

diwujudkan dalam penegakan hukum

dari faktor hukumnya sendiri yakni

in

undang-undang

perundang-undangan

yang

memberikan

merupakan

concreto.

penegakan

Pentingnya

peranan

pidana

celah sehingga mempersulit proses

sistem

penyidikan. Faktor penegak hukum,

perundang-undangan

yakni pihak-pihak yang membentuk

memberikan

maupun yang menerapkan hukum,

pengambil kebijakan dan memberikan

faktor ini lebih mengarah kepada

dasar hukum atas kebijakan yang

moralitas individu penegak hukum.

diterapkan.

Selain itu faktor sarana atau fasilitas

berpartisipasi

yang mendukung penegakan hukum

kebijakan dan memberikan langkah

juga turut berpengaruh dalam proses

hukum

penyidikan (penegakan) hukum.8

kebijakan dan menerapkan program

Dari pemaparan sebelumnya sudah

dijelaskan

apa

saja

yang

peradilan

dalam

pidana,

karena tersebut

kekuasaan

pada

Lembaga dalam

untuk

legislatif menyiapkan

memformulasikan

kebijakan yang telah ditetapkan. Jadi, semua merupakan bagian dari politik

menjadi faktor penyebab sehingga asas

hukum

equality before the law tidak bisa

berfungsi dalam tiga bentuk, yakni

diterapkan secar efektif dan efisien

pembentukan

dalam

hukum, dan pelaksanaan kewenangan

sistem

peradilan

pidana

yang

pada

hukum,

khususnya pada tahap penyidikan.

dan kompetensi.

Sistem

c. Penegakan

peradilan

pidana

pada

hakekatnya

penegakan

Hukum

Tindak

hakekatnya merupakan suatu proses

Pidana Korupsi oleh Komisi

penegakan hukum pidana. Oleh karena

Pemberantasan Korupsi

itu berhubungan erat sekali dengan perundang-undangan

pidana

itu

Berbagai instrument hukum yang luar

biasa

telah

di

sendiri, baik hukum substantif maupun

diantaranya

hukum

karena

Undang-Undang Nomor 31 Tahun

perundang-undangan pidana itu pada

1999 sebagaimana diubah dengan

acara

pidana,

adanya

keluarkan,

amanat

dari

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 8

Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”. Jakarta: PT. Raya Grafindo Persada, 1993. Hal.11.

2001

Pasal

43

ayat

(1)

yang


117

memberikan amanat agar dalam waktu

Pidana Korupsi. Peraturan Pemerintah

2 (dua) tahun sejak undang-undang ini

tersebut

mulai

berlaku,

Pemberantasan Korupsi.

memberikan

dibentuk

Komisi

yang

Tindak

Pidana

sebagaimana diatur dalam Pasal 11

dalam

ayat (5) yang menentukan penyidik

Struktur

Hukum

luas

kewenangan

kepada

sistem hukum pemberantasan korupsi

berwenang

berupa Komisi Pemberantasan Korupsi

keterangan

merupakan

tersangka pada bank, meminta bank

salah

satu

instrument

pula

penyidik

untuk

meminta

mengenai

keuangan

hukum yang luar biasa dalam upaya

memblokir

pemberantasan tindak pidana korupsi.

membuka/memeriksa/menyita

Adanya

prioritas

penyelesaian

dalam

kiriman

tersangka, surat

melalui

pos,

korupsi

telekomunikasi, atau alat lain yang

dibanding dengan perkara lainnya

berhubungan dengan tindak pidana

adalah juga instrument hukum yang

korupsi,

luar biasa karena menurut Harkristuti

mengusulkan

Harkrisnowo9 bahwa:

merekomendasikan

a. Kasus korupsi harus didahulukan

tersangka

dalam

perkara

dan

rekening

proses

dibanding

peradilan

dengan

pidana

melakukan

penyadapan,

pencekalan,

dan

kepada

untuk

atasan

pemberhentian

sementara tersangka dari jabatannya.

kasus-kasus

Responsifitas

lainnya, dan;

undangan

yang

perundangberkaitan

dengan

b. Kasus korupsi harus didahulukan

upaya pemberantasan tindak pidana

dari kasus ikutan yang berkenaan

korupsi dalam realitanya mendapatkan

dengan korupsi tersebut (misalnya,

berbagai macam kendala baik dalam

pencemaran nama baik).

substansinya seperti tidak diaturnya

Menyikapi Undang-Undang

amanat 31

Pasal

Tahun

27

aturan

1999

peralihan

dalam

Undang-

undang Nomor 31 Tahun 1999 yang

tentang Pemberantasan Tindak Pidana

menimbulkan

Korupsi pemerintahan Gus Dur telah

penafsiran.

mengeluarkan Peraturan Pemerintah

pengaturan aturan peralihan dalam

Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim

Undang-undang

Gabungan

manfaatkan

Pemberantasan

Tindak

berbagai Ketidak

oleh

macam tegasan

tersebut

di

pihak

yang

menghendaki status quo untuk tidak 9

Harkristuti Harkrisnowo, Op.cit, hal. 80.

117


mengadili

pelaku

tindak

pidana

Bersamaan

itu

pula

korupsi yang dilakukan pada waktu

berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang


Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

padahal apabila dicermati lebih jauh

Pemberantasan Korupsi dibentuklah

dalam ilmu hukum khususnya ilmu

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

hukum pidana ada suatu asas yang

yang berada dilingkungan Peradilan

mengatakan lex specialis derogat legi

Umum

generale, asas ini mengatakan bahwa

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

aturan

dibentuk

yang

bersifat

menyampingkan

khusus

ketentuan

yang

bersifat umum.

dan

pada

untuk

sementara

Pengadilan

Negeri

Jakarta Pusat yang wilayah hukumnya meliputi wilayah Negara Republik

Dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP

Indonesia.

KPK

dan

Pengadilan

mengatur dalam hal terjadi perubahan

Tindak Pidana Korupsi telah membuat

dalam perundang-undangan sesudah

suatu

tindak pidana terjadi, di pakai undang-

hukum terhadap tindak pidana korupsi

undang

dan berhasil membuat para pelaku

yang

paling

gebrakan

dalam

penegakan

menguntungkan/meringankan

tindak pidana korupsi jera karena tidak

terdakwa. Berdasarkan ketentuan ini

ada kasus korupsi yang di adili oleh

maka tidak ada alasan untuk tidak

pengadilan tindak pidana korupsi lepas

mengadili

tindak

pidana

dari jerat hukum. Keberadaan dua

dilakukan

ketika

lembaga tersebut pun sempat membuat


para pejabat negara merasa takut

masih berlaku. Oleh karena itu upaya

apabila berhadapan dengan KPK.

korupsi

pelaku yang

mempermasalahkan aturan Undang

peralihan Nomor

tidak dalam

Undang-

Independensi dan status Komisi

menunjukkan adanya tarik ulur antara

Pemberantasan Korupsi adalah sebagai

pihak yang dengan tegas berniat

lembaga

memberantas tindak pidana korupsi

melaksanakan tugas dan wewenangnya

dengan

bersifat independen dan bebas dari

yang

Tahun

B. Penutup

1999

pihak

31

adanya

menghendaki

status quo di era transisi ini.

negara

yang

dalam

pengaruh kekuasaan manapun. Komisi Pemberantasan Korupsi dapat dikatakan


sebagai suatu sistem peradilan pidana

119

Danil, Elwi. 2012. Korupsi, Konsep,

karena di dalam Komisi Pemberantasan

Tindak

Korupsi terdiri dari fungsi-fungsi yang

Pemeberantasannya, PT. Raja

dimiliki oleh sub sistem peradilan pidana

Grafindo Persada, Jakarta.

seperti

fungsi

penyelidikan

dan

Indonesia

mengadili. penegakan

dan

Hamzah, Andi. 1986. Korupsi di

penyidikan, fungsi penuntutan, dan fungsi

Upaya

Pidana,

Masalah

Pemecahannya,

hukum

dan

Gramedia,

Jakarta.

pemberantasan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam

Hartanti, Evi. 2008.

sistem peradilan pidana adalah dengan

Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta.

adanya

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat

prioritas

dalam

penyelesaian

perkara korupsi dibanding dengan perkara

Bahasa

lainnya adalah juga instrument hukum

empat

yang luar biasa. Hal ini dibuktikan dengan

Pendidikan

(a) Kasus korupsi harus didahulukan

Indonesia, 2008,

Departemen

Pustaka

PT. Utama,

Makawimbang, Hernold Ferry. 2014.

Kasus korupsi harus didahulukan dari

Kerugian

kasus ikutan yang berkenaan dengan

Keuangan

Negara

dalam Tindak Pidana Korupsi,

korupsi tersebut (misalnya, pencemaran

Suatu

nama baik).

Pendekatan

Progresif,

Thafa Media, Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

Muladi. 1995. Kapita Selekta Sistem

A. Buku:

Peradilan

Asshiddiqie, Jimly. 2007. Konstitusi

Pidana,

dan Ketatanegaraan Indonesia

Penerbit

Kontemporer,

Diponegoro.

The

Biography

Romli.

Pembangunan

2008.

di

Bandung.

Komisi

Prasetyo,

Hukum dalam

Rampai

Arah

Hukum

Bunga

Pidana,

Alumni,

2011.

Hukum

Teguh.

Yudisial dan Keadilan Sosial,

Pidana,

Komisi Yudisial.

Persada, Jakarta.

119

Badan

Universitas

Nawawi Arief, Barda. 1992.

Institute, Bekasi.

Indonesia,

ke

Jakarta.

dengan kasus-kasus lainnya, dan; (b)

Atmasasmita,

Edisi

Nasional,

Gramedia

dalam proses peradilan pidana dibanding

Tindak Pidana

PT.

RajaGrafindo


Sarekat Putra Jaya, Nyoman. 2008. Beberapa Pemikiran ke arah

B. Artikel Jurnal : Harkristuti,

Harkrisnowo.

Pengembangan Hukum Pidana,

Korupsi,

Citra Aditya Bakti, Bandung.

Keadilan di Indonesia, dalam

Sekretariat Jenderal MPR.

2003.

Panduan

Jurnal

Dalam

Memasyarakatkan

Konspirasi

2009.

Kajian

dan

Putusan

Pengadilan DICTUM, L e I P 1.

Undang-

Undang Dasar Negara Republik

Tri

Andrisman.

2009.

Analisis

Hukum

Tindak

Indonesia Tahun 1945. MPR RI,

Penegakan

Jakarta.

Pidana Korupsi oleh Komisi

Setiawan, Yudhi, 2009. Instrumen Hukum

Pemberantasan Korupsi, Studi

Campuran

Penegakan dan Pengembangan

(gemeenschapelijkrecht) Dalam

Hukum, ISBN: 978-602-7509-

Konsolidasi

50-4.

Tanah,

PT.

RajaGrafindo Persada, Jakarta. Soerjono Soekanto. 1983. Penegakan Hukum, Bina Cipta, Bandung. Suratman. 2012. Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung. Tetta Pananrang, Akbar Tentri. 2014. Penerapan Before

Asas

The

Pidana,

Suko.

Hukum Perspektif,

undangan: Undang-Undang

Dasar

Negara

Republik Indonesia Tahun 1945. 2007.

Jakarta,

Jenderal

dan

Sekretariat Kepaniteraan

Mahkamah Konstitusi Republik

Dalam

Tindak

Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Bagian

Hukum

Undang-Undang Nomor 31 Tahun

Fakultas

Hukum,

1999 jo Undang-Undang Nomor

Universitas Hasanuddin. Wiyono,

Perundang-

Law

Penyidikan Korupsi,

Equality

C. Peraturan

2006.

Supremasi

Dalam

Berbagai

Gaung

Press, Jakarta.

Persada

Indonesia.

20

Tahun

2001

tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

tentang

Komisi


PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KPK

Recommend Documents