PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA

ISSN : NO. 0854-2031 PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA Krismiyarsi * ABSTRACT Narcotics and psychotropic actually only use for the treatment and the development of science, however, lately often misused is not used as intended. Law enforcement against drug abuse by law enforcement officers are police officers as the spearhead of the criminal justice system, attorney, and court. Law enforcement against drug abuse is done by a variety of efforts such as : pre emtif efforts, preventive efforts, the efforts made by check urine and rasia-rasia, and efforts refresif. That is done the againts drug abuse experiencing barriers are :lack of budget from the Government to conduct operations in the control and prevention of drug abuse, lact of infrastructure, the limited number of vehicles that can be used for operational, weak human resources owned by Police, both in terms of number, of psychic ability, lack of coordination and integration between the agencies involved in drug law enforcement process. As well as criminal chargers and the verdict is too light. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Penyalahan Narkoba

PENDAHULUAN Tindak pidana atau kejahatan narkoba adalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Narkotika dan psikotropika sebenarnya hanya digunakan untuk pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun demikian akhir-akhir ini sering disalahgunakan dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya. Kejahatan narkoba merupakan kejahatan Internasional karena hampir sebagian besar narkoba datang dari luar negeri kecuali ganja. Kejahatan narkoba dilakukan oleh sindikat Internasional, oleh karena itu upaya penanggulangannya harus secara globalisasi dan komprehensif dengan melibatkan seluruh potensi yang ada dengan menjalin kerjasama baik di dalam negeri maupun dengan luar negeri. Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkotika, psikotropika dan zat * Penulis adalah Dosen FH UNTAG Semarang E-mail : [email protected]

adektif lainnya tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter. Penggunaan narkotika, psikotropika dan zat adektif lainnya tanpa pengawasan dokter akan mengakibatkan ketergantungan fisik dan psikis maupun rusaknya organ otak sehingga akan sulit sembuh seperti kondisi semula. Ketergantungan fisik adalah adaptasi neurologis tubuh untuk menghadirkan narkotika/psikotropika yang ditandai dengan gejala awal putus obat/zat jika pemakaian dihentikan. Ketergantungan psikis adalah pola perilaku yang sangat kuat untuk menggunakan narkotika / psikotropika agar memperoleh kenikmatan. Tingkat ketergantungan narkoba dimulai dari user (coba-coba) kemudian abuser (ketagihan) dan akhirnya menjadi adict (ketergantungan). Tingkat ketergantungan ini dipengaruhi pula oleh zat yang dipakai, dosisnya, cara pemakaiannya, frekuensinya dan juga daya tahan tubuh si pemakai. Untuk mengurangi resiko-resiko dari penyalahgunaan narkoba, maka

HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT VOL.9 NO.1 OKTOBER 2011

51

Krismiyarsi : Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkoba .... penegakan hukum terhadap penyalahgunan narkoba perlu dilakukan secara efektif. Pencegahan Melalui sarana hukum yang berupa Undang-undang, baik itu Undangundang Narkotika maupun Psikotropika dan Undang-undang yang mengatur tentang Zat adektif yang lain, diharapkan dapat menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Namun sampai saat ini penyalahgunaan narkoba terus meningkat, khususnya pemakaian heroin dan methamphetamine di kalangan generasi muda. Hasil studi biaya ekonomi dan sosial penyalahgunaan narkoba menemukan bahwa: jumlah penyalahguna sebesar 1,5 % dari populasi (3,2 juta orang), dengan kisaran 2,9 sampai 3,6 juta. Terdiri dari 69 % kelompok teratur pakai dan 31 % pecandu. Kelompok teratur pakai terdiri dari penyalahguna ganja 71 %, Shabu 50 %, Ekstasi 42 %, Penenang 22 %. Biaya ekonomi dan sosial penyalahgunaan narkoba yang terjadi diperkirakan sebesar Rp.23,6 triliun. Biaya ekonomi terbesar adalah untuk pembelian/konsumsi narkoba sebesar 11,3 triliun. Angka kematian pecandu 1 % pertahun (15 ribu orang mati pertahun). Dampak buruk penyalahgunaan narkoba yang paling serius di Indonesia adalah terjadinya kasus HIV/AIDS yang meningkat dengan cepat diantara pengguna jarum suntik. Jumlah penyalahguna narkoba jarum suntik (IDU's) kurang lebih 56 % (572.000 orang). Bahaya dari perilaku ini diperbesar dengan praktek memakai jarum yang terkontaminasi secara bersama, diperkirakan 70 % dilakukan oleh populasi memakai jarum di Tahun 2000. Angka infeksi HIV diantara IDU's di Jakarta sebesar 35-40 %, di Jawa Barat 25 %, 53 % di Bali, dan 35,48 % di Jawa Tengah. Pemakai IDU's diantara narapidana di Lapas menunjukkan prevalensi HIV yang meningkat dari Tahun 1999 sampai 2000. Data HIV positif IDU's yang diperoleh dari PMI Jateng Tahun 2004 sebanyak 219 orang terdeteksi HIV positif dan 40 % nya adalah pengguna narkoba suntik (IDU's)

52

usia muda.1 Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dalam tulisan ini akan dibahas mengenai (1) Bagaimana penegakan hukum terhadap penyalahgunan narkoba? dan (2) Hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunan narkoba? PEMBAHASAN Pengertian Penegakan Hukum Hukum terutama dapat dilihat bentuknya melalui kaidah-kaidah yang dirumuskan secara eksplisit. Di dalam kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum itulah terkandung tindakantindakan yang harus dilaksanakan, yang tidak lain berupa penegakan hukum. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, kehendak kehendak hukum itu dilakukan melalui aparat penegak hukum yang nota bene adalah manusia. Manusia yang menjalan kan penegakan hukum itu benar-benar menempati kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam proses ini. Apa yang dikatakan dan dijanjikan oleh hukum, pada akhirnya akan menjadi kenyataan di atau melalui tangan manusia-manusia tadi. Membicarakan masalah penegakan tidak berarti membicarakan bagaimana hukumnya, melainkan apa yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum dalam menghadapi masalah-masalah dalam penegakan hukum. Sebagai suatu system (atau sub system dari system kemasyarakatan), hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan.2 Struktur mencakup wadah atau pun bentuk dari sistem tersebut, 1

2

BNP Jawa Tengah, Rencana Strategi Pencegahan, Pembe BNP Jawa Tengah, Rencana Strategi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Propinsi Jawa Tengah Tahun 2006-2010, Semarang: BNP Jateng, hal.1-2. Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, CV Rajawali, Jakarta, 1983, hal.38


Krismiyarsi : Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkoba .... seperti: tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antar lembaga, hak-hak dan kewajibannya dan sebagainya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum, mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Apabila kita membicarakan masalah penegakan hukum hanya berpegangan pada keharusan-keharusan sebagaimana tercantum dalam ketentuanketentuan hukum, maka kitahanya akan memperoleh gambaran stereotipe yang kosong. Ia baru menjadi berisi manakala dikaitkan pada pelaksanaannya yang konkret oleh manusia.3 P e n e g a k a n H u k u m Te r h a d a p Penyalahgunaan Narkoba Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba dilakukan oleh aparat penegak hukum ialah aparat Kepolisian sebagai ujung tombak sistem peradilan pidana, Kejaksaan, dan Pengadilan. Kejahatan Narkoba merupakan kejahatan yang masuk kategori ordinary crime yaitu kejahatan yang mendapat prioritas dalam penanganannya seperti kejahatan-kejahatan teroris, illegal loging, perjudian, korupsi, dan money loundry. Adapun yang menjadi dasar hukum dalam penegakan hukum terhadap penyalahguna an narkoba adalah peraturan perundangundangan seperti: Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undangundang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang No. 23 Tahun 1993 tentang Money Loundry, Keppres No.3 Tahun 1997 tentang 3 Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru, Bandung, tt, hal.26.

Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba dilakukan dengan beberapa upaya ialah sebagai berikut: 1. Upaya Pre emtif, yaitu upaya yang dilakukan melalui penyuluhanpenyuluhan mengenai bahaya narkoba yang dilakukan oleh aparat Kepolisian baik sendiri maupun gabungan bersama instansi lain seperti: melibatkan Badan Narkotika Kota/Kabupaten, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. Melalui slogan yang ada di spanduk-spanduk, pembagian leflet dan sebagainya. 2. Upaya Preventif, yaitu upaya yang dilakukan dengan melakukan cek urine dan rasia-rasia. 3. Upaya Refresif, yaitu upaya yang dilakukan dengan melakukan rasia-rasia di Tempat-tempat hiburan (Diskotik, Pub, Karaoke), Tempat-tempat kos, dan Hotel maupun losmen atau tempattempat penginapan di villa-villa dan sebagainya. Setelah terdapat orang yang diduga sebagai pelaku, maka dilanjutkan dengan upaya penangkapan dan penanganan kasusnya melalui proses peradilan pidana yang berlaku, dengan berdasarkan KUHAP maka dilakukan proses penyidikan, penuntutan dan persidangan sampai adanya putusan oleh Hakim. Penyalahgunaan narkoba seperti gunung es yang ada di lautan, maka yang terlihat atau dapat ditangani hanyalah yang ada di permukaannya saja, sedangkan di bagian bawahnya masih banyak lagi kejahatan narkoba yang tidak dapat dideteksi, otomatis tidak sampai masuk ke dalam data statistik, yang masuk di statistik adalah yang berhasil diungkap saja, yang tidak berhasil diungkap tidak masuk dalam data statistik. Tidak terungkapnya kejahatan narkoba dalam data statistik disebut angka gelap/dark number. Angka gelap/dark number ini dapat disebabkan beberapa faktor, diantaranya adalah:


53

Krismiyarsi : Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkoba .... a. Tidak adanya laporan dari masyarakat, kalau masyarakat tidak berperan aktif dalam pengendalian maupun penanggulangan penyalahgunaan narkoba maka Polisi juga sulit untuk mengetahui telah adanya tindak pidana. Keengganan masyarakat dalam melaporkan kejahatan narkoba ini juga disebabkan karena beberapa faktor, ialah sebagai berikut: karena takut diancam pelaku, karena tidak mau dijadikan saksi atau karena kepercayaan kepada polisi yang berkurang, karena menganggap kalau lapor malah menyulitkan dirinya sendiri atau bahkan mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari Polisi. Hal ini menyebabkan masyarakat enggan untuk melapor. b. Semakin pihak Kepolisian banyak melakukan rasia dalam arti melakukan penegakan hukum di lapangan, maka semakin banyak yang ditangkap sehingga angka statistik semakin besar, begitu sebaliknya. Modus operandi yang digunakan pelaku dalam melakukan kejahatan narkoba semakin canggih, transaksi biasanya dilakukan tidak secara bertemu langsung melainkan dengan menggunakan transver rekening orang lain melalui Bank, atau rekening yang dibeli dari orang lain, hal ini menyulitkan pelacakan, karena orang yang rekeningnya dipinjam atau dibeli tidak tahu menahu kalau uang yang ditransver tadi hasil penjualan narkoba. Di bawah ini modus operandi yang biasa digunakan oleh pelaku dalam melakukan peredaran gelap narkoba: 1. Dimasukkan ke dalam kantong kain dan dijahit, lalu dililitkan di badan, lalu memakai jaket. 2. Dimasukkan ke dalam tas yang sudah didesaign. sedemikian rupa dan disekat-sekat sehingga tidak tembus oleh alat deteksi. 3. Dimasukkan di tumit sepatu hak wanita yang tinggi (didesign sedemikian rupa).

54

4. Dimasukkan ke dalam sela-sela alat elektronik, seperti: Televisi, Tape Deck, Culcas, dan barang-barang elektronik lainnya. 5. Dimasukkan ke dalam peti mayat, perut mayat, shabu dalam paket batu nisan. 6. Dimasukkan ke dalam peralatan kamar mandi, seperti: kepala kran air, wastafel, pipa paralon. Ecstasy dimasukkan dalam shower. 7. Dilarutkan ke dalam air, kemudian diresapkan di lembaran kertas, buku, handuk, atau bahan-bahan pakaian yang mudah meresap. 8. Shabu dicairkan pada saat dibawa, kemudian dimasukkan ke dalam culcas pendingin dan berubah menjadi kristalkristal. 9. Dibawa melalui pesawat / kapal pesiar / pribadi dengan kemasan-kemasan yang tersamar. 10. Dimasukkan ke dalam kapsul, lalu ditelan. 11. Dimasukkan ke dalam kasur lipat/kasur untuk para pendaki gunung, papan selancar, atau body wrapping. 12. Dimasukan ke dalam coklat, seperti: Tobleron, dan merk lainnya (dibelah di tengah-tengahnya dan dimasukkan serbuk heroin). 13. Dimasukkan ke dalam kotak/kaleng biskuit, permen, dan makanan dalam kemasan. 14. Cocaine disembunyikan dalam penutup koper. 15. Heroin disembunyikan dalam kaleng minuman Teh China dan dimasukkan dalam kantong plastik ”Duty Free” yang di dapat dari Bandara sebelum nya. 16. Disembunyikan dalam Dispenser yang berfungsi sebagai pemanas dan pendingin. 17. Bak truk didesaign secara khusus. 18. Daun ganja disamarkan dengan buah pisang. 19. Heroin Disembunyikan di dalam Tabung Gambar Televisi


Krismiyarsi : Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkoba .... 20. Dalam patung Budha, patung fiber. 21. Heroin disisipkan dalam lapisan tas. 22. Shabu dimasukkan dalam penggulung kain. 23. Heroin disisipkan dalam buku tebal. Tempat transaksi yang sering dipakai oleh para pelaku tindak pidana narkoba biasanya, adalah di tempat-tempat sebagai berikut: 1. Di warung, restauran, kios, kantin sekolah, dan sekitarnya. 2. Di mobil pribadi dan tempat parkir sekolah. 3. Di tempat tersembunyi: toilet, pojokpojok sekolah. 4. Di tempat hiburan, cafe. (Narkoba yang terjaring biasanya ekstacy) 5. Di hotel (Narkoba yang terjaring biasanya psikotropika), tempat kos (Narkoba yang terjaring biasanya heroin atau ganja). 6. Di warnet, salon kecantikan. Cara pemasaran yang sering dilakukan oleh para pengedar adalah: 1. Memberi contoh narkoba secara gratis untuk satu/dua kali pakai. 2. Jika ada kecocokan baru dikenakan biaya sesuai jenis narkoba yang dipakai. 3. Bagi pengguna yang sudah jadi langganan narkoba biasa diberikan lebih dahulu, bayar kemudian. 4. Bisa ditukar dengan barang-barang pribadi yang berharga ditentukan oleh pengedar/bandar. 5. Merayu agar mencuri uang teman atau orang tua untuk membeli narkoba. A d a p u n f a k t o r- f a k t o r y a n g mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan narkoba adalah sebagai berikut: 1. Keluarga broken home 2. Trend 3. Lingkungan 4. Coba-coba 5. Mental anak yang psikhologisnya lemah sehingga mudah ter pengaruhi. 6. Nilai ekonomis yang tinggi, biasanya pengedar atau kurir tergiur dengan

tingginya keuntungan yang akan diperoleh dari hasil kejahatan. Hambatan-hambatan Yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Narkoba adalah sebagai berikut: 1. Minimnya anggaran dari Pemerintah untuk operasional dalam melakukan penegakan hukum terhadap penyalah gunaan narkoba. Anggaran dari Pemerintah dalam satu tahun anggaran, hanya cukup untuk mengungkap 24 kasus, atau 1-2 kasus saja tiap bulannya. Sedangkan kejahatan narkoba yang ada di masyarakat jumlahnya jauh lebih banyak dari anggaran yang disediakan Pemerintah, akibatnya sering terjadi untuk penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba ini Kepolisian, menggunakan anggaran dari pos-pos lain. Mahalnya biaya penanggulangan narkoba ini disebabkan terutama untuk mencari informasi mengenai adanya transaksi narkoba, dan membeli barang haram tersebut dari pengedar. 2. Minimnya sarana prasarana, terbatasnya jumlah kendaraan yang dapat digunakan untuk operasonal, sehingga hal ini diatasi dengan memakai kendaraan pribadi untuk urusan dinas, karena kalau hanya mengandalkan kendaraan dinas tidak dapat segera mengejar pelaku penyalahgunaan narkoba. 3. Lemahnya sumber daya manusia yang dimiliki Kepolisian, baik dari segi jumlah, kemampuan maupun psikis. Untuk mengungkap kasus narkoba tidak jarang kita membutuhkan seorang undercover agent bisa dari anggota Kepolisian yang disusupkan ke sarang lawan bisa juga orang sipil yang disusupkan ke sarang lawan. Hal ini membutuhkan biaya mahal untuk biaya


55

Krismiyarsi : Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkoba .... transaksi, di satu sisi bila anggota yang disusupkan ke sarang pengedar narkoba lemah mentalnya maka dapat berbalik justeru menjual rahasia polisi sendiri, sehingga dapat merusak rencana strategi yang telah direncanakan Polisi sejak awal. Kesalahan merekrut/menyusupkan under cover agent ke sarang lawan, dapat berakibat Kepolisian dirugikan secara moril maupun materiil. Terbatasnya jumlah personil di Kepolisian sebagai anggota Penyidik tidak sebanding dengan banyaknya kasus yang ditangani. Untuk upaya pencarian informasi mengenai adanya laporan masyarakat maka perlu dilakukan penyelidikan. Dalam melakukan upaya penyelidikan ini dibutuhkan biaya untuk pembelian narkoba secara terselubung sehingga bisa diketahui secara persis mengenai telah terjadinya transaksi. Sekalipun pembelian ini dibuat berita acara untuk dilaporkan ke pimpinan, namun masih ada kemungkinan dipakai sendiri oleh anggota, biasanya ini dilakukan oleh anggota yang mentalnya lemah, sehingga sering pembelian terselubung ini justeru menimbulkan dampak negatif, terutama bagi polisi yang mempunyai mental lemah. Untuk itu sekalipun anggota polisi maka, perlu dilakukan tes urine secara periodik. 4. Sebagai suatu sistem peradilan pidana, maka penegakan hukum pidana dalam bekerjanya terdiri dari beberapa sub sistem, yaitu Kepolisian, Kejaksaaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakat an, yang masing-masing mempunyai tugas dan fungsi sendiri-sendiri, namun secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang berusaha mentrans formasikan masukan (input) menjadi keluaran (output) yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana ialah tujuan jangka pendek berupa resosialisasi pelaku tindak pidana, tujuan jangka menengah sebagai pencegahan kejahatan dan tujuan jangka panjang

56

berupa kesejahteraan sosial. Namun demikian masih sering dijumpai kurangnya koordinasi dan keterpaduan antar instansi yang terlibat dalam Proses penegakan hukum narkoba. Masih tingginya ego sektoral di masingmasing instansi menyebabkan masingmasing instansi bekerja secara sendirisendiri dan melupakan bahwa sebenarnya merupakan bagian dari sistem peradilan pidana secara luas. Salah satu buktinya adalah: bahwa Kepolisian tidak dapat masuk ke Lembaga Pemasyarakatan untuk melakukan rasia tanpa adanya ijin dari instansi tersebut. Padahal di satu sisi sering kita dengar melalui media massa di Lembaga Pemasyarakatan merupa kan ”sarangnya narkoba”, namun polisi tidak dapat menjangkaunya tanpa ijin terlebih dahulu. Hal ini merupakan wilayah kompetensi masing-masing instansi di daerah kewenangannya. 5. Kejaksaan dalam menuntut kasus narkoba belum maksimal, tuntutan yang terlalu ringan kepada pengedar narkoba ini tidak mempunyai efek jera sehingga berakibat tingkat pengulangan terhadap tindak pidana narkoba masih sangat tinggi. 6. Putusan hakim yang terlalu ringan tidak sebanding dengan kesulitan yang dialami pihak Kepolisian dalam mengungkap kejahatan narkoba, dan tingkat kergian yang diderita oleh Negara. KESIMPULAN Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu: aparat Kepolisian sebagai ujung tombak dalam sistem peradilan pidana, Kejaksaan dan Pengadilan. Kejahatan Narkoba merupakan kejahatan yang masuk kategori ordinary crime yaitu kejahatan yang mendapat prioritas dalam penanganannya seperti


Krismiyarsi : Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkoba .... kejahatan-kejahatan teroris, illegal loging, perjudian, korupsi, dan money loundry. Penegakan hukum terhadap penyalahguna an narkoba dilakukan dengan berbagai upaya seperti: a. Upaya Pre ventif, yaitu upaya yang dilakukan melalui penyuluhanpenyuluhan mengenai bahaya narkoba yang dilakukan baik sendiri maupun gabungan bersama instansi lain seperti melibatkan Badan Narkotika Kota/ Kabupaten, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. Melalui slogan yang ada di spanduk-spanduk, pembagian leflet dan sebagainya. b. Upaya Preventif, yaitu upaya yang dilakukan dengan melakukan cek urine dan rasia-rasia. c. Upaya Refresif, yaitu upaya yang dilakukan dengan melakukan rasia-rasia di Tempat-tempat hiburan (Diskotik, Pub, Karaoke), Tempat-tempat kos, Hotel maupun losmen atau tempattempat penginapan di villa-villa dan sebagainya. Setelah terdapat orang yang diduga sebagai pelaku, maka dilanjut kan dengan upaya penangkapan dan penanganan kasusnya melalui proses peradilan pidana yang berlaku, dengan berdasarkan KUHAP maka dilakukan proses penyidikan, penuntutan dan persidangan sampai adanya putusan oleh Hakim. 2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba adalah sebagai berikut: a. M i n i m n y a a n g g a r a n d a r i Pemerintah untuk operasional dalam melakukan pengendalian dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba, hal ini diatasi dengan menggunakan anggaran dari pos-pos lain. b. Minimnya sarana prasarana, terbatasnya jumlah kendaraan yang dapat digunakan untuk operasonal, sehingga hal ini diatasi

dengan memakai kendaraan pribadi untuk urusan dinas, karena kalau hanya mengandalkan kendaraan dinas tidak dapat segera mengejar pelaku penyalahgunaan narkoba. c. Lemahnya sumber daya manusia yang dimiliki Kepolisian, baik dari segi jumlah, kemampuan maupun psikis, untuk itu diatasi dengan menggunakan under cover agent yang disusupkan ke pihak lawan. d. Kurangnya koordinasi dan ke terpaduan antar instansi yang terlibat dalam Proses penegakan hukum narkoba. Masih tingginya ego sektoral di masing-masing instansi menyebabkan masingmasing instansi bekerja secara sendiri-sendiri dan melupakan bahwa sebenarnya merupakan bagian dari sistem peradilan pidana secara luas. Untuk membina koordinasi yang baik maka, hal ini diatasi dengan melakukan rasia secara bersama-sama dan penyuluh an hukum secara bersama-sama pula. e. Kejaksaan dalam menuntut kasus narkoba belum maksimal, tuntutan yang terlalu ringan kepada pengedar narkoba ini tidak mempunyai efek jera sehingga berakibat tingkat pengulangan terhadap tindak pidana narkoba masih sangat tinggi. f. Putusan hakim yang terlalu ringan tidak sebanding dengan kesulitan yang dialami pihak Kepolisian dalam mengungkap kejahatan narkoba, dan tingkat kerugian yang diderita oleh Negara. SARAN Mengingat Kepolisian adalah sebagai ujung tombak sistem peradilan pidana maka perlu ditambah anggaran Pemerintah, sarana prasarana, peningkatan


57

Krismiyarsi : Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkoba .... sumber daya manusia secara kualitatif maupun kuantitatif, untuk pengendalian dan penanggulangan narkoba di tingkat Kepolisian. Mengingat keberhasilan sistem peradilan pidana adalah terletak pada adanya koordinasi dan keterpaduan antara sub sistem-sub sistem peradilan pidana yang meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan, maka perlu dibina dan ditingkatkan koordinasi dan keterpaduan yang lebih baik lagi di antara sub sistem-sub sistem peradilan pidana tersebut untuk mencapai tujuan sistem peradilan pidana secara jangka panjang berupa kesejahteraan sosial. DAFTAR PUSTAKA Badan Narkotika Nasional, Materi Advokasi Pencegahan Narkoba, Jakarta, 2005. Bambang, Sunggono, Hukum dan Kebijaksanaan Publik , Sinar Grafika, Jakarta, 1994. Dadang Hawari, Penyalahgunaan Extacy, Miras dan Bahaya AIDS Di Kalangan Generasi Muda , Dharma Bhakti, Jakarta, 1997. Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, UNDIP, Semarang, 1995. S. Kasni Hariwoeryanto, Kebijaksanaan Sosial dan Evaluasi Program Kesejahteraan Sosial, PT Karya Nusantara, Bandung, 1987. Satjipto Rahardjo, Aneka Persoalan Hukum Dan Masyarakat, Alumni, Bandung, 1983. Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru, Bandung, tt. Soedjono, Narkotika dan Remaja ,

58

Alumni. Bandung, 1983. Soeryono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Rajawali, Jakarta, 1983. Soeryono Soekanto, Penegakan Hukum, Bina Cipta, Bandung, 1983. Soeryono Soekanto, Suatu Tinjauan Sosiologis Hukum Terhadap Masalahmasalah Sosial, Bina Citra Aditya, Bandung, 1989. Soeryono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, CV Rajawali, Jakarta, 1983. Soerjono Soekanto, dan Mustafa, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat , Rajawali, Jakarta, 1987. Soetopo, Kebijakan Publik dan Implementasi, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1999. Sudirman, Panduan Orang Tua Dalam Menangani Masalah Napza, Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta, 2000. Perundang-undangan: Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-undang No. 23 Tahun 1993 tentang Money Loundry. Keppres No.3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendali an Minuman Beralkohol.


PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA

Recommend Documents