A. LATAR BELAKANG Tema peringatan hari pendidikan tahun 2013 adalah “Meningkatkan kualitas dan akses berkeadilan”. Tema tersebut merupakan peluang sekaligus tantangan dalam upaya percepatan keseluruh warga Negara untuk memperoleh akses pendidikan yang berkualitas tanpa mempertimbangkan asal usul sosial, ekonomi, dan kewilayahan. Pendidikan merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia seutuhnya. Manusia yang berkualitas memiliki keseimbangan antara aspek individu, aspek sosial dan aspek kebangsaan. Manusia sebagai makhluk individu memiliki potensi fisik dan nirfisik sehingga mampu berkarya dan berbudi pekerti luhur. Pembangunan pendidikan merupakan modal utama bagi pemerintah Kabupaten Banjar dalam mewujudkan visinya yaitu terwujudnya masyarakat kabupaten Banjar yang sejahtera, mandiri, dan islami. Hasil pembangunan pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia kabupaten Banjar yang dapat diukur berdasarkan pencapaian indeks pembangunan manusia (IPM). Kalimanta Selatan menempati peringkat 26 dari 33 Propinsi yang ada di Indonesia berarti indeks pembangunan sumber daya manusia di Kalimantan Selatan masih belum menggembirakan atau masih banyak yang harus dilakukan untuk memajukan pendidikan, kesehatan, dan perekonomian. Hanya tiga Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan sudah mencapai standar nasional Indonesia sebesar 72 yaitu kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin, dan Kabupaten Tanah Laut. Sedangkan 11 Kabupaten lainnya masih menyumbang rendahnya HDI di Kalimantan Selatan diantaranya Kabupaten Banjar. Sumbangan terhadap rendahnya IPM di Kabupaten Banjar salah satunya dapat dilihat dari sumbangan pendidikan 1
yang diukur melalui APK dan APM, dimana APK SD/MIA (99,92%), SLTP (80,89%), SLTA (68,21%), sedangkan APM SD/MI (89,04%), SLTP (53,42%), dan SLTA (34,16%). Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Banjar harus melakukan berbagai upaya untuk menaikkan APK terutama APK jenjang pendidikan dasar untuk SMP dan jenjang menengah. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui gambaran kondisi APM dan APK Jenjang pendidikan dasar dan menengah pada setiap kecamatan di Kabupaten Banjar, mengetahui berbagai faktor penyebab rendahnya APM dan APK, dan menjelaskan berbagai upaya alternatif untuk meningkatkan APM dan APK jenjang pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Banjar.
B. TEMUAN PENELITIAN Hasil penelitian memberikan gambaran APK dan APM Kabupaten Banjar dapat dilihat dari: (1) Kepadatan penduduk di setiap kecamatan belum merata, kepadatan terbesar berada di Martapura, kemudian Martapura Timur, Kertak Hanyar, dan Sungai Tabuk dimana Martapura Timur berada pada wilayah dekat kota Banjarbaru dan Kertak Hanyar dan Sungai Tabuk berada diantara Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru, (2) Kepadatan penduduk secara umum mempengaruhi persebaran sekolah, persebaran sekolah terbesar berada di Martapura, Sungai Tabuk, Simpang Empat, dan Astambul, (3) Jumlah sekolah mempengaruhi persebaran siswa, siswa terbanyak berada di Martapura, Sungai Tabuk, dan Gambut, (4) Jumlah guru mempengaruhi jumlah siswa yang bersekolah, semakin banyak jumlah guru maka semakin banyak pula siswa yang bersekolah di kecamatan tersebut. Rasio guru SD: jumlah siswa SD sekitar 1: 11, rasio guru SLTP maupun SLTA dengan jumlah siswa 2
berkisar 1: 9, namun persebaran guru yang tidak merata dan lebih banyak di kecamatan Martapura, Sungai Tabuk, Gambut dan sementara ada beberapa wilayah yang tidak ada guru SLTAnya seperti Aranio, Paramasan, Tatah Makmur, dan Telaga Bauntung. Selain itu, berbagai faktor penyebab rendahnya APK dan APM Kabupaten Banjar diantaranya: (1) Sosial Budaya: Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak masih kurang, sehingga kurang adanya pengawasan terhadap anak-anak usia sekolah yang tidak sekolah, tidak masuk sekolah, maupun drop out dari sekolah. Selain itu, masyarakat Banjar memegang kuat tradisi masyarakat Islam, sehingga sebagian besar masyarakat lebih mengutamakan belajar ilmu agama di pondok pesantren daripada belajar ilmu umum di sekolah terutama setelah lulus SLTP pada umumnya ke pondok pesantren, (2) Ekonomi: Sebagian masyarakat miskin merasakan kesulitan biaya untuk menyekolahkan anaknya, sehingga lingkungan keluarga kurang mendukung untuk anak-anak bersekolah, mereka lebih diarahkan bekerja membantu orang tua mencari nafkah keluarga, (3) Sarana Prasarana: Faktor geografis, beberapa daerah terisolir masih kekurangan sarana dan prasarana pendidikan sehingga jarak ke sekolah terlalu jauh dan kesulitan transportasi ke sekolah. Beberapa sekolah belum ada sekolah SMA yaitu Tatah Makmur Aranio, Paramasan, dan Telaga Bauntung. Persebaran sekolah yang tidak merata sesuai kepadatan penduduk menyebabkan beberapa wilayah hanya sedikit siswa yang bersekolah, (4) Tenaga Pendidik: Jumlah guru di Kabupaten Banjar sudah mencukupi tetapi persebaran guru belum merata, mereka lebih banyak di pusat
3
kota seperti Martapura, Gambut, dan Kertak Hanyar, sementara daerah lain masih kekurangan tenaga guru. Pada daerah yang kekurangan guru ternyata jumlah siswa yang bersekolah juga semakin sedikit, (5) Kebijakan Anggaran: Keterbatasan anggaran dana dari pemerintah sehingga tanggung jawab orang tua dalam pembiayaan cukup besar, (6) Pemahaman guru tentang Angka Partisipasi dalam Pendidikan pada umumnya pada posisi cukup memahami terutama guru-guru SMA.
C. SARAN KEBIJAKAN Berdasarkan hasil analisis SWOT dirumuskan saran kebijakan dalam rangka meningkatkan APK dan APM di Kabupaten secara bermutu dan berkelanjutan sebagai berikut: No 1
Indikator Kinerja Kebijakan (%) Sosial Budaya Program Penyuluhan Terpadu pada segenap lapisan masyarakat melalui optimalisasi peran dan fungsi Tim Koordinasi Wajar 12 tahun dari tingkat kabupaten sampai desa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan mengurangi dikotomi antara ilmu agama dengan ilmu umum Program Kejar Paket Belajar bagi siswa pondok pesantren
Baseline 2013
Mid Post Proyeksi 2014 2015
Asumsi
50
30
20
Program searah dengan kesadaran masyarakat akan pendidikan Menekan: - Kesadaran pentingnya sekolah - angka tidak sekolah - angka tidak naik kelas - angka drop out sekolah - Mengurangi dikotomi antara pendidikan agama dengan ilmu umum
30
50
20
Program searah dengan peningkatan APK/APM
4
No 2
3
4
5
Indikator Kinerja Kebijakan (%) Ekonomi a. Program beasiswa rakyat miskin dan membentuk satuan tugas Tim Pengendali Beasiswa agar tepat sasaran b. Kebijakan pembiayaan subsidi silang antar orang tua siswa di sekolah Sarana dan Prasarana Program pengembangan sarana prasarana pendidikan terutama jenjang menengah melalui pengadaan sekolah baru/ sekolah satu atap/ sekolah jarak jauh Tenaga Pendidik a. Program Pemerataan guru dan pemberian insentif tambahan bagi guru yang bersedia ditempatkan di wilayah terkendala geografis b. Wokshop peranan guru dalam meningkatkan angka partisipasi dalam pendidikan Anggaran Perimbangan kebijakan sumber anggaran biaya pemerintah pusat, gubernur, maupun kab/kota, dan orang tua.
Baseline 2013
Mid Post Proyeksi 2014 2015
Asumsi
40
30
30
Program diarahkan untuk pemerataan pendidikan bagi masyarakat miskin
30
50
20
Program diarahkan saling membantu pembiayaan sekolah antara masyarakat mampu dan tidak mampu
40
40
20
Program diarahkan untuk mengatasi kendala geografis: jarak dan transportasi
40
40
20
Program searah dengan minat siswa bersekolah dan mengatasi kendala geografis: jarak dan transportasi
50
30
20
Program searah dengan peran utama guru dalam menarik dan memotivasi siswa untuk berpartisipasi dalam pendidikan
40
30
30
Program diarahkan untuk menjadikan biaya pendidikan terjangkau semua lapisan masyarakat
5
