PENDIDIKAN ISLAM DAN SISDIKNAS Oleh:
Dr. Marzuki
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Rabu, 13 Mei 2015
1
PENDAHULUAN Indonesia juga memiliki concern yang tinggi terhadap sektor pendidikan, di samping sektorsektor lainnya, seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta agama. Faktor politik cukup berperan dalam memengaruhi berbagai kebijakan negara dalam bidang pendidikan. Jika diperhatikan isi Undang-Undang Dasar 1945, ada dua hal pokok terkait dengan pendidikan nasional, yaitu: pertama, bahwa pendidikan adalah hak bagi seluruh rakyat Indonesia dan kedua, pendidikan mempunyai tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional merupakan proses pemerdekaan manusia Indonesia. 2
Rabu, 13 Mei 2015
PENDAHULUAN Ada dua UU di Indonesia yang secara khusus mengatur masalah pendidikan di Indonesia, yaitu UU No. 2 th. 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No. 20 th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasca keluarnya UU No. 20 th. 2003 telah muncul berbagai kebijakan nasional tentang pendidikan yang dituangkan dalam berbagai produk perundang-undangan nasional tentang pendidikan, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri pendidikan nasional, dan keputusan menteri pendidikan nasional. Rabu, 13 Mei 2015
3
PENDAHULUAN Dalam konteks politik, pendidikan telah menjadi bahan jualan politik dalam rangka meraih simpati serta dukungan suara. Berbicara masalah politik pendidikan nasional tidak bisa dilepaskan dari kebijakan-kebijakan yang muncul dalam bidang pendidikan di negara kita. Di Indonesia, hingga sekarang, pendidikan telah menjadi motor dari perubahan global yang radikal. Tidak mengherankan apabila pendidikan menjadi rebutan kekuasaan dalam masyarakat. Rabu, 13 Mei 2015
4
POLITIK PENDIDIKAN INDONESIA Perkembangan politik pendidikan di Indonesia oleh Tilaar dan Riant Nugroho (2009) dikelompokkan menjadi empat era, yaitu: era kolonial, era kemerdekaan-Orde Lama, era Orde Baru, dan era Reformasi. Rabu, 13 Mei 2015
5
ERA KOLONIAL Sistem pendidikan dalam era kolonial bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan kolonial sehingga membatasi pendidikan yang berkualitas hanya untuk anak-anak kulit putih dan anak-anak kaum bangsawan bumi putera. Di era ini juga lahir pendidikan nasional yang sejalan dengan kebangkitan nasional, seperti lahirnya Pendidikan Tamansiswa (1922) dan juga pendidikan agama, terutama agama Islam, seperti madrasah . Rabu, 13 Mei 2015
6
ERA KEMERDEKAAN-ORDE LAMA Dalam era kemerdekaan-Orde Lama mulai muncul semangat nasionalisme. Pendidikan nasional yang diadakan pemerintah pusat tidak bisa lepas dari kondisi politik Indonesia era ini. Proses indoktrinasi ideologi melalui pendidikan berjalan di semua tingkat dan jenis pendidikan pada waktu itu. Ideologi MANIPOL USDEK yang dipaksakan, menjadi pedoman hidup untuk seluruh bangsa Indonesia dan harus dilaksanakan dalam semua jalur dan tingkat pendidikan. Rabu, 13 Mei 2015
7
ERA ORDE BARU Lahirnya Orde Baru awalnya membawa angin segar dalam peningkatan perpolitikan nasional, namun pada akhirnya juga berujung pada munculnya pemusatan kekuasaan oleh golongan-golongan tertentu. Sentralisasi kekuasaan juga menjadi penyebab terjadinya berbagai ketimpangan dalam pembangunan daerah dan juga kegagalan. Orde ini berakhir dengan lengsernya Presiden Soeharto dari tampuk penguasa tahun 1997. Rabu, 13 Mei 2015
8
ERA REFORMASI Era Reformasi membawa konsekuensi adanya perubahan-perubahan struktural dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, termasuk pendidikan. Cara-cara diktator dan indoktrinatif diganti dengan cara-cara demokratis. UUD 1945 pada era ini sudah diamandemen. Sistem pendidikan nasional diganti dari UU No. 2 Th. 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan UU No. 20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang baru. Rabu, 13 Mei 2015
9
KEBIJAKAN PENDIDIKAN PASCA UU SISDIKNAS 2003 Akreditasi Nasional bidang Pendidikan; Ujian Nasional dan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional; Kebijakan Buku Nasional; Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK); Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP); Standarisasi Pendidikan Nasional; Sekolah Standar Nasional (SSN); Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI); Rabu, 13 Mei 2015
10
Lanjutan Sekolah Gratis; Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum Pendidikan; Kebijakan Guru Bantu; Sertifikasi Guru dan Dosen; Tunjangan Profesi bagi Guru dan Dosen; Pengarusutamaan Gender dalam Bidang Pendidikan; dan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiasi. Kebijakan penataan dalam penyelenggaraan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Rabu, 13 Mei 2015
11
ARAH KEBIJAKAN PENDIDIKAN PASCA UU SISDIKNAS 2003 Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti. Rabu, 13 Mei 2015
12
Lanjutan Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan. Rabu, 13 Mei 2015
13
Lanjutan Melakukan pembaruan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen
Rabu, 13 Mei 2015
14
Lanjutan Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta dalam rangka menyongsong globalisasi yang menghadapkan pendidikan nasional dengan pendidikan di negara-negara lain. Rabu, 13 Mei 2015
15
Lanjutan Meningkatkan mutu dan kualitas lembaga pendidikan serta pendidik dan tenaga pendidikannya beserta sarana dan prasarananya melalui penetapan berbagai standar pendidikan
Rabu, 13 Mei 2015
16
Lanjutan Meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik (guru dan dosen) dengan memberikan fasilitas yang memadai baik sarana dan prasarana maupun kesempatan untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi demi peningkatan kualitas mereka. Rabu, 13 Mei 2015
17
PENDIDIKAN ISLAM DALAM SISDIKNAS Pendidikan agama di lembaga pendidikan baik sekolah maupun perguruan tinggi merupakan bagian integral dari pelaksanaan pendidikan yang diselenggarakan di lembaga pendidikan formal dan sekaligus menjadi bagian dari pendidikan nasional. Setelah keluarnya UU Sisdiknas 2003 pemerintah mengeluarkan PP No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Rabu, 13 Mei 2015
18
PP NOMOR 55 TAHUN 2007 Pendidikan Agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antarumat beragama (Pasal 2 ayat 1). Pendidikan Agama bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilainilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (Pasal 2 ayat 2). Rabu, 13 Mei 2015
19
PP NOMOR 55 TAHUN 2007 Setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama (Pasal 3 ayat 1) dalam bentuk mata pelajaran atau mata kuliah agama (Pasal 4 ayat 1). Setiap peserta didik pada satuan pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan berhak mendapat pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama (Pasal 4 ayat 2). Rabu, 13 Mei 2015
20
PP NOMOR 55 TAHUN 2007 Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan agama tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dikenakan sanksi administratif berupa peringatan sampai dengan penutupan setelah diadakan pembinaan/pembimbingan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah (Pasal 7 ayat 1). Pendidikan agama dan pendidikan keagamaan harus dapat memperkuat penganut agama (peserta didik) dalam memeluk agama dan melaksanakan ajaran agamanya. Rabu, 13 Mei 2015
21
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM Pendidikan agama mempunyai peran dan fungsi yang sangat strategis untuk mewujudkan tujuan dan fungsi pendidikan nasional. Pendidikan (Agama) Islam memainkan peran dan tanggung jawab yang sangat besar dalam ikut serta mewujudkan tujuan nasional. Rabu, 13 Mei 2015
22
REFERENSI Assegaf, Abd. rahman. (2005). Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Proklamasi ke Reformasi. Yogyakarta: Kurnia Kalam. Freire, Paulo. (2007). Politik Pendidikan: Kebudayaan, Kekuasaan, dan Pembebasan – the Politic of Education: Culture, Power, and Liberation. Terj. oleh Agung Prihantoro dan Fuad Arif Fudiyantanto. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cet. VII. Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Tilaar, H.A.R. dan Riant Nugroho. (2009). Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cet. II. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Rabu, 13 Mei 2015
23
Sekian dan Terima kasih
Rabu, 13 Mei 2015
24
