PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH Udin Syaefudin Sa’ud Mulyani Sumantri
Abstrak
Fokus pembahasan tulisan ini adalah konsep dan praktek pendidikan dasar dan menengah dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Dalam UndangUndang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah jenis pendidikan formal untuk peserta didik usia 7 sampai dengan 18 tahun dan merupakan persyaratan dasar bagi pendidikan yang lebih tinggi. Seringkali kali terjadi miskonsepsi dari masyarakat dan orang tua terhadap esensi dan karakteristik pendidikan dasar dan menengah. Esensi pendidikan dasar adalah ”paspor” bagi setiap peserta didik untuk pengembangan dirinya di masa depan, dan ”bekal dasar” untuk dapat hidup layak dalam hidup bermasyarakat dimanapun di dunia ini. Oleh karenanya, program belajar pendidikan dasar harus mengembangkan potensi peserta didik secara terpadu dan sinergis. Pola pembelajaran pada tingkat pendidikan dasar harus dilakukan secara terpadu, karena secara psikologis perkembangan kemampuan kognisi, kemampuan sosio-emaosional, kemampuan pengembangan moral dan perkembangan fisik peserta didik usia pendidikan dasar terjadi secara terpadu dan saling ketergantungan. Sedangkan pendidikan menengah merupakan awal dari penguatan dan pengembangan potensi dominan peserta didik yang terpotret pada jenjang pendidikan dasar. Dengan demikian, program belar dan pembelajaran pada jenjang pendidikan menengah harus memperhatikan pengembangan potensi dominan peserta didik, sehingga program belajar pada jenjang pendidikan menengah dapat mendukung suksesnya kehidupan peserta didik, baik pengembangan individu maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk mendukung keberhasilan pendidikan dasar dan menengah seperti yang dikehendaki dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, maka penyelenggaraan jenjang pendidikan dasar dan menengah harus memenuhi ketentuan tentang standar nasional pendidikan, dalam aspek-aspek: 1) isi kurikulu, 2) lulusan, 3) proses pembelajaran, 4) pendidik dan tenaga kependidikan, 5) sistem pengelolaan, 6) sarana dan prasarana pendidikan, 7) pembiayaan pendidikan, dan 8) sistem penilaian pendidikan.
Pendahuluan Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK)yang sangat cepat serta globalisasi yang dewasa ini terjadi berdampak positif dan negatif terhadap kehidupan masyarakat, baik kehidupan individu maupun sosial kemasyarakatan. Dampak positif dari perkembangan IPTEK dan globalisasi tersebut adalah terbukanya peluang pasar kerja sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan negara. Sedangkan dampak negatifnya adalah terjadinya perubahan nilai dan norma kehidupan yang seringkali kontradiksi dengan norma dan nilai kehidupan yang telah ada di masyarakat. Dalam konteks inilah pendidikan, khususnya pendidikan dasar, berperan sangat penting untuk memelihara dan melindungi norma dan nilai kehidupan positif yang telah ada di masyarakat suatu negara dari pengaruh negatif perkembangan IPTEK dan globalisasi. Proses pendidikan yang benar dan bermutu memberikan bekal dan kekuatan untuk memelihara ”jatidiri” dari pengaruh negatif globaliasasi, bukan hanya untuk kepentingan individu peserta didik, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat dan negara. Oleh karena proses pendidikan itu terjadi di masyarakat, dengan menggunakan berbagai sumber daya masyarakat dan untuk masyarakat, maka pendidikan dituntut untuk mampu memperhitungkan dan melakukan antisipasi terhadap kebutuhan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, ekonomi, politik, dan kenegaraan secara simultan. Pengembangan pendidikan untuk kepentingan masa depan bangsa dan negara yang lebih baik perlu dirancang secara terpadu sejalan dengan aspek-aspek tersebut di atas, sehingga pendidikan merupakan wahana pengembangan sumber daya manusia yang mampu menjadi ”subyek” pengembangan IPTEK dan globalisasi. Selain itu, pengembangan pendidikan secara mikro harus selalu memperhitungkan individualitas atau karakteristik perbedaan antar individu peserta didik pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Dengan demikian, kerangka acuan pemikiran dalam penataan dan pengembangan pendidikan dasar dasar dan menengah harus mampu mengakomodasikan berbagai pandangan tentang esensi dan fungsinya secara selektif, sehingga terdapat keterpaduan dalam
1
pemahaman terhadap pendidikan dasar dan menengah tersebut. Dengan pemahaman yang sinergis terhadap esensi dan fungsi pendidikan dasar dan menengah tersebut, diharapkan masa depan jenjang pendidikan ini di Indonesia akan lebih efektif dan lebih bermutu dalam penataannya, sehingga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif.
Pendidikan Dasar: Esensi dan Karakteristik Peningkatan kualitas penyelenggaraan sistem pendidikan dasar di masa depan memerlukan berbagai input pandangan, antara lain: gagasan tentang pendidikan dasar masa depan. Sehubungan dengan pendidikan dasar masa depan tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui UNESCO telah membentuk sebuah Komisi Internasional tentang Pendidikan untuk Abad XXI (The International Commision on Education for the Twenty-First Century), yang diketuai oleh Jacques Delors. Komisi melaporkan hasil karyanya dengan judul Learning: The Treasure Within (1996). Komisi memusatkan pembahasannya pada satu pertanyaan pokok dan menyeluruh, yaitu: jenis pendidikan apakah yang diperlukan untuk masyarakat masa depan?. Rekomendasi dan gagasan Komisi tersebut tentang pendidikan masa depan, khususnya pendidikan dasar merupakan salah satu input yang dapat dijadikan pertimbangan dalam peningkatan kualitas pendidikan dasar di Indonesia. Komisi Pendidikan untuk Abad ke 21 melihat bahwa pendidikan dasar masa depan merupakan sebuah “paspor” untuk hidup. Pendidikan dasar untuk anak dikonsepsikan sebagai pendidikan awal untuk setiap anak (formal atau nonformal) yang pada prinsipnya berlangsung dari dari usia sekitar 3 (tiga) tahun sampai dengan sekurang-kurangnya berusia 12 sampai 15 tahun. Pendidikan dasar sebagai sebuah “paspor” yang sangat diperlukan individu untuk hidup dan mampu memilih apa yang mereka lakukan, mengambil bagian dalam pembangunan masyarakat masa depan secara kolektif, dan terus menerus belajar (Delors, 1996). Dengan demikian, pendidikan dasar memberikan sebuah surat jalan yang sangat
2
penting bagi setiap orang, tanpa kecuali untuk memasuki kehidupan dalam masyarakat setempat, dan masyarakat dunia, termasuk di dalamnya lembaga satuan pendidikan. Pendidikan dasar sangat berkaitan dengan kesamaan hak untuk memperoleh kesempatan pendidikan yang layak dan bermutu. Oleh karena itu, pendidikan dasar sangat erat dengan hak azasi manusia. Hal ini sejalan dengan Deklarasi Beijing tentang Perempuan yang antara lain menyatakan sebagai berikut: Pendidikan adalah hak azasi manusia dan sebuah alat yang pokok untuk mencapai tujuan memperoleh kesamaan, perkembangan, dan perdamaian. Pendidikan yang tidak diskriminatif memberikan keuntungan baik bagi anak-anak perempuan maupun anak laki-laki, dan dengan demikian pada akhirnya membantu untuk mencapai hubungan yang mempunyai kesamaan yang lebih besar antara perempuan dengan laki-laki. Kesamaan dalam kemudahan mendapatkan dan mencapai mutu pendidikan adalah perlu apabila lebih banyak perempuan harus menjadi agen perubahan. Perempuan yang melek huruf merupakan sebuah kunci penting untuk meningkatkan kesehatan, gizi, dan pendidikan dalam keluarga dan untuk memberdayakan perempuan untuk berpatisipasi dalam pengambilan keputusan dalam masyarakat. Investasi dalam pendidikan formal dan noformal serta latihan bagi para gadis dan perempuan, dengan hasil sosial dan ekonomi yang sangat tinggi, telah terbukti menjadi salah satu cara pencapaian perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang dapat diandalkan. Pada tahap awal, pendidikan dasar berusaha mengecilkan berbagai perbedaan yang alami dari berbagai kelompok masyarakat, seperti: perempuan, penduduk pedesaan, orang miskin di kota, minoritas etnik yang bersifat marginal, dan beribu-ribu anak yang tidak bersekolah dan bekerja. Pendidikan dasar dalam waktu yang sama bersifat universal dan spesifik. Pendidikan dasar harus memberikan hal umum yang mempersatukan semua manusia, sedangkan dalam waktu yang sama harus berkenaan dengan tantangan khusus dari setiap kelompok peserta didik yang sangat berbeda. Agar pendidikan dasar dapat terhindar dari pemisahan “kualitas pendidikan” yang dewasa ini membagi dunia menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu: a) kelompok negara industri dengan tingkat pendidikan yang tinggi serta
3
pengetahuan dan keterampilan yang tersedia, dan b) kelompok negara sedang berkembang dengan tingkat pendidikan yang sangat rendah, maka pendidikan dasar perlu untuk memperbaiki defisit pengetahuan di negara berkembang atau terbelakang. Dengan mendefinisikan keterampilan kognitif dan efektif yang perlu dikembangkan, serta sosok pengetahuan yang harus dimiliki peserta didik melalui pendidikan dasar, maka mungkin para ahli pendidikan dapat memberikan jaminan bahwa semua anak usia pendidikan dasar, baik yang ada di negara industri maupun di negara berkembang dapat mencapai tingkat kemampuan minimal dalam bidang-bidang keterampilan kognitif yang diperlukan dalam kehidupan mereka. Dalam hubungan ini, Komisi Pendidikan untuk Abad 21 mengutip Deklarasi Dunia tentang Pendidikan Untuk Semua (Education for All, Pasal 1 Ayat (1)), sebagai berikut: Setiap orang – anak, remaja, orang dewasa – akan dapat memperoleh keuntungan dari kesempatan pendidikan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar yang pokok. Keuntungan ini terdiri atas alat belajar yang pokok (seperti: melek huruf, ekspresi lisan, berhitung, dan pemecahan masalah) dan isi belajar yang pokok (seperti: pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan sikap) yang diperlukan oleh manusia untuk dapat bertahan hidup, mengembangkan kemampuan mereka secara penuh, hidup dan bekerja dengan bermartabat, berpatisipasi secara penuh dalam pembangunan, meningkatkan mutu kehidupan mereka, membuat keputusan yang terinformasi, dan terus menerus belajar. Dewasa ini, ada kecenderungan bahwa program pendidikan dasar yang bermutu hanya diorientasikan untuk orang dan kelompok tertentu, terutama pada institusi pendidikan yang diklaim oleh masyarakat sebagai lembaga pendidikan dasar “favorit”. Pada lembaga persekolahan ini tidak cukup ruang bagi kelompok lain untuk mengakses pendidikan tersebut. Apabila dibiarkan, maka kondisi ini dapat berdampak pada perlakuan yang diskriminatif terhadap anak bangsa. Di samping itu masih banyak anak usia sekolah dasar yang belum terjangkau oleh program pendidikan dasar. Atau kalaupun sekolah tersedia dalam jarak yang terjangkau, kendala-kendala psikologis dan budaya masih menghalangi mereka untuk memasuki sekolah. Untuk memecahkan masalah ini, perlu diakomodasi ide-
4
ide “pendidikan untuk semua” yang antara lain membuat kesempatan bagi semua siswa untuk mengakses pendidikan dasar di manapun dan kapanpun. Disamping itu, perlu diciptakan suasana belajar yang dapat mengakomodasi kebutuhan anak dari berbagai strata dan latar belakang sosial dan budaya. Untuk mencapai sasaran pendidikan dasar yang bermutu selama ini masih banyak tergantung pada lembaga pendidikan formal yang konvensional atau sejumlah lembaga pendidikan non formal, baik yang langsung di bawah tanggung jawab pemerintah maupun swasta. Padahal untuk menjangkau semua peserta didik, kemampuan lembaga tersebut terbatas mengingat beragamnya kondisi geografis dan budaya masyarakat Indonesia. Untuk itu, dalam rangka penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan untuk membelajarkan lebih banyak warga negara, perlu diupayakan pemberdayaan dan pendayagunaan berbagai institusi kemasyarakatan untuk menjadi wahana pendidikan dan pembelajaran program pendidikan dasar 9 tahun. Praktek Pendidikan Dasar di Indonesia Jenjang pendidikan dasar merupakan jenjang terbawah dari sistem pendidikan nasional, seperti yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2003
tentang
Sistem
Pendidikan
Nasional.
Pendidikan
dasar
diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan tingkat menengah. Pendidikan dasar adalah pendidikan umum yang lamanya sembilan tahun diselenggarakan selama enam tahun di Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) dan tiga tahun di Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/Mts) atau satuan pendidikan yang sederajat. Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun merupakan perwujudan pendidikan dasar untuk semua anak usia 6 – 15 tahun. Pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia
5
pada tanggal 2 Mei 1994, dan pelaksanaannya dimulai tahun ajaran 1994/1995. Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Indonesia bukanlah wajib belajar dalam arti compulsory education seperti yang dilaksanakan di negaranegara maju, dengan ciri-ciri: (1) ada unsur paksaan agar peserta didik bersekolah; (2) diatur dengan undang-undang tentang wajib belajar; (3) tolok ukur keberhasilan wajib belajar adalah tidak ada orang tua yang terkena sanksi, karena telah mendorong anaknya tidak bersekolah; dan (4) ada sanksi bagi orangtua yang membiarkan anaknya tidak bersekolah. Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Indonesia lebih merupakan universal education daripada compulsory education. Universal education berusaha membuka kesempatan belajar dengan menumbuhkan aspirasi pendidikan orang tua agar anak yang telah cukup umur mengikuti pendidikan. Dengan demikian, program wajib belajar pendidkan dasar 9 tahun di Indonesia lebih mengutamakan: (1) pendekatan persuasif; (2) tanggung jawab moral orang tua dan peserta didik agar merasa terpanggil untuk mengikuti pendidikan karena berbagai kemudahan yang disediakan; (3) pengaturan tidak dengan undangundang khusus; dan (4) penggunaan ukuran keberhasilan yang bersifat makro, yaitu peningkatan angka partisipasi pendidikan dasar. Bentuk-bentuk satuan pendidikan untuk membantu menuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Indonesia terdiri atas 10 wahana dan empat rumpun, baik pada tingkat SD maupun SMP, yaitu: (1) Rumpun SD dan SMP yang terdiri atas SD dan SMP Biasa, SD dan SMP kecil, dan SD dan SMP Pamong; (2) Rumpun SD dan SMP Luar Biasa yang terdiri atas SD dan SMP Luar Biasa, SDLB dan SMPLB, serta SD dan SMP Terpadu; (3) Rumpun Pendidikan Luar Sekolah yang terdiri atas Program Kelompok Belajar Paket A dan B (Kejar Paket A untuk setingkat SD dan Kejar Paket B untuk setingkat SMP), serta Kursus Persamaan SD dan SMP; (4) Rumpun Sekolah Keagamaan yang terdiri atas Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Pondok Pesantren.
6
Bentuk satuan pendidikan dasar formal yang menyelenggarakan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) SD/SMP Biasa, yaitu SD/SMP yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat dalam situasi yang normal; (2) SD/SMP Kecil, yaitu SD/SMP negeri yang diselenggarakan di daerah yang berpenduduk sedikit dan memenuhi persyaratan yang berlaku; (3) SD/SMP Pamong, yaitu SD negeri yang didirikan untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi anak putus SD/SMP dan/atau anak lain yang tidak dapat datang secara teratur untuk belajar di sekolah; (4) SD/SMP Terpadu, yaitu SD/SMP negeri yang menyelenggarakan pendidikan untuk anak yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental bersama anak normal dengan mempergunakan kurikulum yang berlaku di sekolah. (5) Madrasah Ibtidaiyah/Madrasah Tsanawiyah, yaitu SD/SMP yang berciri khas agama Islam yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat, di bawah bimbingan Departemen Agama Upaya perluasan dan pemerataan kesempatan pendidikan dasar di Indonesia telah dilaksanakan secara formal sejak tahun 1984 untuk tingkat SD, dilanjutkan pada tahun 1994 untuk pendidikan dasar 9 tahun. Hasil yang telah dicapai cukup memuaskan dengan ditunjukkan dengan meningkatnya APK (Angka Partisipasi Kasar) dan APM (Angka Partisipasi Murni) SD/MI dan SMP/MTs. Namun akibat krisis ekonomi dan terjadinya konflik sosial di berbagai daerah yang mengganggu program-program pendidikan dasar, maka angka partisipasi menjadi terganggu. Untuk menyelamatkan generasi mendatang dari ancaman kebodohan dan kemunduran, peningkatan partisipasi pendidikan dasar merupakan agenda yang tidak dapat diabaikan dalam pembangunan nasional. Untuk mendukung keberhasilan penyelengaraan pendidikan dasar yang bermutu di masa depan, pemerintah telah dan sedang melaksanakan berbagai strategi penuntasan wajib belajar pendidikan dasar, antara lain: 1) pemantapan prioritas pendidikan dasar 9 tahun, 2) pemberian beasiswa dengan sasaran yang strategis, 3) pemberian insentif kepada guru yang bertugas di wilayah terpencil, 4)
7
pemantapan peran SD kecil dan SMP terbuka, 5) penggalakkan Kejar Paket A dan B, 6) pemantapan sistem pendidikan terpadu untuk anak berkelainan, dan 7) peningkatan keterlibatan masyarakat untuk menunjang “pendidikan untuk semua” (education for all). Upaya pemerataan dan perluasaan kesempatan pendidikan dasar di Indonesia tidak hanya bernuansa kuantitatif melainkan juga kualitatif. Strategi perluasan dan pemerataan kesempatan pendidikan dasar yang bermutu, termasuk pengembangan pendidikan alternatif, dijadikan sebagai wahana untuk aktualisasi asas pendidikan sepanjang hayat. Misalnya, pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam diposisikan kembali sebagai lembaga pendidikan alternatif, sehingga tidak kehilangan karakternya sebagai wahana pendidikan yang populis yang berperan besar dalam memperkaya sistem pendidikan nasional. Sejak
berlakunya Undang-Undang
nomor
22 tahun 1999
yang
diperbaharui dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, maka pengelolaan teknis operasional penyelenggaraan pendidikan dasar di
Indonesia
menjadi
tanggung
jawab
dan
kewenangan
pemerintah
kabupaten/kota, kecuali pengelolaan RA/MI/MTs. Tanggung jawab pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pendidikan adalah menetapkan standar-standar penyelenggaraan pendidikan dasar, antara lain mencakup: standar isi kurikulum, standar lulusan, standar pengelolaan, standar pendidik dan tenaga kepedidikan, standar sarana dan fasilitas belajar, standar pembiayaan, dan standar penialian proses dan hasil belajar peserta didik. Pembagian tugas dan kewenangan pengelolaan pendidikan dasar ini secara rinci ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Pembagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah Pusat dan Daerah Otonom. Pada tingkat pusat, pengelolaan dan pembinaan pendidikan dasar dilakukan oleh Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, dalam hal ini Direktorat Pembinaan TK/SD untuk satuan pendidikan TK dan SD, dan Direktorat Pembinaan SMP untuk satuan pendidikan SMP. Sedangkan pembinaan program Pendidikan Anak Usia Dini, Paket A, dan Paket B
8
dilksanakan oleh Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah.
Selain itu,
pembinaan satuan pendidikan RA, MI, dan MTs dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Madrasah, Direktorat Jendral Pendidikan Agama Islam, Departemen Agama. Pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, pembinaan pendidikan dasar dilaksanakan oleh Sub Dinas Pendidikan Dasar, dan Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota masingmasing.
Selain
itu,
Kantor
Departemen
Agama
tingkat
provinsi
dan
kabupaten/kota melalui Bidang Pembinaan Madrasah melaksanakan pembinaan satuan pendidikan Roudlatul Atfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), dan Madrasah Tsanawiyah (MTs).
Pendidikan Dasar di Masa Depan Konsep dasar dan esensi pendidikan dasar yang dimiliki para pengambil kebijakan
pendidikan
dasar
pada
tingkat
nasional,
regional
maupun
kabupaten/kota, dan pengelola pendidikan dasar pada tingkat satuan pendidikan akan berpengaruh terhadap formula pengembangan pendidikan dasar di masa depan. Program belajar atau kurikulum pada setiap jenis satuan pendidikan dasar di masa depan harus dirancang dengan mempertimbangkan esensi dan fungsi pokok pendidikan dasar seperti yang dijelaskan pada bagian B tulisan ini. Pengembangan program belajar pendidikan dasar harus dikaitkan dengan karakteristik kualitas sumber daya manusa yang diperlukan untuk kehidupan mereka di masyarakat, dan sekaligus mempertimbangkan karakteristik perbedaan kelompok peserta didik di masing-masing jenis dan jenjang satuan pendidikan dasar. Konsep dasar yang komprehensif dan luas tentang fungsi pokok pendidikan dasar tidak hanya dipergunakan untuk masyarakat, tetapi hendaknya tertuju pada suatu kajian tentang praktek dan kebijakan pendidikan dasar pada tingkat awal dari semua negara yang memberikan suatu landasan yang mantap bagi praktek belajar peserta didik di masa depan, dan sekaligus mengembangkan
9
keterampilan hidup (life skills) yang esensial untuk menghidupi sebuah kehidupan yang konstruktif dalam masyarakat. Dalam menghadapi harapan dan tantangan masa depan yang lebih baik, pendidikan dipandang sebagai esensi kehidupan, baik bagi perkembangan pribadi maupun perkembangan masyarakat. Misi pendidikan, termasuk pendidikan dasar, adalah memungkinkan setiap orang, tanpa kecuali, mengembangkan sepenuhnya semua bakat individu, dan mewujudkan potensi kreatifnya, termasuk tanggung jawab terhadap hidup sendiri, dan pencapaian tujuan pribadi. Misi ini akan dapat tercapai dengan melalui strategi yang disebut belajar sepanjang hidup (learning throughout life), yang dipandang sebagai detak jantung dari masyarakat. Dengan mengikuti gagasan konsep belajar sepanjang hidup, maka pengembangan program pendidikan dasar harus memberikan tekanan yang lebih besar pada salah satu dari empat pilar yang diusulkan dan digambarkan sebagai dasar pendidikan, yaitu: belajar hidup bersama (learning to live together). Dalam pola ini, pendidikan dilakukan dengan mengembangkan suatu pemahaman tentang orang lain, sejarah, tradisi, dan nilai-nilai spiritual mereka. Dengan bertopang pada landasan tersebut, pendidikan dasar dapat menciptakan suatu semangat baru yang dibimbing oleh kesadaran tentang resiko atau tantangan masa depan, sehingga mendorong orang melaksanakan proyek bersama atau mengelola konflik yang pasti terjadi, dengan suatu cara yang bijaksana dan damai. Untuk mendukung terwujudnya gagasan tersebut di atas, maka
maka
strategi awal pengembangan program pendidikan dasar adalah penekanan kepada pilar pertama dari 4 (empat) pilar pendidikan yang ditetapkan UNESCO, yaitu belajar mengetahui (learning to know). Adanya perubahan yang cepat yang dibawa oleh kemajuan ilmiah dan norma-norma baru tentang kegiatan ekonomi dan sosial, tekanan pada belajar untuk hidup bersama dipadukan dengan suatu pendidikan umum yang cukup luas dengan melalui belajar memperoleh pengetahuan sebagai alat untuk memahami hidup. Belajar bekerja (learning to do) adalah pilar pendidkkan yang selanjutnya harus dipelajari oleh peserta didik pendidikan dasar. Disamping belajar bekerja
10
melakukan sesuatu pekerjaan, secara lebih umum perlu pula menguasai kemampuan yang memungkinkan orang mampu menghadapi berbagai situasi yang sering tidak dapat diduga sebelumnya, dan bekerja dalam berbagai tim. Akhirnya, pilar pendidikan yang keempat yang harus dipelajari peserta didik pendidikan dasar adalah belajar menjadi dirinya sendiri (learning to be). Hal ini berarti bahwa program belajar pendidikan dasar harus memfasilitasi peserta didik untuk belajar lebih bebas dan mempunyai pandangan sendiri yang disertai dengan rasa tanggung jawab pribadi yang lebih kuat untuk mencapai tujuan hidup pribadinya atau tujuan bersama sebagai anggota masysrakat. Untuk mencapai tujuan pendidikan yang bermutu untuk seluruh lapisan peserta didik pendidikan dasar, maka program belajar harus dirancang sebagai keseluruhan dari penawaran lembaga pendidikan (sekolah) termasuk kegiatan di luar kelas/sekolah dengan rangkaian mata pelajaran dan kegiatan yang terpadu. Setiap satuan pendidikan memperoleh identitas atas dasar caranya mereka menjalankan program-program belajar yang dikembangkannya. Faktor-faktor yang menentukan isi tiap program harus muncul jauh di luar batas-batas sekolah/satuan pendidikan. Faktor-faktor itu timbul melalui kekuatan-kekuatan sosial, kultural, ekonomi, dan konsep politik.
Program belajar suatu
sekolah/satuan pendidikan dasarr harus mewakili keseluruhan sistem pengaruh yang membangun lingkungan belajar bagi peserta didik. Program itu sendiri terdiri atas unsur-unsur tertentu yang mencakup maksud dan tujuan, kurikulum, metode pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar peserta didik. Pengembangan program belajar pada tingkat pendidikan dasar harus meliputi hal-hal esensial yang dibutuhkan peserta didik, seperti: bidang-bidang studi apa yang akan disajikan; untuk maksud-maksud khusus apa bidang studi tersebut disajikan; bagaimana bidang studi tersebut hendak disusun dan dihubunghubungkan; dan bagaimana bidang studi tersebut diajarkan kepada peserta didik. Dengan kata lain, program belajar pendidikan dasar harus dikembangkan secara terpadu dan berlandaskan kepada pengembangkan kemampuan pemecahan masalah kehidupan yang perlu dikuasai pesrta didik
11
Secara konseptual, sekurang-kurangnya program belajar pendidikan dasar masa depan perlu mangakomodasikan secara sistematis dimensi-dimensi pengembangan peserta didik sebagai berikut: 1. Pengembangan individu - aspek-aspek hidup pribadi (dimensi pribadi): a. Religi: kesadaran beragama b. Fisik: kesehatan jasmani dan pertumbuhan c. Emosi: kesehatan mental dan stabilitas emosi d. Etika: integritas moral e. Estétika: pengejaran kultural dan rekreasi 2. Pengembangan cara berpikir dan teknik memeriksa – kecerdasan yang terlatih (dimensi kecerdasan): a. Penguasaan pengetahuan: konsep-konsep dan informasi b. Komunikasi
pengetahuan:
keterampilan
untuk
memperoleh
dan
menyampaikan informasi c. Penciptaan pengetahuan: cara pemeriksaaan, diskriminasi, dan imaginasi. d. Hasrat akan pengetahuan: kesukaan akan belajar. 3. Penyebaran warisan budaya – nilai-nilai civic dan moral bangsa (dimensi sosial): a. Hubungan antar manusia: kerjasama, toleransi b. Hubungan individu-negara: hak dan kewajiban civic, kesetiaan dan patriotisme, solidaritas nasional c. Hubungan individu-dunia: hubungan antar bangsa-bangsa, pemahaman dunia. d. Hubungan individu-lingkungan hidupnya: ekologi. 4. Pemenuhan
kebutuhan
sosial
yang
vital
dan
menyumbang
lepada
kesejahteraan ekonomi, sosial, dan politik – lapangan teknik (dimensi produktif): a. Pilihan pekerjaan: informasi dan bimbingan b. Persiapan untuk bekerja: latihan dan penempatan
12
c. Rumah dan keluarga: mengatur rumah tangga, ketrampilan mengerjakan sesuatu sendiri, perkawinan d. Konsumen: membeli, menjual, investasi.
Untuk mendukung keterlaksanaan pengembangan program pendidikan dasar masa depan tersebut di atas, perlu dikembangkan suatu masyarakat belajar (learning
society)
pada
setiap
satuan pendidikan dasar.
Hal tersebut
dimungkinkan, karena setiap aspek kehidupan, baik pada tingkat individual maupun sosial, menawarkan kesempatan untuk belajar dan bekerja. Oleh karena itu, pengembangan program belajar pendidikan dasar di masa depan perlu mendorong dan memfasilitasi penggalian potensi pendidikan dari media teknologi informasi modern, dunia kerja atau kultural, dan pengisian waktu luang. Selain itu, perlu dikembangkan pula kebiasaan peserta didik untuk memanfaatkan setiap kesempatan untuk belajar dan mengembangkan diri, baik yang terkait dengan apa yang mereka pelajari di satuan pendidikannya, maupun yang terkait dengan kehidupan mereka sehari-hari. Pendidikan Menengah Pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam
rangka
mencerdasaskan
kehidupan
bangsa,
bertujuan
untuk
mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mengemban fungsi tersebut pemerintah menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
13
Pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi serta efisiensi manajemen pendidikan. Pemerataan kesempatan pendidikan diwujudkan dalam program wajib belajar 9 tahun. Peningkatan mutu pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya melalui olahhati, olahpikir, olahrasa dan olahraga agar memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global. Peningkatan relevansi pendidikan dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan berbasis potensi sumber daya alam Indonesia. Peningkatan efisiensi manajemen pendidikan dilakukan melalui penerapan manajemen berbasis sekolah dan pembaharuan pengelolaan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan (Permen No. 22 tahun 2006).
Tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan menengah dirumuskan mengacu kepada tujuan umum pendidikan sebagai berikut. 1. Tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. 2. Tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya (BSNP, 2006).
Karakteristik Siswa Pendidikan Menengah Anak pada usia SMA/Remaja berada pada masa transisi atau peralihan. Masa ini sering juga disebut dengan masa puber. Anak padamasa ini tengah mengalami proses peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa sehingga dibilang anak-anak sudah tidak pantas lagi namun dibilang dewasa pun belum tepat.
Syafei (2006) menyebut karaktersitik dari siswa usia remaja sebagai berikut:
14
1) Masa remaja dianggap sebagai proses sosialisasi dalam mencari identitas diri 2) Tidaklah mudah bagi remaja untuk melawan orang tua/guru jika mereka dimengerti bukan ditekan. 3) Di mata orang tua/guru, remaja memperlihatkan sikap dan tingkah laku yang dapat merusak seperti melawan kekuasaan orang tua, kurang bertanggung jawab mengenai penggunaan waktu, pemakaian alat-alat rumah tangga, pemakaian kendaraan, radio, VCD, handphone dan sebagainya.
Hak Siswa Pendidikan Menengah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003: “setiap peserta didik pada satuan pendidikan menengah berhak: 1) Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama; 2) Mendapatkan
pelayanan
pendidikan
sesuai
dengan
bakat,
minat
dankemampuannya; 3) Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidakmampu membiayai pendidikannya; 4) Mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya; 5) Pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara; 6) Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar. Masingmasing tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.
Kewajiban Siswa Sekolah Menengah Setiap siswa sekolah menengah wajib: 1) Taat dan setia kepada Pancasila, UUD 45, Negara, Bangsa, Agama, Guru dan Orang tua.
15
2) Mengikuti kegiatan Belajar Mengajar di sekolah dan latihan kerja bagi peserta pendidikan sistem ganda di perusahaan/institusi pasangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan rasa tanggung jawab. 3) Melunasi biaya Pendidikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di sekolah. 4) Mengikuti upacara bendera setiap senin dan hari besar lainnnya yang diadakan pada hari belajar efektif bagi siswa yang belajar pagi dan uapacara penurunan bendera pada hari sabtu bagi siswa yang belajar sore.
Kurikulum Pendidikan Menengah Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan menengah. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Menengah adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di satuan pendidikan menengah. Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mengacu pada Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan berpedoman pada panduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh BSNP, serta memperhatikan pertimbangan komite sekolah/madrasah. KTSP dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkunganya. 2. Beragam dan terpadu. 3. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) 4. Relevan dengan kebutuhan kehidupan 5. Menyeluruh dan berkesinambungan 6. Belajar sepanjang hayat.
16
7. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Dalam pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan menengah menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut.
1. Didasarkan pada potensi, perkembangan, dan kondisi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi dirinya. 2. Menegakkan kelima pilar belajar, yaitu: (a) belajar untuk beriman dan bertakwa kepadatuhan Yang Maha Esa, (b) belajar untuk memahami dan menghayati, (c) belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, (d), belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain, dan (e) belajar untuk membangun dan menemukan jati diri, melalui pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. 3. Memungkinkan peserta didik mendapat pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan dan/atau percepatan sesuai dengan potensi, tahap perkembangan dan kondisi peserta didik. 4. Suasana hubungan peserta didik dan pendidik yang saling menerima dan menghargai, akrab, terbuka dan hangat. 5. Menggunakan pendekatan multistrategi dan multimedia, sumber belajar dan teknologi yang memadai dengan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. 6. Mendayagunakan kondisi alam, sosial dan budaya serta kekayaan daerah untuk keberhasilan pendidikan dengan muatan seluruh bahan kajian secara optimal. 7. Kurikulum yang mencakup seluruh komponen kompetensi mata pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri diselenggarakan dalam keseimbangan, keterkaitan, dan kesinambungan yang cocok dan memadai antarkelas. Secara umum struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Adapun
17
struktur dan muatan KTSP pada jenjang pendidikan menengah yang tertuang meliputi lima kelompok mata pelajaran sebagai berikut. (1) Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia (2) Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian (3) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi (4) Kelompok mata pelajaran estetika (5) Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan Kelompok mata pelajaran tersebut dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan pembelajaran sebagaimana diuraikan dalam PP No. 19/2005 Pasal 7. Muatan KTSP meliputi sejumlah mata pelajaran yang keluasan dan kedalamannya merupakan beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan. Di samping itu materi muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri termasuk ke dalam isi kurikulum. Struktur Kurikulum Struktur kurikulum SMA/MA meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama tiga tahun mulai Kelas X sampai dengan kelas XII. Struktur kurikulum disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran.
Pengorganisasian kelas-kelas pada SMA/MA dibagi ke dalam dua kelompok yaitu kelas X merupakan program umum yang diikuti oleh seluruh peserta didik dan kelas XI dan XII merupakan program penjurusan yang terdiri atas empat program: 1) Program Ilmu Pengetahuan Alam, 2) Prgoram Ilmu Pengetahuan Sosial, 3) Program Bahasa, dan 4) Program keagamaan, khusus untuk MA. Pendidikan kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Agar dapat bekerja secara
18
efektif dan efisien dan dapat mengembangkan keahlian dan keterampilan, mereka harus memiliki stamina yang tinggi, menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi, dan mampu berkomunikasi sesuai dengan tuntutan pekerjaannya serta memiliki kemampuan mengembangkan diri. Kurikulum SMK/MAK berisi mata pelajaran wajib, mata pelajaran dasar kejuruan, muatan lokal dan pengembangan diri.
Struktur kurikulum dikembangkan untuk peserta didik berkelainan fisik, emosional, mental, intelekutal dan/atau sosial berdasarkan standar kompetensi lulusan, standar kompetensi kelompk mata pelajaran, dan standar kompetensi mata pelajaran khusus. Kurikulum pendidikan khusus terdiri atas delapan sampai dengan sepuluh mata pelajaran, muatan lokal, program khusus dan pengembangan diri.
Program khusus berisi kegiatan yang bervariasi sesuai dengan jenis ketunaannya, yaitu program orientasi dan mobilitas untuk peserta didik tuna-netra, bina komunikasi untuk peserta didik tuna-rungu, bina diri untuk peserta didik tunagrahita dan tunadaksa, dan bina pribadi untuk peserta didik tuna-laras.
Guru Pendidikan Menengah
Dalam Undang Undang Nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen, pada Bab I pasal 1 ayat 1 disebutkan: guru adalah tenaga profesional dengan tugas utama mendidik,
mengajar,
membimbing,
mengarahkan,
melatih,
menilai
dan
mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah (2006: 3). Dalam undangundang itu selanjutnya dikatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (2006: 10).
19
Guru mempunyai tugas ganda yang luas, baik di sekolah, di keluarga maupun di masyarakat. Guru yang baik dan efektif ialah guru yang dapat memainkan semua perannya dengan baik. Menurut Armstrong dalam bukunya Secondary Erducation (1983: 406) peranan guru ada 6 yaitu:
Guru sebagai instruktur Tanggung jawab instruksional guru ialah berlangsungnya interaksi belajar mengajar. Guru harus mampu menciptakan situasi dan kondisi belajar yang kondusif. Sehubungan dengan itu Armstrong menjelaskan, in planning for instruction, teachers need to master techniques for dealing with six important areas. In our view, successful instructional sequences always involve teacher decision regarding each of the following instructional tasks 1. Diagnosing students’ need. 2. Selecting content and establishing objectives. 3. Identifying instructional techniques. 4. Formalizing unit and lesson plans. 5. Motivating students and implementing programs. 6. measuring, evaluating, and reporting on student progress (Armstrong, 1983: 98).
Guru sebagai Manajer Dalam menjalankan tugas kesehariannya, guru sebagai pendidik dalam proses belajar-mengajar
sangat
dituntut
kemampuannya
dalam
merencanakan,
mengorganisasikan, melaksanakan dan mengawasi semua kegiatannya. Dengan demikian guru juga sebagai manajer bertanggung jawab untuk mengatur semua tugas-tugasnya dalam mendidik anak di kelas. Artinya semua komponen sekecil apapun yang ada di kelas harus diatur sedemikian rupa, karena ia berlangsung sebagai sebuah sistem, sehingga ia harus hati-hati dalam menyiapkan materi ajar, sarana-prasarana, metode, pengaturan siswa di kelas dan lain sebagainya. Keberhasilan memanaj semua komponen-komponen tersebut akan membuahkan keberhasilan, dan sebaliknya.
20
Guru sebagai Pembimbing Dalam keseluruhan proses pendidikan, guru merupakan faktor utama. Sehubungan dengan perannya sebagai pembimbibng, seorang guru harus: 1) Mengumpulkan data tentang siswa 2) Mengamati tingkahlaku siswa dalam situasi sehari-hari 3) Mengenal para siswa yang memerlukan bantuan khusus 4) Mengadakan pertemuan atau hubungan dengan orang tua siswa, baik secara individu maupun secara kelompok, untuk memperoleh saling pengertian tentang perkembangan pendidikan anaknya. 5) Bekerjasama dengan masyarakat dan lembaga-lembaga lainnya untuk membantu memecahkan masalah siswa. 6) Membuat catatan pribadi siswa. 7) Menyelenggarakan bimbingan kelompok atau individu.
Guru sebagai Evaluator Penilaian merupakan suatu keharusan bagi seorang guru, untuk mengukur seberapa jauh ketercapaian tujuan pembelajaran. Seorang guru dalam menjalankan tugas kesehariannya, yaitu mendidik, tidak akan luput dari penilaian, baik aspek kognitif, psikomotor maupun afektif. Ketiga aspek ini dapat terwujud dengan baik jika seorang guru selama menjalankan tugasnya melakukan penilaian dengan baik. 2.
Guru sebagai Anggota Organisasi Profesi
Tujuan utama dari organisasi profesi, adalah membantu para guru untuk meningkatkan profesinya, karena bagaimanapun juga persoalan pendidikan yang begitu kompleks tidak akan bisa diselesaikan dengan beberapa guru tanpa melalui organisasi profesi. Dengan ini peranan dan tanggung jawab guru akan semakin jelas dan terarah (Armstrong, 1983: 419).
Guru sebagai Spesialis Hubungan Masyarakat
21
guru harus mampu memainkan peran sebagai spesialis hubungan masyarakat, terutama dalam bekerja sama dengan orang tua siswa. Pandangan-pandangan masyarakat yang bersifat positif dan bersifat negatif terhadap sekolah cenderung tergantung pada bagaimana masyarakat tersebut memandang sekolah. Oleh karena itu, para guru harus tetap menjaga hubungan yang terbuka dan positif dengan para orangtua siswa di mana anak-anak mereka bersekolah. Pasal 29, menyebutkan bahwa: Pendidik pada SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat memiliki: a. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1). b. Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan c. Sertifikat profesi guru untuk SMA/MA.
Pendidik pada SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat memiliki: a. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) b. Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan c. Sertifikat profesi guru untuk SMK/MAK.
Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh: a. Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai; b. Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja c. Pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. Pendidik/Guru, secara sederhana dapat diartikan sebagai orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Karena tugasnya itulah, ia dapat menambah kewibawaannya dan keberadaan guru sangat diperlukan masyarakat. Dengan demikian, guru harus mampu menjaga kepercayaan masyarakat yang diberikan
22
kepadanya, dengan itu juga guru diposisikan sebagai sosok yang disebut memiliki wewenang terhadap para muridnya.
Daftar Pustaka Armstrong, David G. and tom V. Savage. (1983). Secondary Education. Macmillan Publishing Co., Inc. New York. Argyris, Chris. (1999). On Learning Organization, UK: Blackwell Published. Badan Standar Nasional Pendidikan. 2006. Jakarta. Bredekamp, Sue dan Rosegrant, Teresa (eds). (1992). Reaching Potentials: Appropriate Curriculum and Assessment for Young Children, Vol. 1. Washington DC: National Association for the Education of Young Children. Cohen, Dorothy. (1994). Designing Groupwork: Strategies for the Heterogeneous Classroom. New York: Teachers College Press. Delors, Jacques. (1996). “Learning”: The Treasure Within, Report to UNESCO of the International Commission on Education for the Twenty-First Century. Paris: UNESCO Publishing Depdiknas. (2006). Rencana Strategis Pendidikan Nasional: Konferensi Nasiona Revitalisasi Pendidikan. Jakarta: Depdiknas Duke, Nell, K. (2003). Information Books in Early Childhood. NAEYC Dunn, Loraine & Kantos, Susan. (1997). Developmentally Appropriate Practice: What Does Research Tell Us? ERIC Digest. ED413106 Dockett, Sue & Perry, Bob. (2002). Starting School: Effective Transitions. ECRP Freeman, Nancy., Feeney, Stpehannie., Moravick, Eva. (2003). Ethics and the Childhood Teacher Educator. NAEYC, May. Fogarty, Robin. (1991). The Mindful School: How to Integrated the Curricula. Palatine, IL: Skylight Publishing. Isjoni. (2006). Pendidikan sebagai Investasi Masa Depan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
23
Katz, Lilian. G. (1993). Multiple Perspectives on the Quality of Early Chilhood Programs. ERIC Digest. ED355041 Langford, David P. dan Cleary, Barbara A. (1996). Orchestrating Learning with Quality. Kualalumpur: Synergy Books International Marquardt, Michael dan Angus Reynolds. (1994). Global Learning Organization: Gaining Competitive Advantage Through Continuous Learning, New York: Irwin Professional Publishing NAEYC. (2003). Early Chilhood Curriculum, Assessment, and Program Evaluation. NAEYC. November National Association of Elementary School Principals. (1994). Standards for Quality Elementary and Middle Schools: Kindergarten through Eightd Grade. Alexandria, VA NAESP, 1-800-38 NAESP Newsweek. “Liberation of Learning” Page 72 November 21, 2005 Porter, Michael E. (2004). Competitive Strategy. New York: Free Press Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22, 23, 24 Tahun 2006. Sallis, Edward. (1993). Total Quality Management in Education, New Jersey: Englewood Cliffs: Prentice Hall Inc. Stainback S. dan Stainback W. (1992). Curriculum Considerations in Inclusive Classroom: Facilitating Learning for All Students. Baltimore: Paul Brookes. Stamatis, D.H. (1997). Total Quality Service. New Delhi: Vanity Books International, Ltd. Udin S.Saud (2007). Kurikulum Pendidikan Dasar Masa Depan. Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Kurikulum Pendidikan Masa Depan, diselenggarakan oleh Pusat Kurikulum Balitbang Diknas. Bogor, Maret 2007. Udin S.Saud (2007). Problematika Keberlangsungan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar. Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Pengembangan Pendidikan Dasar, diselenggarakan oleh FKIP Universitas Riau, Pekanbaru, 12-13 April 2007.
24
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta. Sahlan Syafei. (2006). Bagaimana Anda Mendidik Anak. Penerbit Ghalia Indonesia. Bogor.
25
Biodata singkat Penulis UDIN SYAEFUDIN SA’UD, Drs, M.Ed.,Ph.D., lahir di Subang tanggal 12 Juni 1955. Lulus S1 dari Jurusan Administrasi dan Supervisi Pendidikan IKIP Bandung (sekarang Universitas Pendidikan Indonesia) tahun 1980. Gelar M.Ed. diperoleh dari the Graduate School the University of British Columbia, Vancouver, Canada tahun 1988 dalam bidang Administrasi Pendidikan dengan konsentrasi Principalship. Pendidikan S3 (Ph.D) diselesaikan tahun 1998 di the Graduate School, Ohio State University, di Columbus, Ohio, Amerika Serikat dalam bidang Manajemen Pengembangan Dasar dan Pendidikan Guru. Mulai bekerja sebagai guru PNS yang ditugaskan di SPG Negeri Subang tahun 1982 s.d 1990. Tahun 1991 pindah menjadi dosen tetap di Jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Bandung sampai sekarang. Menjadi Ketua Jurusan Administrasi Pendidikan FIP IKIP Bandung tahun 2000 s.d 2004, Sekretaris Program Studi S2/S3 Administrasi Pendidikan pada PPS UPI tahun 2005. Mulai tahun 2007 menjadi Ketua Program Studi S2 Pendidikan Dasar di SPS UPI. Selain menjadi pimpinan program studi, mengajar dan membina mata kuliah Perencanaan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan di S1 Jurusan Administrasi Pendidikan, mata kuliah Pembelajaran Terpadu, Inovasi Pendidikan, dan Penelitian Tindakan Kelas di S1 PGSD Bumi Siliwangai, UPI. Pada Program S2/S3 Administrasi Pendidikan SPS UPI membina mata kuliah Dasar-dasar Administrasi Pendidikan, Perencanaan Pendidikan, Metodologi Penelitian, Manajemen Stratejik. Dan Pengembangan Pendidikan Guru, sedangkan pada program S2 Pendidikan Dasar mengajar mata kuliah Metodologi Penelitian, Problematika Pendidikan Dasar, dan Pengembangan Program dan Evaluasi PAUD. Selain mengajar, aktif menjadi pemakalah pada berbagai seminar dan pertemuan ilmiah tingkat nasional dan internasional. Menulis berbagai artikel dalam jurnal nasional dan internasional, da surat kabar, antara lain dalam jurnal Mimbar Pendidikan, jurnal Pedagogia, jural Sekolah Dasar, dan the Journal Of Education for Teaching, serta HU Pirkiran Rakyat. Buku yang sudah ditulis olehnya adalah Perencanaan Pendidikan: Suatu Pengantar Komprehensif, yang diterbitkan oleh Penerbit Rosda karya tahun 2005 Aktif melakukan berbagai penelitian dan menjadi konsultan pada tingkat lokal maupun nasional, antara lain : BAPPEDA Purwakarta, Balitbang Depdiknas, Direktorat SMU Depdiknas, Direktorat Pembinaan Diklat Depadiknas, Proyek WJEMP Pusat 3.4, Proyek JFPR-INO 9016, dan Proyek Due-Like ITB. Dalam pengembangan profesinya, aktif sebagai anggota maupun pengurus berbagai organisasi profesi, antara lain: PGRI, ISPI, ISMAPI, AACTE (American Association of College for
26
Teacher Education), dan ASCD (Association of Supervision and Curriculum Development).
27
