free
gratis
free
gratis
free
gratis
Buletin La’o Hamutuk
Vol. 8, No. 3
September 2007
Pendidikan Kejuruan di Timor-Leste
P
endidikan adalah kebutuhan dasar bagi setiap orang. Pasal 59.1 Konstitusi Republik Demokratik Timor-Leste mengatakan bahwa “Negara akan mengakui dan menjamin hak setiap warga negara atas pendidikan dan kebudayaan, dan Negara wajib memajukan pembentukan suatu sistem umum pendidikan dasar yang universal dan wajib, dan selama memungkinkan bebas biaya berdasarkan undang-undang.” Tetapi tidak semua orang mempunyai kesempatan untuk menikmati hak tersebut, terutama dalam hal pendidikan formal. Karena itu perlu untuk mengembangkan kemampuan sebagian penduduk melalui pendidikan kejuruan, khususnya bagi mereka yang tidak menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atau bagi mereka yang ingin belajar keterampilan khusus untuk memperoleh pekerjaan. Beberapa pusat pendidikan kejuruan telah dibuka di TimorLeste, baik oleh pihak pemerintah maupun perusahaan swasta. Pemerintah Timor-Leste melalui kerjasama bilateral dengan pemerintah Portugal membuka Pusat Pelatihan dan Pendidikan Profesional di Tibar dan kerjasama dengan pemerintah Brazil mendirikan Pusat Pengembangan Keterampilan Bisnis, Profesional, dan Promosi Sosial (Centro Senai) di Becora. Artikel ini akan memaparkan dua pusat pelatihan dan pendidikan profesional ini. Penelitian untuk artikel ini telah dilakukan sebelum Pemerintah yang baru dibentuk pada bulan Agustus. Karena
tidak ada Kementerian Tenaga Kerja pada struktur pemerintah yang baru, La’o Hamutuk menduga bahwa Sekretariat Negara untuk Pelatihan Profesional dan Pekerjaan akan menjalankan tanggungjawab pemerintah di bidang ini. Kerjasama antara Timor-Leste dan Brazil Kerjasama antara pemerintah Timor-Leste dengan pemerintah Brazil dalam bidang pendidikan terutama untuk pelatihan kejuruan/profesional telah berlangsung sejak tahun 2001. Kebanyakan proyek kerjasama Brazil di sektor pendidikan dipusatkan pada bidang-bidang non-formal, khususnya dalam pengembangan dan pengenalan kembali bahasa Portugis. (Baca Buletin La’o Hamutuk Vol. 4 No. 3-4, Agustus 2003 tentang kerjasama Brazil di Timor-Leste.) Gedung pelatihan keterampilan professional dibuka pada 21 Mei 2001 di Becora, dan diberi nama Pusat Pengembangan Bisnis, Pelatihan Kejuruan dan Promosi Sosial – Centro de Desenvolvimento Empresarial, Formação Profissional e Desenvolvimento Social, Dili (CDEFP). Kerjasama teknis ini dikordinasikan oleh Badan Kerjasama Brazil (ABC- Agencia Brasileira de Cooperação), yaitu satu departemen dari Kementerian Luar Negeri. Semua kerjasama teknis ABC ditujukan untuk negara-negara berbahasa Portugis, termasuk Timor-Leste. Menurut António J. M de Souza e Silva, Duta Besar Brazil untuk Timor-Leste tujuan dari kerjasama ini adalah memberikan kapasitas pengetahuan dan keahlian kepada pemuda Timor-Leste untuk membangun kapasitas mereka dalam memperoleh pekerjaan. (bersambung ke halaman 2)
Daftar isi. . . Presiden tidak memberlakukan UU-amnesti ....... 7 Mengusulkan perubahan UU-perminyakan .......... 8 LH: Mengorientasi kembali pendekatan kami .. 11 Gerakan perempuan melihat belakang dan melikhat kedepan ....................................................12
Siswa di Pusat Pendidikan Profesional Tibar
Editorial: Kandungan TLS harus memenuhi kebutuhan TLS ........................................................16
La’o Hamutuk, Institut Pemantau dan Rekonstruksi Timor-Leste P.O. Box 340, Dili, Timor-Leste Mobile +(670)7234330 Telepon +(670)3325013 Email:
[email protected] Situs/Web: www.laohamutuk.org
Ahli teknik Brazil Jones Ceisar, koordinator proyek kerjasama Brazil menguraikan tujuan umumnya sebagai: 1. Mendukung pengembangan sosial-ekonomi di Timor-Leste dengan memperkuat pendidikan profesional. 2. Mendukung dan memperkuat sistem pendidikan, para pengajar dan staf pelaksana di Pusat Pengembangan Bisnis, Pelatihan Kejuruan, dan Promosi Sosial . 3. Pengalihan teknik dan metodologi pendidikan. 4. Mendirikan dan melaksanakan partisipasi dalam pendidikan profesional 5. Menyediakan penasehat teknik di bidang pendidikan profesional. Tempat pelatihan profesional ini lebih dikenal dengan nama Centro Senai karena kesamaan dengan lembaga pelatihan nasional Centro Senai di kota São Paulo, Brazil. Ketika Xanana Gusmão mengunjungi Senai, Brazil tahun 2000, dia meminta agar program yang sama dilaksanakan di Timor-Leste. Sepanjang tahun 2001, sembilan orang Timor-Leste telah dikirim ke Brazil selama dua bulan (Oktober-Desember) dan enam Penasehat Teknik dari Brazil datang ke Timor-Leste. Hingga saat ini selalu ada Penasehat Teknik di Pusat Pelatihan ini dan secara berkala diganti oleh personil baru. Penasehat Teknik mempersiapkan dan merencanakan kursus, mendukung administrasi dan keuangan, mengawasi dan melatih para pengajar lokal. Antara tahun 2003 dan 2005 setiap Penasehat Teknik didatangkan hanya untuk tiga bulan, tetapi ini menimbulkan masalah koordinasi, sehingga sejak tahun 2006 dilakukan perubahan kebijakan, Penasehat Teknik didatangkan untuk waktu sekitar satu tahun. Pusat Pelatihan ini dibawah supervisi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Timor-Leste. Instruktur/pengajar pada Pusat Pelatihan ini dibayar oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan setingkat dengan guru SMP (level 3). Ada 25 orang pegawai yang bekerja pada Pusat Pelatihan ini, termasuk 17 orang pengajar (sembilan orang di antaranya telah pergi ke Brazil). a pemuda Timor Leste rsus :tetap mna pada centre, namun berhak untuk mengetahui meng Sejak awal didirikan Pusat Pelatihan ini, manajemen dan administrasi keuangan dikelola dan didanai oleh Brazil. Saat ini pemerintah Timor-Leste atau lebih tepatnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hanya menyediakan fasilitas tempat dan membayar para pengajar lokal. Menurut Jones Ceisar, dana sebesar US$5,3 juta telah digunakan untuk merehabilitasi gedung dan membeli mesin serta peralatan untuk proyek ini sejak dibukanya Aula Pendidikan dan Pelatihan. Dana tersebut berasal dari Brazil, yang disepakati oleh ABC dan UNDP Brazil, serta dikelola langsung oleh Jones Ceisar. Laporan administrasi keuangan hanya diberikan kepada Senai, UNDP Brazil, dan ABC. Sejak permulaan proyek sampai dengan tahun lalu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Tenaga Kerja dan Penyatuan Kembali Komunitas tidak menerima laporan ini, karena laporan hanya disampaikan kepada yang mendanai proyek ini. Meskipun demikian laporan kegiatan dan program di Pusat Pelatihan ini diberikan kepada pemerintah TimorLeste dan Brazil. Jones Ceisar mengatakan bahwa pada tahun 2007, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan TimorLeste menerima rencana proyek dan keuangan yang akan digunakan untuk pendidikan profesional ini, tetapi Kementerian Halaman 2
Vol. 8, No. 3
Jenis Pelatihan dan Pendidikan Kursus
Waktu Kursus Jumlah Jumlah (bulan) Pengajar Siswa
Pertukangan kayu (mebel)
5
2
101
Keterampilan Menjahit
5
2
118
Informatika/ Teknologi Informasi (TI)
2,5
2
233
Listrik
5
2
84
Konstruksi
5
2
86
2,5
2
350
Tukang batu
5
2
89
Hidraulika
5
2
89
Pembuatan kue dan roti
Pendidikan dan Kebudayaan yang baru tidak bisa mengkonfirmasikan kepada La’o Hamutuk karena pemerintahan sedang dalam masa transisi. Program pelatihan dan pendidikan yang disediakan adalah 30% teori dan 70% praktek, semuanya dilakukan di sekolah. Selain program pendidikan di atas, juga tersedia modul bahasa Portugis dan Bisnis Kecil. Pada awal 2007, mulai dibuka kursus Komputer dan Pemeliharaan Jaringan. Dari 1.150 siswa yang telah menyelesaikan kursus tersebut, 574 laki-laki dan 576 perempuan. Perempuan berpartisipasi di semua program yang disediakan, tetapi lebih banyak pada program keterampilan menjahit, pembuatan kue dan roti serta TI. Jones Ceisar mengatakan pada La’o Hamutuk bahwa Pusat Pelatihan ini dikelola oleh orang Timor-Leste dengan dukungan teknik dari Senai, tetapi staf lokal yang bekerja di sini mengatakan bahwa orang-orang Brazil memegang manajemen dan administrasi dan bahwa pusat pelatihan ini dikelola oleh seorang teknisi Brazil dari Senai. Sistem pendidikan dan kurikulum yang digunakan di Pusat Pelatihan ini juga berasal dari Brazil dan berbahasa Portugis. Namun, sejak awal hal ini bukan merupakan kendala besar karena para instrukturnya adalah orang Timor-Leste dan mereka menggunakan bahasa Tetum dan bahasa Indonesia sehingga mudah bagi siswa untuk menerima dan memahami materi yang diajarkan. Tetapi, Direktur Pusat Pelatihan ini, Agustinho Leão de Viana mengakui bahwa para instruktur hanya mengajar berdasarkan pengalaman mereka sebelumnya dan keterampilan yang mereka peroleh dari pelatihan teknik Senai di Brazil dan di Timor-Leste. Bahasa terus menjadi hambatan bagi mereka untuk memahami materi dan modul yang disediakan, dan sedang dilakukan upaya untuk mengatasi masalah ini. Saat ini manual untuk instruktur sedang diterjemahkan ke dalam bahasa Tetun oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Penyatuan Kembali Komunitas dengan biaya sebesar $12.150. Proses perekrutan bagi calon siswa diumumkan melalui media seperti TVTL dan RTL, serta di gereja-gereja di seluruh wilayah Timor-Leste. Perekrutan dan seleksi calon siswa dilakukan oleh Pusat Pelatihan ini melalui ujian tertulis dan wawancara. Calon siswa harus mendaftarkan diri di Kementerian Tenaga Kerja untuk mendapatkan kartu pendaftaran, yang kemudian mendaftarkan diri ke Pusat Pelatihan. Siswa minimal berusia 17 tahun dan telah telah lulus sekolah dasar. September 2007
Buletin La’o Hamutuk
Pusat Pelatihan akan membuka proyek baru pada tahun depan, dengan kelas pagi biasa bagi mereka yang tamat SMP dan minimal berusia 17 tahun, dan kelas sore dibuka bagi mereka yang berminat untuk kursus kejuruan paruh waktu bagi mereka yang telah tamat sekolah menengah atas dan tidak bisa belajar penuh waktu. Ketika Pusat Pelatihan ini dibuka pada 2001, dimulai dengan tahap darurat untuk 55 orang peserta, semuanya adalah veteran perjuangan (antigos combatentes) dan eksFalintil. Pada tahap pertama dan kedua (2002 dan 2003) kursus dibuka untuk masyarakat umum, kemudian tahap ketiga sampai kelima juga ditujukan untuk anggota F-FDTL untuk menambah pengetahuan dan keterampilan mereka di bidang konstruksi, sesuai permintaan Panglima F-FDTL Taur Matan Ruak. Ini dengan tujuan agar anggota F-FDTL dapat menggunakan keahlian yang dimiliki untuk membantu masyarakat dalam pembangunan negeri ini. Keseluruhan anggota F-FDTL yang telah mengikuti pelatihan di pusat ini adalah 94 orang.
Rekomendasi Berdasarkan hasil wawancara dan observasi La’o Hamutuk ada beberapa hal yang perlu diperhatikan: 1. Tujuan /sasaran Syarat dari Pusat Pelatihan ini adalah minimal siswa memiliki kemampuan membaca dan menulis (tamat kelas 6 SD) dan minimal berumur 17 tahun. Namun Pusat Pelatihan ini disebut terbuka bagi siapa saja, sehingga mereka yang telah mengikuti pendidikan formal atau sudah bekerja bisa menambah pengetahuan dan keterampilan mereka melalui pusat ini. Menurut La’o Hamutuk seharusnya prioritas diberikan kepada mereka yang putus sekolah dan para pemuda yang menganggur. Mereka seharusnya diberikan pertolongan untuk mencari pekerjaan. Jika tidak ini akan meningkatkan kesenjangan yang sudah ada, dimana mereka yang memiliki akses pada pendidikan formal mendapatkan semakin banyak pengetahuan dan keahlian, sementara mereka yang tidak mampu untuk mendapatkan pendidikan formal semakin terbebani ketidakmampuannya. 2. Sosialisasi program ini di distrik Pusat Pelatihan ini berbasis di Dili, dan menerima lamaran dari semua distrik. Jones Ceisar mengatakan bahwa yang merupakan tantangan besar adalah bagaimana mendatanginya dan mendapatkan perumahan di Dili bagi para pemuda dari distrik-distrik, karena pusat pelatihan ini tidak menyediakan tempat tinggal bagi siswa. Buletin La’o Hamutuk
Vol. 8, No. 3
Sampai sekarang, kebanyakan siswa berasal dari Dili. Salah seorang staf Pusat Pelatihan ini mengakui bahwa, informasi mengenai Pusat Pelatihan dan programnya kurang kepada masyarakat di distrik sehingga sedikit peserta yang berasal dari distrik. La’o Hamutuk yakin bahwa pusat pelatihan dan pendidikan seperti ini bisa sangat bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan mereka yang berada di distrik-distrik dan prosentase mereka sebagai peserta seharusnya lebih tinggi. 3. Bahasa Meskipun proses belajar dan mengajar di pusat ini tidak menggunakan bahasa Portugis, namun semua buku dan manual hanya tersedia dalam bahasa Portugis. Sehingga kebanyakan instruktur, yang memiliki keterbatasan berbahasa Portugis, mengalami kesulitan untuk memahami materi yang tersedia. Meskipun ada seorang teknisi dari Brazil yang membantu mereka, bahasa tetap menjadi kendala untuk komunikasi. La’o Hamutuk berpendapat diperlukan instruktur yang baik untuk menghasilkan lulusan yang bermutu. Kemampuan para instruktur harus dikembangkan dengan memberikan kursus bahasa Portugis, agar mereka dapat menguasai materi yang tersedia kemudian memberikan pengetahuan tersebut kepada siswa. Pada saat yang bersamaan, sebaiknya lebih banyak materi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Tetun dan/atau Bahasa Indonesia 4. Administrasi dan Manajemen Seperti yang disebutkan di atas, manajemen keuangan dan administrasi ditangani langsung oleh staf yang didatangkan dari Brazil. Menurut staf orang Timor yang bekerja di Pusat Pelatihan ini, semua pengelolaan di bawah kendali mereka, tanpa partisipasi dari staf lokal. Staf lokal mengatakan bahwa mereka tidak bisa mengakses informasi mengenai laporan keuangan, bahkan tidak mengetahui berapa gaji para Penasehat Teknik. Lebih dari itu, laporan keuangan hanya diberikan kepada pihak Brazil, sedangkan pihak pemerintah Timor-Leste hanya diberi laporan mengenai kegiatan dari pusat pelatihan ini. La’o Hamutuk percaya bahwa dalam suatu kerjasama harus ada transparansi dan partisipasi bersama dari kedua belah pihak, dalam hal perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pemantauan. 5. Pengalihan keterampilan dalam pengelolaan program Direncanakan bahwa pengalihan keterampilan administrasi dan tanggungjawaban kepada staf lokal dilakukan pada tahun 2004, namun hingga tahun 2006 ini belum dimulai, karena misinya terlalu sebentar dan Timor-Leste mengalami krisis. Proses pengalihan baru dimulai, dan akan diperkuat serta akan diselesaikan pada tahun 2008. Walaupun staf orang TimorLeste yang akan bertanggung jawab untuk pengembangan Pusat Pelatihan ini sudah mulai bekerja pada 2001, mereka masih tidak memiliki kemampuan untuk mengelola pusat pelatihan itu. 6. Hasil Produksi Dari pemantauan La’o Hamutuk, hasil produksi dari pelatihan ini seperti meja, kursi, lemari, anyaman ban dan kain disimpan dalam gudang. Kue dan roti yang dibuat di tempat pelatihan dimakan dan dibawa pulang ke rumah oleh September 2007
Halaman 3
siswa. La’o Hamutuk menganggap bahwa Pusat Pelatihan ini seharusnya mempromosikan hasil produksi peserta kepada khalayak umum, misalnya dengan menyelenggarakan pameran hasil karya mereka. Juga, mereka yang belajar konstruksi, TI, listrik, hidraulika, dan lain-lain dapat menggunakan keterampilan dan latihan mereka untuk melakukan kerja praktis – pembangunan kembali rumah, memperbaiki komputer, membantu ORNOP dan badan-badan pemerintahan, dan sebagainya. Lebih lanjut, hasil produksi dapat didistribusikan ke sekolahsekolah (terutama sekolah-sekolah di distrik-distrik). Untuk ini diperlukan peran aktif Kementerian Pendidikan dengan mengumpulkan data sekolah-sekolah di daerah pedesaan terpencil yang membutuhkan material dan fasilitas tersebut. Dengan demikian hasil produksi dari siswa bisa berhasil guna dan berdaya guna. 7. Pemantauan Pusat Pelatihan ini telah melatih dan meluluskan 1.150 orang, tetapi tidak mempunyai data mengenai berapa orang peserta didiknya yang telah mendapatkan pekerjaan dan berapa yang masih menganggur. Pusat Pelatihan ini sudah mendiskusikan masalah ini dengan Kementerian Tenaga Kerja. Peserta yang telah menyelesaikan program ini mengatakan mereka sulit untuk mencari pekerjaan karena negara ini tidak memiliki peraturan untuk bisnis atau sistem magang antara pendidikan profesional dan bisnis lokal. Tetapi La’o Hamutuk percaya bahwa situasi ekonomi kesempatan kerja yang sedikit dan pengangguran yang banyak membuat sulit bagi banyak orang yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan pekerjaan. Menurut Jones Ceisar, Pusat Pelatihan ini hanya bertanggungjawab menyediakan pelatihan dan menyiapkan orangorang untuk bekerja, tetapi pemerintah RDTL, khususnya Kementerian Tenaga Kerja bertanggungjawab untuk mendaftar dan memantau peserta yang telah lulus. Menurut La’o Hamutuk, Pusat Pelatihan harus mempunyai catatan mengenai lulusannya, untuk mengetahui mengapa lulusannya tidak mendapatkan pekerjaan, apa karena mutu lulusan, topik pelatihan atau mutu pelatihan. Prioritas harus diberikan pada mutu bukan jumlah lulusan. Selain itu, Pusat Pelatihan ini juga harus melakukan pendekatan pada bisnis lokal dan meminta agar siswanya bisa magang di tempat mereka. Pusat Pelatihan juga harus memberikan rekomendasi kepada para peserta didik yang baik dan mempromosikan kemampuan dan keterampilan mereka kepada perusahaan-perusahaan lokal maupun internasional. Juga harus mengkomunikasikan dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor yang dicakup oleh Pusat Pelatihan ini untuk membantu para lulusan mendapatan pekerjaan. Kerjasama Timor-Leste dan Portugal Pusat Nasional untuk Pekerjaan dan Pendidikan Profesional (Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional (CNEFP) di Tibar, atau lebih dikenal dengan nama Centru Tibar, didirikan pada bulan Mei 2001 di Becora, yang kemudian pada tahun 2002 dipindahkan ke Tibar. Pusat Nasional ini dibuka untuk memberikan pendidikan profesional kepada warga Timor-Leste yang berumur 18-45 tahun agar mereka bisa memiliki pengetahuan, keterampilan, dan memiliki keahlian teknik profesional yang relevan. Halaman 4
Vol. 8, No. 3
Sejak tahun 2001 sampai 2006 pusat pendidikan ini didanai oleh pemerintah Portugal melalui Kementerian Tenaga Kerja Portugal. Meskipun pusat pendidikan ini diawasi oleh Kementerian Tenaga Kerja Timor-Leste, semua pengelolaan dan administrasi keuangan ditangani oleh staf Portugis yang ditunjuk oleh Lembaga Pekerjaan dan Pendidikan Profesional (IEFP) Portugal, dan setiap tahunnya dievaluasi oleh Lembaga Bantuan Pembangunan (IPAD) Portugal. Laporan kegiatan pusat ini disampaikan kepada satu dewan yang dibentuk oleh kedua negara (Portugal dan Timor-Leste) yang terdiri dari: 1. Kantor Kerjasama dalam Kementerian Keamanan Sosial dan Tenaga Kerja Portugal 2. Lembaga Pekerjaan dan Pendidikan Profesional Portugal (IEFP) 3. Lembaga Bantuan Pembangunan Portugal (IPAD) 4. Departemen Pekerjaan Nasional dan Pendidikan Profesional dalam Kementerian 5. CNEFP (Centru Tibar) Pada tahun ini, pengelolaan pusat telah diserahkan kepada staf lokal, dengan Simão Barreto ditunjuk sebagai Direktur Pusat, sementara pelaporan dan evalausi tetap menjadi tanggungjawab dewan bersama. Anggaran pusat pendidikan ini setiap tahunnya sekitar $0,5 juta sampai $1,2 juta yang dialokasikan untuk biaya pendidikan, konstruksi, dan rehabilitasi. Pihak Kementerian Tenaga Kerja Timor-Leste memberi tahu La’o Hamutuk bahwa pemerintah Timor-Leste telah mengalokasikan dana untuk Pusat Nasional ini sebesar $272.000, sedangkan dari pihak Portugal $1.187.620. Proses perekrutan calon siswa dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja Timor-Leste melalui pengumuman di Departemen Sosial Kementerian Tenaga Kerja di semua distrik. Calon dari setiap distrik harus mendaftarkan diri pada Departemen Pekerjaan Nasional dan Pendidikan Profesional Kementerian Tenaga Kerja, kemudian mengikuti ujian masuk tertulis dan wawancara, untuk menetukan siapa yang diterima. Calon harus dapat menulis dan membaca, menganggur, dan berusia minimal 18 tahun. Pertimbangan lebih diberikan pada yang sudah menikah, memiliki keluarga yang telah bekerja di bidang yang relevan, dan yang memiliki rekomendasi dari suatu instansi, namun harus tetap melalui ujian tertulis dan wawancara. Pada mulanya fokusnya hanya pada bidang Konstruksi yang terdiri dari empat program di atas, namun pada tahun 2007 satu program baru telah dimulai di bidang Pembangunan Desa, yang terdiri dari dua program: “Pupuk dan Hortikultura” dan “Frutikultura.” Dua kali setahun selama dua mingu sebelum pelatihan dimulai, diberikan kursus bahasa Portugis, matematika, kewarganegaraan, serta pengembangan dan hubungan sosial. Kursus ini diberikan di Tibar pukul 08.30 -17.30, tetapi tahun ini kursus diselenggarakan hingga pukul 15.30 karena alasan keamanan. Sistem pendidikan yang digunakan di Pusat Nasional ini menggunakan kurikulum IEFP Portugal, termasuk bahasa Portugis. Pengajaran menggunakan bahasa Tetun, tetapi semua bahan dan materi dalam bahasa Portugis, meskipun ada rencana untuk menerjemahkankannya ke dalam bahasa Tetun. September 2007
Buletin La’o Hamutuk
Tahun
Dari mana siswa berasal? (sebagian, sepanjang 2006) Daerah Jumlah Siswa
Semester
Jumlah Lulusan 52 38 96 49 129 39
452
Bobonaro
9
Covalima
18
2001 1 2002 1 2003 2 2004 1 2005 2 2006 1 (kedua dibatalkan karena kiris) 2007 1 (kedua dibatalkan karena krisis)
Dili
59
Total
Ermera
23
Lautem
20
2. Manajemen
Liquiça
11
Pada tahun 2001 sampai 2002, semua manajemen dan administasi dikerjakan oleh pemerintah Portugal, yang tidak memberikan laporan teratur kepada pemerintah Timor-Leste. Tetapi sejak tahun 2003, sesuai dengan perjanjian kerja bilateral antara kedua pemerintah, semua kegiatan dalam pusat ini harus dilaporkan kepada Kementerian Tenaga Kerja Timor-Leste, termasuk perencanaan dan implementasi program. Beberapa sumber dari Kementerian Tenaga Kerja menyampaikan kepada kami bahwa mereka tidak mengetahui situasi keuangan Centru Tibar, dan bahwa pusat ini belum memberikan laporan kepada Kementerian. Pedro Fraga mengatakan kepada La’o Hamutuk bahwa Centru Tibar mengeluarkan laporan kepada Kementerian Tenaga Kerja Timor-Leste berdasarkan perjanjian antar para pejabat tinggi. Dua direktur pada masa pemerintah yang lalu tidak mengetahui tentang laporan ini, dan para pejabat lain dalam pemerintah baru belum mempunyai waktu untuk mempelajarinya. Menurut La’o Hamutuk, kerjasama seharusnya ada transparansi dan partisipasi dari kedua belah pihak. Meskipun pemerintah Timor-Leste tidak mengalokasikan dana, namun berhak untuk mengetahui alokasi dan penggunaan uang di Centru Tibar.
Aileu
0
Ainaro
6
Ataùro (Dili District)
3
Baucau
28
Manatuto
6
Manufahi
8
Oecusse
6
Viqueque
25
Jenis Pelatihan dan Pendidikan Kursus
Waktu (bulan)
Jumlah Jumlah Pengajar Siswa
Pertukangan (kayu)
4,5
2
18
Instalasi Pipa
4,5
2
16
Bangunan
4,5
2
18
Listrik
4,5
2
16
Fasilitas yang disediakan oleh Pusat Nasional mencakup: bus antar jemput cuma-cuma, makanan kecil dan makan siang cuma-cuma, buku petunjuk dan material kursus yang dibutuhkan, akses pada informasi, subsidi per hari $ 1,50, dan hak untuk mendapatkan ‘KIT’ atau alat-alat pendukung. Siswa yang lulus mendapatkan ijazah Tingkat Teknik Dasar (Tingkat 2) sama dengan tingkat pendidikan profesional di Eropa. Direktur Centru Tibar mengatakan bahwa tingkat ini berdasarkan fasilitas dan materi yang digunakan untuk mengajar, yang sama dengan di Eropa termasuk Portugal. Berdasarkan wawancara dengan beberapa pihak dan pengamatan langsung, ada beberapa hal yang kami soroti: 1. Partisipasi Perempuan Karena program yang disediakan di Pusat Pelatihan ini adalah untuk bidang konstruksi, partisipasi perempuan sangat kurang. Dari 452 orang lulusan, hanya ada 11 orang perempuan. Menurut Pedro Fraga dari Portugal, mantan Direktur Centru Tibar dan sekarang menjadi penasehat bagi Direktur Simão Barreto asal Timor-Leste, partisipasi perempuan harus mengikuti kriteria dari Kementerian Tenaga Kerja, dan pemberian lebih banyak kesempatan kepada perempuan tergantung pada persetujuan dan kebijakan Kementerian Tenaga Kerja. Menurut La’o Hamutuk, untuk meningkatkan partisipasi perempuan, mereka harus diberi lebih banyak akses pada seluruh proses perekrutan siswa. Dengan memberikan banyak dukungan dan kesempatan, perempuan akan tertarik untuk mengembangkan kemampuan mereka sendiri. Buletin La’o Hamutuk
Vol. 8, No. 3
9
49
3. Pengalihan keterampilan Ketika pusat ini dikelolah oleh orang Portugis, mereka mengelola keuangan sendiri. Pelatihan baru dimulai ketika pusat ini diserahkan kepada orang setempat. Menurut La’o Hamutuk seharusnya dari awal orang setempat sudah dimasukkan dalam berbagai hal yang menyangkut Pusat Pelatihan ini, baik itu manajemen, administrasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, sehingga mereka bisa memahami keseluruhan sistem. 4. Pemantauan Centru Tibar tidak memiliki data mengenai berapa banyak dari 452 lulusan yang sudah bekerja dan yang masih menganggur. Meskipun beberapa orang lulusannya bekerja pada perusahaan-perusahaan tertentu, Centru Tibar tidak mengetahui apakah mereka bekerja tetap atau hanya sementara. Para lulusan hanya diminta untuk tetap memberikan informasi kepada Centru Tibar tentang keadaan mereka, tanpa ada mekanisme untuk melakukannya. Centru Tibar mengatakan bahwa pemantauan adalah tanggungjawab pemerintah, tetapi pusat ini seharusnya memantau para lulusan. September 2007
Halaman 5
La’o Hamutuk menyarankan agar Centru Tibar memantau para lulusan untuk mengevaluasi mutu lulusan dan pelatihan. Rencana pemerintah Timor-Leste untuk pendidikan profesional Dengan dibukanya berbagai lembaga pendidikan profesional di negara ini, pemerintah RDTL dituntut untuk mempersiapkan standard dan satu sistem pendidikan profesional yang baku dan memiliki mutu yang baik. Pendidikan profesional yang ada di sini menggunakan sistem pendidikan dan kurikulum yang berbeda, termasuk sistem pendidikan dari Portugal, Brazil, Australia, Indonesia, dan dari negara-negara lain. Pada 12-13 Februari 2007, Kementerian Tenaga Kerja dengan dukungan dari ILO dan UNDP menyelenggarakan pertemuan tentang “Pendidikan untuk bekerja” bagi pendidikan profesional di Aula São Paulo di Comoro, Dili. Pertemuan tersebut diselenggarakan untuk membahas sistem pendidikan profesional di Timor-Leste, dan mekanisme yang ada saat ini untuk kerjasama dan koordinasi antara berbagai lembaga pendidikan profesional. Pertemuan ini dihadiri oleh sejumlah lembaga pendidikan profesional besar yang ada di Dili dan di distrik-distrik. Untuk menjawab kebutuhan sistem pendidikan profesional, Kementerian Tenaga Kerja telah merancang pembentukan satu lembaga yang akan mengatur pendidikan profesional yang disebut IDT (Institutu ba Dezenvolvementu Trabalhador – Lembaga Pengembangan Pekerja). Lembaga ini akan menyusun sistem pendidikan profesional yang bisa memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja di TimorLeste sesuai dengan standar internasional. Selain itu bertanggungjawab untuk memberikan sertifikat kepada orang-orang yang berkompetensi teknis dan profesional serta memberikan sertifikat kepada perusahaan-perusahaan maupun orang-orang tertentu yang berkompeten sebagai penasehat. Komisi eksekutif dalam lembaga ini akan mencakup perwakilan dari Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perusahaan-perusahaan, organisasi-organisasi pekerja, dan lembaga-lembaga pendidikan profesional. Rekomendasi Pusat-pusat Pendidikan dan Pelatihan Profesional sangatlah penting bagi pemuda-pemudi di negeri ini. Lembaga-lembaga ini dapat memberikan kemampuan dan keterampilan kepada mereka untuk dimanfaatkan bagi kepentingan mereka sendiri maupun untuk pembangunan bangsa ini. Kedua Pusat Pelatihan dan Pendidikan Profesional ini sangatlah bermanfaat, sehingga kita semua patut memberi perhatian bagi pengembangan dan kelanjutannya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, meliputi: 1. Kerja sama bilateral (antara Timor-Leste dan Portugal maupun antara Timor-Leste dan Brazil) seharusnya dilakukan bersama-sama sebagai mitra kerja yang sederajat, bukan seperti majikan dan bawahan. Seharusnya ada keterbukaan, partisipasi, dan inisiatif dari kedua belah pihak dalam segala hal.
Halaman 6
Vol. 8, No. 3
La’o Hamutuk berharap negara-negara donor menghargai Timor-Leste sebagai sebuah negara yang berdaulat. Dan pemerintah Timor-Leste juga tidak harus menerima begitu saja bantuan dari negara donor tanpa ada mekanisme untuk kerjasama dan kebijakan dalam negeri yang mengatur kerjasama, sebagai prinsip yang harus dihormati. 2. Pemerintah Timor-Leste, Portugal dan Brazil seharusnya mempunyai mekanisme untuk memantau lulusan dari pusat-pusat pendidikan ini. Seharusnya ada database mengenai lulusan yang telah bekerja di perusahaan, atau membuka usaha sendiri maupun yang masih menganggur. Juga dengan mencatat para lulusan dan apa yang terjadi dengan mereka pada pekerjaan baru mereka, pusat-pusat ini akan bisa mengevaluasi dan memperbaiki program berdasarkan hasil mereka. Ini juga bisa termasuk menambah atau menggantikan jenis kursus, dan juga memperbaikinya sehingga bisa lebih bermanfaat bagi pekerjaan mereka saat ini. 3. Lulusan dari pusat-pusat tersebut seyogyanya memiliki wadah untuk mendukung mereka, untuk menyalurkan ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan mereka, atau mempekerjakan mereka dalam proyek-proyek konstruksi yang didanai oleh pemerintah Timor-Leste, Portugal, dan Brazil, untuk menghindari “pengangguran profesional.” Mereka juga seharusnya diberikan dukungan untuk mencari pekerjaan, dan perusahaan-perusahaan yang mencari pekerja seharusnya mendatangi pusat yang menyelenggarakan program pendidikan profesional yang bisa membantu mereka menemukan pekerja yang berkemampuan. Jika pusat pendidikan ini bekerjasama dengan calon-calon majikan, misalnya melalui magang, hubungan ini akan mudah dibangun. 4. Pusat-pusat pendidikan seharusnya mulai memikirkan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan Timor-Leste, terutama program pertanian, perikanan, dan pariwisata. Program-pogram bermanfaat lain bisa juga mencakup paramedis, perbaikan mobil/sepeda motor, perbaikan jalan, keuangan, administrasi, dan menjalankan bisnis kecil. Para lulusan dari pusat-pusat ini tidak seharusnya tergantung kepada perusahaan-perusahaan saja, namun dapat menggunakan keahlian dan keterampilan yang dimiliki untuk pengembangan dirinya di bidang-bidang tersebut.
September 2007
Buletin La’o Hamutuk
5. Pemerintah RDTL harus membuat aturan yang ketat mengenai pekerja dan perusahaan yang melakukan investasi di Timor-Leste. Ini dapat mengurangi dominasi dari luar terhadap pekerja atau pekerjaan diberikan kepada pekerja asing ketika pekerja orang Timor tersedia, dan juga menjamin hak pekerja lokal yang bekerja pada perusahaanperusahaan tersebut. Pemerintah juga bisa mengusahakan untuk memperkerjakan lulusan dari program pedidikan profesional, atau mendukung perusahan sub-kontraktor untuk melakukannya.
6. Pemerintah Timor-Leste harus memberlakukan standar supaya semua pendidikan profesional yang ada di Timor-Leste mutunya tinggi dan dapat diukur. Sistem pendidikan dan kurikulum harus sesuai dengan kondisi TimorLeste. 7. La’o Hamutuk mendukung dibentuknya satu lembaga yang mengatur pendidikan profesional, dengan harapan bahwa adanya lembaga/wadah organisasi akan memperbaiki mutu pendidikan profesional di Timor-Leste.
Presiden Berjanji Tidak Memberlakukan UU-Amnesti Pada 4 Juni Parlemen Nasional Timor-Leste meloloskan undang-undang mengenai “Kebenaran dan Tindakan Pengampuan untuk Berbagai Pelanggaran”, yang memberikan amnesti kepada para pelaku kejahatan lebih dari 180 jenis kejahatan spesifik yang dilakukan antara 20 April 2006 sampai 30 April 2007. Meskipun para pendukung undangundang amnesti mengatakan bahwa undang-undang ini akan mengurangi beban sistem peradilan, La’o Hamutuk berpendapat bahwa kegagalan dalam mentuntut pertanggungjawaban orang-orang yang melanggar hukum hanya akan memperlemah kekuasaan hukum – melestarikan kekebalan hukum dan mendukung tumbuhnya budaya kriminalitas di Timor-Leste. Usulan undang-undang ini tidak memasukan mekanisme pencarian kebenaran, seperti kesaksian atau dengar pendapat umum. Undang-undang ini memberikan amnesti untuk kejahatan yang merusakkan harta benda bernilai kurang dari $ 10.000, tetapi tidak untuk yang lebih, memberikan preseden ketidaksetaraan keadilan untuk yang kaya dan miskin (lihat tajuk rencana Buletin La’o Hamutuk Vol. 8 No. 2). Ini adalah salah satu dari beberapa undang-undang kontroversial yang diloloskan selama periode kekacauan umum tahun lalu, dalam hal ini di tengah-tengah tidak adanya perhatian politik dan media karena kampanye pemilihan umum
parlementer. Sementara Parlemen dan publik menunggu keputusan Presiden José Ramos-Horta untuk memberlakukan atau memveto undang-undang tesebut, La’o Hamutuk bekerja meningkatkan kesadaran, menganalisis dampak undangundang ini, menerbitkan tajuk rencana, dan memberikan komentar kepada media nasional dan international. Pada 5 Juli, Presiden meminta kepada Pengadilan Tinggi untuk memberikan nasehat apakah undang-undang ini melanggar konstitusi atau tidak. Pada hari yang sama, La’o Hamutuk menemui Presiden, dan dia berjanji untuk tidak memberlakukan undang-undang ini, apa pun nasehat yang diberikan Pengadilan Tinggi. Akan tergantung kepada Parlemen baru dan Pemerintah untuk memutuskan apa yang dilakukan. Pengadilan Tinggi menyampaikan pendapatnya pada 16 Agustus, menyatakan bahwa undang-undang ini melanggar prinsip Konsititusi mengenai kesetaraan karena hanya memberlakukan pada kejahatan-kejahatan yang dilakukan dalam periode tertentu. Presiden bekerjasama dengan beberapa organisasi masyarakat sipil, sedang mencari rekomendasi alternatif mengenai bagaimana menyelesaikan banyak kejahatan yang terjadi selama krisis 2006-2007.
Dengarkan Program Radio “Igualidade” La’o Hamutuk Wawancara dan komentar mengenai isu-isu penting yang kami pantau! Setiap Minggu pada jam 1:00 siang di Radio Timor-Leste Setiap Kamis jam 9:00 malam di Radio Comunitas Atoni Oecussi.
Siapa di La’o Hamutuk? Staf La’o Hamutuk: Yasinta Lujina, Inês Martins, Guteriano Neves, Charles Scheiner, Viriato Seac, Santina Soares, Maximus Tahu Penerjemah: Nugroho Kacasungkana, Pamela Sexton, Andrew de Sousa, Titi Irawati Dewan Penasehat: Joseph Nevins, Pamela Sexton, Adérito de Jesus Soares, Justino da Silva, Oscar da Silva
Buletin La’o Hamutuk
Vol. 8, No. 3
September 2007
Halaman 7
La’o Hamutuk Mengusulkan Perubahan pada UU-Perminyakkan Pada bulan April ini, La’o Hamutuk adalah satu-satunya organisasi non-pemerintah (ORNOP) yang mengajukan submisi kepada Pemerintah RDTL, khususnya Kementerian Sumber Daya Alam, Mineral, dan Kebijakan Energi sehubungan dengan tiga usulan rancangan undang-undang dekrit yang diusulkan untuk merombak bagaimana pengelolaan proyek-proyek perminyakan, membentuk satu perusahaan minyak nasional, dan mendirikan satu Dewan Nasional Kebijakan Energi. Buletin La’o Hamutuk Juni 2007 memberikan ringkasan undang-undang tersebut dan submisi April kami. Dua minggu untuk konsultasi publik adalah waktu yang terlalu pendek untuk analisis yang teliti dan cermat mengenai tiga undang-undang dekrit yang rumit itu. Untuk menjawab tuntutan publik, Pemerintah dengan bijaksana memperpanjang waktu untuk pengajuan submisi, menunda pemberlakuan hingga sesudah pemilihan umum. Otoritas Laut Timor (TSDA – Timor Sea Designated Authority) dua negara telah diperpanjang mandatnya sampai bulan Januari 2008, menghilangkan sebuah tekanan untuk pembuatan mekanisme pengaturan baru yang terburu-buru. Pemerintah baru telah berkuasa setelah proses ini dimulai, dengan sejumlah perubahan dalam struktur sekarang dan dalam visinya mengenai bagaimana mengembangkan sumberdaya perminyakan Timor-Leste. Dua dari rancangan undang-undang dekrit tersebut – Otoritas Pengaturan dan Perusahaan Minyak Nasional – akan dimasukkan dalam satu “Undang-Undang Optimisasi Perminyakan” yang akan segera dirancang oleh Sekretariat Negara untuk Sumberdaya Alam. Tanggungjawab Dewan Nasional Kebijakan Energi akan dipegang oleh jabatan baru Sekretaris Kebijakan Energi. Brasil merupakan model untuk rancangan tiga undangundang tersebut, tetapi Menteri Energi mereka telah dipecat dan 50 orang stafnya telah ditangkap. São Tomé diketahui memiliki salah satu undang-undang yang terbaik di dunia untuk pengelolaan pendapatan minyak, tetapi satu skandal korupsi terkuak pada bulan Juni. Pengalaman-pengalaman menyedihkan mereka seharusnya membuat Timor-Leste berusaha lebih keras lagi untuk mengembangkan undang-undang yang tidak hanya terbaik di dunia, tetapi yang akan bisa mencegah negara kita jatuh ke perangkap yang sama. Dengan bantuan dari para pakar internasional, La’o Hamutuk menyampaikan lebih dari dua puluh halaman komentar tambahan pada bulan Juli, yang diringkaskan di bawah ini. Submisi lengkapnya tersedia pada situs jaringan atau kantor kami:
bertemu secara tertutup dan hanya mengikutsertakan orangorang yang telah dipilih oleh Perdana Menteri. Seperti dengan Undang-Undang Perminyakan 2005 yang disepakati secara aklamasi, konsultasi publik yang terbuka dan luas dan perdebatan parlementer bisa membantu memastikan bahwa seluruh masyarakat mendukung keputusan tersebut. Khususnya dengan pemerintahan koalisi, satu undang-undang yang diloloskan secara terbuka oleh para utusan yang dipilih itu lebih bertahan lama dibandingkan dengan keputusan yang diambil oleh pemerintah melalui perdebatan tertutup. Stabilitas seperti itu sangat menarik bagi perusahaan-perusahaan minyak internasional, para pembeli hasil ekspor minyak kita, dan pihak-pihak lain yang memperhatikan transparansi, pertanggungjawaban, korupsi, dan pengembangan ekonomi berkelanjutan.
Ini seharusnya Undang-undang Parlementer, bukan Undang-undang Dekrit yang disahkan oleh Dewan Menteri. Pengalaman internasional menunjukkan bahwa sektor perminyakan, khususnya di negara-negara yang tergantung pada minyak untuk kebanyakan pendapatannya, sangat rentan terhadap kesalahan pengelolaan, korupsi, penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu kita seharusnya menggunakan proses yang paling kuat, paling transparan, paling demokratis, dan paling inklusif serta paling seksama pembahasannya untuk mendirikan dasar-dasar yang mantap untuk pengembangan dan pengaturan perminyakan masa depan. Parlemen bekerja di depan publik, dengan partisipasi dari banyak partai politik, tidak seperti Dewan Menteri yang
Eksplorasi dan distribusi minyak itu berbeda. Rancangan undang-undang tersebut mendirikan sebuah Otoritas Pengaturan Nasional tentang Gas Alam dan Bahan Bakar Hayati (ARNP), Perusahaan Nasional Perminyakan Timor-Leste (PETROTIL), dan Dewan Nasional Kebijakan Energi (CNPE). Masing-masing badan baru ini memiliki otoritas atas seluruh proses perminyakan, mulai eksplorasi dan produksi (hulu), sampai ke penyulingan minyak, pencairan gas, pemasaran, distribusi, dan penjualan eceran (hilir). Ini adalah sebuah perluasan besar dari Undang-undang Perminyakan 2005, yang hanya mencakup kegiatan hulu. Tujuan dari operasi hulu adalah memberikan pendapatan untuk keuangan Negara, sedangkan hilir, dari perspektif pemerintah nasional, adalah untuk memastikan ketersediaan energi untuk
Halaman 8
Vol. 8, No. 3
Ketiga undang-undang tersebut tidak bisa menutupi sebuah kekosongan hukum. Sebuah kerangka hukum yang menyeluruh seharusnya ada sebelum undang-undang khusus ini diberlakukan, karena tidak mudah disesuaikan ke dalam perundang-undangan kita yang campuran Timor-Leste/PBB/Indonesia. Khususnya, semua undang-undang tentang transparansi, perlindungan dan pemeriksaan lingkungan, penyelesaian sengketa, dan konflik kepentingan seharusnya diberlakukan lebih dulu. Jika usulan undang-undang dekrit ini diloloskan tanpa dasar itu, akan ada kebingungan hukum. Banyak struktur yang digunakan di dalamnya tidak ada dalam undang-undang Indonesia, yang berlaku di bidang-bidang dimana Timor-Leste belum memberlakukan undang-undang baru. Sejumlah undang-undang terkait telah ada, termasuk Undang-Undang Perminyakan, Undang-Undang Dana Perminyakan, dan Undang-Undang mengenai Perusahaan Publik. Rancangan undang-undang baru ini harus konsisten dengan undang-undang tersebut di atas. Kontradiksi dan celah di dalam perundang-undangan menciptakan jalan yang bisa mendatangkan korupsi atau lebih parah, menyulitkan pelaksanaannya oleh para pejabat atau penegakannya oleh pengadilan. Sebelum undang-undang tersebut diloloskan, Parlemen seharusnya meloloskan sebuah undang-undang organik untuk Kementerian Sumberdaya Alam, Mineral, dan Kebijakan Energi, seperti yang telah dilakukan untuk kementerian-kementerian lainnya. Undang-undang organik ini akan membuat sebagian dari undang-undang dekrit tersebut tidak dibutuhkan.
September 2007
Buletin La’o Hamutuk
penduduk Timor-Leste. Tidak masuk akal dan tidak efisien menempatkan kedua jenis kegiatan itu di bawah ketentuan pengatur yang sama, yang akan pasti memprioritaskan hal tertentu dan mengabaikan yang lain. Kekuasaan terpusat bisa menuju ke korupsi. Kekuasaan pengambilan keputusan, pengangkatan, dan akses pada informasi terlalu memusat pada Kementerian Sumberdaya Alam, Mineral dan Kebijakan Energi (MNRMEP). Pengawasan dan pengimbangan, konsultasi, dan transparansi harus ada di dalam Pemerintah, dengan lembagalembaga negara yang lain (Presiden, Parlemen, Provedor, dan badan peradilan) dan dengan para pelaku non-pemerintah (bisnis, masyarakat sipil, masyarakat lokal). (Struktur pemerintah AMP yang dibentuk bulan Agustus membagi fungsi MNRMEP ke dua Sekretaris Negara; ini adalah langkah yang baik ke arah desentralisasi tetapi menimbulkan kekhawatiran mengenai rendahnya bobot yang diberikan kepada pengelolaan sektor perminyakan.) Transparansi dan informasi publik adalah alat-alat yang mendasar untuk membantu mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme. Timor-Leste memerlukan kebijakan informasi publik yang menyeluruh, mencakup seluruh pemerintahan, berkekuatan hukum mengikat berdasarkan prinsip bahwa segala sesuatu semestinya publik kecuali ada alasan yang memaksa untuk dirahasiakan, tetapi undang-undang ini tidak memiliki ketentuan dasar untuk transparansi. Khususnya, naluri perusahaan-perusahaan perminyakan untuk merahasiakan, yang sering disebut sebagai “rahasia perdagangan” tidak seharusnya mengesampingkan hak warga negara untuk mengerti eksploitasi kekayaan dan kinerja pegawai pemerintah kita. Tidak ada negara yang memerlukan undang-undang jika semua orang memiliki keinginan yang baik dan melakukan pekerjaan mereka dengan sempurna – tujuan dari perundangundangan adalah untuk memastikan bahwa ketamakan atau kesalahan manusia tidak menimbulkan akibat serius bagi rakyat dan negara. Sayangnya, konflik kepentingan diperbolehkan oleh banyak pasal dalam usulan undang-undang tersebut, yang berisi sedikit ketentuan yang mengharuskan pelaku kesalahan bertanggungjawab atas tindakan mereka. Timor-Leste seharusnya memiliki sebuah ketentuan konflik kepentingan untuk seluruh pemerintah yang berlaku untuk semua pengambil keputusan. Selain melarang keterlibatan dengan perusahaan-perusahaan yang kepentingannya bertumpang-tindih dengan tugas mereka untuk mengatur, ketentuan seperti itu seharusnya mewajibkan mereka untuk melaporkan harta kekayaan mereka sebelum mulai bekerja, setiap tahun, dan sesudah masa kerja mereka selesai. Otoritas Penganturan Nasional Gas Alam dan Bahan Bakar Hayati (ARNP) Legislasi yang diusulkan ini menciptakan ARNP sebagai sebuah badan setengah otonom, bukan sebuah departemen pemerintah yang normal (seperti Direktorat Nasional Minyak dan Gas — DNPG sekarang ini), untuk mengelola kekayaan minyak dan gas Negara untuk kesejahteraan rakyat kita. Kita percaya bahwa peranan ini terlalu penting untuk dikeluarkan dari proses demokratis, dan seharusnya memasukkan pengawasan Parlementer dan konsultasi publik yang baik. Selain itu, anggaran belanja ARNP seharusnya merupakan bagian dari anggaran belanja Negara, dan pendapatannya Buletin La’o Hamutuk
Vol. 8, No. 3
datang dari penetapan Parlementer. Pendapatan yang berhubungan dengan perminyakan harus melalui proses Dana Perminyakan yang diharuskan oleh hukum, bukan langsung ke ARNP. Orang-orang yang bekerja untuk ARNP seharusnya memiliki hak, tanggungjawab, dan tunjangan yang sama dengan pegawai negeri yang lain. Pengembangan perminyakan di negara-negara lain yang sama seperti Timor-Leste sering mendatangkan kutukan sumberdaya alam. Sebagian muncul karena salah pengelolaan atau karena pencurian pendapatan, tetapi juga terjadi karena perusahaan-perusahaan komersial didirikan hanya untuk keuntungan para pemegang saham mereka, bukan demi keuntungan rakyat di negara mereka beroperasi. Perusahaanperusahaan komersial akan memperhatikan keinginan ekonomi mereka sendiri, tetapi siapa di samping Pemerintah Timor-Leste yang akan melindungi kebutuhan dan kesejahteraan warganegara Timor-Leste? Legislasi yang diusulkan memprioritaskan kepentingaan komersial jangka pendek lebih dari kepentigan umum jangka panjang. Regulasi harus memasukkan perlindungan lingkungan dari kebocoran, kecelakaan, dan limbah; menyediakan keberlanjutan dan manfaat antar-generasi; melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja; mencegah pelanggaran hak tanah dan hak asasi manusia; mengembangkan energi alternatif; memaksimalkan hasilnya untuk pekerja dan bisnis Timor-Leste; dan meminimalkan dampak iklim. Ini semua kebanyakkan diabaikan di dalam rancangan mandat ARNP, yang juga menghilangkan kebutuhan untuk kosultasi dengan masyarakat dan publik sebelum mensahkan kegiatan-kegiatan yang akan berpengaruh pada mereka. Seluruh Dewan Direktur ARNP akan dipilih oleh Menteri Sumberdaya Alam. Kami mengusulkan bahwa mereka dipilih oleh pejabat-pejabat yang berbeda dan dikonfirmasi oleh Parlemen. Selain itu, Dewan ini harus demokratis dan transparan di dalamnya. Pegawai yang memenuhi syarat (Auditor Tunggal) harus independen, dan laporannya harus dipublikasikan. Jangkauan kegiatan yang diatur oleh ARNP sangatlah luas, dan setiap orang yang berdagang hasil minyak harus mendaftar pada ARNP dan mendapatkan pesetujuan. Seperti yang ditulis, ini termasuk setiap toko yang menjual minyak tanah atau menukar tabung LPG, setiap kios yang menjual bensin, setiap pedagang jalanan yang menjual korek api gas penyala rokok. Perusahaan Minyak Nasional Timor-Leste (PETROTIL) La’o Hamutuk mendukung pembentukan sebuah perusahaan minyak nasional untuk Timor-Leste yang kuat, dikelola dengan baik, dimiliki oleh warganegara. Lembaga seperti ini bisa membantu mengembangkan sumberdaya dan kemampuan kita untuk mengelolanya, dan memaksimalkan pendapatan untuk Timor-Leste. Selain itu, sebuah perusahaan minyak nasional yang transparan, bertanggungjawab, dikontrol secara demokratis akan bertanggungjawab kepada rakyat kita sendiri, bukan kepada para investor asing. Perusahaan ini akan memprioritaskan kepentingan jangka panjang TimorLeste, bukannya pembagian harga setiap hari atau pembagian keuntungan setiap tiga bulan. Namun, di negara-negara lain, perusahaan minyak nasional sering menjadi jalan ke bencana. Mereka bisa dipergunakan September 2007
Halaman 9
untuk mengelakkan tangungjawab atas pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan-perusahaan asing (seperti di Ecuador, Texaco menjual sahamnya kepada Petroecuador), atau untuk memungkinkan pencemohan undang-undang keselamatan atau komunikasi dengan masyarakat lokal (seperti NNPC di Nigeria). Jika tidak diatur dengan hati-hati, sebuah perusahaan nasional akan lebih berbahaya daripada perusahaan swasta yang harus bertanggungjawab kepada para pengatur di negara-negara dimana saham mereka diperdagangkan. Pemerintah TimorLeste sendiri akan memiliki tangungjawab menjaga agar PETROTIL jujur, bertangungjawab, dan transparan, dan ini adalah tugas yang kritis dan sulit. PETROTIL seharusnya diatur dengan standar transparansi dan pertangungjawaban yang sama tingginya dengan yang diberlakukan di negara-negara demokrasi maju untuk perusahaan minyak milik investor yang sahamnya diperdagangkan secara umum. Pengelolaan perusahaan yang baik seharusnya jelas dan bersifat wajib untuk semua operasi PETROTIL, termasuk pelarangan konflik kepentingan, kepatuhan pada standarstandar transparansi internasional, pengawasan parlementer, konsultasi publik dan masyarakat, penerbitan teratur audit independen, dan laporan kepada pemerintah dan publik. Sayangnya, rancangan undang-undang PETROTIL tidak memuat semua persyaratan tersebut, dan oleh karena itu membahayakan Timor-Leste. Dewan Konsultasi multi-sektoral, sama seperti untuk Dana Perminyakan dapat membantu memperbaiki pengawasan dan pertanggungjawaban. Rancangan undang-undang PETROTIL mewajibkan PETROTIL membagikan keuntungannya kepada para pekerja dan direkturnya sendiri serta menghubungkan upah pekerja dengan keuntungan PETROTIL. Ini adalah undangan terbuka untuk korupsi dan melangar Konstitusi RDTL, yang menyebutkan bahwa kekayaan minyak adalah milik TimorLeste, bukan milik sedikit orang terpilih yang diangkat. Menteri Sumberdaya Alam, Mineral dan Kebijakan Energi José Texeira mengatakan bahwa pembagian keuntungan diperlukan untuk menarik personil yang berkualifikasi di dalam industri minyak yang bergaji tinggi itu. Kami percaya bahwa itu lebih mungkin menarik orang-orang rakus yang tergoda kesempatan untuk mencuri kekayaan yang merupakan hak kita itu. Keuntugan PETROTIL seharusnya masuk Dana Peminyakan, seperti semua pendapatan minyak lainnya. Ketika para pekerja PETROTIL bisa berbagi, ini merupakan preseden yang berbahaya. Haruskah petugas pemungut pajak mendapatkan bagian dari pajak yang mereka kumpulkan atau badan-badan pembelian menerima sebagian pembayaran kembali untuk kontrak-kontrak yang mereka berikan? Para pekerja PETROTIL seharusnya dicakup oleh peraturan ketenagakerjaan dan sistem gaji yang sama dengan pegawai negeri yang lainnya. Staf internasional PETROTIL dan keluarga mereka dibebaskan dari pajak impor barang-barang pribadi,
Halaman 10
Vol. 8, No. 3
mengabaikan kekuasaan hukum. Bagian-bagian lain dari rancangan undang-udang juga menciptakan suatu atmosfer bersahabat dengan korupsi, seperti proses tender “yang disederhanakan,” penunjukan terpusat, dan tidak ada keharusan untuk audit dari luar. Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Kegiatan Perminyakan Undang-undang ini mendirikan sebuah Dewan Nasional Kebijakan Energi (CNPE), yang diberi wewenang untuk mengusulkan kebijakan kepada Dewan Menteri. Ini menunjukkan bahwa badan ini adalah badan penasehat, tanpa ada kekuasaan pengambilan keputusan atau tanggungjawab hukum. Kami setuju dengan ini, tetapi komentar lain mengenai CNPE menggambarkannya sebagai organ pengawasan atau pengatur. Undang-undang ini juga memberi wewenang kepada CNPE untuk menyarankan persetujuan anggaran dan laporan keuangan pengatur energi, tetapi tidaklah jelas apakah CNPE sendiri dapat menyetujui (atau menolak) laporan tersebut. Seperti usulan undang-undang dekrit yang lain, yang satu ini sangat lemah mengenai desentralisasi kekuasaan, transparansi, keberlanjutan, pencegahan konflik kepentingan, dan kesetaraan manfaat antar-generasi. Selain jaminan energi, CNPE seharusnya mempertimbangkan pengembangan kemampuan tenaga kerja RDTL, meningkatkan kemampuan penyerapan perekonomian kita, perencanaan jangka panjang, meminimalkan perusakan lingkungan global, dan melindungi tanah serta masyarakat Timor-Leste dan aktivitas-aktivitas yang sedang berlangsung (seperti penangkapan ikan dan pertanian). CNPE bertangungjawab untuk membantu membentuk kebijakan energi untuk seluruh bangsa, dan itu seharusnya diperluas agar mencakup wakil-wakil pekerja, masyarakatmasyarakat pedesaan, dan konsumen. Enam dari sepuluh anggota yang diusulkan adalah menteri atau orang yang mereka tunjuk (tiga dari empat sisanya diangkat oleh Menteri Sumberdaya Alam), dan para menteri Pemerintah telah mempunyai pengaruh yang luas atas kebijakan. Sebuah Dewan seperti ini seharusnya memasukkan beranekaragam perspektif, dan seharusnya mengikutsertakan masyarakat sipil, badan-badan, dan konsumen. Kesimpulan Undang-undang tersebut kurang dipikirkan dengan baik dan teliti sebelum diedarkan untuk konsultasi publik dan akan sangat merugikan Timor-Leste kalau disahkan. Kami mendorong agar Pemerintah yang lalu menjawab kritik-kritik publik dan internal dan Pemerintah baru sekarang menyelenggarakan suatu proses yang lebih seksama. Kami berharap bahwa versi terakhir dari masing-masing undangundang ini (yang masing-masing bisa disahkan secara terpisah) akan menjadi bagian dari peraturan legal terbaik yang dimungkinkan untuk mengelola aspek yang dominan, sangat menguntungkan, dan berbahaya bagi masa depan Timor-Leste.
September 2007
Buletin La’o Hamutuk
La’o Hamutuk: Mengorientasi Kembali Pendekatan Kami La’o Hamutuk (LH), adalah NGO lokal yang melakukan pemantauan, analisis dan melaporkan kegiatan-kegiatan dari institusi-institusi internasional yang terlibat dalam rekonstruksi dan pembangunan Timor-Leste. LH didirikan pada tahun 2000 sebagai kelanjutan dari komitmen gerakan solidaritas internasional terhadap perjuangan rakyat Timor-Leste untuk hak penentuan nasib sendiri. Dengan mempelajari bersama tentang institusi-institusi internasional seperti Bank Dunia, IMF, PBB dan agen-agennya, agen-agen pembangunan bilateral dan kebijakan serta kepentingan mereka di TimorLeste, para aktivis internasional dan nasional berharap dapat mendorong institusi-institusi itu menjadi lebih mau mendengarkan dan membantu rakyat Timor-Leste lebih mengerti agenda dan latarbelakang institusi-institusi internasional tersebut. Sejak pendiriannya, LH telah memantau organisasiorganisasi internasional yang berada di Timor-Leste selama masa transisi UNTAET, ketika tidak ada pemerintah yang dapat menjamin mereka untuk bertanggung jawab. Sejak awal bulletin LH membantu menginformasikan kepada rakyat Timor-Leste tentang organisasi-organisasi tersebut melalui artikel-artikel seperti “Apa itu Bank Dunia?” dan “Apa itu IMF?”. Kami juga melakukan pemantauan terhadap bantuan bilateral dan multilateral, termasuk agen-agen dan programprogram dari Amerika Serikat, Cina, Jepang, Portugal, Australia dan Brasil. Kami memantau peranan mereka dalam proses rekonstruksi dan pembangunan di Timor-Leste, dan bagaimana mereka melibatkan rakyat Timor-Leste dalam perencanaan dan pelaksanaan. Kami menerbitkan banyak laporan tentang agen-agen tersebut dengan latar belakangnya, motivasi, kegiatan dan proyek-proyek mereka di Timor-Leste. Setelah Timor-Leste merdeka secara formal pada tahun 2002, LH mulai melihat lebih mendalam pada proyek-proyek yang didanai oleh organisasi-organisasi tersebut dan mulai memantau fungsi mereka sebagai penasehat bagi pemerintahan yang baru. LH juga memperluas area penelitiannya dengan memasukkan issu minyak dan gas serta memunculkan tim penelitian baru pada Sumber Daya Alam. Hal ini dilakukan karena keterlibatan Australia dan perusahaan-perusahaan internasional dalam pengembangan perminyakan dan kenyataan bahwa pendapatan dari minyak mengisi sekitar 90% dari perekonomian Timor-Leste. Pada tahun 2005, untuk menjawab keinginan yang telah lama muncul untuk memantau pembangunan di luar kota Dili dengan lebih efektif, kami membentuk sebuah tim investigasi untuk pembangunan di daerah rural. Tim ini memantau dan melaporkan proyekproyek yang didanai oleh badan-badan internasional, yang berhubungan dengan kehidupan sebagian besar penduduk Timor-Leste yang hidup di luar ibukota. La’o Hamutuk yang baru-baru ini me-orientasi kembali pekerjaan kami, kami menemukan bahwa hampir semua proyek yang diatur oleh donor dari luar negeri, memiliki masalah yang sama, seperti: √ konsultasi yang tidak efisien dengan penduduk lokal yang seharusnya diuntungkan dari proyek-proyek tersebut; √ hanya sedikit wanita terlibat dalam proses pembuatan keputusan; √ hubungan yang tidak baik antara staf internasional dan staf lokal, termasuk minimnya transfer kemampuan kepada orang Timor Leste; Buletin La’o Hamutuk
Vol. 8, No. 3
√ kegagalan untuk menggunakan kapasitas lokal dan struktur lokal yang sudah ada; √ tidak ada keberlanjutan, sehingga proyek-proyek tersebut mati ketika dana asing berhenti; √ kurangnya koordinasi yang baik antara agen-agen yang menjadi pelaksana, dengan pemerintah ataupun grup-grup lain; √ kegagalan untuk menjawab kebutuhan komunitas karena model pengimplementasian yang tidak memperhitungkan kondisi dan kebutuhan spesifik komunitas lokal. Kelemahan-kelemahan di atas melefleksikan fenomena global perkembangan industri yang tidak mudah untuk diubah hanya di Timor-Leste. Kami menyadari bahwa jika LH terus memantau proyekproyek seperti itu, LH dibatasi oleh agenda-agenda dan perspektif para donator, dan sering tidak bisa mengidentifikasi jalan yang lebih baik untuk menjawab sebuah permasalahan, membandingkan dengan model-model yang lain, memasukan pendekatan-pendekatan alternatif atau alternatif-alternatif lain yang lebih efektif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, kami memutuskan untuk fokus pada topik yang lebih luas dalam penelitian dan laporan kami dan mengidentifikasi lima sektor: 1. Sumber Daya Alam, khususnya minyak dan gas: ketergantungan pada perminyakkan, manajemen pendapatan dari minyak dan gas, kebijakan-kebijakan pemerintah, isu-isu berkaitan dengan linkungan, transparansi, pertanggunjawaban dan keberlanjutan. 2. Pertanian: kebijaksanaan publik berhubungan dengan pertanian, hak atas tanah, pasar, keamanan pangan, irigasi, transportasi dari ladang ke pasar dan aspek-aspek lain dari kehidupan di daerah rural. 3. Pemerintahan: keadilan, keamanan, hukum, hak asasi manusia, pendidikan kewarganegaraan, pemilihan umum, proses pembuatan undang-undang,, institusi-institusi kenegaraan, desentralisasi dan administrasi pemerintahan. 4. Ekonomi: investasi asing, privatisasi, globalisasi dan perdagangan bebas terutama di sektor-sektor selain perminyakan dan pertanian. 5. Pelayanan Sosial: kesehatan, pendidikan, komunikasi, air, listrik dan infrastruktur. Karena keterbatasan staff saat ini, kami memfokuskan pada tiga bidang yang disebutkan pertama. Kami berharap untuk menambahkan fokus monitoring pada ekonomi pada tahun 2008 dan pelayanann sosial pada tahun 2009, ketika kami memiliki lebih banyak staff dengan lebih banyak pengalaman dan pengetahuan. LH tidak mengubah misi umumnya untuk memantau organisasi-organisasi internasional, dan kami tetap memantau aktor-aktor yang sama dalam institusi-institusi yang sama. Organisasi-organisasi internasional tetap memiliki keterlibatan dalam skala yang besar di Timor-Leste, mendanai dan mengimplementasi proyek-proyek serta memberikan nasehat di banyak bidang. Kami berharap perubahan perspektif dalam organisasi akan lebih mengefektifkan kerja La’o Hamutuk dalam usaha kami untuk mencapai sebuah proses pembangunan yang dapat terbuka dan secara efektif menjawab kebutuhan dan harapan dari semua orang Timor-Leste. September 2007
Halaman 11
Gerakan Perempuan: Melihat kebelakang dan melihat ke depan Meskipun telah banyak dibentuk berbagai organisasi perempuan maupun jaringan perempuan yang berjuang untuk membela kepentingan kaum perempuan, namun belum ada mekanisme struktural dalam gerakan perempuan baik di Indonesia maupun di Timor-Leste. Secara kultural kaum perempuan muda di Indonesia dan Timor-Leste belum banyak berperan dalam proses dan gerakan untuk perubahan. Untuk memperkuat gerakan perempuan dengan strategi mendukung organisasi perempuan di pedesaan dan konsentrasi pada perempuan muda, maka diorganisir sebuah Lokakarya dengan tema “Refleksi dan Revitalisasi Gerakan Perempuan dan Feminis Muda di Indonesia dan Timor-Leste di Bogor, Indonesia pada 18–23 Juni 2007. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah: √ Menguatkan dan memperluas kepemimpinan dalam gerakan perempuan melalui pendidikan politik antar generasi dan kegiatan pengembangan keterampilan, serta pembelajaran dan aksi lintas batas. √ Mengedepankan kembali kesetaraan gender dan strategi hak-hak perempuan melalui ’revisioning’, meningkatkan kemampuan analisis kekuasaan, keterampilan negosiasi dan strategi/metodologi untuk pengorganisasian dan mobilisasi melalui pendidikan populer. √ Menjembatani kenyataan kesenjangan desa dan kota, upaya dan kebijakan di tingkat akar rumput antara penelitian dan aktivis, dan antara gerakan perempuan dengan gerakan sosial lainnya termasuk mereka yang bekerja untuk hak-hak kelompok atau penduduk asli/suku minoritas dan kelompok pekerja. Kegiatan ini diorganisir oleh Just Associates (JASS) dengan dukungan dana dari HIVOS. JASS adalah organisasi yang didirikan oleh aktivis gerakan perempuan dari Amerika Utara dan Asia Pasifik, yang bertujuan untuk menjembatani gerakangerakan perempuan di bagian Utara dan Selatan. Selain itu JASS juga menerbitkan buku-buku sebagai referensi, terlibat dalam kegiatan lobi dan advokasi di tingkat internasional dan mendukung keadilan sosial. HIVOS adalah lembaga donor yang mengelola dana pemerintah Belanda dan individuindividu di Eropa serta Amerika untuk mendukung program lokal di Indonesia dan Timor-Leste. Salah satu fokusnya adalah gender mainstreaming, memperkuat gerakan perempuan dengan strategi mendukung organisasi perempuan di pedesaan. Kegiatan refleksi ini difasilitasi oleh Nani Zulminarni dan Dina Lumbantobing dari Just Associate, dengan narasumber Lely Zailani (Ketua Komisi Politik HAPSARI, Himpunan Serikat Perempuan Indonesia) yang membagi pengalaman tentang Gerakan Perempuan dan Dian Kartika Sari (Deputi direktur INFID) tentang Memahami Peristiwa dan Pelaku dari Lokal ke Global. Kegiatan lain yang dilakukan, diantaranya: Poster Café: peserta dibagi dalam tiga kelompok, dimana setiap harinya, membuat stand informasi tentang lembaganya melalui poster, gambar, brosur- brosur dan buku. Peserta lain akan berkeliling untuk melihat dan saling berbagi informasi. Learning Group: peserta dibagi dalam kelompok kecil untuk mendiskusikan berbagai topik yang berkaitan dengan gerakan perempuan dan feminis selama satu jam setiap Halaman 12
Vol. 8, No. 3
hari. Dalam sesi khusus ini peserta saling berbagi, pendalaman materi, saling mengenal, serta berbagi strategi sampai ke hal-hal pribadi. Diskusi kamar: sesi ini dinamakan diskusi kamar karena dilakukan di kamar masing-masing dengan teman sekamarnya untuk mendiskusikan dan membahas hal-hal seputar materi yang diperoleh dalam kelas, isu-isu yang berhubungan dengan gerakan dan feminis dan juga berbagi tentang pengalaman masing-masing. Hasil diskusi kamar akan dipresentasikan keesokan hari yang kemudian dirangkum oleh fasilitator. Diskusi informal tentang orientasi seksual: sesi ini tidak di ada dalam agenda, namun dimunculkan karena kebetulan ada peserta dari komunitas lesbian yang bekerja dengan komunitas LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender). Diskusi ini sangat menarik karena selain memberikan informasi tentang LGBT juga menambah pengetahuan lebih mendalam mengenai orientasi seksual. Pelajaran penting dari diskusi ini adalah meskipun kita berbeda orientasi seksual, namun bukan kendala untuk bekerjasama. Perbedaan yang ada untuk ‘memperkaya’ dan dipandang positif untuk memperkuat gerakan kita. Malam keakraban: sesi ini dilakukan pada hari terakhir kegiatan. Peserta dari berbagai daerah di Indonesia maupun Timor-Leste menampilkan atraksi yang telah dipersiapkan dengan mengundang semua peserta ikut serta dalam atraksi tersebut. Kegiatan Lokakarya tersebut dihadiri oleh berbagai organisasi baik yang bekerja untuk isu perempuan, advokasi maupun media dari tingkat pusat maupun basis di berbagai wilayah di Indonesia. Dari Timor Leste, dikirim perwakilan enam orang yaitu: Rosa Maria Do Rosario De Sousa dan Maria G. Barreto (Fokupers), Maria Evelina Iman (Rede Feto), Natercia Barbosa De Deus (Perkumpulan HAK), Maria Do Rosario Fatima Correia (JSMP) dan Yasinta Lujina (La’o Hamutuk). Ke-34 peserta terdiri dari generasi muda dan generasi tua yang bergerak di gerakan perempuan dan gerakan sosial lainnya yang berjuang untuk melakukan perubahan dan keadilan. Kedua generasi ini saling berbagi pengalaman dan belajar bersama mengenai perjuangan dari gerakan perempuan, baik yang telah dilakukan pada zaman dulu maupun saat ini. Merefleksikan bagaimana peristiwaperistiwa kunci pada kurun waktu tersebut terutama yang September 2007
Buletin La’o Hamutuk
Pengalaman pribadi mengajarkan kesabaran Kami akan membagikan sebuah cerita tentang bagaimana seorang perempuan muda yang berorientasi seksual lesbian berjuang untuk mengangkat harkat dan martabat mereka selayaknya insan manusia. Pada awal mengetahui dirinya berbeda orientasi seksul dengan orang lain pada umumnya, berbagai gejolak muncul didalam dirinya. Ada kekhawatiran dan ketakutan yang sangat luar biasa, yang membuatnya terpuruk. Keluarga besarnya pun marah karena mereka merupakan tokoh masyarakat yang dihormati dan sangat religius. Berbagai upaya dilakukan keluarga untuk mengubahnya, termasuk memasukkannya ke pesantren. Namun, semua usaha tersebut tidak bisa mengubah orientasi seksualnya sebagai lesbian. Keluarganya kemudian menyerah. Tantangan sebagai seorang lesbian sangat berat. Selain ajaran agama dan budaya masyarakat menganggapnya ‘aneh’ dan ‘tidak bermoral’. Anggapan masyarakat yang mendiskreditkan “sebagai suatu penyakit’ yang harus diberantas. Anggapan yang diskriminatif tersebut, membuat kaum lesbian menjadi kelompok yang terpinggirkan. Dengan berbagai pendekatan, ia mencoba untuk menjelaskan pada keluarganya maupun masyarakat sekitarnya bahwa lesbian juga seorang manusia yang harus diperlakukan sama seperti yang lainya. Setiap orang harus diperbolehkan untuk menentukan orientasi seksualnya. Meskipun tidak mudah dan memerlukan waktu sekitar tujuh tahun, akhirnya keluaganya dan orang-orang di sekitarnya bisa menerima “perbedaan” tersebut. Dan dengan kehadiran organisasi komunitas lesbian yang didirikannya, kini eksistensi lesbian diberi ruang yang sama seperti lainnya. Dari cerita ini, kita dapat melihat bahwa perjuangan untuk melakukan sebuah perubahan sosial tidaklah mudah. Butuh waktu dan kesabaran. Tantangan terbesar sebetulnya adalah mengetahui diri sendiri dan memahami diri kita sendiri. Kita sering menganggap ‘perbedaan’ sebagai sesuatu yang salah dan negatif. Seringkali kita melihat bahwa perbedaan adalah sesuatu yang negatif, sehingga membuat kita tidak bisa mengakui akan perbedaan yang ada di antara kita. Ini terjadi perbedaan sehingga menjadi faktor pemisah antara kita sehingga membuat kita tidak bisa bekerja sama. Dalam gerakan apa pun, jika kita menerima adanya perbedaan sebagai sesuatu yang positif, akan berdampak pada keberlanjutan gerakan.
berhubungan dengan gerakan perempuan baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional dan melihat dimana dan bagaimana gerakan perempuan memberikan sumbangan dan apa bentuk sumbangannya, serta bagaimana dan dimana gerakan ini sekarang. Belajar dari pengalaman perjuangan gerakan perempuan pada masa lalu, memotivasi gerakan perempuan yang ada saat ini untuk terus maju menentang ketidakadilan. Berkaca pada beberapa periode gerakan tersebut bahwa gerakan perempuan itu muncul ketika ada ‘monumental’ penindasan terhadap perempuan. Dari refleksi ini kita bisa mengetahui sejarah gerakan perempuan dan kita bisa melihat bagaimana gerakan perempuan itu melakukan perjuangan di berbagai isu kehidupan, melalui berbagai bentuk kontribusi baik secara individu, melalui organisasi maupun didalam gerakan. Dari refleksi tersebut disepakati bahwa apa yang dialami oleh perempuan di Indonesia sama seperti yang dialami perempuan di Timor-Leste dan semua perempuan di muka bumi ini. Perempuan menghadapi problem yang sama yaitu diskriminasi budaya, lingkungan, kekuasaan, politik, kebijakan mendukung adanya kondisi tersebut. Problem perempuan adalah multidimensional. Dan kelemahan dari perempuan adalah tidak mengetahui siapa “musuh”-nya — yang sebenarnya adalah musuh bersama. Selain itu, musuh yang paling besar adalah diri kita sendiri, sehingga kita harus membebaskan diri kita dari pemikiran, perasaan dan perbuatan yang membatasi dan mengatur kita untuk mengubah diri kita. Kita perlu memahami prinsip bahwa sebelum membebaskan orang lain, kita harus membebaskan diri kita sendiri, kita harus sadar bahwa kita semua sama yaitu mengalami ketertindasan dalam berbagai bentuk. Perempuan harus bersatu dan bekerjasama untuk melawan segala bentuk diskriminasi dan ketidakadilan, untuk mencapai keadilan sosial dan adanya perubahan sosial. Perempuan ada dalam wilayah perjuangan di berbagai bidang temasuk publik, domestik, politik, dan ekonomi. Banyak gerakan perempuan namun bekerja sendiri-sendiri. Pembagian muncul berdasarkan pada wilayah atau mengenai Buletin La’o Hamutuk
Vol. 8, No. 3
isu-isu fokus organisasi. Ada juga pembagian antara generasi, antara yang bekerja di wilayah pedesaan dan di kota, antara senior dan junior dan sebagainya. Semua pembagian ini melemahkan gerakan, diperparah lagi kepentingan yang berbeda dari setiap individu memecah gerakan dimana pada akhirnya saling mencurigai dan saling tidak percaya yang pada akhirnya “gerakan” tersebut hanyalah tinggal nama. Lokakarya ini mengidentifikasai beberapa poin yang perlu diperhatikan oleh gerakan perempuan yaitu: √ Bahwa gerakan perempuan tidak bisa fokus pada satu isu saja karena permasalahan perempuan sangat kompleks dan kita perlu bekerja untuk menghubungkan banyak isu bersama. √ Feminis muda dalam gerakan harus dihargai dan diasuh, dan menerima pelatihan dan akses pada kepemimpinan dalam gerakan. √ Lakukan penyadaran kritis terhadap perempuan dimulai diri kita sendiri dan dengan orang-orang yang terdekat dengan kita. √ Aktifkan partisipasi komunitas (perempaun dan laki-laki, generasi muda dan generasi tua) di dalam gerakan sehingga gerakan menjadi lebih berwarna. √ Kita selalu melakukan refleksi perjalanan gerakan untuk memperbaharui dan membangun kembali komitmen bersama. Lokakarya dan refleksi ini, membantu peserta berfikir lebih mendalam mengenai pengorganisasian masyarakat, membangun gerakan, analisa kekuasaan dan kepemimpinan feminis. Lokakarya ini membantu membangun solidaritas, silaturahmi, persaudaraan dalam gerakan perempuan dan feminis muda yang ada di Indonesia dan Timor-Leste untuk lebih berperan aktif lagi baik di tingkat lokal, nasional maupun global. Perjuangan perempuan untuk mengejar ’matahari’ tidaklah mudah. Aktivis perempuan — muda dan tua — harus saling mendukung sebagai perempuan untuk bersatu melawan diskriminasi yang ada. Mari kita semua berjuang bersama untuk melakukan perubahan sosial. September 2007
Halaman 13
Editorial: Kandungan Timor-Leste (Lanjutan hari halaman 16) Kandungan Lokal adalah satu cara untuk menganekaragamkan perekonomian Timor-Leste Uang dari pengembangan minyak sering tidak memenuhi harapan rakyat, yang merupakan salah satu unsur dari “kutukan sumberdaya.” Persyaratan kandungan lokal, yang direncanakan dengan baik selama beberapa dasawarsa, bisa mengurangi persoalan ini dengan membantu menganekaragamkan perekonomian Timor-Leste menjauh dari ketergantungan pada pendapatan minyak. Investasi dalam sektor perminyakan sangat besar, yang menimbulkan harapan tinggi di kalangan penduduk setempat, tetapi kebanyakan uang dibelanjakan di luar Timor-Leste karena kapasitas perekonomian kita untuk menyerap uang tersebut terbatas. Timor-Leste menyaksikan ini dengan bantuan internasinoal selama delapan tahun terakhir. Masyarakat internasional membelanjakan hampir tiga milyar dolar AS untuk Timor-Leste, tetapi ini tidak mengembangkan perekonomian lokal kita. Timor-Leste masih mengimpor banyak barang karena kita belum punya bisnis, pengusaha produsen barang, infrastruktur atau tenaga kerja yang berpengalaman untuk menyediakan kebutuhan kebanyakan perusahaan-perusahaan asing di negeri kita. Kami mendorong strategi jangka panjang menggunakan kandungan lokal untuk mengembangkan perekonomian kita. Pengembangan minyak di Timor-Leste akan berlanjut selama beberapa generasi, dan infrastruktur manusia, pertanian, dan kemampuan manufaktur kita akan tumbuh dengan berjalannya waktu. Di banyak negara, proyek-proyek minyak nyatanya meningkatkan kemiskinan, karena perusahaan-perusahaan minyak asing mengeksploitasi sumberdaya negara untuk keuntungan pemegang saham mereka sendiri, hanya menyisakan sedikit manfaat untuk rakyat negeri. Karena itu, Negara harus menciptakan mekanisme untuk menjamin bahwa kepentingan rakyat dilindungi. Seperti negara-negara lain yang tergantung minyak, TimorLeste harus mengurangi ketergantungan dan menganekaragamkan perekonomian kita. Sejauh ini, Timor-Leste menerima pendapatan besar dari minyak, tetapi industri perminyakkan memberikan sedikit kesempatan lapangan kerja atau untuk mengembangkan sektor non-minyak. Regulasi ini memberikan kekuatan legal kepada pemeintah sehingga bisa mengarahkan perusahaan minyak kita memperhatikan kebutuhan lokal kita. Proyek Kandungan Lokal tidak boleh didanai uang dari pendapatan negara, dan program hubungan masyarakat perusahaan minyak tidak boleh menjadi pengganti program pemerintah. Penting untuk memahami bahwa pengeluaran yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan Kandungan Lokal sering didanai oleh Timor-Leste. Kebanyakan uang yang dikeluarkan untuk Kandungan Lokal oleh satu perusahaan dengan Kontrak Bagi Hasil akan menjadi uang-dapat diperoleh kembali menurut kontrak ini, yang berarti bahwa akan diambil dari pendapatan yang diterima oleh Negara Timor-Leste. Akibatnya, proyek-proyek Kandungan Lokal dan pengeluaran tidak dibiayai oleh perusahaan-perusahaan, tetapi oleh rakyat Timor-Leste sendiri. Lebih baik perusahaan-perusahaan itu membelanjakan uang di Timor-Leste daripada di luar negeri, dan mempekerHalaman 14
Vol. 8, No. 3
jakan pekerja Timor-Leste bukannya pekerja asing. Tetapi La’o Hamutuk tidak ingin uang ini diboroskan, atau hanya untuk mempromosikan citra perusahaan, karena datangnya dari perbendaharaan Timor-Leste, meskipun disalurkan melalui proses Dana Perminyakan dan anggaran. Bulan Juni, Eni menjelaskan kepada organisasi-organisasi non-pemerintah setempat di Dili mengenai “Kandungan Lokal dan Pembangunan Berkelanjutan.” Mereka membahas “keterlibatan” Eni di negara-negara lain: pertanian di Nigeria, pengendalian malaria di Azerbaijan, kesadaran AIDS di Afrika, pendidikan di Venezuela, satu pusat medis di Libya, pertanian padi di Kongo, dan sebagainya. Ini tidak terkait dengan pengembangan minyak, tetapi dimaksudkan untuk mengurangi kritik dan membuat rakyat yang sumberdayanya mendatangkan keuntungan bagi Eni bersikap lebih baik terhadap perusahaan ini. Sebagian organisasi non-pemerintah menjadi berminat dengan bagian $ 9,5 juta yang dijanjikan Eni untuk “kandungan lokal.” Sangat sedikit yang akan dibelanjakan untuk membeli barang dan jasa, yang berarti bahwa bagian terbesar darinya akan diberikan kepada organisasi-organisasi untuk proyekproyek yang mereka usulkan. Akan tetapi Eni tidak menyebutkan bahwa uang itu diambil dari pendapatan TimorLeste kalau mereka tidak ditanya secara langsung. Pada bulan Juli, Amandio Gusmão, Direktur Nasional Minyak dan Gas, mengatakan pada pertemuan umum La’o Hamutuk bahwa hanya sebagian pengeluaran yang bisa diperoleh kembali, meskipun perusahaan minyak Eni menyampaikan pada pertemuan umum lain bahwa mereka mengharapkan proyek-proyek “kandungan lokal” yang mereka danai dimasukkan sebagai biaya yang bisa diperoleh kembali. Kebijakan Kandungan Lokal harus jelas mengenai hal ini. Pemerintah kita tidak boleh membayar perusahaanperusahaan minyak asing untuk menyeleksi dan mengelola proyek-proyek yang seharusnya ditangani melalui proses anggaran dan administratif yang normal. Perusahaan-perusahaan minyak tidak membuat keputusan secara terbuka dan demokratis, tidak memberi prioritas pada kepentingan publik, dan bukanlah profesional pembangunan. Proyek-proyek seperti itu harus dijalankan oleh Pemerintah Timor-Leste atau badan-badan pembangunan internasional, yang misinya adalah mengurangi kemiskinan atau memberikan pelayanan. La’o Hamutuk tidak yakin bahwa hubungan masyarakat perusahaan minyak pengeluarannya harus bisa diperoleh
September 2007
Buletin La’o Hamutuk
kembali. Pengeluaran yang tidak dibuat kalau perusahaan harus membayarnya dari keuntungan mereka, atau yang tujuan utamanya adalah hubungan masyarakat, tidak boleh diperoleh kembali atau dianggap sebagai Kandungan Lokal. Tetapi, Kandungan Lokal harus diterapkan pada keputusankeputusan yang dibuat oleh perusahaan minyak ketika menjalankan eksplorasi dan produksi: apa barang yang dibeli, siapa pekerja yang akan dipekerjakan, apa subkontraktor yang digunakan, dan sebagainya. Dalam keputusan-keputusan ini, barang, jasa, dan pekerja Timor-Lste harus diberi prioritas. “Kandungan Timor-Leste” harus benar-benar berasal dari Timor-Leste Kandungan Lokal bisa merangsang pengembangan ekonomi, sosial, dan infrastruktur lokal dan kita harus menjamin bahwa investasi ini memberikan manfaat yang berkelanjutan kepada Timor-Leste. Selain merangsang pembangunan dan pertumbuhan masa depan, kandungan lokal juga bisa merupakan satu mekanisme segera untuk memasukkan uang ke perekonomian Timor-Leste dan menciptakan lapangan kerja, membantu mengurangi pengangguran kita yang tingkatannya kritis. Ini mensyaratkan bahwa “kandungan lokal” benar-benar berasal dari pekerja Timor-Leste, bukan dari importir barangbarang perusahaan internasional, yang tidak menguntungkan secara berarti perekonomian Timor-Leste. Misalnya, satu buah kursi bisa dibeli dari satu bengkel pertukangan TimorLeste atau dari sebuah perusahaan importir mebel yang diproduksi massal di Indonesia. Yang pertama membantu perekonomian kita dan memberikan lapangan kerja; yang kedua tidak. Karena itu kami merekomendasikan agar “kandungan Timor-Leste” membayar sekurang-kuranngya 50% yang dihasilkan di Timor-Leste, dan bahwa sekurang-kurangnya 50% uang dolar yang dibayarkan untuk kerja dan jasa yang terkait dengan proyek Kandungan Lokal dibayarkan kepada warganegara Timor-Leste. Komite Kandungan Lokal harus efektif, transparan, dan bertanggungjawab. Kami mendukung gagasan Komite Kandungan Lokal Timor-Leste untuk mengawasi pelaksanaan regulasi Kandungan Lokal. Tetapi rancangan peraturan tersebut harus lebih jelas lagi mengenai penunjukan, memerlukan transparansi informasi, mencakup perlindungan terhadap konflik kepentingan, dan melindungi terhadap korupsi. Konsultasi publik dan proses tender terbuka harus dijadikan syarat bagi pemberian dan pengeluaran proyek kandungan lokal. Regulasi juga harus memasukkan mekanismemekanisme dan sanksi kalau perusahaan melanggar regulasi tersebut atau memberikan informasi yang palsu atau tidak lengkap. Akses pada internet sulit bagi hampir semua penduduk Timor-Leste dan kami mengusulkan agar DNMG mendirikan satu pusat informasi yang bisa dijangkau rakyat, dimana proposal-proposal bisa dibaca dan komentar diterima. Pusat informasi itu juga bisa memfasilitasi kesadaran rakyat
Buletin La’o Hamutuk
Vol. 8, No. 3
mengenai aspek-aspek lain pengembangan perminyakkan, tender publik, serta membantu masyarakat memahami masalah-masalah ini secara kritis bagi ekonomi nasional kita. Regulasi Kandungan Lokal berasal dari Undang-undang Perminyakan 2005, yang mengharuskan bahwa penerapan kontrak bagi hasil mencakup proposal untuk pelatihan dan pengutamaan tenaga kerja Timor-Leste, serta perolehan barang dan jasa dari Timor-Leste. La’o Hamutuk sebelumnya merekomendasikan agar proposal dari perusahaanperusahaan minyak di bidang ini harus dipublikasikan sebelum kontrak diberikan, tetapi mereka sekarang diharuskan untuk tetap publik. Ini membuat sulit bagi proses Kandungan Lokal untuk transparan, karena publik tidak tahu apa yang telah dijanjikan untuk dilakukan oleh perusahaan bersangkutan. Perempuan dan anak-anak tidak boleh diabaikan. Kami percaya bahwa regulasi Kandungan Lokal harus memberi perhatikan pada kelompok-kelompok rentan, seperti perempuan dan anak-anak, masa depan bangsa kita. Dalam masyarakat patriarkal yang sedang bergerak menuju kesederajatan gender ini, penting untuk memberikan perhatian yang besar pada perempuan dalam segala segi kehidupan bangsa kita. Ketika investasi besar memasuki negara-negara lain, biasanya tidak menguntungkan perempuan, anak-anak, dan kelompok-kelompok rentan lainnya, tetapi justru memperkuat posisi dominan laki-laki dalam masyarakat. Banyak perempuan bekerja di rumah, dan banyak anak-anak yang meninggalkan sekolah untuk mencari pekerjaan. Sebagian perusahaan mengeksploitasi anak-anak, mengharuskan mereka mengerjakan pekerjaan yang berat. Dengan banyak pekerja laki-laki dari luar negeri yang digaji tinggi, perempuan bisa didesak memasuki prostitusi. Oleh karena itu kami menyarankan agar regulasi ini memasukkan kesetaraan gender dan dampak gender dalam persyaratan proyek serta kriteria seleksi. Mekanisme konsultasi publik masih memerlukan perbaikan. Konsultasi publik adalah suatu mekanisme untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat, dan konsultasi publik ini agak lebih bisa dicapai dibandingkan konsultasi-konsultasi yang lalu mengenai legislasi perminyakkan. Meskipun bahasa yang tersedia telah ditingkatkan, Pemerintah hanya mempublikasikan konsultasi ini melalui email dan internet, yang sulit didapatkan oleh kebanyakan orang. Pada pertemuan umum La’o Hamutuk, banyak peserta mengungkapkan ketidakgembiraannya dengan proses konsultasi, termasuk kurangnya informasi yang tersedia. Oleh karena itu, konsultasi mendatang harus menggunakan tambahan media lain dan menyelenggarakan dengar pendapat umum di tingkat nasional, distrik, dan subdistrik. Penduduk yang akan memproduksi barang dan jasa, atau akan mencari pelatihan atau lapangan kerja dalam industri ini, serta orangorang yang hidup dalam masyarakat dimana pengembangan perminyakkan berlangsung, harus punya kesempatan untuk berpartisipasi.
September 2007
Halaman 15
Editorial: Kandungan Timor-Leste harus memenuhi kebutuhan Timor-Leste
S
eperti yang sudah sering ditulis La’o Hamutuk, pengembangan perminyakkan itu esensial bagi pendapatan pemerintah dan perekonomian TimorLeste, dan akan demikian selama sekitar dua generasi. Tetapi agar pendapatan perminyakkan bermanfaat bagi rakyat Timor-Leste, pendapatan ini harus dikelola dengan baik. Selain itu, sumberdaya kita dan pendapatan yang diberikannya harus dimanfaatkan untuk membangun sektor-sektor lain perekonomian kita, supaya perekonomian kita bisa kuat bahkan setelah semua minyak dan gas telah habis terjual. Salah satu cara untuk itu ialah menjamin agar perusahaanperusahaan asing yang terlibat dalam operasi perminyakan memaksimalkan penggunaan pekerja, barang, dan jasa Timor Leste, memberikan pelatihan dan dukungan untuk pengembangan keterampilan dan bisnis baru yang bisa mengembangkan sektor-sektor lain juga. Bagian dari pengeluaran perusahaan minyak yang masuk ke dalam perekonomian Timor-Leste disebut “kandungan lokal” atau “Kandungan Timor-Leste.” Menggerakkan Timor Leste dari perekonomian pencari rente yang tergantung minyak menjadi perekonomian berkelanjutan yang lebih beranekaragam adalah salah satu aspek yang sangat penting. Proyek-proyek minyak dan gas bisa menjadi modal untuk membantu mengembangkan sektorsektor lain perekonomian, dan Kandungan Lokal adalah salah satu dari sedikit cara untuk melakukannya. Dalam bulan Juni 2007, Pemerintah Timor-Leste membagikan untuk keperluan konsultasi publik satu undangundang dekrit “Kebijakan dan pedoman untuk administrasi dan pemantauan Kandungan Timor-Leste.” Undang-undang dekrit ini dikembangkan dari Undang-undang Perminyakan 2005, dan membentuk Komite Kandungan Lokal Timor-Leste, kriteria untuk proyek-proyek yang dikualifikasi sebagai kandungan lokal, dan proses untuk proposal dan pengesahan proyek-proyek tersebut. Sayangnya, Departmen Nasional Perminyakkan dan Gas (DNMG, dalam Kementerian Sumberdaya Alam, Mineral, dan Kebijakan Energi) mengedarkan rancangan tersebut melalui situs jaringan dan di kantor mereka saja, dan hanya memberi waktu tiga minggu untuk komentar. Akibatnya, hanya La’o Hamutuk dan dua perusahaan minyak yang memberikan submisi. Untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses ini, La’o Hamutuk menemui para penasehat DNMG dan juga ambil bagian dalam satu pertemuan umum yang diselenggarakan oleh Forum NGO dengan perusahaan minyak Eni dari Italia, yang menpunyai kontrak pada beberapa block offshore di Timor-Leste. Kami juga menyelenggarakan satu pertemuan umum untuk membantu Pemerintah menjelaskan konsepnya, karena kebanyakan orang yang hadir belum pernah mendengar mengenai kandungan lokal atau undang-undang dekrit tersebut. Undang-undang Perminyakkan mensyaratkan perusahaan minyak untuk memasukkan proposal Kandungan Lokal ketika mereka mengajukan tender sebelum menerima kontrak eksplorasi atau produksi dari pemerintah Timor-Leste. Rancangan peraturan ini menjelaskan bagaimana proposal tersebut dilaksanakan, menetapkan Komite Kandungan Lokal Timor-Leste (KKLTL) untuk mengevaluasi proposal-proposal spesifik untuk proyek Kandungan Lokal, dan membuat Halaman 16
Vol. 8, No. 3
rekomendasi mengenai apakah menguntungkan pembangunan Timor-Leste, sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi dan pemerintahan yang baik. KKLTL berada di bawah Menteri Sumberdaya Alam, Mineral, dan Kebijakan Energi, yang memilih anggotanya: seorang ketua, dua orang anggota dengan pengetahuan mengenai pembangunan sumberdaya manusia atau indutri perminyakkan, dan wakil-wakil dari organisasi non-pemerintah, lembaga pendidikan, dan forum bisnis lokal. Pada 26 Juni, La’o Hatumuk menyampaikan analisis dan rekomendasi kami kepada Pemerintah. Setelah itu kemudian, pemerintahan yang baru telah mulai masuk kantor, dengan Sekretaris Negara Sumberdaya Alam mengantikan Menteri yang memeliki madat lebih luas. Pandagan pemerintahan baru pada Kandungan Lokal sebagai bagian dari “Tanggungjawab Sosial” yang harus dimasukan dalam Undang-undang Optimisasi Perminyakkan yang baru. Beberapa specifikasi dari undang-undang ini akan dirubah, tetapi isue-isue dalam submisi kami masih relevan, dan ringkasanya sebagai beikut: (bersambung ke halaman 14)
Apakah La’o Hamutuk itu? La’o Hamutuk (Berjalan Bersama) adalah sebuah organisasi Timor-Leste yang memantau, menganalisis, dan melaporkan tentang kegiatan-kegiatan institusi-institusi internasional utama yang ada di Timor Lorosa’e dalam rangka pembangunan kembali sarana fisik, ekonomi dan sosial negeri ini. La’o Hamutuk berkeyakinan bahwa rakyat Timor-Leste harus menjadi pengambil keputusan utama dalam proses ini dan bahwa proses ini harus demokratis dan transparan. La’o Hamutuk adalah sebuah organisasi independen yang bekerja untuk memfasilitasi partisipasi rakyat Timor-Leste yang efektif. Selain itu, La’o Hamutuk bekerja untuk meningkatkan komunikasi antara masyarakat internasional dengan masyarakat Timor-Leste. Staf La’o Hamutuk baik itu staf Timor-Leste maupun internasional mempunyai tanggungjawab yang sama dan memperoleh gaji. Terakhir, La’o Hamutuk merupakan pusat informasi, yang menyediakan berbagai bahan bacaan tentang model-model, pengalaman-pengalaman, dan praktek-praktek pembangunan, serta memfasilitasi hubungan solidaritas antara kelompok-kelompok di Timor-Leste dengan kelompok-kelompok di luar negeri dengan tujuan untuk menciptakan modelmodel pembangunan alternatif. La’o Hamutuk mempersilakan kepada mereka yang ingin menyalin kembali buletin atau foto yang ada dalam buletin dengan gratis. Buletin dan foto yang disalin harus tetap mencantumkan nama La’o Hamutuk sebagai sumber utamanya. Dalam semangat mengembangkan transparansi, La’o Hamutuk mengharapkan anda menghubungi kami jika mempunyai dokumen dan atau informasi yang harus mendapatkan perhatian rakyat TimorLeste serta masyarakat internasional.
September 2007
Buletin La’o Hamutuk
