STRA TEG I PEM B IAYAN Pendanaan pendidikan nasional disusun dengan mengacu pada aturan perundangan yang berlaku, kebijakan Mendiknas, program-program pembangunan pendidikan dan sasarannya, serta implementasi program dalam dimensi ruang dan waktu. Dalam lima tahun ke depan, pelaksanaan program-program pembangunan pendidikan masih akan menghadapi berbagai keterbatasan sumber daya, baik sarana-prasarana, ketenagaan, maupun anggaran pendidikan baik dari sumber APBN maupun APBD. Oleh karena itu, strategi pembiayaan disusun untuk menyiasati keterbatasan sumber daya tersebut agar pelaksanaan program pembangunan pendidikan dapat memberikan andil yang signifikan terhadap pencapaian tujuan pendidikan nasional seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Mengingat terbatasnya anggaran pemerintah untuk pendidikan, strategi pembiayaan pendidikan nasional dalam lima tahun ke depan disusun dalam skala prioritas. Penetapan prioritas pembangunan pendidikan didasarkan pada (a) keberpihakan Pemerintah terhadap anak-anak dari keluarga yang kurang beruntung karena faktor-faktor ekonomi, geografi, dan sosial-budaya, untuk memperoleh pendidikan yang bermutu; (b) tuntutan prioritas karena adanya perubahan kebijakan pendidikan, termasuk dalam pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara pada setiap satuan, jenjang dan jenis pendidikan baik pada jalur formal maupun nonformal, serta untuk menjawab komitmen internasional dan kepentingan nasional; dan (c) prediksi perkembangan kemampuan keuangan negara dan potensi kontribusi masyarakat terhadap pendidikan. Kebijakan desentralisasi pendidikan menuntut peningkatan kemampuan daerah dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan pendidikan di daerahnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus dapat menyusun strategi pembiayaan untuk dapat mencapai target-target program yang disusun dalam perencanaan pembangunan pendidikan untuk lima tahun ke depan. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam berbagai aspek manajemen penyelenggaraan pendidikan itu merupakan bagian dari strategi implementasi Renstra Depdiknas. Renstra 2005-2009 yang disusun oleh pemerintah pusat harus dijabarkan oleh setiap unit utama yang ada di Depdiknas (empat Ditjen, Setjen, Itjen, dan Balitbang) menjadi Renstra unit utama untuk lima tahun ke depan. Renstra unit utama memuat perencanaan program yang akan dilaksanakan secara berkala setiap tahun untuk dapat mencapai target 15 program RPJM pada tahun 2009 karena target-target tahunan unit utama pada dasarnya merupakan penjabaran dari target lima tahun Renstra. Selanjutnya, pemerintah daerah harus menjabarkan program-program pemerintah pusat yang harus dilaksanakan di daerah dalam rencana strategis lima tahun (Renstrada) 2005-2009. Berdasarkan Renstrada, pemerintah daerah membuat perencanaan pembiayaan pembangunan pendidikan untuk lima tahun ke depan untuk mencapai targettarget program di daerahnya hingga tahun 2009. Strategi pembiayaan disusun dengan memperhitungkan proyeksi (a) pendapatan asli daerah (PAD); (b) dana perimbangan yang meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK); (c) dana otonomi khusus dan penyeimbang; dan (d) perkiraan alokasi belanja pemerintah pusat berupa dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan (DTP). Sumber pendanaan lainnya yang dapat diperhitungkan adalah bantuan luar negeri, khususnya untuk pembiayaan program-program prioritas. Karena keterbatasan keuangan pemerintah pusat dan juga kendala daerah meningkatkan PAD, kesenjangan pendanaan (fiscal gap) di daerah akan sangat mungkin terjadi. Terjadinya kesenjangan itu diakibatkan oleh tidak terpenuhinya kebutuhan pendanaan untuk mencapai target-target program yang telah ditentukan. Untuk menutup kesenjangan pendanaan, pemerintah daerah harus memperhitungkan sumber-sumber pendanaan lain yang mungkin dapat diupayakan, seperti bantuan luar negeri (donor) dan kontribusi masyarakat yang harus ditelaah per program. Semua kemungkinan skenario pembiayaan tersebut harus tertuang dalam Renstrada 2005-2009, sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan pendidikan di daerahnya, dalam rangka mendukung pencapaian target-target nasional program pembangunan jangka menengah 2005—2009. A. Fungsi Pembiayaan Pendidikan 2005—2009 Pembiayaan pembangunan pendidikan disusun dalam rangka melaksanakan ketentuan perundangan serta kebijakan Pemerintah dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Pembiayaan pendidikan dalam kurun waktu 2005—2009, disusun dalam rangka melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut (1) memperjelas pemihakan terhadap masyarakat miskin dan/atau masyarakat kurang beruntung lainnya; (2) memperkuat otonomi dan desentralisasi pendidikan; dan (3) memberikan insentif dan disinsentif bagi
(a) perluasan dan pemerataan akses pendidikan, (b) peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan secara berkelanjutan, dan (c) penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pengelola pendidikan. 1. Memperjelas Pemihakan terhadap Masyarakat Miskin Pemihakan terhadap masyarakat miskin dilakukan dengan menghilangkan berbagai hambatan biaya (cost barrier) bagi orangtua peserta didik, dalam rangka meningkatkan jumlah peserta didik SD dan SMP yang berasal dari keluarga miskin sehingga wajib belajar 9 tahun dapat diselesaikan. Hambatan tersebut terdiri atas tiga jenis pembiayaan pendidikan yang selama ini dibebankan kepada orangtua peserta didik, yaitu biaya operasi satuan pendidikan, biaya pribadi, dan biaya investasi. Dengan semakin kecilnya hambatan biaya khususnya bagi keluarga miskin, diharapkan seluruh anak usia sekolah dapat mengikuti pendidikan paling tidak sampai dengan pendidikan dasar sembilan tahun. Pemerintah akan mulai menghilangkan hambatan biaya seluruh item biaya operasi satuan pendidikan di luar gaji pendidik dan tenaga kependidikan. Untuk melaksanakan amanat Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pemerintah secara bertahap membebaskan seluruh beban biaya operasi satuan pendidikan negeri dan swasta menuju pendidikan dasar bebas biaya. Walaupun orangtua siswa dibebaskan dari biaya operasi satuan pendidikan, masih banyak keluarga miskin yang tidak mampu memenuhi biaya pribadi untuk anaknya sehingga tidak dapat pergi ke sekolah. Untuk mengantisipasi menurunnya APK SMP karena hambatan biaya pribadi, Pemerintah menyediakan bantuan beasiswa yang disalurkan melalui biaya satuan pendidikan ke sekolah untuk menutup biaya pribadi bagi siswa miskin agar tidak terhambat masuk sekolah. Bantuan beasiswa juga dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi sekolah (enrollment). Hambatan biaya lainnya adalah biaya investasi seperti lahan, prasarana pendidikan, sarana pendidikan, dan modal kerja yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang dapat mendorong terwujudnya mutu proses pembelajaran di sekolah. Pada tahun 2005, pemerintah dan pemerintah daerah menanggung sebagian besar dari biaya investasi satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah. Biaya investasi tersebut difokuskan pada perbaikan prasarana dan sarana pendidikan (gedung, ruang kelas, dan sarana belajar) yang mendesak untuk direhabilitasi agar dapat melindungi guru dan siswa melaksanakan proses belajar dengan baik. 2. Penguatan Desentralisasi dan Otonomi Pendidikan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, antara lain mengatur sistem pembiayaan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut UU tersebut sumber keuangan APBD adalah PAD, DAU, dan dana bagi hasil (DBH). Dengan mempertimbangkan kemampuan yang berbeda antara daerah, DAU diberikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antardaerah (equalizing funds) melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Selain itu, melalui instrumen pendanaan DAK, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, setiap departemen membantu pembiayaan pembangunan sektornya di daerah. Ketiga pola pembiayaan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat keuangan daerah, baik dalam rangka pelaksanaan kebijakan khusus yang menjadi prioritas nasional (pola DAK), maupun kewenangan pusat yang dilimpahkan dan ditugaskan ke daerah (dekonsentrasi dan tugas pembantuan). Fungsi pembiayaan pendidikan dalam kerangka desentralisasi dan otonomi pendidikan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dan penyelenggaraan urusan pendidikan. Seperti disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sektor pendidikan adalah salah satu yang menjadi urusan wajib pemerintah daerah. Depdiknas akan terus membantu provinsi dan kabupaten/kota dalam pembiayaan pembangunan sektor pendidikan melalui ketiga pola pendanaan itu untuk mengatasi kekurangan kemampuan pembiayaan bagi sektor pembangunan pendidikan, sampai tercapainya kondisi pemerintah daerah mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan melalui peningkatan PAD, dan/atau peningkatan alokasi DAU. Bersamaan dengan itu, komitmen dan kemampuan kabupaten/kota dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan terus ditingkatkan melalui pengembangan kapasitas. Bantuan pembiayaan dan pengembangan kapasitas pada prinsipnya diarahkan untuk makin memperkuat pelaksanaan desentralisasi dan kemandirian pemerintah kabupaten/kota (otonom). Pelaksanaan desentralisasi di bidang pendidikan harus terus mendorong pemerintah daerah (dinas pendidikan) dan satuan pendidikan untuk dapat
mencapai otonomi pengelolaan pendidikan. Pemerintah bersama pemerintah provinsi akan mengambil peran sebagai mitra pemerintah kabupaten/kota dalam pembiayaan dengan pola dekonsentrasi, tugas pembantuan dan pembiayaan bersama (cost sharing). Dana dekonsentrasi pemerintah pusat diberikan kepada provinsi untuk membiayai pelaksanaan kewenangan pusat yang dijalankan oleh provinsi sebagai wakil pemerintah di daerah. Penggunaan dana dekonsentrasi dalam rangka pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan, termasuk kegiatan evaluasi, akreditasi, sertifikasi dan pengembangan kapasitas. Dana alokasi khusus (DAK) dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatankegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar nasional yang diharapkan. Penggunaan DAK antara lain untuk pembiayaan dalam rangka pelaksanaan kegiatan rehabilitasi bangunan SD yang rusak berat yang akan diselesaikan pada tahun 2008, dan pembangunan sarana untuk memperluas akses dalam rangka menuntaskan wajib belajar 9 tahun. Pemberian DAK memerlukan dana pendamping dari daerah yang bersangkutan sekurangkurangnya 10% dari besarnya DAK. Tujuan menyertakan dana pendamping adalah untuk menumbuhkan rasa kepemilikan daerah atas aset yang dibangun dengan bantuan DAK tersebut. Dana tugas pembantuan bertujuan untuk menjamin tersedianya dana bagi pelaksanaan kewenangan pemerintah yang ditugaskan kepada daerah. Pelaksanaan kewenangan yang harus berupa kegiatan fisik itu dijalankan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ditetapkan oleh gubenur, bupati/walikota. Sementara itu, pembiayaan bersama merupakan komitmen antara pemerintah dan pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dilakukan sesuai dengan kemampuan daerah masingmasing. Perimbangan pembiayaan (burden sharing) pendidikan antara pusat, provinsi, kabupaten dan kota disepakati secara adil, proporsional, transparan, dan sesuai dengan kemampuan fiskal dan potensi.
3. Fungsi Insentif dan Disinsentif bagi Peningkatan Akses, Mutu, dan Tata Kelola Pembiayaan pendidikan harus mampu menjadi insentif dan disinsentif bagi upaya peningkatan akses, mutu, dan tata kelola. Kapasitas pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam mengelola sumber-sumber daya pendidikan sangat menentukan keberhasilan peningkatan akses, mutu, dan tata kelola. Fungsi insentif dan disinsentif bagi peningkatan akses, mutu, dan tata kelola akan dilakukan oleh pemerintah pusat untuk mendorong tumbuhnya prakarsa, kreativitas, dan aktivitas pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam meningkatkan kapasitasnya untuk meningkatkan akses, mutu, dan tata kelola. Insentif dan disinsentif diberikan dalam bentuk hibah (block grant) berdasarkan kriteria seperti tujuan yang akan dicapai dalam pemenuhan standar nasional pendidikan, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan, akuntabilitas dalam pengelolaan serta manfaat yang diperoleh. Evaluasi peningkatan akses, mutu, dan tata kelola pendidikan akan dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator yang mengacu pada standar nasional pendidikan. Depdiknas dapat bekerja sama dengan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) atau lembaga akreditasi/sertifikasi dalam menyusun sistem evaluasinya. Mengingat koordinasi tugas-tugas pengendalian dan penjaminan mutu merupakan kewenangan pemerintah pusat, maka mekanisme pemberian block grant untuk pelaksanaan fungsi insentif dan disinsentif dilaksanakan melalui pola pendanaan dekonsentrasi dan/atau dana alokasi khusus. B. Rencana Pembiayaan Rencana pembiayaan yang akan dijelaskan dalam bagian ini mencakup pendanaan pendidikan nasional untuk pembiayaan pembangunan pendidikan, baik secara keseluruhan maupun hanya pada Depdiknas serta pembiayaan program prioritas Depdiknas sesuai dengan RPJM. Skenario pendanaan pendidikan nasional untuk pembiayaan pembangunan pendidikan serta untuk memenuhi amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) menggunakan APBN dan sesuai dengan RPJMN 2004-2009. Sementara itu, pembiayaan dengan pendekatan ideal digunakan untuk memberikan gambaran besarnya anggaran yang sebenarnya diperlukan dalam membangun pendidikan yang bermutu sesuai dengan tujuan reformasi pendidikan dalam
kerangka pelaksanaan desentralisasi pendidikan. Hal ini menyangkut konsekuensi upaya mencapai standar nasional pendidikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, seperti standar pengelolaan, standar kompetensi guru, dan standar sarana/prasarana. Rencana pembiayaan pembangunan pendidikan dan program prioritas sampai dengan tahun 2009 adalah sebagai berikut. 1. Pembiayaan Pembangunan Pendidikan Pembiayaan pembangunan pendidikan dalam rangka pemerataan dan perluasan akses; peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing; dan penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik, bersumber pada APBN, APBD dan dana masyarakat. Dengan menggunakan pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi yang dicanangkan pada RPJMN 2004-2009, total anggaran pendidikan pada tahun 2009 akan mencapai 212,64 triliun atau setara dengan 5,5% dari PDB pada tahun yang sama. Anggaran sektor pendidikan pada pemerintah pusat pada tahun 2009 akan mencapai 127,34 triliun, sedangkan anggaran sektor pendidikan pada pemerintah daerah akan mencapai 85,30 triliun. Persentase anggaran sektor pendidikan pemerintah pusat terhadap belanja pemerintah pusat, tumbuh sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah dan DPR yaitu dari 9,3% pada tahun 2005 menjadi 20,1% pada tahun 2009 dan ini untuk memenuhi UUD 1945 pasal 31 ayat (4). Skenario pendanaan pendidikan nasional selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 7.1. Skenario Pendanaan Pendidikan Nasional Tabel 7.1 Keterangan Pertumbuhan Ekonomi (APBN 2006 dan RPJM, dalam %) Inflasi (APBN 2006 dan RPJM, dalam 2 %) 1
3 PDB (dalam trilyun Rp) 4 5
6
7
8
9 10 11
Belanja Pemerintah Pusat dalam APBN (dalam trilyun Rp) Belanja Pemerintah Daerah dalam APBN (dalam trilyun Rp) Anggaran Sektor Pendidikan Pemerintah Pusat (Kesepakatan DPR RI dengan Pemerintah, persentase terhadap belanja pemerintah pusat) Anggaran Sektor Pendidikan Pemerintah Daerah (perkiraan, termasuk gaji guru, persentase terhadap belanja pemerintah daerah) Anggaran Sektor Pendidikan Pemerintah Pusat (Kesepakatan DPR RI dengan Pemerintah, termasuk gaji guru , dlm trilyun Rp) Anggaran Sektor Pendidikan Pemerintah Daerah (Perkiraan, termasuk gaji guru, dalam trilyun Rp) Total Anggaran Sektor pendidikan (dalam trilyun Rp) Persentase Anggaran Sektor Pendidikan terhadap PDB
2005
2006
2007
2008
2009
5,7
6,2
6,7
7,2
7,6
8
7
5
4
3
2647, 3.040, 3.405, 3.797, 4.208, 55 00 86 06 21 411,6 479,0 427,60 534,09 591,92 7 6 153,4 246,5 220,07 274,88 304,64 0 6 9,3
12
14,7
17,4
20,1
20,1
22
24
26
28
42,79
46,5
56,81
76,75 100,21 127,34
48,42
59,17
89,2 105,23 9 3,37
3,46
71,47
85,30
135,9 171,68 212,64 2 3,99
4,52
5,05
Besarnya pembiayaan pembangunan pendidikan di bawah Depdiknas yang meliputi biaya operasional dan biaya investasi dihitung dengan menggunakan perhitungan biaya operasional tahun 2005 serta menggunakan besarnya biaya satuan per siswa per tahun menurut jenjang.
Tabel 7.2 Biaya Satuan Pendidikan Total (BSPT) Faktual Masing-masing Sekolah (dalam juta) No Jenjang Negeri Swasta Pendidikan 1 SD 8,079 8,724 2 MI 10,198 6,682 3 SMP 10,682 9,828 4 MTs 12,002 7,587 5. SMA 13,220 11,505 6. MA 13,203 10,348 7. SMK 11,154 11,505 Rata-rata BSPT ideal antara 1,31 kali sampai dengan 1,48 kali rata BSPT faktual. Perhitungan biaya operasional untuk tahun 2009 menggunakan besarnya biaya satuan per siswa per tahun menurut jenjang pada sekolah dengan mutu yang sangat baik. Perhitungan biaya investasi didasarkan pada kebutuhan biaya untuk pengadaan lahan, sarana dan prasarana, serta pengembangan sumberdaya manusia. Seperti telah disinggung di depan, baik biaya operasional maupun biaya investasi dihitung sesuai dengan komitmen Pemerintah untuk mengupayakan pencapaian Standar Nasional Pendidikan. Hal ini berarti proyeksi pembiayaan telah memperhitungkan optimalisasi penggunaan dana pemerintah dan kontribusi masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kualitas manajemen, termasuk proporsi kontribusi masyarakat/pemerintah (non-government/government shares) yang makin tinggi pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi (post-basic education). Proyeksi juga memperhitungkan pengaruh variabel ekonomi makro. Tabel 7.3 memuat skenario pendanaan Pendidikan di bawah Depdiknas dengan rencana pembiayaan dengan metode perhitungan di atas. Nomor 1, merupakan jumlah nilai total biaya operasional dan biaya investasi yang merupakan nilai total kebutuhan pembiayaan pembangunan pendidikan di bawah Depdiknas dalam lima tahun ke depan. Masing-masing sudah memperhitungkan asumsi inflasi 7% untuk biaya operasional, dan 10% untuk biaya investasi. Sementara itu, anggaran Depdiknas tahun 2005 yang berasal dari APBN sebesar 34,23 triliun (nomor 3), sedangkan konstribusi pendanaan pendidikan dari masyarakat sebesar 43,1 triliun (nomor 2). Tabel 7.3 Skenario Pendanaan Pendidikan di bawah Depdiknas Keterangan Jumlah Kebutuhan Pembiayaan Pendidikan Pendanaan Pendidikan oleh 2 Masyarakat Anggaran Depdiknas (dalam 3 Trilyun Rupiah, 80% terhadap No. 8 Tabel 7.1) I. Gaji dan Tunjangan Pendidik (Guru dan Dosen) terdiri atas: 1
a. Gaji Pendidik b. Tunjangan Fungsional Dosen Swasta dan Negeri c. Tunjangan Fungsional Guru Swasta dan Negeri d. Tunjangan Profesi Pendidik Guru e. Tunjangan Profesi Pendidik Dosen f. Tunjangan Pendidik Daerah Khusus
2005
2006
2007
2008
108,3 122,7 138,7 163,2 43,1
49,1
55,5
62,4
2009 183,4 70,0
34,23 45,45 61,40 80,16 101,87
3,00
3,50 15,49 27,58
31,48
3,00
3,50
4,03
4,63
5,32
-
-
1,20
1,20
1,20
-
-
4,26 10,74
10,74
-
-
3,20
6,41
9,61
-
-
1,80
3,60
3,60
-
-
1,00
1,00
1,00
Keterangan II.
2005
Anggaran Depdiknas diluar Gaji dan Tunjangan Pendidik (Guru dan Dosen) terdiri atas: a. Anggaran Operasional non Gaji Pendidik b. Dana Diskresi termasuk investasi
2006
2007
2008
2009
31,23 41,95 45,91 52,59
67,96
9,37 12,58 13,77 15,78
20,39
21,86 29,36 32,14 36,81
47,58
Untuk mengetahui kemungkinan pemenuhan kekurangan dana, sumber-sumber dana yang dapat diperhitungkan di luar pemerintah ialah tambahan pembiayaan dari pemerintah daerah, masyarakat (untuk pendidikan menengah dan pendidikan tinggi), dan donor luar negeri. Tabel 7.4 menampilkan skenario kemungkinan pemenuhan kekurangan dana yang dapat Dipenuhi oleh masyarakat dan bantuan luar negeri atau donor tahun 2005-2009. Nomor 1 adalah total kebutuhan pembiayaan di bawah Depdiknas; Nomor 2 merupakan perkiraan anggaran Depdiknas yang telah disepakati antara pemerintah dan DPR. Nomor 3 adalah kekurangan kebutuhan dana, setelah dikurangi anggaran hasil kesepakatan antara Pemerintah dan DPR. Nomor 4 merupakan asumsi besarnya pemenuhan oleh donor luar negeri, sebesar 5% dari total kebutuhan pembiayaan 2005-2009 di bawah Depdiknas. Nomor 5 adalah perkiraan besarnya dana kontribusi masyarakat pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi (post-basic education). Nomor 6 merupakan penjumlahan dari perkiraan donor luar negeri (Nomor 4), dan perkiraan kontribusi dana masyarakat (Nomor 5). Tabel 7.4 Perkiraan Jumlah Kekurangan Dana yang mungkin dapat Dipenuhi oleh Masyarakat dan Bantuan Luar Negeri (Donor) 2005-2009 No
Keterangan
2005
2006
2007
2008
2009
1
Total Kebutuhan Pembiayaan di bawah Depdiknas
108,30
122,70 138,70 163,20 183,40
2
Anggaran Depdiknas
34,23
45,45
61,40
80,16
101,87
3
Kekurangan Kebutuhan Perkiraan Donor Luar Negeri Kontribusi dana Masyarakat
74,07
77,25
77,30
83,04
81,53
5,415
6,135
6,935
8,16
9,17
43,10
49,10
55,50
62,40
70,00
Jumlah 4 dan 5
48,52
55,24
62,44
70,56
79,17
Kekurangan (Fiscal Gap)
25,56
22,02
14,87
12,48
2,36
4 5 6
Dari jumlah pada nomor 6 (jumlah perkiraan kontribusi donor luar negeri dan kontribusi masyarakat), diperoleh kekurangan dana (fiscal gap) berturut-turut sebesar (dalam Rupiah) 25,56 triliun (2005); 22,02 triliun (2006); 14,87 triliun (2007); 12,48 triliun (2008); dan 2,36 triliun (2009). Sejalan dengan meningkatnya kemampuan keuangan dari berbagai sumber itu, fiscal gap juga makin membaik walaupun sampai dengan tahun 2009 jumlahnya masih 2,36 triliun rupiah. Beberapa alternatif untuk menutup kekurangan dana ialah dengan mengupayakan peningkatan sumber pendanaan dari pemerintah daerah, partisipasi pendanaan yang makin besar dari masyarakat, atau meningkatkan bantuan luar negeri (donor).Komposisi pembiayaan pendidikan berdasarkan sumbernya sebagaimana tercantum pada grafik 7.1 berikut.
Grafik 7.1 Komposisi Pembiayaan Pendidikan Berdasarkan Sumbernya Komposisi Pembiayaan 100%
2,36 14,87
90%
12,48
22,02 25,56
80%
70,00 62,40
70%
55,50 49,10
60%
9,17
43,10 8,16
50% 6,935 40%
6,135 5,415
30%
101,87 61,40
20%
80,16
45,45 34,23
10%
0% 2005 Anggaran Depdiknas
2.
2006
2007
Perkiraan Donor Luar Negeri
2008
Kontribusi dana Masyarakat
2009 Kekurangan (Fiscal Gap)
Rencana Pembiayaan Program Prioritas
Berdasarkan kesepakatan antara DPR dengan Pemerintah pada tahun 2004, diperoleh skenario kenaikan secara bertahap anggaran pendidikan berdasarkan proyeksi kapasitas fiskal pemerintah hingga mencapai 20% dari belanja pemerintah. Rencana kenaikan tersebut berturut-turut (mulai 2006) adalah 12%, 14,7%, 17,4%, dan 20,1%. Setiap program pembangunan pendidikan yang tercantum dalam RPJM memiliki tingkat prioritas yang berbeda. Prioritas anggaran, selain ditentukan untuk mengatasi masalah yang mendesak, juga dimaksudkan untuk melanjutkan upaya yang telah dilakukan sebelumnya dalam mengembangkan dasar-dasar bagi pencapaian tahapan berikutnya, sesuai rencana pembangunan pendidikan jangka panjang. Prioritas program dijabarkan lebih lanjut dalam kegiatan strategis sesuai dengan kebijakan Departemen Pendidikan Nasional. Depdiknas telah menetapkan 39 kegiatan strategis yang terbagi dalam tiga tema pembangunan pendidikan, yaitu pemerataan dan perluasan akses (13 kegiatan), mutu, relevansi, dan daya saing (13 kegiatan), dan tata kelola, akuntabilitas, dan Citra Publik (13 kegiatan). Dalam pelaksanaan anggaran, pembiayaan 39 kegiatan strategis dibebankan pada 15 program pembangunan pendidikan. Sampai dengan tahun 2009, sebagai wujud komitmen pemerintah dalam menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, pendanaan biaya operasional wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun menempati prioritas pertama. Total anggaran untuk program Wajar Dikdas 9 tahun pada tahun 2005 adalah sekitar 12,1 triliun rupiah. Adapun alokasi perinciannya adalah untuk: pembiayaan bantuan operasional satuan pendidikan SD/MI-SMP/MTs sederajat; penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk perbaikan gedung/ruang kelas; perluasan akses SLB dan sekolah inklusif; serta pengembangan sekolah wajar layanan khusus. BOS dimaksudkan untuk menutup biaya minimal operasi pembelajaran yang secara minimal memadai untuk menciptakan landasan yang kokoh bagi upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan. Komponen pembiayaan yang termasuk dalam BOS adalah uang formulir pendaftaran, buku, pemeliharaan, ujian sekolah dan ulangan, honor guru/tenaga kependidikan honorer, serta kegiatan kesiswaan. Secara bertahap, BOS dikembangkan menjadi school funding formulation yang memperhitungkan kemampuan masyarakat kaya dan miskin, serta harga setempat. Dengan kebijakan BOS tersebut, pemerintah akan mewujudkan pendidikan dasar bebas biaya terbatas. Selain itu, pemerintah tetap akan memberikan bantuan biaya personal bagi siswa dan bagi sekolah yang sebagian besar siswanya berasal dari keluarga miskin dan daerah bermasalah. Program PAUD dianggarkan sekitar 253 miliar (2005), diperuntukkan bagi kebijakan strategis yang termasuk dalam tema pemerataan dan perluasan akses, yaitu perluasan akses PAUD. Anggaran tersebut berangsur-angsur meningkat signifikan hingga tahun 2009. Pendidikan menengah dianggarkan sekitar 2,8 triliun (2005) dan akan ditingkatkan terus hingga tahun 2009, yang antara lain untuk membiayai kebijakan strategis yang termasuk dalam tema pemerataan dan perluasan akses pendidikan, serta peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing, yaitu perluasan akses SMA/SMK dan SM terpadu; perluasan pendidikan kecakapan hidup; pengembangan sekolah berkeunggulan (lokal dan internasional); akselerasi jumlah program studi kejuruan, vokasi, dan profesi. Anggaran Wajar Dikdas 9 Tahun diperuntukkan juga untuk penyediaan sarana dan prasarana pendidikan. Penyediaan sarana/prasarana SD/MI/sederajat mencakup rehabilitasi dan revitalisasi sarana/prasarana yang rusak. Sekitar 200 ribu unit akan selesai direhabilitasi tahun 2008, sementara sekitar 300 ribu unit ruang kelas yang rusak ringan dibebankan kepada APBD kabupaten/kota. Untuk SMP/MTs/sederajat, kegiatan
penyediaan sarana/prasarana antara lain diarahkan untuk membangun unit sekolah baru dan ruang kelas baru. Pembangunan USB/RKB hanya dilakukan pada jenjang SMP/MTs/sederajat, untuk lebih mendorong peningkatan APM SMP/MTs/sederajat makin mendekati angka APM SD/MI/sederajat yang sudah lebih baik. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang dianggarkan sekitar 3,1 triliun (2005), selain untuk rekrutmen guru dalam rangka program Wajar Dikdas, juga akan digunakan untuk pembiayaan kebijakan strategis yang termasuk dalam tema peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing, yaitu pengembangan guru sebagai profesi dan pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan organisasi profesi pendidik dan tenaga kepemendidikan. Kebijakan yang strategis untuk membenahi persoalan guru tersebut akan terus berlanjut hingga tahun 2009. Program pendidikan non-formal dianggarkan sekitar 348 miliar (2005) yang antara lain digunakan untuk pembiayaan kebijakan strategis berikut, baik yang termasuk dalam tema pemerataan dan perluasan akses pendidikan, maupun peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing. Kebijakan yang dimaksud ialah perluasan akses pendidikan wajar nonformal dan Pendidikan Keaksaraan bagi penduduk usia 15 tahun ke atas, serta perluasan pendidikan kecakapan hidup , yang merupakan bagian dari 39 program strategis. Kebijakan strategis pendidikan keaksaraan ingin mendorong penduduk usia >15 tahun yang memiliki tiga buta, yaitu buta aksara latin dan angka arab, buta bahasa Indonesia dan buta pengetahuan dasar, mengikuti pendidikan keaksaraan fungsional. Program ini menargetkan penurunan penduduk buta aksara menjadi 5% penduduk pada tahun 2009. Jumlah penduduk buta aksara akan dikurangi sekitar 7,5 juta orang selama lima tahun, atau rata-rata sebanyak 1,5 juta orang setiap tahunnya. Untuk itu, diperlukan dana sebesar 2,6 triliun untuk melaksanakan program keaksaraan fungsional selama lima tahun, atau membutuhkan dana sekitar 500 miliar setiap tahun. Program pendidikan tinggi yang dianggarkan 6,4 triliun (2005), diperuntukkan bagi kebijakan strategis yang termasuk dalam tema pemerataan dan perluasan akses, yaitu program perluasan akses PT dan pemanfaatan TIK sebagai media pembelajaran jarak jauh, serta tema peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing, yaitu program yang mendorong jumlah program studi untuk masuk dalam 100 besar Asia, dan peningkatan jumlah dan mutu publikasi ilmiah dan hak atas kekayaan intelektual (HaKI). Anggaran pendidikan tinggi terus ditingkatkan secara signifikan hingga tahun 2009. Program manajemen pelayanan pendidikan dianggarkan sekitar 392,5 miliar (2005), digunakan untuk pembiayaan kebijakan strategis yang termasuk dalam tema Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Citra Publik, yaitu peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat dalam perencanaan dan penganggaran; serta peningkatan kapasitas dan kompetensi manajerial aparat. Program yang penting dalam peningkatan kemampuan pengelolaan pendidikan ini akan terus ditingkatkan anggarannya hingga tahun 2009. Program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara yang dianggarkan 28,5 miliar pada tahun 2005 akan terus ditingkatkan hingga tahun 2009. Anggaran program akan digunakan untuk pembiayaan kebijakan strategis yang termasuk dalam tema Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Citra Publik, yaitu peningkatan SPI yang berkoordinasi dengan BPKP dan BPK; peningkatan kapasitas dan kompetensi pemeriksaan aparat Itjen; pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan KKN; intensifikasi tindakan-tindakan preventif oleh Itjen; intensifikasi dan ekstensifikasi pemeriksaan oleh Itjen, BPKP, dan BPK; serta penyelesaian tindak lanjut temuan-temuan pemeriksaan Itjen, BPKP, dan BPK. Program penelitian dan pengembangan pendidikan yang dianggarkan 86,4 miliar (2005), dan akan terus meningkat hingga tahun 2009, dan diharapkan dapat meningkatkan mutu penelitian untuk mendukung kebijakan. Anggaran program-program lainnya (2005), yaitu program penelitian dan pengembangan Iptek (40 miliar), pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan (70,3 miliar), penguatan kelembagaan PUG dan anak (17,3 miliar), pengelolaan sumber daya manusia aparatur (5 miliar), peningkatan sarana prasarana aparatur (112,2 miliar) serta penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan kepemerintahan (432,5 miliar), juga ditingkatkan bertahap hingga tahun 2009, agar dapat memberikan dukungan yang makin efektif untuk berhasilnya program-program lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kebijakan strategis lainnya yang belum disebutkan di atas, yaitu peningkatan peran serta masyarakat dalam perluasan akses SMA/SMK/SM terpadu, SLB, dan PT, serta penerapan telematika dalam pendidikan, sudah termasuk dalam pola-pola pendanaan beberapa program yang relevan pada jenis dan jenjang pendidikan masing-masing.
Indikator Kunci dan Targetnya untuk Mengukur Keberhasilan dalam Implementasi Kebijakan, Program dan Kegiatan NO SASARAN .
INDIKATOR KUNCI
2004
KONDISI DAN TARGET 2005 2006 2007 2008
Angka Partisipasi Kasar 1. Perluasan 39,09% 42,34% 45,19% (APK) Prasekola h Akses ( P A U D , T P Q , T K , R A ) Pendidikan Angka Partisipasi Murni 94.12% 94.30% 94.48% (APM) SD/MI/SDLB/Paket A 81.22% 85.22% 88.50% APK SMP/MTs/SMPLB/Paket B 48.25% 52.20% 56.20% APK SMA/MA/ SMK/SMALB/ Paket C 14.62% 15.00% 15.57% APK PT/PTA Prosentase Buta Aksara 10.21% 9.55% 8.44%
2009
48,07% 50,47% 53,90% 94.66% 94.81% 95.00%
91.75% 95.00% 98.00%
60.20% 64.20% 68.20% 16.38% 17.19% 18.00% 7.33%
6.22%
5.00%
4.82
4.22
3.62
3.02
2.40
2.30
2.15
2.00
23.00
19.00
16.00
13.00
31.00
29.00
27.00
25.00
5,98
5,89
5,80
5,71
9,33
9,05
8,76
8,48
5.86
5,13
4.40
3.65
-
-
5.00
5.50
6.54
6.72
7.00
7.00
6.68
6.84
7.00
7.00
32%
34%
37.5%
40%
55%
60%
65%
70%
-
5%
20%
40%
3
4
5
10
17
19
20
20
> 15 th 2
3
Pemerataan Disparitas APK PAUD 6.14 5.52 Akses antara kab dan kota Pendidikan 2.49 2.49 Disparitas APK SD/MI/SDLB antara kab dan kota 25.14 25.14 Disparitas APK SMP/MTs/SMPLB antara kab dan kota 33.13 33.13 Disparitas APK SMA/MA/SMK/ SMALB antara kab dan kota 6,16 6,07 Disparitas gender APK jenjang pendidikan menenga h 9,90 9,62 Disparitas gender APK jenjang pendidikan tinggi 7.32 6.59 Disparitas gender persentase buta aksara Peningkata Rata-rata nilai UN nMutu dan SD/MI Daya Saing 5.26 6.28 Pendidikan Rata-rata nilai UN SMP/MTs 5.31 6.52 Rata-rata nilai UN SMA/MA/SMK 30% 30% Guru yg memenuhi kualifikasi S1/D4 50% 50% Dosen yg memenuhi Kualifikasi S2/S3 Pendidik ya ng memiliki sertifikasi pendidik 1 Jumlah Progra m studi PT yg masuk 100 besar Asia, 500 besar Dunia, atau akreditasi taraf OECD/ Internasional 13 15 Perolehan meda li emas pada Olimpiade Internasional
NO SASARAN .
INDIKATOR KUNCI
Jumlah Paten yg
2004 5
KONDISI DAN TARGET 2005 2006 2007 2008 10 20 30 40
2009 50
diperoleh
Sekola h/Madrasah
-
-
50
85
120
155
200
32 0
441
441
7.5%
10%
20%
30%
40%
30:70 32:68
34:66
36:64
38:62
40:60
1.47% 1.50% 1.70%
1.80%
1.90%
2.00%
Bertaraf Internasional
Sekola h/Madrasah
-
berbasis keunggulan lokal
Kenaika n Publikasi
5.0%
Internasional 4
Peningkata nRelevansi Pendidikan
Rasio Jumlah Murid SMK : SMA/MA
APK PT/PTA vokasi (D2/D3/D4/Politeknik)
Rasio Jumlah ma hasiswa 10%
10%
15%
17.5%
20%
20%
5.0%
6.5%
8. 6%
10.7%
12.8%
15.0%
-
-
-
300.000 325.000 350.000
-
-
-
10.000
15.000
25.000
-
-
30.000
35.000
40.000
45.000
Penguatan Opini BPK atas Laporan DisDis- Wajar Tata c l a i m e r c l a i mer Dgn Keua ngan Pemer intah Kelola, Catatan Akuntabili- Persentase temuan BPK 1~0,5% 1~0,5% 1~0,5% tas, dan ttg penyimpanga n di Citra Publik Pemer intah terha dap Pendidikan obyek ya ng diperiksa Persentase temuan Itjen 1~0,5% 1~0,5% 1~0,5% ttg penyimpanga n di Pemer intah terha dap obyek ya ng diperiksa 2 Aplikasi SIM aplikasi Sertifikat ISO yg diraih unit utama Depdiknas
Wajar Tanpa Syarat <0.5%
Wajar Tanpa Syarat <0.5%
Wajar Tanpa Syarat <0.5%
<0.5%
<0.5%
<0.5%
14 aplikasi -
-
-
Profesi ter hadap jumlah lulusan S1/D4
Persentase peserta pendidika n life skill terhadap lulusan SMP/MTs atau SMA/MA/SMK yang tida k melanjutka n.
Jumlah sertifikat kompetensi yang diterbitka n: o Jenjang pendidikan menenga h o Jenjang pendidikan tinggi (vokasi dan profesi) o Pendidikan nonfor mal 5
Sertifikat ISO yg diraih
-
LPMP/PPPG/BPPLSP (kumulatif)
---
80% unit utama memperoleh ISO 9001:200 0 9 ISO 25 ISO 43 ISO 47 ISO 9001:20 9001:20 9001:200 9001:200 00 00 0 0 -
