Pendahuluan. SOEKARNO, MILITER DAN PARTAI POLITIK Piramida Kekuatan-Kekuatan Politik dalam Sistem Politik Pemerintahan Demokrasi Terpimpin ( )

.

1 Pendahuluan

T

ahun 1950-an-1960-an kekisruhan Demokrasi Parlementer di Indonesia, Pakistan, Thailand, Myanmar dan sejumlah negara Afrika serta Amerika Latin menandakan, demokrasi dan peran tentara ditentukan situasi kesejarahan, geopolitik, dan budaya. Penulisan buku ini memfokuskan kajian penelitian pada studi piramida kekuatan politik dalam Sistem Politik Demokrasi Terpimpin 1959-1965. Di mana, pada masa 1959-1965 merupakan periode berlangsungnya Demokrasi Terpimpin. Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959 mengembalikan Revolusi Indonesia ke jalan yang benar, mengubah wacana dari Demokrasi Parlementer ke Demokrasi Terpimpin dan Ekonomi Terpimpin: Suatu istilah yang sarat kontradiksi baik dalam teori maupun prakteknya. Di bawah Demokrasi Terpimpin tidak ada pemilihan umum, media massa dikontrol dengan ketat dan tokoh oposisi ditangkap dan dipenjarakan. Awal munculnya Demokrasi Terpimpin telah memicu perang sipil yang luas. Presiden Soekarno menampilkan Demokrasi Terpimpin sebagai sebuah bentuk organisasi politik yang lebih tinggi dari Demokrasi Parlementer. Lebih jauh, sosialisme yang di bawah Demokrasi Terpimpin diidentifikasi sebagai bentuk sosialisme khas Indonesia yang oleh Soekarno disebut

SOEKARNO, MILITER DAN PARTAI POLITIK Piramida Kekuatan-Kekuatan Politik dalam Sistem Politik Pemerintahan Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

1

Marhainisme. Marhaenisme, demikian Soekarno, adalah Marxisme yang dipraktekkan atau diterapkan di Indonesia. Jeanne S. Mintz menyatakan bahwa “Bentuk khusus Marxisme ini adalah program pemerintah pada masa itu yang diharapkan menjadi sebuah koalisi dari faksi nasionalis, agama dan komunis”.1 Dalam bukunya Miriam Budiarjo menjelaskan bahwa, Dekrit Presiden 5 Juli dapat dipandang sebagai suatu usaha untuk mencari jalan keluar dari kemacetan politik melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat. UUD 1945 membuka kesempatan bagi seorang presiden untuk bertahan selama kurang-kurangnya lima tahun. Akan tetapi ketetapan MPRS No. III Tahun 1963 yang mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup telah membatalkan pembatasan waktu lima tahun (Undang-Undang Dasar memungkinkan seorang presiden untuk dipilih kembali) yang ditentukan oleh UndangUndang Dasar. Selain dari itu banyak lagi tindakan yang menyimpang dari atau menyeleweng terhadap ketentuan Undang-undang Dasar. Misalnya dalam tahun 1960 Ir. Soekarno sebagai Presiden membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum, padahal dalam penjelasan Undang-undang Dasar 1945 secara eksplisit ditentukan bahwa, presiden tidak mempunyai wewenang melakukan hal yang demikian. Dalam rangka ini harus pula dilihat beberapa ketentuan lain yang memberi wewenang kepada presiden sebagai badan eksekutif. Misalnya presiden diberi wewenang untuk campur tangan di bidang Yudikatif berdasarkan Undang-Undang No.19/1964, dan di bidang legislatif berdasarkan Peraturan Tata Tertib Presiden No.14/1960 dalam hal anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak mencapai mufakat.2 1

Jeanne S. Mintz. Muhammad, Marx, Marhaen: Akar Sosialisme Indonesia,Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002 2 Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT Gramedia, 1998, hal.71. 2


. Selain itu terjadi penyelewengan di bidang perundang-undangan di mana berbagai tindakan pemerintah dilaksanakan melalui penetapan presiden (penpres) yang memakai Dekrit 5 Juli sebagai sumber hukum. Lagi pula didirikan badan-badan ekstrakonsitusional seperti Front Nasional yang ternyata dipakai oleh pihak komunis sebagai arena kegiatan, sesuai dengan taktik Komunisme Internasional yang menggariskan pembentukan Front Nasional sebagai persiapan ke arah terbentuknya demokrasi rakyat. Partai politik dan Pers yang dianggap menyimpang dari “rel revolusi” tidak dibenarkan dan dibreidel, sedangkan politik mercusuar di bidang hubungan luar negeri dan ekonomi dalam negeri telah menyebabkan keadaan ekonomi menjadi tambah suram.3 Farchan Bulkin dalam pengantar buku yang berjudul Analisa Kekuatan Politik di Indonesia menjelaskan mengenai kekuatan politik: perspektif dan analisa: Kekuatan-kekuatan politik di manapun di atas dunia selalu pada dirinya mencerminkan masalah-masalah mendalam kesejarahan dan struktural di mana kekuatankekuatan politik itu tumbuh, berkembang dan melakukan peranan. Kekuatan Politik yang kontemporer yang menampilkan diri sebagai Partai Politik, Angkatan Bersenjata, Pemuda, Mahasiwa, kaum Intelektual dan Golongan Pengusaha, serta Kelompok-kelompok Penekan yang lain, malah sering dikemukakan sebagai bentuk-bentuk luar dari masalah-masalah mendalam seperti perkembangan pikiran, ideologi, nilai-nilai struktur sosial dan ekonomi. Jika kekuatan-kekuatan politik dilihat secara demikian maka analisa debuku serta pemahaman-pemahaman mengenai kecenderungankecenderungan politik serta kekuatan-kekuatan politik 3

Miriam Budiarjo, loc.cit.


3

yang terlibat di dalamnya akan bersifat menyeluruh dan mendalam serta yang lebih penting lagi akan memiliki dimensi struktural dan kesejarahan, dimensi-dimensi yang untuk waktu cukup lama telah diabaikan oleh pendekatan-pendekatan konvensional dalam studi perbandingan ilmu politik. 4

Kesadaran mengenai perkembangan teori, pendekatan dan wawasan baru dalam memahami kekuatan-kekuatan politik yang pada dasarnya telah meletakkan tata susunan politik dan kekuatan politik itu berada di dalam konteks dan hubungannya dengan persoalan-persoalan yang dalam dan luas ini dengan sendirinya menuntut untuk dipahaminya perkembangan sejarah, struktur sosial dan ekonomi di mana tata susunan politik dan kekuatan politik itu berada. Kekuatan-kekuatan politik kontemporer yang menampilkan diri sebagai Partai Politik, Angkatan Bersenjata, Pemuda, Mahasiswa, kaum Intelektual dan Golongan Pengusaha serta Kelompok-kelompok Penekan. Lebih tegas lagi seperti apa yang disampaikan oleh Farchan Bulkin dalam bukunya yang berjudul Analisa Kekuatan Politik di Indonesia yaitu: 5 Kekuatan politik pada dasarnya memiliki asal-usul di dalam perubahan-perubahan sosial, politik dan ekonomi yang menimpa Eropa setelah abad keenambelas. Perubahan-perubahan ini bukan saja telah menimbulkan pengaruh yang mendalam di Eropa, tetapi juga dalam perkembangan selanjutnya keseluruh bagian muka bumi. Sangat penting kiranya untuk segera disadari bahwa perubahan-perubahan ini telah menampilkan dimensi4

Farchan Bulkin, (ed), Analisa Kekuatan Politik di Indonesia, Jakarta: LP3ES, 1985, hal.x. 5 Farchan Bulkin, loc.cit. 4


. dimensi pokok yang menjelaskan pemunculan dan perkembangan kekuatan-kekuatan politik kontemporer yang tampil bukan hanya di Eropa, tetapi juga di hampir seluruh negara dan wilayah di dunia.

Adapun dimensi-dimensi pokok yang dimaksud oleh Farchan Bulkin tersebut antara lain: Dimensi pokok yang pertama adalah bahwa politik, ekonomi dan masalah-masalah sosial yang lain secara pelan-pelan tidak lagi menjadi monopoli kaum bangsawan, tetapi telah menjadi masalah-masalah masyarakat luas. Terdapat suatu perkembangan nyata menuju suatu perluasan partisipasi politik dan hak politik dan pengelompokan-pengelompokan politik yang lain. Dimensi kedua adalah semakin luasnya peranan kelas menengah di hampir seluruh bidang kehidupan. Proses ini juga dibarengi dengan pengukuhan kebudayaan kota. Tampilnya kelas menengah dan pengukuhan kebudayaan kota inilah yang telah menandai kelahiran kelas menengah, kaum profesional dan golongan intelektual sebagai kekuatan politik penting yang tidak bisa diabaikan. Dimensi penting ketiga ialah pemunculan, pertumbuhan dan perkembangan negara modern dalam bentuk yang dikenal seperti dalam dewasa ini. Ini berarti dalam birokrasi dan aparatur negara secara pelan-pelan telah pula menjadi unsur penting dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik. Termasuk dalam proses ini adalah penampilan angkatan bersenjata sebagai unsur penting negara yang mulai dipimpin dan diorganisasi sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalisme. Dimensi keempat adalah muncul dan berkembangnya nilai-nilai, filsafat dan ideologi yang memberikan dasar-dasar pengukuhan, pengesahan dan rasionalisasi untuk berjalan dan berkembangnya tata susunan politik dan konfigurasi kekuatan-kekuatan politik tersebut.6

6

Farchan Bulkin, ibid, hal.xi


5

Kajian kekuatan politik yang dimaksud dalam penulisan ini, yaitu dalam Sistem Politik Demokrasi Terpimpin, terdapat dimensi-dimensi kekuatankekuatan politik tersebut hadir dalam pergerakan berjalannya pemerintahan pada masa Demokrasi Terpimpin tersebut yaitu Partai Politik, Angkatan Bersenjata, Pemuda, Mahasiswa, kaum Intelektual dan Golongan Pengusaha serta Kelompok-kelompok Penekan dan yang lainnya. Namun, kekuatan politik yang lebih dominan hadir pada masa Sistem Demokrasi Terpimpin adalah Soekarno sebagai Presiden, Angkatan Bersenjata (khususnya Angkatan Darat) dan Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai kajian utama dalam penelitian buku ini. Ketiga kekuatan politik ini memiliki pengaruh yang sangat besar dalam berjalanya proses pemerintahan. Ir. Soekarno7 (6 Juni 1901 - 21 Juni 1970) adalah Presiden Indonesia pertama yang menjabat pada periode 1945 - 1966. Ia memainkan peranan penting untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia adalah penggali Pancasila. Ia adalah Proklamator Kemerdekaan Indonesia (bersama dengan Mohammad Hatta) yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Ia merupakan penggagas lahirnya Sistem Demokrasi Terpimpin yaitu setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang mana pada periode Pemerintahan Demokrasi Terpimpin Soekarno memegang kedudukan sebagai Presiden Indonesia. Angkatan Bersenjata Indonesia banyak mengisi Dewan tertinggi negara, menguasai urat nadi 7

Leslie H. Palmier. Sukarno, the Nationalist. Pacific Affairs, vol. 30, No, 2 (Jun. 1957), hal. 101-119. 6


. pemerintahan daerah dan secara efektif terlibat dalam usaha-usaha bisnis nasional. Militer Indonesia tidak pernah jauh dari politik, sejak melawan Belanda usai, yang pernah menjajah negeri kepulauan yang kaya akan sumber-sumber alam selama lebih dari 300 tahun. Banyak di antara pemimpin militer adalah bekas pejuang revolusi. Terutama setelah diperkenalkannya hukum darurat perang pada tahun 1957. Tentara dan unit-unit lain angkatan bersenjata menjadi sangat terlibat dalam politik, administrasi sipil dan pengelolaan ekonomi, yang berakibat bahwa tentara sebagai unsur kunci dalam koalisi pemerintah dibawah Demokrasi Terpimpin.8

Akan tetapi meskipun Angkatan Bersenjata memiliki semua akses ke jalan pemerintahan, kenyataan pemerintahan ini tidak dapat disebut sebagai rezim militer. Para pemikir tentara Indonesia tahun 1957-1958 menyusun doktrin dwifungsi yang merupakan penjabaran pemikiran ”Tentara Nasional”, ”Tentara Rakyat”, dan ”Tentara Pejuang” dari masa kejuangan tahun 1945-1950. Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah partai politik di Indonesia yang berideologi komunis. Dalam sejarahnya, PKI pernah berusaha melakukan pemberontakan melawan pemerintah kolonial Belanda pada 1926, mendalangi pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948 dan dicap oleh rezim Orde Baru ikut mendalangi pemberontakan G30S pada tahun 1965. Namun, tuduhan dalang PKI dalam pemberontakan tahun 1965 tidak pernah terbukti secara tuntas, dan masih dipertanyakan seberapa jauh 8

Harold Crouch,. The Army and Politics Indonesia, Singapore: Oxfort University Press. 1985, hal.3. SOEKARNO, MILITER DAN PARTAI POLITIK Piramida Kekuatan-Kekuatan Politik dalam Sistem Politik Pemerintahan Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

7

kebenaran tuduhan bahwa pemberontakan itu didalangi PKI. Sumber luar memberikan fakta lain bahwa PKI tahun 1965 tidak terlibat, melainkan didalangi oleh Soeharto (dan CIA). Hal ini masih diperdebatkan oleh golongan liberal, mantan anggota PKI dan beberapa orang yang lolos dari pembantaian anti PKI. Meskipun PKI mendukung Soekarno, ia tidak kehilangan otonomi politiknya. Pada Maret 1960, PKI mengecam penanganan anggaran yang tidak demokratis oleh Soekarno. Pada 8 Juli 1960, Harian Rakjat memuat sebuah artikel yang kritis terhadap pemerintah. Para pemimpin PKI ditangkap oleh militer, namun kemudian dibebaskan kembali atas perintah Soekarno. Tidak lama sebelum kup tahun 1965, kompetisi antara PKI dan golongan Militer Indonesia kadang kala bersifat sangat keras.9 Mungkin pada tahun 1965 pimpinan PKI berpendapat bahwa kelompok militer mendapat kemenangan dalam politik kekuasaan Indonesia. Soekarno sendiri cukup paham atas kejadian demikian, karenanya ia tidak memungkinkan kompetisi terhadap kepemimpinannya yang flamboyan dan kharismatik. Dalam mencoba mengimbangi kekuatan militer dengan kekuatan lain, terutama PKI, mungkin ia mengidealkan kompetisi mereka yang tidak kenal ampun tersebut. Bahkan setelah kup tersebut, ketika masih memegang jabatan pada musim hujan tahun 1966, Soekarno mengakali golongan militer dengan 9

Morris Janowitz (ed), Hubungan-Hubungan Sipil Militer Perspektif Regional, Jakarta: Bina Aksara, 1985.Lihat juga C.I. Eugene, Rezim-rezim Militer di ASIA: Sistem dan Gaya Politik, hal.13-18. 8


. menghentikan Jenderal Nasution dari posnya sebagai Menteri Pertahanan.10 Sejak tahun 1959, menurut satu penelitian, “Perwira-perwira Angkatan Darat secara kasar telah memegang seperempat dari semua potorfolio kabinet maupun berbagai posisi penting pada departemen pemerintahan sipil.11 George juga menyatakan, bahwa “keterlibatan militer dan politik dalam pemerintahan dengan demikian merupakan fakta yang sudah lama berlangsung di Indonesia. Soekarno yang karismatik, dengan dukungan rakyat ternyata mampu menunda pengambilan alih kekuasaan militer. Akan tetapi setelah kup Untung, Soekarno (bersama PKI), didiskreditkan, dan golongan militer mengambil alih kekuasaan, mereka diterima rakyat”.12

Presiden Soekarno memanfaatkan peran tentara sebagai pengimbang terhadap Partai Komunis Indonesia semasa ia berkuasa penuh 1959-1966. Tetapi, Soekarno kurang tekun menangani persoalan ekonomi yang diperlukan guna menopang progamprogram politiknya. Penekanannya yang berlebihan terhadap politik sebagai panglima menghasilkan politik mercusuar yang tidak didukung kinerja ekonomi yang memadai. Janowitz menjelaskan bahwa, “Demokrasi Terpimpin dan Ekonomi Terpimpin tumbang dalam krisis ekonomi dan inflasi 650 persen selama 1964-1965. Soekarno masih tetap memiliki pengikut dikalangan rakyat, dan ia menggunakan dasar tersebut dalam usahanya untuk 10

Janowitz, loc.cit. George M. Kahin, (ed), Government and Politics of Southeats Asia, Ithaca, Ny: Cornell University Press, 1964, hal.226. 12 George, loc.cit. 11


9

mendiskreditkan pihak militer dan dengan demikian memaksanya untuk mengambil tindakan yang menentukan terhadap dirinya. Pada tanggal 11 September 1965, Soekarno dengan ikhlas harus menandatangani suatu surat perintah yang memberi Jenderal Soeharto wewenang yang diperlukan untuk memulihkan keamanan di negeri Indonesia. Soekarno yang nyaris hanya merupakan lambang, secara resmi telah digantikan oleh Jenderal Soeharto pada tanggal 27 Maret 1968”.13

Kajian tentang piramida kekuatan politik Indonesia pada saat Demokrasi Terpimpin, telah banyak ditulis oleh pemerhati politik, baik pemerhati dari luar negeri maupun dalam negeri. Beberapa pakar yang telah pernah mengkaji tentang piramida kekuatan politik Indonesia pada periode Sistem Demokrasi Terpimpin antara lain; Yahya A. Muhaimin (1982)14, Herbert Feith (1995)15, Dr. Abdoel Fattah (2005)16. Muhaimin seorang Dosen FISIP UGM Yogyakarta dalam tulisannya yang berjudul Pembangunan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966, menjelaskan fungsi militer yang esensial, yaitu sebagai negara yang bertugas pokok mempertahankan eksistensi negara terhadap ancaman penyerangan dari luar, maka lahirnya militer Indonesia betul-betul dalam keadaan yang gelap.

13

Janowitz, loc.cit. Yahya Muhaimin, Perkembangan Militer dalam Politik Indonesia 1945-1966, Yogyakarta: Gajah Mada Unversity Press, 1982. 15 Herbert Feith, Soekarno dan Militer dalam Demokrasi Terpimpin, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995. 16 Abdul Fattah, Demiliterisasi Tentara Pasang Surut Politik Militer 1945-2004, Yogyakarta:LKiS, 2005 14

10


. Muhaimin juga mendebukukan, mulai tahun 1959 aliansi-politik anti partai Presiden Soekarno dan Angkatan Darat retak, dan mulai terjadi aliansipolitik antara Soekarno dengan PKI. Proses yang berlangsung antara 1959 sampai dengan meletusnya kudeta Gerakan 30 September menunjukkan pertikaian yang amat sengit untuk mencapai survival antara militer Angkatan Darat versus PKI yang dilindungi oleh Kharisma Presiden Soekarno. Dalam tulisannya tersebut, Muhaimin mendebukukan masalah militer Indonesia di dalam politik, mengambil scope mulai tahun 1945 sampai dengan tahun1966. Feith mengkaji tentang peran militer dalam politik Indonesia tentang peran militer dalam politik di Indonesia pada periode Sistem Demokrasi Terpimpin. Dalam kajiannya, ia mengungkapkan perjalanan militer, khususnya angkatan darat, dalam peran politiknya sampai mejadi kuat dan menjadi kawan sekalipun saingan Soekarno. Menurut Feith,17 “pada oktober 1956, Presiden Soekarno mendesak agar partai-partai politik dikubur, akibat persaingan ideologi dan kepentingan kepartaian dan agar demokrasi liberal diganti dengan Demokrasi Terpimpin. Namun, baru pada 1958, Soekarno secara mantap ingin menegaskan berlakunya Demokrasi Terpimpin setelah mendapat dukungan angkatan darat.” Feith18 menyatakan, “Demokrasi Terpimpin adalah suatu sistem politik yang dipengaruhi secara kritis oleh hubungan antara Presiden Soekarno dan Angkatan Darat; suatu hubungan konflik yang mantap, yang ditandai oleh upaya bersama dan berlangsungnya kompetisi dan ketegangan antara dua mitra yang bertanding”.

17 18

Herbert Feith,op.cit., hal.18-27. Herbert Feith, loc.cit.


11

Artinya, Presiden Soekarno dan Angkatan Darat adalah kawan, tetapi juga lawan yang terus bersaing merebut pengaruh. Kajian Feith banyak mengulas tentang ikut campur tangan militer dalam politik pada jaman pemerintahan Soekrno dan hubungan antara presiden, tentara dan partai. Dr. Abdoel Fattah, dalam bukunya yang berjudul Demiliterisasi Tentara Pasang Surut Politik Militer 1945-2004 juga menjelaskan mengenai sisitem kekuatan politik pada tahun 1959-1966 masa Demokrasi Terpimpin. Memaparkan bahwa pergolakan politik yang terus-menerus dan berlakunya undang-undang keadaan darurat perang tahun 1957, akibat situasi yang membahayakan negara, menyebabkan semakin meluasnya peran tentara di luar bidang pertahanan. Fattah menyatakan19, “pada masa Demokrasi Terpimpin, Tentara khususnya Angkatan Darat, menjadi kekuatan politik yang menonjol karena Partai Politik kurang terorganisasi, sedangkan Partai Masyumi dan PSI telah dibubarkan oleh Presiden karena terlibat dalam mendukung pemberontakan daerah. Sementara itu menguatnya PKI dalam percaturan politik mendorong tentara untuk terlibat secara lebih jauh lagi dalam politik. Untuk mengimbangi kekuatan tentara dan mendukung Nasakom, maka PKI mendapat tempat di hati Presiden Soekarno. Hubungan erat Soekarno dengan PKI menyebabkan TNI tidak senang, karena TNI tidak bisa melupakan peristiwa PKI Madiun, di mana PKI berhianat, menusuk dari belakang, di samping tidak setuju paham komunisme. Akibatnya, persaingan dan saling mencurigai terus berlangsung antara Presiden, TNI, dan PKI”.

19

12

Abdul Fattah, op.cit., hal.133. SOEKARNO, MILITER DAN PARTAI POLITIK Piramida Kekuatan-Kekuatan Politik dalam Sistem Politik Pemerintahan Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

. Pada bukunya tersebut Fattah, menjelaskan tentang pengaruh dan peran paradigma baru TNI dalam proses pendemokrasian di Indonesia; mendapatkan bahan ilmiah penyempurnaan pembangunan politik dan modernisasi politik di Indonesia yang mengakibatkan profesionalisme militer dalam suatu negara yang demokratis; menganalisis hubungan sipil-militer di Indonesia yang sangat bermakna bagi kajian ilmu politik; dan menganalisis keyakinan teroris terhadap pentingnya dan manfaat reformasi internal TNI menuju masyarakat madani. Bergerak dari latar belakang tersebut, permasalahan yang hendak dijawab dalam kajian ini adalah dengan adanya saling keterkaitan antara Soekarno, Angkatan Bersenjata dan Partai Komunis yang hadir sebagai penggerak kekuatan politik yang lebih dominan dan menyolok pada masa Pemerintahan Sistem Demokrasi Terpimpin, menjadi alasan ketertarikan penulis dalam meneliti masalah ini yaitu, Apakah rezim Demokrasi Terpimpin adalah hanya merupakan akibat yang kebetulan muncul dari perimbangan kekuatan-kekuatan politik antara Angkatan Bersenjata, Kelompok Komunis (PKI) dan Soekarno di antara keduanya? Seberapa besarkah peran Soekarno, Angkatan Bersenjata, dan PKI dalam pergerakan kekuatan politik Indonesia pada masa Pemerintahan Demokrasi Terpimpin? Mengapa Soekarno, TNI dan PKI menjadi barometer perkembangan kekuatan politik di Indonesia pada Pemerintahan Demokrasi Terpimpin? Teori demokrasi digunakan oleh penulis sebagai landasan berpikir dalam penelitian ini disebabkan oleh karena pada penelitian ini membahas tentang Sistem Politik Indonesia yaitu periode Sistem SOEKARNO, MILITER DAN PARTAI POLITIK Piramida Kekuatan-Kekuatan Politik dalam Sistem Politik Pemerintahan Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

13

Demokrasi Terpimpin, di mana teori demokrasi memberi sedikit gambaran mengenai bagaimana keadaan politik Indonesia pada saat berlangsungnya Sistem Demokrasi Terpimpin tersebut. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances. Isitilah demokrasi berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem demokrasi di banyak negara. Kata demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat

14


. dan untuk rakyat.20 Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. Dalam ilmu politik, dikenal dua macam tentang pemahaman demokrasi yaitu pemahaman secara normatif dan pemahaman secara empiris (demokrasi prosedural). Dalam pemahaman secara normatif yaitu demokrasi merupakan sesuatu yang secara idil hendak dilakukan atau diselenggarakan oleh sebuah negara, seperti misalnya kita mengenal ungkapan “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. Ungkapan normatif tersebut biasanya diterjemahkan dalam konstitusi masing-masing negara. Tetapi hal-hal yang normatif belum tentu dapat dilihat dalam konteks kehidupan politik seharihari suatu negara. Oleh karena itu sangat perlu dilihat bagaimana makna demokrasi secara empiris, yakni demokrasi dalam perwujutannya dalam kehidupan politik praktis.21 Pemahaman demokrasi dalam konteks seperti ini mengijinkan kita untuk mengamati apakah dalam suatu sistem politik pemerintah memberikan ruang gerak yang cukup bagi warga masyarakatnya untuk melakukan partisipasi guna memfokuskan praferensi politik melalui organisasi politik yang ada? Dengan demikian demokrasi dalam makna dan praktek dapat saling berbeda.

20

Miriam Budiarjo, op.cit., hal. 50. Afan Gaffar, Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi, Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 2005, hal.3. 21


15

Demokrasi Terpimpin 1959-1965 Demokrasi Terpimpin dijadikan sebagai kerangka teori dalam penulisan ini dikarenakan pada penelitian ini mencakup skop periode berlangsungnya Sistem Politik Demokrasi Terpimpin, dengan alasan tersebut, penulis memberi gambaran singkat bagaimana proses terjadinya Sistem Politik Demokrasi Terpimpin. Adapun yang menjadi ciri-ciri periode ini adalah dominasi dari Presiden, terbatasnya peranan politik, berkembangnya pengaruh Komunis dan meluasnya peranan TNI sebagai unsur sosio politik. 22 Pada bulan juli 1959, secara resmi Soekarno mengembalikan negara ke bawah naungan UndangUndang Dasar 1945 yang revolusioner, di mana Presiden memainkan peran sebagai pemimpin. Pada bulan Februari 1957 Soekarno mengumumkan konsepsinya bahwa negara harus menerapkan sistem pemerintahan baru dengan Kabinet Gotong Royong yang terdiri atas semua Partai Politik, dan pembentukan Dewan Nasional sebagai Wakil Kelompok-kelompok Fungsional. Setelah berlakunya Dekrit 5 Juli 1959, keterlibatan milter beserta wakil-wakilnya dalam politik dan lembaga politik meluas dengan cepat. Ketika Soekarno mengumumkan Kabinet Kerja 10 Juli 1959, sepertiga menteri berasal dari militer.23 Demokrasi Terpimpin yang lahir dan berkembang pada masa 1959-1965 ini memiliki sebuah proses 22

Miriam Budiarjo, op cit.,hal.,71.. Bilveer Singh, Dwifungsi ABRI, Gramedia, 1996, hal.93. 23

16

Jakarta:

PT


. perjalanan yang menarik sebagaimana dijelaskan oleh Yahya Muhaimin yaitu24:

yang

Dalam pembentukan pemerintahan barunya itu, Soekarno yang telah memiliki pengalaman yang amat banyak serta punya keahlian politik yang besar serta diperkuat dengan berlangsungnya balance di antara kekuatan-kekuatan politik secara otomatis mengalami kesukaran yang relatif kecil. Dalam hal ini hanyalah TNI-AD yang betul-betul meminta perhatian Soekarno secara sungguh-sungguh. Soekarno bukan takut bahwa natinya Nasution punya ambisi untuk menduduki jabatan Presiden, tetapi dia khawatir bahwa KSAD itu akan menjadi kekuatan politik yang dominan dibelakang kepresidenannya. Pengaruh Soekarno terhadap Nasution amatlah terbatas di dalam suatu struktur sosial dan politik yang lebih banyak ditentukan oleh hubungan pribadi, pada hal hingga saat terbitnya Dekrit 5 Juli, TNI-AD yang menempa situasi dan merupakan motor penggerak sejak tahun 1957, semakin besar dalam masalah memperlakukan dan menanggapi PKI. Bagi Soekarno, PKI dipandang tidak membahayakan prinsip ideologinya dan kepentingan politiknya. Tetapi bagi TNI-AD, PKI secara ideologis dan politis membahayakan kepentingan TNI, mengingat organisasi TNI yang baik. Presiden Soekarno berkeyakinan, selama ia hidup PKI tidak sampai berhasil menguasai pemerintahan, sedangkan pemerintahan TNI adalah masih muda-muda dibandingkan dengan Soekarno kelahiran 1901.

Melihat ideologi dasar Demokrasi Terpimpin Yahya Muhaimin juga menjelaskan25: Dalam membentuk ideologi bagi Demokrasi Terpimpin, TNI sama sekali tidak memainkan sesuatu peranan, tetapi inisiatifnya adalah Soekarno. Formulasi pokok ideologi yang diketengahkan oleh Soekarno ialah isi pidato-kenegaraannya pada tanggal 17 Agustus 1959, yang diberi judul “Penemuan Kembali Revolusi Kita”, 24 25

Yahya Muhaimin, op.cit., hal.116-117. Yahya Muhaimin, ibid., hal.118-119.


17

yang dianggap sebagai manifesto politik atau disingkat MANIPOL. Isi Manipol itu disempurnakan oleh Soekarno dan Ruslan Abdul Gani ketua Dewan Perimbangan Agung yang dibentuk oleh Presiden Soekarno di bawah UUD 1945, yang pada dasarnya merupakan jelmaan langsung dari Dewan Nasional dengan perubahan beberapa anggotanya dan kemudian menjadikan manipol menjadi basis politik nasional di bawah Demokrasi Terpimpin. Isi Manipol tersebut disimpulakn menjadi lima prinsip, yaitu: UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia yang diberi acronym dengan USDEK. Manipol Usdek ini dikaitkan dengan Dasar Negara “Pancasila”, sehingga PancasilaManipol-Usdek menjadi satu rangkaian pola ideologi Demokrasi Terpimpin yang dengan cepat sekali menguasai seluruh jaringan mass media communication di dalam usaha melakukan kampanye dan propoganda Indonesia, dengan tenaga pendorong utama adalah TNI.

Militer dalam Politik Militer merupakan salah satu bagian dari kekuatan politik terbesar yang berperan dalam menjalankan Sistem Politik Demokrasi Terpimpin, hal inilah yang menjadi alasan penulis dalam mengangkat dan memberi gambaran singkat mengenai militer dan fungsi serta kedudukan militer dalam politik, sebagai salah satu acuan teoritis dalam penulisan penelitian ini. Kebanyakan ahli Ilmu Politik yang telah membicarakan masalah perwira militer dalam masyarakat yang terpecah belah beranggapan bahwa latihan, sosialisasi dan orgnisasi militer telah melemahkan identitas dan pertentangan antara suku, dan pada waktu yang sama menanamkan satu pandangan nasionalisme yang bersifat sekuler 18


. dikalangan militer yang direkrut dari berbagai kelompok suku.26 Menurut Janowitz, para perwira menunjukkan satu perasaan identitas nasional yang kuat, yang menjadikan militer sebagai sumber potensial anti kesukuan, kemampuan militer untuk membentuk identifikasi nasional adalah hasil dari perpaduan dalam organisasinya. Para anggota menyadari bahwa mereka berada dalam satu kelompok yang mempunyai fungsi kemiliteran yang sama dan tidak dapat dipisahkan,…berbeda dengan institusi lain dalam sebuah negara baru, dalam organisasi militer untuk mendapat pelayanan yang sama adalah lebih besar. Dengan demikian terdapat satu ikatan dan perpaduan sosial, karena mereka yang mempunyai latar belakang dan etnik yang berbeda telah diberi pengalaman yang sama dan mulai memikirkan diri mereka sendiri seperti orang India, Mesir, dan Nigeria.27 Pye, telah pula memberikan tekanan yang lebih besar pada usaha-usaha sosialisasi yang mempunyai tujuan di dalam militer yang telah membantu mewujudkan perhatian kepada negara dan satu pandangan modern. Ia juga menekankan tentang pemisahan rakyat itu dari kehidupan sipil dan mengarahkannya ke dalam kehidupan militer yang bersifat tidak personal, dan faktor ini telah

26

Eric A. Nordlingger, Militer dalam Politik: Kudeta dan Pemerintahan, Jakarta: Rineke Cipta, 1994, hal. 55-57. 27 Morris Janowittz, op.cit., hal.63 dan 81. SOEKARNO, MILITER DAN PARTAI POLITIK Piramida Kekuatan-Kekuatan Politik dalam Sistem Politik Pemerintahan Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

19

memutuskan ikatan mereka dengan kelompok kesukuan.28 Generalisasi di atas dan yang lainnya telah diterangkan dengan tiga peringkat dalam perbandingan tentang perwira militer dan elit-elit politik sipil: Pertama, perwira militer telah direkrut dari berbagai suku yang lebih luas dari elit politik. Kedua, pengalaman sosialisasi dan latihan militer lebih seragam dan berorientasi nasional dibanding elit politik, yang akhirnya menjadikan militer tidak begitu terkotak-kotakkan dari pada elit politik.29 Kenyataan diatas menunjukkan satu model tentara modern yang sekuler. Dengan demikian perwira militer secara relatif tidak terpengaruh oleh aliran politik kesukuan kontemporer dan dapat memainkan peranan penting dalam menyatakan masyarakat mereka yang terpecah belah. Ikatan mereka dengan korps militer sebagai satu institusi nasional yang solid dan identifikasi utama mereka dalam negara; dan bukan dengan kelompk kecil, telah mengurangi kemungkinan campur tangan yang disebabkan oleh perasaan kesukuan dan mewujudkan peraturan yang berkesan mengenai konflik kesukuan oleh pihak militer yang mengambil alih kekuasaan. Amos Permutter dalam penelitiannya yang dituangkan dalam bukunya The Military and Politics in Modern Times menekankan bahwa pihak militer adalah para perwira. Pertama, yang pangkat dan peranannya menempatkan mereka dalam posisi yang 28

Eric A. Nordlinger, op.cit., hal. 5. Lihat juga dalam Lucian W. Pye, Armies in the Process of Political Modernization; 1962, hal.82-84. 29 Eric A. Nordlinger, Ibid.,hal. 6. 20


. menuntut adanya kecakapan politik yang tidak diperlukan prajurit professional-profesional dan lainnya. Kedua, yang kecakapan politiknya lebih tinggi dari pangkat, kedudukan dan peranannya. Ketiga, yang berambisi untuk melindungi integritas organisasi. Keempat, yang aspirasinya cenderung bersifat politik. Selanjutnya Permutter mengatakan bahwa seorang perwira senior, dan jenderal yang membawa korps, tidak begitu penting bagi studinya dibandingkan misalnya seorang perwira antara kapten dan kolonel yang ambisi politiknya dan pengaruhnya tidak seimbang dengan pangkatnya.30 Berbicara mengenai peran militer dalam politik pada masa Demokrasi Terpimpin, di mana militer memiliki peran ganda dalam negara yaitu sebagai fungsi pertahanan dan peranannya dalam dunia politik, lebih jelas ditegaskan oleh Bilveer Singh dalam bukunya yang berjudul Dwifungsi ABRI31, yaitu: Sejak berlakunya Dekrit 5 Juli 1959, keterlibatan militer beserta wakil-wakilnya dalam politik dan lembaga politik meluas dengan cepat. Ketika Soekarno mengumumkan Kabinet Kerja pada tanggal 10 Juli 1959, sepertiga menteri berasal dari militer. Nasution sendiri menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan, yang memberinya wewenang melakukan koordinasi antara Departemen Pertahanan, Peradilan, Kepolisian, dan urusan Veteran sekaligus tetap menduduki jabatannya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Ia juga berhak membatalkan pengangkatan kaum komunis ke Kabinet Kerja. Ketika Soekarno mendirikan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong pada tahun 1960, 35 dari 283 30

Amos Perlmuter, Militer dan Politik, Terjemahan dalam Bahasa Indonesia Oleh Sahat Simamora, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000, hal.15. 31 Bilveer Singh, op.cit, hal. 93-102. SOEKARNO, MILITER DAN PARTAI POLITIK Piramida Kekuatan-Kekuatan Politik dalam Sistem Politik Pemerintahan Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

21

anggotanya adalah TNI. Setelah inilah, Nasution untuk pertama kalinya menggunakan istilah “Dwifungsi” dalam sebuah Pidato di Porong Jawa Timur. Selama masa Demokrasi Terpimpin, ketika militer diakui sebagai kelompok fungsional di bawah UUD 1945, aparat teritorial militer dipakai untuk menyaingi PKI, yang menjadi partai paling kuat selama periode ini. Bangkitnya PKI disebabkan oleh karena dibubarkannya partai-partai politik besar, seperti Masjumi dan PSI, juga disebabkan oleh lemahnya PNI. Karena Soekarno juga melihat perlunya meredam membesarnya kekuatan militer, ia semakin menyandarkan diri pada PKI untuk mengimbangi militer, dan dengan demikian ia melindungi PKI dari serangan-serangan militer. Soekarno juga mendorong terjadinya persaingan dalam tubuh militer sebagaimana telah berkembang pada awal tahun 1950-an, dengan sasaran melemahkan Angkatan Darat bersenjata sebagai Kekuatan Politik, maka berlangsunglah segitiga perimbangan kekuatan dalam sebagian besar periode ini sampai pecahnya kudeta PKI bulan September 1965.

Fungsi militer di dalam negara adalah melakukan tugas di bidang pertahanan dan keamanan, yang disebut “fungsi militer”, sedangkan tugas di luar bidang pertahanan dan keamanan negara menjadi tugas golongan sipil. Tugas ini disebut “fungsi non militer” atau “fungsi sipil”. Ada beberapa sebab yang mendorong militer secara aktif memasuki arena politik dan memainkan peranan politik. Faktor-faktor ini lebih terletak pada kehidupan politik atau sistem politik, bukan pada militer, dan dikelompokkan menjadi tiga:32

32

Yahaya Muhaimin,op.cit.,hal.3. Lihat juga dalam John P. Lovell dan C.I Eugene Kim, The Military and Political Change in Asia, Spring-Summer, 1967, hal. 113-123. 22


. 1. Rangkaian sebab akibat yang menyangkut adanya ketidakstabilan sistem politik. Keadaan seperti ini menyebabkan terbukanya kesempatan dan peluang yang besar untuk menggunakan kekerasan di dalam kehidupan politik. 2. Rangkaian sebab yang bertalian dengan kemampuan golongan militer untuk memperoleh peranan-peranan politik yang menentukan. Yang menarik dalam kaitan ini ialah bahwa dalam beberapa hal dominasi militer di dalam politik justru “diundang” atau dipermudah oleh golongan sipil. 3. Rangkaian sebab yang berhubungan dengan political perspectives kaum militer. Yang paling menonjol di antara beberapa perspektif politik mereka adalah yang berkaitan dengan peranan dan status mereka di dalam masyarakat, dan juga yang berkenaan dengan persepsi mereka terhadap kepemimpinan kaum sipil dan terhadap sistem politik secara keseluruhan. Doktrin dwifungsi ABRI, para perwira militer di Indonesia selalu melukiskan peran mereka dalam dua hal: keamanan nasional dan pembangunan nasional (Lihat gambar 1). Jadi untuk melukiskan para pejabat militer Indonesia sebagai “orang militer” belaka sama saja dengan menyimpang dari konstelasi peran yang utuh, yang lebih menyatukan dari pada memisahkan apa yang secara artificial kita bedakan sebagai fungsi-fungsi sipil dan militer yang bersifat


23

tradisional. 33 Dalam hal ini bagaimana tepatnya para pejabat militer Indonesia memandang fungsi mereka terutama berhubungan dengan dwifungsi diperlihatkan oleh gambar 2. Pada gambar tersebut terlihat jelas fungsi “pertama” dan fungsi “kedua” sejauh menyangkut elit militer. Gambar 1: Persepsi Peran Pejabat Indonesia

Sumber: Bilveer Singh, Dwifungsi ABRI, Jakarta: PT Gramedia, 1996, hal.68.

33

Bilveer Singh, op.cit, hal.67-73. Lihat juga dalam W. Maynard, Views of the Indonesian and Philippine Military Elites, dalam Sheldon W. Simon, The Military and Security in The Trid World: Domestic and International Impact, Boulder, Colorado: Westview Press, 1978, hal.137. 24


. Gambar 2: Persepsi Pejabat Indonesia tentang Dwifungsi

Sumber: Bilveer Singh, Dwifungsi ABRI, Jakarta: PT Gramedia, 1996, hal.69.

UUD 1945 sama sekali tidak menyinggung peranan militer dalam kekuasaan negara. Kecuali pada pasal 10 disebutkan bahwa presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Dengan demikian, peranan militer ditentukan oleh presiden. Tanpa penjelasan yang cukup terhadap pasal tersebut, maka SOEKARNO, MILITER DAN PARTAI POLITIK Piramida Kekuatan-Kekuatan Politik dalam Sistem Politik Pemerintahan Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

25

keberadaan militer dalam negara dapat diartikan bermacam-macam. Berdasarkan dengan peraturan yang ada, TNI bukan hanya diperbolehkan, melainkan juga “bersama dengan kekuatan sosial politik” lainnya diharapkan terlibat dalam kehidupan kenegaraan. Dengan mengacu pada dwifungsinya, selain sebagai kekuatan pertahanan dan keaman (hankam), TNI pun merupakan kekuatan sosial politik.34 Dalam UU No.20 Tahun 1982 tentang Hankam, TNI baru dinyatakan sebagai “kekuatan sosial”35. Namun lewat UU No. 2 Tahun 1988 mengenai Prajurit TNI, secara tegas disebutkan bahwa TNI merupakan “kekuatan sosial politik” juga sebagai kekuatan Hankam.36 TNI berhak tidak hanya menjalankan fungsi tradisional sebagaimana kekuatan militer di negara-negara lain, akan tetapi juga berkewajiban ikut menegakkan konstitusi serta terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan dari sisi praktis, doktrin tersebut ditransformasi menjadi bentuk kekaryaan. Lewat konsep ini, banyak anggota TNI yang ditugaskan untuk memegang jabatan di luar jalur militer.

Partai Politik dan Sistem Kepartaian Partai sebagai kekuatan politik adalah suatu gejala baru bagi semua negara di dunia ini, dalam arti bahwa pada umumnya tidak setua umur masyarakat 34

Indira Samega, TNI di Era Perubahan, Jakarta: Erlangga,2000, hal.3. 35 UU No. 20 Tahun 1982 tentang Hankam 36 UU No. 2 Tahun 1988 tentang Prajurit TNI 26


. manusia. Pada penulisan penelitian ini membahas mengenai Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai salah satu kekuatan politik yang berpengaruh besar dalam menjalankan proses berlangsungnya Sistem Politik Demokrasi Terpimpin. Oleh sebab itu untuk memberi gambaran dan penjelasan mengenai kedudukan Partai Komunis Indonesia dalam pengaruhnya menjalankan Sistem Politik Demokrasi Terpimpin, terlebih dahulu penulis menjelaskan mengenai partai politik dan sistem kepartaian serta fungsi partai politik secara umum sebagai acuan penulis dalam melanjutkan penulisan penelitian ini. Partai Politik Partai-partai yang terorganisir timbul pada akhir abad 18 dan 19 di Eropa Barat. Sebagai buah dari usaha kelompok-kelompok di luar lingkungan kekuasaan politik untuk bersaing memperebutkan jabatan pemerintahan dan mengendalikan jabatan pemerintahan. Ketika gerakan-gerakan kelas menengah dan kelas buruh ini mulai mendesak kelaskelas atas dan asitokrat demi partisipasi dalam pembuatan keputusan, kelompok-kelompok yang menjalankan pemerintahan terpaksa mencari dukungan publik dalam rangka mempertahankan pengaruh dukungan mereka. Dengan demikian partai-partai politik itu merupakan penghubung antara rakyat dengan pemerintah; dan di dunia modern, sifat-sifat dari sistem kepartaian suatu negara menentukan sifat dari hubungan ini. Partai politik merupakan salah satu bagian kekuatan politik yang berperan penting dalam suatu negara. Banyak defenisi yang dikemukakan para SOEKARNO, MILITER DAN PARTAI POLITIK Piramida Kekuatan-Kekuatan Politik dalam Sistem Politik Pemerintahan Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

27

ilmuan tentang partai politik. Dalam hal pengelompokan manusia dalam masyarakat, Carl Friedrich memberi batasan partai politik sebagai kelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan bagi pemimpin partainya, dan berdasarkan kekuasaan itu akan memberikan kegunaan materil dan idil kepada para anggotanya.37 Sementara itu, Soltau memberikan defenisi partai politik sebagai sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisasikan, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan untuk menguasai pemerintahan dan menjalankan kebijakan umum yang mereka buat.38 Partai politik dapat juga dikaitkan sebagai suatu kelompok yang terorganisir yang anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama, tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitutionil untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.39 Dari pendapat di atas dapat dikemukakan bahwa partai politik pada dasarnya mempunyai unsur-unsur yaitu organisasi yang teratur, terdiri dari orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama yaitu merebut dan/atau mempertahankan kekuasaan. Adapun caracara yang dicapai untuk mencapai tujuannya, partai 37

Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Jakarta: PT Gramedia Widiasaranan Indonesia, 1992, hal.116. 38 Ramlan Surbakti, loc.cit.. 39 Miriam Budiarjo, op.cit., hal. 60. 28


. politik turut serta dalam kegiatan yang konstituonal seperti pemilihan umum. Sistem Kepartaian Maurice Duverger40 dalam bukunya yang terkenal Political Parties, menjelaskan klasifikasi sistem partai, yaitu sistem partai tunggal (single party system), Sitem Dwi Partai (two party system) dan sistem multi partai (multi party system). a. Sistem Partai Tunggal (Single Party System) Suasana kepartaian dinamakan nonkompetitif oleh karena partai-partai yang ada harus menerima pimpinan dari partai yang dominan dan tidak dibenarkan bersaing secara merdeka melawan partai itu. Kecenderungan untuk mengambil pola sistem partai tunggal disebabkan karena di negaranegara baru pimpinan sering dihadapkan dengan masalah bagaimana mengintegrasikan pelbagai golongan, daerah dan suku yang berbeda corak sosial dan pandangan hidupnya. Negara-negara yang berhasil untuk meniadakan partai-partai lain ialah Uni Soviet. Partai Komunis Uni Soviet bekerja dalam suasana yang non-kompetitif; tidak ada partai lain yang boleh bersaing, atau tunggal serta organisasi yang bernaung di bawahnya berfungsi sebagai pembimbing dan penggerak masyarakat dan menekan perpaduan dari

40

Miriam Budiarjo, ibid. hal. 167.Lihat juga Mourice Duverger, Political Parties: Their Organitation and Activity in the Modern State. London: Methuen, 1967.hal.207-217. SOEKARNO, MILITER DAN PARTAI POLITIK Piramida Kekuatan-Kekuatan Politik dalam Sistem Politik Pemerintahan Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

29

kepentingan partai dengan kepentingan rakyat secara menyeluruh. b. Sistem Dua Partai (Two Party System) Dalam kepustakaan ilmu politik pengertian sistem dua partai biasanya diartikan adanya dua partai atau adanya beberapa partai tetapi dengan peranan dominan dari dua partai. Sedikit negara yang pada dewasa ini memiliki ciri-ciri sistem dua partai, kecuali Inggris, Amerika Serikat dan Filipina, dan oleh Maurice Duverger mengatakan bahwa sistem ini adalah khas Anglo Saxon. Dalam sistem ini partai-partai dengan jelas dibagi dalam partai yang berkuasa dan partai oposisi. Sistem Dua Partai umumnya diperkuat dengan digunakannya sistem pemilihan single-member constituency (sistem distrik) di mana dalam setiap daerah pemilihannya hanya dapat dipilih satu wakil saja. Sistem pemilihan ini mempunyai kecenderungan untuk menghambat pertumbuhan dan perkembangan partai kecil, sehingga dengan demikian memperkokoh Sistem Dua Partai di mana ada. c. Sistem Banyak Partai (Multy Party System) Umumnya dianggap bahwa keanekaragaman dalam komposisi masyarakat menjurus ke berkembangnya sistem banyak/multi partai. Di mana perbedaan ras, agama, atau suku bangsa adalah kuat, golongan-golongan masyarakat cenderung untuk menyalurkan ikatan-ikatan terbatas (primordial) tadi dalam satu wadah saja. Dianggap bahwa pola banyak/multi partai lebih mencerminkan 30


. keanekaragaman budaya dan politik dari pada pola dua-partai. Sistem banyak/multi partai ditemukan di Indonesia, Malaysia, Negeri Belanda, Perancis, Swedia dan sebagainya. Pola banyak partai umunya diperkuat oleh sistem pemilihan Perwakilan Berimbang (Proportional Representation) yang memberi kesempatan luas bagi pertumbuhan partai-partai dan golongan-golongan kecil. Melalui Sistem Perwakilan Berimbang partaipartai kecil dapat menarik keuntungan dari ketentuan bahwa kelebihan suara yang diperolehnya di suatu daerah pemilihan dapat ditarik ke daerah pemilihan lain untuk menggenapkan jumlah suara yang diperlukan guna memenangkan satu kursi. Fungsi utama partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun. Namun demikian ada beberapa fungsi lain dari partai politik yang juga sangat penting. Miriam Budiarjo menyebutkan beberapa fungsi dari partai politik di dalam negara yang demokrtis yaitu:41 1. Partai politik sebagai sarana komunikasi politik Salah satu tugas dari partai politik adalah menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang. 2. Partai sebagai sarana sosialisasi politik Partai juga memainkan peran sebagai sarana sosialisasi politik (Instrument of political socialitation). Di dalam ilmu politik sosialisasi politk diartikan sebagai sarana proses melalui 41

Miriam Budiarjo, Ibid., hal.163.


31

3.

4.

32

mana seseorang memperoleh sikap dan sosialisasi berjalan secara berangsur-angsur dari masa kanak-kanak sampai dewasa. Disamping itu sosialisasi politik juga mencakup proses melalui mana masyarakat menyampaikan norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Partai politik sebagai sarana recruitment politik Partai politik juga berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (political recruitment). Dengan demikian partai turut memperluas partisipasi politik. Caranya ialah melalui kontak pribadi, persuasi dan lainlain. Juga diusahakan untuk menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader yang di masa mendatang akan megganti pimpinan lama (selection of leader) Partai politik sebagai sarana pengatur konflik (conflict management) Dalam sarana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan soal yang wajar. Jika terjadi konflik, partai politik berusaha mengatasinya.


Pendahuluan. SOEKARNO, MILITER DAN PARTAI POLITIK Piramida Kekuatan-Kekuatan Politik dalam Sistem Politik Pemerintahan Demokrasi Terpimpin ( )

Recommend Documents