Modul ke:
Fakultas
Program Studi
www.mercubuana.ac.id
Pencegahan dan Upaya Pemberantasan Korupsi Rusmulyadi, M.Si.
Konsep Pemberantasan Korupsi • Kebijakan penanggulangan kejahatan yang biasa dikenal dengan istilah politik criminal (criminal politics) oleh G. Peter Hoefnagels dibedakan sebagai berikut (Arief, 2008): – Kebijakan penerapan hukum pidana (criminal law application) – Kebijakan pencegahan tanpa hukum pidana (prevention without punishment) – Kebijakan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (influencing views of society on crime and punishment/mass media) ataupun melalui media lainnya seperti penyuluhan dan pendidikan.
• Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah bagian dari aparat penegak hukum yang berupaya melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.
• Di dalam Perpres Nomor 55 Tahun 2012 menyatakan bahwa strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) memiliki visi jangka panjang dan menengah. Visi periode jangka panjang (2012-2025) adalah: “terwujudnya kehidupan bangsa yang bersih dari korupsi dengan didukung nilai budaya yang berintegritas”. Adapun untuk jangka menengah (2012-2014) bervisi “terwujudnya tata kepemerintahan yang bersih dari korupsi dengan didukung kapasitas pencegahan dan penindakan serta nilai budaya yang berintegritas”.
• 6 strategi KPK dalam mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia, yaitu: Pencegahan Penegakkan hukum Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Kerjasama Internasional dan Penyelamatan Aset Hasil Tipikor. – Pendidikan dan Budaya Antikorupsi – Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Pemberantasan Korupsi – – – –
Pencegahan Korupsi di Sektor Publik • Salah satu cara mencegah korupsi adalah dengan mewajibkan pejabat publik melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki baik sebelum dan sesudah menjabat. Masyarakat ikut memantau tingkat kewajaran peningkatan jumlah kekayaan setelah selesai menjabat. Kesulitan timbul ketika kekayaan yang didapatkan dengan melakukan korupsi dialihkan kepemilikannya ke orang lain.
• Pengadaan barang atau kontrak pekerjaan di pemerintahan pusat dan daerah maupun militer sebaiknya melalui lelang atau penawaran secara terbuka. Masyarakat diberi akses untuk dapat memantau dan memonitor hasil pelelangan tersebut.
• Korupsi juga banyak terjadi dalam perekrutan pegawai negeri dan anggota TNI-Polri baru. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sering terjadi dalam proses rekrutmen tersebut. Sebuat sistem yang transparan dan akuntabel dalam hal perekrutan perlu dikembangkan. • Sistem penilaian kinerja pegawai negeri yang menitikberatkan pada proses (process oriented) dan hasil kerja akhir (result oriented) perlu dikembangkan. Untuk meningkatkan budaya kerja dan motivasi kerjanya, bagi pegawai negeri yang berprestasi perlu diberi insentif.
Pencegahan Sosial • Salah satu upaya memberantas korupsi adalah dengan memberi hak kepada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi. Perlu dibangun sistem dimana masyarakat (termasuk media) diberikan hak meminta segala informasi sehubungan dengan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.
• Pers yang bebas adalah salah satu pilar demokrasi. Semakin banyak informasi yang diterima masyarakat, semakin paham mereka akan bahaya korupsi • Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau NGOs baik tingkat lokal maupun internasional juga memiliki peran penting untuk mencegah dan memberantas korupsi. Sejak era Reformasi, LSM baru yang bergerak di bidang Anti Korupsi banyak bermunculan. LSM memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan atas perilaku pejabat publik. Contoh LSM lokal adal ICS (Indonesian Corruption Watch).
• D. Andhi Nirwanto, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (2011) menjelaskan bahwa dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi ke depan terdapat empat hal bisa dijadikan bahan renungan dan pemikiran: – Harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi – Revitalisasi dan reaktualisasi peran dan fungsi aparatur penegak hukum yang menangani perkara korupsi – Reformulasi fungsi lembaga legislatif – Pemberantasan tindak pidana korupsi harus dimulai dari diri sendiri dari hal-hal yang kecil dan mulai hari ini agar setiap daerah terbebas dari korupsi (Miranis, 2012).
•
Terima Kasih
