KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Pencapaian MDGs Indonesia 2012 Masalah dan tantangannya Tb.Rachmat Sentika. DR.Dr.SpA.,MARS Staf Ahli Menteri Koordinator Kesra bidang Kreativitas dan Innovasi, (focal point MDGs) Jakarta 15 Februari 2012, disampaikan pada Rapat Gerakan KIA untuk MDGs 201 5
Sejahtera Bersama di tahun 2015 melalui MDGs
8 tujuan telah menjadi target RPJM dan RPJM, harus kita sukseskan sebagai komitmen dalam mensejahterakan rakyat
Direktif terhadap Pencapaian MDGS 2015 1. 2.
3.
4. 5.
MDGs sebagai tujuan bersama untuk sejahtera di tahun 2015 tinggal 3 tahun, Harus lari SPRINT (SBY,0112) Segera lakukan evaluasi disetiap Provinsi dalam percepatan pencapaian MDGs.(Wamen Bappenas,2711,11) Pastikan semua dukungan bagi pencapaian MDGs terpenuhi baik kebijakan dalam Rencana Aksi Daerah, dukungan sarana dan prasarana, dan modal sosial dan libatkan seluruh jejaring kelembagaan. (Menkokesra,Jan 2012) Fokus kan pada target-target dengan status yang memerlukan kerja keras.(rakor Gubernur,18 Jan 2012) Masalah-masalah yang tidak bisa terselesaikan di daerah, segera lakukan koordinasi untuk mencari jalan keluar (Rakro Gub.2012)
Direktif Menkokesra pada berbagai kesempatan 6.
7.
8.
9.
Rencana Aksi Daerah MDGs berupa PERDA baru diselesaikan pada 25 Provinsi, masih ada 11 Provinsi yang belum menyelesaikan, segera selesaikan Target MDGs sebagai indikator kesejahteraan Rakyat telah digunakan diseluruh Provinsi dan Kabupaten sebagai bagian dari visi, misi, dan kinerja pemerintah terkait dengan RPJM dan RPJMD segera pantau kondisi dan situasinya. Bila ada masalah yang tidak bisa terselesaikan segera koordinasikan dengan Pemerintah Pusat. Jadikan Hasil pemantauan pelaksanaan MDGs 2011 sebagai tolok ukur Keberhasilan, Kelompokkan kedalam 3 status;
Tercapai, Signifikan, HARUS KERJA KERAS 10. Segera atasi lebarnya disparitas pencapaian MDGs
Direktif Menkokesra pada berbagai kesempatan 11. Gunakan sumber daya secara effektiv dan effisien tepat sasaran , untuk mencapai MDGs 12. Tingkatkan koordinasi antar kementerian/lembaga dan antar pusat dan daerah dalam seluruh program kegiatan terkait pencapaian MDGs. 13. Perkuat monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja MDGs di pusat dan daerah.
Target MDGs yang Telah Tercapai TUJUAN 1 (TARGET 1A) : MENURUNKAN SEPARUH PROPORSI PENDUDUK DENGAN PENDAPATAN < USD 1 ANTARA TAHUN 1990 DAN 2015 Tingkat kemiskinan ekstrim, yaitu proporsi penduduk yang hidup dengan pendapatan per kapita dari USD 1 per hari, telah menurunkan dari 20,6% (1990) menjadi 5,9% (2008) TUJUAN 3 : MENDORONG KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN • Target untuk kesetaraan gender dalam semua jenis dan pendidikan diperkirakan akan tercapai • Rasio APM perempuan terhadap laki-laki di SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B berturut-turut sebesar 99,73% dan 101,99% (2009) • Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun telah mencapai 99,85%
TUJUAN 6 (TARGET 6C) MENGENDALIKAN PENYAKIT TB
• Terjadi peningkatan penemuan kasus tuberkulosis dari 20,0% (2000) menjadi 78,3% (2010) dari target 70,0% (2015) • Penurunan prevelensi tuberkulosis dari 443 kasus (1990) menjadi 244 kasus per 100.000 penduduk (2009)
Target MDGs yang Telah Menunjukkan Kemajuan Signifikan TUJUAN 1 (TARGET 1C): MENURUNKAN SEPARUH PROPORSI PENDUDUKK YANG MENDERITA KELAPARAN • Prevelensi balita kekurangan gizi telah berkurang hampir setengahnya, dari 31% (1989) menjadi 17,9% (2010) • Target 2015 sebesar 15,5% diperkirakan akan tercapai TUJUAN 2: MENCAPAI PENDIDIKAN DASAR UNTUK SEMUA • Angka partisipasi murni untuk pendidikan dasar mendekati 100% • Tingkat melek huruf penduduk mencapai 99,47% (2009) TUJUAN 3: MENDORONG KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN • Rasio APM perempuan terhadap laki-laki di SM/MA/Paket C dan pendidikan tinggi mencapai 96,16 dan 102,95 (2009) • Target 2015 sebesar 100% diperkirakan akan tercapai
Target MDGs yang Telah Menunjukkan Kemajuan Signifikan TUJUAN 4: MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN ANAK • •
Angka kematian balita menurun dari 97 (1991) menjadi 44 per 1.000 kelahiran (2007) Diperkirakan target 32 per 1.000 kelahiran pada tahun 2015 dapat tercapai
TUJUAN 8: MENGEMBANGKAN KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN •
• •
Indonesia telah berhasil mengembangkan perdagangan serta sistem keuangan yang terbuka, berdasarkan aturan, bisa diprediksi dan nondiskriminatif – terbukti dengan adanya kecenderuangan positif dalam indikator yang berhubungan dengan perdagangan dan sistem perbankan nasional Kemajuan signifikan telah dicapai dalam mengurangi rasio utang LN terhadap PDB dari 24,6% (1996) menjadi 10,9% (2009) Rasio utang pemerintah (Debt Service Ratio) telah dikurangi dari 51% (1996) menjadi 22% (2009)
Target MDGs yang Memerlukan Kerja Keras TUJUAN 1: MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN KELAPARAN Indonesia telah menaikkan ukuran target pengurangan kemiskinan dan akan memberikan perhatian khusus untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang diukur terhadap garis kemiskinan nasional dari 12,49 % (2011/BPS) menjadi 810% pada 2014 (Disparitas Tingkat Kemiskinan Antar Provinsi Sangat Tinggi (Jakarta=3,75%, Papua=31,98%, Indonesia=12,49%)
TUJUAN 5 (TARGET 5A): MENINGKATKAN KESEHATAN IBU • •
Angka kematian ibu menurun dari 390 (1991) menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup (2007) Diperlukan upaya keras untuk mencapai target pada tahun 2015 sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup
TUJUAN 6 (TARGET 6A): MENGENDALIKAN HIV DAN AIDS • Jumlah penderita HIV / AIDS meningkat, khususnya di antara populasi kunci pengguna narkoba suntik dan pekerja seks. • Tingkat kenaikan juga sangat tinggi di beberapa daerah di mana kesadaran tentang penyakit ini rendah
Target MDGs yang Memerlukan Kerja Keras
TUJUAN 7: MENJAMIN KELESTARIAN LINGKUNGAN • Indonesia meimiliki tingkat emisi gas rumah kaca yang tinggi, namun tetap berkomitmen untuk meningkatkan tutupan hutan, menghilangkan pembalakan liar, dan mengimplementaskan kerangka kerja kebijakan untuk mengurangi emisi karbon diokisda paling sedikit 26% selama 20 tahun ke depan. • Saat ini hanya 47,73% rumah tangga yang memiliki akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan 51,19% yang memiliki akses sanitasi yang baik. • Diperlukan perhatian khusus, untuk memenuhi target MDG pada tahun 2015.
MDGS terkait Anak 1. 2. 3.
4.
5.
Gizi buruk masih banyak dan Stunting (pendek) meningkat Wajib belajar masih belum tercapai, DO SD ke SLTP dan Pendidikan menengah perlu akselerasi (SLTA) Gender Development Indeks ? (Kualitas hidup perempuan, Keterwakilan dan gender di Daerah dan sektor ?, KB ? ) Kematian Bayi dan Balita masih tinggi, harus fokus pada penyebab utama (BBLR 46%, ISPA, Diare), BBLR (Kangoro metode belum meluas, Stabilitas rujukan tak dipahami , Infra struktur belum mendukung, Dr umum tak terlibat, Spesialis Anak sangat kurang, RS PONEK dan Puskesmas PONED baru 20% Kematian Ibu melahirkan (AKI) masih tinggi, sebab utama perdarahan ante partum (kemampuan mengenal dan USG sangat rendah) perdarahan postpartum sering dilupakan terutama Penekanan uterus (atonia uteri) dan sisa plasenta (bersihkan), Infus, petugas kesehatan belum menyeluruh di desa
MDGs Anak 6. 7. 8.
ATM masih tinggi, AIDS dan HIV naik 1000 % strategis ?, peran KPA ?, Narkoba dan seks bebas ?. Menjaga lingkungan , perlu akselerasi Networking, Modal sosial, tripel helix, peran organisasi profesi, organisasi masyarakat dan LSM ???? Apakah semacam Gerakan KIA, atau memperluas ke ASSEAN , Deklarasi njakarta 2005 tentang percepatan MDGs ? Tak jelas implementasinya, RAD baru 25 propinsi, kabupaten hanya 10% yg ada Rencana Aksi Kab / kota
Sulawesi Utara Bali DI Yogyakarta DKI Jakarta Jawa Barat Lampung Kep. Riau Kep. Bangka Belitung Bengkulu Jawa Tengah Riau Papua Sumatera Barat Jawa Timur Kalimantan Timur Indonesia Banten Jambi Sumatera Selatan Sulawesi Barat Sumatera Utara Sulawesi Tenggara Kalimantan Selatan Maluku Utara Aceh Sulawesi Selatan Maluku Sulawesi Tengah Gorontalo Papua Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Barat Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Barat
35
30
25
20
15
10,6 11,0 11,2 11,3 13,0 13,4 14,0 14,9 15,3 15,7 16,2 16,2 17,1 17,1 17,1 17,9 18,5 19,6 19,9 20,5 21,4 22,8 22,9 23,6 23,7 25,0 26,2 26,5 26,5 26,5 27,6 29,1 29,4 30,5
Prevalensi Anak Balita Kekurangan Gizi, 2010 Gizi kurang : 18,3 % ke 17,9 % ke 15,1 %
Gizi Buruk
Gizi Buruk : 8,3 % ke 7,1 % ke 5,4 %
10
5
Gizi Kurang
Target MDG 2015
15,5 11,9
3,6
0
Kekurangan Gizi
Sumber : Kemkes, Riskesdas 2010
Disparitas prevalensi kekurangan gizi pada balita antarprovinsi memerlukan penanganan yang lebih efektif. Data Riskesdas 2010, disparitas antarprovinsi prevalensi balita kekurangan gizi pada balita berkisar dari 10,6 persen (Sumatera Utara) sampai dengan 30,5 persen (Nusa Tenggara Barat) 17,9 %
MDGs, terkait ANAK Target 1b. Gizi kurang dan buruk
Target 2. Pendidikan Untuk semua
• Riskesdas 2007 ke 2010, status Gizi membaik • STUNTING (Pendek) 30% ada program MCC dari USA • Gizi buruk masih tinggi 5,1% Balita • Gizi kurang menurun jadi 17,9% ke 15,1% • Kepedulian masyarakat masih harus terus ditingkatkan • Akibat Gizi bruk akan Kehilangan satu generasi karena Golden periode • Perlu Kerja bareng, Modal sosial ditingkatkan
• Indikator kinerja : APM SD.SLTP,SLTA.VS lamanya anak sekolah : (IPM dan HDI , UNDP, BPS,Kemdiknas) • Sarana sekolah yang rusak • BOS yang tidak lancar • WAJIB BELAJAR, dan Sarana SLTP yang lebih sedikit dari SD
Terkait Anak Target no 3 Gender (remaja)
Terkait dengan no 4, Kematian Bayi
• Remaja putri • Perilaku remaja terhadap kesehatan reproduksinya • Kawin muda dibawah 15 tahun • Persiapan perkawinan • Fungsi keluarga • Keluarga Berencana terkait dengan Bina Keluarga balita (Parental skill)
• Kasusnya masih tinggi • Petugas kesehatan terlatih masih kurang • Disparitas Tinggi • Sarana PONED dan PONEK baru 30 % • Persoalan Stabilitas bayi berat lahir rendah • Metode kangguru belum dipahami • Inkubator dan CPPA terbatas
Analisa kematian bayi baru lahir Barkemeyer BM. Critical Concepts NICU. [diakses pada: 24 Januari 2012]. Diunduh dari : URL: www.medschool.lsuhsc.edu.
Isu strategis
FAKTA
• 100% bayi lahir perlu didampingi oleh seseorang/tim ahli resusitasi • 10% bayi baru lahir butuh intervensi setingkat B n M ventilation untuk dapat bernapas saat lahir • 1% bayi lahir butuh intubasi sampai bantuan obat-obatan •
• Baru 74,2% ditolong tenaga kesehatan • Tersedia jampersal untuk seluruh Kelahiran yang memerlukan biaya • Puskesmas PONED dan RS PONEK baru 30% • Dokter anak dan kebidanan serta Anestesi sangat kurang • Dr Umum masih kurang terlibat hanya < 5 %
REKOMENDASI ILCOR, AHA, AAP TENTANG RESUSITASI Pemakaian plastik BBLSR Resusitasi atau tidak berdasarkan 3 karakteristik (cukup bulan, menangis atau bernapas, dan tonus otot baik)
Ventilasi tekanan positif
Penggunaan T-piece resusitasi
Kangaroo Mother Care
Terkait Anak Target 5 Kematian IBU melahirkan, AKI
Target 6, AIDS/HIV, TBC,Malaria
• Pemahaman dan peningkatan pengetahuan Kader Desa Siaga • Rumah aman • Pengetahuan ibu hamil • Sarana dan petugas kesehatan yang kurang • Transportasi yang sulit • Terlambat menolong
• Perilaku kesehatan reproduksi seks bebas ? • Mandatori dan voluntery testing HIV/AIDS pada ibu hamil • Pengguna NAPSA yang tetap tinggi 4 juta • Pemahaman kondomisa si • Kasus meningkat 1000 % dalam satu dekade 20022012
Target MDGs terkait anak Target MDGs no 7
• Air bersih • Jamban Keluarga • Gerakan Kebersihan Nasional • Kampanye Cuci Tangan • Sekolah Sehat • Dokter Kecil • Kecil Menanam Dewasa memanen
Target MDGs 8
• • • • • •
CSR perusahaan swasta PKBL BUMN Kelompok Masyarakat Kelompok Keagamaan Dunia usaha Perguruan tinggi dan Akademisi • LSM • PKK • Revitalisasi Posyandu
TRIPEL HELIX MDGs 2015
Forum Bersama Organisasi Profesi Kesehatan
TERIMA KASIH
LAMPIRAN: DISPARITAS STATUS PENCAPAIAN TARGET MDGs DI DAERAH
TUJUAN 1 : MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN KELAPARAN . TARGET 1A : MENURUNKAN SEPARUH PROPORSI PENDUDUK DENGAN TINGKAT PENDAPATAN USD 1 (PPP) PER HARI
Kemajuan dalam mengurangi kemiskinan ekstrim (US$ 1,0/kapita/hari) dibandingkan dengan target MDG
Tingkat kemiskinan ekstrim, yaitu proporsi penduduk yang
hidup dengan pendapatan per kapita kurang dari US $ 1 per hari, telah menurun dari 20,6% (1990) menjadi 5,9% (2008) telah tercapai
Sumber: Susenas (berbagai tahun) BPS dan Bank Dunia 2008 24
TARGET 1A: Penurunan tingkat kemiskinan yang diukur terhadap garis kemiskinan nasional dari 13,3 % (2010) menjadi 7,5 % (2015) Tren jangka panjang dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia, (diukur dengan menggunakan indikator Garis Kemiskinan Nasional )
Sumber: Susenas(berbagai tahun), BPS 25
5
20
13,58 15,26 15,47 16,56 16,83 17,05 18,07 18,30 18,94 20,98 21,55 23,03 23,19
13,33
25
Sulawesi Barat Jawa Timur Sumatera Selatan Jawa Tengah DI Yogyakarta Sulawesi Tenggara Sulawesi Tengah Bengkulu Lampung Aceh NTB NTT Gorontalo Maluku Papua Barat Papua
10
3,48 4,88 5,21 6,51 6,77 7,16 7,66 8,05 8,34 8,65 9,02 9,10 9,42 9,50 11,27 11,31 11,60
15
Indonesia
DKI Jakarta Bali Kalimantan Selatan Kep Bangka Belitung Kalimantan Tengah Banten Kalimantan Timur Kepulauan Riau Jambi Riau Kalimantan Barat Sulawesi Utara Maluku Utara Sumatera Barat Jawa Barat Sumatera Utara Sulawesi Selatan
30
27,74
40
34,88 36,80
Persentase Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan Nasional 35
0
Sumber : BPS, Susenas 2010
Kesenjangan tingkat kemiskinan antarprovinsi di Indonesia masih perlu ditangani secara26 efektif. Dari 33 provinsi, 17 provinsi memiliki tingkat kemiskinan di bawah rata-rata nasional,sementara 16 provinsi lainnya masih memiliki tingkat kemiskinan di atas rata-rata nasional
TARGET 1B : MENCIPTAKAN KESEMPATAN KERJA PENUH DAN PRODUKTIF DAN PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA, TERMASUK PEREMPUAN DAN KAUM MUDA Laju Pertumbuhan PDB Per Tenaga Kerja (persen) Tahun 1990-2009
Sumber: BPS, Sakernas dan Statistik Indonesia, (1990, 1993, 1996, 19992009)
•
Pertumbuhan PDB per tenaga kerja tahun 1990-2009 cukup bervariasi, dengan pertumbuhan rata-rata sekitar 2,53%.
•
Pertumbuhan pada masa sebelum krisis (19901995) relatif lebih tinggi yaitu sebesar 5,42% dibandingkan dengan masa setelah krisis (1998/1999-2008), yaitu sebesar 3,36 persen.
27
Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja Tahun 1990, 1999 & 2010 Tren 90-10
BENGKULU NUSA TENGGARA TIMUR BALI KALIMANTAN TENGAH D.I. YOGYAKARTA KALIMANTAN BARAT PAPUA JAWA TENGAH SULAWESI TENGGARA LAMPUNG NUSA TENGGARA BARAT KALIMANTAN SELATAN JAWA TIMUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM SUMATERA UTARA SULAWESI TENGAH JAMBI SUMATERA SELATAN INDONESIA KALIMANTAN TIMUR SUMATERA BARAT SULAWESI UTARA JAWA BARAT RIAU MALUKU SULAWESI SELATAN DKI JAKARTA SULAWESI BARAT PAPUA BARAT GORONTALO BANGKA BELITUNG KEPULAUAN RIAU MALUKU UTARA BANTEN
0,79 0,77 0,74 0,74 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,69 0,68 0,67 0,66 0,66 0,66 0,65 0,65 0,65 0,63 0,62 0,62 0,59 0,58 0,57 0,55 0,48
1990
0,72 0,71 0,74 0,68 0,67 0,68 0,72 0,69 0,66 0,65 0,71 0,71 0,66 0,57 0,64 0,67 0,64 0,66 0,63 0,58 0,61 0,56 0,56 0,57 0,64 0,56 0,51
1999
0,71 0,73 0,74 0,71 0,67 0,71 0,76 0,64 0,68 0,65 0,65 0,67 0,66 0,57 0,64 0,69 0,64 0,66 0,63 0,60 0,61 0,56 0,56 0,59 0,61 0,57 0,59 0,69 0,65 0,65 0,63 0,60 0,59 0,55 Februari 2010
Sumber : BPS, Sakernas (diolah), 1990, 1999 dan 2010
▼ ▼
●
▼ ▼ ▲ ▲ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▲ ▲ ▲ ▲
Keterangan: Segitiga tren berwarna hijau jika perkembangan searah dengan tren nasional. Jika bergerak berlawanan, segitiga berwarna merah. Tidak ada perubahan dilambangkan dengan titik berwarna kuning.
Di tingkat provinsi, rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia kerja antara tahun 1990 dan 2010 pada umumnya menurun. Provinsi dengan rasio tetap adalah Bali, sedangkan Kalimantan Barat, Papua, Sulawesi Tengah, Sumatera Selatan, Riau, Maluku, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta yang mengalami peningkatan tertinggi yaitu sekitar 0,11.
28
TARGET 1C : MENURUNKAN SEPARUH PROPORSI PENDUDUK YANG MENDERITA KELAPARAN
Perkembangan Prevalensi Kekurangan Gizi pada Balita (1989-2007)
• Prevalensi balita kekurangan gizi telah berkurang hampir setengahnya, dari 31 % (1989) menjadi 17,9 % (2010) • Target 2015 sebesar 15,5 % diperkirakan akan tercapai
Sumber: Susenas berbagai tahun (BPS); Riskesdas 2007, menggunakan standar WHO (2005) 29
Sulawesi Utara Bali DI Yogyakarta DKI Jakarta Jawa Barat Lampung Kep. Riau Kep. Bangka Belitung Bengkulu Jawa Tengah Riau Papua Sumatera Barat Jawa Timur Kalimantan Timur Indonesia Banten Jambi Sumatera Selatan Sulawesi Barat Sumatera Utara Sulawesi Tenggara Kalimantan Selatan Maluku Utara Aceh Sulawesi Selatan Maluku Sulawesi Tengah Gorontalo Papua Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Barat Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Barat
35
30
25
20
15
10,6 11,0 11,2 11,3 13,0 13,4 14,0 14,9 15,3 15,7 16,2 16,2 17,1 17,1 17,1 17,9 18,5 19,6 19,9 20,5 21,4 22,8 22,9 23,6 23,7 25,0 26,2 26,5 26,5 26,5 27,6 29,1 29,4 30,5
Prevalensi Anak Balita Kekurangan Gizi, 2010
10
5
Gizi Buruk Gizi Kurang
Target MDG 2015
15,5 11,9
3,6
0
Kekurangan Gizi
Sumber : Kemkes, Riskesdas 2010
Disparitas prevalensi kekurangan gizi pada balita antarprovinsi masih memerlukan penanganan yang lebih efektif. Menurut data Riskesdas tahun 2010, disparitas antarprovinsi dalam prevalensi balita kekurangan gizi pada balita berkisar dari 10,6 persen (Sumatera Utara) sampai dengan 30,5 persen (Nusa Tenggara Barat)
30
TUJUAN 2 : MENCAPAI PENDIDIKAN DASAR UNTUK SEMUA .
95,2 98,1 116,8 74,5
116,6 95,1 96,2 72,3 2008
115,7 92,5 94,9 71,6 2007
110,0 88,7 93,5 66,5
82,3 93,3 106,9 65,4
82,2 93,0 107,1 65,2
81,1 92,6 106,0 63,5
79,9 92,7 106,0 61,7
78,3 92,9 107,3 60,6
77,5 92,3 107,6 60,2
76,0 92,7 108,1 59,2
92,2 107,4 73,1 57,0 1998
74,2 92,5 108,1 57,9 1997
70,5 54,6
65,7 51,0
64,4 50,1
61,1 46,8
40
55,6
60
42,0
Persentase
80
91,6 107,3
91,6 107,1
92,2 107,2
100
88,7 102,0
120
91,3 105,3
Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SD dan SMP (termasuk Madrasah), 1992-2009
20
APM SD/MI
APK SD/MI
APM SMP/MTs
APK SMP/MTs
Capaian tahun 2009/2010 : • APK SD/MI/Paket A: 116,77 persen • APM SD/MI/Paket A: 95,23 persen
• •
2009
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1996
1995
1994
1993
1992
0
Sumber: BPS Susenas 2009 dan Kemdiknas
APK SMP/MTs/Paket B: 98,1 1 persen APM SMP/MTs/Paket B: 74,52 persen 31
Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SD/MI Menurut Provinsi Tahun 2009 100
95,23
Persentase
80 60 40 20
Aceh Kalimantan Tengah Jawa Tengah Riau Jawa Timur INDONESIA Jambi Bali Bengkulu Lampung Sumatera Barat Nusa Tenggara Barat Sulawesi Tenggara Jawa Barat Kalimantan Selatan Sumatera Utara Maluku DI Yogyakarta DKI Jakarta Banten Kalimantan Barat Kepulauan Riau Kalimantan Timur Sumatera Selatan Maluku Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Barat Bangka Belitung Nusa Tenggara Timur Sulawesi Selatan Sulawesi Utara Papua Barat Gorontalo Papua
0
Sumber: BPS Susenas 2009 dan Kemdiknas
Disparitas partisipasi pendidikan antarprovinsi pada jenjang SD/MI sudah sangat kecil. Hampir semua provinsi telah mencapai > 90 persen, kecuali provinsi Papua yang baru mencapai 76,09 persen. APM 100 persen pada tingkat sekolah dasar tidak mungkin tercapai karena fenomena early entry yang makin besar. Angka Partisipasi Sekolah (APS) diusulkan sebagai ukuran untuk mengukur pencapaian sasaran pendidikan universal. 32
Perkembangan Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun, 1992-2009
100 99,47 99,46 98,74 98,84 98,55 98,42 98,27 98,66 98,71 98,76 98,15 98,44 98,35
Persentase
99 98
97,61 97,22
97,72
97,77
97 96,70
96
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
95
Sumber: BPS Susenas
• Peningkatan partisipasi pada jenjang pendidikan dasar telah mendorong peningkatan kemampuan penduduk dalam membaca dan menulis. • Meningkatnya proporsi siswa kelas I SD/MI yang berhasil menyelesaikan sekolahnya hingga kelas V atau menamatkan SD juga berkontribusi pada peningkatan persentase melek huruf tersebut
33
Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun, 2009 99,47 100
Persentase
80 60 40 20
DI Yogyakarta DKI Jakarta Jambi Riau Banten Lampung Sumatera Selatan Kepulauan Riau Aceh Sulawesi Tengah Jawa Barat Bengkulu Kalimantan Tengah Sumatera Utara Kalimantan Timur Sulawesi Utara Kalimantan Selatan Maluku Jawa Tengah Sumatera Barat Maluku Utara Bangka Belitung INDONESIA Jawa Timur Sulawesi Tenggara Kalimantan Barat Bali Gorontalo Nusa Tenggara Barat Sulawesi Selatan Nusa Tenggara Timur Sulawesi Barat Papua Barat Papua
0
Sumber: BPS Susenas
• Disparitas antarprovinsi untuk kemampuan melek huruf penduduk berusia 15-24 tahun hampir tidak ditemukan. • Hampir semua provinsi telah mendekati sasaran 100 persen, kecuali provinsi Papua yang baru mencapai 79,69 persen (2009)
34
• Dengan capaian 99,47 persen di 2009, masih terdapat sekitar 0,5 persen penduduk berusia 1524 tahun yang buta aksara. Umumnya penduduk perempuan, miskin, dan tinggal di perdesaan
TUJUAN 3 : MENDORONG KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Perkembangan Indeks Paritas Gender (IPG) APM SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B, SM/MA/Paket C dan PT 1993-2009 120
110 99.9
100
90
100.3 93.7
100.1
99.9 95.1
101.1 100.2
94.7
103.4
101.7
99.9
99.7
96.1
96.6
103.2
102.5
104.2 103.7
103.2
100.3 100.1 99.9 100.1
90.0
80
70
104.9 100.3 100.1
107.9 107.2 104.6 103.4 102.5 102.0 102.6 102.0 103.0 103.3 100.0 100.1 99.9 100.0 102.0 99.7 99.8 100.1 100.4 99.4 99.7 98.7 99.7 100.0 98.9 98.8 99.0 97.1 96.2 94.9 103.0
92.1
89.9 87.1
85.3 83.7
81.9
82.2
79.5
74.1
IPG SD, MI dan Paket A
IPG SMP, MTs, dan Paket B
IPG SM, MA, dan Paket C
IPG PT
Sumber : BPS, Susenas berbagai tahun
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
60 1993
• Target untuk kesetaraan gender diperkirakan akan tercapai. • Rasio APM perempuan terhadap laki-laki di SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B berturutturut sebesar 99,73 dan 101,99 pada 2009. • Angka melek huruf kelompok perempuan usia 15-24 tahun telah mencapai 99,40%, sementara itu pada laki-laki mencapai 99,55%.
35
Indeks Paritas Gender (IPG) APM Jenjang SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B, dan SMA/SMK/MA/Paket C Menurut Provinsi, 2009
SMA/SMK/MA/Paket C
Sumber: BPS, Susenas, 2009
36
TUJUAN 4 : MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN ANAK Angka kematian anak balita menurun dari 97 (1991) menjadi 44 per 1.000 kelahiran (2007) dan diperkirakan target 32 per 1.000 kelahiran pada tahun 2015 dapat tercapai.
Kecenderungan dan proyeksi Angka Kematian Anak Balita, Bayi dan Neonatal (1991-2015)
Sumber: SDKI berbagai tahun 37
Angka Kematian Neonatal, Bayi, dan Balita, 2007
• Angka kematian bayi tertinggi ditemui di Sulawesi Barat (74), Nusa Tenggara Barat(72), Sulawesi Tengah (60), dan Maluku (59). • Sedangkan provinsi dengan AKB terendah adalah DI Yog yakarta (19), Aceh (25), Jawa Tengah dan Kalimantan Timur (26 masing-masing) dan DKI Jakarta (28)
38
Sumber : BPS, SDKI 2007
TUJUAN 5 : MENINGKATKAN KESEHATAN IBU TARGET 5A: MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN IBU HINGGA TIGA-PEREMPAT DALAM KURUN WAKTU 1990-2015 Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) • AKI menurun dari 390 (1991) menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup (2007). • Perlu upaya keras untuk mencapai target tahun 2015: 102 per 100.000 kelahiran hidup.
K em a tia n ib u p er 100.000 k .h .
390 334
307 228 226
Tren AK I S D K I MD G target R P J M 2009 R P J M 2014
118 102
Sumber : BPS, SDKI 1994-2007
2014
2012
2010
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
39
39
Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Per Provinsi Tahun 2009 • Proporsi persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih meningkat dari 40,70% (1992) menjadi 77,34% (2009. • Namun, disparitas antarprovinsi masih cukup lebar
Sumber : BPS, Susenas, 2009
40
TARGET 5B: MEWUJUDKAN AKSES KESEHATAN REPRODUKSI BAGI SEMUA PADA TAHUN 2015 • Peningkatan angka pemakaian alat kontrasepsi (CPR) tidak signifikan dalam 5 tahun terakhir. • Berdasarkan SDKI 2007, secara nasional CPR untuk cara modern baru mencapai 57,4% dan semua cara mencapai 61,4%. Prevalensi Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR) Menurut Cara Per Provinsi, 2007
Sumber : SDKI, 2007
41
TUJUAN 6 : MENGENDALIKAN HIV DAN AIDS, MALARIA DAN PENYAKIT MENULAR LAINNYA (TB) TARGET 6A: MENGENDALIKAN PENYEBARAN DAN MULAI MENURUNKAN JUMLAH KASUS BARU HIV/AIDS HINGGA TAHUN 2015 TARGET 6B: MEWUJUDKAN AKSES TERHADAP PENGOBATAN HIV/AIDS BAGI SEMUA YANG MEMBUTUHKAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2010
Kasus AIDS per 100.000 penduduk (1989-2009)
• Jumlah penderita HIV / AIDS meningkat, khususnya di antara kelompok risiko tinggi pengguna narkoba suntik dan pekerja seks. • Tingkat kenaikan sangat tinggi di beberapa daerah di mana pengetahuan dan kesadaran tentang penyakit ini rendah.
Sumber: Kemkes, Ditjen P2PL 2009 42
Gorontalo Kalimantan Timur Sulawesi Tengah Maluku Utara Sulawesi Tenggara Kalimantan Selatan Aceh Kalimantan Tengah Papua Barat Bangka Belitung Bengkulu NTB Lampung Sulawesi Utara Maluku Sumatera Selatan NTT Jambi Kepulauan Riau Banten Sumatera Barat Riau D.I. Yogyakarta Sumatera Utara Sulawesi Selatan Jawa Tengah Kalimantan Barat Bali Papua Jawa Barat Jawa Timur DKI Jakarta
3.665 3.728 3.771 3.995
4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 3 11 12 17 22 27 53 57 58 120 131 142 144 173 192 219 242 268 374 401 410 477 505 507 591 944 1.125 1.747
Kumulatif Kasus AIDS Hingga 2010
Sumber : Kemkes, 2010
Jumlah kumulatif kasus AIDS pada tahun s/d 2010 bervariasi antar 43 provinsi. Kasus AIDS tertinggi terjadi di Provinsi DKI Jakarta (3.995 kasus), dan terendah di Provinsi Gorontalo (3 kasus).
TARGET 6C: MENGENDALIKAN PENYEBARAN DAN MULAI MENURUNKAN JUMLAH KASUS BARU MALARIA DAN PENYAKIT UTAMA LAINNYA MALARIA
4,1
2,89
3,18
3,36
3,7
3,81
3,74
3,23
3,62
3,63
1,85
2,4
2,47
2
• Prevalensi malaria secara nasional berdasarkan diagnosis klinis adalah 2,89% (Riskesdas, 2007). • Disparitas angka prevalensi antarwilayah berkisar antara 0,2% dan 2,61%.
2010
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1 1990
• Angka kesakitan malaria cenderung menurun dari 4,68 (1990) menjadi 1,85 per 1.000 penduduk pada tahun 2009 dan naik menjadi 2,4 per 1.000 penduduk tahun 2010
2009
3,66
2,53
3
2,83
2,85
3,33
3,54
4
3,45
5
4,68
Angka kejadian Malaria (API) di Indonesia, 1990-2010
Sumber: Kementerian Kesehatan (2010)
44
Annual Parasites Incidence (API) Malaria Menurut Provinsi s/d tahun 2010
Sumber: Kementerian Kesehatan (2010)
Masih terjadinya disparitas penyakit malaria antar provinsi. Angka API malaria pada 45 tahun 2010 bervariasi antarwilayah berkisar antara 0,3 (Bali) persen dan 31,4 persen (Papua). Terdapat 20 provinsi dengan API diatas angka rata-rata nasional (>2,4 persen)
TUBERKULOSIS
• Terjadi peningkatan penemuan kasus tuberkulosis dari 20,0 % (2000) menjadi 73,1 % (2009) dari target 70,0 % (2015) • Penurunan prevalensi tuberkulosis dari 443 kasus pada 1990 menjadi 244 kasus per 100.000 penduduk pada tahun 2009 Angka Penemuan Kasus (CDR) dan Angka Keberhasilan Pengobatan (SR) Nasional untuk TB (%), 1995-2009
Sumber : Kemenkes, Dit. PPM Ditjen P2PL ,2009
46
Papua Barat Maluku Utara Kepulauan Riau Sulawesi Barat Bangka Belitung D.I. Yogyakarta Kalimantan Tengah Gorontalo Bali Bengkulu Sulawesi Tengah Maluku Kalimantan Timur Sulawesi Tenggara Papua Jambi Riau Kalimantan Selatan Aceh NTB NTT Sumatera Barat Sulawesi Utara Kalimantan Barat Lampung Sumatera Selatan Sulawesi Selatan DKI Jakarta Banten Sumatera Utara Jawa Tengah Jawa Timur Jawa Barat
10.000
5.000
638 708 784 942 951 1.155 1.339 1.370 1.517 1.588 1.918 2.014 2.065 2.296 2.504 2.745 2.880 2.891 3.065 3.089 3.369 3.732 3.988 4.156 4.943 5.181 6.428 7.989 8.134
20.000
15.000
13.897 16.906
25.000
22.598
35.000
31.433
Jumlah Kasus Baru BTA Positif Menurut Provinsi, 2009
30.000
0
47
Sumber : Kemenkes, Profil Kesehatan ,2009
TUJUAN 7 : MEMASTIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP TARGET 7A: MEMADUKAN PRINSIP-PRINSIP PEMBANGUNAN YANG BERKESINAMBUNGAN DENGAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL SERTA MENGEMBALIKAN SUMBERDAYA LINGKUNGAN YANG HILANG
Persentase tutupan hutan dari luas daratan di Indonesia dari tahun 1990 sampai 2008
• Rehabilitasi dua juta hektar hutan pada tahun 2003 dan 2007 melalui Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan, telahmeningkatkan tutupan lahan yang cukup signifikan. • Namun, untuk mengejar angka baseline 1990 dibutuhkan upaya reboisasi, penghijauan, dan pencegahan pembalakan yang lebih intensif.
Sumber : Kemenhut, 1990-2008
48
TARGET 7B: MENGURANGI LAJU KEHILANGAN KERAGAMAN HAYATI, DAN MENCAPAI PENGURANGAN YANG SIGNIFIKAN PADA 2010
•
Sumber daya alam dengan kekayaan keanekaragaman hayatinya selama ini lebih diarahkan untuk menunjang mata pencaharian dan pertumbuhan ekonomi.
•
Jasa ekosistem dan manfaat keanekaragaman hayati terutama dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim masih belum mendapatkan perhatian yang signifikan.
Jumlah Jenis Ikan Tawar dan Jenis Ikan Laut Yang Dilindungi dan Terancam Punah Per Tahun
Sumber : Kemen Kelautan dan Perikanan
• Perlindungan spesies akuatik menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya.
49
TARGET 7C: MENURUNKAN HINGGA SEPARUHNYA PROPORSI PENDUDUK TANPA AKSES TERHADAP AIR MINUM LAYAK DAN SANITASI LAYAK PADA 2015 Akses Terhadap Air Minum Layak
Sumber: BPS, Susenas 1993-2009
Akses Terhadap Sanitasi Layak
50
Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak di Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi Tahun 2009
Sumber: BPS, Susenas, 2009 Masih terdapat kesenjangan yang cukup lebar dalam hal akses terhadap air minum yang layak. Provinsi dengan proporsi rumah tangga dengan akses tertinggi ke sumber air minum layak antara lain: DI Yogyakarta, Bali, dan Sulawesi Tenggara. Sementara itu, Banten, Aceh, dan Bengkulu merupakan tiga51 provinsi dengan proporsi rumah tangga dengan akses terendah terhadap sumber air minum layak.
Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi yang Layak di Perdesaan, Perkotaan dan Total Perdesaan dan Perkotaan, Menurut Provinsi, Tahun 2009
Sumber: BPS, Susenas, 1993-2009 Terdapat kesenjangan yang cukup lebar dalam hal akses berkelanjutan terhadap sanitasi yang layak antarprovinsi dan antara perkotaan dan perdesaan. Akses sanitasi layak tertinggi sebesar 80,37 persen di DKI Jakarta sedangkan terendah sebesar 14,98 persen di NTT. Dalam hal kesenjangan akses sanitasi yang layak antara perdesaan dan perkotaan berdasarkan provinsi, ada 21 provinsi dengan kesenjangan yang lebih besar daripada rata-rata nasional, dengan kesenjangan terbesar berada di provinsi Kepulauan Riau, Maluku Utara, dan Kalimantan Barat.
52
TARGET 7D: MENCAPAI PENINGKATAN YANG SIGNIFIKAN DALAM KEHIDUPAN PENDUDUK MISKIN DI PERMUKIMAN KUMUH (MINIMAL 100 JUTA) PADA TAHUN 2020 Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan, 1993 dan 2009
• Estimasi kondisi permukiman kumuh di Indonesia didekati dengan menghitung proporsi rumah tangga kumuh perkotaan. • Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan telah menurun 8,63% sejak 1993 perlu perhatian khusus untuk mencapai target 6% pada 2020 Sumber: BPS, Susenas
53
TUJUAN 8 : MEMBANGUN KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN • Penurunan rasio utang luar negeri terhadap GDP dari 24,59 % (1996) menjadi 10,89 % (2009). • Rasio utang juga telah dikurangi dari 51 % (1996) menjadi 22 % (2009)
Tren PLN terhadap PDB dan DSR periode 1996-2009
Sumber: Laporan Perekonomian Indonesia, BI 2008, Statistik Utang Luar Negeri Indonesia, BI dan Kementerian Keuangan 2010, Kementerian Keuangan, 2010 54
TERIMA KASIH
