KARYA TULIS ILMIAH
PENANDAAN TERITORI DAN INVASINYA TERHADAP RUANG PUBLIK (Study Kasus Mall Pasar Baru dan Istana Plaza Bandung)
TODDY HENDRAWAN YUPARDHI S.Sn, M.Ds DOSEN TETAP PROGRAM STUDI DESAIN INTERIOR
FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR 2015
1
A. Pendahuluan Manusia dalam melakukan berbagai kegiatan dan interaksinya memerlukan ruang secara fisik. Berbagai bentuk interaksi yang terjadi diwadahi pada ruang fisik yang masing-masing memiliki status kepemilikan yang bervariasi. Kepemilikan akan ruang tersebut dikenal dengan istilah teritori. Teritori sendiri menurut Halim secara definitif adalah ruang yang dikuasai atau dikendalikan oleh individu atau kelompok dalam memuaskan motif atau kebutuhan dan ditandai dengan konkrit atau simbolik serta dipertahankan (Halim, 2005:254). Ketika sebuah ruang telah dimiliki dan diatur oleh sekelompok individu, pada saat itu pula sebuah teritori telah terbentuk. Dan sebagai mana hak atas suatu kepemilikan, teritori biasanya akan dipertahankan dari berbagai bentuk invasi dari luar. Konsep teritorialitas sendiri sebenarnya dimiliki oleh manusia dan binatang. Namun pada pelaksanaannya ada beberapa perbedaan mendasar yang membedakan teritorial menurut manusia dan hewan. Pernyataan Laurens yang menyebutkan bahwa tingkah laku teritorialitas manusia lebih berintikan masalah privasi, fungsi sosial dan komunikasi
sedangkan
fungsi
teritorialitas
pada
binatang
adalah
untuk
mempertahankan diri, dorongan untuk mempertahankan hidup dan mempertahankan jenis (Laurens, 2004:125). Jadi bagi manusia, teritorialitas yang mereka miliki lebih kepada kebutuhan akan kenyamanan privasi. Teritorialitas sendiri adalah bagaimana perilaku dan pemikiran yang ditampilkan individu atau kelompok berdasarkan atas kepemilikan ruang (Halim, 2005: 256), yang bisa berupa penandaan non verbal atau simbolisme, ataupun kehadiran langsung secara fisik pada wilayah teritori yang dimiliki. Teritori tidak selalu dapat dipahami dengan baik oleh setiap orang. Banyak hal yang berkaitan
dengan
invasi
terhadap
sebuah
teritori
yang
terjadi
dikarenakan
ketidakpahaman individu akan bentuk sebuah teritorialitas yang digunakan oleh pihak pemilik sebuah teritori. Hal tersebut jelas memberikan suatu ketidaknyamanan bagi pemilik teritori dimana privasi yang ingin dibangun menjadi terganggu karena adanya invasi dari luar. Dan ada kalanya sebuah teritorial dipertahankan dengan kontak fisik. Namun hal ini seharusnya tidak perlu terjadi apabila adanya batasan tentang teritori yang jelas, dipahami bersama dan stabil dimana batasan teritori yang jelas mampu menciptakan stabilitas dan mengurangi perseteruan kelompok. Tulisan ini sendiri akan lebih menyoroti perbandingan antara bagaimana sebuah teritori yang secara ketat ditaati sehingga menimbulkan kenyamanan dan bagaimana sebuah
2
teritori yang berusaha untuk meng-invasi teritori lain (dalam hal ini teritori ruang publik) sehingga menimbulkan ketidaknyamanan. Objek yang diangkat dalam hal ini adalah teritorial pada kios-kios di Mall Pasar Baru Bandung, dan dibandingkan dengan outletotlet di Mall Istana Plaza Bandung. Dari tulisan berdasarkan pengamatan ini, diharapkan untuk dapat dipahami bagaimana teritorialitas dalam aplikasinya menyimpan berbagai kemungkinan dalam wujud aplikasi dan juga bagaimana kenyamanan dan kestabilan terbentuk ketika teritori saling dihormati dan dijaga dengan baik. B. Pembahasan Menurut Altman (dalam Hidjaz, 2011: 85), ada tiga teritori yang digunakan manusia berdasarkan pada derajat privasi, afiliasi, dan kemungkinan pencapaiannya yaitu: 1. Teritori primer: tempat-tempat yang sangat pribadi dan hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang sudah sangat akrab atau yang telah mendapat izin khusus 2. Teritori sekunder: tempat-tempat yang dimiiliki bersama oleh sejumlah orang yang sudah cukup saling mengenal, dengan kendali yang tidak sepenting teritori primer, dan kadang berganti pemakai, atau berbagi penggunaan dengan orang asing. 3. Teritori Publik: tempat-tempat terbuka yang memang diperuntukkan bagi umum, dimana setiap orang diperkenankan untuk masuk dan berada di tempat tersebut. Masing-masing
teritori
memiliki
tatanan
khusus
yang
memang
menunjukkan
bagaimana individu seharusnya memahami kondisi dan kepemilikan yang berlaku pada ruang tersebut. Berbagai bentuk penandaan teritori digunakan untuk menghindari ambiguitas status dalam sebuah ruang. Kehadiran fisik merupakan hal yang paling kuat untuk menandakan suatu wilayah adalah teritorinya. Penandaan lain berupa bahasa nonverbal atau simbolisme menjadi yang paling sering digunakan untuk menyikapi mobilitas manusia yang tidak selalu berada di wilayah teritorinya. Objek pengamatan tulisan ini adalah teritori kios-kios yang ada pada Mall Pasar Baru Bandung Jl. Otista, dan Mall Istana Plaza yang terletak di jl. H.O.S. Cokroaminoto Bandung. Pada objek yang di amati, teritori kios-kios yang ada di Mall Pasar Baru 3
maupun Istana Plaza masing-masing memiliki tanda batas teritori yang jelas dengan teritori ruang publik yaitu selasar. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di gambar 1 dan 2.
Gambar 1. Penanda teritori Pasar Baru
Gambar 2. Penanda teritori Istana Plaza
Jika melihat gambar di atas, pada gambar 1 terlihat bahwa ada garis hitam (pada tanda panah merah) di lantai yang menjadi penanda batas antara teritori kios dengan teritori publik yaitu selasar di Mall Pasar Baru. Sedangkan pada gambar 2 juga terdapat garis hitam pada lantai dan pilar hitam yang menjadi pembatas teritori outlet dengan selasar pada Mall Istana Plaza. Jadi sebenarnya kedua mall ini memiliki aturan penandaan teritori yang jelas dimana tanda pada lantai dan kolom dinding menjadi bahasa non-verbal yang menunjukkan batas sebuah teritori dengan ruang publik. Laurens dalam bukunya menyebutkan bahwa kecenderungan agresivitas teritorialitas pada manusia lebih besar dari binatang. Kecenderungan ini menjadi semakin besar apabila tidak terdapat batas-batas teritori yang jelas. Sebaliknya apabila batas teritori itu jelas dan ada kesepakatan bersama maka kemungkinan konflik itu kecil (Laurens, 2004: 134). Melihat pernyataan di atas, dengan adanya penandaan yang jelas, seharusnya setiap individu
mampu
memahami
batas
kepemilikan
teritori
masing-masing
dan
menghormati teritori yang lain dan termasuk teritori publik. Namun berdasarkan pengamatan yang terjadi di lapangan, ada beberapa penyimpangan terhadap batas teritori yang didorong oleh kepentingan pribadi pemilik kios dengan memperluas batas teritorinya dan menggunakan teritori pihak lain (dalam hal ini teritori publik).
4
Namun kembali Laurens menyatakan bahwa apabila seseorang atau sekelompok orang mendapat peluang untuk memakai sebagian area publik untuk kepentingannya dan hanya secara tidak langsung, akan terbentuk semacam kesepakatan umum bahwa penggunaan itu dibenarkan secara temporer ataupun permanen (Laurens, 2004: 140). Hal ini terlihat jelas pada beberapa bagian Mall Pasar Baru Bandung dimana terjadi perluasan teritori oleh pemilik kios yang menggunakan ruang publik (selasar) untuk menempatkan barang dagangan mereka.
Gambar 3. Perluasan teritori oleh pemilik kios
Pada gambar 3 nampak bahwa garis penanda pada lantai sudah bukan menjadi patokan utama bagi wilayah teritori pemilik kios. Kepentingan ekonomis lebih menjadi pertimbangan utama sehingga perluasan teritori ke arah ruang publik menjadi perlu.
Gambar 4. Invasi terhadap teritori publik
5
Dari gambar 4 nampak jelas bahwa perluasan teritori tersebut menjadikan space selasar menjadi berkurang dan kenyamanan pejalan kaki menjadi terganggu. Dan perluasan tersebut tidak hanya terjadi pada bagian lantai selasar, namun juga beberapa kios mulai menempatkan barang dagangannya hingga di plafond depan kios. Secara disadari maupun tidak, ini menandakan memang sudah terjadi invasi ruang publik dengan klaim teritori dari pihak pemilik kios berupa penempatan tanda berupa barang dagangan di ruang yang semestinya bukan lagi menjadi teritorinya.
Gambar 5. Penanda teritori di plafond
Jika melihat beberapa gambar di atas, dapat dilihat bagaimana sebuah tanda yang sudah jelas digunakan sebagai batas teritori dengan ruang publik dengan mudah dilanggar untuk sebuah kepentingan personal. Namun tidak ada reaksi berlebih dari publik untuk mempertahankan ruang publik mereka dimana tampaknya sudah terjadi kesepakatan pembenaran akan tindakan tersebut. Halim pun menyatakan bahwa
6
seringkali karena orang yang memiliki hak yang minimal atas teritori publik, respon mereka terhadap invasi biasanya langsung saja mundur atau tidak berbuat apa-apa (Halim, 2005: 277). Berbeda halnya jika dibandingkan dengan apa yang terjadi di Mall Istana Plaza, dimana aturan mengenai teritori sangat ketat untuk dilaksanakan. Terlihat dari bagaimana suatu tanda pembatas dengan sangat tertib dipatuhi sehingga jelas nampak bagian teritori outlet dan bagian ruang selasar publik.
Gambar 6. Ketaatan pada tanda teritori
Dari gambar 6, dapat dilihat bahwa terjadi kepatuhan yang tinggi terhadap tanda di lantai yang merupakan pola pembatas teritori bagi pemilik outlet. Tidak nampak adanya usaha untuk mendobrak batas teritori yang telah ditentukan. Bahkan penggunaan bahan kaca sebagai dinding depan ruangan outlet lebih mempertegas batas teritori, walaupun tidak bersifat menutup pandangan (view blocking). Kesan rapi, eksklusif dan lega menjadi lebih terasa dan tingkat kenyamanan pun menjadi lebih tinggi. Sesama pemilik outlet pun sama-sama menyadari pentingnya batas teritorialitas dimana dengan adanya batas yang jelas, pengunjung menjadi tahu tujuan mereka dengan benar. Teritorialitas dari pemilik outlet pun menjadi beragam dan memberi petunjuk termudah akan wilayah teritori mereka. Yang paling jelas memang dengan memasang papan nama, namun ada juga dengan cara membedakan warna furniture, membedakan pola lantai dan sebagainya.
7
Gambar 7. Pengaplikasian teritorialitas di Mall Istana Plaza
Gambar-gambar di atas menunjukkan bagaimana sebuah teritorialitas dibangun dengan jelas untuk menunjukan pentingnya sebuah pengakuan akan teritori. Upaya pembedaan warna furniture kafe A dan kafe B menunjukkan sejauh mana kepemilikan wilayah yang berlaku bagi masing-masing kafe. Pembatasan yang jelas juga terlihat dari bagaimana sebuah pola lantai diciptakan berbeda satu dengan lainnya untuk memberi tanda awal maupun akhir dari sebuah ruang teritori. Kepatuhan akan batas dan penanda teritori memberikan pemahaman bahwa dalam kondisi ini tidak akan ada suatu tindakan invasi dari satu pihak terhadap pihak lain yang berpeluang membuat kenyamanan berkurang. Permasalahan teritorial memang sebuah permasalahan yang sangat penting terkait dengan bagaimana seorang arsitek maupun perancang interior merancang sebuah
8
bangunan atau ruang. Sesuai dengan apa yang dinyatakan Halim bahwa para arsitek dan perancang teritorial harus memperhatikan kejelasan status teritori yang dihasilkan olehnya.
Jangan
sampai
ada
teritori
bermakna
ganda
dalam
desain
yang
diciptakannya karena akan menimbulkan permasalahan yang cukup pelik pada akhirnya (Halim, 2005: 287). C. Kesimpulan 1. Teritori yang komunikatif adalah teritori yang memiliki batas yang jelas dimana batas tersebut dapat dipahami oleh semua pihak sehingga tidak terjadi invasi terhadap teritori pihak lain. 2. Invasi terhadap sebuah teritori dapat dikarenakan ambiguitas dari status teritori tersebut ataupun adanya ketidaksamaan pemahaman antara satu teritori dengan teritori yang lain. 3. Teritori publik memang menjadi teritori yang paling rentan untuk mendapat invasi dikarenakan sifat kepemilikannya yang plural, memperbolehkan siapapun untuk berada disana. 4. Keteraturan dan kenyamanan akan lebih bisa dirasakan apabila manusia mendapatkan privasi yang tinggi dari teritori yang dibangunnya, pemilihan tanda non-verbal yang kuat sebagai penanda teritori akan memudahkan manusia dalam menunjukkan kepemilikannya pada sebuah ruang.
Daftar Pustaka Halim, Dedy. (2005). Psikologi Arsitektur, Pengantar Kajian Lintas Disiplin. Jakarta: Gramedia Hidjaz, Taufan. (2011). Interaksi Psiko-sosial di Ruang Interior. Bandung: Itenas Laurens, J Marcella. (2004). Arsitektur dan Perilaku Manusia. Jakarta: PT Grasindo
9
ABSTRAK Kepemilikan akan ruang tersebut dikenal dengan istilah teritori. Ketika sebuah ruang telah dimiliki dan diatur oleh sekelompok individu, pada saat itu pula sebuah teritori telah terbentuk. Dan sebagai mana hak atas suatu kepemilikan, teritori biasanya akan dipertahankan dari berbagai bentuk invasi dari luar. Hal ini menarik untuk dibahas tentang bagaimana upaya penandaan teritori dilakukan di tempat publik. Objek yang diangkat dalam hal ini adalah teritorial pada kios-kios di Mall Pasar Baru Bandung, dan dibandingkan dengan outlet-otlet di Mall Istana Plaza Bandung. Pembahasan dengan metode kualitatif dan pemaparan secara deskriptif. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pelanggaran teritori banyak terjadi karena kurang komunikatifnya penandaan teritori, ambiguitas status teritori, kepemilikan plural serta pemilihan tanda non-verbal yang tidak kuat Key words: Teritori, invasi, penandaan, ruang
10
