PEMILU DAN MASA DEPAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL Oleh: Hendra Wahanu. P1
Beberapa bulan terakhir ini rakyat Indonesia sedang merasakan geliat pentahapan Pemilihan Umum (Pemilu) baik Pemilu legislatif maupun
Pemilihan Presiden/Wakil
Presiden. Meskipun hingar bingar pesta demokrasi sedang mengemuka diseluruh ruang masyarakat, namun tidak banyak yang mengetahui bahwa proses pemilihan pemimpin nasional tersebut adalah bagian dari pendekatan perencanaan pembangunan nasional. Sejak amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah berlangsung sebanyak empat kali, telah terjadi perubahan fundamental dalam pengelolaan pembangunan yaitu penguatan peran lembaga legislatif dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta ditiadakannya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional. Setelah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan tidak adanya GBHN sebagai pedoman Presiden untuk menyusun rencana pembangunan, maka saat ini penyusunan rencana pembangunan nasional bertumpu pada UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). UU
SPPN
menggunakan
empat
pendekatan
dalam
rangkaian
perencanaan
pembangunan yaitu politik, teknokratik, atas-bawah (top down) dan bawah-atas (buttomup). Pendekatan politik dalam perencanaan memandang bahwa pemilihan Presiden adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon presiden. Rencana pembangunan pada akhirnya merupakan penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Preesiden. Konsepsi inilah yang menyebabkan kontestasi pemilihan pemimpin nasional menjadi faktor penting dalam menentukan masa depan rencana pembangunan nasional. 1
Perencana di Kementerian PPN/Bappenas Pimpinan Redaksi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum Bappenas *Tulisan merupakan pendapat pribadi
RPJMN dan GBHN Harus diakui sampai saat ini konsep dan implementasi SPPN yang telah berjalan kurang lebih sewindu sejak tahun 2004 tidak lepas dari berbagai kritik. Implementasi SPPN dirasa kurang efektif jika dibandingkan dengan sistem GBHN. Sebagaimana diketahui bahwa setelah berlakunya UU SPPN, saat ini dokumen yang dapat disetarakan dengan GBHN adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Berbagai kritik tersebut secara umum menyampaikan bahwa tidak berlakunya GBHN menyebakan laju pembangunan berjalan tanpa arah. Prof. Ganjar Kurnia (Rektor UNPAD) pada acara penjaringan aspirasi RPJMN Teknokratik yang dilaksanakan di Bandung (25/3) menyatakan bahwa RPJPN dan RPJMN tidak memiliki indikator metodologis yang jelas untuk mengukur keberhasilan pembangunan nasional dan bahkan tidak mampu menggambarkan masa depan wajah Indonesia yang akan dituju. Tidak tanggung-tanggung pakar hukum tata negara sekelas Yusril Ihza Mahendra juga menyampaikan persetujuan dihidupkannya kembali GBHN. Sejalan dengan pendapat-pendapat tersebut, beberapa fraksi di MPR bahkan telah menyampaikan gagasan
mengenai urgensi kembalinya GBHN sebagai
pedoman
pembangunan nasional. Salah satu pimpinan Fraksi PDIP di MPR Ir. Daryatmo Mardiyanto bahkan dengan tegas menyatakan bahwa keberadaan GBHN ataupun model GBHN terasa demikian penting sekarang ini ketika kita melihat antara Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota memiliki jalan ataupun visi misi sendiri. Mereka punya agenda sendiri-sendiri yang satu sama lain tidak ada keterkaitannya. Seharusnya lewat GBHN lah upaya menciptakan keterkaitan, koordinasi dan sinkronisasi antara pusat dan daerah dilakukan. Masa Depan Pembangunan Nasional Terlepas dari berbagai kritik yang muncul seputar sistem perencanaan pembangunan nasional yang saat ini berjalan, proses penyusunan RPJMN sesuai amanat UU SPPN wajib tetap dijalankan. Saat ini Bappenas sebagai instansi yang bertugas dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan nasional sedang bekerja untuk menyusun rancangan RPJMN teknokratik yang merupakan rancangan perencanaan versi pemerintah. Berdasarkan
UU SPPN dinyatakan bahwa pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Rancangan RPJMN Teknokratik disusun berdasarkan penjabaran dari RPJPN, evaluasi RPJMN yang sedang berjalan (2009-2014) serta hasil aspirasi masyarakat. Selain itu, untuk memperkuat rancangan tersebut juga telah dilakukan background studies mengenai kondisi terkini dan tantangan kebangsaan yang akan dihadapi. Kondisi terkini dan tantangan pembangunan dibidang ekonomi, sosial dan budaya, hukum dan aparatur, sumber daya alam serta aspek pembangunan lainnya akan menjadi landasan dalam penyusunan sasaran pembangunan dalam rancangan RPMN teknokratik. Sasaran pembangunan bidang ekonomi diarahkan agar Indonesia dapat terus berkembang maju dan keluar dari negara berpenghasilan menengah (middle income country) dan menuju negara berpenghasilan tinggi (upper income country). Salah satu syarat dalam menuju kesana adalah Indonesia harus mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan yaitu antara 6-8% yang tentu disertai dengan partisipasi seluruh stakeholders secara inklusif dalam jangka panjang dan berkelanjutan. Pertumbuhan yang demikian harus didukung oleh perekonomian yang menghasilkan nilai tambah sehingga dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dari perhitungan PDB per kapita pada tahun 2019 diharapkan dapat mencapai USD 7000. Dengan angka kemiskinan 6,8% dan pada tahun 2025 diharapkan dapat mencapai USD 12000 dengan angka kemiskinan 4-5%. Oleh karena itu, dari segi kebijakan ekonomi, yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkelanjutan harus fokus terhadap pembangunan di berbagai sektor secara bersamaan. Dalam rangka percepatan pemerataan pembangunan periode lima tahun ke depan perlu meningkatkan kontribusi peran daerah luar jawa terhadap perekonomian nasional. Saat ini luar jawa masih bekontribusi sekitar 41%, dalam lima tahun ke depan diharapkan dapat menjadi 45-47%. Pembangunan harus fokus pada berbagai sektor namun tetap memperhitungkan isu lingkungan, peningkatan SDM, dan peningkatan PDRB wilayah luar jawa.
Akses untuk air bersih yang saat ini masih berkisar 68%, akan ditargetkan menjadi 100% pada tahun 2019. Infratruktur jalan yang sekarang masih sekitar 92% harus didorong sampai dengan 100%. Ini adalah prasarat agar seluruh pelayanan dasar dapat dinikmati bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Kabupaten tertinggal yang saat ini angkanya sekitar 114 harus segera dientaskan sehingga mencapai jumlahnya lebih kurang sekitar 40an dalam lima tahun ke depan. Sasaran pembangunan bidang hukum masih berfokus pada isu sentral yaitu pemberantasan korupsi. Capaian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 5.0 di tahun 2014 masih sangat sulit untuk terwujud. Status awal IPK pada tahun 2009 adalah pada angka 2.8 dan sampai tahun 2012 capaiannya masih berkisar pada angka 3.0. sehingga upaya penegakan hukum yang sudah dilakukan masih perlu terobosan yang lebih serius. Pencegahan korupsi seharusnya tidak hanya bertumpu pada penindakan namun juga harus dibangun sistem pencegahan, termasuk pendidikan dan budaya anti korupsi, pengaturan dan transparansi pelayanan publik, kemudahan pengaduan serta transparasi dalam dunia usaha, pengurusan perizinan dan sistem dalam sektor pelayanan publik. Pembangunan bidang politik diarahkan pada percepatan konsolidasi demokrasi. Beberapa hal yang diperlukan untuk menjawab tantangan ini adalah peningkatan partisipasi politik, termasuk pendidikan politik, penguatan kapasitas sipil dan parpol, peningkatan kelompok marjinal, peningkatan akses masyarakat terhadap informasi publik, dan menjaga stabilitas sosial politik. Hal lain yang tidak boleh dilupakan adalah posisi Indonesia sebagai negara yang rentan bencana alam, termasuk risiko perubahan iklim. Bencana gempa bumi, banjir, letusan gunung berapi, bahkan asap dari kebakaran hutan pun menjadi masalah dalam pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan juga perlu menaruh perhatian pada adaptasi dan mitigasi terhadap potensi bencana alam. Saat ini perlu dilakukan upaya yang lebih sistematis terhadap upaya mitigasi risiko atau potensi bencana alam dan juga risiko perubahan iklim baik bagi stakeholder di tingkat pusat maupun di daerah.
Perencanaan dan Kepemimpinan Nasional Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa aspek kepemimpinan menempati bagian penting dalam pendekatan perencanaan. Sejalan dengan kaidah perencanaan pembangunan nasional, berbagai literatur modern juga menunjukkan bahwa faktor pemimpin merupakan aspek yang signifikan dalam sistem perencanaan dan organisasi. Thomas J Chermack dalam bukunya Scenario Planning in Organizations (2011) mengemukakan bahwa leadership as key ingredient of scenario planning because leadership is critical component of any organization change and development effort. Selanjutnya dinyatakan juga bahwa if the leadership of organization is not involved and supportive, the project is likely to fail. Kepemimpinan diibaratkan sebagai bahan bakar yang akan memberikan daya dorong bagi kendaraan pembangunan untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks sistem ketatanegaraan saat ini, dibutuhkan pemimpin yang mampu memadukan berbagai potensi dalam pendekatan perencanaan untuk mencapai keberhasilan dalam pembangunan nasional. Calon pemimpin nasional yang saat ini sedang bertarung diharapkan mampu memberikan gambaran program yang terstruktur dan terukur yang akan dijalankan apabila nantinya terpilih menjadi Presiden/Wakil Presiden. Kejelasan program dan tahapan yang akan dijalankan tersebut akan sangat memudahkan bagi perencana teknokratik untuk mensinergikan rancangan perencanaannya dengan visi, misi dan program dari para calon Presiden/Wakil Presiden. Program-progam yang saat ini sedang ditawarkan oleh para calon pimpinan nasional juga perlu mendapatkan pengayaan dari pendekatan teknokratik, top-down dan buttom-up. Hal ini dikarenakan perencanaan pembangunan dibuat bukan hanya sekedar untuk menghasilkan dokumen yang berisi jargon politik, namun untuk diimplementasikan dalam rangka mengatasi gap antara sumber daya pemerintah yang terbatas dengan tujuan nasional yang harus dicapai. Adanya perencanaan pembangunan yang saat ini sedang disusun sangat menentukan keberhasilan kinerja pemerintah karena perencanaan merupakan refleksi kesiapan pemerintah dalam mencapai tujuan bernegara.
