Pemilihan Umum. Anggota DPR, DPD, DPRD dan Presiden dan Wakil Presiden. Tahun 2014

Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD dan Presiden dan Wakil Presiden

Tahun 2014

Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Jl. Pocut Baren No. 22 Banda Aceh Telp. 0651-637872. 637874 Fax. 0651-637873 Website: http://kip.bandaacehkota.go.id/

Buku Laporan Pemilu Tahun 2014 Di Kota Banda Aceh Pengarah Munawar Syah Aidil Azhary Indra Milwady Ranisah M. Dahlan Penanggungjawab Rahmad Sadli Tim Pelaksana Nur Azizah Erminzal Razali Syamsul Rizal Eva Maulidia Ahmad Yasir Saputra Marzuki Vera Hasan Liza Noviani Nanda Ermanda T. Faisal Noor Hidayat T. Albulkiah Konsep Desain T. Harist Muzani Tata Letak Magenta Penerbit KIP KOTA BANDA ACEH Jl. Pocut Baren No. 22 Kp. Laksana Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Telp. (0651) 637872 - 637874 Fax. (0651) 637873 http://kip.bandaacehkota.go.id/

KATA PENGANTAR Ketua KIP Kota Banda Aceh

Alhamdulillah, KIP Kota Banda Aceh telah menyelenggarakan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Banda Aceh. Kualitas penyelenggaraan pemilu dan penilaian atas kinerja KIP Kota Banda Aceh sepenuhnya ada pada institusi KPU secara hierarki, juga penilaian dri peserta pemilu, stake holder dan masyarakat Kota Banda Aceh. KIP Kota Banda Aceh dan jajarannya, PPK, PPS dan KPPS telah berusaha bekerja sungguh-sungguh, teliti dan cermat untuk menghadirkan penyelenggaraan pemilu yang lebih baik. Sebagai Ketua, saya yakini bahwa masyarakat Kota Banda Aceh telah melalui suatu perhelatan pemilu yang tertib, aman, berkualitas dengan penyelenggara pemilu yang berintegritas. Ada empat prasyarat pemilu yang substansi yang sungguh-sungguh telah diupayakan oleh KIP Kota Banda Aceh dapat terwujud di Kota Banda Aceh, yaitu: 1.

Peserta Pemilu 2014 di Kota Banda Aceh berkomitmen menghadirkan Pemilu yang kompetitif. KIP Kota Banda Aceh dan stake holder pemilu secara terus menerus berupaya memotivasi Parpol untuk serius menjalankan fungsi Parpol sebagai laboratorium pendidikan politik dan rekrutmen kader pemimpin. Selektifitas dalam rekrutmen kader calon pemimpin dan penerapan cara-cara yang elegan dalam meraih kekuasaan dengan wahana pemilu menjadi ikhtiar kolektif Parpol di Kota Banda Aceh. Untuk prasyarat pertama ini, KIP Kota Banda Aceh mendorong komponen masyarakat yang terlibat aktif dalam Parpol untuk selalu memperkuat diri dan instistusinya agar mampu menjaring dan memperjuangkan aspirasi rakyat, sehingga Parpol mampu menterjemahkan aspirasi rakyat dalam menentukan dan memilih calon-calon pemimpin visioner untuk kepentingan memajukan dan mensejahterahkan warga Kota Banda Aceh.

2.

Penyelenggara pemilu sampai jajaran penyelenggara ke bawah PPK, PPS dan KPPS bekerja dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya. Untuk prasyarat kedua ini, KIP Kota Banda Aceh terus mendorong PPK, PPS, KPPS untuk bekerja dengan cermat, benar dengan mengedepan netralitas, integritas dan kredibilitas sebagai penyelenggara pemilu yang menjadi komitmen kolektif untuk dijaga dan dipertaruhkan sehingga kepercayaan peserta pemilu dan masyarakat kepada lembaga penyelenggara pemilu ini tetap terjaga.

3.

Partisipasi masyarakat terbuka dan dijamin untuk memilih pilihannya dengan bebas sesuai dengan hati nuraninya. Memenuhi prasyarat ketiga ini, KIP Kota Banda Aceh menyadari sepenuhnya bahwa rakyat merupakan pihak penerima dampak langsung dari proses pemilu. Jika rakyat tidak atau dihalangi-halangi melakukan pemilihan sesuai dengan hati nuraninya, maka cita-cita untuk perwujudan pemilu demokratis akan jauh panggang dari api. Untuk itu, KIP Kota Banda Aceh terus mendorong masyarakat pemilih untuk menjatuhkan pilihannya secara cerdas, memilah dan kemudian memilih yang terbaik sesuai dengan hati nurani.

4.

Kepastian penegakkan hukum atas pelanggaran pidana pemilu, mengeliminir perbuatan dan tindakan-tindakan destruktif yang dapat menganggu ketertiban umum sebelum, selama dan sesudah Pemilu. Prasyarat ke empat ini diwujudkan dengan meningkatkan konsolidasi antar lembaga penyelenggara pemilu dan penegak hukum. Keberadaan Panwaslu serta jajarannya disadari benar oleh KIP Kota Banda Aceh mengambil peran penting pengawasan, juga koordinasi dengan penegak hukum, KIP Kota Banda Aceh menyadari bahwa institusi Kepolisian, TNI dan Lembaga Peradilan sangat penting perannya, perbuatan dan tindakan-tindakan destruktif yang menganggu ketertiban umum, persatuan dan kesatuan bangsa, serta mengusik rasa aman masyarakat harus sedapat mungkin dicegah selama pemilu. Karena tindakan kekerasan pemilu sesungguhnya mencederai semangat berdemokrasi, bilapun juga terjadi maka penegakkan hukum tanpa pandang bulu menjadi jawabannya. Pemilu 2 0 1 4 telah selesai, pelaporan penyelenggaraan pemilu menjadi kewajiban

selanjutnya yang harus disusun oleh KIP Kota Banda Aceh. Penyusunan Buku Laporan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 adalah perintah UU yang menjadi kewajiban penyelenggara pemilu sesuai tingkatannya. Selain pemenuhan kewajiban, laporan ini sesungguhnya ikhtiar KIP Kota Banda Aceh untuk merekam semua proses kinerja dan kegiatan pada seluruh tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Banda Aceh. Akhirnya, terimakasih kepada Pemerintah Kota Banda Aceh, beberapa dinas yang terus berkoordinasi dengan kami, Disdukcapil, Kesbangpol Linmas, Kantor Satpol PP/WH dan para Camat Se-Kota Banda Aceh yang telah bekerjasama dengan sangat kooperatif dalam memberikan dukungan penyelenggaraan pemilu Tahun 2014 di Kota Banda Aceh. Kepada Kapolresta Banda Aceh dan jajarannya, juga Komandan Kodim 0101 BS Aceh Besar dan jajarannya yang telah mendukung sepenuhnya penyelengaraan pemilu Tahun 2014 di Kota Banda Aceh, Alhamdulillah Kota kita dalam suasana sangat kondusif, tertib dan aman. Kemitraan yang sangat baik juga terjalin dengan Panwaslu Kota Banda Aceh yang selalu mengedepankan pengawasan pemilu yang koordinatif dan kooperatif. Pimpinan Partai Politik di Kota Banda Aceh, Pemantau Pemilu, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Aceh, dan rekan-rekan media dan insan pers serta stake holder pemilu lainnya.

Sederet nama-nama akademisi, praktisi pemilu di Kota Banda Aceh yang tidak mungkin kami sebut satu p ersatu yang telah b ersed ia m em bantu KIP Kota Banda Aceh dan m endorong penyelenggaraan pemilu di ibukota Propinsi Aceh yang demokratis dan berkualitas, karena kami menyadari bahwa kami tidak sendiri, bahwa apa yang dihasilkan ini adalah ikhitiar kita bersama untuk penyelenggaraan Pemilu 2014 yang lebih baik di Kota Banda Aceh dengan harapan keberlanjutan kehidupan demokrasi yang berkualitas di negeri ini dan membawa perubahan yang fundamental bagi perjalanan bangsa Indonesia kedepan.

Banda Aceh, 15 November 2014. KETUA,

MUNAWAR SYAH, MA

viii

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN

iv

KATA PENGANTAR

v

DAFTAR ISI

ix

DAFTAR TABEL

xiv

DAFTAR LAMPIRAN

xvi

KOMISIONER KIP KOTA BANDA ACEH PERIODE 2 0 1 3 -2 0 1 8

xix

SEKRETARIAT KIP KOTA BANDA ACEH

xx

BAB I PENDAHULUAN

1

A. Latar Belakang

1

B. Dasar Hukum

4

C. Maksud dan Tujuan

6

D. Ruang Lingkup

6

E. Metode dan Sistematika Penulisan

8

BAB II TAHAPAN PERSIAPAN A. Perencanaan Program, Anggaran dan Realisasi Anggaran

7

B. Penataan Organisasi

9

1. Pembentukan Anggota KIP Kota Banda Aceh Periode 2013-2018 2. Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu Tahun 2014 di Kota Banda Aceh

9 19

C. Pendaftaran Pemantau dan Pemantauan

25

D. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih

26

1. Sosialisasi Pemilu Tahun 2014 Berdasarkan Tahapan

28

2. Metode dan Media Sosialisasi

32

3. Penyebaran Informasi Pemilu Tahun 2014 Melalui Website dan Bulletin Banda Aceh Election 4. Program Relawan Demokrasi (RELASI) E. Pengelolaan Data dan Informasi

39 47 57

F. Logistik Pemilu Tahun 2014

59

1. Tahapan Persiapan

59

2. Bimbingan Teknis dan Sistem Informasi Logistik (Silog)

61

3. Program, Tahapan dan Kegiatan Logistik Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014

62

BAB III TAHAPAN PENYELENGGARAAN A. Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu

71

1. Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014

73

2. Pengorganisasian Kerja

76

3. Pelaksanaan Pendaftaran dan Penyerahan KTA di KPU/KIP Kabupaten/Kota

83

B. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Legislatif Tahun 2014

123

1. Prinsip-prinsip Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Tahun 2014

123

2. Pelaksanaan Pemutakhiran dan Publikasi Data Pemilih

125

C. Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

146

1. DPS, DPSHPdan DPT PPWP Tahun 2014 2. Daftar Pemilih Khusus (DPK) PPWP Tahun 2014

152

D. Penataan Daerah Pemilihan dan Penetapan Alokasi Kursi DPRK Banda Aceh Dalam Pemilu Tahun 2014

153

1. Pengorganisasian Kerja Penyusunan dan Penetapan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilu 2014

154

2. Jumlah Kursi Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Daerah Pemilihan Anggota DPRK Banda Aceh Pemilu Tahun 2014

156

3. Tata Cara Penghitungan Jumlah Kursi dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota 4. Usulan Penataan Daerah Pemilihan Anggota DPRK Banda Aceh Pemilu Tahun 2014

157 160

5. Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota DPRK Banda Aceh Pemilu 2014 E. Pencalonan Anggota DPRK Banda Aceh Pemilu Tahun 2014 1. Alur Kerja dan Tahapan Pencalonan Pemilu Legislatif Tahun 2014

164 165 166

2. Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Calon Anggota DPRK Banda Aceh Pemilu Tahun 2014

172

3. Penyusunan, Penetapan dan Pengumuman DCT Anggota DPRK Banda Aceh

189

4. Uji Mampu Baca Al-Quran Calon Anggota DPRK Kota Banda Aceh Pemilu Tahun 2014

191

5. Verifikasi Pencalonan Anggota DPD Pemilu Tahun 2014 di Kota Banda Aceh

194

6. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

204

F. Kampanye Pemilu Tahun 2014 1. Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota

205 205

2. Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

220

3. Masa Tenang Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

220

4. Dana Kampanye

222

G. Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2014

226

1. Alur Kerja dan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014

226

2. Koordinasi Antar Lembaga dan Layanan Helpdesk

229

3. Pemanfaatan Aplikasi Situng

229

4. Mekanisme Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014

230

5. Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 6. Scanning C1 dan Lampirannya

233 235

7. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota oleh PPS, PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota, KPU Propinsi dan KPU H. Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih

235 239

1. Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi Masing-Masing Partai Politik Pada Setiap Daerah Pemilihan 2. Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota

240 241

3. Pemberitahuan Calon Terpilih, Peresmian dan Pengucapan Sumpah Janji Anggota DPRK Banda Aceh Periode 2014-2019

243

I. Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

246

1. Alur Kerja dan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

246

2. Koordinasi Antar Lembaga dan Layanan Helpdesk

248

3. Rapat Kerja, BimbinganTeknis dan Pemanfaatan Aplikasi Situng

248

4. Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

249

5. Scanning C1 dan Lampirannya

252

6. Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

252

BAB IV TAHAPAN PENYELESAIAN A. Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014

259

1. Kronologis dan Pokok Gugatan Pemohon

259

2. Petitum Terhadap Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh

261

xi

3. Kronologis dan Jawaban Termohon

261

4. Kesimpulan Termohon dan Petitum

263

5. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 01/1/ PHPUDPRD/XII/2014 B. Perselisihan Hasil Pemilu PPWP Tahun 2014

266 266

1. Permohonan, Nomor Perkara, Materi dan Objek Gugatan

266

2. Konsolidasi Menghadapi Gugatan PHPU PPWP Tahun 2014

267

3. Pemetaan Permasalahan Sengketa PHPU PPWP Tahun 2014 dan Jawaban Termohon

269

4. Ketetapan/Putusan Mahkamah Konstitusi Sengketa PHPU PPWP Tahun 2014 Pada KIP Kota Banda Aceh

277

C. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014

277

D. Pembubaran Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu Tahun 2014

278

BAB V PENUTUP A. Permasalahan dan Penyelesaiannya

283

B. Saran dan Rekomendasi

292

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL Tabel: 1 Tabel: Tabel: Tabel: Tabel: Tabel:

2 3 4 5 6

Tabel: Tabel: Tabel: Tabel: Tabel: Tabel:

7 8 9 10 11 12

Tabel: 13 Tabel: 14 Tabel: Tabel: Tabel: Tabel:

15 16 17 18

Tabel: 19 Tabel: 20 Tabel: 21 Tabel: 22 Tabel 23 Tabel: 24 Tabel: 25 Tabel: 26 Tabel: 27 Tabel: 28 Tabel: 29 Tabel: 30 Tabel: 31 Tabel: 32 Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel

33 34 35 36 37

Tabel: 38 Tabel: 39

Jadual Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota KIP Kota Banda Aceh Periode 2 0 1 3 ­ 2018 Kegiatan dan Hasil Seleksi Anggota KIP Kota Banda Aceh Periode 2 0 1 3 -2 0 1 8 Tahapan Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu Tahun 2 0 1 4 Jadual dan Kegiatan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Rekapitulasi Jumlah Calon Anggota PPK Yang Memenuhi Persyaratan Rekapitulasi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Tahun 2 0 1 4 di Kota Banda Aceh Kegiatan Rekrutmen, Pengukuhan dan TOT Relasi di Kota Banda Aceh Nama-nama Relawan Demokrasi (RELASI) Pemilu 2 0 1 4 Kota Banda Aceh Tahapan, Program dan Jadual Kegiatan Logistik Pemilu Tahun 2 0 1 4 Kegiatan Sortir Surat Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2 0 1 4 Kegiatan Pelipatan/Sortir Surat Suara Pemilu Legislatif Tahun 2 0 1 4 di Kota Banda Aceh Kegiatan Sortir Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2 0 1 4 di Kota Banda Aceh Jadual Tahapan Verifikasi Parpol Tahun 2 0 1 4 di Tingkat Kabupaten/Kota Jadual Tahapan Verifikasi Parpol Tahun 2 0 1 4 di Tingkat Kabupaten/Kota Perubahan Berdasarkan PKPU 15 Tahun 2 0 1 2 Partai Politik Yang Memenuhi Syarat Pendaftaran Pemilu Legislatif Tahun 2 0 1 4 Data Jumlah Penduduk di Kecamatan Dalam Wilayah Kota Banda Aceh Data Daftar Penerimaan Kartu Tanda Anggota Parpol Rekapitulasi Penerimaan Softcopy Daftar Nama Anggota Parpol Hasil Pencerm atan KPU Yang Dikirim Melalui Email Rekapitulasi Anggota Parpol /KTA Dalam Bentuk Softcopy Parpol Yang Memenuhi Syarat Administrasi Parpol Yang Tidak Memenuhi Syarat Administrasi Jadual Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Tim Kelompok Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Parpol Jadual Verifikasi Faktual Tambahan Parpol Jadual Verifikasi Faktual Parlok di Kota Banda Aceh Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2 0 1 4 Nomor Urut Partai Politik Lokal Sebagai Peserta Pemilu Anggota DPRA dan DPRK Tahun 2 0 1 4 (Keputusan KIP Aceh Nomor 02 Tahun 2 0 1 3 ) Verifikasi Faktual Parpol TMS Administrasi Dengan Putusan DKPP RI Jadual Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Legislatif 2 0 1 4 Jadual Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Legislatif 2 0 1 4 (Berdasarkan PKPU 0 6 tahun 2 0 1 3 ) Jadual Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Legislatif 2 0 1 4 (Berdasarkan PKPU 19 tahun 2 0 1 3 ) Jadual Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Legislatif 2 0 1 4 (Berdasarkan PKPU 21 tahun 2 0 1 3 ) Data DAK2 dan DP4 Kota Banda Aceh DPS Pemilu Legislatif Tahun 2 0 1 4 Kota Banda Aceh DPSHP Pemilu Legislatif Tahun 2 0 1 4 Kota Banda Aceh DPSHP Akhir Pemilu Legislatif Tahun 2 0 1 4 di Kota Banda Aceh Data Perbaikan dan Pembersihan DPT Pemilu Legislatif Tahun 2 0 1 4 di Kota Banda Aceh Rekapitulasi DPSHP PPWP Tahun 2 0 1 4 di Kota Banda Aceh (DPT PPWP) Rekapitulasi DPK Tambahan (Model A.T. Khusus) PPWP Tahun 2 0 1 4 di Kota Banda Aceh

Tabel: 40 Tabel: 41 Tabel: 42 Tabel: 43 Tabel: Tabel: Tabel: Tabel: Tabel: Tabel:

44 45 46 47 48 49

Tabel: 51 Tabel: 52 Tabel: 53 Tabel: 54 Tabel: 55 Tabel: Tabel: Tabel: Tabel: Tabel: Tabel: Tabel: Tabel: Tabel:

56 57 58 59 60 61 62 63 64

Tabel: 65 Tabel: 66 Tabel: 67 Tabel: 68 Tabel 69 Tabel: 70 Tabel: 71 Tabel: 72 Tabel: 73 Tabel: 74

Daftar Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Kota Banda Aceh Tahapan Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2 0 1 4 Tata Cara Penyusunan Derah Pemilihan dan Alokasi Kursi Kota Banda Aceh Alokasi Jumlah Kursi Pada Setiap Kecamatan Dalam Kota Banda Aceh (Hasil Pembagian Jumlah Penduduk di Kecamatan dengan BPPd) Alokasi Jumlah Kursi Penggabungan Kecamatan Dalam Kota Banda Aceh) Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Usulan Alternatif I Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRK Banda Aceh Usulan Alternatif II Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRK Banda Aceh Usulan Alternatif III Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRK Banda Aceh Tahapan Pencalonan dan Pendaftaran Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2 0 1 4 PKPU 19 Tahun 2 0 1 3 Perubahan Kelima Atas PKPU 07 Tahun 2 0 1 2 Program /Kegiatan dan Jadual Penambahan Bakal Calon Anggota DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota Pendaftaran Pencalonan Partai Politik di Kota Banda Aceh Rekapitulasi Bakal Calon Anggota DPR Kota Banda Aceh Pemilu 2 0 1 4 Berdasarkan Pendaftaran Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Bakal Calon Anggota DPRK Banda Aceh Pemilu 2014 Data Penambahan Bakal Calon Anggota DPRK Banda Aceh Pemilu 2 0 1 4 (Berdasarkan Keputusan KIP Aceh Nomor 5 Tahun 2 0 1 3 ) Pengumuman DCS Anggota DPRK Banda Aceh dan Keterwakilan Perempuan Pengumuman DCT Anggota DPRK Banda Aceh dan Keterwakilan Perempuan Nama-nama Tim Uji Mampu Baca Al-Qur’an Bakal Calon Anggota DPRK Banda Aceh Jadual Uji Mampu Baca Al-Qur’an Bakal Calon Anggota DPRK Banda Aceh Sampel (KTP) Dukungan Calon Anggota DPD di Kota Banda Aceh Hasil Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Calon Anggota DPD Aceh Tahap I (MS) Hasil Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Calon Anggota DPD Aceh Tahap I (TMS) Sampel Dukungan Calon Anggota DPD Aceh Tahap II (Perbaikan) Hasil Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Calon Anggota DPD Aceh Tahap II Perbaikan (MS) Hasil Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Calon Anggota DPD Aceh Tahap II Perbaikan (TMS) Tahapan, Program dan Jadual Kampanye Pemilu 2 0 1 4 Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum di Kota Banda Aceh Kewajiban Parpol dan Jadual Pelaporan Dana Kampanye Pengorganisasian Kerja Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Calon Anggota DPRK Banda Aceh Terpilih Daerah Pemilihan Kota Banda Aceh 1 (Meuraxa-Kutaraja) Calon Anggota DPRK Banda Aceh Terpilih Daerah Pemilihan Kota Banda Aceh 2 (Kuta Alam) Calon Anggota DPRK Banda Aceh Terpilih Daerah Pemilihan Kota Banda Aceh (Syiah Kuala-Ulee Kareng) Calon Anggota DPRK Banda Aceh Terpilih Daerah Pemilihan Kota Banda Aceh 4 (Baiturrahman-Lueng Bata) Calon Anggota DPRK Banda Aceh Terpilih Daerah Pemilihan Kota Banda Aceh 5 (Jaya Baru-Banda Raya)

DAFTAR LAMPIRAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Lampiran 1: Surat Keputusan Pimpinan DPRK Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Tim Independen Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota KIP Kota Banda Aceh. Lampiran 2: Iklan Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota KIP Kota Banda Aceh Periode 2013-2018. Lampiran 3: Iklan Pengumuman Nama-nama Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota KIP Kota Banda Aceh Periode 2013-2018. Lampiran 4: Surat Keputusan DPRK Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penetapan Anggota KIP Kota Banda Aceh Periode 2013-2018. Lampiran 5: Surat Keputusan KPU Nomor 553/Kpts/KPU/Tahun 2013. Lampiran 6: Berita Acara Nomor: 165/BA/KIP/VII/2013 Tentang Pemilihan Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh Periode 2013-2018. Lampiran 7: Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Nomor 70 Tahun 2013 tentang Perubahan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Penanggungjawab Divisi dan Koordinator Daerah Pada Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh. Lampiran 8: Daftar Nama Ketua dan Anggota PPK Pemilu Tahun 2014 di Kota Banda Aceh. Lampiran 9: Daftar Nama Sekretaris dan Staf Pelaksana Sekretariat PPK Se-Kota Banda Aceh Pemilu Tahun 2014. Lampiran 10: Daftar Nama-nama Ketua dan Anggota PPS Pemilu 2014 Dalam Wilayah Kota Banda Aceh. Lampiran 11: Daftar Nama-nama Anggota KPPS/LINMAS dan Lokasi TPS Pemilu Tahun 2014 di Kota Banda Aceh. Lampiran 12: Data Alat Peraga Sosialisasi Pemilu 2014 di Kota Banda Aceh. Lampiran 13: Contoh Alat Peraga Sosialisasi Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kota Banda Aceh. Lampiran 14: Keputusan Sekretaris KPU Kota Banda Aceh Nomor 17.a/Tahun 2014 Lampiran 15: Surat Perjanjian Kerja Tenaga Outsourcing/Tenaga Administrasi Pengelolaan Sistem Informasi Logistik KPU Kota Banda Aceh TA. 2014 Nomor: Peg.800/SPK/01/KPUB N A / I I I / 2 0 1 4 , N o m o r: P e g .8 0 0 / S P K / 0 2 / K P U - B N A / II I/ 2 0 1 4 , N o m o r: Peg.800/SPK/03/KPU-BNA/III/2014 dan Nomor: Peg.800/SPK/04/KPU-BNA/III/2014. Lampiran 16: Keputusan KIP Kota Banda Aceh Nomor: 88 Tahun 2013 Tentang Penetapan Relawan Demokrasi Pemilu Tahun 2014 di Kota Banda Aceh. Lampiran 17: Kegiatan Sosialisasi Pemilu 2014 dan Pendidikan Pemilih Relawan Demokrasi Kota Banda Aceh. Lampiran 18: Keputusan Sekretaris KPU Kota Banda Aceh Nomor: 11 Tahun 2013 tentang Kelompok Kerja Pengembangan Pusat Informasi Pemilu dan Dokumentasi (Penunjang PPID) Lampiran 19: Pengadaan Alat Kelengkapan TPS dan Sarana Pendukung TPS Pemilu Tahun 2014 di Kota Banda Aceh. Lampiran 20: Keputusan KPU Nomor: 12/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penunjukan Administrator dan Operator Sistem Informasi Logistik Pemilu. Lampiran 21: Data Kegiatan Logistik Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014 di Kota Banda Aceh. Lampiran 22: Berita Acara Nomor 07/BA/KIP/IV/2014 Tentang Pemusnahan Surat Suara Pemilu 2014. Lampiran 23: Data Kegiatan Logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Banda Aceh. Lampiran 24: Keputusan Sekretaris KPU Kota Banda Aceh Nomor 69 Tahun 2013 Tentang Kelompok Kerja Verifikasi Peserta Pemilu Tahun 2014. Lampiran 25: Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus dan Anggota Partai Politik Nomor 01/BA/KIP-BNA/XI/2012 s/d 18.5/BA/KIP-BNA/XI/2012.

26.

27.

28. 29. 30.

31.

32. 33.

34. 35.

36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.

43. 44. 45. 46.

Lampiran 26: Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Pengurus dan Anggota Partai Politik Tingkat Kota Banda Aceh Nomor: 35/BA/KIP-BNA/XII/2012 s/d Nomor: 18.5/BA/KIP-BNA/XI/2012 Lampiran 27: Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pengurus dan Anggota Partai Politik Tingkat Kota Banda Aceh Nomor: 53/BA/KIP-BNA/XII/2012 s/d Nomor: 67/BA/KIP-BNA/XII/2012. Lampiran 28: Berita Acara Hasil Pengambilan atau Pencuplikan Sampel Keanggotaan Partai Politik Tingkat Kota Banda Aceh, Nomor: 1150 /KPU/BA/x /2012 s/d 1163/KPU/BA/X/2012 Lampiran 29 : Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus dan Domisili Kantor Partai Politik Tingkat Kota Banda Aceh, Nomor: 01/BA/KIP-BNA/XI/2012 s/d 18.5/BA/KIP-BNA/XI/2012 Lampiran 30: Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Pengurus dan Anggota Partai Politik Tingkat Kota Banda Aceh, Nomor: 35/BA/KIP-BNA/XII/2012 s/d Nomor 18.5/BA/KIP-BNA/XI/2012 Lampiran 31: Keputusan Sekretaris KPU Kota Banda Aceh Nomor: 41.d Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris KPU Kota Banda Aceh Nomor: 5.A Tahun 2014 Tentang Penetapan Administrator Sidalih Dalam Rangka Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Tahun 2014. Lampiran 32: Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, Nomor: 200/BA/KIP-BNA/VII/2013. Lampiran 33: Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu Tahun 2 0 1 4 , Nomor: 21.0/BA/KIPBNA/VIII/2013. Lampiran 34 : Keputusan KIP Kota Banda Aceh Nomor: 72 Tahun 2013 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014 Lampiran 35: Berita Acara Rapat Pleno KIP Kota Banda Aceh Nomor; 25.a/BA/KIPBNA/X/2013 Tentang Perbaikan Daftar Pemilih dan Penetapan DPT Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPR Tahun 2014. Lampiran 36: Berita Acara Perubahan Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2014 Kota Banda Aceh, Nomor: 28/BA/KIP-BNA/XI/2013. Lampiran 37: Berita Acara Rapat Pleno Perbaikan Daftar Pemilih NIK Invalid dan Perbaikan DPT Pemilu DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, Nomor: 32.2/BA/KIP-BNA/XI/2013 Lampiran 38 : Berita Acara Rapat Pleno Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Pemilu DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, Nomor: 38/BA/KIP-BNA/I/2014 Lampiran 39: Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Nomor 11/BA/KIP-BNA/V/2014 Lampiran 40: Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Nomor: 12/BA/KIP-BNA/VI/2014 Lampiran 41: Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Nomor: 14/BA/KIP-BNA/VI/2014. Lampiran 42: Surat Keputusan KPU Nomor 93/Kpts/KPU/TAHUN 2013 Tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi setiap Daerah Pemilihan Anggota DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014 di Wilayah Propinsi Aceh. Lampiran 43: Iklan KIP Kota Banda Aceh Tentang Pengumuman Pendaftaran Pencalonan Bakal Calon Anggota DPRK Banda Aceh. Lampiran 44: Iklan Pengumuman Daftar Calon Sementara dan Keterwakilan Perempuan DPRK Banda Aceh Pemilu 2014 Lampiran 45: Daftar Calon Tetap Pemilu Legislatif Tahun 2014 Lampiran 46: Keputusan KIP Kota Banda Aceh Nomor: 61 Tahun 2013 Tentang Penetaopan Tim Uji Mampu Baca Al-Quran Bakal Calon Anggota DPRK Banda Aceh

47. 48. 49. 50.

51.

52. 53.

54.

55. 56. 57.

58. 59.

60.

Lampiran 47: Rekap Hasil Uji Mampu Baca Al-Quran Bakal Calon Anggota DPRK Banda Aceh Pemilu 2014. Lampiran 48: Keputusan KIP Kota Banda Aceh Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Penetapan Zona atau Wilayah Pemasangan Alat Peraga Kampanye Luar Ruang Pemilu 2014. Lampiran 49: Surat Walikota Banda Aceh Nomor: 270/0923 Tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga/Bahan Kampanye Pemilu 2014. Lampiran 50: Keputusan KIP Kota Banda Aceh Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Perubahan Keputusan KIP Kota Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2014 tentang Jadual, Lokasi dan Waktu Kampanye Rapat Umum Pemilu 2014. Lampiran 51: Berita Acara Nomor: 03/KPI-BNA/BA/III/2014 Tentang Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Partai Politik dab Partai Politik Lokal Peserta Pemilu Anggota DPRK Banda Aceh Tahun 2014 Lampiran 52:Rekapitulasi Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik Pemilu 2014 di Kota Banda Aceh Periode Pertama s/d Tanggal 27 Desember 2013 Lampiran 53: Berita Acara Nomor: 08/BA/KIP/IV/2014 Tentang Hasil Penyampaian Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRK Kota Banda Aceh Tahun 2014 Lampiran 54: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2014 Anggota DPR,DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Rincian Perolehan Suara Sah Calaon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten/Kota (Model DB DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Lampiran DB-1 DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota) Lampiran 55 Model Lampiran II EB 1 Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Lampiran 56: Formulir Rekapitulasi Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2014 Lampiran 57: Berita Acara Nomor: 110/BA/V/KIP/2014 Tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2014 Lampiran 58: Formulir Daftar Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2014 (Model EB-3 DPRD Kabupaten/Kota) Lampiran 59: Keputusan Sekretaris KPU Kota Banda Aceh Nomor: 41.a tahun 2014 Tentang Kelompok Kerja Aplikasi Situng dan Tim Kerja Pemindaian Scan Formulir Model C, C1 dan Lampiran C1 DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; Lampiran 60: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Tingkat Kota Banda Aceh Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

KOMISIONER KIP KOTA BANDA ACEH PERIODE 2013-2018 MUNAWAR SYAH, MA. Ketua KIP Kota Banda Aceh Divisi Humas, Data Informasi dan Hubungan Antar LembagaKoordinator Daerah Baiturrahman-Lueng Bata

RANISAH, SE. Divisi Umum, Rumah Tangga, Organisasi, Pengembangan SDM, Perencanaan, Keuangan dan Logistik. Koordinator Daerah Meuraxa-Kutaraja

AIDIL AZHARY, SH. Divisi Hukum Data Pengawasan Koordinator Daerah Jaya Baru-Banda Raya

INDRA MILWADY, S.Sos Divisi Teknis Penyelenggaraan Koordinator Daerah Syiah Kuala-Ulee Kareng

Drs.M. DAHLAN Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Koordinator Daerah Kuta Alam

SEKRETARIAT KIP KOTA BANDA ACEH PERIODE 2013-2018

RAHMAD SADLY, SE., MM Sekretaris KPU Kota Banda Aceh

SUB. BAGIAN PROGRAM & DATA

NUR AZIZAH, SH. Kasub Bag

SYAFRIZAL, A.Md.

A. YASIR SAPUTRA, S.I.Kom

____________________

MARZUKI, S.Sos

EVA MAULIDIA PUTRI, S.IP.,MM

SUB. BAGIAN TEKNIS PEMILU & HUPMAS

SYAMSUL RIZAL, SE. Kasub Bag

VERA SISCA HS, S.Sos

NANDA ERMANDA, SE.,M.Si

LIZA NOVIANI, ST.

NURMALA

SUB. BAGIAN HUKUM

ERMINZAL, SH. Kasub Bag

CUT RITA ASRIATI, SE

T. HARIS MUZANI, SH.

T. FAISAL NOOR HIDAYAD

SUB. BAGIAN UMUM, KEUANGAN

RAZALI, S.Sos. Kasub Bag

RATNA, S.Pd.

CUT PUTRI NAZARNI, A.Md.

MAHDI

KODRAT ARI RANTO, S.Sos

ADE SUCI RAMADHANI, SE.

ZAINI

T. AL BULKIAH

T. HAIRUNIS, S.Pd,

YULINDA, A.Md.

NURLAINA, ST.

SUKMANA, A.Md.

RAKHMADSYAH, S.Sos,

x x iv

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Berdasarkan konvensi Montevideo1, rakyat diakui sebagai salah satu entitas penting berdirinya suatu negara. Negara tidak bisa berdiri kokoh dan kuat tanpa rakyat yang menjadi penopangnya. Rakyat yang berdaulat menjadikan negara mendapatkan pengakuan oleh negara lain. Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan daulat rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai pemilu dalam UUD Tahun 1945 Pasal 22 E menjamin penyelenggaraan pemilu dilaksanakan secara periodik setiap 5 (lima) tahun, selain juga bertujuan menjamin proses, mekanisme dan kualitas penyelenggaraan pemilu secara luber dan jurdil. Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dinyatakan bahwa "Pemilihan Umum

selanjutnya disebut pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyatyang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945". Pada bagian pertimbangan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 disebutkan dasar pertimbangan memilih Anggota DPR, DPD, dan DPRD melalui pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat yang aspiratif, berkualitas, dan bertanggung jawab berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan pemilu wajib menjamin tersalurkannya suara secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur. Dalam pernyataan umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 21 menyebutkan bahwa:

"setiap orang mempunyai hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan negerinya secara langsung atau melalui wakil-wakilnya yang dipilih secara bebas". Hak untuk berperan serta dalam pemerintahan tidak terpisahkan dengan hak berikutnya yang disebutkan pada Ayat (2) bahwa:

"Setiap orang mempunyai h ak untuk m em peroleh akses yang sam a pad a pelayanan oleh pemerintahan dalam negerinya". Selanjutnya pada Ayat (3) ditegaskan asas untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang melandasi kewenangan dan tindakan pemerintah suatu Negara, yaitu:

"Kehendak rakyat hendaknya menjadi dasar kewenangan pemerintah; kehendak ini hendaknya dinyatakan di dalam pemilihan-pemilihan sejati dan periodik yang bersifat umum dengan hak pilih yang sama dan hendaknya diadakan dengan pemungutan suara rahasia atau melalui prosedur pemungutan suara bebas". Pernyataan umum DUHAM PBB Pasal 21 tersebut di atas, terutama Ayat (3) merupakan penegasan asas demokrasi, yakni kedaulatan rakyat menjadi dasar bagi

1Konvensi Montevideo Tahun 1 9 3 3 (sebuah kota di Uruguay) m erupakan Konvensi Hukum Internasional, dimana negara mempunyai lima unsur konstitutif, meliputi: (1 ) harus ada penghuni (rakyat, penduduk, w arga negara), (2 ) harus ada wilayah tertentu atau lingkungan kekuasaan, (3 ) harus ada kekuasaan tertinggi (penguasa y a n g berdaulat) pem erintah y a n g berdaulat, (4 ) kesanggupan berhubungan dengan negara-negara lainnya, (5 ) pengakuan (deklaratif).

kewenangan pemerintahan dan diwujudkan dalam suatu mekanisme pemilu yang langsung, umum, bebas, dan rahasia. Pemilu kini telah menjadi token o f membership bagi suatu negara jika ingin bergabung dalam era peradaban yang bernama demokrasi. Dalam konteks ini, pemilu adalah salah satu ornamen penting dalam modernitas politik, semenjak demokrasi dan manifestasi proseduralnya menjadi pilihan bagi penyelenggaraan Negara. Pemilu menjadi ukuran terpenting bagi derajat partisipasi politik di suatu negara. Pemilu adalah ajang kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal warga negara yang memenuhi syarat untuk dipilih. Pemilu juga dikatakan sebagai anak kandung demokrasi yang dijalankan untuk mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat dalam ketatanegaraan. Prinsip-prinsip dalam pemilu yang sesuai dengan konstitusi kehidupan ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat ditandai dengan setiap warga negara berhak ikut aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan. Melalui pemilu terwujud dua konsep konstitusi negara kita, yaitu: negara demokrasi dan negara hukum sebagaimana amanat Konstitusi UUD Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (2) "kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang, Pasal 1 Ayat (3) ditegaskan "Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum". Pemilu mempunyai beberapa fungsi yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, salah satunya adalah fungsi legitimasi politik yang menjadi kebutuhan utama pemerintah dalam sistem politik. Melalui pemilu, legitimasi pemerintahan yang berkuasa dapat ditegakkan, begitu pula program dan kebijakan yang dihasilkannya. Menurut Ginsberg2, fungsi legitimasi politik ini merupakan konsekuensi logis dari pemilu, yaitu: mengubah suatu keterlibatan politik massa dari yang bersifat sporadik dan dapat membahayakan menjadi suatu sumber utama bagi otoritas dan kekuatan politik nasional. Paling tidak ada 3 (tiga) alasan mengapa pemilu bisa menjadi sarana legitimasi politik bagi pemerintah yang berkuasa, yaitu: Pertama, melalui pemilu pemerintah sebenarnya bisa meyakinkan atau setidaknya memperbaharui kesepakatan-kesepakatan politik dengan rakyat. Kedua, melalui pemilu pemerintah dapat pula mempengaruhi perilaku rakyat atau warga negara. Ketiga, dalam dunia modern para penguasa dituntut untuk mengandalkan kesepakatan dari rakyat ketimbang pemaksaan untuk mempertahankan legitimasinya. Prinsip penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan secara luber dan jurdil mengandung pengertian bahwa pemilu harus diselenggarakan secara demokratis berdasarkan pada asas-asas pemilihan yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Langsung berarti rakyat pemilih mempunyai hak secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. Umum berarti pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal berumur 17 tahun atau telah pernah kawin berhak ikut memilih. Sedangkan

2Benyamin Ginsberg, The Consequences o f Consent: Elections, Citizen Control and Popular Acquisecence, Mass:Addison-Wesley Publishing, 1 982, hlm. 123.

warga negara yang berumur 21 tahun berhak untuk dipilih. Jadi, pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku secara holistik bagi semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan tanpa diskriminasi berdasarkan referensi suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, dan status sosial. Bebas berarti setiap warga negara berhak memilih dan bebas menentukan pilihannya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun. Rahasia berarti dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh siapapun dan pihak manapun. Jujur berarti dalam pelaksanaan pemilu, penyelenggara pemilu, pemerintah, Parpol, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Adil berarti penyelenggara pemilu, pemerintah, Parpol, pengawas dan pemantau pemilu berlaku adil. Pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan dari pihak manapun. Pemilu di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Setelah Amandemen Keempat UUD Tahun 1945 pada Tahun 2002, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden juga dilakukan secara langsung oleh rakyat, dimana untuk pertama kalinya dilaksanakan pada tahun 2004, begitu juga Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dimasukkan sebagai bagian dari rezim Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007. Pemilu tahun 2014 dipersiapkan oleh KPU dan diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu sesuai tingkatannya secara hierarki, sistematis, bertahap dengan merujuk kepada Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan KPU. Karenanya, pelaksanaan pemilu sangat ditentukan keberhasilannya oleh personil-personil penyelenggara pada setiap tingkatan yang memiliki kapasitas, integritas, dan profesionalitas, serta bebas dari pengaruh kepentingan politik (independensi). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 menyatakan pemilu dilaksanakan oleh suatu institusi penyelenggara yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat. Komisi Pemilihan Umum memiliki wilayah kerja, kedudukan, susunan dan keanggotaan yang bersifat hierarkis , tetap, dan berkesinambungan sesuai tingkatannya, yaitu: KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. Dalam penyelenggaran Pemilihan Umum, KPU sebagai penyelenggara berpedoman kepada asas-asas penyelenggara pemilu yang mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntanbilitas, efisiensi dan ekfektivitas. Propinsi Aceh memiliki kekhususan dalam penyelengaraan pemilu di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbeda dengan daerah lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Bab IX Pasal 56 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa: "Penyelenggaraan pemilu di Aceh dilaksanakan oleh

Komisi Independen Pemilihan (KIP)". Dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 12

disebutkan bahwa: "Komisi Independen Pemilihan, yang selanjutnya disingkat KIP, adalah KIP Aceh

dan KIP Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk menyelenggarakan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota DPRA/DPRK, Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota". Proses rekrutmen dan jumlah personil penyelenggara pemilu

di Aceh juga berbeda dengan KPU di

Provinsi dan Kabupaten/Kota lainnya di Indonesia. Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh telah melaksanakan seluruh tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebagaimana amanat Undang-undang, Peraturan KPU dan Qanun Aceh dengan berpedoman kepada azas penyelenggara pemilu yang mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas. Selain memastikan terselenggaranya pemilu yang memenuhi asas langsung, umum, bebas, rahasia, berkeadilan, demokratis dan berintegritas, penyelenggaran pemilu pada setiap tingkatan memiliki tanggungjawab untuk melakukan evaluasi terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu dan membuat laporan pelaksanaannya. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (2) dan ayat (4) huruf (e): "menyampaikan laporan pertanggungjawaban

semua kegiatan penyelenggaraan pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi’". Dipertegas dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2007 Pasal 32 Ayat (3) dan Pasal 5 Ayat (3) menyebutkan bahwa: "KIP

Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kinerja dan penyelenggaraan pemilu secara periodik kepada KIP Aceh dan DPRK". Pada ayat (5) disebutkan: "KIP Kabupaten/Kota menyampaikan laporan penyelenggaraan seluruh tahapan pemilu dan tugas lainnya kepada KPU, KIP Aceh dan DPRK, dan tembusannya kepada Panwaslu Aceh dan Panwaslu Kabupaten/Kota. Amanat Undang-undang dan Qanun Aceh tersebut di atas yang mendasari KIP Kota Banda Aceh untuk menyusun laporan penyelenggaraan pemilu yang mendeskripsikan keseluruhan proses tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2014 di Kota Banda Aceh yang selanjutkan akan disampaikan kepada KPU, KIP Aceh, DPRK Banda Aceh, ditembuskan kepada Bawaslu Aceh dan Panwaslu Kota Banda Aceh dan pihak-pihak lainnya yang dianggap berkepentingan terhadap laporan ini. B.

Dasar Hukum Landasan hukum pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2014 sebagai berikut: 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 22 E; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 8. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Di Aceh. 9. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Yang Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2010; 10.Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi, Dan Tata Sekretariat Jenderal

Kerja

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Propinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; 11.P eraturan KPU Nomor 7 Tahun 2 0 1 2 Tentang Tahapan, Program Dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Yang Terakhir Di Ubah Dengan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program Dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2014; 12.P eraturan KPU Nomor 4 Tahun 2 0 1 4 Tentang Tahapan, Program Dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014; 13.D aftar Isian P elaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2 0 1 4 Nomor: SP DIPA/076.01.2.658809/2014 Tanggal 5 Desember 2013; 14.Surat Ketua KPU Nomor: 49/KPU/I/2014 Tanggal 30 Januari 2014 Perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan DIPA KPU/KIP Propinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2014; 15.Surat Ketua KPU Nomor: 1216/KPU/V/2014 Tanggal 28 Mei 2014 Perihal Permintaan Laporan setiap Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2014; C.

Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan laporan ini adalah untuk menjelaskan proses penyelenggaraan

tahapan Pemilihan Umum Tahun 2014 di Kota Banda Aceh, sejak masa persiapan, pelaksanaan hingga penyelesaian. Tujuan dari laporan ini adalah:

1.

Melaksanakan perintah dan amanah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dan ayat (4) huruf (e); dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 Pasal 32 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (3);

2.

Menggambarkan bagaimana kegiatan penyelenggaraan setiap tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Banda Aceh;

3.

Pemenuhan tanggungjawab dan kewajiban Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh secara hierarki kelembagaan kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Independen Pemilihan Aceh dan warga Kota Banda Aceh;

4.

Sebagai bahan laporan yang disampaikan kepada KPU, KIP Aceh, Pemerintah Kota Banda Aceh, DPRK Banda Aceh dan stake holder lainnya yang ditembuskan kepada Bawaslu Aceh, Panwaslu Kota Banda Aceh;

5.

Sebagai upaya menjaga, memelihara keseluruhan arsip Pemilihan Umum Tahun 2014 yang merupakan bagian dari dokumen Negara;

6.

Sebagai bahan informasi untuk masyarakat dan dokumentasi Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh;

D. Ruang Lingkup Ruang lingkup laporan ini meliputi keseluruhan pelaksanaan tahapan, program, jadual dan kegiatan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Banda Aceh, mulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian. E. Metode dan Sistematika Penulisan Metode penulisan laporan ini bersifat deskriptif dan data. Rancangan deskriptif disusun secara spesifik mengambarkan proses pelaksanaan setiap tahapan, program, jadual dan kegiatan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Banda Aceh. Sistematika penulisan laporan berpedoman kepada Lampiran Surat Ketua KPU Nomor: 1216/KPU/V/2014 Tanggal 28 Mei 2 0 1 4 Perihal Perm intaan Laporan setiap Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2014. Untuk memudahkan, laporan ini disusun dengan sistematika bahasan per bab, masing-masing bab memuat sub bahasan. Di awali dengan Bab I Pendahuluan, Bab II Tahapan Persiapan, Bab III Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014, Bab IV Tahapan Penyelesaian, dan Bab V Penutup. Dalam buku laporan ini juga disajikan hasil kegiatan dalam bentuk tabel, gambar dan grafik, demikian halnya dengan data pendukung bahasan yang juga dapat dilihat dalam daftar lampiran.

BAB II TAHAPAN PERSIAPAN A.

Perencanaan Program , Anggaran dan Realisasi Anggaran KIP Kota Banda Aceh menyusun anggaran belanja Pemilihan Umum Tahun 2014 yang

dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN). Anggaran tersebut terdiri: Anggaran Rutin dan Anggaran Kegiatan Pemilu Tahun 2014. KIP Kota Banda Aceh menyusun rencana kebutuhan biaya Pemilu 2014 pada Tahun Anggaran 2013 dan 2014 yang disampaikan kepada KPU untuk dimasukkan dan disahkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-KL) Satuan Kerja KIP Kota Banda Aceh yang dialokasikan untuk membiayai seluruh kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kota Banda Aceh yang sepenuhnya dibebankan kepada APBN. Dalam menyusun dan m elaksanakan kebutuhan anggaran, KIP Kota Banda Aceh berpedoman kepada: a) Keputusan KPU Nomor: 506/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan KPU; b) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 194/PM K.02/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 94/PM K.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian/Lembaga; c)

Surat Edaran KPU Nomor: 49/KPU/I/2014 Tanggal 30 Januari 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan DIPA KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota TA. 2014 Pada Tahun Anggaran 2013, KIP Kota Banda Aceh telah menerima dana APBN dengan

jumlah pagu revisi ke-9 sejumlah Rp. 11.819.536.000,- (Sebelas Milyar Delapan Ratus Sembilan

Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah), melalui Surat Pengesahan DIPA Nomor: 076.01.2.655792/2013, tanggal 13 Desember 2013. Anggaran tersebut terdiri dari Anggaran Rutin dan Anggaran Kegiatan Pemilu Tahun 2014 dengan rincian realisasi sebagai berikut: 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (076.01.01). Dari jumlah pagu revisi sebesar Rp. 8.181.675.000,- (Delapan Milyar Seratus Delapan Puluh Satu

Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), hanya terealisasi 84,74% senilai Rp. 6.933.343.563,- (Enam Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh

Tiga Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah). Sisa anggaran Rp. 1.248.331.437,- (Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah), dikarenakan: a. Tidak dipergunakan anggaran pada pos penyelesaian bantuan hukum terkait sengketa pemilu (3363.001.001) b. Berdasarkan juknis, belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota untuk Eselon I dan II tidak dapat dipergunakan di lingkungan Sekretariat KPU Kota Banda Aceh.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU (076.01.02). Dari jumlah pagu revisi sebesar Rp. 2.498.870.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta

Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), terealisasi sebesar 9 9 .95% senilai Rp. 2.497.677.500,-. (Dua Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh

Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah). Sisa anggaran Rp. 1.192.500,- (Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah). 3) Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik (076.01.06). Dari jumlah pagu revisi sebesar Rp. 1.138.991.000,- (Satu Milyar Seratus Tiga Puluh

Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah,) terealisasi sebesar 83,54% senilai Rp. 951.518.469,-. (Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Delapan Belas

Ribu Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah). Sisa anggaran Rp.187.472.531 (Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah), dikarenakan anggaran yang tersedia untuk badan penyelenggara adhoc terhitung sejak bulan April, sedangkan badan penyelenggara adhoc tersebut baru terbentuk di bulan Mei.

Pada Tahun Anggaran 2014, KIP Kota Banda Aceh menerima dana APBN dengan jumlah pagu awal Rp. 14.221.307.000,- (Empat Belas Milyar Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh

Ribu Rupiah) melalui Surat Pengesahan DIPA Nomor: SP DIPA-076.01.2.655792/2014 Tanggal 5 Desember 2013. Anggaran tersebut telah mengalami 9 (Sembilan) kali revisi s,d bulan Oktober 2014 yang tentunya menyebabkan kenaikan dan penurunan pagu anggaran Tahun 2014, sejumlah Rp.12.919.590.000,- (Dua Belas Milyar Sembilan Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Sembilan

Puluh Ribu Rupiah). Hal ini disebabkan oleh beberapa hal di antaranya: a) Tidak tersedianya beberapa biaya tertentu yang sesuai dengan kondisi riil pada pelaksanaan kegiatan dan tahapan pemilu 2014; b) Tidak adanya pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua:

Adapun realisasi anggaran Tahun 2014 sampai dengan bulan Oktober 2014 sebagai berikut: 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (076.01.01). Dari jumlah pagu revisi senilai Rp. 4.906.157.000,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Enam Juta

S eratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah), hanya terealisasi 6 8 ,9 9 % seb esar Rp. 3.384.667.806,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Enam Puluh

Tujuh Ribu Delapan Ratus Enam Rupiah). Sisa anggaran Rp. 1.521.489.194,- (Satu Milyar Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) 2) Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik (076.01.06). Dari jumlah pagu revisi senilai Rp. 8.013.433.000,- (Delapan Milyar Tiga Belas Juta Empat

Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah), terealisasi 92.88% sebesar Rp. 7.442.642.530,-. (Tujuh

Milyar Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah). Sisa anggaran Rp. 570.790.470,-. (Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Rupiah) Sisa anggaran dari program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dan program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik masing-masing Rp. 1.521.489.194,- (Satu Milyar Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan

Seratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) dan Rp. 570.790.470,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Rupiah) dengan total Rp. 2.092.279.664,- (Dua Milyar Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) diperkirakan akan terealisasi sampai dengan akhir masa anggaran. B.

Penataan Organisasi Penataan organisasi penyelenggara pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun

2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Secara khusus Pemilihan Umum di Aceh diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 56 Ayat (5) dan (6).Tahapan awal dari persiapan pelaksanaan pemilu adalah melakukan penataan organisasi penyelenggara pemilu. Penataan organisasi ini meliputi pembentukan badan penyelenggara pemilu dari tingkat pusat sampai tingkat Desa. Penataan organisasi penyelenggara ditingkat Kota Banda Aceh dimulai dari pengangkatan Anggota KIP Kota Banda Aceh, Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan Petugas Pendaftaran Pemilih (Pantarlih). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 56 Ayat (5) dan (6) menyebutkan bahwa: Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten/Kota diusulkan oleh

DPRK, ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), diresmikan oleh Bupati/Walikota. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh, pada Bagian Kelima Pasal 14 mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian KIP Kabupaten/Kota. Berdasarkan Qanun tersebut, maka DPRK Banda Aceh memiliki kewenangan membentuk tim independen yang bersifat adhoc untuk melakukan penjaringan dan penyaringan calon Anggota KIP Kota Banda Aceh. 1.

Pembentukan Anggota KIP Kota Banda Aceh Periode 2 0 1 3 -2 0 1 8 Sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

di Aceh, dalam Pasal 14 Ayat (1) ditegaskan bahwa DPR Kabupaten/Kota membentuk tim independen yang bersifat adhoc untuk melakukan penjaringan dan penyaringan calon Anggota KIP Kabupaten/Kota di Aceh. Berdasarkan Keputusan Badan Musyawarah DPRK Banda Aceh Tanggal 25 Maret 2013 dan Surat Komisi A DPRK Banda Aceh Nomor: 04/PSCAK/2013 Tanggal 19 Maret 2013 Tentang Usulan Nama-nama Anggota Tim Independen Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota KIP Kota Banda Aceh, sebagai berikut: M. Jafar, SH., M.Hum (Ketua/Akademisi dan Pemerhati Pemilu), Nursiti, SH, M.Hum. (Sekretaris/Akademisi dan Aktivis Perempuan), anggota

tim terdiri: T. Ahmad Yani, SH., M.Hum. (Akademisi), Drs. Tarmizi Yahya, MM. (Asisten I Pemkot Banda Aceh) dan Burhanuddin, S.HI (Unsur Masyarakat).4 Masa kerja tim independen penjaringan dan penyaringan calon Anggota KIP Kota Banda Aceh selama 3 (tiga) bulan, dimulai dari kegiatan pengumuman penerimaan calon Anggota KIP Kota Banda Aceh pada tanggal 3 April 2013 sampai dengan penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada DPRK Banda Aceh pada tanggal 7 Juni 2013. Dalam Pasal 15 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 disebutkan bahwa penjaringan dan penyaringan calon Anggota KIP Kabupaten/Kota dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 1)

Mengumumkan pendaftaran calon Anggota KIP Kota Banda Aceh melalui media cetak dan media elektronik lokal;5

2)

Menerima pendaftaran bakal calon Anggota KIP Kota Banda Aceh;

3)

Melakukan penelitian administrasi bakal calon Anggota KIP Kota Banda Aceh;

4)

Mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon Anggota KIP Kota Banda Aceh;

5)

Melakukan seleksi tertulis dan mengumumkan nama-nama bakal calon Anggota KIP Kota Banda Aceh yang lulus seleksi tertulis paling banyak 30 (tiga puluh) orang melalui media cetak dan media elektronik lokal;6

6)

Menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat terhadap Pengumuman hasil seleksi tertulis;

7)

Melakukan seleksi melalui wawancara dengan bakal calon Anggota KIP Kota Banda Aceh;

8)

Menetapkan 15 (lima belas) orang calon Anggota KIP Kota Banda Aceh dan mengajukannya kepada DPRK Banda Aceh. Latar belakang bakal calon Anggota KIP Kota Banda Aceh yang mendaftar dan mengikuti

proses seleksi datang dari berbagai kalangan dan unsur, seperti: akademisi, PNS dan pensiunan PNS, aktivis LSM, organisasi masyarakat sipil dan kepemudaan, kalangan professional (advokat, media pers), dan penyelenggara pemilu. Proses penjaringan dan penyaringan calon Anggota KIP Kota Banda Aceh Periode 2013-2018 oleh tim adhoc berlangsung sesuai dengan tugas dan kewenangan tim adhoc sesua tahapan dan jadual yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

4Lampiran 1: Surat Keputusan Pimpinan DPRK Banda Aceh N om or 4 Tahun 2 0 1 3 Tentang Tim Independen Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota KIP Kota Banda Aceh. sLampiran 2 : Iklan Pengum um an Pendaftaran Calon Anggota KIP Kota Banda Aceh Periode 2013-2018. 6Lampiran 3 : Iklan P engum um an Nama-nama Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota KIP Kota Banda Aceh Periode 2013-2018.

Tabel: 1 Jadual Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota KIP Kota Banda Aceh Periode 2013-2018

No

Kegiatan

W aktu . . . . Selesa Mulai . i 3 April 2013

3 April 2013

4 April 2013 15 April 2013

12 April 2013 19 April 2013

1

Pengumuman Penerimaan Calon Anggota KIP

2

Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota KIP

3

Penelitian Administrasi

4

Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi sekaligus memanggil untuk mengikuti seleksi tertulis

23 April 2013

23 April 2013

5

Seleksi Tertulis

29 April 2013

29 April 2013

6

Pengumuman hasil seleksi tertulis

2 Mei 2013

2 Mei 2013

7

Tanggapan Masyarakat

3 Mei 2013

14 Mei 2013

8

Tes Kesehatan dan Narkoba

9

Tes Baca Alquran

10

Tes Psikologi

7 Mei 2013 14 Mei 2013 17 Mei 2013 20 Mei 2013 24 Mei 2013

8 Mei 2013 15 Mei 2013 18 Mei 2013 21 Mei 2013 24 Mei 2013

11

12

Seleksi Melalui Wawancara

Penetapan 15 calon Anggota KIP

K eterangan Serambi Indonesia, Media Elektronik Lokal (RRI/TVRI ->running teks) Sekretariat Tim Independen (Lt. 2 Gedung A Balai Kota) Sekretariat Tim Independen (Lt. 2 Gedung A Balai Kota) Papan Pengumuman DPRK Banda Aceh dan Papan Pengumuman Sekretariat Tim Independen Politeknik Banda Aceh Serambi Indonesia, menentukan maksimal 30 peserta Melalui SMS: 085372899514 Email: [email protected]. id dan surat ke alamat sekretariat Tim Independen RSU Meuraxa MPU Kota Banda Aceh

Psikodista Sekretariat Tim Independen (Lt. 2 Gedung A Balai Kota) Sekretariat Tim Independen (Lt. 2 Gedung A Balai Kota)

W aktu No

Kegiatan

13

Penyerahan 15 Nama Calon Anggota KIP Kota Banda Aceh ke DPRK Banda Aceh

14

Pegumuman Calon Anggota KIP Kota Banda Aceh di Media

15

Penyampaian laporan pelaksanaan tugas Tim Independen ke DPRK BNA

Mulai

Selesai

27 Mei 2013 28 Mei 2013 7 Juni 2013

27 Mei 2013 28 Mei 2013 7 Juni 2013

K eterangan

DPRK Banda Aceh

Serambi Indonesia DPRK Banda Aceh

Persentase calon Anggota KIP Kota Banda Aceh Periode 2013-2018 sebagai berikut:

■ L.ih l-iki

■ ilfciiO lahan B 41-50 Tdluin

j 51-60 Tahun

Persentase Calon Anggota KIP Kota Banda Aceh Berdasarkan Latar Belakang Pekerjaan

■ A k a d e m is i

■ W ira s w a s ta ■ A dvokat/La innya ■ PNS

■ Pensiunan PNS ■ LSM

Persentase Calon Anggota KIP Kota Banda Aceh Berdasarkan Tingkat Pendidikan

■ SMU ■ D IL P 0 M A

■ $1 ■ S2

Adapun kegiatan dan hasil penjaringan dan penyaringan calon Anggota KIP Kota Banda Aceh Periode 2013-2018 yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi, sebagai berikut:

Tabel: 2 Kegiatan dan Hasil Seleksi Anggota KIP Kota Banda Aceh Periode 2013-2018 No

Kegiatan

1.

Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota KIP Kota Banda Aceh

2.

Penelitian Administrasi

3. 4.

Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi sekaligus memanggil untuk mengikuti seleksi tertulis Seleksi Tertulis

Keterangan Hasil 115 orang mendaftar dan mengambil formulir 84 orang mengembalikan berkas formulir untuk dilakukan tahap penelitian 69 orang Laki-laki: 58 orang Perempuan : 11 orang Diikuti 84 orang peserta

No

Kegiatan

5.

Pengumuman hasil seleksi tertulis

6.

Tanggapan Masyarakat

7.

Tes Kesehatan dan Narkoba

8.

Tes Uji Baca Alquran

9.

Tes Psikologi oleh Tim Psikolog Psikodista

10.

Seleksi Melalui Wawancara

11.

Penetapan 15 (lima belas) nama calon Anggota KIP Kota Banda Aceh untuk diserah ke DPRK Banda Aceh pada tanggal 27 Mei dan diumumkan di Media Harian Serambi Indonesia pada tanggal 28 Mei 2013

Keterangan Hasil 30 orang Laki-laki: 24 orang Perempuan : 6 orang Timsel menerima banyak surat dukungan dari masyarakat terhadap peserta yang lulus seleksi tertulis dalam bentuk surat dukungan resmi, email dan sms. 27 orang dinyatakan sehat dan bebas narkoba 1 orang diyatakan tidak sehat (sakit paru) 2 orang tidak mengikuti tes kesehatan dan narkoba MPU Kota Banda Aceh Disarankan: 4 orang Dipertimbangkan : 8 orang Tidak disarankan : 16 orang Seputar deskripsi diri, integritas, kejujuran dan keadilan, motivasi, tanggungjawab dan kerjasama, pengetahuan tentang penyelenggaraan Pemilu 1. Aidil Azhary, SH 2. Indra Milwady, S.Sos 3. Yusri Azmi, SE, M.Si, Ak 4. Dien Azhary Chandra, ST 5. Munawar Syah, SHI, MA. 6. Basri Effendi, SH 7. Azman, S.Pdi 8. Fadly SY 9. Ani Darliani, ST., M.Si 10. Nova Rahayu Yusuf 11. Fauzi Yudha Fahrudd in, S.Sos 12. Ranisah, SE 13. Drs. H. Said Yulizal, M.Si 14. Teuku Juni Irawan, SH 15. Drs. M. Dahlan

Selanjutnya 15 (lima belas) nama-nama calon Anggota KIP Kota Banda Aceh diserahkan tim independen kepada Komisi A DPRK Banda Aceh untuk dilakukan tes/uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana ketentuan Pasal 16 Ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007. Hasil Tes/Uji Kepatutan dan Kelayakan calon Anggota KIP Kota Banda Aceh selanjutnya diputuskan dan ditetapkan dalam Rapat Pleno Komisi A DPRK Banda Aceh tentang Penetapan Urutan Peringkat dari 15 (lima belas) Nama Calon Anggota KIP Kota Banda Aceh Periode 2013-2018 yang ditetapkan dalam Berita Acara Nomor: 21/PSCAK/VI/2013 Tanggal 17 Juni 2013. Laporan pelaksanaan penjaringan dan penyaringan calon Anggota KIP Kota Banda Aceh Periode 2013-2018 disampaikan Ketua Komisi A DPRK Banda Aceh dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan II DPRK Banda Aceh, tanggal 21 Juni 2013. Dalam Berita Acara Penetapan Urutan Peringkat diputuskan bahwa calon yang menempati nomor urut 1 (satu) sampai dengan 5 (lima)

dinyatakan lulus sesuai dengan peringkat kelulusan untuk ditetapkan dalam Sidang Paripurna sebagai Calon Anggota KIP Kota Banda Aceh Periode 2013-2018 melalui Keputusan DPRK Banda Aceh, sedangkan nomor urut 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) ditetapkan sebagai lulus cadangan sesuai peringkat, dan nomor urut 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) dinyatakan tidak lulus. Rapat Paripurna ini juga mengesahkan penetapan calon Anggota KIP Kota Banda Aceh Periode 2013-2018 sebagai berikut:7 1.

Munawar Syah, SH.I., MA.

2.

Aidil Azhary, SH.

3.

Ranisah, SE.

4.

Indra Milwady, S. Sos.

5.

Drs. M. Dahlan

Dan sebagai cadangan Anggota KIP Kota Banda Aceh Periode 2013-2018 adalah: 1.

Basri Effendi, SH.

2.

Drs. H. Said Yulizal, M.Si.

3.

Azman, S.Pd.

4.

Fadly SY

5.

Yusri Hazmi, SE., M.Si., Ak.

Penetapan Anggota KIP Kota Banda Aceh Periode 2013-2018 disahkan oleh KPU dengan Surat Keputusan KPU Nomor 553/Kpts/KPU/Tahun 2 0 1 3 tentang Pem berhentian dan Pengangkatan Anggota KIP Kota Banda Aceh. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan

n

dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2013 di Aula Lantai IV Gedung A Pemerintah Kota Banda Aceh oleh Walikota Banda Aceh Ir. H. Mawardy Nurdin, M. Eng,. Sc. dan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh. 8

Pengambilan Sumpah Jabatan Anggota KIP Kota Banda Aceh Periode 2013-2018

Penyerahan Surat Keputusan KPU Nomor 553/Kpts/KPU/ Tahun 2013

Setelah pelantikan, pada tanggal 11 Juli 2013 KIP Kota Banda Aceh melaksanakan konsolidasi in tern al dengan m enggelar rapat pleno pem ilihan ketua dan penentuan penanggungjawab divisi-divisi serta koordinator daerah. Berdasarkan musyawarah dan mufakat, Anggota KIP Kota Banda Aceh secara aklamasi mempercayakan Munawar Syah, S.HI., MA., sebagai Ketua KIP Kota Banda Aceh Periode 2013-2018,9 sekaligus membawahi Divisi Humas, Data Informasi dan Hubungan Antar Lembaga serta menjadi Koordinator Daerah untuk BaiturrahmanLuengbata. Aidil Azhary, SH ditetapkan sebagai Penanggungjawab Divisi Hukum dan Pengawasan, dan sebagai Koordinator Daerah Jaya Baru-Banda Raya. Ranisah, SE. sebagai Penanggungjawab Divisi Umum, Rumah Tangga dan Organisasi, Pengembangan SDM dan Perencanaan, Keuangan serta Logistik, dan sebagai Koordinator Daerah Kecamatan Meuraxa-Kutaraja.

Indra Milwady,

S.Sos. sebagai Penanggungjawab Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan sebagai Koordinator Daerah Syiah Kuala-Ulee Kareng. Terakhir, Drs. M. Dahlan sebagai Penanggungjawab Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih, dan sebagai Koordinator Daerah Kuta Alam. 10 Pada tanggal 19 Agustus 2013, Anggota KIP Kota Banda Aceh menandatangani pakta integritas sebagai penyelenggara pemilu dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemilu di Kota Banda Aceh yang berintegritas, profesional, akuntabel dan berkualitas. Penandatangan pakta in te g r ita s in i juga dilakukan Sekretaris d a n

j a j a r a n

Sekretariat KIP Kota Banda Aceh. Pakta integritas

ini

merupakan komitmen kolektif yang mengikat KIP Kota Banda Aceh beserta seluruh jajarannya untuk bekerja dan bersungguh-sungguh mengupayakan terwujudnya penyelenggaran Pemilu

Q

Lampiran 6: Berita Acara N omor: 1 6 5 /B A /K IP /V II/2 0 1 3 Tentang Pemilihan Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh Periode 2013-2 0 1 8 . 10

Lampiran 7: Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh N omor 70 Tahun 2 0 1 3 tentang Perubahan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh N om or 60 Tahun 2 0 1 3 Tentang Penanggungjaw ab Divisi dan Koordinator Daerah Pada Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh.

Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang memenuhi prinsip-prinsip dan azas pemilu langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil, efektif dan efisien, serta professional, wajib bersikap imparsial (tidak memihak) kepada seluruh peserta

pe mi l u,

bersikap anti terhadap

Sekretaris KIP Kota Banda Aceh, Rahmad Sadli, SE., MM. menandatangani Pakta Integritas

tindakan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme], mencegah pelanggaran terhadap kode etik, serta memenuhi hak konstitusional warga negara guna menggunakan hak pilih secara baik. Pada tanggal 23 s/d 28 Agustus 2013, Komisioner KIP Kota Banda Aceh mengikuti kegiatan Pelatihan Orientasi Tugas KIP Kabupaten/Kota Se-Aceh yang dilaksanakan oleh KIP Aceh. Orientasi

I 1

'f

* T " ' ** T 'U |

Komisioner KIP Kota Banda Aceh Mengikuti Pelatihan Orientasi Tugas KIP Kab/Kota Se-Aceh

Tugas Anggota KIP Kabupaten/Kota Se-Aceh ini menjadi sarana bagi penguatan kelembagaan KIP dan pembekalan tugas-tugas penyelenggara Pemilu 2014 di Aceh, sekaligus menjadi forum silahturahmi antar Komisioner KIP Se-Aceh. 1.

Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu Tahun 2 0 1 4 di Kota Banda Aceh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 10 mengatur bahwa salah satu tugas dan

wewenang KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam wilayah kerjanya serta mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya. Pembentukan PPK oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara, terkecuali bilamana terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu susulan, dan pemilu lanjutan, maka masa kerja PPK diperpanjang dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara. Keanggotaan PPK sebanyak 5 (lima) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan Perundang-undangan dengan komposisi keanggotaannya memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen) yang diangkat dan diberhentikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota. KIP Kota Banda Aceh melaksanakan kegiatan pembentukan badan adhoc penyelenggara pemilu dengan berpedoman kepada PKPU 11 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas PKPU 3 Tahun 2013 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014. Tahapan pembentukan badan penyelenggara Pemilu Tahun 2014 berdasarkan PKPU 7 Tahun 2012, secara lengkap sebagai berikut:

Tabel: 3 Tahapan Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu Tahun 2014 No

P rogram /K egiatan

3.

Pem bentukan Badan Penyelenggara

Jadual

K eterangan

Dilaksanakan oleh KPU, KPU Kabupaten/Kota

a.

Pembentukan PPK dan PPS/PPLN

November 2012 s/d Januari 2013

b.

Pembentukan KPPS/KPPSLN

9 Feb s/d 9 Maret 2014

Dilaksanakan oleh PPS/PPLN

c.

Pembentukan Pantarlih/Pantarlih LN

Feb 2013

Dilaksanakan oleh PPS/PPLN

1.1.

Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pelaksanaan pembentukan badan adhoc penyelenggara pemilu di tingkat Kecamatan

dalam wilayah Kota Banda Aceh dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014 selain m erujuk PKPU 11 Tahun 2 0 1 3 , juga berpedom an kepada Surat Edaran KPU Nomor 91/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari 2013 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014 dan Surat Edaran KPU Nomor 255/KPU/IV/2013 tanggal 19 April 2013 Tentang Pembentukan PPK dan Sekretariat PPK serta PPS dan Sekretariat PPS Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014. Adapun jadual pelaksanaannya sebagai berikut:

Tabel: 4 Jadual dan Kegiatan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) No

Uraian Tahapan

Jadual

Keterangan

1.

Pengumuman Penerimaan Calon Anggota PPK

19 Maret 2013

Penempelan pengumuman di Kantor KIP dan Kantor Kecamatan

Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota PPK

20 s/d 23 Maret 2013

Pem b entukan Pokja.

2.

3.

Seleksi Dokumen Administrasi Calon Anggota PPK

24 s/d 25 Maret 2013

Ole h Tim Pemeriksa Persyaratan Administrasi (Sesuai PKPU 3 Tahun 2013)

4.

Pengumuman Hasil Administrasi Calon Anggota PPK

26 Maret 2013

Pengumuman di Kantor KIP dan Kantor Kecamatan

5.

Pelaksanaan dan Pemeriksaan Hasil Ujian Tulis PPK

6.

Pengumuman Hasil Ujian Tulis Calon Anggota PPK/ Masukan dan Tanggapan Masyarakat

7.

Pelaksanaan Test Wawancara

10.

29-30 Maret 2013 2-3 April 2013

Tim Pemeriksa Ujian Tulis

Pengumuman Hasil Ujian Tulis Calon Anggota PPK di Kecamatan.

4 s/d 6 April 2013

Kom isioner KIP Kota Banda Aceh.

Pengumum Hasil Test Wawancara

8 April 2013

Pengumumkan Hasil Wawancara. Calon Anggota PPK di Kecamatan.

11.

Pelantikan Anggota PPK

11 April 2013

Oleh Ketua KIP Kota Banda Aceh

12

Bimtek/Pembekalan PPK Se-Kota Banda Aceh Pemilu Legislatif 2014

25 April 2013

Komisoner KIP Kota Banda Aceh

Sejak pengumuman pendaftaran, animo masyarakat cukup tinggi untuk mendaftar sebagai calon anggota PPK. Sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) orang mengembalikan formulir pendaftaran, 130 (seratus tiga puluh) orang dinyatakan lulus administrasi dan 5 (lima) orang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi karena tidak memenuhi persyaratan ijazah dan

ketentuan usia. Ujian tulis dilaksanakan di SMP Negeri 1 Kota Banda Aceh tanggal 29 Maret 2013 yang diikuti oleh 123 (seratus dua puluh tiga) orang peserta. Rekapitulasi jumlah calon Anggota PPK yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Tabel: 5 Rekapitulasi Jumlah Calon Anggota PPK Yang Memenuhi Persyaratan

No

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

K ecam atan

Meuraxa Kuta Raja Kuta Alam Syiah Kuala Ulee Kareng Baiturrahm an Lueng Bata Jaya Baru Banda Raya Jum lah

P en d aftara n 12 16 21 22 17 11 9 16 11 135

Jum lah Calon A nggota PPK Yang M em enuhi P e rsy a ra ta n Seleksi Adm Ujian Tulis 12 15 21 21 16 10 9 16 10 130

12 15 19 21 15 10 9 15 8 123

W aw an cara 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45

Selanjutnya, KIP Kota Banda Aceh mengumumkan hasil seleksi dan menetapkan nama-nama calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam wilayah Kota Banda Aceh untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014 di Kota Banda Aceh, sebagaimana tertuang dalam

Pelaksanaan Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK Se-Kota Banda Aceh Surat Keputusan KIP Kota Banda Aceh Nomor 19 s/d 27 Tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 di Kota Banda Aceh dan Surat Keputusan KIP Kota Banda Aceh Nomor 29 Tentang Pengangkatan Ketua PPK Se-Kota Banda Aceh Pemilu DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014. Adapun nama-nama Anggota PPK Se­ Kota Banda Aceh secara lengkap sebagaimana lampiran 7. 11 Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dari unsur PNS Kantor Kecamatan yang memenuhi persyaratan, PPK melalui KIP Kota Banda Aceh mengusulkan 3 (tiga) nama calon Sekretaris dan Staf Pelaksana Sekretariat kepada

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Anggota PPK Se-Kota Banda Aceh Pemilu 2014

Anggota PPK Se-Kota Banda Aceh Bersama Komisioner KIP Kota Banda Aceh

Walikota Banda Aceh untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan dalam Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 187 Tahun 2013. Sekretaris PPK bertugas membantu PPK, memberikan pendapat dan saran, memimpin kegiatan Sekretariat PPK. Staf Pelaksana Sekretariat PPK bertugas melaksanakan urusan teknis penyelenggaraan, tata usaha, pembiayaan dan administrasi PPK. Nama-nama Sekretaris dan Staf Pelaksana Sekretariat PPK se-Kota Banda Aceh secara lengkap dapat dilihat lampiran 8.12 1.1.

Pembentukan Panitia Pemilihan Suara (PPS) Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 diatur bahwa penyelenggara pemilu di

tingkat Desa atau nama lain/Kelurahan disebut PPS yang berkedudukan di Desa atau nama lain/Kelurahan. Pembentukan PPS oleh KPU Kabupaten/Kota atas usul bersam a Kepala Desa/Kelurahan dan Badan Permusyawaratan Desa/Dewan Kelurahan. Komposisi Anggota PPS sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan dibentuk paling lam bat 6 (enam ) bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara, terkecuali bilamana terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu susulan dan pemilu lanjutan, maka masa kerja PPS diperpanjang dan PPS dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara. Pembentukan PPS juga mengacu kepada SE KPU Nomor 91/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari 2013 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 dan SE KPU Nomor 255/KPU/IV/2013 tanggal 19 April 2013 Tentang Pembentukan PPK dan Sekretariat PPK serta PPS dan Sekretariat PPS Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014. Surat Keputusan KIP Kota Banda Aceh Nomor 33 s/d 50 Tentang Ketua dan Anggota PPS Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 yang memuat nama-nama Ketua dan Anggota PPS Pemilu Tahun 2014 dalam wilayah Kota Banda Aceh.13 Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat PPS yang berasal dari pegawai kantor Desa/Gampong pada masing-masing Desa/Gampong, KIP Kota Banda Aceh meminta kepada Kepala Desa/Geusyik untuk menugaskan pegawainya sebagai Sekretariat PPS yang terdiri dari 1 (satu) orang Sekretaris yang bertugas membantu dan melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS serta memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS, ditambah 2 (dua) orang Staf Pelaksana yang bertugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan, ketatausahaan, keuangan dan perlengkapan. Pengangkatan Sekretaris PPS dan Staf Pelaksana Sekretariat PPS pada masing-masing Gampong ditetapkan oleh Keputusan Kepala Desa/Geusyik Gampong. Tugas dan wewenang PPS sebagaimana diatur pada Pasal 24 Huruf c PKPU 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014 adalah mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih). Pengangkatan Pantarlih ditetapkan oleh PPS atas nama Ketua KIP Kota Banda Aceh berjumlah 1 (satu) orang untuk tiap TPS pada masing-masing Desa/Gampong dalam Kecamatan di Kota Banda Aceh yang berasal dari perangkat Desa/Gampong, perangkat RW, perangkat RT, dan/atau warga masyarakat setempat. Rekapitulasi jumlah Petugas Pantarlih Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Tahun 2014 di Kota Banda Aceh sebagai berikut: Tabel: 6 Rekapitulasi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Tahun 2014 di Kota Banda Aceh No

K ecam atan

Ju m lah Gam pong

Ju m lahT P S

Ju m lah P an tarlih

16

33

33

1

M euraxa

2

Kuta Raja

6

21

21

3

Kuta Alam

11

82

82

4

Syiah Kuala

10

59

59

5

Ulee Kareng

9

49

49

6

Baiturrahm an

10

62

62

7

Lueng Bata

9

44

44

8

Jaya Baru

9

42

42

9

Banda Raya

Ju m lah

10

44

44

90

436

436

2.3.

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2 0 1 1 Pasal 46 m engatur tentang ketentuan

pengangkatan dan pemberhentian Anggota KPPS oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota yang berkedudukan di tempat pemungutan suara (TPS). Keanggotaan KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang, 1 (satu) orang Ketua dan 6 (enam) orang Anggota yang bertanggung jawab kepada PPS dalam melaksanakan tugasnya. KPPS berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat berdasarkan PKPU 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014. Selain personil KPPS, terdapat 2 (dua) orang Anggota Linmas pada setiap TPS yang dibentuk dengan keputusan PPS atas nama Ketua KIP Kota Banda Aceh. Dalam hal pembentukan Linmas TPS, KIP Kota Banda Aceh berkoordinasi dengan Kantor Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Alam Kota Banda Aceh dalam rangka pengusulan nama-nama Anggota Linmas yang ditetapkan oleh PPS atas nama Ketua KIP Kota Banda Aceh.14 Merujuk pada Surat KPU Nomor: 870/KPU/XII/2013 Tanggal 31 Desember 2013 Perihal Pengangkatan/Penetapan Kembali PPK dan Sekretariat PPK serta PPS dan Sekretariat PPS dalam P enyelenggaraan Pem ilu Tahun 2 0 1 4 , KPU m em erin tah kan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mengangkat/menetapkan kembali PPK dan PPS dalam penyelenggaraan pemilu Tahun 2014 yang telah dibentuk pada Tahun 2013 dan berkoordinasi kembali dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kecamatan dalam rangka pembentukan Sekretariat PPK dan PPS, untuk selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota. Kegiatan ini didasari Surat KPU Nomor 331/KPU/IV/2014 tanggal 21 April 2014 Perihal Evaluasi Kinerja KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dan Surat KPU Nomor 1139/KPU/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 Perihal Tindak Lanjut Evaluasi Kinerja Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS. Menindaklanjuti surat tersebut di atas, KIP Kota Banda Aceh melakukan evaluasi kinerja terhadap badan adhoc penyelenggara pemilu Tahun 2014 di Kota Banda Aceh, meliputi unsur penilaian sebagai berikut: 1. Terdapat indikasi yang menunjuk kurang optimalnya kinerja PPK, PPS dan KPPS dalam melaksanakan tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang melanggar prinsipprinsip integritas dan independensi selaku penyelenggara pemilu. 2. Kinerja PPK, PPS dan KPPS yang kurang optimal tersebut dapat mencederai tekad KPU untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu Tahun 2014.

A.

Pendaftaran Pemantau dan Pemantauan Pendaftaran Pemantau Pemilu dilaksanakan sebelum tahapan penyelenggaraan

pemilu sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara pemilu Tahun 2014. Program dan kegiatan tahapan ini sebagaimana diatur dalam PKPU 7 Tahun 2012 dimulai sejak bulan Agustus 2012 s/d Maret 2014. Sedangkan juknis pemantau dan kegiatan pemantauan

14Lampiran 11: Daftar N ama-nama A nggota KPPS/LINMAS dan Lokasi TPS Pemilu Tahun 2 0 1 4 di Kota Banda Aceh.

diatur dalam PKPU 10 Tahun 2012 tentang Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014. Dalam peraturan ini disebut bahwa pemantauan pemilu adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemantau pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD untuk memantau pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014. Pemantau pemilu meliputi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), pemantau dalam negeri, pemantau berbadan hukum dalam negeri, lembaga pemantau pemilihan dari luar negeri, lembaga pemilihan luar negeri; dan pemantau pemilu dari perwakilan negara lain. Pemantau pemilu juga dapat berasal dari perseorangan dalam negeri yang tidak berkedudukan sebagai pengurus dan/atau anggota Parpol serta perseorangan dari luar negeri. Pemantau pemilu wajib memenuhi persyaratan pemantau yang bersifat independen, mempunyai sumber dana yang jelas, dan terdaftar serta mem peroleh akreditasi dari KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya. Pemantau pemilu yang mendaftar dan melakukan pemantauan pelaksanaan pemilu Tahun 2014 di Kota Banda Aceh, sebagai berikut: 1.

Himpunan Insan Pers Seluruh Indonesia (HIPSI); SK Wilayah Aceh Koordinator Pemantau Pemilu Himpunan Insan Pers Seluruh Indonesia Nomor: 03/BNA/SKPT/KPPHIPSI/Aceh/III/. Nama pemantau: Muhammad Din. Wilayah pemantauan Kota Banda Aceh.

2.

Himpunan Insan Pers Seluruh Indonesia (HIPSI); SK Wilayah Aceh Koordinator Pemantau Pemilu Himpunan Insan Pers Seluruh Indonesia Nomor: 01/ACH/SKPT/KPPHIPSI/3/2014. Nama pemantau: Yusuf M. Temben. Wilayah pemantauan Nasional.

3.

Himpunan Insan Pers Seluruh Indonesia (HIPSI); SK Wilayah Aceh Koordinator Pemnatau Pemilu Himpunan Insan Pers Seluruh Indonesia Nomor: KS.027/SK/DPP-HP/I/2014. Nama pemantau: Sofian Paniagoro, SE, Eko Siswanto, SE., Ilham Basyrah, SE. Wilayah pemantauan Provinsi Aceh.

4.

M asyarakat T ransp aransi Aceh (MATA); Sertifik at KIP Aceh Nomor: 01/KPUACEH/PMT/II/2014. Wilayah pemantauan Propinsi Aceh.

5.

GARSANTARA Sertifikat KPU RI Nomor: 004/Pemantau Pemilu/KPU-RI/I/2013. Nama pemantau: Oli Erfiana, SE, Ridhayani, S.Pd.I, Nis Ramadhan, S.Pd. Wilayah pemantauan Nasional.

D. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional KPU (RPJMN KPU) menargetkan angka partisipasi pemilih dalam pemilu Tahun 2014 sebesar 75 %. Target ini menjadi tantangan yang tidak mudah bagi penyelenggara pemilu di tingkat Kabupaten/Kota untuk mewujudkannya. Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih KIP Kota Banda Aceh tentunya harus merancang program strategi dengan merencanakan berbagai kegiatan sosialisasi dan informasi pemilu kepada seluruh lapisan masyarakat.

Program kegiatan sosialisasi pemilu Tahun 2014 tersebut berlangsung secara simultan dan menyeluruh pada setiap tahapan. Kegiatan bersifat transformasi informasi diarahkan kepada penyelenggara pemilu disetiap level, Parpol dan masyarakat umum yang akan menggunakan hak pilihnya. Beragam metode, mulai dari tatap muka, pertemuan terbatas, pemasangan dan penyebaran alat peraga pemilu, sosialisasi melalui media cetak dan elektronik, iklan layanan masyarakat melalui media penyiaran, didukung dengan program nasional Relawan Demokrasi (Relasi) yang sangat berkontribusi signifikan dalam kegiatan sosialisasi pemilu dan peningkatan partisipasi pemilih dalam pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014 di Kota Banda Aceh. Tujuan dari program dan kegiatan sosialisasi pemilu Tahun 2014 diarahkan kepada pencapaian target sebagai berikut: a) Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD dan PPWP Tahun 2014 dalam membangun kehidupan demokrasi di Indonesia; b) Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang Program, Tahapan, Jadwal, dan Kegiatan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD dan PPWP Tahun 2014; c) Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang bagaimana menggunakan hak politik dan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD dan PPWP Tahun 2014; d) Meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya pemilih untuk berperan serta dalam setiap tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD dan PPWP Tahun 2014; e) Meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD dan PPWP Tahun 2014;

Adapun yang menjadi target capaian program dan kegiatan sosialisasi Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD dan PPWP Tahun 2014 di Kota Banda Aceh sebagai berikut: a) Tersebar luasnya informasi mengenai tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD dan PPWP Tahun 2014 kepada masyarakat secara integral/terpadu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan; b) Tersebar luasnya tema dan materi informasi tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD dan PPWP Tahun 2014 kepada seluruh pemangku kepentingan; c) Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD dan PPWP Tahun 2014 dalam membangun kehidupan demokrasi di Indonesia; d) Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang Program, Tahapan, Jadwal, dan Kegiatan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD dan PPWP Tahun 2014; e) Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD dan PPWP Tahun 2014;

f) Meningkatnya kesadaran masyarakat khususnya pemilih untuk berperan serta dalam setiap Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD dan PPWP Tahun 2014; g) M eningkatnya p artisip asi pem ilih dalam m enggunakan hak pilihnya dan dapat menggunakan hak pilihnya dengan benar pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD dan PPWP Tahun 2014;

Tema utama/nasional sosialisasi Pemilu Tahun 2014 adalah "Mewujudkan Pemilu 2014

Bersih, Berkualitas dan Bermartabat". Sedangkan tema pendukung terwujudnya suasana Pemilu yang demokratis dan keterlibatan masyarakat di Kota Banda Aceh ialah: "Mengawal Demokrasi,

Mencerdaskan Pemilih". 1. Sosialisasi Pemilu Tahun 2 0 1 4 Berdasarkan Tahapan KIP Kota Banda Aceh sebelum melaksanakan sosialisasi tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD dan PPWP Tahun 2014, terlebih dahulu mempelajari secara seksama setiap peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh KPU berikut dengan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatannya. Hal ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi ditingkat Komisioner, selanjutnya membekali staf Sekretariat yang terlibat dalam kegiatan.

Fasilitasi Pendidikan Pemilih Pemilu 2014 dan Sosialisasi Modul & Alat Pendidikan Pemilih Adapun materi sosialisasi Pemilu Tahun 2014 berdasarkan tahapan sebagai berikut: 1.

Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD dan PPWP Tahun 2014, tema sosialisasi meliputi: a) Mekanisme dan alur pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih; b) Tahapan dan jadual pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih; c) Kewenangan dan tugas KIP Kab/Kota/PPK, PPS dan Pantarlih d) Persyaratan menjadi pemilih Pemilu 2014; e) Jadwal kegiatan penyerahan DAK, DP4, penyusunan DPS, dan penetapan DPSHP, DPT, DPTb, serta DPK;

f) Jumlah DAK dan DP4 yang diterima, jumlah DPS yang telah disusun, jumlah DPSHP, DPT, DPTb, DPK yang ditetapkan; g) Peran serta masyarakat, Parpol, tim kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dengan memberikan tanggapan dan masukannya; 2. Pendaftaran, Penelitian dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu Tahun 2014, tema sosialisasi meliputi: a)

Persyaratan peserta pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014;

b) Tahapan dan jadual pendaftaran, penelitian dan penetapan Parpol peserta pemilu; c)

Mekanisme pendaftaran dan pelaksanaan verifikasi administrasi dan faktual Parpol calon peserta pemilu di Kota Banda Aceh;

d) Sosialisasi nomor urut Parpol peserta pemilu Tahun 2014. 3.

Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan, dengan tema: a)

Tata cara menghitung alokasi kursi dan pembagian daerah pemilihan;

b) Jumlah kursi di setiap daerah pemilihan;

4.

c)

Konsultasi publik rencana penetapan daerah pemilihan;

d)

Penambahan jumlah kursi 125 % di DPR Aceh dari yang ditetapkan Undang-undang.

Pencalonan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD dan PPWP Tahun 2014, dengan tema sosialisasi antara lain: a) Tahapan dan jadual pendaftaran pencalonan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD dan PPWP Tahun 2014; b) Persyaratan pencalonan dan syarat calon Anggota DPR, DPD, DPRD dan calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan proses penelitian/verifikasi persyaratan calon; c)

Sosialisasi penetapan dan pengumuman DCS dan DCT Anggota DPRK Banda Aceh;

d) Sosialisasi penetapan dan pengumuman pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden; e)

Sosialisasi ketentuan dan mekanisme pengajuan penggantian calon Anggota DPRK;

f)

Sosialisasi batasan waktu dan tata cara masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS Anggota DPRK Banda Aceh.

g) Sosialisasi Profil, Visi-Misi dan Program Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Tahun 2014; h) Sosialisasi ketentuan qouta pengajuan caleg perempuan dan penempatannya dalam nomor urut; i) Khusus Aceh; mekanisme pengajuan daftar caleg 120 % di setiap daerah pemilihan dan mekanisme uji baca Al-Qur'an; 5.

Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD dan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD dan PPWP Tahun 2014, dengan tema sosialisasi antara lain: a) Regulasi kampanye; b) Tahapan dan jadual kampanye; c) Sanksi dan bentuk larangan kampanye;

d) Ketentuan zonasi alat peraga kampanye dan pembatasannya e) Pembagian jadual dan lokasi kampanye rapat umum; f)

Jadual laporan dana kampanye, mekanisme audit laporan dana kampanye dan pengumuman hasil audit laporan dana kampanye berikut sanksi-sanksinya.

6.

Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih (Votter Education), sesuai dengan kelompok sasaran.

7.

Logistik Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD dan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD dan PPWP Tahun 2014 dan pendistribusiannya, antara lain: a)

Tahapan dan jadual logistik.

b)

Proses tender pengadaan keperluan logistik yang m enjadi kewenangan dan tanggungjawab KIP Kota Banda Aceh.;

c)

Keamanan proses pengadaan dan distribusi logistik.

8. Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD dan PPWP Tahun 2014, antara lain : a)

Hari pemungutan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD dan PPWP Tahun 2014.

b)

Tata cara pelaksanaan rapat pemungutan suara dan penghitungan suara;

c)

Tahapan dan jadual rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi.

9.

d)

Ketentuan suara sah, rusak, dan tidak sah (tata cara cara mencoblos).

e)

Kriteria pemilih yang berhak memilih di TPS.

f)

Fasilitasi pemilih kebutuhan khusus dalam pemungutan suara.

g)

Simulasi rapat pemungutan suara dan penghitungan suara.

h)

Mekanisme pengajuan keberatan terhadap hasil rekapitulasi setiap tingkatan.

Penetapan Hasil Pemilu dan Perolehan Jumlah Kursi dan Calon Terpilih. a)

Tata cara penetapan hasil pemilihan anggota DPR, DPRA, DPRK dengan suara terbanyak.

b)

Kewenangan penetapan calon terpilih sesuai tingkatan;

c)

Tata cara penetapan perolehan kursi di setiap daerah pemilihan;

d)

Sosialisasi nama-nama calon anggota DPRA, DPRK, dan DPD terpilih kepada masyarakat.

10. Hak dan Kewajiban Warga Negara pasca Pemilu; 11. Materi lain yang dianggap penting dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD dan PPWP Tahun 2014. Kelompok sasaran penerima manfaat sosialisasi Pemilu Tahun 2014 adalah: a)

Masyarakat umum;

b)

Komunitas Perempuan;

c)

Pengemuka pendapat (tokoh masyarakat, tokoh agama dan seniman);

d)

Petani, buruh, pedagang, dan kelompok pekerja lainnya;

e)

Pemerintah Daerah, TNI, POLRI;

f)

Parpol dan calon Perseorangan;

g)

Tim Kampanye Pasangan Calon PPWP di tingkat Kabupaten/Kota

h)

Pengawas/Pemantau Pemilu;

i)

LSM/Ormas dan OKP; Remaja, Pemuda dan pelajar/mahasiswa (pemilih pemula), Pemilih dengan kebutuhan khusus;

j)

Media massa, elektronik, TV dan Radio;

k)

Pemilih dengan kebutuhan khusus;

l)

Penyelenggara pemilu di setiap tingkatan;

Salah Seorang Pimpinan Parpol di Kota Banda Aceh menyampaikan Visi Misi dan Program Partai dalam Acara Diskusi Publik Partai Politik vs Partai Pemilu Aceh

2. Metode dan Media Sosialisasi Metode sosialisasi dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipatif, dengan sejumlah kegiatan komunikasi dan mobilisasi massa, antara lain sebagai berikut:

a)

Komunikasi tatap muka; yaitu pertemuan dengan bentuk diskusi, seminar, workshop, rapat kerja, visit school, pertemuan dengan kelompok minoritas, ceramah/penyuluhan dan simulasi;

Prof. DR. H. Rusydi Ali Muhammad, SH, M.Hum didampingi Drs. H. Ibnu Sa'dan, M.Pd memberikan materi acara Diskusi Publik Peran Pemuka Keagamaan Dalam Pemilu 2014 yang diselenggarakan KIP Kota Banda Aceh

Para Peserta Diskusi Publik Peran Pemuka Keagamaan Dalam Pemilu 2014 foto bersama dengan Pemateri dan Komisioner KIP Kota Banda Aceh

Seminar Sehari Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu yang diselenggarakan oleh KIP Kota Banda Aceh

Ketua KIP Kota Banda Aceh bersama Pemateri lainnya memberikan materi Penguatan Kapasitas Politik Perempuan yang diselenggarakan oleh Kesbangpol Provinsi Aceh

b)

Komunikasi media massa; yaitu penyampaian informasi dimedia massa cetak maupun elektronik melalui tulisan release berita, gambar, suara maupun audio visual.

c)

Mobilisasi sosial; ajakan peran serta seluruh komponen masyarakat baik ormas, ormas keagamaan, masyarakat adat, LSM, media, Perguruan Tinggi, Pemerintah maupun Parpol, untuk ikut serta dalam mensosialisasikan pentinganya partisipasi dalam Pemilu. Rincian pelaksanaan kegiatan optimalisasi program sosialisasi Pemilihan Umum

Anggota DPR, DPD, DPRD dan PPWP Tahun 2014 yang diselenggarakan oleh KIP Kota Banda Aceh, sebagai berikut: 1.

Sosialiasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada: Training of Trainer (TOT) kepada Guru SMU Mata Pelajaran PPKN Se-Kota Banda Aceh. Tanggal, 15 Oktober 2012 di Hotel Permata Hati. Pemateri: Aidil Azhari, SH., Mahfudh, ST., MP. dan Munawar Syah, MA.

2.

Sosialisasi PKPU 7 Tahun 2012 tentang Tahapan dan Jadual Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan PKPU 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Verifikasi Faktual Parpol Calon Peserta Pemilu Tahun 2014. Tanggal, 6 Desember 2012 di Balai Praja Pemerintah Kota Banda Aceh.

3.

Sosialisasi PKPU 5 Tahun 2013 Tentang Tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Konsultasi Publik Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan Pemilu Anggota DPRK Banda Aceh 2014 kepada Pimpinan Parpol. Tanggal, 29 Februari 2013 di Balai Praja Pemkot Banda Aceh. Pemateri: Aidil Azhary, SH., Mahfudh, ST.,MP.

4.

Sosialisasi PKPU 7 Tahun 2013 Program, Tahapan, Jadual dan Kegiatan Pemilu Legislatif 2014 kepada Pimpinan Parpol Se-Kota Banda Aceh. Tanggal, 23 Maret 2013 di Balai Praja Pemko Banda Aceh. Pemateri: Aidil Azhary, SH., Munawar Syah, MA.

5.

Jalan Sehat menuju Pemilu Jujur dan Adil. Tanggal, 7 April 2013, diikuti oleh PPK, PPS, kader dan caleg Parpol, SKPD Kota Banda Aceh dan masyarakat umum.

6.

Sosialisasi dan Bimtek Tahapan Pemilu Legislatif Tahun 2014 kepada PPK se- Kota Banda Aceh. Tanggal, 25 April 2013 di Hotel Sultan. Pemateri: Komisioner KIP Kota Banda Aceh.

7.

PKPU: 13 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas PKPU: 8 Tahun 2013 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota kepada PPK se-Kota Banda Aceh. Tanggal, 1 s/d 2 Juni 2013 di Hotel Permata Hati. Pemateri: Komisioner KIP Kota Banda Aceh.

8.

Sosialisasi dan Bimtek Peraturan dan Aplikasi Pendaftaran Pemilih kepada Ketua PPK dan PPS Se-Kota Banda Aceh. Tanggal, 17 Juni 2013 di Hotel Permata Hati. Pemateri: Aidil Azhary, SH.

9.

Seminar Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu di Kota Banda Aceh. Peserta: Tokoh Masyarakat, Parpol, Mahasiswa, OKP dan Ormas, Komunitas Perempuan, Imum

Mukim, Pemkot Banda Aceh. Tanggal, 29 Juni 2013 di Hotel Oasis Banda Aceh. Pemateri: Teuku Ardiansyah (Kata Hati Institut) “Pemilu Tahun 2014 dan Prospek Penguatan Demokrasi di Aceh”, Syarifuddin Hasyim, SH, M.Hum (Dekan Fisipol Unsyiah) “Peran Parpol Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Tahun 2014”, Aidil Azhary, SH (Ketua KIP Kota Banda Aceh) “Menuju Pemilu Tahun 2014, Tahapan dan Pelaksanaannya di Kota Banda Aceh”, Munawar Syah, MA (Divisi Sosialisasi) “Strategi KIP Kota Banda Aceh dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Tahun 2014”. 10. Sosialisasi PKPU 15 Tahun Pedoman Kampanye Petunjuk Teknis Penetapan Zona atau Wilayah Pemasangan Alat Peraga Kampanye Luar Ruang kepada Pimpinan Parpol, Panwaslu. Tanggal, 5 Oktober 2013 di Aula Lantai II Pemkot Banda Aceh. Pemateri: Munawar Syah, MA. (Ketua KIP Kota Banda Aceh), Drs. M.Dahlan (Pokja Kampanye). 11. Sosialisasi Peraturan KPU

Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana

Kampanye Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 kepada Pimpinan Parpol, Bapilu Parpol, Bendahara Parpol, Staff Helpdesk KIP Kota Banda Aceh. Tanggal, 9 November 2013 di Hotel Sultan. Pemateri: Munawar Syah, MA (Ketua KIP Kota Banda Aceh), M. Rizal (IAI Wilayah Aceh), Alfian (Ketua Badan Pekerja Masyarakat Transparansi Aceh /MaTA). 12. Diskusi Publik Harapan Politik Perempuan dan Meningkatkan Peluang Keterpilihan Calon Legislatif Perempuan dalam Pemilu Tahun 2014 kepada Caleg Perempuan, Perwakilan Perempuan dari Ormas/OKP. Tanggal, 23 November 2013 di Paviliun Seulawah Banda Aceh. Pemateri Syarifah Rahmatillah (MISPI Aceh) Nursiti, SH, MH. (Balai Syura Ureung Inong Aceh), Raihal Fajri (Kata Hati Institut), Munawar Syah, MA. (Ketua KIP Kota Banda Aceh). 13. Diskusi Publik Membangun Relasi dan Peran Pemuka Keagamaan dalam Mengsukseskan Penyelenggaraan Pemilu 2014 di Kota Banda Aceh. Peserta: Pemuka Keagamaan, Tokoh Lintas Agama, Kepala KUA se-Kota Banda Aceh. Tanggal, 30 November 2013 di Hotel Sultan. Pemateri: Prof. Dr. H. Rusjdi Ali Muhammad, SH, M.Hum (Direktur Pascasarjana UIN ArRaniry) “Terma Politik Dalam Kajian Keagamaan”, Drs. H. Ibnu Sa'dan, M. Pd (Kepala Kanmenag Aceh) “Membangun Relasi dan Peran Pemuka Agama dalam Pemilu 2 0 1 4 ”. 14. Fasilitasi Pendidikan Pemilih Pemilu dan Forum Temu Warga Se-Kota Banda Aceh.Peserta: Mukim se-Kota Banda Aceh, Geusyik Se-Kota Banda Aceh, Anggota Relawan Demokrasi, Ketua PPK se-Kota Banda Aceh. Tanggal, 6 Desember 2013 di Hotel Sultan. Pemateri: Nyak Arief Fadillah Syah (Mantan Ketua Panwaslu Aceh) “Pentingnya Demokrasi dan Partisipasi Pemilu”, Ilham Saputra (Mantan Wakil Ketua KIP Aceh) “Tahapan Pemilu yang Strategis”. 15. Sosialisasi Modul dan Alat Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemilu Tahun 2014 kepada Relawan Demokrasi dan Staf KIP Kota Banda Aceh. Tanggal, 7 Desember 2013/Hotel Sultan. Pemateri: Indra Milwady, S.Sos (Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu). 16. Sosialisasi dan Penyuluhan Pendidikan Pemilih Pemula Pelajar SMU Se-Kota Banda Aceh, Kerjasama dengan Ikatan Pelajar Muhammadiyah Aceh. Tanggal, 7 Desember 2013 di Aula

Lt.I Masjid Taqwa Muhammadiyah Aceh. Pemateri: Munawar Syah, MA. (Ketua KIP Kota Banda Aceh, Adi Saleh (Ketua IPM Propinsi Aceh). 17. Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula Mahasiswa utusan Komisariat HMI dan BEM IAIN/Unsyiah, Kerjasama dengan HMI Cab. Banda Aceh. Tanggal, 14 Desember 2013/Aula HMI Cab Banda Aceh Pemateri: Aidil Azhary (Divisi Hukum KIP Kota Banda Aceh), Effendi Hasan (Akademisi Unsyiah), Polresta Banda Aceh. 18. Diskusi Publik Parpol vs Parpol Pemilu. Tanggal, 9 Desember 2013/Hotel Sultan. Peserta: Pimpinan Parpol, Pemuda dan Mahasiswa, Tokoh Masyarakat dan Geusyik, Ormas dan OKP Perempuan. Fasilitator: Adi Warsidi (Wartawan Tempo). Narasumber: Pimpinan Parpol “Pemaparan visi dan misi Parpol”, Pemateri: Saifuddin Bantasyam, SH, M.Hum (Akademisi) “Penguatan Lembaga DPRD, Optimalisasi Fungsi Parpol dan Artikulasi Kepentingan Kelompok-kelompok di luar Parpol dalam Program Parpol”, Ilham Saputra, S.Sos (Mantan Wakil Ketua KIP Banda Aceh) “Parpol dan Pendidikan Politik”. 19. Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara KIP Kota Banda Aceh. Tanggal, 26 Maret 2014 di GOR KONI Aceh. 20. Deklarasi Pemilu Damai Berintegritas dan Penandatanganan Ikrar Peserta Pemilu Mewujudkan Pemilu Berintegritas di Kota Banda Aceh serta Tausyiah Pemilu Damai. Tanggal, 24 Februari 2014 di Taman Sari Kota Banda Aceh. Peserta: Partai Politik, Muspida Kota Banda Aceh, Muspika Se-Kota Banda Aceh, Kapolsek, Koramil, PPK, PPS, Satpol PP/WH, Panwaslu, Panwascam, Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat. Ekspos: Dandim 0101 BS dan Kapolresta “Menjaga Keamanan, Perdamaian dan Ketertiban Umum Pemilu 201 4”, Ketua KIP Kota Banda Aceh “Pemilu 2014; Mengawal Demokrasi dan Mencerdaskan Pemilih”, dan ekspos Walikota Banda Aceh “Pentingnya Menjaga Pemilu Damai”. Tausyiah Pemilu Damai oleh Tgk. Fahruddin Lahmudin. 21. Sosialisasi PKPU 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014 kepada Pimpinan Parpol. Tanggal, 26 Februari 2014/Hotel Sultan. Pemateri: Indra Milwady, S.Sos (Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu). 22. Jalan Sehat Menuju Pemilu Jujur dan Adil. Tanggal, 9 Maret 2014 diikuti oleh Parpol, PPK, PPS dan warga Kota Banda Aceh. 23. Kirab Karnaval & Apel Siaga Ikrar Penyelenggara Pemilu Berintegritas di Kota Banda Aceh. Tanggal, 15 Maret 2014 di Lapangan Blang Padang. Peserta: PPK, PPS, KPPS, Pimpinan Parpol, Muspida Kota Banda Aceh, Muspika Se-Kota Banda Aceh. 24. Meet Constituens: Partai Politik Bicara Persoalan Kota Banda Aceh. Peserta: Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat, Perwakilan Kelompok Keagamaan, Komunitas Perempuan, Pelajar, Mahasiswa, Kelompok Marjinal Dan Disabilitas. Tanggal, 6 April 2014/Aula Pemko Banda Aceh. Narasumber: Pimpinan Parpol di Kota Banda Aceh. 25. Apel Akbar Gerakan Nasional “Sehari Menjadi Pembina Upacara” kepada 1500 Pelajar SMU/SMK/MA Se-Kota Banda Aceh. Tanggal, 7 April 2014/Lapangan Blang Padang. Pembina upacara: Munawar Syah, MA (Ketua KIP Kota Banda Aceh). Dihadiri oleh Walikota,

Panwaslu, Dinas Pendidikan, Kemenag, Kepala Sekolah. 26. Sosialisasi Keliling Gampong Hari Pemungutan Suara dan Ajakan Menggunakan Hak Pilih bekerjasama Dishubkominfo Kota Banda Aceh. Tanggal, 7- 8 April 2014/ 90 Gampong/Desa dan seputaran Kota Banda Aceh. 27. Sosialisasi PKPU Nomor 4 Tahun 2 0 1 4 PKPU Nomor 9 Tahun 2 0 1 4 Tahapan dan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan PPK, Tim Kampanye Pasangan Calon dan Pemangku Kepentingan Lainnya. Tanggal, 4 Mei 2014/Grand Nanggroe Hotel. Pemateri: Munawar Syah (Ketua KIP Kota Banda Aceh), Aidil Azhary, SH (Pokja Pemutakhiran Data Pemilih) 28. Sosialisasi PKPU Nomor 19 Tahun 2014 Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilpres kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Tanggal, 4 Juli 2014/Hotel Oasis. Pemateri: Munawar Syah, MA (Ketua KIP Kota Banda Aceh), Indra Milwady, S.Sos (Pokja Tungsura). 29. Diskusi Publik Membedah Visi Misi dan Program Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Tahun 2014. Tanggal, 5 Juli 2014/Oasis Hotel. Narasumber: Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon di Kota Banda Aceh. 30. Sosialisasi dan Bimtek Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kepada PPK dan PPS. Tanggal, 30 Juni sd 1 Juli 2014/Asrama Haji Banda Aceh. Pemateri: Munawar Syah, MA (Ketua KIP Kota Banda Aceh), Indra Milwady, S.Sos (Pokja Tungsura), Ranisah, SE (Pokja Logistik). Disamping mengencarkan kegiatan sosialisasi secara kelembagaan, KIP Kota Banda Aceh turut berpartisipasi sebagai pemateri dalam sejumlah kegiatan penguatan kapasitas caleg, dialog dan diskusi, sosialisasi dan pelatihan kepemiluan yang dilaksanakan oleh stake holder dan Parpol, antara lain: 1.

FGD Penguatan Kapasitas dan Keterpilihan Caleg Perempuan Pelaksana

: Balai Syura Ureung Inong Aceh.

Tempat

: Hotel Lading Banda Aceh.

Peserta

: Caleg perempuan DPRK Banda Aceh.

Pemateri KIP

: Munawar Syah, MA. (Materi: Zyper System Pencalonan Anggota Legislatif Pemilu 2014)

2.

Pembekalan dan Penguatan Caleg Perempuan Pileg 2014. Pelaksana

: USAID

Tempat

: Hermes Palace Hotel

Peserta

: Caleg perempuan DPR, DPD, DPRA, DPRK Se-Aceh

Pemateri KIP

: Munawar Syah, MA (Materi: Affirmatif Gender dan Keberpihakkan Regulasi Pemilu Terhadap Keterpilihan Caleg Perempuan).

3.

Candidate Meet Constituen Pelaksana

: LP2M Pusat Studi Gender Dan Anak UIN Ar-Raniry

Tempat

: Aula PKBI, Banda Aceh, 9 -11 November 2013

Peserta

: Caleg Perempuan dan Mahasiswa UIN Ar-Raniry

Pemateri KIP

: Aidil Azhary, SH dan Munawar Syah, MA (Materi: Affirmatif Gender dan Keberpihakkan Regulasi Pemilu Terhadap Keterpilihan Caleg Perempuan).

4.

Pelatihan Tindak Pidana Pemilu Tahun 2014 dan Perizinan Kampanye Pelaksana

: Polresta Banda Aceh

Tempat

: Aula Polresta Banda Aceh, 17 Februari 2014

Peserta

: Perwira Polresta dan Kapolsek

Pemateri KIP

: Munawar Syah, MA (Materi: Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilu)

5.

Pembekalan Linmas Se-Kota Banda Aceh Pelaksana

: Kesbangpol Linmas Banda Aceh

Tempat

: Hotel Rajawali

Peserta

: Anggota Linmas

Pemateri KIP

: Ketua dan Anggota KIP Kota Banda Aceh (Materi: Perkembangan Tahapan Pemilu Legislatif Tahun 2014)

6.

Sosialisasi Kesiapan Penyelenggara Pemilu Legislatif Tahun 2014 Pelaksana

: Kesbangpol Linmas Propinsi Aceh

Tempat

: Aula Kesbangpol Linmas Aceh

Peserta

: Kesbangpol Kab/Kota Se-Aceh, BEM Se-Aceh

Pemateri KIP

: Munawar Syah, MA

(Materi: Perkembangan Tahapan Pemilu Legislatif Tahun 2014) 7.

Pembekalan dan Penguatan Caleg Perempuan Pileg 2014 Pelaksana

: Kesbangpol Linmas Propinsi Aceh

Tempat

: Aula PMI Banda Aceh

Peserta

: Caleg DPR RI, DPD, DPRA, dan DPRK

Pemateri KIP

: Munawar Syah, MA (Materi: Affirmatif Gender dan Keberpihakkan Regulasi Pemilu Terhadap Keterpilihan Caleg Perempuan).

8.

Sosialisasi Pemilu dan Pendidikan Pemilih Bagi BEM UIN dan Unsyiah Pelaksana

: Kesbangpol Linmas Propinsi Aceh

Tempat

: Aula Kesbangpol Linmas Aceh

Peserta

: Kesbangpol Kab/Kota Se-Aceh dan BEM Se-Aceh

Pemateri KIP

: Munawar Syah, MA (Materi: Pemilih Cerdas Pemilu Berkualitas)

9. Sosialisasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pileg 2014 Pelaksana

Panwaslu Banda Aceh

Tempat

Hotel Aceh Barat, 7 April 2014

Peserta

Panwascam Se-Kota Banda Aceh

Pemateri KIP

Munawar Syah, MA dan Indra Milwady, S.Sos (Petunjuk Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Legislatif Tahun 2014)

10. Pembekalan Caleg PPP Pelaksana

: DPW PPP Aceh

Tempat

: Hermes Hotel, Maret 2014

Peserta

: Caleg PPP DPR RI, DPRA dan DPRK Banda Aceh

Pemateri KIP

: Munawar Syah, MA (Pedoman Kampanye, Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Legislatif 2014)

11. Pembekalan Caleg Partai Golkar Pelaksana

: DPD II Partai Golkar Banda Aceh

Tempat

: Hotel Permata Hati, Maret 2014

Peserta

: Caleg PPP DPRA dan DPRK Banda Aceh

Pemateri KIP

: Munawar Syah, MA (Pedoman Kampanye, Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Legislatif 2014)

12. Pembekalan Saksi PAN Pelaksana

: DPD PAN Banda Aceh

Tempat

: Aula Museum Aceh, 4 s/d 5 April 2014

Pemateri KIP

: Munawar Syah, MA (Tugas dan Kewajiban Saksi dalam Pemungutan Penghitungan Suara)

13. Pembekalan Saksi Partai Nasdem Pelaksana

: DPD Nasdem Banda Aceh

Tempat

: Geduang PMI Aceh, 6 April 2014

Pemateri KIP

: Indra Milwady, S.Sos (Tugas dan Kewajiban Saksi dalam Pemungutan Penghitungan Suara)

14. Pembekalan Saksi Partai Nasional Aceh (PNA) Pelaksana

: PNA Banda Aceh

Tempat

: Kantor DPW PNA Aceh, 30 Maret s/d 3 April 2014

Pemateri KIP

: Munawar Syah, MA, Aidil Azhary, SH, Indra Milwady, S.Sos (Tugas dan Kewajiban Saksi dalam Pemungutan Penghitungan Suara)

15. Pembekalan Saksi Partai Golkar Pelaksana

: DPD Golkar Banda Aceh

Tempat

: Kantor DPD Golkar Banda Aceh 5 s/d 6 April 2014

Pemateri KIP

: Munawar Syah, MA (Tugas dan Kewajiban Saksi dalam Pemungutan Penghitungan Suara)

Sosialisasi Pemilu 2014 juga secara massif dilaksanakan oleh KIP Kota Banda Aceh dalam bentuk penerbitan bulletin, website, talk show dan iklan pemilu di radio dan televisi, sebagai berikut: 1. Aktivasi Blog dan Website KIP selama tahapan Pemilu 2014. 2.

Iklan PSA tentang tahapan pendaftaran pemilih, kampanye dan pemungutan suara sejumlah 3.976 spot pada 12 Stasiun Radio.

3.

Iklan PSA Tata cara Pemungutan Suara dan Ajakan Menggunakan hak Pilih 9 April 2014 sejumlah 48 spot (60 detik/spot) pada TVRI Aceh dan Aceh TV.

4.

Talkshow

Kampanye dan Persiapan Pemungutan Suara di Aceh TV, 4 April 2014.

Narasumber: Ketua KIP Kota Banda Aceh dan Ketua Panwaslu Banda Aceh. 5.

Talkshow Masa Tenang Kampanye dan Pelanggaran Pemilu di Radio Serambi FM, 5 April 2014. Narasumber: Ketua KIP Kota Banda Aceh dan Ketua Panwaslu Banda Aceh.

6.

Talkshow Urgensi Partisipasi Pemilih Pemula dalam Pemilu 2014 di Radio PMI, 5 April 2014. Narasumber: Indra Milwady (Divisi Teknis Pemilu)

7.

Penerbitan Bulletin Banda Aceh Election Pemilu 2014 sejumlah 4 Edisi kerjasama KIP Kota Banda Aceh dengan Konsultan Media Aksara Sketsa Komunika.

KIP Kota Banda Aceh menggelar gerak jalan bertema “Jalan Sehat Menuju Pemilu Jujur dan Adil”, Minggu (7/4/2013). Dilepas secara resmi oleh Walikota Banda Aceh Ir. Mawardy Nurdin dan diikuti sekitar 610 peserta dari instansi/badan/dinas di Pemko Banda Aceh, KIP Kota Banda Aceh, PPK, dan Parpol Peserta Pemilu 2014.

Selain sosialisasi dengan metode komunikasi tatap muka dan mobilisasi sosial, KIP Kota Banda Aceh juga melakukan sosialisasi penyelenggaraan tahapan pemilu secara massif dengan penyebaran media alat peraga sosialisasi kepada masyarakat berbagai segmen.15 Alat peraga sosialisasi Pemilu 2014 yang diproduksi oleh KIP Kota Banda Aceh tersebut beragam, mulai dari bolpoint, handuk, gantungan kunci, spanduk, sticker, banner dan baliho. 16

3. Penyebaran Informasi Pemilu Tahun 2 0 1 4 Melalui Website dan Bulletin Banda Aceh Election Perkembangan teknologi dewasa ini telah mengalami perkembangan yang cukup pesat memberikan kemudahan akses informasi dengan menggunakan internet melalui media website. 15

Lampiran 1 2: Data Alat Peraga Sosialisasi Pemilu 2 0 1 4 di Kota Banda Aceh.

16 Lampiran 1 3: Contoh Alat Peraga Sosialisasi Pemilu LegislatifTahun 2 0 1 4 di Kota Banda Aceh.

KIP Kota Banda Aceh menggelar gerak jalan II bertema “Jalan Sehat Menuju Pemilu Jujur dan Adil”, Minggu (9/3/2014). Dilepas secara resmi oleh Plt. Walikota Banda Aceh H. Illiza Sa'duddin Djamal diikuti sekitar 3000 peserta dari instansi/badan/ dinas di Pemko Banda Aceh, KIP Kota Banda Aceh, PPK, PPS, Parpol, dan Warga Kota.

Dengan keberadaan website, maka informasi dapat ditayangkan kapanpun dan dapat diakses oleh masyarakat dimanapun. Suatu lembaga sangat membutuhkan website resmi dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat terkait program dan capaian dari pelaksanaan kewajiban dan tugas-tugas kelembagaan tersebut. Dalam pengelolaan informasi, KIP Kota Banda Aceh telah membangun layanan informasi daring/online melalui domain www.kip.bandaacehkota.go.id. Situs ini adalah website resmi KIP Kota Banda Aceh yang menyajikan informasi kegiatan Pemilu 2014 yang telah, sedang dan akan berlangsung. Untuk mendukung layanan ini, KIP Kota Banda Aceh mendesain ulang tampilan website yang lebih menarik melalui kerjasama dengan Aceh Master Web. KIP Kota Banda Aceh menyadari benar akan kewajiban sosialisasi dan penyampaian informasi tahapan, jadual dan kegiatan pemilu kepada para pemilih dari berbagai jenjang umur, beragam latar belakang pengetahuan, dan berbagai varian kelompok dan komunitas, karena masyarakat membutuhkan informasi, seperti pengumuman DPS, DPT, DCS, DCT, profil calon, dan dana kampanye Parpol serta

Peningkatan Kompentesi SDM dan Pelatihan Manajemen Media Center Kepada Staf KIP Kota Banda Aceh

hasil dari pemilu itu sendiri. Kehadiran w ebsite juga dapat m enjadi rujukan bagi media dan jurnalis dalam mendapatkan informasi terkait pelaksanaan pemilu sehingga nantinya dapat disebarkan secara lebih luas kepada masyarakat. Intinya, website menjadi salah satu pintu utama penyelenggara pemilu dalam menyampaikan inform asi-inform asi terk ait persiapan, pelaksanaan dan p e n y e le s a ia n s e lu r u h ta h a p a n p e m ilu . KIP K ota B an d a A ceh m e la lu i w e b s ite http://kip.bandaacehkota.go.id/ selain bertujuan untuk menyampaikan informasi seputar perkembangan pemilu, juga dalam rangka keterbukaan informasi publik. Website resmi KIP Kota Banda Aceh ini dikelola oleh Tim Pengelola Media Centre dengan menugaskan 2 (dua) orang Staf Bagian Hukum dan Hubungan Partisipasi Masyarakat sebagai operator website,17 dan merekrut 2 (dua) orang tenaga outsourcing dari kalangan profesional (pers/media massa) sebagai Konsultan Media Center dan Website.18 Proses penyajian informasi dilakukan dengan menyediakan konten-konten pilihan yang dapat menarik masyarakat untuk mengunjungi situs resmi KIP Kota Banda Aceh. Dua orang tenaga outsorcing yang direkrut oleh KIP Kota Banda Aceh selain sebagai konsultan media centre dan website juga bertugas melakukan peliputan, penayangan dan pengelolaan informasi serta pemberitaan seputar penyelenggaraan pemilu di Kota Banda Aceh. Informasi terkait pelaksanaan pemilu dikelola menjadi berita yang penting diketahui masyarakat. Tenaga profesional yang berlatar belakang pendidikan dan pengalaman di bidang komunikasi dan jurnalistik ini memperbaharui informasi tersebut untuk dapat ditayangkan dan disajikan kepada masyarakat melalui website KIP Kota Banda Aceh. Selain mengelola konten dan isi website, tenaga outsourcing ini juga bertugas mengelola gangguan website. Informasi yang disajikan lewat laman website resmi KIP Kota Banda Aceh ini diperbaiki dalam waktu 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu selama pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD dan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD dan PPWP Tahun 2014. Website resmi KIP Kota Banda Aceh terdiri dari empat kanal yang memiliki sub-sub kanal masing-masing. Di antaranya adalah beranda yang merupakan tampilan muka halaman website yang berisi konten dan informasi yang penting untuk ditampilkan seperti berita dan kegiatan. Pada beranda ini juga terdapat beberapa pesan layanan masyarakat berisi ajakan untuk memberikan suara pada pemilu. Dalam tampilan beranda ini juga terdapat pojok khusus yang menyajikan iklan video sosialisasi dan tata cara pencoblosan yang juga ditayangkan sebgai iklan di beberapa televisi lokal. Pada bagian bawah halaman beranda ini juga terdapat sejumlah kontak dan website resmi KPU, KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota lainnya Selain itu, juga mencantumkan link website lainnya yang memuat informasi terkait pemilu yang diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat. Bagian kanal profile memiliki sejumlah kanal yang dapat diakses oleh masyarakat terkait sejarah KIP Kota Banda Aceh, sejarah pemilu di Indonesia, profil komisioner, informasi terkait 17Lampiran 18

14: Keputusan Sekretaris KPU Kota Banda Aceh N omor 17.a/T ahun 2 0 1 4

Lampiran 15: Surat Perjanjian Kerja Tenaga Outsourcing/Tenaga Administrasi Pengelolaan Sistem Informasi Logistik KPU Kota Banda A ceh TA. 2 0 1 4 N om or: P e g .8 0 0 /S P K /0 1 /K P U -B N A /III/2 0 1 4 , P e g .8 0 0 /S P K /0 2 /K P U B N A /III/2014, P eg.800/SP K /03/K P U -B N A /III/2014 dan Nomor: Peg.800/SP K /04/K P U -B N A /III/2014.

struktur Sekretariat KIP Kota Banda Aceh dan informasi alamat dan kontak KIP Kota Banda Aceh. Kanal ini lebih untuk memperkenalkan kepada publik informasi terkait profil kelembagaan KIP Kota Banda Aceh dan memberikan pengetahuan umum kepada masyarakat terkait sejarah pelaksanaan Pemilu di Indonesia dan di Kota Banda Aceh secara khusus. Kanal profile ini sekaligus sebagai penanda bahwa laman website ini merupakan saluran informasi resmi dari KIP Kota Banda Aceh. Pada kanal selanjutnya terdapat kanal Informasi yang menjadi andalan bagi website resmi KIP Kota Banda Aceh dalam menyebarkan informasi terkait pemilu. Pada kanal ini terdapat sejumlah sub kanal yang berisi berita yang selalu diperbaharui selama 24 jam dan dapat diakses oleh masyarakat. Selain itu juga terdapat sub kanal informasi pemilu dan jadwal kegiatan. Untuk memudahkan masyarakat mendapatkan hasil dan proses perolehan suara yang dapat diakses langsung oleh masyarakat, di kanal ini juga terdapat sub kanal khusus yang memuat hasil rekapitulasi dan penghitungan suara. Kanal ini menjadi cerminan keterbukaan informasi pemilu di Kota Banda Aceh. Selain hasil rekapitulasi dan penghitungan suara, di kanal ini terdapat laporan dana kampanye Partai Politik yang dapat diakses masyarakat dan informasi terkait daftar pemilih di sub kanal daftar pemilih tetap. Kehadiran website resmi KIP Kota Banda Aceh selama pelaksanaan Pemilu telah mampu mengisi keberagaman peredaran informasi pemilu di Kota Banda Aceh dan menjadi sumber referensi bagi jurnalis dalam memperoleh informasi dan kegiatan pelaksanaan tahapan pemilu yang sedang dan akan berlangsung di Kota Banda Aceh. Berikut ini tampilan website resmi KIP Kota Banda Aceh:

P rofile

In form asi

d

c

K

x i i

11

43

Selain website, KIP Kota Banda Aceh juga mengelola sebuah penerbitan berkala, yaitu buletin “Banda Aceh Election 2014”. Bulletin ini menjadi salah satu wahana informasi strategis yang dimiliki oleh KIP Kota Banda Aceh yang merupakan kelanjutan penerbitan bulletin sebelumnya pada Pemilu Legislatif Tahun 2009 dan Pemilukada Tahun 2012. Bulletin ini didistribusikan kepada pemangku kepentingan di Kota Banda Aceh, seperti: Pemko Banda Aceh, DPRK Banda Aceh, Polresta Banda Aceh, Kodim BS 01/01, Parpol, Camat, PPK, dan PPS dan masyarakat luas. Buletin ini terbit berkala empat edisi, yaitu: Edisi Pertama Maret-April 2014, Edisi Kedua Mei-Juni 2014, Edisi Ketiga Juli-Agustus 2014, dan Edisi Empat September-Oktober 2014. Untuk penerbitan buletin ini, KIP Kota Banda Aceh bekerja sama dengan konsultan media PT. Aksara Sketsa Komunika yang berperan pada desain dan percetakan.

Bulletin Edisi Pertama

Kom i si l/xjep«nO on Po-trvlihan

Kota B anda A ce h

C£J

&

Tuntaskan Hasil P em ilu Le g isla tif 2014 Info K IP •OP b n d j Ac eft T u n u tlu n

Kavnpwnqfran M jp H u b t i f u m

Hasil Rapat Pleno n«v< rapal pteno tr»buk* Kon+u Indnw fldcn CK1P1

•and* Ac**

6

Wawancara

tnndra I M ilw a d y S.Sos

Komisi Independen Pemilihan

K ota B a n d a A c e h

Edrvi O M o b « t 2 0 1 4

Bulletin Edisi Keempat

AN GGO TA ^ D PRK BANDA D IL A N T IK In fo KIP KIP Banda Aceh Te rim a Hasil Perhitungan Suara

7

Lapo ra n Utarna Inilah A n g g o ta DPRK Banda Aceh

» Wi'J

Kegiatan IIP Kom isioner KPU K unjungi Sekretariat KIP Banda Aceh

4. Program Relawan Demokrasi (RELASI) Peningkatan partisipasi pemilih dalam pemilu menjadi perhatian serius KPU, salah satu terobosan KPU adalah dengan pencanangan program Relawan Demokrasi (RELASI). Program Relasi adalah gerakan sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. Program ini melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya dimana mereka ditempatkan sebagai pelopor demokrasi bagi komunitasnya. Anggota Relasi menjadi mitra KPU dalam menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis Kabupaten/Kota. Program Relasi dicanangkan atas dasar pertimbangan faktual persoalan partisipasi pemilih yang cenderung menurun pada tiga pemilu terakhir dan pelaksanaan pemilukada di berbagai daerah juga menunjukkan indikasi tersebut. Tren menurun partisipasi pemilih dalam pemilu, seperti terlihat pada pemilu 1999 dengan partisipasi 92%, pemilu 2004 turun 84% dan pemilu 2009 turun lagi 71% . Fakta ini menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh penyelenggara pemilu untuk mewujudkan target 75% partisipasi pemilih dalam pemilu 2014. Inflasi kualitas partisipasi pemilih dalam pemilu juga disebabkan faktanya pemilih kita terjebak dalam sikap pragmatisme, bahwa tidak semua pemilih datang ke TPS atas idealisme tertentu tetapi ada yang didasarkan pada kalkulasi untung rugi yang sifatnya material, seperti mendapatkan uang dan barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari. Karenanya, pemilu 2014 mesti menjadi titik balik, angka partisipasi memilih harus meningkat dan inflasi kualitas memilih

harus dipulihkan bahwa memilih adalah tindakan politik yang mulia. Penyelenggara pemilu bersama komponen bangsa dan stake holder lainnya memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan titik balik itu terwujud. Program Relasi yang digagas KPU melibatkan kelompok masyarakat yang berasal dari 5 (lima) segmen pemilih strategis yaitu: pemilih pemula, kelompok agama, kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok marginal. Anggota Relasi diharapkan mampu m enjadi pionir-pionir di tengah m asyarakat komunitasnya untuk menumbuhkan kembali kesadaran pentingnya pemilu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta dapat menggerakkan masyarakat agar menggunakan hak pilihnya dengan penuh kesadaran bijak dan bertanggung jawab sehingga partisipasi pemilih dan kualitas Pemilu Tahun 2014 dapat lebih baik dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. Singkatnya, program Relasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemilu, meningkatkan partisipasi pemilih, meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi, dan membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil dalam agenda pemilu dan demokrasi. Dalam Juklak Program Relasi, KPU menegaskan kewajiban dan kewenangan KPU/KIP Kabupaten Kota dalam pelaksanaan program ini, yaitu: 1.

Melakukan rekruitmen anggota Relasi.

2.

Memberikan pembekalan anggota Relasi.

3.

Mengkoordinir Relasi di setiap segmen.

4.

Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan kegiatan Relasi.

5.

Membuat laporan bulanan pelaksanaan Program Relasi di wilayahnya. dan melaporkannya kepada KPU Provinsi. Rekrutmen Anggota Relasi di Kota Banda Aceh disepakati berdasarkan usulan atau

rekomendasi dari institusi strategis pada setiap komunitas yang tentunya harus memenuhi persyaratan. Pendaftarannya diumumkan secara terbuka kepada kepada institusi strategis dari setiap komunitas, meliputi kelompok pemilih pemula, agama, perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok marginal. Jumlah Anggota Relasi yang direkrut sejumlah 25 orang dengan rincian setiap segmen terdiri dari 5 (lima) orang relawan.19 Kegiatan rekrutmen Anggota Relasi di Kota Banda Aceh, sebagai berikut:

19

Tabel: 7 Kegiatan Rekrutmen, Pengukuhan dan TOT Relasi di Kota Banda Aceh No

1.

2. 3. 4. 5 6

H ari/T angg al Senin/ 16 Sept 2013

Deskripsi Rapat KIP Kota Banda Aceh tentang Program Relasi di Kota Banda Aceh

Senin/11 Nov 2013 Senin/18 Nov 2013 Sabtu /30 November 2013 7 Januari 2014 13 Feb 2 0 1 4

Pengiriman Surat Pemanggilan dan Interview

K eterangan TOR, FORM Pendaftaran dan Persyaratan, Daftar Organisasi/Institusi yang akan disurati, Tim Seleksi Pengiriman surat kepada Institusi calon anggota Relasi Pelaksanaan Interview kepada peserta

Pengumuman Hasil Interview

Peserta yang Lulus

Pengukuhan Anggota Relasi

Relawan

Bimtek Relasi

Relawan

Adapun nama-nama Anggota Relasi di Kota Banda Aceh, sebagai berikut:

Tabel: 8 Nama-nama Relawan Demokrasi (RELASI) Pemilu 2014 Kota Banda Aceh Kelompok Marginal

Kelompok Perempuan

Kelompok Pemilih Pemula

Kelompok Disabilitas

Kelompok Keagamaan

Adianto

Rahmi

M. Ikhwan

T. Rahmat Syahputra

Ruwaida

Junaidi

Fitriani, SE

Dwi Meutia Pertiwi

Abdal Ghaffar

Ibnu Asrul

Zulkarnaini

Hasmiati

Zurrahma Adila Z

Hendra Kusuma

Nis Ramadhan

Magdale na

Kamisna, S. Pd

Alimuddin

M.Ichsan

Hendri Saputra

Ira Dwi

Linda

Hardiyanti

Handayani

Fachrul Radhi

Jamilah

Mak Arif

Para anggota relawan demokrasi sebelum menjalankan tugas-tugasnya, terlebih dahulu dikukuhkan pada 7 Januari 2014 oleh Ketua KIP Kota Banda Aceh di Kantor KIP Kota Banda Aceh, selanjutnya pada 13 Februari 2014 dilaksanakan bimbingan teknis dan pembekalan untuk memperkuat kompetensi para relawan dalam menjalankan tugasnya.

Dalam kegiatan pembekalan, para anggota relawan demokrasi Kota Banda Aceh dibekali masing-masing buku panduan pendidikan pemilih yang telah disusun oleh KIP Kota Banda Aceh, juga dibekali dengan pemahaman terkait materi pemilu dan demokrasi, tahapan pemilu legislatif, dan komunikasi efektif. Selanjutnya para relawan menyusun strategi dan agenda kerja, meliputi: pemetaan kelompok sasaran, identifikasi kebutuhan kelompok sasaran, identifikasi materi, alat pendukung dan metode sosialisasi yang akan dilakukan kepada kelompok sasaran, menyusun jadwal kegiatan dan mekanisme penyusunan laporan kegiatan.

Lima segmen yang menjadi obyek kerja relawan demokrasi di Kota Banda Aceh telah melakukan aktivitas dan kegiatan sosialisasi secara m assif kepada kelompok-kelompok sasarannya. Secara lengkap data kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Kelompok Relawan Demokrasi di Kota Banda Aceh dapat dilihat pada halaman lampiran.20

Sosialisasi Surat Suara Pemilu dan Tata Cara Coblos Pemilu 2014 oleh Relawan Demokrasi Segmen Marginal Kepada Etnis Tionghoa di Pasar Peunayong Banda Aceh.

I J

V *» ar

'V. *..•*•

i 1

1. 'A

.im

l

v

'

Kegiatan Sosialisasi Surat Suara Pemilu, Tata Cara Mencoblos dan Ajakan Memilih oleh Relawan Demokrasi Segmen Marginal Kepada Komunitas Pemulung, Nelayan dan Komunitas Abang Becak Motor di Kota Banda Aceh

Kegiatan Diskusi Publik dan Sosialisasi Pemilu oleh Relawan Demokrasi Segmen Pemilih Pemula

1

S E H A W iM W Jf T

Ketua KIP Kota Banda Aceh Menjadi Pembina Upacara Gerakan Nasional Sehari Menjadi Pembina Upacara Pelajar SMU-MA Se-Kota Banda Aceh

Sosialisasi Pemilu 2014 dan Tata Cara Mencoblos oleh Relawan Demokrasi Segmen Keagamaan Kepada Komunitas Umat Beragama di Kota Banda Aceh

56

A. Pengelolaan Data dan Informasi Publik Keterbukaan informasi sebagaimana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 merupakan kebutuhan pokok setiap orang dan merupakan ciri penting negara demokrasi. Di samping juga bahwa keterbukaan informasi publik adalah sarana optimalisasi pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lannya. Ketentuan Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menyatakan bahwa setiap badan publik wajib menyediakan dan menerbitkan informasi publik kepada pemohon informasi publik sesuai dengan diatur dalam peraturan Perundang-undangan. Informasi publik adalah informasi terhadap yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterim a oleh suatu badan publik

yang berkaitan dengan

penyelenggaraan negara yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dalam penyelenggaraan pemilu di Kota Banda Aceh, sejumlah data dari proses tahapan pemilu dan pemilukada serta data yang dihasilkan dari setiap tahapan menjadi kewajiban KIP untuk menjaga, menyimpan dan mengelolanya secara baik sesuai kaidah-kaidah arsiparis dokumen negara. Data dan dokumen pemilu tersebut ada yang merupakan informasi yang wajib diumumkan secara berkala, wajib diumumkan secara serta merta, wajib tersedia setiap saat dan data Informasi yang dikecualikan. Data informasi kepemiluan yang dikelola dan disimpan oleh KIP Kota Banda Aceh selama ini terbuka untuk diakses oleh siapapun pengguna informasi publik dengan mengajukan permohonan resmi serta dilayani secara cepat, tepat waktu, dan sederhana. Data tersebut mayoritas diperlukan oleh pengguna informasi dari kalangan mahasiswa yang melakukan penelitian kepemiluan, para pemantau pemilu, peneliti mandiri, Panwaslu, Parpol, tim kampanye pasangan calon kepala daerah, insan pers dan media massa, stake holder pemilu serta mitra-mitra kerja KIP Kota Banda Aceh lainnya. Khusus untuk penelitian dan keperluan pemantauan pemilu, penelitian mandiri dan penelitian mahasiswa, KIP Kota Banda Aceh mewajibkan pemohon informasi publik tersebut untuk menyampaikan hasil pemantauan dan penelitiannya kepada KIP Kota Banda Aceh. KIP Kota Banda Aceh wajib mengumumkan informasi publik secara berkala, meliputi: 1.

Peraturan dan Keputusan KPU, KIP Aceh dan KIP Kota Banda Aceh;

2.

Kegiatan dan kinerja KPU, KIP Aceh dan KIP Kota Banda Aceh tentang proses dan hasil pemilu;

3.

Informasi mengenai laporan keuangan;

4.

Informasi lain yang diatur dalam Peraturan dan Keputusan KPU, KIP Aceh dan KIP Kota Banda Aceh; Kewajiban menyampaikan informasi publik dilakukan secara berkala paling singkat 6

(enam) bulan sekali dengan cara yang mudah untuk diketahui oleh masyarakat. Tata cara penyampaian informasi ditentukan oleh Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) pada kantor KIP Kota Banda Aceh.21 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KIP Kota Banda Aceh wajib mengumumkan secara serta merta atau setiap saat suatu informasi mengenai proses dan hasil pemilu, meliputi: 21Lampiran

18: Keputusan Sekretaris KPU Kota Banda Aceh Nomor: 11 Tahun 2 0 1 3 tentang Kelompok Kerja Pengem bangan Pusat Informasi Pemilu dan Dokumentasi (Penunjang PPID)

1. Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya tidak termasuk informasi yang dikecualikan; 2. Hasil Peraturan dan Keputusan KPU, KIP Aceh dan KIP Kota Banda Aceh terkait dengan pertimbangan: a. Seluruh kebijakan dan dokumen pendukungnya; b. Rencana kerja termasuk di dalamnya perkiraan pembiayaan pemilu dan pembiayaan tahunan KIP Kota Banda Aceh; c. Perjanjian KIP Kota Banda Aceh dengan pihak ketiga; d. Informasi dan kebijakan yang disampaikan KIP Kota Banda Aceh dalam pertemuan terbuka dan umum; e. Rencana stategis KPU, KIP Aceh dan KIP Kota Banda Aceh; f. Profil anggota KIP Kota Banda Aceh; 3. Informasi publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan atau penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Setiap tahun, KIP Kota Banda Aceh wajib mengumumkan kepada publik jumlah permintaan informasi yang diterima, waktu yang diperlukan untuk memenuhi setiap permintaan informasi, jumlah pemberian dan penolakan dan atau alasan penolakan permintaan informasi. KIP Kota Banda Aceh berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan, meliputi: 1. Rahasia kesehatan calon dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu PPWP dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 2. Daftar nama-nama pendukung calon perseorangan dalam Pemilukada; 3. Pilihan kepada calon dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu PPWP dan Pemilukada;

4. Security printing surat suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu PPWP dan Pemilukada; 5. Berkas dokumen persyaratan pribadi calon dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu PPWP dan Pemilukada; 6. Laporan dana kampanye yang belum diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu PPWP, Pemilukada; 7. Masalah proses anggaran KPU dalam DIPA dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu PPWP, Pemilukada yang belum final; Dalam pengelolaan data dan pelayanan informasi publik, KIP Kota Banda Aceh berpedoman pada azas pelayanan informasi publik, sebagai berikut: 1. Terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik; 2. Informasi yang dikecualikan bersifat ketat, rahasia dan terbatas sesuai dengan azas kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada konsekuensi yang timbul apabila informasi tersebut diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup

informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya; 3. Dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat, tepat waktu, biaya dan sederhana; Pelayanan dan penyampaian informasi publik memilik target dan bertujuan: 1. Menjamin hak-hak publik untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan, program dan proses pengambilan keputusan di lingkungan KIP Kota Banda Aceh; 2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan di lingkungan KIP Kota Banda Aceh; 3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pemilu; 4. Mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang transparan, efektif, efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; 5. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan KIP Kota Banda Aceh secara berkualitas; E. Logistik Pemilu Tahun 2 0 1 4 Sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum, bahwa Sekretaris Jenderal KPU mempunyai tugas dan berwenang mengadakan dan m endistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur dan kebutuhan, perencanaan anggaran perencanaan pengadaan sampai dengan perencanaan distribusi perlengkapan penyelenggaraan pemilu. Jumlah alokasi logistik pemilu yang dibutuhkan sesuai dengan jumlah pemilih yang dibagi ke dalam TPS sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan logistik pemilu merupakan kegiatan yang membutuhkan perencanaan yang terstruktur, penganggaran dan mekanisme pengadaan kelengkapan logistik yang efisien dan tepat waktu, sistem informasi logistik yang transparan, sistem distribusi yang terpola dan teru ku r yang m encakup seluruh kebutuhan log istik pada tahapan pem ungutan dan penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, dan PPWP Tahun 2 0 1 4 Pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang dilaksanakan di Tempat Pemungutan Suara diperlukan logistik dalam jumlah besar dengan berbagai macam/jenis antara Iain: kotak dan bilik suara, surat suara, formulir-formulir, tinta sidik jari, segel, alat pemberi tanda pemilihan, sampul dan perlengkapan pendukung lainnya. Jumlah alokasi logistik pemilu yang dibutuhkan sesuai dengan jumlah pemilih yang dibagi ke dalam TPS sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 1. Tahapan Persiapan Berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya, tahapan persiapan dan distribusi logistik terutama surat suara adalah isu sensitif yang menjadi pusat pemberitaan. Pemilu sebelumnya mengajarkan kita bagaimana persoalan perencanaan dan pengadaan logistik pemilu menjadi masalah hukum bagi KPU pasca pemilu diselenggarakan. Dalam masa persiapan, beberapa agenda

penting dalam kegiatan pengelolaan logistik yang patut diperhatikan, antara lain: 1. Transparansi proses pengadaan logistik dan alat kelengkapan TPS, baik itu yang menjadi kewenangan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh maupun KPU/KIP Kabupaten/Kota; 2. Sosialisasi kebutuhan logistik setiap tingkatan penyelenggara pemilu kepada publik, begitu pula proses tender pencetakannya yang tranparan, pelaksanaan pencetakan tepat waktu dan tingkat pengamanan serta pendistribusian logistik pemilu; 3. Kegiatan-kegiatan krusial dalam tahapan logistik pada setiap kegiatannya untuk mendapatkan porsi peliputan media yang maksimal dalam rangka membangun trust penyelenggara pemilu dan menjadi bagian transparansi dan keterbukaan informasi publik. Pada masa persiapan, KPU dari tanggal 9 Juni s/d 31 Desember 2013 melakukan kegiatan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu. KPU menyelenggarakan kegiatan Workshop Implementasi Manajemen Logistik Pemilu 2014 tanggal 12 s/d 14 Juni 2013. Dalam kegiatan ini dijelaskan pembagian kewenangan pengadaan jenis logistik, sebagai berikut: 1.

Kewenangan KPU a) Surat Suara b) Segel c) Tinta d) Alat bantu tuna netra e) Daftar calon dan pasangan calon f) Keperluan Pemilu LN

2.

Kewenangan KPU Propinsi/KIP Aceh a) Formulir b) Sampul c) Kotak Suara d) Bilik Suara

3.

Kewenangan KPU/KIP Kabupaten/Kota a) Alat kelengkapan TPS b) Sarana pendukung TPS lainnya, seperti papan Pengumuman, dan lain-lain. Dengan kewenangan yang telah ditetapkan, maka KIP Kota Banda Aceh hanya melakukan

pengadaan alat kelengkapan TPS dan sarana pendukung TPS lainnya.22 Sedangkan di luar itu hanya menerima setiap jenis logistik dari KIP Aceh dan KPU sesuai pembagian kewenangan tersebut di atas. Pengadaan logistik Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 dilakukan pada Tahun Anggaran 2013 dan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada Tahun Anggaran 2014. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan logistik pemilu yang tepat jumlah, tepat alokasi, tepat kualitas, tepat waktu dan tepat sasaran, KPU menerbitkan SOP Teknis Tahapan Pengelolaan Logistik Pemilu 2014 sebagaimana Surat Setjen KPU Nomor 1256/SJ/X/2013 Tanggal 10 Oktober 2013. 22Lampiran 19: P engadaan Alat Kelengkapan TPS dan Sarana Pendukung TPS Pemilu Tahun 2 0 1 4 di Kota Banda Aceh.

Persiapan PPK mendistribusikan logistik Kotak Suara Pemilu Legisaltif 2 0 1 4 di TPS diawasi oleh staf KIP Banda Aceh

2. Bimbingan Teknis dan Sistem Informasi Logistik (Silog) KIP Kota Banda Aceh menggelar Bimbingan Teknis Pengelolaan Logistik Pemilu kepada Anggota KPPS dan PPS pada tanggal 19 s.d 22 Maret 2014 di Hotel Rajawali Kota Banda Aceh. Kegiatan ini menghadirkan sebanyak 826 peserta yang berlangsung selama 4 (empat) hari, dimana peserta aktif adalah Ketua KPPS dan 1 (satu) orang anggota KPPS yang membidangi tugas logistik dan Ketua PPS Se-Kota Banda Aceh sebagai peserta aktif. Karena banyaknya peserta, kegiatan ini dibagi ke dalam 3 (tiga) kelas. Seluruh Komisioner KIP Kota Banda Aceh menjadi narasumber menyampaikan materi tentang: 1.

Jadual Penerimaan Logistik Pemungutan Suara di TPS

2.

Alat Kelengkapan Logistik Pemungutan Suara Pemilu di TPS

3.

Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS. Sistem informasi logistik (Silog) merupakan sebuah media yang digunakan KPU RI untuk

menghadirkan informasi dan data logistik secara daring (online) untuk kegiatan Pemilu. Silog telah digunakan sejak pemilu 2009 yang kembali dioptimalkan KPU pada pemilu 2014. Silog tidak hanya menjadi media peyusunan rencana kegiatan dan biaya logistik, tapi menjadi sumber informasi bagi publik yang ingin mendapatkan informasi logistik Pemilu 2014 secara daring dan real time. Selain itu, Silog juga sering dimanfaatkan Biro Logistik untuk mengirimkan berbagai regulasi berupa Surat Edaran, Surat Keputusan, dan Peraturan KPU terkait perencanaan dan pelaksanaan kegiatan logistik. Dengan demikian, setiap regulasi terbaru dapat diakses dan diketahui dengan cepat oleh KPU/KIP Provinsi dan Kabupaten/Kota, namun seringkali regulasi terlam bat dikeluarkan oleh KPU RI. Melalui Silog, KPU/KIP Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat menyusun rencana kegiatan dan biaya logistik Pemilu 2014 secara daring sehingga pada saat yang sama KPU RI dapat mengetahui secara real time rencana kegiatan dan biaya logistik yang dibutuhkan oleh ke KPU/KIP Kabupaten/Kota. Beberapa informasi yang di-input ke Silog, antara lain:

1. Jumlah Pemilih 2. Jumlah TPS 3. Rencana Kegiatan dan Biaya Logistik 4. Rencana Biaya Distribusi Logistik 5. Pengadaan Tingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota 6. BAST (Berita Acara Serah Terima) Barang Kebutuhan Logistik Berdasarkan Silog point 1 s.d. 4, KPU merencanakan kegiatan dan biaya pemilu di tingkat nasional dan berdasarkan poin 4 s/d 5, KPU dapat memantau persiapan KPU/KIP Kabupaten/Kota menghadapi pemilu. Selanjutnya semua proses ini diakses langsung oleh publik yang sudah diregistrasi di KPU sebelumnya. Proses penyusunan rencana kegiatan dan biaya logistik dijalankan oleh 2 (dua) operator, yaitu: operator penyusunan rencana kegiatan Kota Banda Aceh, Syamsul R iz a l d e n g a n u s e r n a m e k o t a b a n d a a c e h 1

d an A h m ad Y a s ir S a p u tr a d e n g a n

usernam ekotabandaaceh2 .23 Setiap perkembangan persiapan logistik di KIP Kota Banda Aceh dilaporkan ke Biro Logistik KPU RI melalui surat elektronik (e-mail), termasuk jika terdapat kekurangan. 3. Program , Tahapan dan Kegiatan Logistik Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 Berdasarkan PKPU 16 Tahun 2013 Tentang Norma, Standar Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bahwa kegiatan logistik dilaksanakan oleh KPU dan KPU Provinsi/KIP Aceh. Adapun pelaksanaan kegiatan dan jadual logistik merujuk kepada PKPU 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedelapan Atas PKPU 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU 22 Tahun 2014, sebagai berikut:

23

Lampiran 2 0 : Keputusan KPU Nomor: 12/K pts/K PU /Tahun 2 0 1 3 Tentang Penunjukan Administrator dan Operator Sistem Informasi Logistik Pemilu.

Tabel: 9 Tahapan, Program dan Jadual Kegiatan Logistik Pemilu Tahun 2014 No 8.

P ro g ram /K eg iatan Logistik a. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu. b. Bimbingan teknis

Jadual

Ket

9 Juni s/d 31 D e s 2 0 1 3

oleh KPU

1 Juli s/d 31 Des 2 0 1 3

oleh KPU, KPU Prov dan KPU Kab/Kota

c. Pengadaan dan pengelolaan logistik 1) 2)

Logistik Tahun 2 0 1 3 Logistik Tahun 2 0 1 4

9 Juni s/d 30 Nov 2013

Setjen KPU, Set KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota

d. Distribusi logistik perlengkapan pemungutan suara: 1) KPU Provinsi 2) KPU Kabupaten/Kota 3) PPK 4) PPS 5) KPPS

1 Feb s/d 31 Maret 2 0 1 4 1 Feb s/d 31 Maret 2 0 1 4 1 M aret s/d 5 April 2 0 1 4 5 s/d 8 April 2014 8 April 2014

dari KPU dari KPU dari KPU

Dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran pengadaan dan distribusi logistik Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014, KIP Kota Banda Aceh mengacu pada Surat Edaran KPU Nomor 168/KPU/III/2014 tanggal 18 Maret 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilu 2014.24 Pelipatan surat suara pemilu legislatif dilaksanakan tanggal 13 s/d 20 Maret 2014 berdasarkan SE KPU Nomor: 146/KPU/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Kegiatan Sortir Surat Suara Pemilu Tahun 2014. Pelaksanaannya di Kota Banda Aceh sebagai berikut: Tabel: 10 Kegiatan Sortir Surat Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014 Tempat Kegiatan

Gedung IT Banda Aceh

Keterangan

Tanggal Kegiatan

13 s.d. 20 Maret 2014

(seminggu)

Waktu Kegiatan Jumlah Relawan Sortir dan Lipat Surat Suara Jumlah Kotak Surat Suara yang Diterima Jumlah Surat Suara dalam 1 kotak 1-162 Jumlah Surat Suara dalam 1 kotak 163 Setiap ikat Surat Suara Berjumlah Setiap bungkus plastik SS DPR berisi Setiap bungkus plastik SS DPD, DPRA, DPRK

_

.. 221 163 1.000 398 25 12 / 300 10 / 250

WIB orang kotak lembar lembar lembar ikat / lembar ikat / lembar

Saat kegiatan pelipatan dan sortir surat suara Anggota DPR, DPD, DPR Aceh, dan DPRK di Kota Banda Aceh ditemukan surat suara dalam kondisi rusak dan lebih diterima, sebagai berikut: 1.

Surat suara DPR RI lebih sebanyak 27 lembar;

2.

Surat suara DPD lebih sebanyak 555 lembar;

3.

Surat suara DPR Aceh Dapil 1 lebih sebanyak 187 lembar; Terhadap kelebihan surat suara di atas, KIP Kota Banda Aceh menyerahkan kepada KIP

Aceh, pada tanggal 7 April 2014. Sedangkan surat suara dari Kabupaten lain, surat suara DPR Kota Banda Aceh yang rusak dan lebih dilakukan pemusnahan pada tanggal 8 April 2014 dengan menghadirkan Panwaslu, Kepolisian dan Pemkot Banda Aceh,25 sebagai berikut: 1.

Surat suara DPR Aceh 8 sebanyak 27 lembar;

2.

Surat suara DPRK Aceh Utara Dapil 5 sebanyak 100 lembar;

3.

Surat suara DPRK Banda Aceh Dapil 1 rusak sebanyak 17 lembar, lebih 6 lembar;

4.

Surat suara DPRK Banda Aceh Dapil 2 rusak sebanyak 114 lembar, lebih 990 lembar;

5.

Surat suara DPRK Banda Aceh Dapil 3 rusak sebanyak 19 lembar;

6.

Surat suara DPRK Banda Aceh Dapil 4 rusak sebanyak 39 lembar, lebih 12 lembar;

7.

Surat suara DPRK Banda Aceh Dapil 5 rusak sebanyak 48 lembar;

2ALampiran 2 1 : Data Kegiatan Logistik Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2 0 1 4 di Kota Banda Aceh.

Pelaksanaan sortir dan pengesetan formulir dilakukan bersamaan penempelan hologram pada formulir C1 ukuran folio dan plano.Kegiatan ini untuk memastikan secara teliti bahwa setiap TPS terdapat 1 (satu) set formulir model C1 ukuran folio dan C1 Plano. Setelah semua kebutuhan kelengkapan pemungutan suara di TPS dimasukkan dan disegel ke dalam kotak suara, baru di distribusikan ke sleuth TPS pada tanggal 8 April 2014. Tabel: 11 Kegiatan Pelipatan/Sortir Surat Suara Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kota Banda Aceh Surat Suara

Kebutuhan

Baik

Rusak

DPR

162.405

163.366

29

DPD

162.405

162.413

DPRA Aceh 1

162.405

DPRK Banda Aceh 1

Lebih 961

234^ H

555

162.592

84

187

19.812

19.818

17

6

DPRK Banda Aceh 2

31.005

31.995

114

990

DPRK Banda Aceh 3

39.788

39.788

19

0

DPRK Banda Aceh 4

40.184

40.196

39

12

DPRK Banda Aceh 5

31.616

31.581

48

35

V

j

Mekanisme distribusi logistik dilakukan dengan sistem memusatkan seluruh alat kelengkapan TPS di Gedung IT Centre dan Aula SMP Negeri 1 Banda Aceh. KIP mempersiapkan 9 mobil dum truk untuk mengangkut semua kotak suara dan langsung setiap PPK mengkoordinir pendistribusiannya ke setiap Desa/Gampong dalam wilayah Kecamatan masing-masing dengan pengamanan pihak Kepolisian Sektor. PPS dan Linmas Desa/Gampong diarahkan untuk mengkoordinir Anggota KPPS untuk menunggu tibanya alat kelengkapan TPS di Kantor Desa/Gampong dan menghitung kembali jumlah alat kelengkapan TPS yang diterima dibuktikan tanda terima dari PPK.

Program, tahapan dan kegiatan logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 berdasarkan PKPU 4 Tahun 2014, dimana pengadaan dan pendistribusian perlengkapan logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara semua, semua kebutuhan perlengkapan logistik telah sampai dan diterima oleh KPPS. Untuk putaran pertama, tahapan kegiatan dimulai dari tanggal 3 Maret s/d 8 Juli 2014, dan bila ada putaran kedua dari tanggal 22 Juli s/d 8 September 2014. Pelaksanaan pelipatan surat suara PPWP dari tanggal 30 Juni s/d 1 juli 2014 di Gedung IT Banda Aceh yang juknis pelaksanaannya berpedoman kepada Surat Edaran KPU Nomor: 280/KPU/VI/2014 Tentang Kegiatan Sortir Surat Suara PPWP Tahun 2014.

Tabel: 12 Kegiatan Sortir Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Banda Aceh Tempat kegiatan Tanggal kegiatan Waktu kegiatan Jumlah relawan sortir dan lipat surat suara Jumlah surat suara yang diterima Jumlah surat suara dalam 1 kotak (kotak 1 -82) Jumlah surat suara dalam 1 kotak (kotak 83) Setiap ikat surat suara berjumlah Setiap bungkus plastik surat suara

Gedung IT 30 Juni s.d. 09.00 90 83 2.000 398 25 12 / 300

Banda Aceh 1Juli 2014 17.00 WIB orang kotak lembar lembar lembar ikat / lembar

Kebutuhan surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kota Banda Aceh 160.924 lembar, dari kegiatan sortir pelipatan surat suara diketahui bahwa terdapat 162.843 surat suara yang diterima, dalam kondisi baik 161.758 lembar, rusak 251 lembar, maka terdapat kelebihan 834 lembar surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kota Banda Aceh yang diserahkan kepada KIP Aceh pada tanggal 7 Juli 2014. Adapun kegiatan logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang dilaksanakan di Kota Banda Aceh dapat dilihat pada tabel 22.26 Pelaksanaan sortir dan pengesetan formulir Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan sekaligus dengan penempelan hologram kepada formulir C1 ukuran folio dan ukuran plano. KIP Kota Banda Aceh dalam kegiatan ini memastikan secara teliti bahwa setiap TPS terdapat 1 (satu) set formulir model C1 ukuran folio dan C1 ukuran Plano. Setelah semua kebutuhan kelengkapan pemungutan suara di TPS dimasukkan dan disegel ke dalam Kotak Suara. KIP Kota Banda Aceh mendistribusikan semua kebutuhan logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 8

Juli 2014 (H-1) yang melibatkan seluruh anggota PPK. Kegiatan tersebut mendapat pengawasan oleh Panwaslu Kota Banda Aceh dan Panwaslu Kecamatan serta pengamanan ketat dari Jajaran Kepolisian Resort Kota Banda Aceh. Mekanisme distribusi logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tidak berbeda sebagaimana yang diterapkan pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Semua kegiatan dan kelengkapan TPS dipusatkan di Gedung IT Centre. KIP Kota Banda Aceh mempersiapakn 9 mobil dum tru k untuk m engangkut sem ua kotak suara dan PPK langsung m engkoordinir pendistribusiannya ke Desa/Gampong dalam wilayah Kecamatan masing-masing dengan mendapatkan pengamanan Anggota Kepolisian Sektor. PPS di Desa/Gampong diarahkan untuk m engkoordinir setiap KPPS untuk menunggu tibanya alat kelengkapan TPS di Kantor Desa/Gampong dan menghitung kembali jumlah alat kelengkapan TPS yang diterima dibuktikan tanda terima dari PPK. Tim logistik Anggota KIP Kota Banda Aceh melakukan monitoring kegiatan pembuatan TPS dan distribusi alat kelengkapan TPS PPWP di 413 TPS pada 90 Desa/Gampong dalam wilayah Kota Banda Aceh.

70

BAB III TAHAPAN PENYELENGGARAAN

A. Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu Tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu diawali dengan kegiatan pengumuman dan pengambilan formulir pendaftaran pada tanggal 9 s/d 11 Agustus 2012 di KPU sampai dengan penyelesaian sengketa tata usaha negara tanggal 12 Januari s/d 15 Maret 2013. Pelaksanaan teknis kegiatan dalam tahapan ini berpedoman kepada PKPU 14 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas PKPU 8 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, sedangkan untuk pendaftaran dan verifikasi Partai Politik Lokal merujuk kepada Keputusan KIP Aceh Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota. Beberapa istilah dalam tahapan ini sebagai berikut: 1. Partai Politik (Parpol) adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. 2. Partai Politik Lokal (Parlok) adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)/Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK), Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota. 3. Peserta pemilu adalah Parpol untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan untuk Pemilu Anggota DPD. 4. Parpol peserta pemilu adalah Parpol yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu. 5. Parlok peserta pemilu adalah Parlok yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu. 6. Pengurus parpol adalah Ketua, Sekretaris, dan Bendahara sesuai tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Parpol yang bersangkutan. 7. Pimpinan Parpol adalah Ketua dan Sekretaris Parpol sesuai tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Parpol yang bersangkutan.

8. Verifikasi administratif adalah penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran bukti-bukti tertulis untuk memenuhi syarat Parpol menjadi peserta Pemilihan Umum. 9. Verifikasi faktual adalah penelitian dan pencocokan bukti-bukti tertulis dengan objek di lapangan, berkenaan dengan pemenuhan syarat Parpol menjadi peserta Pemilihan Umum.

Pelaksanaan kegiatan pendaftaran Parpol calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertujuan untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut: 1. Melaksanakan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Huruf c Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pasal 4 Ayat (2) Huruf c dan Huruf d serta Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; 2. Melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 52/PUU-X/2012 Tanggal 29 Agustus 2012 Tentang Pengujian Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; 3. Melaksanakan Undang-udang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh; 4. Melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor: 20 Tahun 2007 Tentang Partai Politik Lokal di Aceh; 5. Melaksanakan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD,dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014; 6. Melaksanakan PKPU 7 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014; 7. Melaksanakan PKPU 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedelapan Atas PKPU 7 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU 22 Tahun 2014; 8. Melaksanakan PKPU 8 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; 9. Melaksanakan PKPU 14 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas PKPU 8 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; 10.Melaksanakan Keputusan KIP Aceh Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR Aceh, DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014.

1.

Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2 0 1 4

1.1.

Partai Politik Lokal Persyaratan pendaftaran Partai Politik Lokal (Parlok) peserta pemilu Tahun 2014 dalam

PKPU 8 Tahun 2012 Pasal 31 ditegaskan bahwa: a. Berkenaan dengan dengan tata cara penelitian dan penetapan Parlok menjadi peserta Pemilu Anggota DPRA dan DPRK di Aceh berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Peraturan ini; b. Mengenai pendaftaran, verifikasi dan penetapan Parlok menjadi peserta Pemilu Anggota DPRA dan DPRK diatur dengan peraturan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan memperhatikan pedoman dari KPU. Dalam Undang-undang 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Pasal 89, 90 dan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Lokal mengatur ketentuan persyaratan Parlok mengikuti Pemilu Anggota DPRA dan DPRK, sebagai berikut: 1) Telah disahkan sebagai badan hukum; 2) Memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Kab/Kota di Aceh; 3) Memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Kecamatan dalam setiap Kab/Kota; 4) Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1/1000 (satu per seribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan Parlok yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota; 5) Harus mempunyai kantor tetap; 6) Mengajukan nama dan tanda gambar kepada KIP; 7) Menyerahkan nomor rekening dana kampanye Pemilu atas nama Parlok tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota kepada KIP Aceh; Syarat keikutsertaan Parlok dalam Pemilu Anggota DPRA dan DPRK harus memenuhi ketentuan perolehan sekurang-kurangnya 5% (lima persen) jumlah kursi DPRA atau memperoleh sekurang-kurangnya 5% (lima persen) jumlah kursi DPRK yang tersebar sekurang-kurangnya di % (setengah) jumlah Kab/Kota di Aceh pada pemilu terakhir. Pemilu Anggota DPRA dan DPRK Tahun 2009 diikuti oleh 5 (lima) Parlok, yaitu: Partai Rakyat Aceh (PRA), Partai Bersatu Atjeh (PBA), Partai SIRA (Suara Independen Rakyat Aceh), Partai Daulat Atjeh (PDA) dan Partai Aceh (PA). Dari kelima Parlok tersebut di atas, hanya Partai Aceh yang memenuhi ketentuan Pasal 89 dan 90 Undangundang 11 Tahun 2006 dan Qanun Nomor 3 Tahun 2008, sehingga Partai Aceh (PA) berhak secara otomtis mengikuti pemilu selanjutnya, sedangkan Parlok lainnya harus melalui proses verifikasi untuk menjadi peserta Pemilu Anggota DPRA dan DPRK Tahun 2014. Terhadap Partai Aceh (PA), KIP Kota Banda Aceh tetap melakukan kegiatan verifikasi kelengkapan administrasi dan pembaharuan data/arsip, seperti:

1) Perubahan AD-ART dan nomor rekening; 2) Perubahan Struktur Pengurus DPW PA Kota Banda Aceh (SK terbaru); 3) SK Pengurus Partai Aceh tingkat Kecamatan; 4) Memperhatikan 30% keterwakilan perempuan dalam struktur kepengurusan; 5) Perubahan Alamat Kantor DPW PA Kota Banda Aceh dan Dewan Pimpinan Sagoe (Kecamatan) dalam wilayah Kota Banda Aceh;

Sedangkan Parlok peserta pemilu lainnya sampai batas waktu akhir pendaftaran tidak mendaftarkan partainya untuk mengikuti Pemilu Anggota DPRA dan DPRK Tahun 2014, hanya Partai Damai Aceh (PDA) yang merupakan kelanjutan dari Partai Daulat Atjeh (PDA) mendaftar sebagai calon peserta Pemilu Tahun 2014 dengan melakukan perubahan nama dan AD-ART dan Partai Nasional Aceh (PNA) sebagai Parlok baru yang mendaftar di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Propinsi Aceh untuk disahkan sebagai badan hukumyang mendaftar sebagai calon peserta Pemilu Anggota DPRA dan DPRK Tahun 2014. Dalam rangka pemenuhan persyaratan Parlok sebagai peserta pemilu, KIP Aceh mengeluarkan Keputusan KIP Aceh Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRA dan DPRK sebagai teknis pelaksanaannya. Parlok wajib melampirkan dokumen persyaratan, sebagai berikut: 1) Surat pendaftaran Parlok menjadi calon peserta Pemilu Anggota DPRA dan DPRK ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum Parlok tingkat pusat atau sebutan lain dan dibubuhi cap/stempel basah; 2) Berita Negara Republik Indonesia yang memuat tanda terdaftar bahwa Parlok tersebut sebagai badan hukum yang telah dilegalisir oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 3) Keputusan Parlok tentang pengurus tingkat Aceh, Kab/Kota dan Kecamatan; 4) Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan Parlok tingkat Aceh berkenaan kepengurusan di tingkat Aceh sesuai formulir Model F1-Parlok; 5) Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan Parlok tingkat Aceh berkenaan jumlah kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah Kab/Kota sesuai formulir Model F1Parlok; 6) Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan Parlok tingkat Aceh berkenaan jumlah kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah Kecamatan di Kab/Kota yang bersangkutan sesuai formulir Model F1-Parlok; 7) Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan Parlok tingkat Aceh berkenaan keterwakilan perempuan 30% (tiga puluh persen) pada kepengurusan Parlok tingkat Aceh, Kab/Kota dan Kecamatan; 8) Surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar Parlok dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia;

9) Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan Parlok tingkat Aceh berkenaan memiliki anggota sekurang-kurangnya 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan Parlok dengan dilampiri daftar nama anggota dalam bentuk

hardcopy sesuai formulir Model F2-Parlok dan Lampiran 1 Model F2-Parlok serta softcopy sesuai Lampiran 2 Model F2-Parlok; 10) Apabila ditemui orang yang sama menjadi anggota lebih dari satu Parlok, maka dilakukan verifikasi faktual untuk memastikan keanggotaannya hanya kepada 1 (satu)Parlok; 11) Apabila ditemui orang yang sama m enjadi anggota Parlok dan anggota Parpol diperbolehkan sepanjang rangkap keanggotaan itu hanya dengan 1 (satu) Parpol dan mendapat izin tertulis dari pimpinan Parlok; 12) Apabila ditemukan bukti seseorang menjadi anggota Parlok lebih dari 1 (satu) dalam Parlok yang sama maka dihitung satu keaggotaan; 13) Surat keterangan domisili kantor tetap dan alamat tetap dari Camat, Lurah/Kepala Desa/GeusyikGampong atau sebutan lain yang dilampiri dokumen yang sah sesuai formulir Model F11-Parlok; 14) Foto copy nom or rekening dana kam panye Parlok pada tin gkat Propinsi dan Kabupaten/Kota; 15) Salinan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Parlok sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 16) Nama dan tanda gambar Parlok ukuran 10x10 cm berwarna sebanyak 5 (lima) lembar.

1.2.

Partai Politik Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 7 dan PKPU 8 Tahun 2012 Pasal 3 menyebutkan

bahwa peserta pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik (Parpol). Adapun persyaratan Parpol sebagai peserta pemilu harus memenuhi ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 dan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) PKPU 8 Tahun 2012, yaitu: 1) Parpol peserta pemilu pada pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional ditetapkan sebagai Parpol peserta pemilu pada pemilu berikutnya; 2) Parpol yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada pemilu sebelumnya atau Parpol baru dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan: a. Berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-undang tentang Partai Politik; b. Memiliki kepengurusan di seluruh Propinsi; c. Memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah Kab/Kota di Propinsi yang bersangkutan; d. Memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah Kecamatan di Kab/Kota yang bersangkutan;

e. Menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Parpol tingkat pusat; f. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Parpol yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota; g. Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, Propinsi, dan Kab/Kota sampai tahapan terakhir pemilu; h. Mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar Parpol kepada KPU; i. Menyerahkan nomor rekening dana kampanye pemilu atas nama Parpol kepada KPU. Dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 52/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2012 tentang Pengujian Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012, ditindaklanjuti oleh KPU dengan menerbitkan PKPU 12 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas PKPU 8 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dimana ketentuan Pasal 4 dihapus sehingga persyaratan dan pendaftaran Parpol peserta pemilu berlaku sama terhadap seluruh Parpol, baik yang memenuhi ambang batas maupun tidak dalam pemilu terakhir, begitu juga berlaku sama terhadap atau Parpol baru. 1)

Pengorganisasian Kerja Pengorganisasian kerja pada tahapan ini merujuk pada PKPU 7 Tahun 2012 jo. PKPU 15

Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014, dan ketentuan PKPU 8 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Dalam tahapan ini, KIP Kota Banda Aceh melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) pendaftaran, verifikasi dan penetapan Parpol peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014 dan melakukan pembekalan terhadap kelompok kerja;27 2. Membagi tugas tim Pokja, terdiri dari tugas penerima pendaftaran dan pemeriksaan awal terhadap kelengkapan berkas pendaftaran Parpol, verifikasi faktual kepengurusan, domisili kantor dan keanggotaan Parpol ; 3. Mengagendakan pertemuan dengan Parpol calon peserta pemilu dalam rangka sosialisasi PKPU 7 Tahun 2012 dan PKPU 8 Tahun 2012; 4. Koordinasi antar lembaga yang dilakukan dengan Kepolisian, Kantor Departemen Hukum dan HAM Propinsi Aceh dan melakukan konsultasi ke KPU dan KIP Aceh; 5. Mengikuti rapat kerja tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Parpol peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014 dengan KIP Aceh

6. Berkoordinasi dengan KIP Aceh dalam menentukan metode verifikasi faktual keanggotaan Parpol, metode sensus bilamana anggota Parpol di Kab/Kota< 100 orang dan metode sampel acak sederhana apabila anggota Parpol di Kab/Kota > 100 orang; 7. Pengambilan/pencuplikan sampel keanggotaan Parpol dan pem beritahuan hasil pengambilan sampel dan jadual verifikasi faktual kepada Parpol ; 8. Memfasilitasi layanan helpdesk khusus pendaftaran dan verifikasi Parpol calon peserta Pemilu Tahun 2014

2.1. Alur Kerja dan Jadual Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahapan lengkap pendaftaran, verifikasi dan penetapan Parpol peserta pemilu Tahun 2014 berdasarkan PKPU 7 Tahun 2012, sebagai berikut:

Tabel: 13 Jadual Tahapan Verifikasi Parpol Tahun 2014 di Tingkat Kabupaten/Kota

No

P rogram /Kegiatan

1

Penyerahan KTA di KPU Kab/Kota

2

Pemberitahuan Hasil Penelitian Adm inistrasi Tahap II Kepada: 1) KPU Propinsidan KPU Kab/Kota 2) Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat

3

10 Agust s/d 7 Sept 2012

4) Verifikasi Hasil Perbaikan 5) Penyusunan Berita Acara 6) Penyampaian Hasil Verifikasi Kepada KPU Propinsi Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara

Ket KPU/KIPKab/ Kota

1 s/d 3 Okt 2012 1 s/d 3 Okt 2012 KPU/KIPKab/ Kota

Verifikasi ditingkat KPU Kab/Kota 1) Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan 2) Pemberitahuan Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan 3) Perbaikan

4

Jadual

4 s/d 24 Okt 2012 25 s/d 30 Okt 2012 31 Okt s/d 7 Noc 2012 8 s/d 21 Nov 2012 22 s/d 25 Nov 2012 26 s/d 30 Nov 2012 17 Des 2012 s/d 21 Feb 2013

PT TUN

Tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Parpol peserta pemilu Tahun 2014 mengalami perubahan menyusul dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 52/PUUX/2012 tanggal 29 Agustus 2012 tentang Pengujian Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012. KPU melakukan perubahan tahapan, program dan jadual dengan PKPU 15 Tahun 2012 Tentang Perubahan PKPU 7 Tahun 2012, secara lengkap sebagai berikut:

Tabel: 14 Jadual Tahapan Verifikasi Parpol Tahun 2014 di Tingkat Kabupaten/Kota Perubahan Berdasarkan PKPU 15 Tahun 2012

No 1

Program /Kegiatan Penyerahan KTA di KPU Kab/Kota 1) KPU Propinsi dan KPU Kab/Kota 2) Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat Verifikasi di Tingkat KPU Propinsi: 5) Penyusunan Berita Acara : A) Hasil Verifikasi Propinsi B) Rekapitulasi Hasil Verifikasi Kabupaten/Kota

2

3

Jadual

Ket

10 Agustus s/d 7 Sept 2012 23 s/d 29 Okt 2012 23 s/d 29 Okt 2012

KPU/KIP Kab/Kota

KPU Propinsi 25 s/d 27 Nov 2012 22 s/d 25 Des 2012 KPU/KIP Kab/Kota

Verifikasi ditingkat KPU Kab/Kota^ H 1) Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan 2) Pemberitahuan Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan 3) Perbaikan 4) Verifikasi Hasil Perbaikan 5) Penyusunan Berita Acara 6) Penyampaian Hasil Verifikasi Kepada KPU Propinsi Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara

4

30 Okt s/d 24 Nov 2012 25 s/d 26 Nov 2012 27 Nov s/d 3 Des 2012 4 s/d 17 Des 2012 18 s/d 19 Des 2012 20 s/d 21 Des 2012 12 Jan s/d 15 Maret 2013 Feb 2013

PT TUN

Pada tahapan pendaftaran dan verifikasi Parpol peserta pemilu Tahun 2014, KIP Kota Banda Aceh melaksanakan sejumlah kegiatan, secara lengkap sebagai berikut: 1.

Rapat KIP Kota Banda Aceh dengan agenda Perencanaan Pelaksanaan Tahapan Pemilu 2014 dan Verifikasi Parpol dan Parlok (Penyerahan KTA), tanggal 8 Agustus 2012. Output dari kegiatan ini terbentuknya Kelompok Kerja dalam rangka kegiatan pendaftaran dan verifikasi Parpol dan Parlok calon peserta pemilu Tahun 2014 di Kota Banda Aceh.

2.

Penerimaan pendaftaran dan penyerahan KTA anggota Parpol dan Parlok calon peserta pemilu, tanggal 10 Agustus 2012 di Media Centre. Output dari kegiatan ini adalah KIP

menerima KTA keanggotaan Parpol dan Parlok calon peserta pemilu Tahun 2014. 3.

Pendaftaran dan penyerahan KTA anggota Parpol dan Parlok calon peserta pemilu kepada KIP Kota Banda Aceh (Putusan MK Nomor 52/PUU-X/2012), Tanggal 8 s/d 29 September 2012 di Media Centre. Output dari kegiatan ini adalah KIP Kota Banda Aceh menerima KTA keanggotaan Parpol dan Parlok Tahun 2014 pasca Putusan MK Nomor 52/PUU-X/2012.

4.

Verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Parpol dan Parlok calon peserta pemilu Tahun 2014 di Kantor Parpol dan Parlok. Pelaksanaannya dari tanggal 30 Oktober s/d 24 November 2012.

5.

Pemberitahuan hasil verifikasi keangotaan Parpol dan Parlok. Pelaksanaannya dari tanggal 25 s/d 26 November 2012. Output dari kegiatan ini adalah KIP Kota Banda Aceh memberitahukan kepada Pimpinan Parpol dan Parlok terkait hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan.

6.

Parpol dan Parlok calon peserta pemilu Tahun 2014 di Kota Banda Aceh menggunakan kesempatkan untuk melakukan perbaikan hasil verifikasi faktual keangotaan dari tanggal 27 November s/d 3 Desember 2012.

7.

Rapat dan sosialisasi tahapan dan jadual verifikasi faktual perbaikan untuk 14 Parpol dan 2 Parlok calon peserta pemilu Tahun 2014 di Kota Banda Aceh pada tanggal 6 Desember 2012 di Ruang Balai Praja Pemkot Banda Aceh. Dalam kegiatan ini disosialisasikan PKPU 7 Tahun 2 0 1 2 tentang Tahapan dan Jadual Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan PKPU 18 Tahun 2012 tentang Verifikasi Faktual Partai Politik Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.

8.

Verifikasi faktual hasil perbaikan Parpol dan Parlok calon peserta pemilu Tahun 2014 dilaksanakan tanggal 4 s/d 17 Desember 2012. Output dari kegiatan ini adalah KIP terlaksananya kegiatan verifikasi perbaikan keanggotaan Parpol dan Parlok calon peserta pemilu Tahun 2014 di Kota Banda Aceh.

9.

Verifikasi faktual 14 Parpol dan 2 Parlok calon peserta pemilu Tahun 2014 (Tahap II) dari tanggal 7 s/d 11 Desember 2012 di masing-masing Kantor Parpol dan Parlok. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya verifikasi faktual kepada 14 Parpol dan 2 Parlok di Kota Banda Aceh.

10. Rapat Pleno Terbuka KIP Kota Banda Aceh tentang Penyampaian Hasil Verifikasi Parpol dan Parlok calon peserta pemilu Tahun 2014 di Kota Banda Aceh, tanggal 19 Desember 2012 di Aula Lama Pemkot Banda Aceh. 11. Verifikasi hasil perbaikan keanggotaan Parpol dan Parlok calon peserta pemilu Tahun 2014 di Kota Banda Aceh dilaksanakan dari tanggal 19 s/d 28 Desember 2012. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya verifikasi faktual perbaikan keanggotaan kepada 14 Parpol dan 2 Parlok di Kota Banda Aceh. 12. Rapat Pleno Terbuka KIP Kota Banda Aceh tentang Penyampaian Hasil Verifikasi Parpol dan Parlok calon peserta pemilu Tahun 2014 di Kota Banda Aceh, berlangsung tanggal 29 Desember 2012 di Media Center KIP Kota Banda Aceh.

2.2.

Koordinasi A ntar Lembaga Dalam pelaksanaan tahapan ini, KIP Kota Banda Aceh melakukan kegiatan koordinasi

dengan beberapa pihak, sebagai berikut: 1.

Koordinasi dengan Pemerintah Kota Banda Aceh terkait dimulainya pelaksanaan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik Lokal peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014, khususnya terkait persoalan anggaran pelaksanaan verifikasi faktual Parlok. Hal ini merupakan perintah Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 Pasal 32 yang menegaskan bahwa biaya verifikasi dan penetapan Parlok sebagai peserta pemilu dan pencalonan Anggota DPRA dan DPRK sepanjang tidak tersedia dalam APBN disediakan melalui APBA dan/atau APBK. Biaya sebagaimana dimaksud bersumber dari APBA diatur dengan Peraturan Gubernur dan yang bersumber dari APBK diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota. Hasil koordinasi dengan Pemkot Banda Aceh ditindaklanjuti dalam rapat koordinasi dengan Pemeritah Aceh.

2.

Koordinasi dengan Kepolisian dan TNI Polri terkait dimulainya pelaksanaan tahapan pemilu Tahun 2014 dan khususnya pelaksanaan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Parpol peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014.

3.

Koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh terkait kebutuhan data jumlah penduduk di Kecamatan dalam wilayah Kota Banda Aceh untuk keperluan persyaratan Parlok menjadi peserta pemilu Tahun 2014. Hasil Koordinasi, Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh Nomor: 941/602 tanggal 16 Agustus 2012 perihal Data Jumlah Penduduk Kota Banda Aceh.

4.

Konsultasi dengan KIP Aceh terkait status hukum Partai Damai Aceh (PDA) sebagai Parlok baru calon peserta Pemilu Anggota DPRA dan DPRK Tahun 2014 atau merupakan penggabungan Partai Daulat Atjeh (PDA) dengan Partai Damai Aceh. Karena ketentuan dalam PP Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh tidak mengenal frasa

kelanjutan tetapi penggabungan. AD-ART Partai Damai Aceh, Bab Satu Pasal 1 Ayat (4) dan (5) menyatakan bahwa Partai Damai Aceh (PDA) adalah kelanjutan dari Partai Daulat Atjeh (PDA). Konsultasi dengan KIP Aceh ditindaklanjuti dengan Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Aceh yang dalam suratnya Nomor: W1-AH.11.01-313 menegaskan bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (4) Akta Notaris Nomor: 63 tanggal 25 Juni 2012 tentang Perubahan Anggaran Dasar Partai Damai Aceh bahwa Partai Damai Aceh lahir berdasarkan Musyawarah Raya Partai Daulat Atjeh, dan Partai Damai Aceh merupakan kelanjutan dari Partai Daulat Atjeh yang direkomendasikan dalam Musyawarah Raya I Partai Daulat Atjeh. Berdasarkan Pasal 17 Akta Notaris Nomor: 63 tanggal 25 Juni 2012 tersebut bahwa segala aset dan kekayaan Partai Daulat Atjeh secara otomatis menjadi milik Partai Damai Aceh. Dan menurut Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Aceh bahwa Partai Damai Aceh merupakan kelanjutan dari Partai Daulat Atjeh. 5.

Konsultasi dengan Kepala Biro Hukum KPU RI Saiful, SH, terkait ketentuan pasal 89 dan 90 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 dan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 terkait kegitan verifikasi Partai Politik Lokal. Partai Aceh merupakan satu-satunya Parlok peserta

pemilu Tahun 2009 yang memenuhi ketentuan tersebut di atas, apakah terhadap Partai Aceh dilakukan verifikasi faktual kepengurusan, domisili kantor, dan keanggotaan sebagaimana Parlok lainnya di Aceh. Hasil konsultasi, Partai Aceh dengan ketentuan khusus tersebut sudah dapat dipastikan sebagai Parlok peserta Pemilu Anggota DPRA dan DPRK Tahun 2014. Walau demikian, Partai Aceh harus mendaftarkan kembali partainya untuk mengikuti pemilu Tahun 2014 kepada KIP Aceh dengan melampirkan dan memperbaharui dokumen kepartaiannya. KIP Aceh dan KIP Kab/Kota berkew ajiban melakukan pemeriksaan dan meneliti kembali kebenaran dan keabsahan dokumen pendaftaran Parlok sehingga dapat terpenuhinya seluruh persyaratan administrasi. Sedangkan verifikasi faktual kepengurusan dan domisili kantor dapat dilakukan jika secara faktanya ada perubahan dan pembaharuan data kepengurusan dan alamat kantor partai, sedangkan kegiatan verifikasi faktual keanggotaan tidak perlu dilakukan lagi.

2.3.

Bimbingan Teknis dan Layanan Helpdesk Secara berjenjang KPU, KIP Propinsi, memberikan bimbingan teknis kepada KIP Kab/Kota

berkaitan dengan teknis pelaksanaan kegiatan pendaftaran dan verifikasi Parpol calon peserta pemilu Tahun 2014. KIP Kota Banda Aceh menindaklanjutinya dengan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) pendaftaran dan verifikasi persyaratan administrasi dan faktual Parpol Tahun 2014, memberikan bimbingan teknis dan pembekalan kepada anggota Pokja terkait teknis penerimaan dan pemeriksaan berkas kelengkapan persyaratan Parpol, formulir-formulir pendaftaran; dan membekali anggota Pokja verifikasi administrasi dan faktual terkait teknis pelaksanaan verifikasi administrasi dan faktual kepengurusan, domisili kantor dan keanggotaan Parpol,

formulir-

formulir verifikasi dan pembagian jadual serta tugas masing-masing anggota Pokja. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2012 di Media Center KIP Kota Banda Aceh;

Ketua Pokja Verifikasi Parpol, Munawar Syah dan Ketua KIP Kota Banda Aceh Aidil Azhary memberikan pembekalan tentang tata cara verifikasi faktual kepengurusan, domisili kantor dan keanggotaan Parpol, dan pengisian formulirformulir verifikasi ( 2 4 /1 0 /2 0 1 2 )

2.4.

Pem anfaatan Aplikasi SIPOL Dalam rangka penyelenggaran pemilu Tahun 2014 yang lebih berkualitas, dalam tahapan

verifikasi Parpol, KPU memanfaatkan sistem informasi teknologi yang dinamakan Sistem Informasi Parpol (SIPOL). Aplikasi ini adalah bagian dari sistem informasi KPU berbasis teknologi komputer yang digunakan untuk proses pendaftaran dan verifikasi Parpol calon peserta pemilu Tahun 2014. SIPOL merupakan sistem yang dibangun KPU untuk membantu dalam menjalankan pekerjaannya terkait dengan tahapan pendaftaran dan verifikasi Parpol sebagai peserta pemilu. Dengan aplikasi ini, data Parpol beserta komponen-komponennya dapat diproses dengan lebih cepat dan berkualitas. Penggunakan aplikasi SIPOL sesungguhnya juga memberikan kemudahan bagi Parpol dalam pemenuhan persyaratan pendaftaran peserta pemilu, antara lain: a)

Parpol dapat memasukkan data kapan dan dimana saja asalkan tersedia sarana internet;

b)

Tidak perlu antrian penerimaan data di KPU karena data sudah berada di server KPU;

c)

Data lebih akurat karena disediakan fasilitas menguji dan memperbaiki kembali data yang sudah dimasukkan ke server sebelum pendaftaran ditutup;

d)

Proses verifikasi lebih cepat dan transparan karena data dapat didownload ulang untuk kepentingan Parpol ;

e)

Memudahkan Parpol mengelola data, pimpinan Parpol tingkat pusat dapat mengecek data secara bersama-sama dengan kepengurusan Parpol di bawahnya. Untuk dapat mengakses komponen-komponen pada aplikasi SIPOL, pengguna harus

terdaftar dibasis data pengguna SIPOL. Pengguna hanya cukup mendaftar ke administrator KPU RI, setelah disetujui dan didaftarkan oleh administrator, pengguna akan dapat masuk ke portal SIPOL dengan hak akses yang sesuai dengan jabatan pengguna tersebut. Aplikasi informasi SIPOL juga memudahkan dalam pengambilan sample untuk verifikasi faktual yang dapat dilakukan melalui dua cara, yakni: melalui program excel dan melalui aplikasi SIPOL. Jika melalui SIPOL dapat dilihat sampai ke kelurahan. Selain itu, aplikasi SIPOL dapat membantu mengatasi permasalahan dualisme keanggotaan dan kepengurusan Parpol karena dapat langsung terekam bila adanya data ganda keanggotaan Parpol. Namun aplikasi IT ini mendapat sorotan dan kritikan dari Parpol calon peserta pemilu Tahun 2014 yang menilai sebaliknya bahwa aplikasi ini menyulitkan mereka, sehingga tidak berjalan optimal.

2) Pelaksanaan Pendaftaran dan Penyerahan KTA di KPU/KIP Kabupaten/Kota Pada tahapan ini, KIP Kota Banda Aceh mengumumkan pengambilan formulir dan persyaratan pendaftaran Parpol calon peserta pemilu Tahun 2014 melalui iklan media cetak. Pendaftaran Parpol dilaksanakan dari tanggal 10 Agustus s/d 7 September 2012 pukul 08.00 s/d 16:00 WIB yang dipusatkan di Media Center KIP Kota Banda Aceh. Dalam masa pendaftaran, KIP Kota Banda Aceh sebagaimana Surat Edaran KPU Nomor: 316/KPU/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012 Perihal Penerimaan Fotocopy KTA, diminta untuk melaksanakan tugas sebagai berikut: 1. Mengakses data penduduk Kab/Kota pada laman sipol.kpu.go.id; 2. Melayani penerimaan KTA di kantor KPU/KIP Kab/Kota pada pukul 08.00-16.00 waktu setempat;

3.

Menerima foto copy KTA Parpol paling sedikit 1.000 atau 1/1.000 dari jumlah penduduk pada tiap Kab/Kota;

4.

Mencatat dalam buku penerimaan KTA, meliputi: a) Nama pengurus Parpol yang menyerahkan KTA; b) Nama Parpol ; c) Hari, tanggal dan waktu penerimaan; d) Alamat dan nomor telepon kantor Parpol tingkat Kab/Kota;

5.

Menghitung jumlah KTA sebagaimana dimaksud pada laman sipol.kpu.go.id;

6.

Memberikan tanda bukti penerimaan KTA sebagaimana formulir Lampiran Model 2 FParpol ;

7.

Memberikan kesempatan kepada Parpol untuk melengkapi jumlah KTA yang belum terpenuhi sampai pada akhir masa pendaftaran;

8.

Melaporkan setiap kegiatan penerimaan KTA kepada KPU melalui KPU Propinsi pada kesempatan pertama;

9.

Meminta Parpol untuk menyerahkan nama Liaison Officer (penghubung) sebanyak 2 (dua) orang kepada KIP; Penerimaan kelengkapan syarat keanggotaan Parpol dilaksanakan dari tanggal 10 s/d 29

September 2012, pukul 08.00 s/d 16:00 waktu setempat. Berdasarkan Surat KPU Nomor: 423/KPU/IX/2012 tanggal 10 September 2012 Perihal Pemberitahuan Daftar Nama Parpol yang Memenuhi Syarat Pendaftaran, KIP Kota Banda Aceh menindaklanjuti dengan membuka pendaftaran penyerahan kelengkapan syarat keanggotaan Parpol dalam bentuk daftar nama anggota dan foto copy KTA sebanyak 2 (dua) rangkap. Adapun Parpol yang memenuhi syarat pendaftaran sebagai berikut:

Tabel: 15 Partai Politik Yang Memenuhi Syarat Pendaftaran Pemilu Legislatif Tahun 2014

No

Nam a Parpol

No 18

Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)

19

Partai D em o krat

5

Partai Dem okrasi Kebangsaan (PDK) Partai Nasional D em o krat (N asdem Partai Dem okrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) Partai Kesatuan Dem okrasi Indonesia (PKDI) Partai Kongres

6

Partai S e rika t Indonesia (SRI)

23

7

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

24

8

Partai Bulan Bintang (PBB)

25

1 2 3 4

Nam a Parpol

20 21 22

Partai Damai Sejahtera (PDS) Partai Republika Nusantara (Republikan) PNI M arhaenism e Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) Partai Persatuan Pem bangunan (PPP) Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)

Nam a Parpol

No

No

9

Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)

26

10

Partai A m a n a t Nasional (PAN)

27

11 12 13 14 15 16 17

Partai G olongan Karya (Golkar) Partai Karya Republik (PAKAR) Partai Nasional Republik (NASREP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Partai G erakan Indonesia Raya (G ERIN D RA) Partai Dem okrasi Pem baharuan (PDP)

29

Partai Penegak Dem okrasi Indonesia (PPDI) Partai Kebangkitan Nasional Ulam a (PKNU) Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB) Partai Republik

30

Partai Kedaulatan

28

31 32 33 34

Partai Buruh

Nam a Parpol

Partai Persatuan Nasional (PPN) Partai Bhineka Indonesia (PBI) Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI)

34 Parpol tersebut di atas diharuskan untuk menyerahkan daftar nama dan alamat Parpol berdasarkan Lampiran 2 Model F2-Parpol dalam bentuk hard copy dan soft copy dilampiri dengan foto copy KTA rangkap dua dan jumlah nama serta KTA anggota 1/1000 dari jumlah penduduk Kota Banda Aceh, yaitu berjumlah 212 daftar nama anggota Parpol dan KTA. Sedangkan untuk Parlok, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Keputusan KIP Aceh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRA dan DPRK, perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan KIP Kota Banda Aceh Nomor: 70 Tahun 2012 Tentang Data Jumlah Penduduk di Kecamatan dalam Wilayah Kota Banda Aceh untuk Keperluan Persyaratan Parlok Menjadi Peserta Pemilu Tahun 2014, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel: 16 Data Jumlah Penduduk di Kecamatan Dalam Wilayah Kota Banda Aceh

No/Kode

11.71

Nama Kota Dan Kecamatan Kota Banda Aceh

Jumlah Penduduk

1/1000

(Jiwa)* 252.328

253

11.71.01

Baiturrahman

36.189

37

11.71.02

Kuta Alam

50.191

51

11.71.03

Meuraxa

19.066

20

11.71.04

Syiah Kuala

35.861

36

11.71.05

Luengbata

25.272

26

11.71.06

Kutaraja

12.058

13

11.71.07

Banda Raya

23.251

24

11.71.08

Jaya Baru

25.646

26

11.71.09

Ulee Kareng

24.974

25

Verifikasi keanggotaan Parlok harus memenuhi jumlah KTA pada setiap Kecamatan 1/100 (satu perseribu) dari jumlah penduduk di setiap Kecamatan dalam wilayah Kota Banda. Terhadap syarat jumlah KTA Parpol dilakukan verifikasi faktual 100 %. Sampai tanggal 7 September 2012, terdapat 13 (tiga belas) Parpol yang mendaftar dan menyerahkan KTA dan 2 (dua) Parlok.

Tabel: 17 Data Daftar Penerimaan Kartu Tanda Anggota Parpol Jumlah KTA

No

Partai Politik

1

2,837

3 4 5

Partai Nasional Demokrat (NASDEM) Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Partai Demokrat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)

6

Partai Serikat Rakyat Independen (SRI)

310

7 8 9 10 11 12 13 14 15

Partai Partai Partai Partai Partai Partai Partai Partai Partai

218 359 283 2,162 328 406 300 260 221

2

Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Hati Nurani Rakyat (HANURA) Bulan Bintang (PBB) Nasional Amanat (PAN) Kebangkitan Bangsa (PKB) Golongan Karya (GOLKAR) Persatuan Pembangunan (PPP) Karya Peduli Bangsa (PKPB) Damai Sejahtera (PDS)

Keterangan

260 240 225 1,075

Softcopy Lamp2 Model F-2 belum diserahkan.

Softcopy rekap KTA 16

Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)

265

17

Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia (PPPI)

214

18

Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)

56

19

Partai Nasional Republik (N ASREP)

270

20

Partai Republik

241

belum diserahkan, hardcopy Lampiran 2 Model F2-Partai Politikmasih 1 rangkap.

Jumlah KTA kurang, softcopy rekap KTA belum diserahkan. Jumlah rekap KTA &softcopy berjumlah 212

21 22

Partai Damai Aceh (PDA) Partai Nasional Aceh (PNA)

400 519

23

Partai Kedaulatan

216

24

Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB)

216

Waktu penyerahan tanggal 1 Oktober 2012, verifikasi Parpol ini akan dikonsultasi ke KIP Aceh/KPU. Jumlah rekap KTA soft copy berjumlah 202 Dikirim Via Pos JN E oleh DPP PKBIB diterima di KIP Tanggal 1 Okt 2012, tidak ada softcopy Lampiran 2 Model F-2 Parpol

Tabel: 18 Rekapitulasi Penerimaan Softcopy Daftar Nama Anggota Parpol Hasil Pencermatan KPU Yang Dikirim Melalui Email

No 1 2 3 4

P a r ta i Politik P artai D a m a i S e ja h t e r a (P D S ) P artai D e m o k ra s i P e m b a h a ru a n (P D P ) P artai K a ry a P ed uli B a n g s a (P K P B ) P artai K e a d ila n S e ja h t e r a (P K S )

J u m la h S o ftc o p y Hard Sipol co p y

KTA

211

221

221

224

0

0

254

254

260

240

240

240

5

P artai K o n g re s

211

0

0

6

P artai P e n g u s a h a dan P e k e rja In d o n e s ia (P P P I)

220

214

214

Ket

T id a k m e n d a fta r

T id a k m e n d a fta r

Secara lengkap kegiatan pada tahapan pendaftaran dan penerimaan KTA Parpol dan Parlok di Kota Banda Aceh sebagai berikut: 1. Jum'at,10 Agustus 2012 Pukul 10.00 WIB, KIP Kota Banda Aceh menerima 2.837 KTA Partai Nasdem Kota Banda Aceh yang diserahkan Adnan Yacob selaku Ketua.

2. Rabu, 05 September 2012 Pukul 15.10 WIB PKPI, KIP Kota Banda Aceh menerima 260 KTA Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang diserahkan oleh Daniel Abdul Wahab selaku Ketua.

3. Kamis, 6 September 2012 Pukul 15.30 WIB, KIP Kota Banda Aceh menerima 240 KTA Partai Keadilan Sejahtera yang diserahkan oleh Subhan M. Isa selaku Ketua PKS.

4. Kamis, 06 September 2012 Pukul 17.00 WIB, KIP Kota Banda Aceh menerima 224 KTA Partai Demokrat yang diserahkan oleh Yudi Kurnia selaku Ketua.

5. Jum'at, 7 September 2012 Pukul 10.00 WIB, KIP Kota Banda Aceh menerima 920 KTA Partai Gerindra yang diserahkan oleh Bahadur Satri, SH selaku Ketua.

6. Jum'at, 7 September 2012 Pukul 10.50 WIB, KIP Kota Banda Aceh menerima 310 KTA Partai Serikat Rakyat Independen (SRI) Muhammad Ranto selaku Ketua. 7. Jum'at, 7 September 2012 Pukul 14.30 WIB, KIP Kota Banda Aceh menerima 218 KTA dari Partai Persatuan Rakyat Nasional (PPRN) yang diserahkan oleh Drs. M. Amir Saman selaku Ketua. 8. Jum'at, 7 September 2012 Pukul 15.00 WIB, KIP Kota Banda Aceh menerima 359 KTA Partai hati Nurani Rakyat (Hanura) yang diserahkan oleh Aidy Fairizal R. Bsc selaku Ketua. 9. Jum'at, 7 September 2012 Pukul 15.30 WIB, KIP Kota Banda Aceh menerima 283 KTA Partai Bulan Bintang (PBB) yang diserahkan oleh Usman M. Adam selaku Ketua. 10. Jum'at, 7 September 2012 Pukul 16.00 WIB, KIP Kota Banda Aceh menerima 2.162 KTA softcopy dan 1.004 KTA hardcopy Partai Amanat Nasional (PAN) yang diserahkan oleh Drs. HK. Zainal Arifin selaku Ketua. 11. Jum'at, 7 September 2012 Pukul 16.05 WIB, KIP Kota Banda Aceh menerima 328 KTA Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang diserahkan oleh H. Fahruddin, MA, SH selaku Ketua.

12. Jum'at, 7 September 2012 Pukul 17.00 WIB, KIP Kota Banda Aceh menerima 406 KTA Partai Golongan Karya (Golkar) yang diserahkan oleh H. Iskandar Mahmud, SH selaku Ketua Harian.

13. Jum'at, 7 September 2012 Pukul 17.15 WIB, KIP Kota Banda Aceh menerima 300 KTA Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang diserahkan oleh Hj. Illiza Sa'aduddin Djamal, SE selaku Ketua.

14. Kamis, 27 September 2012 Pukul 12.00 WIB, KIP Kota Banda Aceh menerima 260 KTA Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) yang diserahkan oleh Fahrul Razi selaku Ketua

15. Sabtu, 29 September 2012 Pukul 10.30 WIB, KIP Kota Banda Aceh menerima 221 KTA Partai Damai Sejahtera (PDS) yang diserahkan oleh German Henrikus Sitanggang selaku Ketua. 16. Sabtu, 29 September 2012 Pukul 15.40 WIB, KIP Kota Banda Aceh menerima 265 KTA Partai Kesatuan Nahdhatul Ummah (PKNU) yang diserahkan oleh Hidayat Saleh selaku Ketua. 17. Sabtu, 29 September 2012 Pukul 16.00 WIB, KIP Kota Banda Aceh menerima 214 KTA Partai Persatuan Pemuda Indonesia (PPPI) yang diserahkan oleh Zulmafizal selaku Ketua. 18. Sabtu, 29 September 2012 Pukul 16.10 WIB, KIP Kota Banda Aceh menerima 401 KTA Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) yang diserahkan oleh Ruslan Sirus selaku Ketua 19. Sabtu, 29 September 2012 Pukul 17.10 WIB, KIP Kota Banda Aceh menerima 270 KTA Partai Nasional Republik (Nasrep) yang diserahkan oleh Akmarruddin, SP selaku Ketua. 20. Sabtu, 29 September 2012 Pukul 17.20 WIB, KIP Kota Banda Aceh menerima 212 KTA Partai Republik yang diserahkan oleh M. Sabriansyah Abd selaku Ketua. 21. Senin, 1 Oktober 2012 Pukul 12.30 WIB, KIP Kota Banda Aceh menerima 214 KTA Partai Kedaulatan yang diserahkan oleh M. Sabriansyah Abd selaku Ketua. 22. Senin, 1 Oktober 2012 Pukul 12.30 WIB, KIP Kota Banda Aceh menerima 216 KTA dari DPN Partai Kebangkitan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB) yang dikirim Via JNE dan diterima di tanggal 1 Oktober 2012, tidak ada soft copy Lampiran 2 Model F-2 Parpol 23. Jum'at, 7 September 2012 Pukul 14.00 WIB, KIP Kota Banda Aceh menerima 400 KTA Partai Damai Aceh (PDA) yang diserahkan oleh Tarnuman M. Thaib selaku sekretaris. 24. Jum'at, 7 September 2012 Pukul 17.00 WIB, KIP Kota Banda Aceh menerima 522 KTA Partai Nasional Aceh (PNA) yang diserahkan oleh Zainuddin Muhammad selaku Wakil Ketua.

Ketua Pokja Verifikasi Partai Politik KIP Kota Banda Aceh, M u n aw ar Syah, MA d id a m p in g i A n g g o ta , m e n e rim a pendaftaran dan penyerahan KTA Partai Nasional Aceh (PNA) s e ju m la h 5 2 2 le m b a r, d is e r a h k a n o le h Z a in u d d in M uham m ad/Sekretaris (Jumat, 7 Septem ber 2 0 1 2 )

3.1.

Ketua KIP Kota Banda Aceh, Aidil Azhary, SH didampingi A nggota dan tim verifikasi m en erim a p en d aftaran dan penyerahan KTA Partai Damai Aceh (PDA) sejumlah 4 0 0 lembar, diserahkan oleh Tgk. Tarnuman M. Thaib/Sekretaris (Jumat, 7 Septem ber 2 0 1 2 )

Verifikasi Administrasi Memasuki tahapan dan jadual perbaikan dokumen persyaratan dan verifikasi administrasi

keanggotaan Parpol, KIP Kota Banda Aceh m enindaklanjuti Surat Edaran KPU Nomor: 512/KPU/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012 Perihal Verifikasi Administrasi Keanggotaan Parpol. Surat ini menjelaskan bagaimana teknis kegiatan dilakukan, sebagai berikut: a.

Persiapan 1) Membagi anggota Kelompok Kerja (Pokja) ke dalam Tim Verifikasi Administrasi yang bertugas mencocokkan softcopy daftar nama anggota Parpol hasil pencermatan KPU dengan daftar nama anggota Parpol sebagaimana formulir Lampiran 2 Model F2-Parpol dan foto copy KTA. 2) Melaksanakan pembekalan pada Tim Verifikasi terkait juknis verifikasi administrasi keanggotaan Parpol. 3) Mengakses laman sipol.kpu.go.id tanggal 16 Oktober 2012 untuk mendapatkan data daftar nama anggota Parpol dalam bentuk softcopy.

b.

Pelaksanaan verifikasi administrasi keanggotaan Parpol dilakukan dengan cara: 1) Meneliti jumlah keanggotaan Parpol pada softcopy daftar nama anggota Parpol hasil pencermatan KPU RI, daftar nama anggota Parpol sebagaimana formulir Lampiran 2 Model F2-Parpol dan foto copy KTA. 2) Mencocokkan softcopy daftar nama anggota Parpol hasil pencermatan KPU RI dengan daftar nama anggota Parpol sebagaimana formulir Lampiran 2 Model F2-Parpol dan foto copy KTA. a) Jika softcopy daftar nama anggota Parpol telah sesuai dengan hardcopy dan/atau KTA, maka Tim Verifikasi memberikan keterangan dengan tanda centang (V) pada kolom ”ADM”, jika tidak sesuai dibiarkan kosong.

b) Jika terdapat ketidaksesuaian antara softcopy daftar nama anggota Parpol dengan formulir Lampiran 2 Model F2-Parpol, maka digunakan softcopy daftar nama anggota Parpol hasil pencermatan KPU sebagai pedoman untuk dicocokkan dengan foto copy KTA. c) Jika daftar nama anggota Parpol pada softcopy tidak ditemukan foto copy KTA, Tim Verifikasi memberikan keterangan pada softcopy daftar nama anggota Parpol tidak ditemukan KTA. 3) Menyusun Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Keanggotaan Parpol;28 4) Melaporkan Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Keanggotaan Parpol kepada KPU RI melalui KPU Propinsi/KIP Aceh; 5) Menerima softcopy daftar nama anggota Parpol hasil perbaikan dari KPU untuk dicocokkan dengan hardcopy daftar nama anggota Parpol dan/atau foto copy KTA hasil perbaikan dengan mekanisme seperti di awal.

Tabel: 19 Rekapitulasi Anggota Parpol /KTA Dalam Bentuk Softcopy

No

Partai Politik

1 2

Partai N asional A m anat (PAN) Partai Bulan Bintang (P B B )

3

PDI Perjuangan

4

Partai Dem okrat Partai G erakan Indonesia R a y a (G E R IN D R A ) Partai Hati Nurani R akyat (H A N U R A ) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (P K P I) Partai Kebangkitan B an g sa (P K B ) Partai Kebangkitan Nasional U lam a (P K N U ) Partai Kedaulatan B an g sa Indonesia Baru (P K B I) Partai N asional Dem okrat (N A S D E M ) Partai Peduli Rakyat Nasional (P P R N ) Partai P ersatuan Nasional (P P N ) Partai P ersatuan Pem bangunan (P P P ) Partai Serikat Rakyat Independen (S R I)

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

So ftco p y Sipol 2,441 248

Jum lah Hard copy 2,162 283

2,162 283

91

0

0

225

225

225

1,069

960

920

250

359

359

535

260

260

328

328

328

^ ^ 1 274

275

265

266

216

216

2,829

2,837

2,837

222

219

218

361

0

0

361

300

300

310

310

310

KTA

Ket

Tidak m endaftar

Tidak m endaftar

Berdasarkan hasil laporan pelaksanaan verifikasi administrasi keanggotaan Parpol dari KPU/KIP Kabupaten/Kota, KPU mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 536/KPU/X/2012, tanggal 18 Oktober 2012 yang mengarahkan kepada KPU/KIP Kab/Kota untuk menempuh langkah-langkah antisipasi sebagai referensi pengambilan keputusan pemenuhan persyaratan keanggotaan Parpol, sebagai berikut: 1) Melakukan verifikasi administrasi keanggotaan Parpol dalam bentuk softcopy yang telah dikirimkan KPU melalui aplikasi SIPOL dan portal KPU Propinsi/KIP Aceh; 2) Terhadap dokumen yang telah dikirim melalui aplikasi SIPOL dilakukan langkah-langkah v e rifik asi ad m in istrasi keanggotaan sebagaim an a Su rat Edaran KPU Nomor: 512/KPU/X/2012, tanggal 15 Oktober 2012; 3) Mencocokkan dan meneliti (coklit) softcopy dengan foto copy KTA, dilanjutkan verifikasi administrasi keanggotaan Parpol dengan cara manual, yaitu coklit daftar nama anggota Parpol dalam bentuk hardcopy dengan foto copy KTA; 4) Pelaksanaan kegiatan tersebut di atas dituangkan dalam Berita Acara yang terintegrasi dengan aplikasi SIPOL dan dilaporkan kepada KPU paling lambat 21 Oktober 2012;

Sehari sebelum berakhirnya kegiatan verifikasi administrasi keanggotaan Parpol, KPU menerbitkan Surat Edaran Nomor: 538/KPU/X/2012, tanggal 20 Oktober 2012 Perihal Dokumen Verifikasi Faktual Parpol Calon Peserta Pemilu 2014, muatan surat ini menjelaskan jenis dan jumlah dokumen hasil verifikasi administrasi kelengkapan syarat Parpol yang menjadi bahan dasar verifikasi faktual oleh KPU/KIP Kab/Kota. Kelengkapan dokumen tersebut sebagai berikut: 1) Keputusan DPP/DPW/DPD Parpol tentang kepengurusan DPC Parpol tingkat Kab/Kota; 2) Lampiran 2 Model F-1 Parpol tentang Daftar Susunan Pengurus dan Alamat kantor DPC Parpol tingkat Kab/Kota; 3) Model F-3 Parpol tentang Surat Pernyataan DPP Parpol mengenai 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan DPC Parpol tingkat Kab/Kota; 4) Model F-11 Parpol tentang Surat Keterangan Camat/Lurah/Kepala Desa mengenai status kepemilikan kantor tetap DPC Parpol tingkat Kab/Kota; 5) Bukti status kepemilikan kantor tetap DPC Parpol tingkat Kab/Kota; 6) Model F-13 Parpol tentang Surat Pernyataan DPP Parpol yang menyatakan tidak mampu menyertakan 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan DPC Parpol tingkat Kab/Kota;

Dalam surat ini KPU melampirkan hasil verifikasi administrasi kelengkapan syarat Parpol sebagai calon peserta pemilu Tahun 2014, sebagai berikut:

Tabel: 20 Parpol Yang Memenuhi Syarat Administrasi

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

P artai P o litik Partai Partai Partai Partai Partai Partai Partai Partai Partai Partai Partai Partai Partai Partai Partai Partai

N asional A m a n a t (PAN) Bulan B intang (PBB) D e m o k ra s i In d o n e sia P e rju a n ga n (PDI P) D e m o k ra s i P e m b a h a ru a n (PDP) D e m o k ra t G e ra k a n In d o n e sia Raya (G E R IN D R A ) G o lo n g a n Karya (G O L K A R ) Hati Nurani R a k y a t (H A N U R A ) Keadilan Dan P ersatuan In d o n e sia (PKPI) Keadilan S e ja h te ra (P K S ) K e b a n g k ita n B an g sa (PKB) K e d a u la ta n B an g sa In d o n esia Baru (P K B IB ) N asional D e m o k ra t (N A S D E M ) Peduli R a k y a t N asional (PPRN) P ersatuan N asional (PPN) P ersatuan P e m b a n g u n a n (PPP)

Tabel 21 Parpol Yang Tidak Memenuhi Syarat Administrasi

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Partai Partai Partai Partai Partai Partai Partai Partai Partai Partai Partai Partai Partai Partai Partai Partai Partai Partai

P artai P o litik B h in eka In d o n esia (PBI) Buruh D a m a i S e ja h te ra (PD S) D e m o k ra s i K e b a n g sa a n (PD K) Karya Peduli B an gsa (PKPB) Karya R e p u b lik (PA KA R ) K e b a n g kita n N asional U la m a (PKN U ) Ke d a u la tan K e sa tua n D e m o k ra s i In d o n e sia (PKD I) K o ngre s N asional B e n te n g K e ra ky a tan In d o n e sia (P N B KI) N asional In d o n e sia M a rh a e n is m e (P N I-M ) N asional R e p u b lik (N A S R E P ) Pe n gu sa h a Dan Pekerja In d o n e sia (PPPI) P e n e g a k D e m o k ra s i In d o n esia (PPDI) R ep u b lik R epublika N u sa n ta ra (R E P U B L IK A N ) S e r ik a t R a k y a t In d e p e n d e n (SRI)

3.2.

Verifikasi Faktual dan Pem beritahuan Hasil Verifikasi Surat KPU Nomor: 588/KPU/XI/2012, 2 November 2012 menyampaikan kepada KPU

Propinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kab-Kota Perihal Verifikasi Faktual Kelengkapan Syarat Parpol Calon Peserta Pemilu 2014, yang mana KPU menegaskan beberapa hal, yaitu: a) Verifikasi faktual kepengurusan Parpol berpedom an pada SK Pimpinan Parpol sebagaimana dokumen hasil verifikasi administrasi oleh KPU yang telah disampaikan kepada KPU Propinsi; b) Jika terdapat perubahan kepengurusan di tingkat Propinsi atau Kab/Kota, Parpol menyampaikan SK perubahan kepengurusan pada masa verifikasi faktual perbaikan. KPU Propinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kab-Kota melakukan verifikasi faktual terhadap perubahan kepengurusan Parpol dengan SK terakhir yang diterbitkan sesuai AD-ART Parpol bersangkutan; c)

Jika terdapat kepengurusan ganda di tingkat Propinsi atau Kab/Kota, maka KPU Propinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kab-Kota melakukan klarifikasi kepada pengurus Parpol yang berwenang menerbitkan SK sesuai AD-ART Parpol bersangkutan;

d) Sumber data verifikasi faktual keanggotaan Parpol didapatkan dengan cara: • Mengunduh daftar keanggotaan Parpol dalam aplikasi SIPOL dan/atau portal KPU Propinsi/KIP Aceh dan menggabungkan kedua data tersebut; • Mengentry data terhadap hasil verifikasi administrasi daftar nama anggota Parpol dalam bentuk hardcopy yang telah sesuai dengan KTA untuk digabungkan dengan data keanggotaan Parpol dalam aplikasi SIPOL dan/atau portal KPU Propinsi/KIP Aceh dalam bentuk Microsoft Excel;

• Jika terdapat foto copy KTA yang tidak tercantum pada softcopy daftar nama anggota Parpol atau hanya terdapat fotocopy KTA, maka KPU/KIP Kab-Kota mengentry data KTA tersebut dan menggabungkan dengan data daftar keanggotaan Parpol dalam aplikasi SIPOL/portal KPU Propinsi/KIP Aceh serta digabung dengan data hasil verifikasi administrasi daftar hardcopy nama anggota Parpol yang telah sesuai dengan KTA; • Jika terdapat foto copy KTA yang tidak tercantum pada softcopy daftar nama anggota Parpol atau hanya terdapat fotocopy KTA, maka KIP Kab/Kota mengentry data KTA tersebut dan menggabungkan dengan data daftar keanggotaan Parpol dalam aplikasi SIPOL/portal KPU Propinsi/KIP Aceh serta digabung dengan data hasil verifikasi administrasi daftar hardcopy nama anggota Parpol yang telah sesuai dengan KTA; • Berdasarkan sumber data tersebut, KPU/KIP Kab-Kota melakukan pengambilan/ pencuplikan sampel dengan program Microsoft Excel;

• Hasil pengambilan/pencuplikan sampel dicetak dan dituangkan nama dan alamat anggota Parpol dalam bentuk Microsoft Excel;

• KPU/KIP Kab-Kota menyusun BA pengambilan/pencuplikan sampel; • Bila jumlah keanggotaan kurang dari 1.000 (seribu) 1/1.000 (satu perseribu), KPU/KIP Kab-Kota menindaklanjuti dengan verifikasi faktual;

5) KPU/KIP Kab-Kota tidak dapat melakukan verifikasi faktual keanggotaan Parpol yang disampaikan melalui Pos dan Giro serta yang disampaikan melampaui tahapan dan jadual yang ditentukan dalam PKPU 7 Tahun 2012 jo. PKPU 15 Tahun 2012; 6) Jika dalam verifikasi faktual keanggotaan Parpol, seseorang menyatakan bukan anggota Parpol dan tidak bersedia mengisi formulir F12-Partai Politik, dinyatakan TMS dan KPU/KIP Kab-Kota mengisi kolom keterangan pada formulir F8-Parpol ; 7) KPU/KIP Kab-Kota melakukan sosialisasi verifikasi faktual Parpol melalui radio dan leaflet/poster dengan tema: "Membangun Partisipasi Masyarakat Dalam Verifikasi Faktual

Kelengkapan Syarat Partai Politik Menjadi Peserta Pemilu 2014". 8)

KPU Propinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kab-Kota laporan verifikasi faktual kepada KPU melalui aplikasi SIPOL dan email ke [email protected] dengan subject: hasil verifikasi

faktual; Verifikasi faktual kepengurusan, domisili dan keanggotaan Parpol yang semula dijadualkan tanggal 4 s/d 24 Oktober 2012 digeser ketanggal 30 Oktober s/d 24 November 2012 sebagaimana jadual perubahan tahapan pemilu PKPU 15 Tahun 2012. Persiapan kegiatan verifikasi faktual, KIP Kota Banda Aceh menempuh langkah-langkah sebagai berikut: 1.

Membagi anggota Kelompok Kerja (Pokja) ke dalam Tim Verifikasi yang bertugas mencocokkan softcopy daftar nama anggota Parpol hasil pencermatan KPU RI dengan daftar nama anggota Parpol sebagaimana formulir Lampiran 2 Model F2-Parpol dan foto copy KTA;

2.

Membagi anggota Pokja kedalam Tim Verifikasi Faktual berdasarkan wilayah administratif untuk meneliti seluruh Parpol dan melakukan pembekalan pada Tim Verifikasi Faktual;

3.

Menyiapkan dokumen pendukung verifikasi faktual, yaitu: Lampiran 2 Model F1-Parpol, Model F3-Parpol, Lampiran 1 Model F8-Parpol, Lampiran 2 Model F8-Parpol, Model F11Parpol, SK Parpol tentang Pengurus ditingkat Kab/Kota, bukti kepemilikan/sewa/kontrak kantor Parpol, dan KTA;

4.

Menyiapkan alat dokumentasi (kamera, handycam, dan lain-lain);

5.

Menyiapkan daftar hadir dan berita acara hasil verifikasi faktual

Pada tahapan pelaksanaan kegiatan verifikasi faktual kepengurusan dan domisili kantor, ditempuh langkah-langkah sebagai berikut: 1) Menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pengurus Parpol tentang jadual dan waktu pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan dan domisili kantor. 2) Melakukan verifikasi faktual terhadap Kepengurusan dan Domisili Kantor; • Jumlah dan susunan pengurus Parpol ditingkat Kab/Kota dengan cara mendatangi kantor pengurus Parpol untuk mencocokkan kebenaran SK Parpol tentang pengurus tingkat Kab/Kota daftar nama pengurus yaitu: Ketua atau sebutan lain, Sekretaris atau sebutan lain, dan Bendahara sebagaimana formulir Lampiran 2 Model F1-Parpol dengan pengurus yang bersangkutan.

• Pemenuhan keterwakilan perempuan pada kepengurusan Parpol tingkat Kab/Kota sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen); dengan cara mendatangi kantor pengurus Parpol untuk mencocokkan kebenaran daftar nama pengurus sebagaimana formulir Model F3-Parpol dengan pengurus yang bersangkutan. Terkait ketentuan ini, Pasal 16 ayat (2a) PKPU 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas PKPU 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, bahwa dalam hal syarat keterw akilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) pada kepengurusan Parpol tingkat Propinsi dan Kab/Kota tidak terpenuhi, maka Parpol membuat surat pernyataan sebagaimana formulir Model F-13 Parpol. • Pengurus perempuan menunjukkan KTA asli atau identitas lain (KTP atau KK) untuk dicocokkan dengan SK dan formulir Lampiran 1 Model F1-Parpol. • Apabila pengurus Parpol berhalangan hadir karena alasan sakit, petugas verifikasi faktual mendatangi yang bersangkutan; • Apabila pengurus Parpol berhalangan hadir karena alasan menunaikan ibadah haji/um rah atau m eninggal dunia atau m engundurkan diri, pengurus yang bersangkutan dapat digantikan oleh wakilnya dengan mencocokkan SK, formulir Lampiran 4 Model F1-Parpol atau Lampiran 1 Model F1-Parpol atau Lampiran 2 Model F1-Parpol dan KTA/KK; • Apabila petugas verifikasi faktual tidak bertemu dengan pengurus yang bersangkutan, maka disampaikan pemberitahuan tertulis kepada Parpol untuk menghadirkan pengurus yang bersangkutan ke kantor KPU/KIP Kab-Kota sampai dengan akhir masa verifikasi faktual tahap I; • Sedangkan verifikasi faktual di kantor dilakukan dengan meminta pengurus yang bersangkutan m engisi daftar hadir dan melakukan verifikasi faktual dengan mencocokkan SK, daftar nama pengurus dan KTA/KTP/KK, kemudian dituangkan dalam BA verifikasi faktual. • Domisili kantor tetap dengan cara mendatangi kantor pengurus Parpol untuk mencocokkan domisili kantor sebagaimana formulir Model F-11 Parpol dengan dokumen yang sah yaitu sertifikat hak milik, surat pinjam pakai, sewa atau kontrak sampai berakhirnya tahapan Pemilu, yaitu pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kab/Kota; • Domisili kantor tetap Parpol tingkat Kab/Kota harus berada di wilayah administrasi Kab/Kota yang bersangkutan. • Domisili kantor tetap Parpol tingkat Kab/Kota yang berada pada daerah induk, sementara daerah tersebut telah dilakukan pemekaran, maka domisili kantor tetap pada daerah induk dinyatakan memenuhi syarat (MS).

Setelah melakukan seluruh mekanisme kerja verifikasi faktual kepengurusan dan domisili kantor, KIP Kota Banda Aceh menyusun berita acara hasil verifikasi faktual kepengurusan dan domisili kantor dan menyampaikannya kepada Parpol. Parpo diberikan kesempatan untuk memperbaiki atau melengkapi persyaratan paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi faktual tersebut.29 Setelah Parpol memperbaiki dan menyerahkan kembali hasil 29Lampiran 2 6 : Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Pengurus dan Anggota Partai Politik Tingkat Kota Banda Aceh Nomor: 35/BA /K IP-BN A /X II/2012 s /d Nomor: 18.5/BA /K IP-B N A /X I/2012

perbaikannya kepada KIP, maka KIP menindaklanjuti dengan melakukan verifikasi faktual terhadap hasil perbaikan dan menyusun berita acaranya yang ditetapkan dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Tingkat Kab/Kota, disampaikan secara berjenjang dalam pleno terbuka ditingkat Propinsi dan Pusat. Berita acara rekapitulasi hasil verifikasi faktual tingkat Kab/Kota tersebut disampaikan hasilnya kepada Parpol dan Bawaslu/Bawaslu Prov/Panwaslu Kab/Kota.30 3)

Melakukan verifikasi faktual keanggotaan sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan Parpol tingkat Kab/Kota. Surat Edaran KPU Nomor: 681/KPU/XII/2012, 3 Desember 2012 Perihal Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2014, memerintahkan KPU/KIP Kab/Kota melakukan verifikasi faktual terhadap 16 Parpol dan dimasa verifikasi faktual perbaikan dapat meminta pengurus Parpol untuk hadir di kantor KIP. Jika ditemukan perbedaan jumlah dan jenis dokumen yang diserahkan oleh KPU kepada KPU Propinsi/KIP Aceh dengan yang diakui oleh Parpol, diberikan kesempatan untuk menyerahkan dokumen pada masa pendaftaran sesuai tingkatannya. Verifikasi faktual keanggotaan Parpol bersumber pada daftar nama anggota Parpol sebagaimana Lampiran 2 Model F2-Parpol dan fotocopy KTA yang diserahkan Parpol setempat kepada KPU/KIP Kab-Kota. Jika terdapat fotocoy KTA yang tidak tercantum pada Lampiran 2 Model F2-Parpol atau hanya terdapat fotocopy KTA, KPU/KIP Kab-Kota dapat menambahkan data tersebut pada Lampiran 2 Model F2-Parpol untuk selanjutnya dilakukan pengambilan dan pencuplikan sampel dengan program Microsoft Excel. Verifikasi faktual keanggotaan Parpol dilakukan dengan cara: 1. Menentukan metode verifikasi faktual keanggotaan, yaitu metode sensus atau sampel acak sederhana; 2. Metode sensus diterapkan oleh jika jumlah anggota Parpol pada kepengurusan sampai dengan 100 (seratus) orang. 3. Metode sampel acak sederhana dilakukan jika jumlah anggota Parpol pada kepengurusan lebih 100 (seratus) orang. 4. Dalam metode sampel acak sederhana, melakukan pengambilan atau pencuplikan

30Lampiran 2 7 : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pengurus dan Anggota Partai Politik Tingkat Kota Banda Aceh Nomor: 53/BA /KIP-BN A/X II/2012 s /d Nomor: 67/BA/KIP-BN A/XII/2012.

sampel dengan menggunakan software Microsoft Excel, yaitu: buka file Excel, dan letakkan kursor pada salah satu cell.

5. Pada papan rumus/formula ketik rumusnya: RUMUS=RAND()*angka populasi yang dikehendaki, misalnya akan diambil sampel dari angka populasi 2.000, maka ditulis sebagai berikut: RUMUS=RAND()*2000

6. Dari angka yang terdapat dalam cell, tarik cell kedalam beberapa kolom dan baris untuk diketahui angka acak yang keluar. Dalam menarik cell yang sudah ada angkanya tersebut pastikan lebih dari 10% dari populasi yang akan diambil. Misalnya pada contoh di atas populasi adalah 2.000 dan yang akan diambil adalah 10% dari populasi, yaitu 200, maka angka yang akan dimunculkan didalam program harus lebih dari 200.

7. Sampel diambil berdasarkan urutan dari kolom pertama ke bawah dan dilakukan dengan pola yang sama untuk berikutnya sampail terpenuhi sampel sejumlah 200. Apabila ada nomor yang sama padahal pada nomor sebelumnya sudah terambil maka angka tersebut dilewati untuk kemudian dilanjutkan pada urutan berikutnya.

8.

Melakukan pengambilan atau pencuplikan sampel di bawah supervisi KPU Propinsi/KIP Aceh. Hasil pengambilan atau pencuplikan sampel bersifat rahasia, dicetak dan dilaporkan kepada KPU melalui KPU Propinsi/KIP Aceh dan melalui aplikasi SIPOL serta menyampaikan salinan kepada Bawaslu Propinsi.

9.

Hasil pengambilan atau pencuplikan sampel selanjutnya dituangkan dalam Formulir Lampiran 2 Model F8-Parpol.

10. Apabila ditemukan sampel keanggotaan Parpol yang alamatnya berada di wilayah terpencil atau sulit dijangkau dengan sarana transportasi, maka dapat diambil sampel pengganti dari urutan berikutnya. 11. Menyusun berita acara hasil pengambilan atau pencuplikan sampel.31 Melakukan verifikasi faktual, bertemu secara langsung dengan anggota Parpol dan melakukan kegiatan sebagai berikut: a) Petugas verifikasi mencocokkan daftar nama anggota Parpol hasil pengambilan/ pencuplikan sampel sebagaimana formulir Lampiran 2 Model F8-Parpol, foto copy KTA dan KTA asli. Apabila anggota Parpol yang bersangkutan dapat menunjukkan KTA asli dan menyatakan sebagai anggota Parpol, maka keanggotaannya dinyatakan memenuhi syarat (MS). b) Jika tidak dapat menunjukkan KTA, maka anggota Parpol yang bersangkutan dapat menunjukkan identitas diri berupa KTP atau KK. Apabila terdapat kesesuaian antara foto copy KTA dengan KTP atau KK dan anggota Parpol yang bersangkutan dinyatakan sebagai anggota Parpol, maka keanggotaannya dinyatakan memenuhi syarat (MS). c) Jika yang bersangkutan menyatakan bukan anggota Parpol,

diminta mengisi formulir

Model F12-Parpol. Jika tidak bersedia, keanggotaannya dinyatakan memenuhi syarat (MS). d) Jika keanggotaan Parpol tidak memenuhi syarat, petugas verifikasi mengisi kolom keterangan pada formulir Lampiran 2 Model F8-Parpol untuk menjelaskan alasan keanggotaan Parpol tidak memenuhi syarat (TMS).

31Lampiran 2 8 : Berita Acara Hasil Pengambilan atau Pencuplikan Sampel Keanggotaan Partai Politik Tingkat Kota Banda Aceh, Nomor: 1 150/K P U /B A /X /2012 s /d 1163/K P U /B A /X /2012

e) Setelah melakukan verifikasi faktual keanggotaan Parpol, petugas verifikasi meminta kepada anggota Parpol yang bersangkutan atau anggota keluarganya membubuhkan paraf pada kolom keterangan formulir Lampiran 2 Model F8-Parpol. f) Jika petugas verifikasi tidak bertemu dengan anggota Parpol yang bersangkutan, maka disampaikan pemberitahuan tertulis kepada Parpol untuk menghadirkan anggotanya di kantor KPU/KIP Kab/Kota sampai dengan akhir masa verifikasi faktual. g) Verifikasi faktual keanggotaan Parpol dilakukan dengan cara meminta anggota yang bersangkutan mengisi daftar hadir. Setelah pelaksanaan verifikasi berakhir, petugas verifikasi menyusun berita acara hasil verifikasi. h) Jika sampai akhir masa verifikasi faktual tahap I, Parpol tidak dapat menghadirkan anggotanya ke kantor KPU/KIP Kab/Kota, maka keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). I) Jika terdapat seseorang menjadi anggota lebih dari 1 (satu) Parpol, yang bersangkutan diminta menegaskan keanggotaannya pada 1 (satu) Parpol dan mengisi Formulir Model F12-Parpol. Apabila tidak bersedia mengisi formulir, maka keanggotaannya pada lebih dari 1 (satu) Parpol tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) j) Apabila ditemukan keanggotaan Parpol pada daerah pemekaran, petugas verifikasi mencocokkan kesesuaian domisili faktual anggota Parpol yang bersangkutan dengan alamat sebagaimana tercantum pada KTA. k) Sebagai bukti telah dilakukan verifikasi faktual keanggotaan Parpol, petugas verifikasi mengisi kolom keterangan sebagaimana formulir Lampiran 2 Model F8-Parpol untuk menerangkan bertemu/tidak bertemu dengan anggota Parpol dan meminta paraf anggota Parpol yang bersangkutan atau anggota keluarganya atau pengurus RT setempat dengan menuliskan nama lengkap. l) Jika Parpol menyerahkan syarat keanggotaan lebih dari 1.000 atau 1/1.000 dan setelah dilakukan verifikasi faktual telah memenuhi syarat minimal keanggotaan 1.000 atau 1/1.000, petugas verifikasi menghentikan verifikasi faktual. 12.Hasil verifikasi faktual keanggotaan Parpol melalui metode sampel diproyeksikan terhadap jumlah populasi untuk diketahui pemenuhan syarat minimal 1.000 orang atau 1/1.000 orang anggota Parpol di Kab/Kota yang bersangkutan. 13.Menyusun berita acara verifikasi faktual sesuai formulir Model F8-Parpol dan lampirannya serta menyampaikan laporan kepada KPU melalui aplikasi SIPOL.32 14.Jika Parpol belum memenuhi syarat, diberi kesempatan untuk memperbaiki paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi faktual.33

32Lampiran 2 9 : Berita Acara Verifikasi Faktual P engurus dan Domisili Kantor Partai Politik Tingkat Kota Banda Aceh, Nomor: 01/BA /K IP-BN A /X I/2012 s /d 18.5/BA /K IP-B N A /X I/2012 33Lampiran 3 0 : Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan P engurus dan Anggota Partai Politik Tingkat Kota Banda Aceh, Nomor: 35/BA /K IP-BN A /X II/2012 s /d N omor 18.5/BA /K IP-B N A /X I/2012

Kegiatan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Parpol dan Parlok ditingkat Kab/Kota dilaksanakan tanggal 26 Oktober s/d 20 November 2012, lalu dirubah ke tanggal 30 Oktober s/d 24 November 2012 dengan PKPU 15 Tahun 2012. Adapun jadual dan kelompok kerja verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Parpol dan Parlok di Kota Banda Aceh sebagai berikut: Tabel: 22 Jadual Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik

Hari 1

3 4 5 6 7 8

10 11 12 13 14 15 16

P a rta i P ed u li R a k y a t N a sio n a l (P P R N ) P a rta i D e m o k ra si In d o n e s ia P e rju a n g a n (P D IP ) P a rta i K e d a u la ta n B a n g s a In d o n e s ia B a ru (P K B IB ) P a rta i G o lon gan K ary a (GOLKAR) P a rta i H ati N uran i R a k y a t (HANURA) P a rta i P e r s a tu a n P e m b a n g u n a n (P P P ) P a rta i P e r s a tu a n N a sio n a l (P PN ) P a rta i B u la n B in ta n g (P B B ) P a rta i K ead ila n D an P e r s a tu a n In d o n e s ia (P K P I) P a rta i A m a n a t N a sio n a l (PAN) P a rta i K ead ila n S e ja h te r a (P K S) P a rta i D e m o k ra t P a rta i G e rak a n In d o n e s ia R aya (G ERIN D RA ) P a rta i D e m o k ra si P e m b a r u a n (P D P ) P a rta i K e b a n g k ita n B a n g s a (P K B ) P a rta i N asio n al D e m o k ra t (N ASDEM )

JADUAL Tanggal

Jam

R ab u

0 7 Nov 2012

0 9 .0 0 W IB s/d s e le s a i

K am is

0 8 Nov 2012

0 9 .0 0 W IB s/d s e le s a i

Ju m ’a t

0 9 Nov 2012

0 9 .0 0 W IB s/d s e le s a i

Sa b tu

1 0 Nov 2012

0 9 .0 0 W IB s/d s e le s a i

Tabel 23 Tim Kelompok Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Parpol

Nn

1

2

3

4

5

Tim Tim I

Tim II

Tim III

Tim IV

Tim V

Partai Politik

Jadual Hari

Tanggal

Pukul

PDIP

Rabu

07 Nov 201 2

09.00 WIB

PKPI

Kamis

08 Nov 201 2

09.00 WIB

PKB

Sabtu

10 N ov20 12

09.00 WIB

PPRN

Rabu

07 N ov2 012

09.00 WIB

PAN

Kamis

08 N ov2 012

09.00 WIB

DEMOKRAT

Jum’at

09 N ov2 01 2

09.00 WIB

GOLKAR

Rabu

07 N ov20 12

09.00 WIB

PBB

Kamis

08 N ov20 12

09.00 WIB

PDP

Jum’at

09 N ov2 012

09.00 WIB

NASDEM

Sabtu

10 N ov2 012

09.00 WIB

PKBIB

Rabu

07 N ov201 2

09.00 WIB

PPP

Kamis

08 N ov2 012

09.00 WIB

GERINDRA

Jum’at

09 N ov2 01 2

09.00 WIB

HANURA

Rabu

07 N ov20 12

09.00 WIB

PPN

Kamis

08 N ov201 2

09.00 WIB

PKS

Jum’at

09 N ov2 012

09.00 WIB

Verifikasi Faktual KTA, Kepengurusan, dan Domisili Kantor Partai Golkar Kota Banda Aceh, 7 November

Verifikasi Faktual KTA, Kepengurusan, dan Domisili Kantor PAN Kota Banda Aceh, 8 November 2 0 1 2

Verifikasi Faktual KTA, Kepengurusan, dan Domisili Kantor PPRN Kota Banda Aceh, 7 November 2012

Verifikasi Faktual KTA, Kepengurusan, dan Domisili Kantor DPC Partai HANURA, 7 November 2012

Verifikasi Faktual KTA, Kepengurusan, dan Domisili Kantor DPC PPP Kota Banda Aceh,8 November 2012

Verifikasi Faktual KTA, Kepengurusan, dan Domisili Kantor DPC GERINDRA Banda Aceh, 9 November 2012

Verifikasi Faktual KTA, Kepengurusan, dan Domisili Kantor DPC PKS Kota Banda Aceh, 9 November 2012

Verifikasi Faktual KTA, Kepengurusan, dan Domisili Kantor DPC PKB Kota Banda Aceh, 10 November 2012

Tabel: 24 Jadual Verifikasi Faktual Tambahan Parpol

NO 1 2 3

ra n a i

poiiuk

Partai Damai Sejahtera (PDS) Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) Partai Nasional Republik (NASREP)

4

Partai Republik

5

Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) Partai Pengusaha & Pekerja Indonesia (PPPI)

6 7

Hari Senin Selasa

Rabu

Jadual Tanggal 10 Des 2012 11 Des 2012

12 Des 2012

Pukul 09.00 WIB 09.00 WIB 09.00 WIB

Verifikasi Faktual KTA, Kepengurusan, dan Domisili Kantor DPD PKPB Kota Banda Aceh, 10 Desember 2012

Verifikasi Faktual KTA, Kepengurusan, dan Domisili Kantor DPC PKNU Kota Banda Aceh, 12 Desember 2 0 1 2

OC~1

m

i

jM

[O

k r— ^

r

Verifikasi Faktual KTA, Kepengurusan, dan Domisili Kantor DPD PPPI Kota Banda Aceh, 12 Desember 2012

Sedangkan untuk Parlok, verifikasi faktual yang dilakukan KIP Kota Banda Aceh sebagaimana yang diatur dalam Keputusan KIP Aceh Nomor 1 Tahun 2012, meliputi: 1.

Kepengurusan Parlok tingkat Kab/Kota dan Kecamatan yaitu: a. Mendatangi kantor pengurus Parlok untuk mencocokkan kebenaran daftar nama pengurus sebagaimana SK Kepengurusan Parlok dan formulir Lampiran 2 Model F1Parlok dengan pengurus yang bersangkutan (Ketua, Sekretaris dan Bendahara); b. Jika tidak bertemu dengan pengurus yang bersangkutan, pengurus Parlok diminta menghadirkan yang bersangkutan ke Kantor KIP;

2.

Keterwakilan 30% perempuan pada pengurus tingkat Kab/Kota dan Kecamatan, yaitu: a. Mendatangi kantor pengurus Parlok untuk mencocokkan kebenaran daftar nama anggota pengurus sebagaimana SK kepengurusan Parlok dan formulir Model F3-Parlok dengan pengurus yang bersangkutan; b. Apabila tidak bertem u dengan anggota pengurus perempuan, Parlok diminta menghadirkan yang bersangkutan ke Kantor KIP;

3.

Domisili kantor tetap, yaitu mendatangi kantor pengurus Parlok untuk mencocokkan domisili kantor sebagaimana formulir Model F-11 Parlok dengan dokumen yang sah, yaitu sertifikat hak milik, surat pinjam pakai, sewa atau kontrak;

4.

Keanggotaan Parlok, yaitu: a. Petugas verifikasi tidak bertemu anggota Parlok, KIP menyampaikan pemberitahuan kepada Parlok untuk menghadirkan anggotanya ke Kantor KIP sampai dengan akhir masa verifikasi faktual tahap I; b. Jika sampai dengan akhir masa verifikasi faktual tahap I, Parlok tidak dapat menghadirkan anggotanya kepada KIP, keanggotaan Parlok bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS); c. Jika terdapat seseorang menjadi anggota lebih dari 1 (satu) Parlok, yang bersangkutan diminta menegaskan keanggotaannya pada 1 (satu) Parlok dan mengisi Formulir Model F12-Parlok, jika tidak bersedia mengisi formulir, keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS); Tabel: 25 Jadual Verifikasi Faktual Parlok di Kota Banda Aceh K ecam atan

(PA)

13 Nov 2012 14 Nov 2012

Kuta Ala m

12 Nov 2012 13 Nov 2012 14 Nov 2012

12 Nov 2012 13 Nov 2012 14 Nov 2012

15 Nov 2012 16 Nov 2012 17 Nov 2012

al

Partai Aceh

12 Nov 2012

Kuta Raja

a

Partai Nasional Aceh (PNA) Partai Damai Aceh (PDA)

Meura xa

S K

P artai Politik

Ulee K aren g 15 Nov 2012 16 Nov 2012 17 Nov 2012

B aitur rahm a n 15 Nov 2012 16 Nov 2 012 17 Nov 2 012

Lueng B ata

Jaya B ar u

Band a Raya

18 Nov 2012 19 Nov 2012 20 Nov 2012

18 Nov 2012 19 Nov 2012 20 Nov 2012

18 Nov 2012 19 Nov 2012 20 Nov 2012

Verifikasi Faktual KTA, Kepengurusan, dan Domisili Kantor DPW PNA Kota Banda Aceh, 3 November 2012

DPK PNA Kec. Kuta Alam

DPK PNA Kec. Ulee Kareng

DPK PNA Kec. Meuraxa

DPK PNA Kec. Kuta Raja

DPK PNA Kec. Jaya Baru

DPK PNA Kec. Syiah Kuala

Verifikasi Faktual terhadap Domisili Kantor, Kepengurusan dan KTA anggota Partai Nasional Aceh (PNA) pada setiap Kecamatan di Kota Banda Aceh

DPK PNA Kec. Lueng Bata

Verifikasi Faktual KTA, Kepengurusan, dan Domisili Kantor DPW PDA Kota Banda Aceh, 3 November 2 0 1 2

DPK PDA Kec. Meuraxa

DPK PDA Kec. Jaya Baru

DPK PDA Kec. Syiah Kuala

DPK PDA Kec. Banda Raya

Verifikasi Faktual terhadap Domisili Kantor, Kepengurusan dan KTA anggota Partai Damai Aceh (PDA) pada setiap Kecamatan di Kota Banda Aceh

DPK PDA Kec. Kutaraja

3.3.

Perbaikan dan Verifikasi Hasil Perbaikan Kegiatan perbaikan hasil verifikasi faktual Parpol berlangsung dari tanggal 31 Oktober s/d

7 November 2012, selanjutnya dilanjuti dengan kegiatan verifikasi hasil perbaikan yang dilaksanakan mulai tanggal 8 s/d 21 November 2012. Jadual ini bergeser dengan dikeluarkannya PKPU 15 Tahun 2012, ke tanggal 27 November s/d 3 Desember 2012 dan kegiatan verifikasi hasil perbaikan tanggal 4 s/d 17 Desember 2012. Verifikasi hasil perbaikan dilakukan dengan cara: 1) Melakukan verifikasi faktual kepengurusan, keterwakilan perempuan dan domisili kantor tetap. 2) Melakukan verifikasi administrasi dan faktual keanggotaan Parpol dengan menempuh langkah-langkah: a) Menghitung jumlah keanggotaan Parpol sekurang-kurangnya 1.000 atau 1/1.000 dan melakukan pencermatan dugaan ganda. b) Jika syarat keanggotaan Parpol tidak terpenuhi, tidak dilanjutkan verifikasi faktual. c) Melakukan verifikasi faktual keanggotaan dengan mekanisme sebagaimana verifikasi faktual pada tahap pertama.

3.4.

Penyusunan Berita Acara dan Penyampaian Hasil Verifikasi kepada KIP Aceh Penyusunan berita acara dilaksanakan pada 18 s/d 19 Desem ber 2 0 1 2 , diikuti

penyampaian hasil verifikasi kepada KPU Propinsi/KIP Aceh pada 20 s/d 21 Desember 2012 sebagaimana PKPU 15 Tahun 2012. Hasil verifikasi yang disampaikan kepada KIP Aceh adalah hasil dari Rapat Pleno Terbuka KIP Kota Banda Aceh Tentang Penyampaian Hasil Verifikasi Faktual Parpol Calon Peserta Pemilu Tahun 2014 di Kota Banda Aceh, pada tanggal 19 Desember 2012 dan Rapat Pleno Terbuka Penyampaian Hasil Verifikasi Faktual Terhadap Partai Politik Tambahan Calon Peserta Pemilu Tahun 2014, 29 Desember 2012.

ACEH P EN YA M PA IA N HASIL VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2014

3.5. Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR. DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Berdasarkan Pasal 24 dan 25 PKPU 14 Tahun 2012 jo. PKPU 8 Tahun 2012, dijelaskan bahwa Parpol calon peserta pemilu yang memenuhi persyaratan menjadi peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 ditetapkan dengan keputusan KPU dalam Rapat Pleno Terbuka dan penetapannya diumumkan oleh KPU. Penetapan nomor urut Parpol sebagai peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dilakukan secara undian dalam Sidang Pleno Terbuka KPU yang dihadiri oleh wakil-wakil Parpol. KPU mengumumkan penetapannya dengan Keputusan KPU Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 14 Januari 2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, sebagamana tabel di bawah ini: Tabel 26 Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2014 (Keputusan KPU Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013)

No 1

P a r ta i P o litik Partai Nasional Demokrat (NASDEM)

N o m o r U ru t 1

2

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

2

3

Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

3

4

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

4

5

Partai Golongan Karya (GOLKAR)

5

6

Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)

6

7

Partai Demokrat

7

8

Partai Persatuan Nasional (PPN)

8

9

Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

9

10

Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)

10

Sedangkan penetapan Partai Politik Lokal di Aceh dilaksanakan oleh KIP Aceh pada tanggal 14 Januari 2013 di Jakarta, dimana pengundian nomor urut dimulai dari nomor terakhir setelah nomor urut Partai Politik Nasional. Penetapan dan pengundian nomor urut Parlok termuat dalam Keputusan KIP Aceh Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Lokal Sebagai Peserta Pemilu Anggota DPRA dan DPRK Tahun 2014, sebagai berikut:

Tabel 27 Nomor Urut Partai Politik Lokal Sebagai Peserta Pemilu Anggota DPRA dan DPRK Tahun 2014 (Keputusan KIP Aceh Nomor 02 Tahun 2013)

No 1

P a r ta i P o litik Partai Damai Aceh (PDA)

N o m o r U ru t 11

2

Partai Nasional Aceh (PNA)

12

3

Partai Aceh (PA)

13

3.6.

Penyelesaian Sengketa PT TUN Jadual kegiatan penyelesaian sengketa hasil verifikasi Parpol peserta Pemilu dilaksanakan

tanggal 12 Januari s/d 15 Maret 2013. Dalam ketentuan Pasal 28, 29 dan 30 PKPU 8 Tahun 2012, bahwa sengketa Pemilu yang terkait dengan verifikasi Parpol yang terjadi akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang penetapan Parpol peserta pemilu diselesaikan terlebih dahulu di Bawaslu, sedangkan untuk Parlok diselesaikan oleh Bawaslu Aceh sebagaimana ketentuan Pasal 30 Keputusan KIP Aceh Nomor 1 Tahun 2012. Dalam hal sengketa pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Parpol peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kab/Kota tersebut tidak dapat diselesaikan, para pihak yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan KPU dan KIP Aceh dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) yang memeriksa dan memutus gugatan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap. Putusan PT TUN tersebut hanya dapat dilakukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan tersebut dikeluarkan. Mahkamah Agung wajib memberikan putusan atas permohonan kasasi tersebut paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima dan putusannya bersifat terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain. Sedangkan KPU dan KIP Aceh sebagai pihak yang digugat keputusannya tentang penetapan Parpol dan Parlok sebagai peserta pemilu wajib menindaklanjuti putusan PT TUN atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja. Pasca penetapan 10 Parpol sebagai Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 oleh KPU, sebanyak 13 dari 24 Parpol yang gagal verifikasi persyaratan peserta Pemilu Tahun 2014 mengajukan Permohonan Ajudikasi Parpol kepada Bawaslu RI, yaitu: Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai Karya Republik (Pakar), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Pekerja dan Pengusaha Indonesia (PPPI), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Nasional Republik (NASREP), Partai Serikat Rakyat Independen (SRI), Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB) dan Partai Kongres. Dari semua Parpol tersebut hanya satu yang menurut Bawaslu RI dapat dikabulkan permohonannya, yaitu Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Sedangkan Partai Bulan Bintang (PBB) mengajukan gugatan sengketa penetapan Parpol ke PT TUN. PBB menggugat dikarenakan dinyatakan tidak lolos verifikasi oleh KPU RI, dimana PBB tidak memenuhi syarat di 8 (delapan) Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah, 2 (dua) Kabupaten/Kota di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, serta 3 (tiga) Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Barat. Persidangan sengketa Parpol dengan agenda pembacaan putusan Majelis Hakim

PT TUN Jakarta, 7 Maret 2013 memutuskan bahwa PBB berhak menjadi Parpol

peserta pemilu Tahun 2014. Majelis Hakim PT TUN menilai bahwa PBB mampu membuktikan keberatan-keberatannya atas keputusan KPU sebagai pihak tergugat dan menyatakan verifikasi faktual yang dilakukan KPU terhadap PBB cacat hukum, karenanya PBB dinyatakan memenuhi syarat sebagai Parpol peserta pemilu Tahun 2014. Keputusan KPU yang menyatakan PBB tidak memenuhi syarat kepengurusan di 5 (lima) dari 33 (tiga puluh tiga) Propinsi Se-Indonesia dibatalkan oleh Majelis Hakim PT TUN dan memerintahkan KPU untuk mencabut Surat Keputusan KPU Nomor: 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2014, dan mewajibkan KPU RI melakukan perubahan sekaligus menambahkan PBB sebagai Parpol peserta pemilu Tahun 2014 menyusul 10 (sepuluh) Parpol yang telah terlebih dahulu ditetapkan KPU. Keputusan PT TUN Jakarta ini ditindaklanjuti oleh KPU RI dengan menerbitkan SK Nomor 142 Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Bulan Bintang (PBB) sebagai Parpol Peserta Pemilu Tahun 2014 dengan nomor urut 14 (empat belas) setelah nomor urut Partai Politik Lokal di Aceh. Selain sengketa di PT TUN, KPU RI juga menghadapi Sidang Ajudikasi Bawaslu RI yang dimohonkan oleh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Pada tanggal 5 Februari 2014 permohonan PKPI ditetapkan dan dikabulkan Bawaslu RI dengan keputusan membatalkan SK KPU RI Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2014. Dalam Keputusan Sengketa Bawaslu Nomor 012/SP-2/Set.Bawaslu tersebut, KPU RI dianggap tidak menjalankan tugasnya secara optimal dalam tahap verifikasi di sejumlah daerah terpencil, tidak melakukan verifikasi faktual hingga ke Kecamatan yang secara geografis sangat sulit dijangkau, antara lain di Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok Propinsi Sumatera Barat. Selain itu, terkait keterwakilan perempuan di sejumlah daerah di Propinsi Sumatera Barat dan Jawa Tengah dianggap tidak harus dipenuhi di daerah, karena itu hanya bersifat wajib di tingkat pusat. Putusan Bawaslu RI tersebut tidak serta merta diterima oleh KPU RI dan memutuskan untuk tidak melaksanakan Keputusan Bawaslu RI Nomor: 012/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013. Bawaslu RI dalam pandangan KPU telah melampaui wewenangnya sebagai lem baga pengawas penyelenggaraan pemilu dalam putusan itu. Argumentasi KPU tidak menindaklanjuti Keputusan Bawaslu RI tersebut di atas didasari ketentuan Pasal 259 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 yang menjelaskan bahwa Keputusan Bawaslu RI mengenai sengketa Pemilu merupakan keputusan terakhir dan mengikat kecuali keputusan terhadap sengketa Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Parpol peserta pemilu dan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota. Bawaslu RI tidak berhak menetapkan Parpol sebagai peserta pemilu karena merupakan kewenangan KPU RI.

Penolakan KPU RI ditindaklanjuti oleh Bawaslu RI dengan meminta fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selain permohonan ajudikasi ke Bawaslu RI, PKPI juga melaporkan gugatan sengketa terkait Keputusan KPU Nomor: 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 ke PT TUN Jakarta dengan Nomor Perkara: 25/G/2013/PT.TUN.JKT. Sidang putusan PT TUN menegaskan beberapa pertimbangan yang dibacakan oleh Majelis Hakim bahwa sikap KPU RI yang tidak mau melaksanakan keputusan Bawaslu RI adalah tidak beralasan hukum sama sekali dan Keputusan tersebut di atas patut dibatalkan karena tidak punya kekuatan hukum yang jelas dengan tidak melalui proses Rapat Pleno KPU RI yang sah. Tindakan KPU RI yang tidak mau menjalankan Keputusan Bawaslu RI selain bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum juga bertentangan dengan kewajiban hukum. Majelis Hakim PT TUN juga menyatakan tidak sah surat yang diajukan oleh tergugat KPU RI tanggal 11 Februari 2013 yang tidak bersedia menjalankan Keputusan Bawaslu RI. PTTUN Jakarta m em erintahkan tergugat KPU untuk m encabut Keputusan Nomor:94/KPU/Tahun 2013 dan menyatakan batal atau tidak sah Keputusan KPU Nomor: 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 yang dikeluarkan tanggal 8 Januari 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2014 sepanjang yang menyangkut PKPI, dan mewajibkan tergugat KPU RI untuk menerbitkan keputusan baru yang mengikutsertakan penggugat sebagai Parpol yang memenuhi syarat menjadi peserta Pemilu Tahun 2014 serta memerintahkan KPU RI untuk menjalankan Keputusan Bawaslu RI Nomor: 012/Sp-2 Set. Bawaslu/2013 yang dikeluarkan tanggal 5 Pebruari 2013. Keputusan PT TUN ini ditindaklanjuti oleh KPU RI dengan menerbitkan K eputusan KPU Nomor: 166/ K p ts/ P K P U / 2013 P eru bahan K eputusan KPU Nomor: 06/Kpts/PKPU/2013 yang menetapkan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebagai Parpol peserta Pemilu Tahun 2014 dengan nomor urut 15 (empat belas) setelah Partai Bulan Bintang (PBB). Selain gugatan di PT TUN dan Sidang Ajudikasi Bawaslu RI, DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) juga memerintahkan KPU RI untuk melakukan verifikasi faktual terhadap Parpol yang tidak lolos verifikasi administrasi sebagaimana Putusan DKPP. Di Kota Banda Aceh sendiri terdapat 14 Parpol yang akan diverifikasi faktual dari 18 Parpol, yaitu:

Tabel: 28 Verifikasi Faktual Parpol TMS Administrasi Dengan Putusan DKPP RI No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Partai Partai Partai Partai Partai Partai Partai Partai Partai Partai Partai Partai Partai Partai

N am a P a rta i P olitik D em okrasi Kebangsaan (PDK) Kesatuan D em okrasi Indonesia (PKDI) Kongres Karya Republik (PAKAR) Nasional Republik (NASREP) Buruh Nasional Indonesia M arhaenism e (PNI-M) Karya Peduli Bangsa (PKPB) Pengusaha Dan Pekerja Indonesia (PPPI) Penegak D em okrasi Indonesia (PPDI) Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) Republik Bersatu Indonesia (PBI) Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI)

Di Kota Banda Aceh, terkait hasil verifikasi Parpol dipersengketakan oleh 4 (empat) Parpol yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan di Kota Banda Aceh, yaitu: Partai Kedaulatan, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB), dan Partai Serikat Rakyat Independen (SRI). Menghadapi sengketa Pemilu di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), KPU meminta KIP Kota Banda Aceh untuk membuat kronologis pelaksanaan kegiatan verifikasi terhadap 4 (empat) Parpol tersebut dan mendampingi KPU dalam masa persidangan di PTTUN Jakarta. Menindaklanjuti hal tersebut di atas, KIP Kota Banda Aceh merumuskan jawaban kronologis hasil verifikasi 4 (empat) Parpol tersebut dan mengutus Ketua Pokja Pendaftaran dan Verifikasi Parpol dan Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu KIP Kota Banda Aceh untuk menyampaikan kronologis tersebut dalam persidangan dan mendampingi KIP Aceh serta KPU selama masa persidangan di PTTUN, sebagai berikut: 1.

Partai Kedaulatan Tanggal 1 Oktober 2012, KIP Kota Banda Aceh menerima Kartu Tanda Anggota (KTA) sejumlah 214 (dua ratus empat belas) dari Partai Kedaulatan, sesuai dengan Tanda Bukti Penerimaan KTA Partai Politik (Lampiran 2 Model F-Parpol). Partai Kedaulatan pada dasarnya menyerahkan KTA sudah melewati masa penerimaan kelengkapan dokumen persyaratan yaitu: tanggal 8 s/d 29 September 2012. Berdasarkan hasil keputusan KPU, Partai Kedaulatan dinyatakan tidak lolos administrasi. Tanggal 30 Oktober 2012, KIP Kota Banda Aceh menerima dokumen hasil verifikasi adminstrasi kepengurusan DPC Parpol tingkat Kota Banda Aceh dari KPU dalam wilayah Propinsi Aceh. Dari semua dokumen yang diterima tersebut tidak ada dokumen Partai Kedaulatan.

2.

Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia (PKBIB) Pada tanggal 1 Oktober 2012 KIP Kota Banda Aceh menerima 1 (satu) berkas via Pos atas nama Dewan Pimpinan Nasional Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB), adapun berkas tersebut berisi: SK DPN tentang pengesahan DPC Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB) tingkat Kabupaten/Kota, 2 (dua) rangkap salinan Rekapitulasi Daftar Anggota Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB), dan 2 (dua) rangkap salinan Kartu Tanda Anggota Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB). Berdasarkan Surat Edaran KPU Nomor 588/KPU/XI/2012 perihal Verifikasi Faktual Kelengkapan Syarat Parpol Calon Peserta Pemilu 2014, point 6 menjelaskan bahwa KPU Kab/Kota tidak dapat melakukan verifikasi keanggotaan Parpol yang disampaikan melalui Jasa Pos dan Giro serta terhadap daftar nama anggota Parpol dalam bentuk hardcopy dan fotocopy KTA yang disampaikan melampaui tahapan dan jadwal yang telah ditentukan dalam PKPU 7 tahun 2012 jo. PKPU 15 Tahun 2012. Maka KIP Kota BandaAaceh tidak lagi melakukan verifikasi, namun pasca Putusan DKPP RI Nomor: 25-26/DKPP-PKE-1/2012 yang memerintahkan KPU untuk melakukan verifikasi faktual kepada Parpol yang tidak lolos verifikasi administrasi, maka petugas verifikasi KIP Kota Banda Aceh melakukan kegiatan verifikasi factual keberadaan kantorParpol atau apapun yang berhubungan dengan Parpol ini.

Tanggal 7 November 2012, KIP Kota Banda Aceh menerima surat pernyataan menarik diri/ membatalkan diri dari anggota/pengurus Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB) Kota Banda Aceh Periode 2012 s/d 2017 atas nama Mardali, SE, Ak dan Jufriadi Kamal. Walau demikian, TIM IV yang dikoordinir oleh Mahfudh, ST., MP. bersama 4 anggota tim verifikasi tetap melakukan verifikasi faktual terhadap pengurus Partai ini yang beralamat di Jln. Rama Setia Dusun Tgk. Lheun Deah Gampong Lampaseh Aceh sesuai dengan surat keterangan domisili yang dilampirkan dalam berkas Parpol tersebut. Hasil verifikasi di lapangan, Tim IV hanya menemukan bangunan rumah dalam keadaan kosong yang sama sekali tidak menunjukkan indikasi sebagai kantor Parpol, tidak dilengkapi dengan papan nama Parpol. Lalu Tim Verifikasi pada hari yang sama kembali turun ke lapangan pada pukul 12.00 WIB, rumah tersebut masih dalam keadaaan kosong. Tim Verifikasi menghubungi Kepala Desa/Geusyik gampong tersebut untuk mengkonfirmasi keberadaan rumah tersebut yang disebut sebagai kantor Partai ini, Dari informasi Geusyik gampong tersebut diketahui bahwa benar dilaporkan kepadanya bahwa rumah tersebut adalah kantor Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB). Lalu Tim Verifikasi menyampaikan kepada Geusyik gampong Lampaseh Aceh untuk dapat memberitahukan kepada pengurus partai yang menyewa rumah tersebut untuk datang ke kantor KIP Kota Banda Aceh sebelum tanggal 20 November 2012. Sampai dengan batas waktu verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan, tanggal 26 Oktober s/d 20 November 2012 tidak ada pengurus Partai ini yang datang ke kantor KIP Kota Banda Aceh untuk memberikan konfirmasi dan klarifikasi tentang partainya. 3.

Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) menyerahkan KTA kepada KIP Kota Banda Aceh tanggal 29 September 2012.Berdasarkan hasil keputusan KPU, Partai ini sudah dinyatakan tidak lolos verifikasi administrasi. Pada tanggal 30 Oktober 2012 KIP Kota Banda Aceh menerima dokumen hasil verifikasi administrasi kepengurusan DPC Parpol tingkat Kabupaten/Kota. Semua dokumen Parpol yang diterima KIP Kota Banda Aceh tersebut tidak ada dokumen Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI). Putusan DKPP RI Nomor: 25-26/DKPP-PKE-1/2012 yang memerintahkan KPU untuk melakukan verifikasi faktual kepada Parpol yang tidak lolos verifikasi administrasi. Tanggal 4 Desember 2012, KIP Kota Banda Aceh menerima berkas Parpol yang akan diverifikasi faktual tambahan dan keanggotaan di tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana Keputusan MK, Kemudian KIP Kota Banda Aceh pada tanggal 5 Desember 2012 melakukan pencuplikan atau pengambilan sampel terhadap Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) berdasarkan jumlah KTA yang diserahkan pada tanggal 29 September 2012. Tanggal 6 Desember 2012, KIP Kota Banda Aceh mengundang seluruh Parpol untuk penyerahan hasil pencuplikan nama-nama anggota Parpol yang akan diverifikasi faktual. KIP Kota Banda Aceh melakukan verifikasi faktual tanggal 7 s/d 11 Desember 2012. Hasil verifikasi faktual terhadap Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) dimana

kepengurusannya sesuai dengan dokumen yang diserahkan oleh KIP Aceh/KPU, namun jumlah keanggotaannya tidak sesuai, hanya 2 orang yang ada dan sesuai dari 22 sampel. Sampai dengan masa perbaikan Partai ini tidak memenuhi kekurangan keanggotaannya tersebut. 4.

Partai Serikat Rakyat Independen (SRI) Partai ini telah mendaftar dan menyerahkan KTA kepada KIP Kota Banda Aceh sejumlah 310 KTA yang disampaikan oleh Muhammad Ranto (Ketua) dan Zakaria HS (Sekretaris) pada tanggal 7 September 2012. Dalam pendaftaran tersebut tidak diserahkan SK pengurus dan surat keterangan domisili kantor. KIP Kota Banda Aceh tidak melakukan verifikasi faktual terhadap Partai Serikat Rakyat Independen (SRI) di Kota Banda Aceh dikarenakan partai ini dinyatakan tidak lolos verifikasi administrasi oleh KPU sebagai syarat verifikasi faktual. Namun dikarenakan adanya Putusan DKPP RI Nomor: 25-26/DKPP-PKE1/2012, yang memerintahkan KPU untuk melakukan verifikasi faktual kepada Parpol yang tidak lolos verifikasi administrasi, namun faktanya KIP Kota Banda tidak dapat melakukan verifikasi faktual terhadap Partai ini karena tidak ada satupun berkas yang diterima oleh KIP Kota Banda Aceh dari KIP Aceh

B. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu 2 0 1 4 1.

Prinsip-prinsip Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Tahun 2 0 1 4 PKPU 9 dan 10 Tahun 2013 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam dan Luar Negeri

untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014 dan PKPU 9 Tahun 2014 tentang Penyusunan Daftar Pemilih PPWP Tahun 2014 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pemilih adalah: 1) Warga Negara Indonesia (WNI) yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih. 2) WNI sebagaimana tersebut didaftar oleh penyelenggara Pemilu dalam daftar pemilih untuk dapat menggunakan hak memilih kecuali yang ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-undangan. 3) Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pem ilih di PPS pada setiap desa/kelurahan/gampong atau sebutan lain dan di PPLN/TPSLN.

Pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih terhadap WNI dilakukan berdasarkan domisili yang jelas dan tercatat di Desa/Kelurahan/Gampong tempat tinggal pemilih secara faktual, atau bagi pemilih di luar negeri yang tercatat sesuai pendataan Kantor Perwakilan Indonesia di Negara bersangkutan. Jika terdapat pemilih yang bertempat tinggal tidak sesuai dengan identitas KTP, pemilih tersebut diminta menentukan TPS yang akan digunakan untuk memilih. Jika pemilih memiliki lebih dari satu identitas KTP, pemilih tersebut harus mencantumkan salah satu alamat yang sesuai dengan tertera dalam KTP untuk selanjutnya ditetapkan sebagai alamat tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih.

1.2.

Kriteria Dasar Daftar Pemilih Ada tiga kriteria dasar dalam menyusun dan memutakhirkan daftar pemilih, yakni: 1.

Komprehensif; daftar pemilih harus memuat semua WNI, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih wajib dimasukkan dalam daftar pemilih. Pendaftaran dan pemutakhiran pemilih tidak dibenarkan tindakan diskriminatif dalam rangka memasukkan atau menghapus namanama tertentu dalam daftar pemilih karena alasan politik, suku, agama, atau alasan apapun.

2.

Akurat; daftar pemilih harus memuat informasi tentang identitas pemilih secara benar, tanpa kesalahan penulisan, tidak ganda, dan tidak memuat nama yang tidak berhak atau telah meninggal.

3.

Mutakhir; daftar pemilih disusun berdasarkan keadaan terakhir mengacu pada hari pemungutan suara, meliputi umur 17 tahun pada hari pemungutan suara, status telah/pernah kawin, status pekerjaan bukan anggota TNI/Polri, alamat pada hari pemungutan suara, dan status meninggal.

1.3.

Tujuan Pemutakhiran dan Penyusunan Data Pemilih Adapun tujuan dari kegiatan pemutakhiran dan penyusunan data pemilih sebagai berikut: 1.

Memastikan seluruh pemilih terdaftar di dalam DPT (secara komprehensif);

2.

Memastikan akurasi data pemilih sesuai dengan kondisi real/faktual pemilih (akurat dan up to date - nama dan alamat);

1.4.

3.

Memastikan tidak memuat nama-nama pemilih yang tidak berhak memilih;

4.

Melayani pemilih yang telah terdaftar dalam DPT untuk menggunakan hak pilih; dan

5.

Mempersiapkan logistik Pemilu.

Metode dan Pendekatan Pemutakhiran Data Pemilih KPU memilih metode pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan. Metode ini dipilih

karena lebih mampu menjamin terlaksananya prinsip dan kriteria yang disebutkan di atas serta menjamin efisiensi. Selain itu, penyusunan daftar pemilih yang dilakukan oleh KPU dan Pemerintah diimplementasikan dengan dua pendekatan, yaitu: Pertama, pendekatan administratif pada tahap pengolahan dan pemutakhiran sampai daftar pemilih sementara (DPS) tersedia. Pada tahap ini, Pemerintah menyediakan sumber data kependudukan berupa Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan pemutakhiran oleh KPU melalui proses sinkronisasi dengan data daftar pemilih Pemilu lokal terkini ditingkat KPU Kabupaten/Kota dan Propinsi, serta pencocokan dan penelitian (coklit) oleh panitia pemutakhiran data pemilih pemilih (Pantarlih).

Kedua, pendekatan partisipatif masyarakat dimulai saat diumumkannya DPS hingga tersusunnya Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pengumuman DPS di kantor Desa/Kelurahan/Gampong maupun pengumuman Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dimuat dengan format

bahwa daftar pemilih paling sedikit memuat nama, jenis kelamin, nomor induk kependudukan (NIK), tanggal lahir dan alamat. 1.5.

Sumber Data dan Mekanisme Penyusunan Data Pemilih Dalam rangka meningkatkan kualitas daftar pemilih Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD

Tahun 2014, sumber penyusunan data yang digunakan KPU untuk menyusun daftar Pemilih tidak hanya berdasarkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diperoleh dari Kementrian Dalam Negeri, namun juga menggunakan data DPT Pemilu Kepala Daerah terakhir sebagai data pembandingnya. KPU menyusun seluruh DPT Pemilukada dari daerah-daerah yang menyelenggarakan Pemilukada selama Tahun 2009 s/dTahun 2012, untuk selanjutnya dikelola oleh Sidalih. KPU mengolah kedua sumber data tersebut dengan dibantu teknologi untuk menghasilkan Data Pemilih yang akan dimutakhirkan oleh PPS dan Pantarlih. Sedangkan sumber data Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) PPWP Tahun 2 0 1 4 (Model A.1-PPWP) berdasarkan DPT Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014 (Model A.3-KPU) yang mana pemutakhiran data DPS PPWP dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lama 30 (tiga puluh) hari. Penyerahan Data Kependudukan seluruh Indonesia dilakukan ditingkat pusat (KemendagriKPU RI), Disdukcapil Kab/Kota tidak memberikan data kependudukan kepada KPU/KIP Kab/Kota. KPU diberikan jaminan untuk mengakses data kependudukan Kemendagri seluas-luasnya untuk keperluan database daftar pemilih. Mekanisme penyusunan data pemilih oleh KPU sebagai berikut: 1.

Terpusat; KPU bertanggungjawab atas pengelolaan data pemilih yang terpusat. Data terpusat tersebut dikelola oleh KPU dengan memperhatikan perkembangan data pemilih seluruh Indonesia mulai dari DP4, Data Pemilih, DPS, DPSH, DPSHP Akhir dan DPT Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan PPWP Tahun 2014.

2.

KPU memiliki dan memelihara data pemilih seluruh Indonesia, yaitu berupa data pemilih yang meliputi informasi nama, umur/tanggal lahir, status kawin, status anggota TNI/Polri, masih hidup, dan alamat mutakhir (bukan hanya data agregat).

3.

Proses pem utakhiran data pem ilih yang dilakukan KPU/KIP Kabupaten/Kota menggunakan data yang ada dalam server masing-masing.

4.

Sosialisasi/publikasi data pemilih melalui website dilakukan secara distributif, artinya KPU Pusat memiliki data pemilih seluruh Indonesia; KPU Propinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memiliki data pemilih masing-masing wilayah kerjanya.

5.

KPU memiliki pusat data untuk mendukung keperluan tersebut di atas. Di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota diperlukan Network Operation Center (Unit Pengelolaan Data).

2.

Pelaksanaan Pemutakhiran dan Publikasi Data Pemilih Kegiatan pemutakhiran data pemilih Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD

Kabupaten/Kota Tahun 2014 adalah sebuah proses kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) baik yang diperoleh melalui Dirjen

Dukcapil maupun dari Kemenlu dengan memperhatikan DPT Pemilu terakhir dengan cara melakukan verifikasi faktual dan selanjutnya dijadikan bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS). Pantarlih bertugas melakukan pendaftaran calon pemilih dengan pemutakhiran data pemilih yang sudah ada di DP4 yang disinkronkan dengan data pemilu lokal sebelumnya. Sedangkan kegiatan pemutakhiran data pemilih PPWP Tahun 2014 adalah proses kegiatan memperbaharui data pemilih berdasarkan DPT Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014. Pemutakhiran data pemilih ini dilakukan dengan cara: 1.

Ondesk (di belakang meja); pemutakhiran yang dilakukan oleh KPU, KPU Propinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dibantu dengan aplikasi Sidalih yang dilakukan secara berkelanjutan;

2.

Verifikasi faktual; pemutakhiran dilakukan dengan pencocokan dan penelitian di lapangan (door to door) yang dilakukan menjelang penyelenggaraan pemilu.

3.

Untuk pemilih di luar negeri, dilakukan upaya selain mendatangi pemilih langsung, atau dengan menghubungi pemilih melalui telepon atau mengirim surat kepada pemilih melalui pos atau mengirim surat elektronik (e-mail) kepada pemilih atau mengumpulkan pemilih di Kantor Perwakilan RI atau mengumumkan data pemilih di laman Kedutaan Besar RI untuk mendapatkan masukan dari pemilih atau dengan cara lain sesuai dengan ketentuan yang bisa dipertanggung jawabkan.

4.

Publikasi dilakukan pada empat tahapan, yaitu: Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan Daftar Pemilih Tambahan.

Dalam melakukan kerja pemutakhiran dan penetapan DPT, KPU, KPU Propinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kab/Kota, PPK, PPS, PPLN, dan Pantarlih m elakukan pem bagian tugas dan pengorganisasian kerja sebagai berikut:

• KPU; 1) Mempersiapkan regulasi dan kebijakan terkait pelaksanaan bagi KPU secara berjenjang dan badan adhoc; 2) Melakukan konsolidasi, sinkronisasi dan analisis data kependudukan dengan DPT Pemilu terakhir; 3) Menyerahkan hasilnya berupa daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota melalui KPU Propinsi;

• KPU Propinsi/KIP Aceh; 1) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU/KIP Kabupaten/ Kota atas nama KPU; 2) Menerima/mengkoordinasikan serta melakukan pengecekan DPT dari KPU/KIP Kabupaten/Kota menyerahkan DPT kepada KPU;

• KPU/KIP Kabupaten/Kota; 1)

Melakukan Bimtek untuk PPK, PPS dan Pantarlih;

2)

Menerima daftar pemilih dari KPU Propinsi/KIP Aceh, pengecekan dan penyusunan daftar pemilih berdasarkan pengelompokkan tiap Kecamatan dan desa/kelurahan;

3)

Menyerahkan daftar pemilih kepada PPS melalui PPK, menerima/ mengkoordinasikan dan melakukan pengecekan DPT dari PPS melalui PPK;

4)

Menyerahkan DPT kepada KPU Propinsi/KIP Aceh;

• PPK; 1) Membantu PPS dalam melakukan sosialisasi pemutakhiran data pemilih di tingkat Kecamatan; 2) Bimbingan Teknis/Bimtek pemutakhiran data pemilih yang diselenggarakan kepada PPS dan Pantarlih di wilayah kerja PPK; 3) Menerima data pemilih per TPS (Model A.0-KPU) dan seluruh alat perlengkapan pemutakhiran data pemilih dari KPU/KIP Kabupaten/Kota ketika dilaksanakan Bimtek untuk diserahkan kepada PPS dan Pantarlih; 4) Menerima daftar pemilih dari KPU/KIP Kabupaten/Kota, menyampaikan daftar pemilih kepada Pantarlih melalui PPS; 5) Menerima, mengkoordinasikan, dan menyerahkan DPS dan DPSHP kepada KPU Kabupaten/Kota.

• PPS; 1) Entry data, memperbaiki data pemilih (menghapus, menambah, dan memperbaiki), mengumumkan daftar pemilih kepada masyarakat; 2) Sosialisasi kepada aparat desa/kelurahan dan masyarakat luas; 3) Memastikan Pantarlih yang telah dibentuk mengikuti Bimbingan Teknis/Bimtek pemutakhiran data pemilih yang diselenggarakan oleh PPK; 4) M engiku ti B im b in g an T ek n is/ B im te k p e m u ta k h ira n d ata p em ilih yang diselenggarakan oleh PPK; 5) Memastikan telah menerima data pemilih per TPS beserta seluruh dokumen pem utakhiran data pem ilih telah sesuai dengan jum lah yang dibutuhkan, menyerahkan data pemilih per TPS dan dokumen pemutakhiran data pemilih kepada masing-masing Pantarlih; 6) Koordinasi dengan Pantarlih mengenai SOP, khususnya bagaimana melakukan pencoretan, perbaikan data, mendaftar pemilih baru, cara mengisi masing-masing formulir, dan tenggat waktu yang harus diselesaikan, paling lambat 1 hari sebelum dilaksanakan verifikasi untuk mengecek kesiapan dan pemahaman Pantarlih.

• Pantarlih; 1) Menerima dan memeriksa seluruh dokumen dan peralatan yang dibutuhkan di lapangan; mempelajari seluruh dokumen dan pastikan memahami fungsi dan kegunaan setiap formulir; 2) Membuat rencana kerja, seperti rute ataupun target kerja; 3) Melakukan Pemutakhiran data pemilih (pencocokan dan penelitian), dengan cara: a. Wawancara langsung, menanyakan kepada kepala keluarga atau yang mewakili mengenai identitas atau dokumen resmi setiap anggota keluarga yang terdaftar pada daftar pemilih; b. Memeriksa apakah data yang tertulis sudah benar, dengan menanyakan apakah ada anggota keluarga yang belum terdaftar, apakah ada yang telah meninggal dunia, pindah, pensiun, TNI/POLRI, cacat, gangguan jiwa, apaka ada anggota keluarga yang akan berumur 17 tahun ketika hari Pemilu tiba, atau anggota keluarga yang belum cukup umur tapi sudah atau pernah menikah; c.

Mengisi formulir tanda bukti telah didaftar dan ditanda tangani (Model A.A.1KPU) serta menyerahkannya kepada kepala keluarga atau perwakilannya dan menyimpan bukti aslinya;

d. Mengisi stiker telah terdaftar (Model A.A.2-KPU) dan tempelkan di area yang mudah terlihat (pintu, jendela, dinding depan rumah dan sebagainya), tempelkan stiker kosong pada rumah penghuni yang tidak bisa ditemui; e. Mendatangi semua warga termasuk pendatang dan penghuni pemukiman liar atau rusunawa, kontrakan, kost dengan bekerja sama kepala dusun/kepala lorong/pengelola bangunan, untuk menanyakan identitas atau dokumen resmi yang ada pada penghuni dan mendaftarkannya bila ingin menggunakan hak pilihnya ditempat tersebut; f.

Meminta pengesahan tanda tangan dan/atau stempel dari kepala desa, dusun, RT/RW dan atau kepala lorong.

Tabel: 29 Jadual Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Legislatif 2014 P ro g ram / Kegiatan

Jadual

Penyerahan Data Kependudukan dari Pemerintah Daerah kepada KPU, KPU Propinsi dan KPU/KIP Kab/Kota serta data WNI di Luar Negeri Penyerahan DP4 kepada KPU, KPU Propinsi dan KPU/KIP Kab/Kota

9 Nov s/d 9 Des 2012

9 Feb 2013

Konsolidasi DP4

10 s/d 24 Feb 2013

Pencermatan DP4 dan DPT Pemilu terakhir

25 Feb s/d 10 Mar 2013

Penyerahan Data pemilih dari KPU ke KPU Propinsi dan KPU/KIP Kab/Kota Pemutakhiran data pemilih (pencocokan dan penelitian) Penyusunan Bahan DPS Penetapan DPS Pengumuman DPS Penyerahan salinan DPS kepada Partai Politik tingkat Kecamatan Masukan dan tanggapan masyarakat Perbaikan dan penyusunan Daftar Pemilih Sementara Penetapan DPSHP Pengumuman, masukan dan tanggapan masyarakat atas penetapan DPSHP Perbaikan DPSHP Penyerahan DPSHP akhir kepada KPU/KIP Kab/Kota Penetapan DPT tingkat Kabupaten/ Kota Penyerahan DPT kepada KPU, KPU Propinsi, PPK dan PPS Penyerahan Salinan DPT kepada Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kab/Kota dan Kecamatan Pengumuman DPT Rekapitulasi Di KPU Propinsi Rekapitulasi di KPU

11 s/d 13 Mar 2013

Pelaksanaan Mendagri, Gubernur, Bupati, Walikota serta Menteri Luar Negeri Pemerintah dan Pemerintah Daerah KPU, KPU Propinsi dan KPU/KIP Kab/Kota

KPU

14 Mar s/d 9 Juni 2013 10 Juni s/d 9 Juli 2013 10 Juli 2013 11 s/d 24 Juli 2013

PPS PPS

12 s/d 15 Juli 2013

KPU/KIP Kab/Kota

Pantarlih PPS

11 Juli s/d 1 Agust 2013 2 s/d 15 Agust 2013

PPS

16 Agust 2013 17 s/d 23 Agust 2013 24 Agust s/d 6 Sept 2013

PPS

7 s/d 10 Sept 2013

PPS melalui PPK

7 s/d 13 S e p t2013

KPU/KIP Kab/Kota

14 s/d 20 S e p t2013

KPU/KIP Kab/Kota

14 s/d 20 S e p t2013

KPU/KIP Kab/Kota

2 1 S e p t2013 s/d 9 April 2014 24 Sept s/d 8 Okt 2013 9 s/d 23 Okt 2013

KPU/KIP Kab/Kota

PPS

KPU Propinsi KPU

Tabel: 30 Jadual Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Legislatif 2014 (Berdasarkan PKPU 06 tahun 2013) P r o g r a m / K egiatan

Jadual

Pencerm atan DP4 dan DPT Pemilu terakhir Penyerahan Data pemilih dari KPU ke KPU Propinsi dan KPU/KIP Kab/Kota Pemutakhiran data pemilih (pencocokan dan penelitian)

25 Feb s/d 19 Maret 2013 20 s/d 31 Mar 2 0 1 3 1 April s/d 9 Juni 2013

P elak san aan

KPU Pantarlih

Tabel: 31 Jadual Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Legislatif 2014 (Berdasarkan PKPU 19 tahun 2013) P ro g ra m / Kegiatan Pencerm atan dan Perbaikan DPT Penetapan atau Penetapan kembali DPT Penyerahan DPT kepada KPU, KPU Propinsi, PPK dan PPS Penyerahan Salinan DPT kepada Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kab/Kota dan Kecamatan Pengumuman DPT

Jadual

Pelaksanaan

13 Sept s/d 11 Okt 2 0 1 3 12 s/d 13 O k t2 0 1 3

KPU/KIP Kab/Kota, PPS KPU/KIP Kab/Kota

14 s/d 17 Okt 2 0 1 3

KPU/KIP Kab/Kota

14 s/d 17 O k t2013

KPU/KIP Kab/Kota

18 Okt 2 0 1 3

KPU/KIP Kab/Kota

Tabel 32 Jadual Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Legislatif 2014 (Berdasarkan PKPU 21 tahun 2013) P ro g ram / Kegiatan Penetapan atau Penetapan kembali D PT

Jadual 1 Nov2013

Pelaksanaan KPU Kab/ Kota

Sesuai dengan tahapan dan perubahannya tersebut di atas, KPU melakukan monitoring dan supervisi penyusunan DPS melalui aplikasi Sidalih dan email. Selanjutnya hasil penyusunan DPS yang telah disusun diumumkan di w ebsite KPU, KPU Propinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. PPS menempel pengumuman DPS pada tempat-tempat strategis untuk dapat cermati oleh warga masyarakat. KIP Kota Banda Aceh juga berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Banda Aceh untuk dapat m enyam paikan kepada Geusyik Se-Kota Banda Aceh untuk menginformasikan pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014 kepada masyarakat secara luas. Koordinasi antar lembaga dan instansi terkait yang dilakukan oleh KIP Kota Banda Aceh pada tahapan pemutakhiran data pemilih sebagai berikut: 1.

Rapat Koordinasi Bulanan Update Perkembangan Data Pemilu Terakhir Antara KIP Kota Banda Aceh dengan Disdukcapil Banda Aceh sebelum kegiatan Penyerahan Data Penduduk

Potensial Pemilih (DP4) dari Pemerintah Kota Banda Aceh kepada KIP Kota Banda Aceh. Jumlah DP4 Kota Banda Aceh: 173.152 Pemilih di Ruang Rapat KIP Kota Banda Aceh 2.

Rapat Koordinasi Penyerahan Data Agrerat Kependudukan PerKecamatan (DAK2) dari Pemerintah Kota Banda Aceh kepada KIP Kota Banda Aceh, 6 Desember 2012 di Kantor Walikota Banda Aceh dengan penyerahan DAK2 Kota Banda Aceh: 255.243 Jiwa.

3.

Rapat konsolidasi DP4 dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Banda Aceh, 15 Februari 2013 di Ruang Rapat Walikota Banda Aceh.

4.

Rapat Koordinasi dengan Disdukcapil Pembahasan Tentang Penetapan kembali Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Banda Aceh Pemilu Legislatif Tahun 2014, 7 Oktober 2013 di Media Center KIP Kota Banda Aceh

5.

Rapat Koordinasi dengan Disdukcapil dalam rangka perbaikan NIK invalid DPT Kota Banda Aceh Pemilu Legislatif Tahun 2014, 14 November 2013 di Sultan Hotel.

6.

Rapat Koordinasi dengan Disdukcapil Pembahasan Tentang NIK dan NKK Invalid Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Banda Aceh Pemilu Legislatif Tahun 2014, 19 November 2013 di Media Center KIP Kota Banda Aceh.

2.1.

Bimbingan Teknis dan Layanan Helpdesk KIP Kota Banda Aceh melaksanakan pelatihan atau bimbingan teknis untuk PPK, PPS dan

Pantarlih terkait dengan tugas-tugas dan hal-hal teknis seperti: pembagian wilayah kerja pemutakhiran, pihak-pihak mana saja koordinasi harus dilakukan, dan formulir-formulir pemutakhiran dan tata-cara pengisiannya. Pada tanggal 11 s/d 13 April 2013, KPU mengundang seluruh KPU Propinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mengikuti Pelatihan Bimtek DP4 dan Daftar Pemilih. Selanjutnya, KIP Kota Banda Aceh menindaklanjuti dengan melakukan bimbingan teknis kepada PPK dan PPS. PPK dan PPS melakukan pengarahan kepada Pantarlih. Di Kota Banda Aceh sendiri, Bimtek dan Pelatihan pendataan pemilih diikuti oleh PPK sebanyak 45 orang, PPS sebanyak 90 orang, dan Pantarlih sebanyak 90 orang. Awal Bulan Mei 2013, Pantarlih mulai melakukan proses pencocokan dan penelitian daftar pemilih. KIP Kota Banda Aceh juga memfasilitasi adanya Helpdesk Khusus Data Pemilih. Layanan helpdesk ini dibuka dari hari Senin s/d Sabtu: 08.00 - 16:00 WIB, dengan kontak nomor telepon: 0651-637872, nomor fax: 0651­ 637873.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemilu 2014 yang lebih berkualitas, khususnya untuk menyediakan daftar pemilih, KPU meluncurkan sistem informasi dan teknologi yang dinamakan Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih).34 Terobosan KPU ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 48, dimana KPU dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menyediakan data pemilih, DPS, dan DPT dengan sistem informasi data pemilih yang dapat terintegrasi dengan sistem informasi administrasi kependudukan. Sistem aplikasi ini adalah suatu sistem informasi berbasis teknologi komputer yang digunakan KPU untuk membantu petugas dalam proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Sidalih yang diintegrasikan dengan sistem informasi administrasi kependudukan Kemendagri untuk sinkronisasi DP4 dan menyusun serta memelihara data pemilih. Dengan optimalisasi teknonologi informasi komputer ini, KPU dapat menghimpun daftar pemilih by name dan rekapitulasi pemilih dari KPU Kabupaten/Kota secara real time. Manfaat sistem Sidalih juga dapat memonitor kemajuan penyusunan DPS, DPSHP maupun DPT di masing-masing KPU/KIP Kabupaten/Kota. Fungsi utama Sidalih antara lain mencakup:

34Lampiran 3 1 : Keputusan Sekretaris KPU Kota Banda Aceh Nomor: 41.d Tahun 2 0 1 4 Tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris KPU Kota Banda Aceh Nomor: 5.A Tahun 2 0 1 4 Tentang Penetapan Administrator Sidalih Dalam Rangka Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Tahun 2014.

1) Konsolidasi data pemilih; 2) Pemeliharaan dan membantu proses pemutakhiran data pemilih; 3) Membantu proses analisis Dp4; 4) Mengunggah DPT Pemilu terakhir dan sinkronsiasi DP4 dan DPT Pemilu terakhir; 5) Distribusi data pemilih (Model A.KPU) ke seluruh KPU/KIP Kabupaten/Kota; 6) Menyusun pemilih kedalam TPS (Model A.0 KPU). 7) Membantu rekapitulasi data jumlah badan penyelenggara Pemiluad-hoc (PPK dan PPS); 8) Mensosialisasikan DPS, DPSHP, dan DPT kepada masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi seperti sistem Sidalih, berhasil mendorong nilai-nilai sebagai berikut: Pertama, transparansi dalam proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, dimana aktifitas penambahan, penghapusan, dan perbaikan data pemilih tercatat dan terlihat dengan baik sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, melayani pemilih, fungsi sebagai penyampai informasi daftar pemilih secara online yang memudahkan pemilih untuk melakukan pengecekan nama pemilih tanpa harus datang ke kantor PPS atau kantor Desa/Kelurahan, pemilih cukup mengakses website KPU. Ketiga, partisipatif, adanya daftar pemilih online dan penyerahan salinan daftar pemilih kepada pengurus Parpol peserta pemilu dan pengawas pemilu di tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan dan meningkatnya partisipasi masyarakat serta peserta pemilu untuk memperbaiki kualitas daftar pemilih. 2.2.

Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), Konsolidasi dan Singkronisasi DP4 dan DPSHP KPU Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) merupakan kumpulan data penduduk

Warga Negara Indonesia yang dipakai sebagai dasar penentuan Daftar Pemilih Sementara (DPS). Untuk memaksimalkan akurasi DP4, Pemerintah melalui Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri melakukan konsolidasi dan pembersihan data kependudukan dalam 2 (dua) tahapan, yaitu: melalui SIAK Online (Sistim Informasi Administrasi Kependudukan) dilanjutkan dengan pengintegrasian dengan hasil perekaman e-KTP. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012, data pemilih harus diserahkan kepada KPU paling lambat 14 bulan sebelum pemungutan suara, yakni pada tanggal 9 April 2014. Tahapan Pemilu Legislatif Tahun 2014 menetapkan jadual tanggal 9 November s/d 9 Desember 2012 adalah masa penyerahan data kependudukan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah kepada KPU, KPU Propinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta data WNI di luar negeri yang dilaksanakan oleh Mendagri, Gubernur, Bupati dan Walikota serta Menteri Luar Negeri. Data Kepedudukan yang akan diserahkan tersebut meliputi: 1.

Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) sebagai bahan bagi KPU dalam menyusun daerah pemilihan DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota

2.

Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sebagai bahan KPU dalam menyusun daftar pemilih sementara;

3.

Data Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri harus sudah tersedia dan diserahkan oleh Menteri Luar Negeri kepada KPU.

4.

Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) paling sedikit memuat nomor induk kependudukan (NIK), nama, tanggal lahir, jenis kelamin dan alamat WNI yang mempunyai hak pilih.

5.

DAK dan DP4 bersumber dari database kependudukan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) yang sudah di integrasikan dengan data hasil perekaman e-KTP.

DAK diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada KPU, KPU Propinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota pada tanggal 6 Desember 2012 dalam bentuk CD/DVD, dengan mekanisme: 1.

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri menyerahkan KPU;

2.

Gubernur menyerahkan kepada KPU Propinsi/KIP Aceh;

3.

Bupati/ Walikota menyerahkan kepada KPU/KIP Kabupaten/ Kota.

DP4 diserahkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah kepada KPU, KPU Propinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota pada tanggal 7 Februari 2013 dalam bentuk CD/DVD, dengan mekanisme:

1.

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri menyerahkan kepada KPU;

2.

Gubernur menyerahkan kepada KPU Propinsi/KIP Aceh;

3.

Bupati/ Walikota menyerahkan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota

Berikut ini data DAK2 dan DP4 Kota Banda Aceh sebagaimana tabel di bawah ini: Tabel 33 Data DAK2 dan DP4 Kota Banda Aceh No

K ecam atan

DAK2

DP4

Lk

Pr

Jum lah

Lk

Pr

Jum lah

1

Meuraxa

10.406

9.053

19.459

6.481

5.746

12.227

2

Kuta Raja

6.641

5.655

12.296

4.391

3.726

8.117

3

Kuta Alam

26.267

24.001

50.268

17.584

16.867

34.451

4

Syiah Kuala

18.510

17.606

36.116

13.077

12.562

25.639

5

Ulee Kareng

12.906

12.346

25.252

8.935

8.645

17.580

6

Baiturrahman

18.929

17.797

36.726

12.433

12.486

24.919

7

Lueng Bata

13.140

12.371

25.511

9.040

8.723

17.763

8

Jaya Baru

13.555

12.518

26.073

8.055

8.312

16.367

9

Banda Raya

11.891

11.651

23.542

8.037

8.052

16.089

1 3 2 .2 4 5

1 2 2 .9 9 8

2 5 5 .2 4 3

8 8 .0 3 3

8 5 .1 1 9

1 7 3 .1 5 2

Ju m la h

Setelah menerima DP4 dari Pemerintah Kota Banda Aceh, KIP Kota Banda Aceh melakukan kegiatan konsolidasi DP4 dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Banda Aceh pada tanggal 15 Februari 2013 di Ruang Rapat Walikota Banda Aceh yang dimaksudkan untuk bersama-sama melakukan pencermatan terhadap data DP4 yang telah diserahkan Pemkot Banda Aceh. Langkah awal penyandingan data, penghapusan data ganda K1 oleh KPU, ditindaklanjuti oleh KIP dengan kegiatan pembersihan data ganda K1 ini dengan membuat Berita Acara (BA) perbaikan DPT dan menyampaikan kepada Panwalu Kabupaten/Kota, Parpol Kabupaten/Kota. Bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KIP Kota Banda Aceh dengan dibantu PPK, PPS dan Pantarlih adalah bahan hasil pencermatan dan penelitian KPU terhadap DP4 dengan DPT pada Pemilu dan/atau Pemilihan Walikota dengan cara melakukan verifikasi faktual data pemilih. Namun sebelumnya KPU sudah terlebih dahulu menerima update DP4 dari klarifikasi dengan Kemendagri pada tanggal 28 Maret 2013. Pentingnya menyandingkan data DP4 dengan DPT Pemilu dan/atau Pemilukada tersebut bertujuan agar data DPT yang belum tercantum dalam DP4 ditam bahkan ke dalam DP4 atau nama lain sebelum didistribusikan untuk dilakukan pemutakhiran data pemilih (pencocokan dan penelitian) yang dituangkan di dalam Model A-KPU.

2.3.

Tahapan Pencocokan dan Penelitian (coklit) Tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih dilakukan oleh Pantarlih

berlangsung sampai tanggal 9 Juni 2013. Dalam proses ini, Pantarlih langsung mendatangi rumahrumah warga untuk memastikan keberadaan orang yang tertera dalam data pemilih. Data pemilih

ini merupakan data hasil sinkronisasi DP4 dengan DPT Pemilu terakhir. Pantarlih melakukan pengecekan data pemilih terlebih dahulu ke rumah Kepala Desa/Kepala Dusun/Geusyik Gampong atau tokoh masyarakat setempat apakah adakah perubahan data terbaru di wilayahnya, apakah ada warga yang pindah, warga pendatang, yang meninggal, telah pensiun dari TNI-Polri ataupun penambahan KK. Lalu memeriksa setiap KK apakah benar berdomisili di alamat tersebut dan warga yang tidak dikenal dan data pemilih yang kemungkinan ganda. Satu persatu nama pemilih yang ada dalam daftar DP4 dan DPT Pemilu sebelumnya dicocokkan supaya tidak ada nama yang ganda atau nama pemilih yang belum terdaftar. Melalui kegiatan ini, pemilih yang sudah meninggal, pindah tempat, belum cukup umur menjadi TNI/Polri dan tidak waras (gila) dapat dieliminir. Dalam bekerja, Pantarlih dibekali formulir Model A0-KPU atau data pemilih Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 per TPS dengan maksimal jumlah pemilih sebanyak 500 orang. Seluruh nama dalam Model A0-KPU ini wajib didatangi dan didata oleh Pantarlih di TPS bersangkutan. Dalam pelaksanaannya, Pantarlih melakukan wawancara langsung, menanyakan kepada kepala keluarga atau yang mewakili mengenai identitas atau dokumen resmi setiap anggota keluarganya yang terdaftar pada daftar pemilih, memeriksa apakah data yang tertulis sudah benar, nama, nomor KTP, KK, alamat, dan seterusnya, apakah ada anggota keluarga yang belum terdaftar, apakah ada yang terdaftar telah meninggal dunia, pindah, pensiun dan menjadi TNI/POLRI, cacat, gangguan jiwa. Pantarlih kemudian mendaftarkan anggota keluarga yang akan berumur 17 tahun di hari pemungutan suara, anggota keluarga yang belum cukup umur tapi sudah atau pernah kawin bilamana belum terdaftar dalam Model A.0-KPU. Selesai mendata satu rumah, Pantarlih mengisi formulir tanda bukti telah didaftar (Model A.A.1-KPU), menyerahkan copy dari tanda bukti tersebut yang telah ditanda tangani Pantarlih dan kepala keluarga atau perwakilannya serta menyimpan bukti aslinya. Pantarlih mengisi stiker dengan menulis telah terdaftar (Model A.A.2KPU) dan ditempelkan pada area yang mudah terlihat (pintu, jendela, dinding depan rumah dan sebagainya). Satu stiker untuk satu kepala keluarga, juga Pantarlih menempelkan stiker kosong pada rumah penghuni yang tidak bisa ditemui. Selain itu, Pantarlih mendatangi semua warga term asuk pendatang dan penghuni pemukiman liar atau penghuni di rusunawa, rumah kontrakan, rumah kost dan lain-lain. Pantarlih bekerja sama dengan Kepala Dusun/Kepala Lorong dan/atau pengelola bangunan menanyakan identitas atau dokumen resmi yang dimiliki oleh penghuni dan mendaftarkan penghuni yang ingin menggunakan hak pilihnya ditempat tersebut, namun tidak memasukkan nama penghuni yang ingin menggunakan hak pilihnya ditempat asalnya ke dalam daftar pemilih. Setelah semua warga dalam daerah kerja telah terdata dengan baik, Pantarlih meminta pengesahan tanda tangan dan/atau stempel dari Kepala Desa, Geusyik Gampong, Kepala Dusun, RT/RW dan atau Kepala Lorong.

2.4.

Penyusunan DPS dan Penetapan DPSHP Selesai kegiatan coklit dari tanggal 10 Juni 2013, maka data yang telah diverifikasi itu

diserahkan Pantarlih kepada PPS untuk selanjutnya di input oleh PPK maupun KIP Kota Banda Aceh. Sebulan kemudian tanggal 10 Juli data tersebut menjadi DPS yang selanjutnya diumumkan di tempat-tempat umum di Desa/Gampong dan Kecamatan. Pengumuman DPS di Kota Banda Aceh disosialisasikan melalui spanduk alat peraga sosialisasi dan iklan layanan masyarakat di stasiunstasiun radio lokal, juga memanfaatkan masjid dan meunasah (musallah) sebagai wahana menyampaikan informasi kepada warga untuk melihat pengumuman DPS serta memberikan ruang partisipasi. Pengumuman DPS merupakan kesempatan bagi masyarakat untuk memberi masukan dan tanggapan terhadap DPS. Masyarakat yang namanya tidak terdaftar atau tidak sesuai dengan data yang ada di DPS dapat mengisi formulir A.A.-KPU dan menyerahkan kembali kepada PPS. Sikap pro aktif masyarakat dalam mencermati DPS yang telah diumumkan akan mendukung keakuratan data pemilih sehingga tidak menyisakan lagi data ganda, apalagi fiktif sehingga pada akhirnya penyelenggara pemilu dapat menetapkan DPT yang valid. Program fasilitas DPS online yang diluncurkan oleh KPU RI juga ikhtiar dalam rangka sosialisasi DPS secara massif kepada pemilih, tentunya bertujuan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengecek data dirinya dalam DPS online. Masyarakat dapat membuka portal KPU www.kpu.go.id terdapat menu DPS pemilu Tahun 2014 yang dapat diakses publik, setiap pemilih dapat mengecek apakah telah didata atau belum dengan cara memasukkan nama dan alamat sesuai KTP, bila muncul nama, tempat lahir, jenis kelamin dan lokasi TPS, maka warga tersebut telah terdaftar, sebaliknya bila tidak, berarti segera mendaftarkan dirinya kepada petugas. Pengurus Parpol pada setiap tingkatannya juga semestinya bersikap pro aktif mencermati pengumuman DPS dengan mengakses DPS online yang memudahkan penelusuran nama-nama anggota partainya, selain juga KIP Kota Banda Aceh telah menyerahkan softcopy DPS kepada pengurus Parpol tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan. Parpol dipersilahkan untuk menelaah dan mengkritisinya. Tanggapan masyarakat yang bisa diterima adalah tanggapan yang terkait dengan penyempurnaan dan perbaikan DPS yang diumumkan, seperti perbaikan nama, tanggal lahir dan alamat yang salah serta bisa dilakukan pendaftaran apabila nama pemilih yang sudah memenuhi persyaratan tidak tercantum dalam DPS. Jika adanya laporan adanya pemilih yang meninggal dan pemilih yang ganda, maka segera dilakukan penghapusan dan perbaikan. Setelah menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat, petugas setiap jenjangnya melakukan koreksi jika memang benar masih terdapat masyarakat yang berhak memilih belum masuk dalam DPS atau ada data yang tidak akurat dalam DPS. Perbaikan dan penyusunan DPS dilakukan sejak tanggal 2 s/d 15 Agustus 2013. Hasil perbaikan itu kembali diumumkan ke publik untuk dimintai masukan dan tanggapan. Jika masih ada yang belum terdaftar akan kembali diakomodir. Hasil perbaikan tersebutlah yang akan ditetapkan menjadi DPT oleh KIP Kota Banda Aceh. Berikut ini data DPS Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kota Banda Aceh Tanggal 11 Juli 2013.35

Tabel 34 DPS Pemilu Legislatif Tahun 2014 Kota Banda Aceh lV r* nTo

K ecam atan

Jumlah Desa

Jumlah TPS

Jumlah Pemilih L

P

L+P

1

Meuraxa

16

32

5.688

5.160

10.848

2

Kuta Raja

6

21

4.329

3.745

8.074

3

Kuta Alam

11

82

15.262

14.985

30.247

4

Syiah Kuala

10

60

11.280

10.953

22.233

5

Ulee Kareng

9

42

7.910

7.802

15.712

6

Baiturrahman

10

61

11.060

11.322

22.382

7

Lueng Bata

9

44

8.180

8.082

16.262

8

Jaya Baru

9

41

7.465

7.876

15.341

9

Banda Raya

10

40

7.426

7.546

14.972

90

423

78.600

77.471

156.071

Total

Mengacu pasal 33 Ayat 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 bahwa pengumuman DPSHP dari tanggal 17 s/d 23 Agustus 2013 dengan mengacu pada format bahwa daftar pemilih paling sedikit memuat nama, jenis kelamin, nomor induk kependudukan (NIK), tanggal lahir dan alamat. Dalam DPSHP, petugas diminta melengkapi dan memperbaiki validitas data seperti jenis kelamin yang masih kosong atau salah, tanggal lahir yang masih kosong, status perkawinan yang masing kosong, orang yang tidak memenuhi syarat tetapi masih terdapat dalam daftar dan data ganda. Keterangan tentang status disabilitas juga harus diisi untuk memudahkan KPU mengidentifikasi jenis dan jumlah kebutuhan alat bantu yang akan disediakan bagi penyandang disabilitas di setiap TPS. KIP Kota Banda Aceh membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada publik untuk mengkritisi DPS. Tanggapan masyarakat tersebut diakomodir dalam DPSHP yang ditetapkan PPS pada tanggal 16 Agustus 2013. DPSHP diumumkan lagi ke publik selama 7 (tujuh) hari dari tanggal 17 s/d 23 Agustus 2013. Setelah menerima masukan dan tanggapan masyarakat, DPSHP tersebut diperbaiki dari tanggal 24 Agustus s/d 6 September 2013. KIP Kota Banda Aceh menerima DPSHP akhir dari PPS pada tanggal 7 s/d 10 September 2013, 36 sebagai berikut:

Tabel 35 DPSHP Pemilu Legislatif Tahun 2014 Kota Banda Aceh \in No

K e c a m a ta n

J u m la h D esa

J u m la h TPS

J u m la h P e m ilih L

P

L+P

1

Meuraxa

16

33

5.866

5.396

11.262

2

Kuta Raja

6

21

4.326

3.729

8.055

3

Kuta Alam

11

82

15.397

15.222

30.619

4

Syiah Kuala

10

59

11.517

11.164

22.681

5

Ulee Kareng

9

49

7.960

7.852

15.812

6

Baiturrahman

10

62

11.324

11.576

22.900

7

Lueng Bata

9

44

8.438

8.352

16.790

8

Jaya Baru

9

41

7.648

8.057

15.705

9

Banda Raya

10

43

7.592

7.736

15.328

90

434

80.068

79.0 8 4

159.152

Total

K PU j u g a

merilis

DPSHP

melalui

website

(www.kpu.go.id

dan

http://data.kpu.go.id/dpshp.php) . DPSHP tersebut merupakan hasil koreksi terhadap DPS dengan memperhatikan masukan dan tanggapan masyarakat. Masyarakat dapat mengecek statusnya apakah sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum pada DPSHP online, selain juga ada yang manual yang telah diumumkan PPS di kantor desa. Masyarakat diberi kesempatan seluasluasnya untuk mengecek lagi, jika belum terdaftar segera melapor ke PPS setempat. Sejak Pantarlih menuntaskan proses verifikasi faktual terhadap data pemilih, posisi penyelenggara pemilu tidak lagi bersifat aktif akan tetapi diharapkan masyarakat dan peserta pemilu lebih pro aktif melakukan pengecekan terhadap setiap informasi tahapan pemilu yang disampaikan penyelenggara pemilu. Setelah penetapan DPSHP, masih terdapat juga masukan dan tanggapan masyarakat yang disampaikan kepada PPS dan diteruskan kepada PPK, maka masukan dan tanggapan tersebut disampaikan kepada KIP Kota Banda Aceh untuk menjadi bahan koreksi yang kemudian ditetapkan dalam DPSHP Akhir pada tanggal 9 September 2013, sebagai berikut:

Tabel 36 DPSHP Akhir Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kota Banda Aceh M n No

K ecam atan

Jum lah Desa

Jum lah TPS

J umlah Pemilih L

P

L+P

1

Meuraxa

16

33

6.047

5.590

11.637

2

Kuta Raja

6

21

4.336

3.763

8.099

3

Kuta Alam

11

82

15.445

15.288

30.733

4

Syiah Kuala

10

59

12.011

11.730

23.741

5

Ulee Kareng

9

49

8.053

7.956

16.009

6

Baiturrahman

10

62

11.528

11.840

23.368

7

Lueng Bata

9

44

8.481

8.407

16.888

8

Jaya Baru

9

42

7.848

8.234

16.082

9

Banda Raya

10

44

7.518

7.715

15.233

90

436

81.267

80.523

161.790

Total

Setelah menetapkan DPSHP Akhir, KIP Kota Banda Aceh mengadakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dalam DPT untuk dijadikan DPT Kota Banda Aceh. Setelah menerima hasil rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dari masing-masing Kecamatan, bahwa dari proses pemutakhiran yang dilakukan Pantarlih bersama-sama dengan PPS sampai dengan ditetapkannya DPT, ada beberapa jumlah pemilih yang tidak memenuhi syarat yang dieliminir. Setelah ditetapkan DPT, KIP Kota Banda Aceh melakukan pemeliharaan DPT sampai dengan hari pemungutan suara untuk menjaga kevalidan data pemilih dan meminimalisir terjadinya permasalahan data pemilih dengan memperhatikan prinsip pemeliharaan DPT, yaitu: mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat tanpa mengubah jumlah DPT guna mengontrol pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya. 2.5.

Penetapan Hasil (Penetapan DPT 12 September 2 0 1 3 ) Penetapan DPT tingkat Kabupaten/Kota didahului dengan tahapan kegiatan penyerahan

oleh PPS melalui PPK Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir (DPSHP) akhir kepada KIP Kota Banda Aceh. Penetapan DPT tingkat Kabupaten/Kota merupakan proses tahapan kegiatan yang penting dan strategis dalam rangkaian kegiatan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Sebagaimana tahapan dan jadual Pemilu Legislatif Tahun 2014, KIP Kota Banda Aceh telah menetapkan DPT pertanggal 12 September 2013 sejumlah 161.790 pemilih, terdiri dari pemilih Laki-laki 81.267 dan Perempuan 80.523 tersebar di 436 TPS.37

Berdasarkan hasil RDP (Rapat Dengar Pendapat) KPU RI dengan Komisi II DPR RI dimintakan kepada KPU RI untuk dapat menyandingkan DPSHP akhir dan DP4 dari Kemendagri. Dari penyandingan data inilah muncul sejumlah masalah, antara lain: masih banyaknya data pemilih yang salah NIK, NIK kosong, nama kosong, tanggal lahir kosong dan lain sebagainya, sehingga KPU mengambil kebijakan menunda penetapan DPT tingkat Kab/Kota yang semula dijadualkan pada tanggal 13 September 2013 ditunda sebulan kedepan pada tanggal 13 Oktober 2013. Demikian halnya dengan penetapan rekapitulasi DPT tingkat nasional, semula dijadualkan pada tanggal 23 Oktober 2013 ditunda selama dua pekan menjadi 4 November 2013. DPT yang telah ditetapkan oleh KIP Kota Banda Aceh pada tanggal 12 September 2013 ternyata belum menghapus keseluruhan data ganda, pemilih belum cukup umur dan melengkapi inform asi data pem ilih yang m asih kosong. Berd asarkan Surat Edaran KPU Nomor: 619/KPU/IX/2013 Tentang Teknis Pleno Penetapan DPT, KPU memutuskan untuk terus membersihkan DPT dari data ganda maupun data pemilih yang belum cukup umur pasca

I

'i

Rapat Pleno Penetapan DPT Pemilu Legislatif Tahun 2 0 1 4 di Kota Banda Aceh (Hotel Sultan, 12 September 2 0 1 3 )

w

a

J

u/ 'r Z* -. 1T

-K

Ketua KIP Kota Banda Aceh Munawar Syah, MA didampingi Komisioner KIP memimpin Rapat Pleno Penetapan Kembali DPT Pemilu Legislatif Tahun 2 0 1 4 di Kota Banda Aceh (Hotel Sultan Banda Aceh, 12 Oktober 2 0 1 3 )

penetapan DPT dan bagi pemilih yang belum terdaftar di DPT, KPU akan mendaftar mereka ke dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang akan ditetapkan oleh KPU Propinsi/KIP Aceh pada 7 hari sebelum pemungutan suara. KIP Kota Banda Aceh pada tanggal 12 Oktober 2013 menggelar Rapat Pleno Penetapan Kembali DPT Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kota Banda Aceh sejumlah 161.017 pemilih, terdiri dari pemilih Laki-laki 80.941 dan Perempuan 80.076 tersebar di 436 TPS.38 KIP Kota Banda Aceh pada tanggal 1 November 2013 menggelar Rapat Pleno Penetapan Hasil Perbaikan dan Pembersihan DPT Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kota Banda Aceh dengan jumlah pemilih 159.769, terdiri dari pemilih Laki-laki 80.327 dan Perempuan 70.442 dengan jumlah TPS 436.39

Ketua KIP Kota Banda Aceh Munawar Syah, MA didampingi Anggota dan Sekretaris KPU memimpin Rapat Pleno Penetapan Hasil Perbaikan & Pembersihan DPT Pemilu Legislatif Tahun 2 0 1 4 di Kota Banda Aceh (Hotel Paviliun Seulawah Banda Aceh, 1 November 2013)

Operator Sidalih dan Ketua PPK Se­ Kota Banda Aceh m encermati hasil perbaikan dan pembersihan DPT Pemilu Legislatif Tahun 2 0 1 4 di Kota Banda Aceh (Hotel Paviliun Seulawah Banda Aceh, 1 November 2013)

38Lampiran 3 5 : Berita Acara Rapat Pleno KIP Kota Banda Aceh Nomor; 25.a/B A /K IP -B N A /X /2013 Tentang Perbaikan Daftar Pemilih dan Penetapan DPT Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPR Tahun 2014. 39Lampiran 3 6 : Berita Acara Perubahan Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2 0 1 4 Kota Banda Aceh, Nomor: 28/BA/KIPBN A/X I/2013.

Sebulan kemudian, 30 November 2013, KIP Kota Banda Aceh kembali menggelar Rapat Pleno Keempat Tentang Penetapan Hasil Perbaikan dan Pembersihan DPT Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kota Banda Aceh dengan jumlah pemilih 159.440, terdiri dari pemilih Laki-laki 80.152 dan Perempuan 70.288 dengan jumlah TPS 436.40 Hasil perbaikan dan pembersihan DPT tersebut pada tanggal 18 Januari 2014, KIP Kota Banda Aceh menggelar Rapat Koordinasi dengan Panwaslu dan Pimpinan Parpol di Kota Banda Aceh dalam rangka Penyerahan Berita Acara dan Perbaikan DPT Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014.41

40Lampiran 3 7 : Berita Acara Rapat Pleno Perbaikan Daftar Pemilih NIK Invalid dan Perbaikan DPT Pemilu DPR, DPD, dan DPRD Tahun 201 4 , Nomor: 32.2/BA /K IP-B N A /X I/2013 41Lampiran 3 8 : Berita Acara Rapat Pleno Penyem purnaan Daftar Pemilih Tetap Pemilu DPR, DPD, dan DPRD Tahun 201 4 , Nomor: 38/B A /K IP -B N A /I/2014

2.6.

Upaya KIP Kota Banda Aceh Memperbaiki DPT Dalam melakukan perbaikan DPT sampai dengan 30 hari sejak Penetapan DPT Nasional

oleh KPU tanggal 4 November 2013, KIP Kota Banda Aceh menerima instruksi dari KPU untuk melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah Kota untuk membantu KPU dalam perbaikan DPT terutama untuk melengkapi NIK. Berdasarkan rekomendasi Bawaslu RI dan dengan semangat penyempurnaan DPT, KPU juga telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 756/XI/2013 tanggal 7 November 2013 tentang Perbaikan NIK Invalid. KPU telah memdistribusikan sejumlah 10,4 juta NIK invalid ke seluruh KPU/KIP Kabupaten/Kota dan memerintahkan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melakukan verifikasi ulang terhadap NIK invalid tersebut dalam wilayah masing-masing dengan dibantu PPK dan PPS. Dalam Surat Edaran KPU ini juga dilampirkan rencana kerja dan petunjuk teknis pelaksanaan verikasi ulang pemilih dengan NIK invalid. PPS dalam wilayah Kota Banda Aceh dengan berbekal daftar pemilih yang memuat data NIK invalid bekerja mendatangi pemilih secara langsung dari rumah ke rumah pada tanggal 11 s/d 19 Desember 2013. Perbaikanperbaikan dalam rangka menyempurnakan DPT yang dilakukan oleh KIP Kota Banda Aceh sebagaimana arahan KPU, antara lain melingkupi: 1. Melengkapi data pemilih yang belum lengkap, seperti misalnya nama pemilih, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat; 2. Memperbaiki NIK invalid; 3. Memvalidasi pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, antara lain karena meninggal dunia, TNI/Polri, tidak dikenal, pindah domisili, pemilih ganda, belum cukup umur dan belum kawin;

Meski terkendala dengan kesulitan untuk melakukan verifikasi ulang, KIP Kota Banda Aceh beserta jajarannya tetap menjalankan tugas dengan tanggung jawab demi terwujudnya daftar pemilih yang berkualitas. Berdasarkan monitoring dan laporan PPS dan PPK, pemilih dengan NIK yang sulit untuk diperbaiki disebabkan karena: 1)

Pemilih yang berada di Lapas/Rutan dan pemilih yang beralih status TNI-Polri atau sebaliknya yang telah purna tugas dari TNI-Polri, PPS dan PPK sulit untuk mendeteksi warga dalam wilayah desanya yang berada di Lapas/Rutan atau yang telah beralih status.

2)

Pemilih pemula yang belum memiliki KTP yang sedang belajar, baik di pesantren/dayah, asrama mahasiswa;

3)

Pemilih yang tidak memiliki identitas penduduk. Temuan PPS dan PPK di lapangan tidak sedikit WNI yang sudah memiliki hak pilih belum memiliki identitas kependudukan sama sekali, baik KTP maupun Kartu Keluarga (KK);

4)

Pemilih dengan KTP/KK Lama dan NIK invalid sejak awal. Hasil verifikasi ulang yang dilakukan PPS dan PPK ditemukan tidak sedikit pemilih yang masih menggunakan KTP/KK model lama, dimana NIK didalamnya belum memenuhi standar nasional.

5)

Pemilih yang sulit ditemui. Dalam proses verifikasi ulang oleh PPS dan PPK terhadap pemilih dengan NIK invalid tersebut, ternyata tidak sedikit pemilih tersebut tidak dapat ditemui, karena sedang tugas belajar ataupun tugas kerja ke luar kota.

Dalam rentang waktu antara tanggal 13 September 2013 s/d 18 Januari 2014, KIP Kota Banda Aceh telah melakukan validasi terhadap 2.577 orang pemilih yang tidak memenuhi syarat, dikarenakan ganda nama, TNI-Polri, NIK invalid, pemilih yang tidak dikenal, meninggal dunia, belum cukup umur dan belum kawin, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 37 Data Perbaikan dan Pembersihan DPT Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kota Banda Aceh

DPT I

DPT I I

DPT I I I

DPT IV

DPT V

13 Sept 2013

1 3 Okt 2013

1 Nov 2013

3 0 Nov 2013

18 Jan 2014

M euraxa

1 1 .6 3 7

1 1 .5 5 7

1 1 .5 1 4

1 1 .5 1 4

1 1 .5 1 4

Kuta R aja

8 .0 9 9

8 .0 4 4

7 .9 5 2

7 .9 5 2

7 .9 2 7

Kuta Alam

3 0 .7 3 3

3 0 .6 3 5

3 0 .4 3 4

3 0 .4 3 2

3 0 .3 9 4

S y iah Kuala

2 3 .7 4 1

2 3 .4 4 5

2 3 .2 3 7

2 3 .1 5 2

2 3 .1 1 3

Ulee Kareng

1 6 .0 0 9

1 5 .9 6 2

1 5 .9 1 4

1 5 .9 0 9

1 5 .8 9 0

B a itu rra h m a n

2 3 .3 6 8

2 3 .1 0 1

2 2 .7 4 4

2 2 .6 6 8

2 2 .6 4 0

Lueng B ata

1 6 .8 8 8

1 6 .9 2 1

1 6 .7 9 1

1 6 .7 7 4

1 6 .7 5 4

J a y a Baru

1 6 .0 8 2

1 6 .1 0 4

1 6 .0 0 3

1 5 .8 6 2

1 5 .8 3 2

B an d a Raya

1 5 .2 3 3

1 5 .2 4 8

1 5 .1 8 0

1 5 .1 7 7

1 5 .1 6 4

1 6 1 .7 9 0

1 6 1 .0 1 7

1 5 9 .7 6 9

1 5 9 .4 4 0

1 5 9 .2 1 3

K ecam atan

Total

Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa KIP Kota Banda Aceh telah maksimal menjalankan intruksi KPU RI dalam melakukan kegiatan perbaikan dan pembersihan DPT Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kota Banda Aceh, sehingga DPT terakhir yang ditetapkan tanggal 18 Januari 2014 lebih berkualitas secara proses dan hasil. Dari kegiatan perbaikan DPT tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 1)

Bahwa dari penetapan DPT pertama, 12 September 2013 kepada DPT kedua, 12 Oktober 2013, terdapat pembersihan data pemilih sejumlah 773 orang.

2)

Bahwa dari penetapan DPT kedua, 12 Oktober 2013 kepada DPT ketiga, 1 November 2013, dapat diperbaiki dan dibersihkan data pemilih sejumlah 1.248 orang.

3)

Penetapan DPT ketiga, 1 November 2013 kepada DPT perbaikan keempat, 30 November 2013, terjadi pembersihan data pemilih sejumlah 329 orang.

4)

Penetapan DPT keempat, 30 November 2013 kepada perbaikan DPT kelima atau terakhir, 18 Januari 2014, dapat dibersihkan dan diperbaiki data pemilih sejumlah 227 orang.

Perbaikan dan pembersihan jumlah pemilih setiap tahapan penetapan dan perbaikan data pemilih tersebut di atas karena secara faktual di lapangan ditemukan kategori pemilih ganda K1 dan K2 antar Propinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Gampong, ditemukan pemilih yang telah meninggal dunia, pindah domisili, alih status TNI-Polri. Namun demikian, walaupun DPT tersebut di atas diperbaiki secara terus menerus sampai dengan 14 (empat belas) hari sebelum pemungutan suara 9 April 2014 sebagaimana rekomendasi Bawaslu RI, akan tetapi dalam praktiknya dan mengingat siklus tahapan pemilu tentunya tidak semudah sebagaimana rekomendasi Bawaslu RI, sebab harus ada satu titik akhir dimana jumlah DPT yang sudah diperbaiki dan dibersihkan tersebut di atas dapat diterima mengenai kepastian jumlahnya terkait kebutuhan yang sangat mendesak bagi KPU untuk menentukan produksi dan distribusi logistik pemilu, khususnya surat suara dan salinan DPT. Karenanya, tidak mungkin menunggu perbaikan DPT sampai dengan 14 hari sebelum hari pemungutan suara sebagaimana yang direkomendasi Bawaslu RI, sebab pencetakan surat suara dan kelengkapan pemungutan suara, kegiatan penyortiran, pelipatan dan distribusi surat suara ke seluruh TPS tidak mungkin dilakukan dalam waktu yang sangat terbatas. Perencanaan kebutuhan logistik Pemilu Legislatif sangat terkait dengan ketepatan jumlah, ketepatan waktu produksi dan distribusi dengan mempertimbangkan jarak, sarana transportasi dan kebutuhan personil. Maka, titik terakhir DPT Pemilu Legislatif Tahun 2014 yang sudah diperbaiki dan dibersihkan di Kota Banda Aceh sejumlah 159.213 pemilih yang tersebar di 436 TPS.

B. Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (PPWP). Dalam melakukan kerja pemutakhiran DPS PPWP, KPU Propinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kab/Kota, PPK, PPS, PPLN, dan Pantarlih melakukan pembagian tugas dan pengorganisasian kerja sebagaimana diatur dalam PKPU 9 Tahun 2014 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, sebagai berikut: ■

KPU Propinsi/KIP Aceh; 1. Melakukan bimtek, pengendalian dan supervisi terhadap KPU/KIP Kabupaten/Kota; 2. Membantu KPU dalam sosialisasi pemutakhiran data pemilih PPWP kepada masyarakat luas; 3. Menyampaikan data pemilih tambahan PPWP (Model A. PPWP) kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam hal KPU/KIP Kabupaten Kota memiliki keterbatasan jaringan internet dan melaksanakan rekapitulasi DPSHP dan DPT PPWP;

■

KPU/KIP Kabupaten/Kota; 1. Melakukan Bimtek, pengendalian dan supervisi terhadap PPK dan PPS;

2. Membantu KPU dalam sosialisasi pemutakhiran data pemilih PPWP kepada masyarakat luas; 3. Mencetak dan menyampaikan data pemilih tambahan PPWP (Model A. PPWP) kepada PPS untuk dilakukan coklit; 4. Melakukan sinkronisasi terhadap DPS PPWP, DPK, dan DPK Tambahan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan mengirimkan hasil sinkronisasi dalam bentuk soft copy kepada PPK dan PPS sebagai bahan penyusunan DPSHP PPWP; mengkoordinasikan dan melakukan pengecekan DPT dari PPS melalui PPK; 5. Melakukan rekapitulasi penyusunan DPSHP dan DPT serta menyusun dan menetapkan DPT PPWP; ■

PPK; 1.

Melaksanakan Bimtek, pengendalian dan supervisi terhadap PPS;

2.

Membantu KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan sosialisasi pemutakhiran data pemilih PPWP kepada masyarakat luas;

3.

Menyampaikan data pemilih tambahan PPWP (Model A. PPWP) kepada PPS untuk dilakukan coklit, membantu PPS dalam penyusunan DPSHP PPWP dan melaksanakan rekapitulasi penyusunan DPSHP dan DPT;

■

PPS 1.

Melaksanakan sosialisasi pemutakhiran data pemilih ditingkat desa/kelurahan/ gampong;

2.

Menerima data pemilih tambahan (Model A. PPWP) dan DPTb Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dimiliki oleh PPS serta menyusun dan menetapkan DPSHP PPWP dalam formulir (Model A.2 PPWP);

Jadual dan alur kerja penyusunan daftar pemilih PPWP Tahun 2014 dimulai dari KPU RI menyerahkan Formulir Model A.PPWP sampai dengan sebagaimana skema di bawah ini:

Sosialisasi dan Implementasi Pemutakhiran Data Pemilih PPWP dan Tahapan, Program Jadual Penyelenggaran PPWP Tahun 2 0 1 4 Kepada PPK, Pemkot, Tim Kampanye PPWP, Panwaslu dan Pemangku Kepentingan di Kota Banda Aceh, (Hotel Grand Nangroe, 4 Mei 2 0 1 4 )

Rapat Penyerahan so ft copy DPS PPWP kepada PPK Se-Kota Banda Aceh Penyerahan DPS PPWP disampaikan oleh Ketua Pokja Pemutakhiran Data Pemilih, Aidil Azhary, SH (Ruang Rapat KIP Banda Aceh, 9 Mei 2 0 1 4 )

Anggota PPS dan PPK Se-Kota Banda Aceh mengikuti kegiatan Sosialisasi dan Im plem entasi P eraturan KPU Nomor 9 Tahun 2 0 1 4 (Asrama Haji Banda Aceh, 20 Mei 2 0 1 4 )

Pemutakhiran data pemilih Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 berdasarkan sumber data DPT Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 yang secara otomatis menjadi DPS (Daftar Pemilih Sementara) PPWP untuk dijadikan sebagai DPSHP (Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran) PPWP. Pemutakhiran dilakukan oleh PPS dengan cara meneliti, mencoret, menambah, memperbaiki penulisan dan memvalidasi sehingga diharapkan tersusunnya data pemilih PPWP Tahun 2014 di Kota Banda Aceh yang memiliki tingkat akurasi dan validitas tinggi. DPSHP PPWP Tahun 2014 diumumkan di tempattempat umum (kantor desa, balai-balai desa, tempat- tempat umum) di pemukiman warga yang dapat langsung dilihat oleh masyarakat luas. Pengumuman DPSHP PPWP tahun 2014 dilakukan untuk memberikan ruang partisipasi yang luas bagi masyarakat untuk mendapatkan tanggapan atas kekurangan dalam proses penyusunan daftar pemilih sehingga berdasarkan hasil tanggapan masyarakat itu DPSHP PPWP dapat diperbaiki dan divalidasi sebelum ditetapkan sebagai DPT PPWP Tahun 2014. Sesuai dengan SK KPU Nomor 403 tahun 2014 tanggal 6 Mei 2014 dan Petunjuk Teknis Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap PPWP Tahun 2014 dan surat dari KIP Aceh Nomor 270/2356 tanggal 12 Mei 2014 perihal Rekapitulasi DPSHP PPWP, yang mana KIP Kabupaten/Kota melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi DPSHP/PPWP paling lambat 5 (lima)

setelah penetapan DPSHP PPWP oleh PPS, maka tanggal 17 Mei 2014 KIP Kota Banda Aceh melakukan Rapat Pleno Penetapan DPSHP Pemutakhiran PPWP Tahun 2014 sebanyak 156.786 orang (jumlah pemilih Laki- laki 78.599 orang dan jumlah pemilih perempuan sebanyak 78.187 orang, yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 11/BA/KIP-BNA/V/2014.42 Tanggapan m asyarakat yang bisa diterim a adalah tanggapan yang terkait dengan penyempurnaan dan perbaikan dari DPSHP yang diumumkan seperti perbaikan nama, tanggal lahir dan alamat yang salah serta bisa dilakukan pendaftaran apabila nama pemilih yang sudah memenuhi persyaratan tidak tercantum dalam DPSHP. Adanya pelaporan pemilih yang meninggal dan pemilih yang ganda, maka segera dilakukan penyaringan dan eliminasi. Setelah batasan waktu pengumuman DPSHP PPWP, PPS menyusun dan memperbaiki DPSHP sesuai dengan hasil tanggapan masyarakat, yang mana pemilih yang belum terdaftar dan sekiranya memenuhi syarat bisa dimasukkan ke dalam daftar pemilih serta pemilih yang tidak memenuhi syarat akan segera dieliminir dari daftar pemilih. Jika dalam batasan waktu yang sudah ditentukan tidak ada tanggapan dari masyarakat maka DPSHP tersebut dijadikan data DPT yang ditetapkan oleh PPS melalui rapat pleno terbuka serta diserahkan ke KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK. Sebelumnya PPK melakukan rekapitulasi jumlah pemilih yang terdaftar di DPT melalui rapat pleno terbuka di tingkat kecamatan. Hasil rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dari masingmasing kecamatan yang diterima oleh KPU/KIP Kota Banda Aceh menjadi bahan data materi rapat pleno terbuka rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dalam DPT yang ditetapkan oleh KIP Kota Banda Aceh. Berikut Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 menjadi Daftar Pemilih Sementara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014:

Tabel: 38 Rekapitulasi DPSHP PPWP Tahun 2014 di Kota Banda Aceh (DPT PPWP) No

N am a K eca m a ta n

Ju a la h D esa

Ju a la h TPS

J u a l a h P em ilih L

P

L + P

1

M euraxa

16

33

5 .9 7 2

5 .5 2 7

1 1 .4 9 9

2

K uta R a ja

6

21

3 .6 8 6

3 .6 8 6

7 .9 2 7

3

K uta A la m

11

82

1 5 .0 9 7

1 5 .0 9 7

3 0 .3 9 4

4

S y ia h Kuala

10

59

1 1 .4 1 4

1 1 .4 1 4

2 3 .1 1 3

5

U le e K a r e n g

9

49

7 .8 9 7

7 .8 9 7

1 5 .8 9 0

6

B a itu rra h m a n

10

62

1 1 .4 3 7

1 1 .4 3 7

2 2 .6 4 0

7

Lueng Bata

9

44

8 .3 3 4

8 .3 3 4

1 6 .7 5 4

8

Ja ya B a r u

9

42

8 .1 0 6

8 .1 0 6

1 5 .8 3 2

9

B a n d a R aya

10

44

7 .4 8 0

7 .6 8 4

1 5 .1 6 4

90

436

8 0 .0 3 1

7 9 .1 8 2

1 5 9 .2 1 3

T o ta l

Tanggal 9 Juni 2014, KIP Kota Banda Aceh menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPT PPWP Tahun 2014, yaitu: 156.775 orang (laki-laki 78.587 orang dan perempuan 78.188 orang) dengan jumlah 413 TPS yang termuat dalam Berita Acara Nomor 12/BA/KIPBNA/VI/2014.43

Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) terdiri atas data pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu pemilih tidak dapat menggunakan hak memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar. KIP Kota Banda Aceh Dalam rangka melayani pemilih yang sedang menjalankan tugas belajar, tugas kerja, atau pemilih yang pindah domisili dikota lain dan tidak memungkinkan untuk mendapatkan formulir Model A.5-PPWP dari PPS tempat asal, KIP Kota Banda Aceh dapat mengeluarkan formulir Model A.5-PPWP untuk pemilih yang bersangkutan dengan ketentuan pemberian formulir pindah memilih (Model A.5-PPWP) kepada pemilih paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum pemungutan suara. Berdasarkan Surat Edaran KPU Nomor: 1359/KPU/VII/2014 tanggal 3 Juli 2014 perihal Surat Pindah Memilih (Model A.5-PPWP), KIP Kota Banda Aceh melaksanakan surat edaran tersebut dengan melayani para pemilih dari TPS lain yang hendak menggunakan hak pilihnya dalam PPWP Tahun 2014 di Kota Banda Aceh, dimana terdapat 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) lembar formulir surat pindah memilih (Model A.5-PPWP) yang dikeluarkan oleh KIP Kota Banda

Aceh berdasarkan permohonan pemilih di masa 10 (sepuluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara 9 Juli 2014 yang tersebar di 9 Kecamatan di Kota Banda Aceh.

2. Daftar Pemilih Khusus (DPK) PPWP Tahun 2 0 1 4 Daftar Pemilih Khusus (DPK) adalah daftar pemilih yang memuat pemilih yang tidak memiliki identitas kependudukan tetapi tidak terdaftar dalam DPS, DPSHP, DPT atau DPTb. PPS melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa pemilih telah memenuhi syarat sebagai pemilih, dan PPS menyusun Daftar Pemilih Khusus paling lama 14 hari sebelum pemungutan suara. DPK PPWP disusun dan ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh. Dalam hal pada hari pemungutan suara terdapat pemilih yang memiliki identitas kependudukan (KPT, Paspor, atau identitas kependudukan lainnya yang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan), namun tidak terdaftar dalam DPS, DPT dan DPTb, maka pemilih bersangkutan masih dapat dimasukkan dalam DPK Tambahan (Formulir Model A.T. Khusus) di TPS yang sesuai dengan alamat identitas kependudukan yang bersangkutan. Adapun data rekapitulasi DPK Tambahan PPWP di Kota Banda Aceh sebagaimana tabel di bawah ini:«

Tabel: 39 Rekapitulasi DPK Tambahan (Model A.T. Khusus) PPWP Tahun 2014 di Kota Banda Aceh

No

Nama Kecamatan

Jumlah Desa

Jumlah TPS

Jumlah Pemilih L

P

L+P

1

M e u ra xa

2

2

2

0

2

2

K uta Raja

0

0

0

0

0

3

K uta A la m

6

11

17

7

24

4

Syiah K uala

2

2

2

1

3

5

U lee K a re n g

0

0

0

0

0

6

B a itu rra h m a n

2

2

2

0

2

7

Lu en g Bata

0

0

0

0

0

8

Jaya B a ru

0

0

0

0

0

9

B an d a Raya

2

2

2

0

2

14

19

25

8

33

Total

C. Penataan Daerah Pemilihan dan Penetapan Alokasi Kursi DPRK Banda Aceh Dalam Pemilu Tahun 2 0 1 4 KIP Kota Banda Aceh dalam penetapan daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi setiap dapil Anggota DPRK pemilu Tahun 2014 di Kota Banda Aceh, berpedoman kepada PKPU 5 Tahun 2013 Tentang Tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014. Berdasarkan Pasal 3 ditegaskan bahwa dalam penyusunan dapil, memperhatikan prinsipprinsip:

1.

Kesetaraan Nilai Suara; mengupayakan nilai suara (harga kursi) yang setara antara satu dapil dengan dapil lainnya dengan prinsip satu orang satu suara, satu nilai.

2.

Ketaatan Sistem Pemilu Proporsional; mengutamakan pembentukan dapil dengan jumlah kursi yang besar agar persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap Parpol setara mungkin

dengan persentase suara sah yang diperolehnya.

3.

Proporsionalitas; memperhatikan kesetaraan alokasi kursi antar dapil agar tetap terjaga perimbangan alokasi kursi setiap dapil.

4.

Integralitas Wilayah; beberapa Kabupaten/Kota atau Kecamatan yang disusun menjadi satu dapil harus saling berbatasan, dengan tetap m em perhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, mempertimbangkan kondisi geografis, sarana perhubungan dan aspek kemudahan transportasi.

5.

Coterminous (berada dalam cakupan wilayah yang sama); penyusunan dapil Anggota DPRD Propinsi yang terbentuk dari satu, beberapa dan/atau bagian Kab/Kota harus tercakup seluruhnya dalam suatu dapil Anggota DPR; begitupula dengan dapil anggota DPRD Kab/Kota yang terbentuk dari satu, beberapa dan/atau bagian Kecamatan harus tercakup seluruhnya dalam suatu dapil Anggota DPRD Propinsi.

6. Kohesivitas; penyusunan dapil memperhatikan sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat dan kelompok minoritas.

7. Kesinambungan; penyusunan dapil dengan memperhatikan dapil yang sudah ada pada pemilu Tahun 2009, kecuali apabila alokasi kursi pada dapil tersebut melebihi 12 (dua belas) kursi atau apabila bertentangan dengan keenam prinsip di atas.

Penetapan dapil dan alokasi kursi setiap dapil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 dimulai sejak kegiatan penetapan jumlah kursi DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota berdasarkan data penduduk (DAK2) tanggal 10 Desember 2012 s/d 15 Januari 2013 dan diakhiri dengan kegiatan penetapan dapil DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota tanggal 1 s/d 9 Maret 2013. Beberapa istilah dalam tahapan ini, yaitu: 1.

Daerah Pemilihan Anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota selanjutnya disingkat dapil adalah wilayah administrasi pemerintahan atau gabungan wilayah administrasi pemerintahan atau bagian wilayah administrasi pemerintahan yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah/daerah berdasarkan jumlah penduduk untuk menentukan alokasi kursi sebagai dasar pengajuan calon oleh pimpinan Parpol, dan penetapan calon terpilih Anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

2.

Bilangan Pembagi Penduduk selanjutnya disingkat BPPd adalah bilangan yang diperoleh dari hasil bagi jumlah penduduk suatu Propinsi atau Kabupaten/Kota dengan jumlah kursi DPRD Propinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

1. Pengorganisasian Kerja Penyusunan dan Penetapan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilu 20 1 4 . Dasar penyusunan dan penetapan dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota pemilu Tahun 2014 adalah: 1)

Data kependudukan yang digunakan untuk penetapan jumlah kursi dan dapil Anggota

DPRD Kabupaten/Kota adalah data jumlah penduduk yang tercantum dalam (DAK2) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang diserahkan Pemerintah Daerah kepada penyelenggara pemilu untuk digunakan menetapkan jumlah penduduk dan kursi Anggota DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota. 2) Data kependudukan tersebut sudah tersedia dan diserahkan paling lambat 16 (enam belas) bulan sebelum hari pemungutan suara dengan mekanisme sebagai berikut: a. Menteri Dalam Negeri menyerahkan kepada KPU; b. Gubernur menyerahkan kepada KPU Propinsi/KIP Aceh; dan c. Bupati/Walikota menyerahkan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Tabel: 40 Daftar Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Kota Banda Aceh

no

Kode W ila y a h

K e c a m a ta n

1 1 .7 1

K o ta B an d a Aceh

1

11 .7 1.0 1

Baiturrahman

2 3 4 5 6 7 8 9

11.71.02 11 .7 1.0 3 1 1 .7 1 .0 4 11 .7 1.0 5 11 .7 1 .0 6 11 .7 1 .0 7 11 .7 1 .0 8 11 .71.0 9

Kuta Alam Meuraxa Syiah Kuala Lueng Bata Kuta Raja Banda Raya Jaya Baru Ulee Kareng

J u m la h P e n d u d u k Lk Pr

T o ta l

1 3 2 ,2 4 5

1 2 2 ,9 9 8

2 5 5 ,2 4 3

1 8 ,9 2 9 2 6 ,2 6 7 1 0 ,4 0 6 1 8 ,5 1 0 1 3 ,1 4 0 6,641 1 1 ,8 9 1 1 3 ,5 5 5 1 2 ,9 0 6

1 7 ,7 9 7 2 4 ,0 0 1 9,0 53 1 7 ,6 0 6 1 2,37 1 5,655 1 1,65 1 1 2 ,5 1 8 1 2 ,3 4 6

3 6 ,7 2 6 5 0 ,2 6 8 1 9 ,4 5 9 3 6 ,1 1 6 2 5 ,5 1 1 1 2 ,2 9 6 2 3 ,5 4 2 2 6 ,0 7 3 2 5 ,2 5 2

Dalam pelaksanaan kegiatan pada tahapan ini, KIP Kota Banda Aceh mengorganisir pelaksanaan kegiatan dengan alur kerja, sebagai berikut: 1) KPU menyusun dan menetapkan dapil Anggota DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan Undang-undang dengan memperhatikan usul penataan dapil dari KPU Propinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. 2) Dalam penyusunan dan p en etap an dapil Anggota DPRD P rop in si dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan konsultasi publik. 3) KPU/KIP Kabupaten/Kota mengusulkan penyusunan dapil dan alokasi kursi setiap dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota setelah terlebih dahulu melakukan konsultasi publik. 4) Usulan dapil dan hasil konsultasi publik disampaikan kepada KPU melalui KPU Propinsi/KIP Aceh dengan menyertakan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan dan/atau Gampong/Desa/Kelurahan. Apabila terdapat pembentukan Kecamatan pemekaran pada satu Kab/Kota yang dibentuk setelah pemilu 2009 sampai dengan akhir bulan Juli 2012 atau pembentukan Gampong/Desa/Kelurahan pemekaran

pada satu Kecamatan yang dibentuk setelah pemilu 2009 sampai dengan akhir bulan Januari 2012. 5) Dalam penyam paian usulan dapil Anggota DPRD Kabupaten/K ota, KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan penjelasan dan alasan yang dapat dipertanggung­ jawabkan. Adapun jadual kegiatan dalam tahapan ini, sebagai berikut: Tabel: 41 Tahapan Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014 No 6

Program /K egiatan Penataan dan Penetapan Dapil a. Penetapan jumlah kursi DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota berdasarkan data penduduk (DAK2) b. Penataan daerah pemilihan DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota c. Rapat Koordinasi dengan Parpol peserta pemilu dan konsultasi publik d. Penyerahan hasil penataan daerah pemilihan DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota kepada KPU e. Penetapan daerah pemilihan DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota

Jadual 10 Desember 2012 s/d 15 Januari 2013 7 s/d 21 Februari 2013 22 s/d 28 Februari 2013 1 s/d 2 Maret 2013 1 s/d 9 Maret 2013

Ket oleh KPU

oleh KPU Propinsi dan KPU Kab/Kota oleh KPU Propinsi dan KPU Kab/Kota oleh KPU Propinsi dan KPU Kab/Kota oleh KPU

2. Jumlah Kursi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Daerah Pemilihan Anggota DPRK Banda Aceh Pemilu Tahun 2 0 1 4 . Berdasarkan Pasal 18 s/d Pasal 20 PKPU 5 Tahun 2013 dijelaskan bahwa dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah Kecamatan, atau gabungan Kecamatan yang mana jumlah kursi setiap dapil paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi. Jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh) dan paling banyak 50 (lima puluh) yang didasarkan pada jumlah penduduk Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan ketentuan Perundang-undangan, sebagai berikut: a)

Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 100.000 (seratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 20 (dua puluh) kursi;

b) Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 100.000 (seratus ribu) sampai dengan 200.000 (dua ratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 25 (dua puluh lima) kursi; c)

Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 200.000 (dua ratus ribu) sampai dengan 300.000 (tiga ratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 30 (tiga puluh) kursi;

d) Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 300.000 (tiga ratus ribu) sampai dengan 400.000 (empat ratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 35 (tiga puluh lima) kursi;

e)

Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 400.000 (empat ratus ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 40 (empat puluh) kursi;

f)

Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa memperoleh alokasi 45 (empat puluh lima) kursi;

g) Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1 .0 0 0 .0 0 0 (satu juta) jiwa memperoleh alokasi 50 (lima puluh) kursi.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan merujuk kepada Data Agregat Kependudukan (DAK) Kota Banda Aceh yang telah diserahkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh kepada KIP Kota Banda Aceh, maka dapat dipastikan bahwa alokasi kursi untuk DPRK Banda Aceh pada pemilu Tahun 2014 sejumlah 30 (tiga puluh) kursi, artinya sama dengan alokasi kursi pada pemilu Tahun 2009.

3. Tata Cara Penghitungan Jumlah Kursi dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Berdasarkan Pasal 22 PKPU 5 Tahun 2013 bahwa penghitungan jumlah kursi dan alokasi kursi setiap dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilakukan dengan metode sebagai berikut: a.

Menentukan jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan mendasarkan jumlah p en d u d u k d a ri b a g ia n K e c a m a ta n y an g te r d ir i d a ri sa tu a ta u b e b e r a p a Gampong/Desa/Kelurahan;

b.

Menetapkan BPPd dengan cara membagi jumlah penduduk dengan jumlah kursi, dengan ketentuan apabila terdapat angka pecahan dihilangkan;

c.

Mengalokasikan jumlah kursi dengan mendasarkan pada jumlah penduduk dari bagian Kecamatan yang terdiri dari satu atau beberapa desa/kelurahan; pada setiap daerah pemilihan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: Tahap Pertama; menentukan jumlah kursi di setiap Kecamatan dengan cara membagi jumlah penduduk di setiap Kecamatan yang bersangkutan dengan BPPd, dengan ketentuan: 1) Jika pada penghitungan tersebut, satu Kecamatan memperoleh sejumlah kursi maksimum 12 (dua belas) kursi atau sekurang-kurangnya mendekati maksimum 12 (dua belas) kursi, maka Kecamatan tersebut ditetapkan sebagai satu dapil; apabila hasil penghitungan terdapat angka pecahan, maka dihilangkan angka pecahan; 2) Jika pada penghitungan tersebut, satu Kecamatan tidak memperoleh sejumlah kursi, atau memperoleh sejumlah kursi kurang dari 3 (tiga) kursi, atau memperoleh 3 (tiga) kursi atau lebih tetapi tidak lebih dari 12 (dua belas) kursi, maka Kecamatan tersebut digabung dengan satu atau beberapa Kecamatan lain yang berbatasan langsung secara geografis untuk dibentuk menjadi satu dapil; 3) Alokasi kursi pada penggabungan beberapa Kecamatan untuk dibentuk menjadi satu dapil ditetapkan maksimum 12 (dua belas) kursi atau sekurang-kurangnya mendekati maksimum 12 (dua belas) kursi.

d.

Menentukan alokasi kursi pada dapil, dilakukan dengan cara membagi jumlah penduduk seluruh Kecamatan pada dapil tersebut dengan BPPd, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Jika hasil penghitungan tersebut terdapat angka pecahan, angka pecahan tersebut dihilangkan; 2. Jika dalam penghitungan alokasi kursi pada daerah pemilihan tersebut memperoleh sejumlah kursi, maka sejumlah kursi tersebut dialokasikan kepada dapil yang bersangkutan.

e. Menentukan jumlah kursi yang sudah dialokasikan di seluruh daerah pemilihan dengan cara menjumlahkan seluruh kursi yang telah dialokasikan pada setiap dapil tersebut. Tahap

kedua sebagai berikut: 1. Menentukan jumlah sisa kursi yang belum dialokasikan dengan cara mengurangkan jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan jumlah kursi yang telah dialokasikan di seluruh dapil. 2. Menentukan sisa penduduk pada setiap dapil, dengan cara mengurangkan jumlah penduduk di dapil yang bersangkutan dengan hasil perkalian jumlah kursi yang diperoleh daerah pemilihan yang bersangkutan dengan BPPd. Hal ini dilakukan apabila dalam penghitungan alokasi kursi tahap pertama masih terdapat kursi yang belum terbagi. 3. Menentukan peringkat sisa penduduk pada setiap dapil, dimulai dari sisa penduduk terbanyak sampai dengan sisa penduduk paling sedikit. 4. Mengalokasikan sisa kursi dengan cara mengalokasikan satu persatu kepada dapil yang memiliki sisa penduduk terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya berturutturut sampai sisa kursi terbagi habis.

Tabel: 42 Tata Cara Penyusunan Derah Pemilihan dan Alokasi Kursi Kota Banda Aceh

K e c a m a ta n

Jum lah Pendu­ duk

BPPd

A lo k a s i K ursi

Baiturrah m an

1 9 ,4 5 9

8 ,5 0 8

2

Kuta Alam

1 2 ,2 9 6

8 ,5 0 8

1

M euraxa

5 0 ,2 6 8

8 ,5 0 8

5

S yiah K ua la

3 6 ,1 1 6

8 ,5 0 8

4

Lueng Bata

2 5 ,2 5 2

8 ,5 0 8

2

K u t a R aja

3 6 ,7 2 6

8 ,5 0 8

4

B a n d a Raya

2 5 ,5 1 1

8 ,5 0 8

3

Jaya B aru

2 6 ,0 7 3

8 ,5 0 8

3

U le e K a r e n g

2 3 ,5 4 2

8 ,5 0 8

2

2 5 5 ,2 4 3

8 ,5 0 8

26

Jum lah

BPPd x A lo k a s i K u rsi

1 7 ,0 1 6 8 ,5 0 8 4 2 ,5 4 0 3 4 ,0 3 2 1 7 ,0 1 6 3 4 ,0 3 2 2 5 ,5 1 1 2 5 ,5 2 4 1 7 ,0 1 6 2 2 1 ,1 9 5

Sisa Pendu­ duk

P erin g -k a t Sisa P en d u -d u k

Sisa K u rsi

T ota l

2 ,4 4 3

6

0

2

3 ,7 8 8

4

1

2

7 ,7 2 8

2

1

6

2 ,0 8 4

7

0

4

8 ,2 3 6

1

1

3

2 ,6 9 4

5

0

4

0

9

0

3

549

8

0

3

6 ,5 2 6

3

1

3

4

30

2 ,4 4 3

Tabel: 43 Alokasi Jumlah Kursi Pada Setiap Kecamatan Dalam Kota Banda Aceh (Hasil Pembagian Jumlah Penduduk di Kecamatan dengan BPPd) No

Kecamatan

Jumlah Penduduk

Alokasi Kursi

Ket

1

Baiturrahman

19,459

2.29

harus digabung dapil

2 3 4 5 6 7 8 9

Kuta Alam Meuraxa Syiah Kuala Lueng Bata Kuta Raja Banda Raya Jaya Baru Ulee Kareng

12,296 50,268 36,116 25,252 36,726 25,511 26,073 23,542

1.45 5.91 4.24 2.97 4.32 3.00 3.06 2.77

harus digabung dapil boleh/tidak digabung dapil boleh/tidak digabung dapil harus digabung dapil boleh/tidak 7digabung dapil boleh/tidak digabung dapil boleh/tidak digabung dapil harus digabung dapil

Tabel: 44 Alokasi Jumlah Kursi Penggabungan Kecamatan Dalam Kota Banda Aceh (Hasil Pembagian Jumlah Penduduk Penggabungan Kecamatan dengan BPPd)

K e c a m a ta n Meuraxa Kuta Raja

J u m la h Penduduk

Jumlah Syiah Kuala Ulee Kareng Jumlah Baiturrahman Lueng Bata

19,459 12,296 31,755 50,268 50,268 36,116 25,252 61,368 36,726 25,511

Jumlah

62,237

Jumlah Kuta Alam

Jaya Baru Banda Raya

26,073 23,542

Jumlah

49,615

Jumlah Total

255,243

D a p il

A lo k a s i K u rs i

Sisa Pendudu k

P e r in g k a t Sisa Penduduk

Banda Aceh 1

3

6,231

3

Banda Aceh 2

5

7,728

1

Banda Aceh 3

7

1,812

5

Banda Aceh 4

7

2,681

4

Banda Aceh 5

5

7,075

2

5

27

-

3

K e c a m a ta n

J u m la h Penduduk

Meuraxa Kuta Raja Jumlah Kuta Alam Jumlah Syiah Kuala Ulee Kareng Jumlah Baiturrahman Lueng Bata

19,459 12,296 31,755 50,268 50,268 36,116 25,252 61,368 36,726 25,511

Jumlah

62,237

Jaya Baru Banda Raya

26,073 23,542

Jumlah

49,615

Jumlah Total

255,243

D a p il

A lo k a s i K u rs i Tahap 1

A lo k a s i K u rs i Tahap 2

T o ta l A lo k a s i K u rs i

Banda Aceh 1

3

1

4

Banda Aceh 2

5

1

6

Banda Aceh 3

7

0

7

Banda Aceh 4

7

0

7

Banda Aceh 5

5

1

6

5

27

3

30

4. Usulan Penataan Daerah Pemilihan Anggota DPRK Banda Aceh Pemilu Tahun 2 0 1 4 Dalam rangka melaksanakan PKPU 5 Tahun 2013 Pasal 28 Ayat (3), KIP Kota Banda Aceh melaksanakan sosialisasi dan konsultasi publik tentang penataan daerah pemilihan dan penetapan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Pemilu Anggota DPRK Banda Aceh pada tanggal 28 Februari 2012 di Aula Praja Pemerintah Kota Banda Aceh yang dihadiri oleh pimpinan Partai Politik Nasional dan Partai Politik Lokal di Kota Banda Aceh, Kesbangpol Linmas Kota Banda Aceh dan Asisten I Pemerintah Kota Banda Aceh. Dalam kegiatan ini, disampaikan ketentuan teknis penataan daerah pemilihan dan tata cara alokasi kursi Pemilu Anggota DPRK Tahun 2014 sebagaimana diatur dalam PKPU 5 Tahun 2013. Pada kesempatan ini, KIP Kota Banda Aceh menawarkan usulan alternatif penataan daerah pemilihan di Kota Banda Aceh untuk PemiluTahun 2014, sebagai berikut:

K e c a m a ta n Meuraxa Kuta Raja Jumlah Kuta Alam Jumlah Syiah Kuala Jumlah Ulee Kareng Jumlah Baiturrahman Jumlah Lueng Bata Jumlah Jaya Baru Jumlah Banda Raya Jumlah Jumlah Total

J u m la h Penduduk 19 ,459 1 2 ,29 6 31,755 5 0 ,26 8 50,268 3 6 ,116 36,116 2 5,252 25,252 3 6 ,72 6 36,726 2 5 ,5 11 25,511 2 6,073 26,073 2 3,542 23,542 2 5 5 ,2 4 3

D a p il

A lo k a s i K u rs i

S is a A lo k a s i K u rs i

T o ta l A lo k a s i K u rs i

Banda Aceh 1

3

1

4

Banda Aceh 2

5

1

6

Banda Aceh 3

4

0

4

Banda Aceh 4

2

1

3

Banda Aceh 5

4

0

4

Banda Aceh 6

2

1

3

Banda Aceh 7

3

0

3

Banda Aceh 8

2

1

3

8

25

5

30

Usulan alternatif I di atas menyebabkan daerah pemilihan Anggota DPRK Banda Aceh menjadi 8 (delapan) daerah pemilihan dengan alokasi kursi merata di setiap daerah pemilihan, hanya Kecamatan Kuta Raja dan Meuraxa yang digabung menjadi satu daerah pemilihan, sedangkan lainnya menjadi satu daerah pemilihan tersendiri. Usulan ini dilandasi argumentasi sebagai berikut: 1. Memenuhi prinsip-prinsip kesetaraan nilai suara, ketaatan sistem pemilu proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah dan coterminous (berada dalam cakupan wilayah yang sama); 2. Pertimbangan bagaimana nilai suara (harga kursi) dapat setara dan berimbang antar daerah pemilihan; 3. Pertimbangan akan persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap Parpol dapat setara mungkin dengan persentase suara sah yang diperolehnya; 4. Pertimbangan Kecamatan yang disusun sebagai daerah pemilihan saling berbatasan, utuh dan terpadu secara wilayah serta masih dalam cakupan wilayah yang sama.

Bila usulan ini yang diterapkan di Pemilu Anggota DPRK Banda Aceh Tahun 2014, maka azas proporsionalitas terpenuhi pada masing-masing daerah pemilihan, dimana dapat dipastikan pada setiap Kecamatan akan memiliki keterwakilan anggota legislatif di DPRK Banda Aceh.

K e c a m a ta n Meuraxa Kuta Raja Jumlah Kuta Alam Jumlah Syiah Kuala Ulee Kareng Jumlah Baiturrahman Lueng Bata

19,459 12,296 31,755 50,268 50,268 36,116 25,252 61,368 36,726 25,511

Jumlah

62,237

Jaya Baru Banda Raya

D a p il

A lo k a s i K u rs i

Sisa A lo k a s i K u rs i

T o ta l A lo k a s i K u rs i

Banda Aceh 1

3

1

4

Banda Aceh 2

5

1

6

Banda Aceh 3

7

0

7

Banda Aceh 4

7

0

7

Banda Aceh 5

5

1

6

5

27

3

30

J u m la h Penduduk

26,073 23,542

Jumlah

49,615

Jumlah Total

255,243

Usulan daerah pemilihan alternatif II di atas dengan komposisi 5 (lima) daerah pemilihan. Usulan ini dilandasi argumentasi sebagai berikut: 1.

Memenuhi prinsip-prinsip integralitas wilayah, coterminous (berada dalam cakupan wilayah yang sama), kohesivitas, dan kesinambungan;

2.

Pertimbangan Kecamatan yang disusun sebagai daerah pemilihan saling berbatasan, utuh dan terpadu secara wilayah serta masih dalam cakupan wilayah yang sama.

3.

Penyusunan daerah pemilihan dengan memperhatikan daerah pemilihan yang sudah ada pada Pemilu Tahun 2009, dan memperhatikan sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat dan kelompok minoritas;

Bila usulan ini diterapkan, maka sama dengan daerah pemilihan Anggota DPRK Banda Aceh Tahun 2009. Namun, sesungguhnya model daerah pemilihan ini belum sepenuhnya mencerminkan ketaatan akan sistem Pemilu proporsional, masih ada satu wilayah di Kota Banda Aceh yang tidak setara keterwakilan anggota legislatif di DPRK Banda Aceh, yaitu Kecamatan Kutaraja yang memiliki penduduk lebih sedikit. Perolehan dan nilai kursi di daerah pemilihan ini lebih mahal dan tidak setara dengan 4 (empat) daerah pemilihan lainnya.

K ecam atan Meuraxa Jaya Baru Banda Raya

Jum lah Penduduk 19,459 26,073 23,542

Jum lah Kuta Alam Kuta Raja

Jum lah Syiah Kuala Ulee Kareng

69,074 50,268 12,296 62,564 36,1 1 6 25,252

Jum lah Baiturrahman Lueng Bata

Dapil

Alokasi Kursi

Sisa Alokasi Kursi

Total Alokasi Kursi

Banda Aceh 1

8

0

8

Banda Aceh 2

7

1

8

Banda Aceh 3

7

0

7

Banda Aceh 4

7

0

7

4

29

1

30

61,368 36,7 2 6 25,511

Jum lah

62,237

Jum lah Total

2 5 5 ,2 4 3

Usulan daerah pemilihan sebagaimana alternatif III dengan komposisi 4 (empat) daerah pemilihan, dimana Kecamatan Meuraxa, Jaya Baru dan Banda Raya digabung menjadi satu daerah pemilihan, juga Kecamatan Kuta Raja dan Kuta Alam digabung menjadi satu daerah pemilihan. Usulan ini dilandasi argumentasi sebagai berikut: 1. Memenuhi prinsip-prinsip kesetaraan nilai suara, ketaatan sistem Pemilu proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, dan coterminous (berada dalam cakupan wilayah yang sama). 2. Pertimbangan usulan daerah pemilihan di atas menyebabkan nilai suara (harga kursi) yang setara antara satu daerah pemilihan dengan daerah pemilihan lainnya; 3. Pertimbangan mengutamakan pembentukan daerah pemilihan dengan jumlah kursi yang besar agar persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap Parpol setara mungkin dengan persentase suara sah yang diperolehnya. 4 . Pertimbangan Kecamatan yang disusun sebagai daerah pemilihan saling berbatasan, utuh dan terpadu secara wilayah serta masih dalam cakupan wilayah yang sama. Bila usulan ini diterapkan pada Pemilu Anggota DPRK Banda Aceh Tahun 2014, maka model daerah pemilihan ini telah mencerminkan ketaatan akan sistem Pemilu proporsional dan proporsionalitas, setara keterwakilan anggota legislatif di DPRK Banda Aceh bagi semua wilayah. Alokasi kursi yang berimbang menyebabkan nilai kursi di daerah pemilihan ini setara antar daerah pemilihan.

K e tu a P o k ja P e n a t a a n D a e r a h P e m i li h a n d an Alokasi Kursi, Mahfudh, ST., MP didampingi Ketua KIP K o ta B a n d a A ceh , A idil A z h ary , SH. p a d a a c a r a Konsultasi Publik Penataan d a n P e n e ta p a n D a e ra h Pemilihan Pemilu Anggota DPRK Banda Aceh Tahun 2 0 1 4. (Balai Praja Pemkot, 28 Februari 2 0 1 3 )

5. Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota DPRK Banda Aceh Pemilu 2 0 1 4 Berdasarkan Surat Edaran KPU Nomor: 15/KPU/II/2013 tanggal 27 Februari 2013 perihal Penyampaian Usulan Daerah Pemilihan yang telah di Uji Publik, KPU/KIP Kab-Kota diminta untuk menyerahkan usulan daerah pemilihan yang telah di uji publik sebelum tanggal 1 s.d 2 Maret 2013 kepada KPU melalui KPU Propinsi/KIP Aceh. Pada tanggal 9 Maret 2013, KPU mengeluarkan Keputusan KPU Nomor: 93/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014. 45 Secara geografis dapat dilihat pada peta gambar alokasi kursi dan daerah pemilihan Kota Banda Aceh Pemilu Tahun 2014:

E. Pencalonan Anggota DPRK Banda Aceh Pemilu Tahun 2 0 1 4 Dalam Tahapan Pencalonan, KIP Kota Banda Aceh berpedoman kepada PKPU 13 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas PKPU 7 Tahun 2013 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2014. Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilu 2014 dimulai sejak kegiatan pengumuman pendaftaran pencalonan pada tanggal 6 s/d s/d 8 April 2013 sampai dengan kegiatan penyelesaian sengketa penetapan DCT Anggota DPR, DPD, dan DPRD tanggal 18 Agustus s/d 14 November 2013. Berikut ini beberapa istilah dalam tahapan ini sebagai berikut: 1. Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut DCS Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah daftar calon sementara yang memuat nomor urut Parpol, nama Parpol, tanda gambar Parpol, nomor urut calon, pas foto calon, nama lengkap, jenis kelamin dan Kabupaten/Kota atau Kecamatan tempat tinggal calon. 2. Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah daftar calon tetap yang memuat nomor urut Parpol, nama Parpol, tanda gambar Parpol, nomor urut bakal calon, pas foto bakal calon, nama lengkap bakal calon, jenis kelamin dan Kabupaten/Kota atau Kecamatan tempat tinggal calon. 3. Daftar Calon Sementara Hasil Perbaikan Anggota DPR DPRD Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut DCSHP Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah daftar calon sementara hasil perbaikan yang memuat nomor urut Parpol, nama Parpol, tanda gambar Parpol, nomor urut calon, pas foto calon, nama lengkap, jenis kelamin dan Kabupaten/Kota atau Kecamatan tempat tinggal calon. 4. Verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah verifikasi terhadap kebenaran dan keabsahan pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon serta kebenaran dan keabsahan pemenuhan persyaratan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota. 5. Petugas penghubung adalah pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota yang bertugas sebagai penghubung antara Parpol dengan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam proses verifikasi kelengkapan pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon dan persyaratan bakal calon, penyusunan dan penetapan DCS, pengajuan pengganti bakal calon, penyusunan dan p en etap an DCSHP, s e rta penyusunan dan p en etap an DCT A nggota DPRD Kabupaten/Kota. 6. Sinkronisasi daftar bakal calon adalah pencocokkan dan pemeriksaan data daftar bakal calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model BA) untuk mengetahui pengajuan bakal calon oleh DPD/DPC Parpol pada lebih dari satu lembaga perwakilan dan/atau lebih dari satu daerah pemilihan serta pengajuan bakal calon oleh lebih dari satu Parpol. 7. Sistem Informasi Pencalonan (SILON), adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi yang berbasis web untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilu dalam melakukan verifikasi kelengkapan pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon dan keabsahan

pem enuhan p ersy aratan bakal calon Anggota DPR, DPRD P ropinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. 8. Tes Uji Mampu Baca Al-Qur'an adalah salah satu persyaratan yang wajib diikuti dan dipenuhi oleh seluruh bakal calon Anggota DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota di Aceh dari Partai Politik Nasional dan Partai Politik Lokal Peserta Pemilu 2014 yang beragama Islam.

1. Alur Kerja dan Tahapan Pencalonan Pemilu Legislatif Tahun 2 0 1 4 Persiapan dan pengorganisasian kerja dalam tahapan ini dimulai dengan membentuk kelompok kerja Pencalonan yang bekerja sesuai prosedur instruksi kerja tahapan pencalonan. Berdasarkan PKPU 7 Tahun 2012, bahwa tahapan pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2014 meliputi beberapa kegiatan, yaitu: 1) Pendaftaran calon Anggota DPRD Kab/Kota, meliputi: Pengumuman pendaftaran pencalonan dan Pendaftaran pencalonan; 2) Verifikasi Pencalonan Anggota DPRD Kab/Kota meliputi: a. Verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon Anggota DPRD Kab/Kota; b. Penyampaian hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon kepada Parpol peserta Pemilu; c.

Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti Anggota DPRD Kab/Kota;

d. Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon Anggota DPRD Kab/Kota; e. Penyusunan dan penetapan DCS Anggota DPRD Kab/Kota; f.

Pengumuman DCS Anggota DPRD Kab/Kota dan persentase keterwakilan perempuan;

g. Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS Anggota DPRD Kab/Kota; h. Permintaan klarifikasi kepada Parpol atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS Anggota DPRD Kab/Kota; i.

Penyampaian klarifikasi dari Parpol kepada KPU Kab/Kota;

j.

Pemberitahuan pengganti DCS;

k. Pengajuan penggantian bakal calon Anggota DPRD Kab/Kota; l.

Verifikasi pengganti DCS Anggota DPRD Kab/Kota kepada KPU/KIP Kab/Kota:

m. Penyusunan dan Penetapan DCT Anggota DPRD Kab/Kota; n. Pengumuman DCT Anggota DPRD Kab/Kota; o. Sengketa Tata Usaha Negara. 3) Verifikasi Pencalonan Anggota DPD di Kabupaten/Kota, dilaksanakan meliputi kegiatan: a.

Verifikasi faktual terhadap persyaratan dukungan;

b.

Penyampaian hasil verifikasi faktual persyaratan dukungan bakal calon Anggota DPD kepada KPU Propinsi/KIP Aceh;

c.

Verifikasi terhadap perbaikan persyaratan dukungan bakal calon Anggota DPD;

d.

Penyusunan dan Penyampaian Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi dan Faktual kepada KPU Propinsi/KIP Aceh;

Jadual tahapan pencalonan Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota:

Tabel: 49 Tahapan Pencalonan dan Pendaftaran Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014 No

P ro gram /K eg iatan Pengum um an pendaftaran pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/K ota Pendaftaran pencalonan

7.1

Jadual 6 s /d 8 April 2 0 1 3 9 s /d 15 April 2 0 1 3

Verifikasi faktual terhadap persyaratan dukungan calon Anggota DPD di K ab/Kota Perbaikan terhadap persyaratan dukungan calon Anggota DPD di K ab/Kota Verifikasi terhadap perbaikan persyaratan dukungan calon Anggota DPD di Kab/Kota

2 3 s /d 29 Mei 2 0 1 3

Penyusunan dan penyam paian Berita A cara Hasil Verifikasi Administrasi dan Faktual calon Anggota DPD di K ab/K ota kepada KPU

13 Juni 2 0 1 3

8 s /d 2 1 Mei 2 0 1 3

3 0 Mei s /d 12 Juni 2013

Ket KPU/KIP K ab/Kota KPU/KIP K ab/Kota KPU/KIP K ab/Kota KPU/KIP K ab/Kota KPU/KIP K ab/Kota KPU Propinsi dan KPU/KIP K ab/Kota

Verifikasi Pencalonan Anggota DPRD K ab/K ota

7.3

a. Verifikasi kelengkapan adm inistrasi daftar calon dan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/K ota b. Penyam paian hasil verifikasi kelengkapan adm inistrasi daftar calon dan bakal calon kepada Parpol tingkat K abupaten/Kota c. Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPRD K abupaten/K ota d. Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota DPRD K abupaten/Kota e. Penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sem entara (DCS) anggota DPRD Kab/Kota f. Pengum um an Daftar Calon Sem entara (DCS) Anggota DPRD K abupaten/K ota dan persentase keterw akilan perem puan g. Masukan dan tanggapan m asyarakat atas daftar calon sem en tara (DCS) anggota DPRD K abupaten/K ota h. Perm intaan klarifikasi kepada Partai Politik atas m asukan dan tanggapan m asyarakat terhadap DCS anggota DPRD K abupaten/K ota i. Penyampaian klarifikasi dari Partai Politik kepada KPU K ab/Kota j. Pem beritahuan Pengganti DCS k. Pengajuan penggantian bakal calon anggota DPRD K abupaten/K ota l. Verifikasi pengganti DCS anggota DPRD K abupaten/K ota kepada KPU K abupaten/Kota m. Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD K abupaten/K ota n. Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD K abupaten/K ota o. Sengketa Tata Usaha Negara

16 s /d 29 April 2 0 1 3

KPU/KIP K ab/Kota

3 0 April 2 0 1 3

KPU/KIP K ab/Kota

1 s /d 7 Mei 2 0 1 3 8 s /d 1 4 Mei 2 0 1 3 12 s /d 25 Juni 2 0 1 3 2 6 s /d 30 Juni 2 0 1 3

Partai Politik KPU/KIP Kab/Kota KPU/KIP Kab/Kota KPU/KIP K ab/Kota

1 s /d 10 Juli 2 0 1 3

11 s /d 17 Juli 2 0 1 3

Parpol

1 8 Juli 2 0 1 3

Parpol

19 s /d 20 Juli 2 0 1 3 21 s /d 2 7 Juli 2 0 1 3 2 7 s /d 29 Juli 2 0 1 3

Parpol

30 Juli s /d 3 Agust 2013

KPU K ab/Kota Diumumka n oleh KPU K ab/K ota

4 Agust 2 0 1 3 4 Agust s /d 7 Okt 2013

Tahapan tersebut di atas mengalami perubahan dengan dikeluarkannya PKPU 19 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kelima Atas PKPU 07 Tahun 2012 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU 06 Tahun 2013, sebagai berikut:

Tabel: 50 PKPU 19 Tahun 2013 Perubahan Kelima Atas PKPU 07 Tahun 2012 No 7.

P ro gram /K eg iatan Pen calonan dan Pendaftaran Calon Anggota DPRD K abupaten/K ota Pengum um an pendaftaran pencalonan

7.1 Pendaftaran pencalonan

7.2

6 s /d 8 April 2013 9 s /d 22 April 2013

Verifikasi Pencalonan Anggota DPD Verifikasi faktual terhadap persyaratan dukungan Perbaikan terhadap p ersyaratan duku ngan

7.3

Jadual

2 4 Mei s /d 6 Juni 2013 9 s /d 1 8 Juni 2013

Verifikasi terhadap perbaikan persyaratan dukungan

19 Juni s /d 2 Juli 2013

Penyusunan dan penyam paian Berita A cara Hasil Verifikasi Adm inistrasi dan Faktual kepada KPU

3 s /d 4 Juli 2 0 1 3

Ket

KPU/KIP Kab/Kota KPU/KIP Kab/Kota KPU/KIP Kab/Kota KPU/KIP Kab/Kota KPU/KIP Kab/Kota KPU Propinsi dan KPU/KIP Kab/Kota KPU Propinsi dan KPU Kab/Kota

Verifikasi Pencalonan Anggota DPRD K ab/K ota a. Verifikasi kelengkapan adm inistrasi daftar calon dan bakal calon anggota DPRD K abupaten/Kota b. Penyam paian hasil verifikasi kelengkapan adm inistrasi daftar calon dan bakal calon kepada Parpol tingkat K abupaten/K ota c. Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPRD K abupaten/K ota d. Verifikasi terhadap perbaikan daftar cal on dan syarat calon anggota DPRD K abupaten/K ota e. Penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sem entara (DCS) anggota DPRD Kab/Kota f. Pengum um an Daftar Calon Sem entara (DCS) Anggota DPRD K abupaten/K ota dan persentase keterw akilan perem puan g. Masukan dan tanggapan m asyarakat atas daftar calon sem en tara (DCS) anggota DPRD K abupaten/K ota h. Perm intaan klarifikasi kepada Parpol atas m asukan dan tanggapan m asyarakat terhadap DCS anggota DPRD K ab/K ota i. Penyam paian klarifikasi dari Parpol kepada KPU Kab/Kota j. Pem beritahuan Pengganti DCS k. Pengajuan penggantian bakal calon anggota DPRD K ab/K ota l. Verifikasi pengganti DCS anggota DPRD K abupaten/K ota kepada KPU K abupaten/Kota m. Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD K abupaten/K ota

2 3 April s /d 6 Mei 2 0 1 3

KPU/KIP Kab/Kota

7 s /d 8Mei 2 0 1 3

KPU/KIP Kab/Kota

9 s /d 22 Mei 2013 23 s /d 29 Mei 2013 30 Mei s /d 12 Juni 2 0 1 3 13 s /d 17 Juni 2013

Partai Politik KPU/KIP Kab/Kota KPU/KIP Kab/Kota KPU/KIP Kab/Kota

1 4 s /d 2 7 Juni 2013 2 8 Juni s /d 4 Juli 2013 19 s /d 2 5 Juli 2013 19 s /d 2 5 Juli 2013 2 6 Juli s /d 1 Agust 2 0 1 3 2 s /d 8 Agust 2013 9 s /d 2 2 Agust 2013

Parpol Parpol

Parpol KPU Kab/Kota

KIP Aceh berdasarkan pertimbangan pelaksanaan kekhususan Aceh sebagaimana termuat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, menerbitkan Keputusan KIP Aceh Nomor 5 Tahun 2013 dan Surat KPU Nomor 410/KPU/VI/2013 Perihal Pengajuan Calon Anggota DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota di wilayah Propinsi Aceh. Berdasarkan Keputusan KIP Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Penambahan Bakal Calon Anggota DPRA dan DPRK memuat program/kegiatan dan jadual penambahan bakal calon Anggota DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

Tabel: 51 Program/Kegiatan dan Jadual Penambahan Bakal Calon Anggota DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota No

P r o g ra m /K e g ia ta n

Jad u al

Pengajuan Penambahan Bakal Calon 1

Anggota

Dilaksanakan 5 - 1 8 Juli 2 01 3

2

daftar calon dan bakal calon anggota DPRA dan DPRK

3

Uji Baca Qur'an bagi Bakal Calon Anggota DPRA dan DPRK

KIP Aceh dan KIP Kab/Kota

DPRA dan DPRK Verifikasi kelengkapan administrasi

K ete ra n g a n

2 - 8 Agustus 20 13

3 - 5 Agustus 20 13

Dilaksanakan KIP Aceh dan KIP Kab/Kota Dilaksanakan KIP Aceh dan KIP Kab/Kota

Kegiatan yang dilaksanakan oleh KIP Kota Banda Aceh pada tahapan pencalonan Anggota DPRK Banda Aceh Pemilu Tahun 2014 sebagai berikut: 1.

Pendaftaran Calon Anggota DPRK Banda Aceh Pemilu 2014, 9 s/d 22 April 2013 di Media Center KIP Kota Banda Aceh.

2.

Verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPRK Banda Aceh, 23 April s/d 06 Mei 2013 di Kantor KIP Kota Banda Aceh.

3.

Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPRK Banda Aceh, 9 s/d 22 Mei 2013 di Kantor KIP Kota Banda Aceh.

4.

Uji mampu Baca Al-Quran bagi calon Anggota DPRK Banda Aceh Pemilu Legislatif 2014, 30 April s/d 3 Mei 2013 SMP Negeri 1 Banda Aceh.

5.

Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota DPRK Banda Aceh, 23 s/d 27 Mei 2013 di Kantor KIP Kota Banda Aceh.

6.

Uji mampu Baca Al-Quran ke II bagi calon Anggota DPRK Banda Aceh, 25 Mei 2013 Media Center KIP Kota Banda Aceh.

7.

Penyusunan BA Hasil Verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPRK Banda Aceh untuk disampaikan kepada penghubung Parpol, 28 Mei 2013 Kantor KIP Kota Banda Aceh.

8.

Bimbingan Teknis Verifikasi Syarat dukungan Calon Anggota DPD kepada PPK Se-Kota Banda Aceh, 1 Juni 2013 di Hotel Oasis Banda Aceh.

9.

Penyusunan dan penetapan DCS DPRK Banda Aceh untuk bahan Penetapan DCS DPRK Banda Aceh Pemilu Legislatif Tahun 2014, 12 Juni 2013 di Balai Praja Pemko Banda Aceh.

10. Pengumuman DCS Anggota DPRK Banda Aceh dan Keterwakilan perempuan untuk diberikan masukan dan tanggapan, 13 Juni 2013 di Harian Rakyat Aceh. 11. Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS anggota DPRK Banda Aceh Pemilu 2014, 14 s/d 23 Juni 2013 di Kantor KIP Kota Banda Aceh. 12. Permintaan klarifikasi kepada Parpol atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS anggota DPRK Banda Aceh, 28 Juni s/d 4 Juli 2013 di Kantor KIP Kota Banda Aceh. 13. Rapat Penyusunan Daftar Calon Tetap Anggota DPRK Banda Aceh Pemilu Legislatif Tahun 2014, 19 Agustus 2013 di Balai Praja Pemko Banda Aceh. 14. Rapat Pleno Penetapan DCS Anggota DPRK Banda Aceh Pemilu Legislatif Tahun 2014, 12 September 2013 di Hotel Sulthan Banda Aceh. 15. Validasi Surat Suara Pemilu Anggota DPRK Banda Aceh dalam rangka koreksi nama dan foto calon Anggota DPRK Banda Aceh, 14 Desember 2013 Balai Praja Pemko Banda Aceh. 16. Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Calon Anggota DPD Propinsi Aceh Tahap I dari tanggal 24 Mei s/d 6 Juni 2013. 17. Verifikasi Faktual Perbaikan Persyaratan Dukungan Bakal Calon Anggota DPD Propinsi Aceh Tahap II dari tanggal 28 Juni s/d 2 Juli 2013. 18. Penyusunan dan penetapan DCT Anggota DPRK Banda Aceh, 09 s/d 22 Agustus 2013 di Kantor KIP Kota Banda Aceh. 19. Pengumuman DCT Anggota DPRK Banda Aceh dan Keterwakilan Perempuan, 23 Agustus 2013 di Harian Serambi Indonesia.

Secara berjenjang KPU, KPU Propinsi/KIP Aceh memberikan bimbingan teknis kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota berkaitan dengan teknis pelaksanaan tugas-tugas pendaftaran dan pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2014. Setelah mendapatkan bimbingan teknis, KIP Kota Banda Aceh melaksanakan kegiatan-kegiatan pertemuan, bimbingan teknis dan pembekalan kepada anggota kelompok kerja pencalonan, PPK dan Pimpinan Partai Politik di Kota Banda Aceh, sebagai berikut; 1.

Bimbingan teknis dan sosialisasi PKPU 13 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas PKPU 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, 23 Maret 2013 di Balai Praja Pemko Banda Aceh. Output kegiatan ini terfasilitasi Pimpinan Parpol peserta Pemilu terkait tahapan pencalonan dan tata cara pendaftaran, persyaratan dan formulir pencalonan.

2.

Bimbingan teknis dan pembekalan kepada anggota Kelompok Kerja Pencalonan dan PPK Se-Kota Banda Aceh terkait petunjuk teknis verifikasi faktual terhadap syarat dukungan pemilih calon Anggota DPD, 1 Juni 2013 di Sulthan Hotel. Output kegiatan ini pembekalan anggota PPK dan Pokja Pencalonan dalam rangka verifikasi faktual terhadap syarat dukungan pemilih calon Anggota DPD.

3.

Bimbingan teknis dan pembekalan Tahapan dan Juknis Pencalonan kepada anggota Pokja KIP Kota Banda Aceh, 24 Oktober 2013 di Media Center KIP. Output kegiatan ini pembekalan kepada Anggota Pokja Pencalonan KIP Kota Banda Aceh tentang petunjuk teknis tata cara pendaftaran, verifikasi kelengkapan administrasi syarat pengajuan calon dan syarat calon, dan penggunaan formulir-formulir pencalonan.

4.

Rapat Pertemuan dengan Pimpinan Partai Politik tanggal terkait Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRK Banda Aceh Pemilu Legislatif Tahun 2014, 19 Agustus 2013 di Balai Praja Pemko Banda Aceh. Output kegiatan ini Pimpinan Parpol melakukan pemeriksaan draft rancangan susunan DCT DPRK Banda Aceh Pemilu Tahun 2014.

5.

Rapat Pertemuan dengan Pimpinan Partai Politik terkait Validasi Surat Suara Pemilu Legislatif Tahun 2014, 14 Desember 2013 di Balai Praja Pemko Banda Aceh. Output kegiatan ini Pimpinan Parpol melakukan pemeriksaan dan validasi surat suara Pemilu Tahun2014

Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2 0 0 3 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2 0 1 3 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Anggota DPRK Banda Aceh Tahun 2 014. (Balai Praja, 23 Maret 2 0 1 3 )

Selain bimbingan teknis dan pembekalan, KIP Kota Banda Aceh juga menfasilitasi adanya layanan helpdesk khusus pendaftaran dan pencalonan Anggota DPR Kota Banda Aceh Pemilu Tahun 2014. Layanan helpdesk ini sebagai sarana penghubung bagi Parpol dan bakal calon anggota DPRK untuk berkonsultasi terkait dengan tata cara pendaftaran, kelengkapan persyaratan pendaftaran, pengisian formulir dan pemenuhan persyaratan pencalonan. Layanan helpdesk dibuka setiap hari Senin s.d Sabtu, Pukul 09.00-16.00 WIB.

1. Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Calon Anggota DPRK Banda Aceh Pemilu Tahun 2 0 1 4 Dalam rangka pelaksanaan tahapan pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, KPU menerbitkan Petunjuk Teknis Tata Cara Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Calon Anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana lampiran Surat Edaran KPU Nomor 229/KPU/IV/2013 tanggal 8 April 2013 sebagai pedoman KPU, KPU Propinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota dan peserta pemilu. Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, meliputi: a. Syarat pengajuan calon 1) Surat pencalonan dari Partai Politik (Model B). 2) Daftar bakal calon Anggota DPRDKabupaten/Kota (Model BA). Persyaratan pengajuan bakal calon, khusus Aceh berlaku ketentuan Pasal 80 Ayat (1) Huruf e Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh menyatakan Parlok berhak mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan DPRA dan DPRK. Ayat (2) menyatakan pelaksanaan ketentuan diatur dengan Qanun Aceh. Selanjutnya Pasal 17 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota menyatakan bahwa daftar bakal calon memuat paling banyak 120% (seratus duapuluh perseratus) dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan. Ketentuan pengajuan calon yang berbeda antara Parpol dan Parlok di Aceh diselesaikan dengan pemberlakuan azas kesetaraan dengan merujuk kepada Pasal 2 Huruf c Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011, bahwa dalam Pemilihan Umum berlaku azas keadilan, kesetaraan dan kepastian hukum, maka KIP Aceh menetapkan pengajuan bakal calon 120% diberlakukan setara bagi Parlok dan Parpol. Ketetapan ini dituangkan dalam Keputusan KIP Aceh Nomor: 5 Tahun 2013 Tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota dari Partai Politik dan Partai Politik Lokal sebanyak-banyaknya 120 %. b. Syarat calon: 1) Surat Keterangan dan Surat Pernyataan untuk pemenuhan persyaratan masing-masing bakal calon (formulir Model BB sampai dengan Model BB-11). 2) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia atau paspor bagi bakal calon yang bertempat tinggal di luar negeri. 3) Foto copy Kartu Tanda Anggota (KTA) Parpol peserta pemilu yang masih berlaku. 4) Foto copy Ijazah/STTB, surat keterangan berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB,

syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh sekolah/satuan pendidikan atau Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. 5) Surat keterangan atau tanda bukti dari Ketua PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota telah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana formulir Model AA1. 6) Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan bagi bakal calon yang telah menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, atau Surat Keterangan dari Kejaksaan Negeri bagi bakal calon yang pernah dijatuhi hukuman pidana dengan masa percobaan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih (Model BB-2), yang dilampiri: a. pengumuman di surat kabar lokal/nasional (asli) yang memuat pernyataan secara jujur dan terbuka bahwa yang bersangkutan adalah mantan narapidana; b. surat keterangan catatan kepolisian bahwa yang bersangkutan bukan pelaku kejahatan berulang-ulang; 7) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dari dokter, puskesmas atau rumah sakit pemerintah. 8) Surat Keterangan dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia bagi calon yang bertempat tinggal di luar negeri. 9) Surat Pernyataan: a. Pengunduran diri bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada BUMN dan/atau BUMD (Model BB-4), Kepala Desa dan Perangkat Desa (Model BB-7); yang dilengkapi SK Pemberhentian Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada BUMN dan/atau BUMD, Kepala Desa dan Perangkat Desa. Jika SK Pemberhentian belum diterbitkan, dapat diganti dengan Surat Keterangan bahwa pemberhentian yang bersangkutan sedang diproses, yang diserahkan paling lambat pada masa perbaikan DCS/pengajuan penggantian calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota. b. Pengunduran diri dari anggota Parpol bagi anggota Parpol yang dicalonkan oleh Parpol yang berbeda (Model BB-5). c. Pengunduran Diri dari Anggota Parpol bagi anggota Parpol yang dicalonkan oleh Parpol yang berbeda (Model BB-5), dilengkapi dengan Surat Pernyataan Pengunduran diri dari Anggota DPRD Kabupaten/Kota serta SK P em berhentian dari Anggota DPRD Kabupaten/Kota apabila bakal calon adalah Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Jika SK pemberhentian belum diterbitkan, dapat diganti dengan Surat Keterangan dari Pimpinan Dewan/Sekretaris Dewan bahwa pemberhentian yang bersangkutan sedang diproses,

yang diserahkan paling lambat pada masa perbaikan DCS/pengajuan penggantian calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota. d. Pengunduran diri dan SK Pemberhentian bagi penyelenggara pemilu, DKPP, dan panitia pemilihan. e. Pas foto berwarna terbaru masing-masing bakal calon dengan ukuran 4 x 6 sebanyak 5 (lima) lembar disertai soft file.

c. Pendaftaran: 1) KIP Kota Banda Aceh mengumumkan pendaftaran calon Anggota DPRK Banda Aceh antara tanggal 6 s/d 8 April 2013.46 2)

Pendaftaran dilaksanakan tanggal 9 s/d 22 April 2013 pukul 08.00 s/d 16.00 waktu setempat.

3)

Parpol (penghubung) mengisi buku registrasi dengan membubuhkan tanda tangan dan paraf.

4)

Pendaftaran hanya dilakukan 1 (satu) kali.

5)

Parpol menyerahkan salinan Keputusan Pimpinan Parpol tingkat Propinsi untuk kepengurusan Parpol tingkatKabupaten/Kota yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai tingkatannya.

6)

KIP Kota Banda Aceh menerima dan memeriksa jenis dokumen pengajuan calon dan syarat calon dalam bentuk hardcopy dan cakram padat serta menuangkan pada lampiran lembar pendaftaran.

7)

KIP Kota Banda Aceh menyampaikan tanda bukti pendaftaran.

Tabel: 52 Pendaftaran Pencalonan Partai Politik di Kota Banda Aceh Uru t P ar pol

P artai Politik

3

PKS

11

PDA

5

GOLKAR

12

PNA

14

PBB

7

DEMOKRAT

10

HANURA

9

PPP

W aktu M endaftar Tanggal 1 0 /0 4 /1 3 1 8 /0 4 /1 3 1 8 /0 4 /1 3 20/04/1 3 20/04/1 3 20/04/1 3 21/04/1 3 21/04/1 3

Jam

Pendafta r

Jumlah

Jumlah

Jum lah Calon

Kursi

Calon

Lk

Pr

% Pr

1 2 .0 0

Ketua

30

30

18

12

40

1 0 .2 5

Ketua

30

30

18

12

40

1 4 .3 0

Ketua

30

30

18

12

40

1 2 .0 0

Ketua

30

33

21

12

36

1 4 .3 0

Ketua

30

30

18

12

40

1 5 .4 0

Ketua

30

30

17

13

43

1 5 .0 0

Ketua

30

29

17

12

41

1 5 .3 0

Ketua

30

30

18

12

40

Uru t Par pol

Partai Politik

6

GERINDRA

15

PKPI

13

PA

2

PKB

8

PAN

1

NASDEM

4

PDI P

Waktu Mendaftar Tanggal 22/04/1 3 21/04/1 3 21/04/1 3 21/04/1 3 21/04/1 3 21/04/1 3 21/04/1 3

Jam

Pendafta r

Jumlah

Jumlah

Jumlah Calon

Kursi

Calon

Lk

Pr

% Pr

08.15

Ketua

30

30

18

12

40

10.00

Ketua

30

30

17

13

43

12.15

Ketua

30

30

18

12

40

14.00

Ketua

30

30

19

11

37

15.05

Ketua

30

30

18

12

40

15.10

Ketua

30

30

18

12

40

15.45

Ketua

30

12

7

5

42

450

434

26 0

17 4

TOTAL

Tabel: 53 Rekapitulasi Bakal Calon Anggota DPR Kota Banda Aceh Pemilu 2014 Berdasarkan Pendaftaran

Jumlah Bakal Calon

Nama Parpol

Total

DP I

DP II

DP III

DP IV

DP V

Partai NASDEM

5

6

8

7

6

32

PKB

4

5

7

7

7

30

PKS

5

6

7

8

6

32

PDIP

2

2

2

3

2

11

Partai GOLKAR

4

6

8

8

6

32

Partai GERINDRA

5

7

8

7

7

34

Partai DEMOKRAT

4

6

7

7

6

30

PAN

4

6

7

7

6

30

PPP

4

7

7

7

6

31

Partai HANURA

3

6

5

5

6

25

PDA

4

6

8

8

7

33

PNA

5

7

8

8

7

35

PA

4

6

8

8

6

32

PBB

4

6

8

8

6

32

PKPI

5

7

8

8

7

35

62

89

106

106

91

454

TOTAL

Tabel: 54 Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Bakal Calon Anggota DPRK Banda Aceh Pemilu 2014 Jum lah Bakal Calon Jum lah

Nama Parpol

DP I

Total

DP V

L /P

L /P

L /P

L /P

L /P

4 3 4 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4

/2 /2 /2 /1 /2 /3 /3 /2 /3 /2 /2 /3 /2 /2 /3

4 /4 4 /3 4 /3 1 /1 5 /3 5 /3 4 /3 4 /3 4 /3 3 /2 5 /3 5 /3 5 /3 5 /3 4 /4

4 /3 4 /3 4 /4 2 /1 5 /3 4 /3 4 /3 4 /3 4 /3 2 /3 5 /3 5 /3 5 /3 5 /3 5 /3 L:62 P :4 4

4 /2 4 /3 4 /2 1 /1 4 /2 4 /3 4 /2 4 /2 4 /2 4 /2 4 /3 4 /3 4 /2 4 /2 4 /3

19/ 13 17/ 13 19/ 13 6/ 5 20 / 12 20/ 14 17/ 13 18/ 12 18/ 13 15/ 10 20/ 13 21/ 14 20/ 12 20/ 12 19/ 16 L: 2 6 9 P: 2 8 5

J 7 4

£

3 /2 2 /2 3 /2 1 /1 2 /2 3 /2 2 /2 2 /2 2 /2 2 /1 2 /2 3 /2 2 /2 2 /2 2 /3 L:33 P :2 9

DP IV

2 4 vO 't J £

Nasdem PKB PKS PDIP Golkar Gerindra Demokrat PAN PPP Hanura PDA PNA PA PBB PKPI TOTAL

DP III

w ^ Irt M -J £

L /P

DP II

32 30 32 11 32 34 30 30 31 25 33 35 32 32 35 454

30%

41 43 41 45 38 41 43 40 42 40 39 40 38 38 46

% % % % % % % % % % % % % % %

Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Banda Aceh mendaftarkan 30 Calon Anggota DPRK Banda Aceh Pemilu 2 0 1 4 (Media Centre, 21 April 2 0 1 3 )

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Banda Aceh mendaftarkan 11 Calon Anggota DPRK Banda Aceh Pemilu 2014 (Media Centre, 22 April 2013)

r

i ! JKL 1r i ' h i ., ■ j» IfSfT ftri 1 T A. ' ’ M l l l

1'

H

1 K ./ .

A

K ^ p r

'

"W

1 1

f

J

i

Partai Aceh (PA) Kota Banda Aceh mendaftarkan 32 Calon Anggota DPRK Banda Aceh Pemilu 2 0 1 4 (Media Centre, 22 April 2 0 1 3 )

Pengajuan pencalonan Anggota DPRA dan DPRK di Aceh sejumlah 120% dari alokasi kursi untuk setiap daerah pemilihan berdasarkan Keputusan KIP Aceh Nomor 5 Tahun 2013, dimana tahapan pendaftarannya mulai tanggal 16 s/d 18 Juli 2013. Dalam kurun waktu tersebut terdapat penambahan bakal calon Anggota DPRK Banda Aceh sebanyak 34 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel: 55 Data Penambahan Bakal Calon Anggota DPRK Banda Aceh Pemilu 2014 (Berdasarkan Keputusan KIP Aceh Nomor 5 Tahun 2013)

P a r ta i P o lit ik PNA PKB PBB PDA GERINDRA PA GOLKAR PKS PKPI NASDEM PPP

2.1.

W a k tu M e n d a f ta r Tanggal 16/07/13 17/07/13 18/07/13 18/07/13 18/07/13 18/07/13 18/07/13 18/07/13 18/07/13 18/07/13 18/07/13

Jam 12.00 12.00 10.00 11.00 11.45 13.30 14.21 15.40 15.50 16.00 16.00 T o ta l

J u m la h A lo k a s i K u rs i

J u m la h Bakal C a lo n

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55

5 2 2 3 5 2H 2 2 5 5 1 34

J u m la h C a lo n LK

PR

P e rs e n ta s e K e t e r w a k ila n P e re m p u a n

3 1 2 2 2 2 2 1 2 2 -

2 1 -

40 50 -

1 3 -

33 60 -

1 3 3 1 15

50 60 60 100

19

Tahap Verifikasi Pencalonan Anggota DPRK Banda Aceh KIP Kota Banda Aceh melakukan verifikasi dan penelitian terhadap kelengkapan,

kebenaran dan keabsahan pengajuan bakal calon dari tanggal 23 April s/d 6 Mei 2013. Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh KIP Kota Banda Aceh, sebagai berikut: 1) Verifikasi Pengajuan Bakal Calon 1. Meneliti daftar bakal calon paling banyak 100% dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan. 2. Mencoret nama bakal calon dari daftar bakal calon sebagaimana formulir Model BA, dimulai dari nomor urut paling bawah dalam hal jumlah bakal calon yang diajukan melebihi 120% (seratus persen) dari jumlah alokasi kursi dalam suatu daerah pemilihan 3. Meneliti pemenuhan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% pada setiap daerah pemilihan. 4. Meneliti penempatan bakal calon perempuan, setiap 3 bakal calon sekurang-kurangnya 1 perempuan. Dalam hal Parpol telah menempatkan bakal calon perempuan pada nomor urut yang lebih kecil, maka Parpol dinyatakan telah memenuhi syarat pengajuan calon.

5. Meneliti tanda tangan pengajuan daftar bakal calon oleh Ketua dan Sekretaris atau pejabat yang diberi mandat berdasarkan AD/ART sesuai tingkatannya. 6. Dalam hal Parpol

tidak memenuhi syarat pengajuan daftar bakal calon sebagaimana

dimaksud angka (3), angka (4),dan angka (5) dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

2) Verifikasi Syarat Calon 1. Meneliti surat pernyataan dan surat keterangan dalam formulir Model BB, Model BB-1 s/d Model BB-11. 2. Meneliti fotocopy KTP meliputi : a. Memeriksa masa berlaku fotocopy KTP masih berlaku sampai dengan akhir masa pendaftaran, tanggal 22 April 2013. b. Memastikan bakal calon telah berusia 21 tahun pada akhir masa pendaftaran, tanggal 22 April 2013. c. Memeriksa kesesuaian penulisan nama bakal calon dengan formulir Model BB-11. Jika terdapat ketidaksesuaian penulisan nama, dapat memperbaiki Model BB-11 yang disesuaikan dengan penulisan nama pada KTP atau melampirkan surat penetapan pengadilan. 3. Meneliti Surat Keterangan dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia bagi bakal calon yang bertempat tinggal di luar negeri. 4 . Meneliti fotocopy KTA. 5. Meneliti fotocopy Ijazah dilegalisasi oleh pejabat yangberwenang. Masa berlaku ijazah tidak dibatasi, kecuali dicantumkan masa berlakunya. 6 . Meneliti: a . Surat pernyataan pengunduran diri bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada BUMN dan/atau BUMD (Model BB-4), Kepala Desa dan Perangkat Desa (Model BB-7); yang dilengkapi SK pemberhentian bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada BUMN dan/atau BUMD, Kepala Desa dan Perangkat Desa. Dalam hal SK pemberhentian belum diterbitkan, dapat diganti dengan surat keterangan bahwa pemberhentian yang bersangkutan sedang diproses, yang diserahkan paling lambat pada masa perbaikan DCS/pengajuan penggantian calon Anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. b . Meneliti surat pernyataan pengunduran diri dari anggota Parpol bagi anggota Parpol yang dicalonkan oleh Parpol yang berbeda (Model BB-5), kecuali Partai Politik Lokal yang dibolehkan melakukan afiliasi dengan Partai Politik Nasional. C. Meneliti surat pernyataan pengunduran diri dari anggota Parpol bagi anggota Parpol yang dicalonkan oleh Parpol yang berbeda (Model BB-5), dilengkapi dengan surat pernyataan pengunduran diri dari Anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta SK

pemberhentian dari Anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota apabila bakal calon adalah Anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Dalam hal surat SK pemberhentian belum diterbitkan, dapat diganti dengan surat keterangan dari Pimpinan Dewan/Sekretaris Dewan bahwa pemberhentian yang bersangkutan sedang diproses, yang diserahkan paling lambat pada masa perbaikan DCS/pengajuan penggantian calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota. 7. Meneliti surat keputusan pemberhentian bagi penyelenggara pemilu, DKPP, dan panitia pemilihan. 8. Meneliti pas foto 4 x 6 sebanyak 5 (lima) lembar dan softfile (penggantian foto hanya dapat dilakukan pada masa perbaikan). 9. Meneliti pengumuman di surat kabar lokal/nasional (asli) yang memuat pernyataan secara jujur dan terbuka bahwa yang bersangkutan adalah mantan narapidana, surat keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan/Kejaksaan Negeri/Kepolisian (SKCK) bagi bakal calon yang pernah dijatuhi hukuman pidana penjara/percobaan berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. 10. Meneliti surat keterangan terdaftar sebagai pemilih dari PPS/KPU/KIPKabupaten/Kota. Dalam hal bakal calon melampirkan surat keterangan terdaftar sebagai pemilih yang diterbitkan oleh Geusyik/Lurah/Kepala Desa, KIP menerbitkan surat keterangan terdaftar sebagai pemilih sesuai formulir Model AA1 dan disampaikan formulir tersebut kepada PPS untuk diikutsertakan dalam proses pemutahiran daftar pemilih. 11. Meneliti surat keterangan sehat jasmani, sehat rohani dan bebas narkoba yang diterbitkan dokter, Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah. 12. Meneliti tanda tangan pimpinan Parpol (asli/cap) atau pejabat yang diberi mandat berdasarkan AD/ART sesuai tingkatannya dan stempel basah dalam formulir syarat bakal calon. 13. Menyusun Berita Acara Hasil Verifikasi (Model BB-12) dan menyampaikan kepada Parpol. Berita acara hasil verifikasi disampaikan oleh KIP Kota Banda Aceh kepada Pimpinan Parpol pada tanggal 7 s/d 8 Mei 2013. 14. Memberikan kesempatan kepada Parpol pengajuan calon dan/atau syarat calon.

untuk melengkapi/memperbaiki dokumen

2.2.

Masa Perbaikan dan Verifikasi Hasil Perbaikan Masa perbaikan dari tanggal 9 s/d 22 Mei 2013, pada rentang waktu ini Parpol diberikan

kesempatan untuk melakukan perbaikan pencalonan, sebagai berikut: 1) Menyerahkan perbaikan dokumen syarat pengajuan calon dan/atau syarat calon dengan batasan waktu dari tanggal 9 s/d. 22 Mei 2013. 2) Parpol menyerahkan dokumen perbaikan 1 (satu) kali pada masa perbaikan. 3) Parpol tidak dapat melakukan perubahan terhadap dokumen syarat calon yang telah dinyatakan memenuhi syarat (MS). 4) Bila pengajuan daftar bakal calon belum mencapai 100% dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan, Parpol hanya dapat menambah jumlah bakal calon pada daerah pemilihan yang bersangkutan. 5) Dalam hal bakal calon anggota DPRK telah ditetapkan sebagai calon terpilih dalam Pemilukada sebelum masa penetapan DCS, bakal calon bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS), dan Parpol dapat mengajukan calon pengganti.

Setelah menerima perbaikan pencalonan dari Parpol, KIP Kota Banda Aceh melakukan kegiatan verifikasi hasil perbaikan dari tanggal 23 s/d 29 Mei 2013, meliputi kegiatan sebagai berikut: 1) Verifikasi terhadap kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen hasil perbaikan. 2) Menyusun Berita Acara sebagaimana formulir Model BB-13 dan menyampaikan kepada Parpol.

2.3.

Penyusunan dan Pengumuman DCS Penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR, DPRD Propinsi dan

DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dalam kurun waktu tanggal 30 Mei s/d 12 Juni 2013. Pada Tahapan ini, KIP Kota Banda Aceh melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 1) Menyusun DCS Anggota DPRK Banda Aceh berdasarkan verifikasi hasil perbaikan dengan menggunakan Formulir Model BE. 2) CS Anggota DPRK Banda Aceh memuat tanda gambar dan nomor urut Parpol serta nomor urut, nama dan pas foto diri terbaru bakal calon. 3) Penulisan nama calon berpedoman pada daftar riwayat hidup sebagaimana formulir Model BB-11 atau penetapan pengadilan. 4) Menghadirkan dan meminta persetujuan dari pimpinan Parpol sesuai tingkatannya atau petugas penghubung Parpol untuk membubuhkan paraf pada rancangan DCS Anggota DPRK Banda Aceh. 5) Dalam hal pimpinan Parpol atau petugas penghubung Parpol tidak hadir atau tidak bersedia membubuhkan paraf, KIP Kota Banda Aceh melanjutkan tahapan pencalonan. 6) DCS Anggota DPRK Banda Aceh ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KIP Kota Banda Aceh. 7) KIP Kota Banda Aceh mengumumkan DCS Anggota DPRK Banda Aceh di antara tanggal 13 s/d 17 Juni 2013, paling sedikit pada 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional/daerah dan 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional/daerah serta sarana pengumuman lainnya paling lama 5 (lima) hari, untuk mendapat masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat. 8) KIP Kota Banda Aceh mengumumkan keterwakilan perempuan dalam DCS Anggota DPRK Banda Aceh yang diajukan masing-masing Parpol paling sedikit pada 1 (satu) media cetak harian nasional/daerah dan media massa elektronik nasional/daerah sekurang-kurangnya 1 (satu) hari. 9) Pengumuman DCS Anggota DPRK Banda Aceh dan Keterwakilan perempuan dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2013 pada Surat Kabar Harian Rakyat Aceh, dengan rincian sebagai berikut:

Jum lah B ak al Calon N am a P a rta i Politik

No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Total

DP I

DP II

DP III

DP IV

DP V

NASDEM PKB PKS PDIP GOLKAR GERINDRA DEMOKRTA PAN PPP HANURA PDA PNA PA PBB PKPI

4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4

6 4 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

7 7 7 2 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7

7 7 7 3 7 6 7 7 7 5 7 7 7 7 7

6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

30 28 30 11 30 29 30 30 30 25 30 30 30 30 30

JUMLAH

57

84

98

98

86

423

K eterw akila n P erem p u an (% ) 40 43 40 45 40 38 43 40 40 44 40 40 40 40 40

2.4. Masukan atau Tanggapan M asyarakat dan Pengajuan Calon Pengganti. Setelah DCS Anggota DPRK Banda Aceh ditetapkan dan diumumkan secara luas oleh KIP Kota Banda Aceh, masyarakat dapat dan memiliki kesempatan memberikan masukan dan tanggapan terhadap DCS tersebut dari tanggal 14 s/d 27 Juni 2013, dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Masukan atau tanggapan dari masyarakat disampaikan kepada KIP Kota Banda Aceh disertai identitas diri yang jelas paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak DCS Anggota DPRD Kota Banda Aceh diumumkan. 2) KIP Kota Banda Aceh meminta klarifikasi kepada Parpol atas masukan atau tanggapan dari masyarakat terhadap DCS Anggota DPRK Banda Aceh paling lambat 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya masa masukan dan tanggapan dari masyarakat, yaitu dari tanggal 28 Juni s/d 4 Juli 2013. 3) Pimpinan Parpol wajib memberikan kesempatan kepada calon yang bersangkutan untuk mengklarifikasi terhadap masukan dan tanggapan dari masyarakat. 4) Pimpinan Parpol

menyampaikan hasil klarifikasi masukan masyarakat secara tertulis

kepada KIP Kota Banda Aceh paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima klarifikasi, yaitu tanggal 19 Juni s/d 25 Juli 2013.

5) Dalam hal hasil klarifikasi menyatakan bahwa calon yang tercantum dalam DCS Anggota DPRK Banda Aceh tersebut tidak memenuhi syarat, KIP Kota Banda Aceh memberitahukan secara tertulis dan member kesempatan kepada Parpol untuk mengajukan pengganti calon dan DCSHP Anggota DPRK Banda Aceh paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil klarifikasi, yaitu dari tanggal 19 s/d 25 Juli 2013. 6) Pengajuan Pengganti calon dan DCSHP Anggota DPRK Banda Aceh paling lama 7 (tujuh) hari setelah surat pemberitahuan dari KIP Kota Banda Aceh diterima oleh Parpol, yaitu dari tanggal 26 Juli s/d 1 Agustus 2013. 7) KIP Kota Banda Acehmelakukan verifikasi terhadap kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen pemenuhan persyaratan pengganti calon Anggota DPRK Banda Aceh selama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya dokumen pengganti calon dari Parpol yang bersangkutan, yaitu dari tanggal 2 s/d 8 Agustus 2013.

2.5.

Perubahan Daftar Calon Sem entara (DCS) Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRK Banda Aceh dapat terjadi perubahan bila

mana memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Adanya masukan dan tanggapan dari masyarakat terkait dengan tidak terpenuhinya persyaratan administrasi calon;

b. Calon meninggal dunia c. Calon mengundurkan diri. d. Calon tidak menyerahkan SK pemberhentian atau surat keterangan bahwa pemberhentian sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada BUMN dan/atau BUMD, Kepala Desa dan Perangkat Desa sedang diproses. e. Bakal calon Anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai calon terpilih dalam Pemilukada. f. Perubahan DCS Anggota DPRK Banda Aceh sebagaimana dimaksud pada huruf c, d, dan e, tidak dapat diajukan pengganti calon oleh Parpol dan urutan nama dalam DCS diubah oleh KIP Kota Banda Aceh sesuai urutan berikutnya. g. Pengunduran diri calon disampaikan kepada Parpol. Apabila Parpol memberikan persetujuan pengunduran diri calon yang bersangkutan, ditindaklanjuti pemberitahuan kepada KIP Kota Banda Aceh. h. Apabila pengunduran diri adalah calon perempuan dan mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% di Dapil bersangkutan, Parpol dapat mengajukan calon perempuan pengganti dengan nomor urut dan dapil yang sama.

Perubahan DCS tidak mengubah susunan nomor urut calon, apabila Parpol mengubah nomor urut DCS Anggota DPRK Banda Aceh yang sudah diajukan sebelumnya, maka KIP Kota Banda Aceh mengembalikan nomor urut ke susunan semula. Jika setelah tahapan pengajuan penggantian bakal calon berakhir terdapat calon meninggal dunia atau calon perempuan mengundurkan diri, Parpol

tidak dapat mengajukan penggantian calon. Selanjutnya penyusunan Daftar Calon

Sementara Hasil Perbaikan (DCSHP) dengan ketentuan: 1) KIP Kota Banda Aceh menyusun Berita Acara (Model BB-14) berdasarkan hasil verifikasi syarat pengganti calon. 2) Apabila hasil verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan pengganti calon DCS Anggota DPRK Banda Aceh dinyatakan memenuhi syarat (MS), pengganti calon tersebu t dimasukkan ke dalam Formulir DCSHP Anggota DPRK Banda Aceh (Model BE2) oleh KIP. 3) Penempatan nomor urut pengganti calon dalam DCSHP Anggota DPRK Banda Aceh (Model BA), sesuai dengan nomor urut calon yang diganti. 4) Apabila Parpol tidak mengajukan pengganti calon, urutan nama dalam DCS Anggota DPRK Banda Aceh diubah oleh KIP sesuai urutan berikutnya, dengan ketentuan nama-nama Anggota DPRK Banda Aceh(Model BA) disesuaikan dengan perubahan nomor urut tersebut. 3. Penyusunan, Penetapan dan Pengumuman DCT Anggota DPRK Banda Aceh Penyusunan dan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dalam kurun waktu tanggal 9 s/d 22 Agustus 2013. Pada Tahapan ini, KIP Kota Banda Aceh melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1) Menyusun DCT Anggota DPRK Banda Aceh berdasarkan DCS atau DCSHP Anggota DPRK Banda Aceh dalam Rapat Pleno dengan menggunakan formulir Model BE1-DPRD Kabupaten/Kota. DCT tersebut memuat tanda gambar dan nomor urut Parpol serta nomor urut, nama-nama dan pas foto diri calon. 2) Rancangan DCT Anggota DPRK Banda Aceh dimintakan persetujuan kepada pimpinan Parpol atau petugas penghubung dengan membubuhkan paraf. Dalam hal pimpinan Parpol atau petugas penghubungnya tidak bersedia, KIP melanjutkan tahapan pencalonan. 3) DCT Anggota DPRK Banda Aceh ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KIP Kota Banda Aceh. DCT diumumkan berikut keterwakilan perempuan pada tanggal 23 Agustus 2013 di Surat Kabar Harian Serambi Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel: 57 Pengumuman DCT Anggota DPRK Banda Aceh dan Keterwakilan Perempuan48

N o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

N a m a P a rta i P o litik NASDEM PKB PKS PDIP GOLKAR GERINDRA DEMOKRAT PAN PPP HANURA PDA PNA PA PBB PKPI JUM LAH

DPI 5 4 5 2 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 5 62

J u m la h B a k a l C a lo n DP II DP III D P IV 6 8 7 5 7 7 6 7 8 2 2 3 6 8 8 7 8 7 6 7 7 6 7 1 7 7 7 6 6 5 5 6 8 8 7 8 8 6 8 8 6 8 8 7 8 8 89 106 105

DP V 6 7 6 2 6 7 6 6 6 6 7 7 6 6 7 91

T o ta l 32 30 32 11 32 34 30 30 30 25 33 35 32 32 35 453

4. Uji Mampu Baca Al-Quran Calon Anggota DPRK Kota Banda Aceh Pemilu Tahun 2 0 1 4 Khusus Propinsi Aceh berlaku ketentuan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang persyaratan dan mekanisme pencalonan Anggota DPRA dan DPRK yang mensyaratkan adanya Uji Mampu Baca Al-Qur'an bagi calon Anggota DPRA dan DPRK. KIP Aceh menerbitkan Keputusan Nomor 3 tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Uji Mampu Baca Al-Qur'an bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota. Pada Pasal 5 disebutkan bahwa Uji Mampu Baca Al-Qur'an dilakukan untuk menilai kemampuan masing-masing bakal calon anggota Dewan Perw akilan Rakyat Aceh dan Dewan Perw akilan Rakyat Kabupaten/Kota. Kriteria penilaiannya diatur dalam Pasal 6, yaitu: 1) Penilaian uji mampu baca Al-Qur'an dalam arti menguasai Ilmu Tajwid, Fashahah dan Lagu; 2) Standar kelulusan uji mampu baca Al-Qur'an ditentukan dengan kriteria makhrajul hurf (ketepatan membaca huruf hijaiyah) nilai 40, ketepatan bacaan baris (harkat dan maad) nilai 40, adab dan penampilan nilai 20; 3) Standar kelulusan uji mampu baca Al-Qur'an apabila peserta mencapai nilai minimal 50; KIP Kota Banda Aceh melaksanakan uji mampu baca Al-Qur'an bagi setiap bakal calon Anggota DPRK Banda Aceh yang telah didaftarkan oleh Partai Politik. Dalam pelaksanaannya, KIP Kota Banda Aceh membentuk anggota tim uji mampu baca Al-Qur'an dari unsur qari, hafidz dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas. Anggota Tim Uji Baca Al-Qur'an sebagai berikut:

Tabel: 58 Nama-nama Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon Anggota DPRK Banda Aceh49

No 1 2 3 4 5 6

N am a Lengkap Aidil Azhary, SH Mahfudh, ST., MP Azhari, S.Ag Ranisah, SE Munawar Syah, M Bakhtiar, S.Ag., MH.

7

Ustad. Zamakhsyari, S.Ag

8

Ustad. Ardiansyah, SE

9

Ustad. Fadhli M. Nur, S.Hi.,SQ

10 11

Tarmizi Gadeng, S.Ag Saidi Sulaiman, S.Ag, SH., M.H

Unsur Ketua KIP Anggota KIP Anggota KIP Anggota KIP Anggota KIP Dinas Syariat Islam Qari/Imam Masjid Jami' Unsyiah Anggota IPQAH Banda Aceh Hafidz/Imam Masjid Kp. Kramat Tokoh Masyarakat Dosen Tarbiyah Unmuha

J a b a ta n Pengarah Pengarah Pengarah Pengarah Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

Pelaksanaan kegiatan uji mampu baca Al-Qur'an berlangsung selama 4 (empat) hari dari tanggal 30 April s/d 3 Mei 2013 bertempat di SMP Negeri 1 Kota Banda Aceh dan 25 Mei 2013 di Media Centre KIP Kota Banda Aceh bagi bakal calon Anggota DPRK yang diajukan pada masa penambahan.

No

H a r i/ Tanggal

1

Selasa 30 April 2 0 1 3

2

Rabu 1 Mei 2 0 1 3

3

Kamis 2 Mei 2 0 1 3

W a k tu 08 .1 5 s/d Selesai 1 0 .0 0 s/d Selesai 1 3 .3 0 s/d Selesai 15.15 s/d selesai 08 .1 5 s/d Selesai 1 0 .0 0 s/d Selesai 1 3 .3 0 s/d Selesai 15.15 s/d selesai 08 .1 5 s/d Selesai 1 0 .0 0 s/d Selesai 1 3 .3 0 s/d Selesai 15.15 s/d selesai

Jumat 08 .1 5 s/d Selesai 3 Mei 2 0 1 3 M a s a P e n a m b a h a n C a le g d a n P e r b a ik a n

P a rta i P o litik NASDEM PKB PKS PDIP GOLKAR GERINDRA DEMOKRAT PAN PPP HANURA PDA PNA

4

PA

5

NASDEM, PKB, PDIP, GOLKAR, GERINDRA, PAN PPP, HANURA, PDA, PBB, PKPI

Sabtu/ 25 Mei 2013

0 9 .0 0 s/d Selesai

Tem pat SMP Negeri 1

SMP Negeri 1

SMP Negeri 1

SMP Negeri 1

Media Center KIP Kota Banda Aceh

Hasil uji mampu baca Al-Qur'an bakal calon Anggota DPRK dituangkan dalam Formulir BB16 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari persyaratan yang wajib dipenuhion anggota.50

5. Verifikasi Pencalonan Anggota DPD Pemilu Tahun 2 0 1 4 di Kota Banda Aceh. 5.1. Persyaratan Bakal Calon Anggota DPD Pasal 30 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 dan Pasal 5 PKPU 8 Tahun 2012 menegaskan bahwa jumlah kursi anggota DPD untuk setiap Propinsi ditetapkan 4 (empat) kursi dan daerah pemilihannya adalah Propinsi. Berdasarkan Pasal 13 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 dan Pasal 7 PKPU 8 Tahun 2012, persyaratan dukungan minimal dari pemilih di setiap daerah pemilihan bakal calon anggota DPD adalah: 1) Propinsi yang berpenduduk s/d dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, harus mendapat dukungan dari paling sedikit 1.000 (seribu) pemilih; 2) Propinsi yang berpenduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) s/d 5.000.000 (lima juta) jiwa harus mendapat dukungan paling sedikit 2.000 (dua ribu) pemilih; 3) Propinsi yang berpenduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) s/d10.000.000 (sepuluh juta) jiwa, harus mendapat dukungan paling sedikit 3.000 (tiga ribu) pemilih; 4) Propinsi yang berpenduduk lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta) s/d 15.000.000 (lima belas juta) jiwa, harus mendapat dukungan dari paling sedikit 4.000 (empat ribu) pemilih; dan 5) Propinsi yang berpenduduk lebih dari 15.000.000 (limabelas juta) jiwa, harus mendapat dukungan dari paling sedikit 5.000 (lima ribu) pemilih.

Propinsi Aceh masuk dalam kategori penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) s/d 5.000.000 (lima juta) jiwa, maka bakal calon perseorangan DPD harus mendapat dukungan paling sedikit 2.000 (dua ribu) pemilih yang tersebar

paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah

Kabupaten/Kota di Propinsi Aceh. Persyaratan dukungan pemilih kepada bakal calon perseorangan DPD harus dibuktikan dengan: 1) Daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol jari tangan dan dilengkapi dengan foto copy KTP setiap pendukung; 2) Seorang pendukung tidak dibolehkan memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal calon anggota DPD sebab dukungan yang diberikan kepada lebih dari 1 (satu) calon Anggota DPD, dukungannya dinyatakan batal terhadap semua calon Anggota DPD yang didukung. 3) Apabila ditemukan bukti adanya data palsu atau data yang sengaja digandakan oleh bakal calon Anggota DPD terkait dengan dokumen persyaratan dukungan minimal pemilih, bakal calon Anggota DPD dikenai pengurangan jumlah dukungan minimal pemilih sebanyak 50 (lima puluh) pemilih setiap kali temuan bukti data palsu atau data yang digandakan.

Perseorangan dapat menjadi bakal calon Anggota DPD setelah memenuhi persyaratan: 1.

WNI yang telah berumur 21 (duapuluh satu) tahun atau lebih;

2.

Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

3.

Bertempat tinggal di wilayah NKRI;

4.

Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;

5.

Berpendidikan paling rendah tamat SMA, MA, SMK, MAK, atau pendidikan lain yang sederajat;

6.

Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

7.

Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

8.

Sehat jasmani dan rohani;

9.

Terdaftar sebagai pemilih;

10. Bersedia bekerja penuh waktu; 11. Mengundurkan diri sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, PNS, Anggota TNI-Polri, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada BUMN dan/atau BUMD, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali; 12. Bersedia untuk tidak praktek sebagai Akuntan Publik, Advokat/Pengacara, Notaris, PPAT, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang/jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai Anggota DPD. 13. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada BUMN dan/atau BUMD serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; 14. Mencalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; 15. Mencalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan; dan 16. Mendapat dukungan minimal dari pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan.

1.2.

Tata Cara Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPD Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 dan Pasal 18 PKPU 8 Tahun 2012

menjelaskan bahwa calon perseorangan yang memenuhi persyaratan dapat mendaftarkan diri sebagai bakal calon Anggota DPD kepada KPU melalui KPU Propinsi/KIP Aceh. KIP Kota Banda Aceh menerima sampel (KTP) dukungan calon anggota DPD dari KIP Aceh pada tanggal 27 Mei 2013 dengan jumlah sampel dukungan sebanyak 797 lembar KTP dari 38 bakal calon anggota DPD Propinsi Aceh pada tanggal 27 Mei 2013, sebagaimana data di bawah ini:

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Nama Calon Anggota DPD

Jumlah Sampel

A dnan Ns A nw ar D asleliaty Dr. Ahm ad Farhan H am id Ms Dr. H.Teuku M ukhtar A n sh ari ZA Drs. A zh a ri Usman, M.Si Drs. H. Anharuddin, SE.MM Drs. H. Ghazali Abbas Adan Drs. Ibrahim Saleh Erdarina, SP Fachrul Razi, M.I.P Fauzan Azim a, S Fazlun H. Asy'ari, S. Pdi H. Fachrurrazi, SE H. W aisul Qarani A ly Herianto Idham, SP Ir. H.T. Suriansyah, M.Si Ir. Tgk. H. Subki El Madny, M T Irsalina Husna Azw ir, S.Ked M uham m ad Yusuf, SE Mukhtar, SE M u rsyid M uslim , SE N azir Adam, SE, M M Rafli Saifuddin Gani, SH Sudirm an Suparno, S.TP Syam suddin A. Jalil, SH T. Bachrum M anyak T arm ilin Usman, SE. M.Si Teuku Eddy Faisal Rusydi, S.Hi, M.Sc Teuku Kam aruzzam an, SH Tgk. H. Abdurrahm an, BTM Tgk. H. R asyidin A bdullah Tgk. T. A bd ul M uthalib

17 110 31 20 8 11 3 16 27 1 24 4 14 147 4 34 4 51 1 1 6 4 11 3 2 7 3 32 21 30 9 68 27 9 4 16 13 4

Jumlah

797

Kelengkapan syarat syarat bakal calon Anggota DPD diatur dalam Pasal 22 PKPU 8 Tahun 2012, dimana dokumen pendaftaran perseorangan peserta pemilu Anggota DPD sebagai bakal calon Anggota DPD, terdiri dari: 1.

Surat pencalonan yang ditandatangani oleh bakal calon Anggota DPD (Model F-DPD);

2.

Surat pernyataan memiliki sejumlah pendukung di Propinsi yang bersangkutan dan tersebar di paling sedikit 50% dari jumlah Kab/Kota di Propinsi, dilampiri dengan daftar nama pendukung yang memuat tanda tangan dan/atau cap jempol jari tangan pendukung, serta foto copy KTP penduduk masing-masing pendukung (Model F1-DPD);

3.

Foto copy KTP WNI yang masih berlaku dan Paspor bagi bakal calon yang bertempat tinggal di luar negeri.

4.

Surat pernyataan yang menyatakan bahwa status bakal calon adalah WNI yang telah genap berumur 21 tahun atau lebih, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cakap berbicara, membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia dan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 (Model F2-DPD).

5.

Foto copyijazah/STTB, surat keterangan berpenghargaan sama dengan

ijazah/STTB,

syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh sekolah/satuan pendidikan atau Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kab/Kota atau Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi atau Kepala Kanmenag Kabupaten/Kota. 6.

Surat pernyataan yang menyatakan bahwa bakal calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih (Model F3-DPD).

7.

Surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, yang ditandatangani dengan tanda tangan asli/basah oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan serta cap basah (Model F4-DPD) dilampiri: a. Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mantan napi dan bukti surat kabar yang memuat pernyataan tersebut. b. Surat keterangan catatan kepolisian bukan pelaku kejahatan berulang-ulang.

8.

Surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dari dokter Puskesmas atau Rumah Sakit pemerintah.

9.

Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih yang ditandatangani dengan tanda tangan asli/basah oleh Ketua PPS serta cap basah PPS.

10. Surat 1 Akuntan Publik, Advokat/Pengacara, Notaris, PPATK atau melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan Negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan (Model F9-DPD).

11. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa bakal calon bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan BUMN dan/atau BUMD serta badan lainyang anggarannya bersumber dari keuangan negara (Model F10-DPD). 12. Surat pernyataan kesediaan hanya mencalonkan untuk 1 (satu) lembaga perwakilan dan untuk 1 (satu) daerah pemilihan (Model F11-DPD); 13. Daftar Riwayat Hidup yang memuat pernyataan bersedia/tidak sedia untuk dipublikasikan (Model F12- DPD); 14. Pas foto bakal calon terbaru berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 5 (lima) lembar dan softfile.

5.3.

Tata Cara dan Pelaksanaan Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Bakal Calon Anggota DPD Pelaksanaan verifikasi faktual syarat dukungan bakal calon Anggota DPD dilakukan oleh

KIP Kota Banda Aceh setelah melalui proses verifikasi administrasi oleh KIP Aceh. Pasal 34, 38 dan 39 PKPU 8 Tahun 2012, menjelaskan sebagai berikut: 1.

KPU Propinsi/KIP Aceh mengirimkan nama-nama bakal calon Anggota DPD yang memenuhi syarat administrasi beserta nama-nama pendukung bakal calon DPD yang menjadi sampel kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk dilakukan verifikasi faktual paling lama 2 (dua) hari sejak berakhirnya masa verifikasi administrasi.

2.

KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan vertual nama-nama pendukung, dengan melakukan pengecekan tentang kebenaran dukungan dari nama-nama pendukung bakal calon Anggota DPD.

3.

Dalam hal pendukung bakal calon Anggota DPD menyatakan tidak mendukung, membuat pernyataan tertulis.

4.

KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan vertual selama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya nama-nama pendukung dari KPU Propinsi/KIP Aceh.

5.

KPU/KIP Kabupaten/K ota m enyusun BA h asil vertu al (M odel F14-D PD ) dan menyampaikan kepada KPU Propinsi/KIP Aceh.

6.

KPU Propinsi/KIP Aceh setelah menerima hasil vertual dari KPU/KIP Kabupaten/Kota, menyampaikan kepada bakal calon anggota DPD selama 2 (dua) hari sejak diterimanya hasil vertual oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk diperbaiki.

7.

Kesempatan untuk memperbaiki syarat dukungan pemilih yang ditemukan tidak benar, dan menyampaikan kembali hasil perbaikan kepada KPU Propinsi/KIP Aceh, dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan KPU Propinsi/KIP Aceh.

8.

KPU Propinsi/KIP Aceh melakukan verifikasi terhadap perbaikan syarat minimal dukungan dan mengambil kembali secara acak 10% dari daftar nama pendukung pemilih hasil perbaikan, dan menyampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk dilakukan vertual.

Dalam rangka melaksanakan verifikasi faktual syarat dukungan bakal calon Anggota DPD, KIP Kota Banda Aceh melakukan hal-hal sebagai berikut: 1) Membentuk dan membekali anggota Kelompok Kerja (Pokja) Verifikasi Faktual Dukungan Calon Anggota DPD di Kota Banda Aceh. 2) Menyiapkan dokumen pendukung vertual: Formulir BA Model F14-DPD dan lampirannya, foto copy KTP nama pendukung, surat pernyataan tidak mendukung, dan tanda pengenal petugas vertual. 3) Menyiapkan alat dokumentasi vertual Verifikasi faktual syarat dukungan KTP bakal calon DPD, dilakukan dengan cara sebagai berikut: 1) Petugas vertual bertemu langsung dengan pendukung untuk pencocokan dan penelitian (coklit) daftar nama pendukung sebagaimana lampiran Formulir 14-DPD dan foto copy KTP/KK dangan KTP/KK asli dan menyatakan dukungannya, maka MS; 2) Bila tidak dapat menunjukkan KTP asli, pendukung tersebut dapat menunjukkan identitas lain berupa KK. Bila sesuai dan menyatakan dukungan, maka MS; 3) Apabila pendukung menyatakan tidak mendukung, maka diminta untuk mengisi surat

pernyataan tidak mendukung, bila tidak bersedia dinyatakan TMS; 4) Bila petugas vertual tidak bertemu dengan nama pendukung, KPU/KIPKabupaten/Kota mendatangi kembali 1 kali pada masa vertual, bila tidak juga bertemu dinyatakan TMS; 5) Sebagai bukti telah dilakukan vertual, petugas mengisi kolom keterangan pada lampiran Formulir 14-DPD yang menerangkan tidak bertemu dan meminta paraf anggota keluarga bersangkutan. 6) KPU Propinsi/KIP Aceh setelah menerima hasil vertual dari KPU/KIP Kabupaten/Kota, menyampaikan kepada bakal calon anggota DPD selama 2 (dua) hari sejak diterimanya hasil vertual oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk diperbaiki.

Setelah menerima sampel (KTP) pendukung bakal calon Anggota DPD dari KIP Aceh, KIP Kota Banda Aceh melakukan verifikasi faktual syarat dukungan calon anggota DPD sesuai petunjuk Surat Edaran KPU Nomor: 229/KPU/IV/2013 tanggal 8 April 2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Calon Anggota DPD, yaitu: 1.

Petugas KIP Kota Banda Aceh yang telah ditunjuk bertemu langsung dengan pendukung untuk mencocokkan daftar nama pendukung sebagaimana Formulir 14-DPD dan foto copy KTP/KK dengan KTP/KK asli,

2.

Apabila pendukung yang bersangkutan dapat menunjukkan KTP/KK asli dan menyatakan dukungan, maka dinyatakan MS, dan apabila terdapat pendukung yang tidak mendukung bakal calon yang menyatakan tidak mendukung namun tidak bersedia membuat surat pernyataan tidak mendukung/mengisi formulir tidak mendukung, maka dukungan tersebut dinyatakan TMS. Adapun hasil verifikasi faktual tahap I sebagaimana lampiran.

Tabel: 61 Hasil Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Calon Anggota DPD Aceh Tahap I (MS) Kecam atan N o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Nama Calon DPD Adnan Ns Anwar Dasleliaty Dr.Ahmad Farhan Hamid Ms Dr. H.T. Mu khtar Anshari ZA Drs. Azhari Usman, M.Si Drs.H. Anharuddin, SE.MM Drs.H.Ghazali Abbas Adan Drs. Ibrahim Saleh Erdarina, SP Fachrul Razi, M.IP Fauzan Azima, S Fazlun H. Asy'ari, S. Pdi H. Fachrurrazi, SE H. Waisul Qarani Aly Herianto

Samp el KTP

MR X

KT R

KA

SYK

UK

BT R

JB

MS

-

-

-

-

19 -

6 -

39 -

9 13

1 11 1

1 1

1 2 -

11 6

3 3 -

5 101 21

20

14

-

-

-

-

-

-

6

-

20

8

1

-

1

2

1

2

1

-

-

8

11 3 16 27 1 24 4 14 147 4 34 4

-

-

3 -

1 -

1 2 -

1 1 -

1 -

2 -

1 -

2 -

2 -

1 -

1 -

12 -

5 -

4 -

1 1 3 4 -

2 -

1 -

1 2 6 6 -

3 3 -

4 -

5 2

5 -

5 -

11 3 16 22 1 21 4 14 95 4 34 4

1 30 1 2 -

1 1 -

1 1 8 1

1 2 2 2 -

-

BD R

17 110 31

4 3 1 -

-

LBT

1 1 1

65 5 -

Kecam atan N o 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Nama Calon DPD Idham, SP Ir. H.T. Suriansyah, M.Si Ir.Tgk.H.Subki El Madny, MT Irsalina Husna Azwir,S.Ked Muhammad Yusuf, SE Mukhtar, SE Mursyid Muslim,SE Nazir Adam,SE,MM Rafli Saifuddin Gani, SH Sudirman Suparno, S.TP Syamsuddin A. Jalil, SH T. Bachrum Manyak Tarmilin Usman, SE, M.Si T. Eddy Faisal Rusydi,S.Hi, M.Sc Teuku Kamaruzzaman, SH Tgk.H.Abdurrahman, BTM Tgk. H. Rasyidin Abdullah Tgk. T. Abdul Muthalib

|

Jumlah

Samp el KTP

MR X

KT R

KA

SYK

UK

BT R

LBT

JB

BD R

MS

51 1

2 -

1 -

7 -

12 -

1 -

2 -

5 -

1 1

1 -

32 1

1

-

-1

-

-

1

-

-

-

-

1

6

1

-

1

2

-

-

1

1

-

6

4 11 3 2 7 3 32 21 30 9 68

2 1 -

-

-

-

2 -

-

6 5 -

-

27

-

-

-

-

2 -

1 -

2 3 -

5 -

10

1

2

2 -

1 7 3 2 1 -

4 11 3 1 6 3 32 16 26 9 57

2

4

2

8

2

1

3

24

9

1

-

2

-

-

1

-

1

4

9

4 16 13 4

-

-

3 11 13 -

1 1 -

-

-

-

3

4 -

-

-

4 16 13 3

797

90

19

146

75

47

68

47

68

101

661

-

1 5 2 1 5 6 -

4 -

3 2

1 6 1 2 -

7 6 -

1 1 2 -

2

12

18

8 10

1 5 -

T abel62 Hasil Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Calon Anggota DPD Aceh Tahap I (TMS) K ecam atan N o

Nama Calon DPD

Samp elKT P

MR X

KT R

KA

SYK

C K

BT R

LBT

-

-

1

-

8 -

1 -

17 110

-

-

-

Dasleliaty

31

-

2 -

3 2 -

20 8

-

-

-

9 -

-

Dr.Ahmad Farhan Hamid Ms Dr. H.T. Mukhtar Anshari ZA

-

1 -

6

Drs. Azhari Usman, M.Si

11

-

-

-

-

-

7 8

Drs.H.Anharuddin, SE.MM Drs.H.Ghazali Abbas Adan

3 16

-

-

-

-

-

9

Drs. Ibrahim Saleh

27

-

1 -

1 -

1 -

-

1 24 4

-

-

-

14

-

-

147 4

15 -

-

-

-

1 2

Adnan Ns Anwar

3 4 5

10

Erdarina, SP

11 12

Fachrul Razi, M.IP Fauzan Azima, S

13

Fazlun

14 15

H. Asy'ari, S. Pdi H. Fachrurrazi, SE

16

H. Waisul Qarani Aly

34

17 18

Herianto Idham, SP

4 51

19

Ir. H.T. Suriansyah, M.Si

20

Ir.Tgk.H.Subki El Madny, MT

1 1

21 22

Irsalina Husna Azwir,S.Ked M uhammad Yusuf, SE

6 4

23

Mukhtar, SE

11

24 25 26

Mursyid Muslim,SE Nazir Adam,SE,MM

3 2 7

JB

BD R

TM S 12 9

-

-

-

3 -

1 -

-

-

-

10 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 -

1 -

-

-

-

-

-

5 -

-

3 -

-

-

-

-

3 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

43 -

58 -

-

-

-

1

17 -

1 -

-

-

-

-

19 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1 -

-

-

-

-

-

-

-

1 1

-

N o

Samp elKT P

MR X

KT R

KA

SYK

U K

BT R

LBT

JB

BD R

TM S

Rafli Saifuddin Gani, SH

3 32

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29

Sudirman

21

-

-

-

-

-

5

-

-

-

5

30

Suparno, S.TP

30

-

-

-

9 68

-

-

1 -

-

Syamsuddin A. Jalil, SH T. Bachrum Manyak

1 -

-

31 32

1 -

-

-

1 -

4 11

33

Tarmilin Usman, SE, M.Si

27

-

-

-

-

3

34

T. Eddy Faisal Rusydi,S.HI, M.Sc

9

-

35

Teuku Kamaruzzam an, SH

4

36 37

Tgk.H.Abdurrahman, BTM Tgk. H. Rasyidin Abdullah

16 13

38

Tgk. T. Abdul Muthalib

27 28

Nama Calon DPD

|

Jumlah

5.4.

-

3

1

3 -

-

2

5 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

1

-

-

-

1

797

16

5

7

33

4

22

7

3

45

142

-

Verifikasi Faktual Persyaratan Dukungan Calon Anggota DPD Tahap II (Perbaikan) Verifikasi faktual terhadap perbaikan persyaratan dukungan calon Anggota DPD dilakukan

KIP Kota Banda Aceh setelah menerima sampel dukungan terhadap perbaikan persyaratan dukungan bakal calon Anggota DPD Propinsi Aceh dari KIP Aceh sebanyak 312 lembar KTP terdiri dari 14 bakal calon Anggota DPD Propinsi Aceh pada tanggal 27 Juni 2013, sebagai berikut:

Tabel: 63 Sampel Dukungan Calon Anggota DPD Aceh Tahap II (Perbaikan) No

N a m a C a lo n D P D

J u m la h S a m p e l

1

A d n a n Ns

26

2

A nw ar

3

D e s lia ty

4

H. F a c h r u r r a z i , SE

4

5

H. M u slim , SE

2

6

H. T e u k u M u k h ta r A n s h a r i Z A

9

7

M u h a m m a d Y u su f, SE

4

8

M u k h ta r, SE

10

9

S u p a rn o , STP

30

10

S a ifu d d in G ani, SH

35

11

S y a m s u d d in A. Jalil, SH

15

12

T e u k u E d d y F a is a l R u sy d i, S H I.M .Sc

13

Tgk. H. R a s y id in A b d u lla h

14

Tgk. T. A b d u l M u th a lib

115 31

9 14 8

Ju m la h

312

Setelah menerima sampel (KTP) pendukung persyaratan bakal calon Anggota DPD Aceh Tahap II (perbaikan) dari KIP Aceh, KIP Kota Banda Aceh menindaklanjuti dengan melakukan verifikasi faktual terhadap syarat dukungan calon Anggota DPD tersebut sesuai Surat Edaran KPU Nomor: 229/KPU/IV/2013 tanggal 8 April 2013 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Calon Anggota DPD. Hasil verifikasi faktual terhadap sampel pendukung calon Anggota DPD pada Tahap II (perbaikan) di Kota Banda Aceh dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual sebagaimana Formulir FI4-DPD dan Lampiran Formulir F14-DPD. Berikut ini data hasil verifikasi faktual perbaikan dukungan calon Anggota DPD Aceh yang memenuhi syarat:

Tabel: 64 Hasil Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Calon Anggota DPD Aceh Tahap II Perbaikan (MS) Kecamatan N o 1

Adnan Ns

Sam pel KTP 25

2

Anwar

117

3 4 5

Desliaty H. Fachrurrazi, SE H. Muslim, SE H. Teuku Mukhtar Anshari Za Muhammad Yusuf, SE Mukhtar, SE Suparno, STP

31 4 2

-

1 -

3 4 7 3 1

9

1

1

-

1

1

1

2

-

-

7

4 9 30

2

2

1 -

1 -

1 -

1 5 8

2 4

1 1

1 6

4 9 23

Saifuddin Gani, SH

35

2

-

-

-

10

4

2

-

1

19

15

1

-

3

2

1

-

-

8

-

15

9

-

-

1

2

-

2

-

1

3

9

14

-

-

1 4

-

-

-

-

-

-

14

8

1

-

-

1

-

6

-

-

-

8

312

18

11

73

32

43

33

16

28

28

282

6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4

Nama Calon DPD

Syamsuddin A. Jalil, SH Teuku Eddy Faisal Rusydi, SHI.M.Sc Tgk. H. Rasyidin Abdullah Tgk. T. Abdul Muthalib Total

MR X

KT R

K A

SY K

UK

BT R

LB T

JB

BD R

MS

-

2

1

-

1

1

2

12

22

11

5

4

27

1

4

13

5

117

19 1

3 -

4 -

1 -

2 -

-

29 4 2

Tabel: 65 Hasil Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Calon Anggota DPD Aceh Tahap II Perbaikan (TMS) Kecam atan o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Nama Calon DPD Adnan Ns Anwar Desliaty H. Fachrurrazi, SE H. Muslim, SE H. Teuku Mukhtar Anshari Za Muhammad Yusuf, SE Mukhtar, SE Suparno, STP Saifuddin Gani, SH Syamsuddin A. Jalil, SH Teuku Eddy Fa isal Rusydi, SHI.M.Sc Tgk. H. Rasyidin Abdullah Tgk. T. Abdul Muthalib

Total

Samp elKTP

MRX

KTR

25 117 31 4 2

-

9 4 9 30 35 15

JB

BD R

1 -

-

-

2 -

2 -

-

-

1

-

-

2

-

-

-

2 -

2 -

-

-

3 7 -

-

6 -

1 -

7 16 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

-

3

3

6

3

30

SYK

UK

-

1 -

1 -

-

1

-

-

-

-

-

-

1 1 -

-

9

-

-

14

-

-

8

-

-

312

3

-

-

BT R

LBT

KA

1

-

TMS 3 -

6 . Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Tahapan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sepenuhnya dilaksanakan oleh KPU. KIP Kota Banda Aceh pada tahapan ini memfokuskan kegiatan kepada sosialisasi profil pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, partai pengusung dan visi misi serta program calon Presiden dan Wakil Presiden kepada masyarakat. Dalam kegiatan sosialisasi, KIP Kota Banda Aceh juga menyampaikan adanya ketentuan peran serta masyarakat dalam tahapan pencalonan yang diatur dalam PKPU 15 Tahun 2014, sebagai berikut: 1. Masyarakat dapat memberikan tanggapan terhadap pasangan Capres dan Cawapres yang diusulkan Parpol; 2. Tanggapan masyarakat dapat disampaikan kepada KPU RI sejak KPU RI mengumumkan dokumen pendaftaran bakal pasangan calon sampai masa verifikasi; 3. Tanggapan masyarakat dibuat secara tertulis dan ditujukan kepada KPU dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi kartu identitas penduduk; 4 . Jika tanggapan m asyarakat b erk aitan dengan kelengkapan syarat calon, KPU menindaklanjutinya dengan cara klarifikasi kepada instansi yang berwenang;

D Kampanye Pemilu Tahun 2 0 1 4 1. Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, program Peserta Pemilu dan atau informasi lainnya yang ditujukan untuk mendapat dukungan sebesar-besarnya dari pemilih. Tahapan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 dimulai sejak tanggal 17 Desember 2012 s/d 5 April 2014. Pelaksanaan kegiatan kampanye m em perhatikan prinsip efisien, ramah lingkungan, akuntabel, non diskriminasi, dan tanpa kekerasan. Kampanye dapat dilakukan dalam berbagai bentuk dan metode, seperti: pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye dan pemasangan alat peraga di tempat umum. Bentuk-bentuk kegiatan kampanye tersebut di atas sudah dapat dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari Parpol dan calon Perseorangan ditetapkan sebagai peserta Pemilu Tahun 2014 sampai dimulainya masa tenang sebagaimana diatur pada Pasal 83 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Pasal 25 Ayat (1) PKPU 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014.

Durasi waktu yang cukup panjang dalam tahapan kampanye dimaksudkan agar peserta pemilu dapat memaksimalkan fungsi dan tujuan kampanye. Parpol

dan calon perseorangan

Anggota DPD dapat menjadikan kegiatan kampanye sebagai sarana pendidikan politik dan partisipasi politik warga negara yang dilakukan dalam rangka membangun komitmen antara warga negara dengan peserta pemilu melalui kegiatan-kegiatan kampanye dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau informasi bahan kampanye lainnya untuk meyakinkan para pemilih sehingga memperoleh dukungan sebesar-besarnya. Terkait dengan m ateri kampanye calon Anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, disebutkan pada Pasal 9 PKPU 1 Tahun 2013, yaitu: a) Materi kampanye Parpol yang dilaksanakan oleh calon Anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota meliputi: visi misi, dan program Parpol untuk meyakinkan dan mendapatkan dukungan pemilih. b) Materi kampanye Perseorangan peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh calon Anggota DPD meliputi: visi misi dan program untuk meyakinkan dan mendapatkan dukungan pemilih.

Tahapan lengkap Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 berdasarkan PKPU 7 Tahun 2012, sebagai berikut:

Tabel: 66 Tahapan, Program dan Jadual Kampanye Pemilu 2014 No 8 1

2

Program /K egiatan Kampanye Pendaftaran pelaksana kampanye (Pemilu anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/kota) serta anggota DPD kepada KPU, KPU Propinsi dan KPU Kab/kota Koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk penetapan lokasi pemasangan alat peraga pelaksanaan kampanye

Jadual

1 s/d 2 Februari 2013

1 s/d 14 Maret 2014

3

Koordinasi dengan lembaga terkait (KPI, KPID, Dewan Pers, Polri).

1 s/d 14 Mar 2014

4

Penyusunan Jadual Kampanye dengan peserta Pemilu;

1 s/d 14 Mar 2014

5

1

2

Penyerahan laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye kepada KPU, KPU Propinsi dan KPU Kab/Kota. Pelaksanaan Kampanye: Pelaksanaan kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga. Pelaksanaan kampanye melalui rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik.

2 Feb s/d 2 Mar 2014

17 D es2012 s/d 5 April 2014 16 Mar s/d 5 April 2014

Ket Ditetapkan oleh KPU, KPU Propinsi dan KPU Kab/Kota KPU/KPU Propinsi/ KPU Kab/Kota berkoordinasi dengan Pemda KPU dan KPU Propinsi KPU, KPU Propinsi dan KPU Kab/Kota Parpol Tingkatannya

Peserta Pemilu 2014

Peserta Pemilu 2014

No 3

4 5 6 7 9.

Program /K egiatan Penyerahan laporan dana kampanye meliputi penerimaan dan pengeluaran kepada akuntan publik melalui KPU, KPU Propinsi, dan KPU Kab/Kota Audit dana kampanye Penyerahan hasil audit dana kampanye kepada KPU, KPU Propinsi, dan KPU Kab/Kota Penyampaian hasil audit dana kampanye oleh KPU, KPU Propinsi, dan KPU Kab/Kota kepada peserta Pemilu Pengumuman hasil audit penerimaan dan penggunaan dana kampanye Masa Tenang

Jadual 10 s/d 24 April 2014 25 April s/d 25 Mei 2014

Ket Peserta Pemilu 2014

Kantor Akuntan Publik

26 s/d 27 Mei 2014 28 Mei s/d 3 Juni 2014

KPU, KPU Propinsi dan KPU Kab/Kota

4 s/d 13 Juni 2014 6 s/d 8 April 2014

Pada tahapan persiapan kampanye, KIP Kota Banda Aceh melaksanakan kegiatan persiapan, sebagai berikut: a) Pendaftaran pelaksana kampanye; KIP Kota Banda Aceh melakukan kegiatan inventarisasi nama-nama tim pelaksana dan juru kampanye Parpol sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat 6 PKPU 1Tahun 2013, bahwa Parpol wajib mendaftarkan pelaksana kampanye kepada KPU sesuai tingkatannya dan ditembuskan kepada Bawaslu, Bawaslu Propinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota. KIP Kota Banda Aceh dalam hal ini melakukan koordinasi dan menyurati Pimpinan Parpol di Kota Banda Aceh untuk dapat menyampaikannya dalam kesempatan pertama. a) Sosialisasi regulasi kampanye; KIP Kota Banda Aceh melaksanakan beberapa kegiatan sosialisasi reguslas dan rapat koordinasi dengan Parpol dan Pemerintah Daerah untuk penetapan lokasi pemasangan alat peraga untuk pelaksanaan kampanye serta lembaga terkait, sebagaimana termuat pada halaman lampiran.

1.1.

Penyusunan Jadual Kampanye Rapat Umum Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Penyusunan jadual kampanye dalam bentuk rapat umum sebagaimana ketentuan Pasal

26 Ayat 3 PKPU 1 Tahun 2013 yang menegaskan bahwa waktu, tanggal, dan tempat pelaksanaan kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU, KPU Propinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. Sebelum disusun dan ditetapkan jadual kampanye rapat umum tersebut terlebih dahulu paling lambat 14 (hari) sebelum tahapan kampanye rapat umum dikoordinasikan dengan Parpol dan peserta pemilu perseorangan calon Anggota DPD. KIP Kota Banda Aceh menyusun jadual kampanye dengan memperhatikan usul dari peserta Pemilu dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Jadual kampanye untuk setiap dapil disusun berdasarkan nomor urut Parpol, dimulai dari nomor urut 1 dan seterusnya;

2) Jadual kampanye untuk calon Anggota DPD disusun berdasarkan abjad nama; 3) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun jadual kampanye yang diselenggarakan oleh calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, pengurus Parpol tingkat Kabupaten/Kota; 4)

Susunan jadual kampanye yang telah disepakati selambat-lambatnya diterima oleh Parpol sesuai tingkatannya 14 (empat belas) hari sebelum masa kampanye, dengan tembusan kepada Pemerintah Daerah (Propinsi/Kabupaten/Kota), Bawaslu, Bawaslu Propinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota serta Kepolisian Republik Indonesia sesuai tingkatannya.

Fasilitasi Persiapan Tahapan Kampanye Rapat Umum Pemilu Anggota DPR, DPD,dan DPRD Tahun 2 0 1 4 di Kota Banda Aceh dengan Camat se-Kota Banda Aceh (Media Center, 28 Februari 2 0 1 4 )

Kegiatan dalam tahapan pelaksanaan kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014 di Kota Banda Aceh sebagai berikut: 1.

Rapat Koordinasi dengan Pemkot Banda Aceh, Staf Ahli, Bagian Hukum, Satpol PP dan Camat Se-Kota Banda Aceh dalam rangka penetapan lokasi pemasangan alat peraga untuk pelaksanaan kampanye pemilu pada tanggal 12 Agustus 2013 di Ruang Rapat Asisten Pemkot Banda Aceh (menindaklanjuti Surat KIP Aceh Nomor: 132/KIP/VI/2013 dan Surat Bawaslu Aceh Nomor: 320/Bawaslu-Aceh/VII/2013). Ouput kegiatan ini keluarnya Surat Walikota Banda Aceh Nomor: 270/ 0923 tanggal 16 Agustus 2013, Perihal Lokasi

Pemasangan Alat Peraga Kampanye/Bahan Kampanye Pemilu 2014 dan Surat Nomor: 520/0938/2013 tanggal 19 Agustus 2013 Perihal Himbauan Larangan Pemasangan Spanduk/Reklame. 2.

Rapat Koordinasi dengan Ketua PPK Se-Kota Banda Aceh untuk menindaklanjuti koordinasi dengan Camat dan Geusyik dalam wilayah kerjanya dalam rangka penetapan lokasi pemasangan alat peraga untuk pelaksanaan kampanye pemilu, tanggal 20 Agustus 2013 di Media Center KIP Kota Banda Aceh (menindaklanjuti Surat Walikota Banda Aceh Nomor: 270/0923 Tanggal 16 Agustus 2013, dan Nomor: 520/0938/2013 Tanggal 19 Agustus 2013 dan Surat KIP Kota Banda Aceh Nomor 210/KIP/VIII/2013).

3.

Fasilitasi persiapan kampanye pemilu 2014 di Kota Banda Aceh Kepada Parpol, KPID, Panwaslu, Polresta dan Satpol PP, tanggal 14 September 2013 di Aula Pemkot Banda Aceh.

4.

Rapat Koordinasi Tentang Tahapan Kampanye dengan Pemkot Banda Aceh, Panwaslu, KPTSP, Satpol PP dan Parpol, tanggal 24 September 2013 di Aula Praja Pemkot Banda Aceh dalam rangka sosialisasi Keputusan KIP Kota Banda Aceh Nomor 74 Tahun 2013 pada tentang Penetapan Zona atau Wilayah Pemasangan Alat Peraga Kampanye Luar Ruang Pemilu 2014 di Kota Banda Aceh dan kesepakatan dengan pimpinan Parpol. Hasil rapat koordinasi tentang batas maksimal ukuran alat peraga kampanye luar ruang dalam bentuk baliho dan bilboard dalam Kota Banda Aceh yaitu maksimal berukuran

4 x 6 m dan

dituangkan dalam Keputusan KIP Kota Banda Aceh Nomor 74 Tahun 2013 Tanggal 24 Septem ber 2 0 1 4

untuk disam paikan kepada KIP Aceh melalui Surat Nomor :

256/KIP/X/2013, 7 Oktober 2014. 5.

Sosialisasi dan Petunjuk Teknis Penetapan Zona atau Wilayah Pemasangan Alat Peraga Kampanye Luar Ruang Pemilu 2014 di Kota Banda Aceh kepada Pimpinan Parpol dan Panwaslu pada Tanggal 4 Oktober 2013 di Aula Praja Pemko Banda Aceh.

6.

Sosialisasi dan Petunjuk Teknis Penetapan Zona atau Wilayah Pemasangan Alat Peraga Kampanye Luar Ruang Pemilu 2014 di Kota Banda Aceh kepada Geusyik se-Kota Banda Aceh, Kapolresta dan Panwaslu, tanggal 5 Oktober 2013 di Aula Lantai II Gedung C Pemko Banda Aceh.

7.

Rapat Koordinasi dengan Polresta Terkait Ketentuan Perizinan Kegiatan Kampanye Pemilu 2014 dalam rangka tersosialisasikan ketentuan perizinan kegiatan kampanye peserta pemilu di Kota Banda Aceh sebagaimana PKPU Nomor 1 Tahun 2013, 5 Oktober 2013 di Aula Pemkot dan 9 November 2013 di Hotel Sultan Banda Aceh.

8.

Rapat Koordinasi dengan Satpol PP, Panwaslu dan Pemkot Banda Aceh tentang tata cara penertiban alat peraga kampanye pemilu luar dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi Panwalu tentang pelanggaran alat peraga kampanye luar ruang, tanggal 10 Oktober 2013 di Ruang Rapat Panwaslu Kota Banda Aceh. Rakor ini menghasilkan pemahaman yang sama antara KIP, Panwaslu dan Satpol PP terkait ketentuan zonasi ketentuan alat peraga kampanye dan mekanisme penertiban alat peraga yang melanggar aturan.

9.

KIP Kota Banda Aceh melalui Surat Nomor: 312/KIP/XII/2013 Tanggal 13 Desember 2013 menyampaikan kepada Gubernur Aceh tentang Penetapan Zona Kampanye Pemilu 2014 di

Kota Banda Aceh dengan tujuan tersosialisasikan Keputusan KIP Kota Banda Aceh Nomor 74 Tahun 2013 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Zona atau Wilayah Pemasangan Alat Peraga Kampanye Luar Ruang Pemilu 2014 di Kota Banda Aceh. 10. Penyusunan Jadual Kampanye dan Laporan Audit Dana Kampanye Parpol Peserta Pemilu 2014, tanggal 22 Februari 2014 di Sultan Hotel Banda Aceh yang diikuti oleh Parpol, Akuntan Publik, Panwaslu dan Polresta. 11. Rapat Koordinasi Pertemuan dengan Camat Se-Kota Banda Aceh, tanggal 28 Februari 2014 di Ruang Rapat KIP Kota Banda Aceh membahas usulan lokasi kampanye rapat umum dari Pemkot Banda Aceh melalui Camat dan perencanaan pembuatan panggung kampanye. Disepakati 5 (lima) lokasi/tempat kampanye rapat umum bagi Parpol dan 1 (satu) lokasi/tempat rapat umum untuk calon Anggota DPD di Kota Banda Aceh. 12. Rapat Koordinasi KIP Kota Banda Aceh dengan Pemerintah Kota dengan agenda penentuan tempat/lokasi Kampanye Pemilu Rapat Umum Tingkat Nasional/Propinsi di Kota Banda Aceh, tanggal 25 Februari 2014. 13. Rapat Konsultasi dengan Parpol peserta pemilu tentang draft susunan jadual Kampanye Rapat Umum, tanggal 1 Maret 2014 di Ruang Rapat KIP Kota Banda Aceh. 14. Rapat Pleno KIP Kota Banda Aceh Penyusunan dan Penetapan Jadual Kampanye Rapat Umum Pemilu 2014, tanggal 1 Maret 2014 di Ruang Rapat KIP Kota Banda Aceh yang dituangkan dalam Surat Keputusan KIP Kota Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2014 tentang Penetapan Waktu, Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilu Anggota DPRK Banda Aceh Tahun 2014, tanggal 2 Maret 2 0 1 4 untuk selanjutnya disampaikan kepada Ketua/Pimpinan Parpol, Panwaslu, Polresta dan instansi terkait lainnya untuk dapat dipedomani. 15. Rapat Koordinasi KIP Aceh dengan KIP Kab/Kota Tentang Tahapan dan Jadual Kampanye Rapat Umum, tanggal 8 Maret 2014 di Rasamala Hotel. Hasil rakor bahwa penyusunan waktu dan lokasi kampanye rapat umum Pemilu 2014 berpedoman kepada Surat KPU Nomor: 91/KPU/II/2014 tentang Lokasi Kampanye Rapat Umum, Keputusan KPU Nomor: 67/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014, Surat KPU 119/KPU/II/2014 tentang Jadual Kampanye Rapat Umum Pemilu 2014, dan Surat KPU 154/KPU/III/2014 tentang Jadual Kampanye Rapat Umum Pemilu Anggota DPRD Propinsi, DPRD Kab/Kota. 16. Rapat Pleno Perbaikan Penyusunan dan Penetapan Jadual Kampanye Rapat Umum Pemilu 2014 di Kota Banda Aceh yang diikuti Anggota KIP, Panwaslu dan Pimpinan Parpol, tanggal 10 Maret 2014 di Ruang Rapat KIP Kota Banda Aceh untuk merevisi Keputusan KIP Kota Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2014 dengan menyesuaikan hasil Rakor KIP Aceh dan KIP Kab/Kota Tentang Jadual dan Lokasi Kampanye Rapat Umum. Adanya usulan bersama Parpol perubahan lokasi kampanye pada Dapil 4 Kota Banda Aceh dikarenakan lokasi yang tidak representatif. Hasil Rapat Pleno dikeluarkan Surat Keputusan KIP Kota Banda Aceh Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Keputusan KIP Kota Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2014 tentang Keputusan Penetapan Waktu, Tanggal dan Tempat Pelaksanaan

Kampanye Rapat Umum Pemilu Anggota DPRK Banda Aceh Tahun 2014, tanggal 11 Maret 2014. Untuk selanjutnya disampaikan revisi keputusan tersebut kepada Panwaslu, Parpol, Kepolisian dan pemangku kepentingan terkait lainnya. 17. Penertiban alat peraga kampanye luar ruang bersama Satpol PP, Polresta Banda Aceh dan Panwaslu Kota Banda Aceh. 18. Monitoring dan supervisi kepada PPK dan PPS dalam rangka pendataan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye luar ruang yang dilakukan oleh caleg maupun Parpol dan calon perseorangan dari tanggal 17 Desember 2012 s/d 5 April 2014. 19. Rapat Koordinasi KIP Kota Banda dan Parpol, Pemkot, Satpol PP & WH, Dinas Kebersihan, Panwaslu tentang penertiban dan pencabutan alat peraga kampanye pada masa tenang, tanggal 2 April 2014 di Aula Praja Pemko Banda Aceh. Disepakati Parpol menertibakan alat perga kampanye luar ruang pada masa tenang. Pemko Banda Aceh mengerahkan personil dan armada unuk pembersihan alat peraga kampanye di seluruh Kota Banda Aceh dalam rangka menghadapi masa tenang dan menjaga kebersihan, keindahan Kota Banda Aceh serta menciptakan situasi kondusif menjelang hari/tanggal pemungutan suara. 20. Monitoring pelaksanaan kampanye rapat umum dan masa tenang di Kota Banda Aceh dari tanggal 16 Maret s/d 8 Juli 2014.

1.2.

Kampanye Melalui Pertem uan Terbatas, Pertem uan Tatap Muka, Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum, dan Pemasangan Alat Peraga Parpol, caleg dan calon Anggota DPD di Kota Banda Aceh lebih memfokuskan

melaksanakan kegiatan-kegiatan kampanye selain rapat umum, seperti mengadakan pertemuan terbatas di gedung yang bersifat tertutup dengan jumlah peserta paling banyak 250 orang, pertemuan tatap muka yang dilaksanakan di luar atau dalam ruangan dengan jumlah peserta paling banyak 250 orang, penyebaran bahan kampanye (kartu nama, selebaran, pulpen,blocknote, topi, kaos, payung, kalender), pemasangan alat peraga di tempat umum dengan memperhatikan ketentuan lokasi penempatannya dan zonasi pemasangan alat peraga. Adapun ketentuan zonasi pemasangan alat peraga kampanye luar ruang di Kota Banda Aceh ditetapkan dengan Keputusan KIP Kota Banda Aceh Nomor 74 Tahun 2013 tentang Penetapan Zona atau Wilayah Pemasangan Alat Peraga Kampanye Luar Ruang Pemilu 2014, yaitu zona atau wilayah pemasangan alat peraga kampanye luar ruang Pemilu 2014 di Kota Banda Aceh adalah Desa/Gampong dalam wilayah Kecamatan Se-Kota Banda Aceh.51

Ketentuan pemasangan alat peraga sebagai berikut: 1. Alat peraga berupa spanduk hanya dapat dipasang oleh Parpol dan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD dengan ukuran maksimal 1,5 x 7 mhanya 1 (satu) unit pada setiap Desa/Gampong serta dapat dipasang di kantor Parpol dan Posko. 2.

Alat peraga berupa bendera dan umbul-umbul dapat dipasang di semua tempat pada setiap Desa/Gampong dengan jumlah menyesuaikan daya tampung ruang yang tersedia serta dapat dipasang di kantor Parpol dan Posko.

3.

Baliho dan billboard hanya diperuntukan bagi Parpol 1 (satu) unit untuk setiap Desa/Gampong dan hanya dapat memuat informasi nomor dan tanda gambar dan/atau visi misi, program, jargon dan foto pengurus Parpol yang bukan calon Anggota DPR dan DPRD.

4.

Penentuan ukuran baliho atau billboard disesuaikan dengan peraturan daerah yang berlaku di m asing-masing wilayah, dan hal-hal lain yang berim plikasi terhadap pemasangan baliho atau billboard berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Kota Banda Aceh.

5.

Alat peraga kampanye dapat dipasang di tempat pribadi sepanjang diletakkan di dalam halaman atau pada bangunan.

6.

Alat peraga kampanye tidak dapat dipasang pada moda transportasi umum miliki BUMN/BUMD.

Alat peraga kampanye tidak ditempatkan pada tempat ibadah, rumah sakit, atau tempattempat pelayanan kesehatan, gedung milik Pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, taman danpepohonan.

Zona larangan kampanye di Banda Aceh sebagaimana Surat Walikota Banda Aceh Nomor: 270/0923 tanggal 16 Agustus 2013, sebagai berikut:52 1.

Seputaran Mesjid Raya Baiturrahman

2.

Jalan Protokol (Jalan STA Mahmudsyah, dari simpang Kodim 0101/BS sampai dengan Taman Putroe Phang)

3.

Jalan Tgk. Abu Lam U dan Jalan T. Nyak Arief

4.

Depan Kantor Gubernur dan Mapolda Aceh

5.

Seputaran Lapangan Jasdam Neusu Jaya

6.

Seputaran Lapangan Blang Padang, kecuali disisi sebelah dalam Lapangan Blang Padang, tempat Ibadah.

7.

Gedung milik Pemerintah, Lembaga Pendidikan (Gedung dan Sekolah)Rumah Sakit atau tempat pelayanan kesehatan lainnya)

8.

Terminal, Pelabuhan, dan Fasilitas Kesehatan, jalan (rambu-rambu jalan, trafficlight dan lain-lain)

9.

1.3.

Taman Kota dan Hutan Kota, Fasilitas umum lainnya

Kampanye Melalui Rapat Umum dan Iklan Media Massa Cetak/ Elektronik dan Kegiatan Lainnya Rapat umum dilaksanakan di lokasi kampanye yang telah ditetapkan oleh penyelenggara

Pemilu sesuai jadualnya dengan memperhatikan daya tampung tempat rapat umum yang dimulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 17.00 waktu setempat. Pada saat pelaksanaannya dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol-simbol, panji, pataka, dan atau bendera yang bukan tanda gambar atau atribut lain dari peserta pemilu yang bersangkutan dan menghormati hari dan waktu ibadah. Sebelum pelaksanaan kampaye rapat umum, berdasarkan PKPU 1 Tahun 2013 Pasal 27 Huruf e menyebutkan bahwa susunan jadual kampanye yang telah disepakati selambat-lambatnya diterima oleh peserta pemilu sesuai tingkatannya 14 (empat belas)

h a r i s e b e lu m m a sa k a m p a n y e d e n g a n te m b u s a n k e p a d a P e m e r in ta h D a e ra h (Propinsi/Kabupaten/Kota), Bawaslu, Bawaslu Propinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota serta Kepolisian Republik Indonesia sesuai tingkatannya. Memperhatikan ketentuan ini, KIP Kota Banda Aceh menggelar rapat konsultasi dengan Parpol, tanggal 1 Maret 2014 membahas draft susunan jadual kampanye rapat umum di Kota Banda Aceh. Setelah menerima masukan, tanggapan, usul dan koreksi dari Parpol, KIP Kota Banda Aceh menggelar Rapat Pleno untuk memfinalkan penyusunan jadual kampanye rapat umum dan menetapkannya dalam suatu Keputusan KIP Kota Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2014 tentang Penetapan Waktu, Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilu Anggota DPRK Banda Aceh Tahun 2014 untuk selanjutnya disampaikan kepada Ketua/Pimpinan Parpol, Panwaslu Kota Banda Aceh dan Kepolisian untuk dapat dipedomani.53 Surat Keputusan KIP Kota Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2014 tersebut di atas harus dilakukan perubahan, perbaikan dan disesuaikan dengan hasil Rapat Koordinasi KIP Aceh dengan KIP Kab/Kota tanggal 8 Maret 2014 sebagaimana arahan KPU melalui Surat KPU Nomor: 91/ K P U / II/ 2014 T en tan g Lokasi Kampanye R apat Umum, K eputusan KPU Nomor: 267/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014, Surat KPU 119/KPU/II/2014 tentang Jadual Kampanye Rapat Umum Pemilu 2014, dan Surat KPU 154/KPU/III/2014 tentang Jadual Kampanye Rapat Umum Pemilu Anggota DPRD Propinsi, DPRD Kab/Kota. Hasil rakor tersebut menegaskan bahwa jadual kampanye rapat umum Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota bersamaan dilaksanakan dengan Kampanye Rapat Umum Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Propinsi,di samping juga KPU/KIP Kab/Kota harus memfasilitasi tempat/lokasi kampanye rapat umum Pemilu Anggota DPD. KIP Kota Banda Aceh menggelar Rapat Pleno Perbaikan Penyusunan dan Penetapan Jadual Kampanye Rapat Umum Pemilu 2014 di Kota Banda Aceh tanggal 10 Maret 2014 dan menerbitkan Keputusan KIP Kota Banda Aceh Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Keputusan KIP Kota Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2014 tanggal 11 Maret 2014.

Ketua Umum Partai Nasdem H.Surya Paloh dalam Kampanye di Pelataran Parkir Stadion H. Dimurthala Lampineung Banda Aceh, (Minggu, 16 Maret 2 0 1 4 )

H. Rhoma Irama dengan Soneta Group dalam Kampanye Tingkat Propinsi Aceh di Lapangan Islamic Centre Aceh Besar, (Minggu, 16 Maret 2014)

Jurkam Nasional PKS, H. Nasir Djamil, H. Raihan Iskandar, Ketua dan Sekretaris DPD PKS Aceh H. Gufran Zainal Abidin dan H. Saifunsyah berorasi dalam Kampanye tingkat Propinsi di Pelataran Parkir Stadion H. Dimurthala Lampineung Banda Aceh, (Selasa, 25 Maret 2 0 1 4 )

Dewan Pembina DPP Partai Golkar Ir. H. Akbar Tanjung, Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar Aceh H. Sulaiman Abda dan Husein Banta dalam Kampanye Dialogis Temu Kader di halaman Kantor Partai Golkar Aceh (Kamis, 20 Maret 2 0 1 4 )

Plt. Ketua DPD Demokrat Aceh Nova Iriansyah dan Ketua DPC Demokrat Kota Banda Aceh Yudi Kurnia berorasi dalam Kampanye Tingkat Propinsi Aceh di Pelataran Parkir Stadion H. Dimurthala Lampineung Banda Aceh (Rabu, 26 Maret 2 0 1 4 )

Ketua Majelis Syura DPP PBB Yusril Ihza Mahendra keliling dengan mengguna-kan becak m otor di Banda Aceh. (Jumat 13/Septem ber 2 0 1 3 ). Yusril Ihza Mahendra melakukan Kampanye Dialogis dengan pedagang kaki lima di Pasar Aceh dan jumpa kader PBB di Provinsi Aceh

L

■*1

Adapun kegiatan kampanye dengan menggunakan metode iklan media massa cetak lebih dimanfaatkan oleh Parpol, para caleg dan calon DPD. Setiap hari di masa kampanye, iklan Parpol, caleg dan calon DPD tersebut memenuhi hampir setiap halaman surat kabar harian yang terbit di Kota Banda Aceh. Hal yang sama juga terlihat pada kampanye di media massa elektronik atau di lembaga penyiaran publik (radio dan televisi). Untuk itu, KIP Kota Banda Aceh memfasilitasi pertemuan dengan Pimpinan Parpol mengsosialisasikan ketentuan iklan kampanye media massa elektronik dengan mengundang pemateri dari KPID Provinsi Aceh. Parpol, caleg dan calon DPD juga melaksanakan kegiatan kampanye dalam bentuk lain yang diperbolehkan, seperti: kegiatan ulang tahun/milad Parpol, deklarasi pencalonan, peresmian posko kampanye, kegiatan sosial (sunatan massal), budaya dan kesenian (pentas musik), pertandingan olahraga, kegiatan keagamaan (doa, ceramah dan zikir bersama), dan aksi-aksi sosial lainnya. Kampanye melalui jejaring sosial dan layanan pesan singkat, seperti: SMS, whatsApp, BBM, wechat, facebook, twitter, path, instagram, website, blog dan sejenisnya juga sangat massif dilakukan oleh hampir semua Parpol, caleg dan calon anggota DPD. Kampanye dalam bentuk semacam ini menyulitkan penyelenggara dalam monitoring, langkah-langkah antisipatif dilakukan dengan menghimbau peserta Pemilu, baik dalam pertemuan formal maupun informal agar dapat menjaga suasana dan kondisi selama masa kampanye dengan tidak memuat pemberitaan dan isu kampanye yang menyinggung SARA, provokatif dan kampanye hitam. KIP Kota Banda Aceh juga melakukan kegiatan monitoring dan supervisi kepada PPK dan PPS dalam rangka pendataan pelanggaran zonasi pemasangan alat peraga kampanye luar ruang yang dilakukan oleh caleg, Parpol dan calon perseorangan DPD dari tanggal 17 Des 2012 s/d 5 April

Tabel: 67 Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum di Kota Banda Aceh T em pat / Hari/ Tanggal

Parpol

Jum lah

Ju rkam

M assa

W aktu

Ket

Kam panye

Minggu 16/03/2014

1. 2. 3. 4.

Su rya Paloh Zaini D jalil T. Irw an D jo h an A ch m ad Ja u h a ri

N asd em

± 1000 o ra n g

PDA

± 500 o ra n g

1. Tgk. u h ib b u su b ri 2. Tgk. M u h ibb an 3. Tgk. T arn u m an

PNA

± 800 o ra n g

1. Tgk. M arw an 2. Tgk. A .S am ad 3. Tgk. M u h arram

PA

± 500 o ra n g

1. M ukhlis A b ee 2. Syahru l, SH 3. Edi E ria n sy ah

PKS

± 1000 o ra n g

D e m o k ra t

± 1000 o ra n g

0 9 .0 0 W IB s/d S e le sa i S abtu 22/03 2014 0 9 .0 0 W IB s/d S e le sa i Minggu 23/03 2014 0 9 .0 0 W IB s/d S e le sa i S e n in 24/03 2014 0 9 .0 0 W IB s/d S e le sa i S e la s a 25/03/ 2014 0 9 .0 0 W IB s/d S e le sa i Rab u / 26/03/ 2014 0 9 .0 0 W IB s/d S e le sa i

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

Rabu 26/03/ 2014

H. N asir D jam il H. G ufran Z A bidin H. S aifu n syah H. R aih an Isk a n d a r S u b h a n M. Isa F arid N yak U m ar, Irw an sy ah Syafari Nova Iria n sy a h Teuku Rifki H arsya Yudi K urnia A rie f Fadillah

P e la ta r a n P a rk ir S ta d io n H. D im u rth ala

R a p a t Um um T in g k a t N asional/ P rop in si/ B an d a A ceh

Lap angan L a m ja b a t Kec. M eu raxa

R a p a t Um um T in g k a t B a n d a Aceh

Lap angan L a m ja b a t Kec. M eu raxa

R a p a t Um um T in g k a t B a n d a Aceh

Lap angan L a m ja b a t Kec. M eu raxa

R a p a t Um um T in g k a t B a n d a Aceh

P e la ta r a n P a rk ir S ta d io n H. D im u rth ala

R a p a t Um um T in g k a t N asional/ P ro p in si /B an d a A ceh

P e la ta r a n P a rk ir S ta d io n H. D im u rth ala

R a p a t Um um T in g k a t N asion a/ B an d a A ceh

PNA

± 500 o ra n g

1. 2.

A bd ullah Yunus F ak h ru d d in B a sy a r

L ap an g an Jl. T u a n Di G aca G am pong A teu k D eah Tanoh B a itu rra h m a n

R a p a t Um um T in g k a t K ota B an d a A ceh

PBB

± 300 o ra n g

1. 2. 3.

U sm an M. Adam E rly H asyim Zulm ahdi H asan

Lap angan G am pong L a m ja b a t Kec. M eu raxa

R a p a t Um um T in g k a t B a n d a Aceh

PA

± 500 o ra n g

1. 2. 3.

Tgk.A bdul Aziz Tgk. Abu B a k a r Tgk. H. H usni Adam i

L ap an g an B o la G am p ong Pango Raya K e cam atan U lee K aren g

R a p a t Um um T in g k a t B a n d a Aceh

Ju 'm a t / 04/04 2014

PNA

± 1000 o ra n g

1. 2. 3. 4.

Irw an d i Y u su f Sofyan Daod M u h arram Id ris Ayah M erin

P e la ta r a n P a rk ir S ta d io n H. D im u rth ala

R a p a t Um um T in g k a t P ro p in si dan B a n d a A ceh

Sabtu / 05/04 2014

PA

± 1000 o ra n g

1. 2. 3.

M u zakkir M an af M ukhlis T g k .M u ctaru d in

P e la ta r a n P a rk ir S ta d io n H. D im u rth ala

R a p a t Um um T in g k a t P ro p in si dan B a n d a A ceh

0 9 .0 0 W IB s/d S e le sa i Minggu 30/03/2014 0 9 .0 0 W IB s/d S e le sa i Minggu 30/03/2014 0 9 .0 0 W IB s/d S e le sa i

2. Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2 0 1 4 di Kota Banda Aceh Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dilaksanakan dari tanggal 4 Juni s/d 5 Juli 2014 dan masa tenang tenang dari tanggal 6 s/d 8 Juli 2014, sedangkan jadual kampanye rapat umum disusun oleh KPU RI untuk seluruh wilayah Indonesia setelah berkoordinasi dengan Tim Kampanye Nasional Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Dalam kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014 berlangsung debat kandidat tentang materi kampanye pasangan calon yang pelaksanaannya diselenggarakan oleh KPU serta disiarkan langsung secara nasional pada media elektronik. Debat Capres dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali yakni 2 (dua) kali untuk Calon Presiden, 2 kali untuk Calon Wakil Presiden dan 1 kali untuk Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Debat tersebut dipandu oleh moderator dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon. Materi debat adalah visi nasional sesuai pembukaan UUD 1945.

KIP Kota Banda Aceh pada masa kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 melaksanakan kegiatan diskusi publik dalam rangka membedah visi, misi dan program pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2014 di Hotel Oasis Banda Aceh. Diskusi publik ini diikuti oleh para Geusyik Se-Kota Banda Aceh, tokoh masyarakat, pemuka agama, utusan organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi kemahasiswaan, Parpol pendukung dan pemangku kepentingan lainnya di Kota Banda Aceh. Narasumber dalam diskusi ini menghadirkan Hj. Illiza Sa'duddin Djamal sebagai Ketua Tim Kampanye Kota Banda Aceh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 PrabowoHatta dan Teuku Irwan Djohan sebagai Ketua Tim Kampanye Kota Banda Aceh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 Jokowi-JK. Pemandu diskusi oleh mantan Komisioner KIP Aceh Ilham Saputra.

3. Masa Tenang Pemilu Legislatif dan PPWP Tahun 2 0 1 4 Menghadapi masa tenang Pemilu Legislatif Tahun 2014, KIP Kota Banda Aceh pada tanggal 5 April 2014 melaksanakan rapat koordinasi penertiban alat peraga kampanye luar ruang di Kota Banda Aceh dengan mengundang Pimpinan Parpol, Calon Anggota DPD, Panwaslu, Satpol PP,

Kepolisian, dan Dinas Kebersihan dan Taman Kota. Demikian halnya rapat koordinasi serupa dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2014 dengan dihadiri oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 Prabowo-Hatta dan Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 Jokowi-JK. Dalam rapat koordinasi ini, KIP Kota Banda Aceh menegaskan kepada peserta pemilu baik Pemilu Legislatif maupun PPWP, sebagai berikut: 1. Penegasan masa masa tenang yang berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara, yaitu tanggal 6, 7, 8 April 2014 untuk pemilu legislatif dan 6, 7, 8 Juli 2014 untuk PPWP. 2. Bahwa peserta pemilu legislatif dan Tim Kampanye Capres wajib membersihkan alat peraga kampanye di Kota Banda Aceh paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara. 3. Bahwa sejak masa tenang sampai dengan tanggal pemungutan suara, peserta pemilu legislatif dan PPWP tidak dibenarkan melakukan kegiatan kampanye dan memasang alat peraga kampanye luar ruang, baik itu di Kantor Parpol, posko pemenangan kecuali papan nama identitas kantor. 4. KIP Kota Banda Aceh berkoordinasi dengan Panwaslu dan Satpol PP untuk agenda penertiban dan membersihkan seluruh alat peraga kampanye luar ruang di Kota Banda Aceh. 5. KIP Kota Banda Aceh meminta kepada Pemerintah Daerah untuk menyurati Kepala Desa/Geusyik Gampong untuk tidak memfasilitasi kegiatan kampanye peserta pemilu dalam wilayah gampongnya. 6. KIP Kota Banda Aceh meminta kepada pemilik space iklan advertising untuk dapat menurunkan alat peraga kampanye peserta pemilu dalam bentuk baliho atau billboard paling lambat hari pertama masa tenang. 7. KIP Kota Banda Aceh meminta kepada media massa cetak dan elektronik untuk tidak memberikan ruang kegiatan kampanye dalam bentuk apapun pada masa tenang kepada peserta pemilu. 8. KIP Kota Banda Aceh dengan dukungan aparatur PPS dan KPPS akan menertibkan alat peraga kampanye luar ruang dalam radius 50 meter dari tempat pemungutan suara. 9. Panwaslu akan mengumumkan kepada publik terkait Parpol, Calon Anggota DPR, DPD, DPRA, DPRK dan Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak menaati ketentuan larangan kampanye di masa tenang serta yang tidak melakukan penertiban dan pembersihan alat peraga kampanye luar ruang miliknya.

4. Dana Kampanye Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan PKPU 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD menyatakan sebagai berikut :

1.

Parpol peserta pemilu Tahun 2014 di setiap tingkatan wajib membuka dan melaporkan rekening khusus dana kampanye (RKDK), yaitu 3 hari setelah ditetapkan sebagai Parpol peserta pemilu Tahun 2014 dan menyampaikan laporan pembukaan RKDK kepada KPU/KIP paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadual pelaksanan kampanye pemilu dalam bentuk rapat umum.

2.

Pembukaan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dimulai sejak 3 hari setelah Parpol ditetapkan sebagai peserta pemilu Tahun 2014 dan ditutup 7 hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara.

3.

Calon Anggota DPR dan DPRD wajib menyusun laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dan menyampaikan kepada Parpol yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan dana kampanye (LDK) Parpol yang bersangkutan.

Tabel: 68 Kewajiban Parpol dan Jadual Pelaporan Dana Kampanye

No

1.

2.

3.

4.

5.

Kewajiban Parpol

Membuka dan melaporkan rekening khusus dana kampanye kepada KPU sesuai tingkatan. Pembukuan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.

Penyampaian laporan awal dana kampanye Parpol peserta Pemilu 2 0 1 4 beserta lampiran kepada KPU/KIP sesuai tingkatannya. Menyampaikan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye kepada KPU/KIP sesuai tingkatan secara periodik Menyampaikan laporan dana kampanye kepada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU.

Parpol (Kep. KPU N o .05/K p ts/K P U /2013)

Parpol yg (Kep. KPU N o.142/K p ts

11 Januari 2013 s/d 2 Maret 2 0 1 4

2 1 Maret 2 01 3 s/d 2 Maret 2 0 1 4 21 Ja nuari 2 01 3 s/d 17 April 2 0 1 4

11 Januari 2013 s/d 17 April 2 0 1 4

/ K P U /2 0 1 3 )

Parpol yg (Kep. KPU N o .1 6 5 /K p ts / K P U /2 0 1 3 )

28 Maret 2013 s/d 2 Ma ret 20 14 28 Januari 2013 s/d 17 April 2 0 1 4

Paling lam bat tanggal 2 Maret 2 0 1 4

27 Desember 2 0 1 3 s/d 2 Maret 2 0 1 4

Paling lam bat tanggal 24 April 2 0 1 4

KIP Kota Banda Aceh dalam rangka memfasilitasi peserta pemilu dalam kegiatan pelaporan dana kampanye menyelenggarakan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi Laporan Dana Kampanye dan Audit Dana Kampanye kepada Parpol di Kota Banda Aceh dengan menghadirkan pemateri dari

IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) dan LSM MATA (Masyarakat Transparansi Aceh) pada tanggal 22 Februari 2014 di Hotel Sultan Kota Banda Aceh. Dalam kegiatan ini disampaikan terkait kewajiban Parpol dalam melaporkan dana kampanye yang digunakannya dalam pemilu Tahun 2014, jadual pelaporan dana kampanye, sanksi dan mekanisme audit dana kampanye. Kegiatan pada tahapan pelaporan dana kampanye Parpol Peserta Pemilu 2014 di Kota Banda Aceh sebagai berikut: 1.

Layanan helpdesk pelaporan dana kampanye yang bertujuan memberikan layanan konsultasi pelaporan dana kampanye bagi Parpol. Tim helpdesk terlebih dahulu mendapatkan sosialisasi dan pembekalan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Cabang Banda Aceh terkait materi penyusunan dan pelaporan dana kampanye peserta pemilu Tahun 2014. Layanan helpdesk pelaporan dana kampanye KIP Kota Banda Aceh sepenuhnya ditangani oleh Bagian Hukum di bawah koordinasi Komisioner yang membidangi Kelompok Kerja Kampanye. Layanan helpdesk dibuka setiap hari kerja dalam masa dan jadual tahapan tersebut, mulai pukul 09.00 s.d 17.00 WIB. Kegiatan ini didasari instruksi KPU melalui Surat Nomor 712/KPU/X/2013 Tanggal 24 Oktober 2013 Perihal Pelayanan Helpdesk Pelaporan Dana Kampanye.

2.

Penerimaan laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye kepada KIP Kota Banda Aceh.54 Output dari kegiatan ini adalah diterimanya dokumen terdiri dari: a)

Laporan Penerimaan Sumbangan Periode ke II (Periode Pelaporan dari tanggal 28 Desember 2013 s/d 2 Maret 2014) terdiri dari Formulir DK1, DK3, dan DK5.55

b) Laporan RKDK (Periode pelaporan 3 hari Parpol ditetapkan sebagai Peserta Pemilu 2014) terdiri dari Formulir DK8. c)

Laporan Awal Dana Kampanye (Periode pelaporan setelah dibuka RKDK s/d tanggal 2 Maret 2014) terdiri dari Formulir DK9.

3.

Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye kepada KIP Kota Banda Aceh. Dokumen yang disampaikan oleh Parpol terdiri dari Formulir DK1, Formulir DK3, dan dan Formulir DK5. Berdasarkan Surat KPU Nomor 713/KPU/X/2013 Tanggal 24 Oktober 2013 Perihal Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Parpol Peserta Pemilu Tahun 2014 Periode I dan Surat KPU Nomor 811/KPU/XI/2013 Tanggal 29 November 2013 Perihal Penyampaian Laporan Penerimaa Sumbangan Dana Kampanye Parpol dan Calon Anggota DPD Peserta Pemilu 2014. KIP Kota Banda Aceh menindaklanjuti surat KPU ini dengan menyampaikan 3 (tiga) surat pemberitahuan kepada Pimpinan Parpol di Kota Banda Aceh, yaitu: Surat KIP Kota Banda Aceh Nomor 270/KIP/XI/2013 Tanggal 1 November 2013 Perihal Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Parpol Peserta Pemilu Tahun 2014 Periode I, Surat Nomor 278/KIP/XI/2013 Tanggal 11 November 2013 Perihal Penyampaian Jadual Pelayanan Konsultasi Pelaporan Dana Kampanye Pemilu 2014 dan Surat Nomor 309/KIP/XII/2013

S4Lampiran 5 1 : Berita Acara Nomor: 03/K P I-B N A /B A /III/2014 Tentang Hasil Penerim aan Laporan Awal Dana Kampanye Partai Politik dab Partai Politik Lokal Peserta Pemilu Anggota DPRK Banda Aceh Tahun 2 0 1 4 ssLampiran 52:RekapituIasi Laporan Penerim aan Sum bangan Dana Kampanye Partai Politik Pemilu 2 0 1 4 di Kota Banda Aceh Periode Pertama s /d Tanggal 2 7 D esem ber 2 0 1 3

Perihal Batas Waktu Penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Parpol Peserta Pemilu 2014 Periode I dan II. Adapun output dari kegiatan ini adalah tersosialisasi jadual kegiatan penyerahan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye Periode I s/d Tanggal 27 Desember 2013. KIP Kota Banda Aceh menerima penyerahan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye Periode I dari Tanggal 27 s/d 29 Desember 2013 dengan mempedomani Surat KPU Nomor 811/KPU/XI/2013 Tanggal 29 November 2013. Dalam hal penyerahan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye s/d Tanggal 27 Desember 2013 pukul 16.30 WIB, Parpol yang terlambat menyerahkan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye diberi toleransi paling lama 2 (dua) hari setelah batas akhir penyampaian laporan penerimaan sumbangan dana kampanye dengan memperhatikan azas equal treament dan dengan memberikan keterangan bahwa Parpol tersebut terlambat menyampaikan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye. 4.

Penyampaian laporan penerimaan sumbangan dana kampanye Parpol di Kota Banda Aceh kepada KIP Aceh dan Panwaslu Kota Banda Aceh serta mempublikasikan kedalam website KIP Kota Banda Aceh sebagai pengumuman kepada masyarakat luas.

5.

Penyerahan Laporan Dana Kampanye meliputi penerimaan dan pengeluaran Kepada Akuntan Publik. Kegiatan ini didasari Surat KPU Nomor 261/KPU/IV/2014 Tanggal 3 April 2014, Perihal Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2014. Ditindaklanjuti KIP Kota Banda Aceh segera menyurati Pimpinan Parpol dengan Surat Nomor 173/KIP/IV/2014 Tanggal 7 April 2014, Perihal Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilu 2014. Output dari Kegiatan ini adalah disampaikannya Berita Acara Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye kepada KIP Aceh dan KAP yang telah di tunjuk oleh KPU yang ditembuskan kepada Panwaslu. Berita Acara ini juga diumumkan pada website KIP Kota Banda Aceh. Hanya 1 (satu) Parpol yang tidak menyerahkan Laporan dan Penerimaan Dana Kampanye di Kota Banda Aceh, yaitu: Partai Hanura.56

6.

Penyerahan Laporan Dana Kampanye meliputi Penerimaan dan Pengeluaran kepada K an tor A kuntan P u b lik m elalu i KIP A ceh. B e rd a sa rk a n Su rat KPU Nomor: 261/KPU/IV/2014 Tanggal 3 April 2014, Perihal Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2014. Output dari kegiatan ini diterimanya data laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Parpol

peserta pemilu di Kota

Banda Aceh sampai dengan batas akhir tanggal 24 April 2014, dan menyerahkan laporan tersebut kepada KAP di kantor KIP Aceh pada tanggal 26 April 2014. 7.

Penyampaian Hasil Audit Laporan Dana Kampanye dari Kantor Akuntan Publik kepada KIP Kota Banda Aceh, untuk selanjutnya KIP Kota Banda Aceh menyampaikan kepada masingmasing Parpol dan Panwaslu Kota Banda Aceh.

8.

Pengumuman Hasil Audit Dana Kampanye Parpol peserta Pemilu 2014 melalui website KIP Kota Banda Aceh kepada masyarakat.

S6Lampiran 5 3 : Berita Acara Nomor: 08 /B A /K IP /IV /2 0 1 4 Tentang Hasil Penyampaian Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRK Kota Banda Aceh Tahun 2 0 1 4

G. Pemungutan dan Penghitungan Suara 1. Alur Kerja dan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun2014 Alur Kerja dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2 0 1 4 secara sederhana dapat dijelaskan sebagaimana alur diagram di bawah ini:

Pelaksanaan Rapat Kerja/Konsolidasi Pelaksanaan Bimtek Pelaksanaan Simulasi Supervisi dan monitoring distribusi C6 pemilih Supervisi dan monitoring persiapan distribusi alat kelengkapan pungut hitung di TPS PPS Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara hari “H” Supervisi dan monitoring pemungutan dan penghitungan suara di TPS, rekap penghitungan suara di PPS dan PPK

Penyusunan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara

Menghadapi tahapan krusial ini, KIP Kota Banda Aceh membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014. Adapun pengorganisasian kerja sebagai berikut:

T abel69 Pengorganisasian Kerja Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara No 1

Aktivitas

Tujuan

Sasaran

Ouput

Rakor Pembekalan

Penguatan penyelenggara

Penguatan PPK, PPS

Adanya forum diskusi

Pengumpulan data PPK, PPS, KPPS dan penentuan Korda

Tersedianya kontak person PPK, PPS, KPPS untuk memudahkan, koordinasi

Terjalinnya interaksi dan relasi kerja strategis antar penyelenggara pemilu setiap tingkatannya

Lancarnya koordinasi

Inventarisasi masalah, saran dan masukan

Pemetaan masalah dan solusinya

Kemampuan mendeskripsi situasi lapangan

Kemampuan PPK, PPS menghadapi masalah

Kemampuan menghadapai resiko

Penguatan kapasitas PPK, PPS

Kemampuan PPK transformasi regulasi dan informasi kepada PPS, KPPS dan menjadi tim yang solid

Penguatan kapasitas PPK dan team building

Minimalisasi resiko Teknik manajemen risiko

Pemantapan team building dan penyampaian informasi yang tepat akurat

Efektifitas informasi dan tersedian buku saku panduan

No

Aktivitas

2

Bimtek dan Simulasi

3

Tujuan

Sasaran

Ouput

Bimtek difokuskan kepada tata cara pengisian formulir

Pemahaman materi, konsep dan alur kerja Tungsura dan mengenal detil setiap formulir dan kegunaannya

Pendalaman detil materi dan pemahaman aplikasi formulir

Memahami regulasi Tungsura dan kemampuan tranformasi materi kepada yang lain Penguasaan Teknik pengisian formulir

Simulasi Tungsura ke PPK, PPS, KPPS

Paham Tupoksi kerja Tungsura di TPS

Pendalaman detil kerja Tungsura di TPS

Kerjasama dan paham tupoksi di TPS

Fokus Pindai formulir C1 utk Aplikasi Situng oleh operator

Kewajiban penyampaian formulir C1 oleh KPPS, PPS pada setiap TPS kepada KIP

Terkumpulnya seluruh salinan formulir C1 setiap TPS

Penyelesaian pemindaian formulir C1 dengan waktu cepat oleh KIP

Buku Panduan Tungsura

Tersedianya panduan kerja di hari H

KPPS, PPS, PPK memiliki panduan kerja pada setiap level tingkatan

Efektifitas pelaksanaan tupoksi kerja

Help Desk dan Call Centre

Tersedianya layanan informasi tungsura di hari H

Semua level penyelenggara memiliki jalur komunikasi jelas, cepat dan tepat

Efektifitas monev Tungsura sehingga tidak terhambat komunikasi dari KPPS ke PPS, PPK dan KIP

Koordinator Daerah

Pengawasan melalui Korda di PPK, PPS

Memudahkan jalur komunikasi KPPS

Efektifitas dan efisiensi KPPS, PPS, PPK.

Pengawasan dan Monitoring

Alur kerja pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi. DPRD Kabupaten/Kota Pemilu 2014 dapat diklasifikasikan sebagai berikut: ■

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS); 1.

Menyampaikan Formulir Model C6 kepada Pemilih, 6 s/d 8 April 2014.

2.

Penerimaan distribusi logistik dari PPK, 2 s/d 8 April 2014

3.

Penyiapan TPS, 7 s/d 8 April 2014.

4.

Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara, 9 April 2014

5.

Penyusunan BA dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS, 9 April 2014.

6.

Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS, 9 April 2014.

7.

Penyampaian hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan TPS kepada PPS, 9 April 2014.

■

Panitia Pemungutan Suara (PPS); 1.

Monitoring pelaksanaan distribusi logistik dan persiapan pembuatan TPS, 2 s/d 8 April 2014.

2.

Monitoring pelaksanaan distribusi Formulir Model C6 kepada Pemilih oleh KPPS, 6 s/d 8 April 2014.

3.

Monitoring pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, 9 April 2014.

4.

Monitoring pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS, 9 April 2014.

5.

Mengirim undangan rapat rekapitulasi penghitungan suara tingkat desa/gampong kepada saksi Parpol dan DPD, PPL, 9 s/d 10 April 2014

6.

Melaksanakan Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penyusunan BA di tingkat PPS serta menyerahkan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada saksi Parpol dan DPD, PPL, 13 s/d 17 April 2014

7.

Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat desa/gampong, 14 s/d 17 April 2014

8.

Penyampaian Berita Acara dan sertifikat hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan suara kepada PPK, 15 s/d 19 April 2014

■

Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK); 1.

Pelaksanaan distribusi logistik serta persiapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, 1 s/d 8 April 2014.

2.

Supervisi dan monitoring pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, 9 April 2014.

3.

Supervisi dan m onitoring rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat desa/gampong oleh PPS, 10 s/d 12 April 2014.

4.

Mengirim undangan rapat rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamtan oleh PPK kepada saksi Parpol dan DPD, Panwscam, 11 s/d 12 April 2014

5.

Melaksanakan Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penyusunan BA di tingkat kecamatan serta menyerahkan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada saksi Parpol dan DPD, Panwascam, 13 s/d 17 April 2014.

6.

Pengumuman salinan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan, 13 s/d 17 April 2014 14 s/d 17 April 2014.

7.

Penyampaian Berita Acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan kepada KIP Kota Banda Aceh, 15 s/d 19 April 2014.

■

KIP Kota Banda Aceh; 1.

Supervisi dan monitoring kegiatan distribusi logistik serta persiapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, 1 s/d 8 April 2014.

2.

Supervisi dan monitoring pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, 9 April 2014.

3.

Supervisi dan monitoring pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPS, 10 s/d 12 April 2014

4.

Supervisi dan monitoring pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan, 13 s/d 15 April 2014.

8.

Mengirim undangan rapat rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kota Banda Aceh kepada saksi Parpol dan DPD, Panwaslu, 13 s/d 16 April 2014.

9.

Melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kota Banda Aceh dan penyusunan BA serta menyerahkan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada saksi Parpol dan DPD, Panwaslu, 16 s/d 19 April 2014.

10. Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kota Banda Aceh, 20 s/d 22 April 2014. 11. Penyampaian sertifikat rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat Kota Banda Aceh kepada KPU Propinsi, 20 s/d 22 April 2014.

Dalam pelaksanaan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kab/Kota dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, KIP Kota Banda Aceh menyusun rencana pengorganisasian kerja dan langkah-langkah strategis pencapaian output kegiatan pada masing-masing tahapan pemungutan dan penghitungan suara, sebagai berikut:

2. Koordinasi Antar Lembaga dan Layanan Helpdesk KIP Kota Banda Aceh dalam pelaksanaan kegiatan tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2014 melakukan koordinasi sebagai berikut: 1.

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Banda Aceh dalam hal pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Kota Banda Aceh;

2.

Koordinasi dengan Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Badan Kesbangpol Linmas Banda Aceh dalam hal rekrutmen Anggota Linmas;

3.

Koordinasi dengan Polresta Banda Aceh dalam hal pengamanan proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;

4.

Koordinasi dengan pihak Kecamatan terkait pembuatan tempat pemungutan suara di setiap TPS di desa;

KIP Kota Banda Aceh juga melaksanakan layanan helpdesk pemungutan dan penghitungan suara di TPS bagi penyelenggara pada setiap tingkatan, termasuk pengiriman Formulir C1 DPD, DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Formuli C1 PPWP langsung dari TPS kepada KIP Kota Banda Aceh. Help desk ini juga melayani kebutuhan informasi hasil sementara pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2014 dari setiap TPS bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi, khususnya media pers dan peserta pemilu.

3. Pem anfaatan Aplikasi Situng Aplikasi sistem penghitungan suara merupakan salah satu terobosan KPU dalam memanfaatkan teknologi informatika komputer yang dapat dilakukan oleh KPU dalam Pemilu 2014, walaupun data manual hasil penghitungan suara tetap menjadi acuan KPU, namun aplikasi Situng ini dapat menjadi data pembanding dalam rangka transparansi proses dan hasil Pemilu 2014. Berdasarkan Pasal 59 PKPU 26 Tahun 2013 disebutkan bahwa KPPS menyampaikan salinan formulir Model C1 serta Lampiran Model C1 kepada KIP Kota Banda Aceh melalui PPK pada hari dan tanggal pemungutan suara.

KPU menyediakan aplikasi sistem penghitungan suara (Situng) sebagai sarana untuk mengirimkan hasil scanning Formulir C1, Lampiran Model C1 DPR, Lampiran Model C1 DPD, Lampiran Model C1 DPRD Propinsi, dan Lampiran Model C1 DPRD Kota Banda Aceh untuk dikirimkan ke server KPU sehingga hasil pemungutan dan penghitungan suara dapat di akses masyarakat luas. KIP Kota Banda Aceh membentuk Pokja Situng termasuk didalamnya 10 (sepuluh) orang tenaga operator untuk melakukan pemindaian termasuk 3 (tiga) orang tenaga

outsourcing untuk menangani proses scanning tersebut sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan jadual yang ditentukan oleh KPU.

4. Mekanisme Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPRA dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2 0 1 4 Pelaksanaan pemungutan suara Pemilu Anggota DPR, DPRA dan DPRD Kabupaten/Kota di TPS dilaksanakan dengan mekanisme sebagaimana gambar di bawah ini:

TATA C A R A P E M U N G U T A N SUARA

l "+ M A H W A ll

Dari gambar diatas, dapat dijelaskan langkah-langkah pelaksanaan pemungutan suara Pemilu Anggota DPR, DPRA dan DPRD Kabupaten/Kota di TPS sebagai berikut: Tahap 1: Akses Pemilih ke Dalam TPS - KPPS 4 (Identifikasi Pemilih) 1.

Pemilih masuk ke TPS secara tertib, dahulukan pemilih lansia, disabilitas dan ibu hamil.

2.

Cek jari tangan pemilih untuk memastikan tidak ada bekas tinta.

3.

Cek surat pemberitahuan memilih (Formulir Model C6) dan persilahkan pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan.

4.

Apabila pemilih tidak memiliki surat pemberitahuan memilih (Formulir Model C6), cek nama dalam daftar pemilih (DPT, DPTb, DPK) dengan mengacu pada tanda pengenal yang ditunjukkan pemilih (KTP, KK, Paspor atau karu tanda identitas lainnya).

5.

Apabila nama pemilih tidak tercantum DPT, DPTb, DPK, tulis keterangan diri pemilih dalam DPKTb (Formulir A.T. Khusus) menggunakan informasi dari tanda pengenalnya. Para pemilih ini baru dibolehkan memilih setelah jam 12.00 siang.

6.

Semua pemilih yang hadir yang namanya ada dalam DPT, DPK, DPTb, namanya di dalam daftar diberi tanda lingkaran.

7.

Semua pemilih yang hadir dicatat dalam daftar hadir.

Tahap 2: M em berikan Surat Suara - Ketua KPPS dibantu KPPS 2 dan 3. 1.

Panggil nama pemilih sesuai nomor urut kedatangan untuk diberikan surat suara. Dahulukan pemilih berkebutuhan khusus yang menunggu dalam area duduk dengan izin dari pemilih yang memiliki nomor urut lebih awal.

2.

Tandatangani dan berikan 4 (empat) jenis surat suara, DPR, DPD, DPRD dan DPRK. Surat suara yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS tidak sah.

3.

Penjelasan kepada pemilih secara berkala tata cara menandai surat suara dengan mencoblosnya menggunakan paku dan cara melipatnya agar tanda tangan Ketua KPPS tetap terlihat setelah surat suara terlipat.

4.

Apabila pemilih menerima surat suara yang rusak atau keliru, atau pemilih salah menandai surat suara di dalam bilik suara, berikan surat suara penggantikepada pemilih. Penggantian surat suara hanya dapat dilakukan satu kali. Ketua KPPS menandatangani surat suara pengganti tersebut dan mencatat adanya kejadian surat suara yang rusak dalam formulir Model C2.

5. Apabila terdapat pemilih yang tuna netra atau memiliki keterbatasan penglihatan, Ketua KPPS menawarkan penggunaan alat bantu coblos dan petugas KPPS menjadi pendamping untuk membantu menandai surat suara Anggota DPD. Pemilih juga dapat membawa pendamping sendiri.

Tahap 3: Pengaturan Area B ilik Suara - KPPS 5 1.

Arahkan Pemilih ke bilik suara yang tidak terisi dan atur aliran pemilih ke areal ini untuk memastikan kerahasiaan pemberian suara.

2.

Berikan bantuan kepada pemilih yang lemah secara fisik atau memiliki kebutuhan khusus untuk menuju bilik suara.

Tahap 4: M engatur Area Kotak Suara - KPPS 6 1.

Arahkan pemilih ke jajaran kotak suara dengan terlihat jelas dihadapan para saksi dan pastikan surat suara pemilih telah terlipat dengan benar, menampilkan tanda tangan Ketua KPPS di bagian luar.

2.

Pastikan bahwa pemilih memasukkan ke empat surat suara terlipat ke kotak suara yang sesuai; DPR kotak berlabel kuning, DPD kotak berlabel merah, DPRD Provinsi kotak berlabel biru dan DPRD Kab/Kota kotak berlabel hijau.

Tahap 5: Pem berian Tanda Tinta Pada Jari - KPPS 7 1.

Minta pemilih mencelupkan salah satu jari ke dalam botol tinta, pastikan bahwa seluruh bagian kuku tercelup dalam tinta. Jari tidak boleh langsung dilap.

2.

Arahkan pemilih meninggalkan TPS melalui pintu keluar.

3.

Satu jam te rak h ir dari pem ungutan suara pukul 1 2 .0 0 -1 3 .0 0 , Ketua KPPS mengumumkan bahwa Pemilih Khusus Tambahan sudah bisa memilih, yaitu: a) Pemilih yang namanya tidak tercantum dalam DPT, DPTb, atau DPK, namun membawa tanda pengenal seperti KTP, KK, Paspor atau kartu identitas lainnya. b) Identitas pemilih harus sama dengan alamat TPS. c)

Bila jumlah surat suara yang tersisa pada jam terakhir pemilihan tidak mencukupi, Pemilih Khusus Tambahan akan diarahkan menuju TPS terdekat yang masih memiliki persediaan surat suara.

Pelaksanaan penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPRA dan DPRD Kabupaten/Kota di TPS dilaksanakan dengan mekanisme sebagaimana denah di bawah ini:

Dari gambar diatas, dapat dijelaskan langkah-langkah pelaksanaan penghitungan suara di TPS sebagai berikut:

Tahap Persiapan: Ketua KPPS 1.

Kegiatan sebelum penghitungan suara; Ketua KPPS bersama anggota KPPS yang hadir melakukan kegiatan mengatur tempat rapat penghitungan suara termasuk menentukan tempat untuk memasang formulir Model C1 DPR, DPD, DPRD, DPRD Kab/Kota

Plano

berhologram, tempat duduk saksi, PPL, pemilih, pemantau dan masyarakat (catatan: saksi dan PPL berada di dalam TPS sedangkan pemantau, pemilih,masyarakat berada di luar TPS), juga mempersiapkan alat keperluan administrasi, formulir penghitungan suara di TPS, sampul kertas/kantong plastik pembungkus, segel, kotak suara,kunci kotak suara dan peralatan TPS lainnya. 2.

Pelaksanaan pencatatan surat suara pada saat penghitungan suara; KPPS menulis Model C1 DPR, DPD, DPD, DPRD, DPRD Kab/Kota dengan data yaitu jumlah pemilih DPT, DPTb, DPK dan DPKTb yang memberikan suara, jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan, jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos, jumlah surat suara tidak terpakai, jumlah surat suara cadangan tidak terpakai,

3.

Penghitungan Suara; menyatakan rapat penghitungan suara dimulai, membuka kunci dan tutup kotak suara, m engeluarkan surat suara, menghitung jum lah surat suara, mencocokkan jumlah surat suara dengan pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPT, DPTb, DPK dan DPKTb, mengumumkan hasil penghitungan tersebut kedalam formulir Model C1. Anggota KPPS Kedua dan KPPS Ketiga membuka surat suara, memeriksa pemberian tanda coblos pada surat suara dan menunjukkan kepada Ketua KPPS dan Anggota KPPS yang lain serta saksi, PPL, dan warga masyarakat/pemilih yang hadir. Penghitungan suara dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau mendapat penerangan cahaya cukup serta dicatat dengan tulisan yang jelas dan terbaca pada Model C1 Plano berhologram yang ditempelkan pada papan yang telah disediakan dengan cara

tally. Saksi, PPL, dan Pemantau Pemilu yang hadir pada rapat penghitungan suara diberi kesem patan untuk m endokum entasikan form ulir Model C1 Plano berhologram , dapatberupa foto ataupun video.

5. Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2 0 1 4 Dalam pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, KIP Kota Banda Aceh berpedoman kepada PKPU 26 Tahun 2013 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilu Anggota DPR, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014. Tahapan pemungutan dan penghitungan suara dimulai sejak kegiatan simulasi penyampaian hasil penghitungan suara dengan menggunakan

sistem informasi/elektronik dari tanggal 1 s/d 28 Februari 2014 sampai dengan penetapan hasil Pemilu secara nasional dari tanggal 7 s/d 9 Mei 2014. Berikut ini berapa istilah dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara, yaitu: 1.

Pemungutan suara adalah proses pemberian suara oleh pemilih di TPS dengan cara mencoblos pada kolom yang berisi nomor urut, tanda gambar dan nama Parpol dan/atau pada kolom yang berisi nomor urut dan nama calon Anggota DPR, DPRA dan DPRD Kabupaten/Kota pada surat suara Pemilu Anggota DPR, DPRA dan DPRD Kabupaten/Kota, dan mencoblos pada kolom yang berisi nomor urut, foto calon, dan nama calon anggota DPD pada Surat Suara Pemilu Anggota DPD.

2.

Penghitungan suara adalah proses penghitungan surat suara oleh KPPS untuk menentukan suara sah yang diperoleh Parpol dan calon Anggota DPR, DPD, DPRA dan DPRD Kabupaten/Kota serta surat suara yang dinyatakan tidak sah, surat suara yang tidak terpakai dan surat suara rusak/keliru dicoblos.

Dalam rangka konsolidasi penyelenggara Pemilu dalam pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRA dan DPRD Kabupaten/Kota, KIP Kota Banda Aceh melaksanakan serangkaian kegiatan rapat kerja, sosialisasi, bimbingan teknis dan simulasi, sebagai berikut: 1.

Sosialisasi PKPU Nomor: 26 Tahun 2013 dan PKPU Nomor 27 Tahun 2013 PKPU Nomor 29 Tahun 2013 kepada Pimpinan Parpol, tanggal 2 2-26 Februari 2014. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman awal kepada Parpol tentang tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan tata cara rekapitulasi tingkat PPS, PPK dan KIP Kab/Kota. Sebagai pemateri Ketua KIP Kota Banda Aceh Munawar Syah dan Indra Milwady (Pokja Tungsura).

2.

Bimbingan Teknis tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan tata cara rekapitulasi tingkat PPS dan PPK serta peran saksi dalam pelaksanaan Pemilu kepada Koordinator Saksi Parpol, Panwascam dan PPK pada tanggal 1 Maret 2014. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman awal kepada PPK dan saksi Parpol tentang tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan tata cara rekapitulasi tingkat PPS, PPK dan KIP Kab/Kota. Sebagai pemateri Ketua KIP Kota Banda Aceh Munawar Syah dan Indra Milwady (Komisioner/Pokja Tungsura).

3.

Rapat Konsolidasi dengan PPK/PPS/KPPS dalam rangka pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014 pada tanggal 8 Maret 2014 di Aula Pemkot Banda Aceh. Sebagai pemateri seluruh Anggota KIP Kota Banda Aceh.

4.

Rapat Kerja KPPS dalam rangka persiapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS Pemilu Legislatif Tahun 2014 pada Tanggal 18 s/d 22 Maret 2014 di Hotel Rajawali Kota Banda Aceh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentang tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS, kegiatan rekapitulasi di PPS dan PPK serta penyelesaian masalah yang dihadapi di lapangan. Sebagai pemateri seluruh Anggota KIP Kota Banda Aceh.

5.

Simulasi pemungutan dan penghitungan suara pada Tanggal 26 Maret 2014 di GOR KONI Kota Banda Aceh yang dihadiri oleh unsur Pemkot, Parpol, Panwaslu, Panwascam, PPK, PPS, KPPS, stake holder Pemilu dan masyarakat umum. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman langsung tentang proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014 sehingga penyelenggara Pemilu, stake holder dan masyarakat mengerti dan memahami proses kegiatan tersebut di TPS.

6. Scanning C1 dan Lampirannya KIP Kota Banda Aceh pada masa tenang membentuk tim kerja pemindaian dan scanning Formulir Model C, C1 dan Lampiran C1 DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana Surat Edaran KPU Nomor 316/KPU/IV/2014. Tim ini mulai bekerja pada tanggal 10 April 2014 dengan mengirimkan data Formulir Model C, C1 dan Lampiran C1 DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang telah masuk secara satu persatu ke server KPU. Operator Situng memastikan perkembangan data yang telah masuk dan melaporkan kepada Ketua Tim terhadap data yang belum diterima dari PPK. Kegiatan scaning ini bertujuan agar data Formulir Model C, C1 dan Lampiran C1 DPR RI, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat TPS dapat diterima oleh KPU dan diupload dalam website KPU sebagai bagian dari tansparansi informasi hasil Pemilu kepada masyarakat dan peserta Pemilu.

7. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD dan DPRD Kabupaten/Kota oleh PPS, PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota, KPU Propinsi dan KPU Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 oleh PPS, PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota, KPU Propinsi dan KPU merupakan salah satu tahapan yang sangat penting.

Ketua KIP Kota Banda Aceh memimpin Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kota Banda Aceh, 19 April 2 0 1 4 Asrama Haji Banda Aceh

Pelaksanaan kegiatan dalam tahapan ini, KIP Kota Banda Aceh berpedoman kepada PKPU 27 Tahun 2013 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD dan DPRD Kabupaten/Kota oleh PPS, PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota, KPU Propinsi dan KPU. Tahapan ini dimulai dari kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS/PPLN dari tanggal 10 s/d 15 April 2014 sampai dengan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Parpol dan perolehan suara calon Anggota DPR dan DPD dari tanggal 6 s/d 9 Mei 2014. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kota Banda Aceh dilaksanakan pada tanggal 19 April 2014 dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kota Banda Aceh bertempat di Asrama Haji Banda Aceh. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara ini mengacu kepada SOP yang dikeluarkan oleh KPU yang menjadi alur dan panduan kerja bagi KIP Kota Banda Aceh dan peserta rapat pleno dalam mengikuti agenda pembahasan rapat dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul dalam proses rapat rekapitulasi tersebut. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kota Banda Aceh sebagaimana grafik di bawah ini:

Grafik 1: Persentase Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik Pemilu Legislatif 2014

Grafik 3 Persentase Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik Pemilu Legislatif 2014 pada Daerah Pemilihan 2 (Dapil 2 - Kuta Alam) ]** I55W

W U*

ISOfM

uv 1 a .V

m

} titi

Efh.

«i UH» i» *

fOJ*

I I I £

s

■

u»

l i l II £

-f

#■

Grafik 5 Persentase Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik Pemilu Legislatif 2014 pada Daerah Pemilihan 3 (Dapil 4 - Baiturrahman-Lueng Bata)

is* ItA. US

nw--

«i

s ;ss j

h

rs o*

|

I

I

I

IIIIIII i.w

**t*

tim

H. Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Tahapan penetapan perolehan kursi dan calon terpilih Anggota DPRK Banda Aceh Tahun 2014 dilaksanakan oleh KIP Kota Banda Aceh dengan berpedoman kepada PKPU 29 Tahun 2013 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD dan DPRD Kabupaten/Kota. Penetapan dilakukan secara berjenjang, dimulai ditingkat Kabupaten/Kota oleh KPU/KIP Kabupaten Kota, tanggal 12 Mei 2014. Pada Pasal 4 Ayat (3) PKPU 29 Tahun 2013 disebutkan bahwa penetapan perolehan suara sah Parpol Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan perolehan suara sah calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, serta diumumkan paling lambat 12 hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara. Perolehan suara sah partai politik Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan perolehan suara sah calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota. Keputusan KPU tentang penetapan hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara nasional didasarkan Keputusan KPU Propinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan perolehan suara sah Parpol dan perolehan suara sah calon Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Parpol dan rincian perolehan suara sah calon Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

1. Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi Masing-Masing Partai Politik Pada Setiap Daerah Pemilihan Selanjutnya pada Pasal 21 dijelaskan tata carapenetapan perolehan kursi masing-masing Parpol pada setiap daerah pemilihan, sebagai berikut: a)

Penetapan perolehan kursi masing-masing Parpol pada setiap dapil dilakukan dengan menetapkan BPP DPRD yang didasarkan atas berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik, dan rincian perolehan suara sah calon Anggota DPRD Propinsi dan suara tidak sah di KPU/KIP Kabupaten/Kota (Model DB DPRD, Model DB-1 DPR dan Lampiran Model DB-1 DPR).57

b) BPP DPRD tersebut dihitung dengan cara total perolehan suara sah Parpol di setiap dapil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dibagi dengan jumlah kursi di dapil tersebut. c) Apabila BPP DPRD yang diperoleh dari hasil bagi jumlahseluruh suara sah Parpol dengan jumlah kursi disetiap dapil yang bersangkutan menghasilkan angka pecahan, maka angka pecahan 0,5 atau lebih dibulatkan ke atas dan angka pecahan di bawah 0,5 dihapuskan. d) Penetapan perolehan kursi Parpol sebagaimana dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota serta Saksi yang hadir (Model EB DPRD Kabupaten/Kota).58 e)

Setelah ditetapkan BPP DPRD selanjutnya dilakukan penghitungan perolehan kursi Parpol di setiap dapil.59

f)

Penghitungan perolehan kursi Parpol di setiap dapil dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu:

pertama, dilakukan dengan cara membagi jumlah suara sah yang diperoleh setiap Parpol dengan BPP DPRD, dengan ketentuan: a. apabila suara sah suatu Parpol sama atau lebih dengan BPP DPRD maka Parpol tersebut memperoleh kursi; b. apabila dalam penghitungan sebagaimana dimaksud di atas masih terdapat sisa suara, maka sisa suara tersebut akan dihitung dalam penghitungan Tahap Kedua; b. apabila suara sah suatu Parpol tidak mencapai BPP DPRD, maka Parpol tersebut tidak memperoleh kursi pada penghitungan Tahap Pertama, selanjutnya jumlah suara sah Parpol tersebut menjadi sisa suara yang akan dihitung dalam penghitungan kursi Tahap Kedua.

S7Lampiran 54: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2 0 1 4 Anggota DPR,DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Rincian Perolehan Suara Sah Calaon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten/Kota (Model DB DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Lampiran DB-1 DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota) S8Lampiran 5 5 Model Lampiran II EB 1 Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2 0 1 4 S9Lampiran 5 6 : Form ulir Rekapitulasi Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2 0 1 4

g) Penghitungan Tahap Kedua dilakukan apabila masih terdapat sisa kursi dalam penghitungan tahap pertama, dengan cara membagikan sisa kursi yang belum terbagi satu persatu sampai habis kepada Parpol berdasarkan sisa suara terbanyak. h) Apabila terdapat Parpol yang memiliki suara sah atau sisa suara sama, maka Parpol yang memiliki sisa suara yang lebih banyak persebarannya di dapil yang bersangkutan berhak atas sisa kursi terakhir. i)

Parpol dinyatakan memiliki sebaran sisa suara yang lebih banyak apabila sisa suara tersebut tersebar pada jumlah wilayah yang lebih banyak pada 1 (satu) tingkat dibawahnya.

j)

Penghitungan suara dan penetapan perolehan kursi Parpol setiap dapil dituangkan dalam Formulir Berita Acara Penetapan Perolehan Kursi Parpol dan Penetapan CalonTerpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model EB DPRD Kabupaten/Kota).

k) Perolehan kursi Parpol setiap dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota dituangkan dalam Formulir Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2 0 1 4 (Model EB-1 DPRD Kabupaten/Kota, Lampiran I Model EB-1 DPRD Kabupaten/Kota dan Lampiran II Model EB-1 DPRD Kabupaten/Kota).60

3. Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Peresm ian dan Pengucapan Sumpah Janji Anggota DPRK Banda Aceh Dasar dan tata cara penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam pemilu Tahun 2014 sebagai berikut: a) Perolehan kursi Parpol dan suara sah nama calon yang tercantum dalam DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota di setiap dapil. b) Penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota di setiap daerah pemilihan didasarkan atas peringkat suara sah terbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya yang diperoleh setiap calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai perolehan kursi Parpol pada dapil yang bersangkutan. c) JIka Parpol memperoleh sejumlah kursi, sedangkan nama-nama calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak ada satupun yang memperoleh suara sah di dapil tersebut, maka nama calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan nomor urut pada DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota daerah pemilihan yang bersangkutan. d) Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota memperoleh suara sah yang sama di suatu dapil, maka nama calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan jumlah dukungan suara yang lebih banyak persebarannya. e) Apabila 2 (dua) calon berjenis kelamin berbeda, perempuan dan laki-laki memperoleh

60Lampiran 5 7 : Berita Acara Nomor: 1 1 0 /B A /V /K IP /2 0 1 4 Tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih A nggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2 0 1 4

suara sah yang sama di suatu dapil, maka calon perempuan ditetapkan sebagai nama calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota. f)

Apabila 2 (dua) calon berjenis kelamin sama, perempuan dengan perempuan atau lakilaki dengan laki-laki memperoleh suara sah yang sama di suatu dapil, maka nama calon terpilih ditetapkan berdasarkan jum lah dukungan suara yang lebih banyak persebarannya.

g)

Dalam hal persebaran dukungan suara untuk calon persebarannya masih sama, penetapan sebagai calon terpilih dengan melihat persebaran perolehan suara pada 1 (satu) tingkat di bawahnya.

h) Apabila Parpol memperoleh kursi DPRD Kabupaten/Kota yang melebihi jumlah calon yang tercantum dalam DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota di suatu dapil, kursi yang diperoleh tersebut dialokasikan kepada nama calon yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih dari Parpol yang sama pada dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang paling dekat secara geografis berdasarkan peringkat perolehan suara terbanyak berikutnya. I)

Nama calon yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih dari dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang paling dekat secara geografis, dicoret dari DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada dapil yang paling dekat secara geografis tersebut.

j)

Daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang paling dekat secara geografis adalah dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang wilayahnya berbatasan langsung dalam satu Kecamatan apabila Kecamatan tersebut terdiri atas dua atau lebih dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota, atau Kecamatan lain yang berbatasan apabila Kecamatan tersebut merupakan satu dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

k) Apabila dapil yang paling dekat secara geografis lebih dari satu dapil, maka nama calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota diambil dari dapil yang wilayahnya berbatasan paling panjang dengan daerah pemilihan yang bersangkutan. l)

Apabila sudah tidak ada lagi calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di dapil yang paling dekat secara geografis, nama calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota diambil dari dapil terdekat berikutnya dalam satu Kecamatan.

m) Apabila sudah tidak ada lagi calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di dapil terdekat dalam satu, maka calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota diambil dari dapil terdekat dari Kecamatan yang berbatasan secara langsung.

Penetapan calon terpilih Anggota DPRK Banda Aceh dilakukan dalam Rapat Pleno KIP Kota Banda Aceh yang dihadiri oleh Saksi Partai, Pimpinan Partai Politik dan Panwaslu Kota serta undangan lainnya. Saksi, Panwaslu, dan undangan lain melalui Panwaslu dapat menyatakan keberatan terhadap penetapan calon terpilih Anggota DPRK Banda Aceh yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, dan Ketua KIP Kota Banda Aceh dengan persetujuan Anggota memberi penjelasan dan apabilat terbukti terdapat kekeliruan segera

dilakukan perbaikan. Pernyataan keberatan tersebut dicatat dalam formulir pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus dalam penetapan hasil pemilu, perolehan kursi Parpol dan penetapan calon terpilih Anggota DPRK Banda Aceh dalam pemilu Tahun 2014 (Model EB-2 DPRD Kabupaten/Kota) yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KIP Kota Banda Aceh serta dibubuhi cap. Walau demikian, pernyataan keberatan tersebut tidak menghalangi proses penetapan calon terpilih Anggota DPRK Banda Aceh. Pasal 44 menyebutkan bahwa hasil penetapan calon terpilih Anggota DPRK Banda Aceh dituangkan dalam berita acara penetapan perolehan kursi Parpol dan penetapan calon terpilih Anggota DPRK Banda Aceh pemilu Tahun 2014 (Model EB DPRD Kabupaten/Kota) yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KIP Kota Banda Aceh serta Saksi dan dibubuhi cap. Nama-nama calon Anggota DPRK Banda Aceh terpilih di setiap dapil, dituangkan dalam Formulir Daftar Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2014.61 Penetapan Calon Anggota DPRK Banda Aceh ditetapkan dengan Keputusan KIP Kota Banda Aceh dan diumumkan nama-nama calon terpilih secara luas kepada masyarakat melalui papan pengumuman, website KIP Kota Banda Aceh, atau media cetak dan media elektronik.

3. Pem beritahuan Calon Terpilih KIP Kota Banda Aceh menyampaikan pemberitahuan calon terpilih Anggota DPRK Banda Aceh kepada Pengurus Parpol di tingkat Kota masing-masing dengan tembusan kepada Pimpinan DPRK Banda Aceh, Panwaslu dan calon terpilih yang bersangkutan. Penyampaian pemberitahuan calon terpilih Anggota DPRK Banda Aceh sebagaimana ketentuan Pasal 47, dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah penetapan calon terpilih. Pemberitahuan calon terpilih Anggota DPRK

Banda Aceh menggunakan Formulir Model EB-4 DPRD

Kabupaten/Kota. Berikut ini nama-nama calon terpilih Anggota DPRK Banda Aceh Pemilu 2014 sebagaimana yang telah ditetapkan oleh KIP Kota Banda Aceh: Tabel: 70 Calon Anggota DPRK Banda Aceh Terpilih Daerah Pemilihan Kota Banda Aceh 1 (Meuraxa-Kutaraja) No

P a rta i P o lit ik

No. U ru t DCT

N am a Calon

Suara Sah

P e rin g k a t Suara Sah

1

Partai Nasional D em okrat

2

Ir. M. Ali

518

1

2

Partai D em okrat

3

Tgk. Januar Hasan

655

1

3

Partai A m anat Nasional

2

Ism aw ardi

412

1

4

Partai Keadilan dan Persatu an Indonesia

1

Daniel Abdul W ahab

550

1

61Lampiran 5 8 : Form ulir Daftar Terpilih A nggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2 0 1 4 (Model EB-3 DPRD Kabupaten/Kota)

No

Partai Politik

No. Urut DCT

Nama Calon

Suara Sah

Peringkat Suara Sah

1

Partai Keadilan Sejahtera

1

Farid Nyak Umar, ST

550

1

2

Partai Golongan Karya

1

Sabri Badruddin, ST

993

1

3

Partai Gerakan Indonesia Raya

1

Mahyiddin

420

1

4

Partai Demokrat

1

Aiyub Bukhari, S.Pd

1015

1

5

Partai Persatuan Pembangunan

4

M. Nasir, B.Sc

489

1

6

Partai Aceh

1

T. Hendra Budiansyah

905

1

Tabel: 72 Calon Anggota DPRK Banda Aceh Terpilih Daerah Pemilihan Kota Banda Aceh (Syiah Kuala-Ulee Kareng)

No

Partai Politik

No. Urut DCT

Nama Calon

Suara Sah

Peringkat Suara Sah

1

Partai Nasional Demokrat

4

H. Heri Julius, S.Sos

818

1

2

Partai Keadilan Sejahtera

1

Mukminan, SE

891

1

3

Partai Golongan Karya

2

Askari, S.Sos

521

1

4

Partai Demokrat

3

H. Isnaini Husda, SE

687

1

5

Partai Amanat Nasional

2

Mahdi, S.Ag

516

1

6

Partai Damai Aceh

4

H. Azhar

1203

1

7

Partai Aceh

4

Ir. Bunyamin

785

1

No

1

2

3

Partai Politik

Partai Nasional Demokrat Partai Keadilan Sejahtera Partai Golongan Karya

No. Urut DCT

Nama Calon

Suara Sah

Peringkat Suara Sah

2

Abdul Rafur

1204

1

1

Zulfikar

466

1

2

H. Iskandar Mahmud, SH

865

1

4

Partai Demokrat

1

Royes Ruslan, SH

623

1

5

Partai Amanat Nasional

1

Khairul Basyar

918

1

6

Partai Persatuan Pembangunan

5

Syarifah Munirah, S.Ag

845

1

7

Partai Aceh

2

Razali Ismail

686

1

Tabel: 74 Calon Anggota DPRK Banda Aceh Terpilih Daerah Pemilihan Kota Banda Aceh 5 (Jaya Baru-Banda Raya)

No

Partai Politik

No. Urut DCT

Nama Calon

Suara Sah

Peringkat Suara Sah

1

Partai Nasional Demokrat

3

T. Iqbal Djohan, SE

1725

1

2

Partai Keadilan Sejahtera

2

Irwansyah, ST

762

1

3

Partai Gerakan Indonesia Raya

1

Ramza Harli, SE

916

1

4

Partai Demokrat

1

Arif Fadillah, S.I.Kom

986

1

5r

Partai Persatuan Pembangunan

'l1

H. Ilmiza Sa'aduddin Djamal

1035

'l1

6

Partai Aceh

5

Tasrif B, ST

609

1

Peresm ian dan pengucapan sumpah jan ji Anggota DPR, DPD, DPRD dan DPRD Kabupaten/Kota merupakan tahapan terakhir dari tahapan Pemilu Legislatif Tahun 2014. Peresmian Anggota DPRK Banda Aceh Periode 2014-2019 berlangsung di Ruang Sidang Utama Gedung DPRK Banda Aceh pada tanggal 11 September 2014. Sidang Paripurna Peresmian dan Pengucapan Sumpah Janji Anggota DPRK Banda Aceh Periode 2014-2019 dibuka dan dipimpin oleh Ketua DPRK Banda Aceh Periode 2009-2014. Prosesi pelantikan sekaligus pengucapan sumpah Anggota DPRK Banda Aceh Periode 2014-2019 dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh H. Yulman, SH.,MH. atas nama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam Sidang Paripurna tersebut juga diserahkan Palu Sidang dari Ketua DPRK Banda Aceh Periode 2 0 0 9 ­ 2014 Yudi Kurnia, SE. kepada Ketua Sementara DPRK Banda Aceh Periode 2014-2019 Arief Fadillah, SI.Kom dari Partai Demokrat dan Wakil Ketua Sementara Ir. M. Ali dari Partai Nasdem.

I.

Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2 0 1 4 Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Tahun 2014 yang meliputi: 1.

Pemungutan Suara adalah Proses Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto Pasangan Calon.

2.

Penghitungan Suara adalah Proses penghitungan Surat Suara oleh KPPS untuk menentukan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon serta Surat Suara yang dinyatakan tidak sah, Surat Suara yang tidak terpakai dan Surat Suara rusak/keliru dicoblos.

1. Alur Kerja dan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2 0 1 4 Menghadapi tahapan krusial ini, KIP Kota Banda Aceh membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dengan jadual kerja sebagai berikut: ■

■

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS); 1.

Menyampaikan Formulir Model C6 PPWP kepada Pemilih, 6 s/d 8 Juli 2014.

2.

Penerimaan distribusi logistik dari PPK, 2 s/d 8 April 2014.

3.

Penyiapan TPS, 7 s/d 8 Juli 2014.

4.

Pemungutan dan penghitungan suara, 9 Juli 2014.

5.

Penyusunan BA dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS, 9 Juli 2014.

6.

Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS, 9 Juli 2014.

7.

Penyampaian hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan TPS kepada PPS, 9 Juli 2014.

Panitia Pemungutan Suara (PPS); 1.

Monitoring pelaksanaan distribusi logistik dan persiapan pembuatan TPS, 2 s/d 8 Juli 2014.

2.

Monitoring pelaksanaan distribusi Formulir Model C6 kepada Pemilih oleh KPPS, 2 s/d 8 Juli 2014.

3.

Monitoring pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara PPWP di TPS, 9 Juli 2014.

4.

Monitoring pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara PPWP di TPS, 10 s/d 12 Juli 2014.

5.

Mengirim undangan rapat rekapitulasi penghitungan suara PPWP tingkat desa/gampong kepada saksi Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden, dan PPL, 9 s/d 10 Juli 2014

6.

Melaksanakan Rekapitulasi hasil penghitungan suara PPWP dan penyusunan BA di tingkat PPS serta menyerahkan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada saksi Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden dan PPL, 10 s/d 11 Juli 2014.

7.

Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara PPWP tingkat desa/gampong, 10 s/d 12 Juli 2014.

8.

Penyampaian Berita Acara dan sertifikat hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara PPWP dan alat kelengkapan suara kepada PPK, 10 s/d 12 Juli 2014.

■

Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK); 1.

Pelaksanaan distribusi logistik serta persiapan pemungutan dan penghitungan suara PPWP di TPS, 1 s/d 8 Juli 2014.

2.

Supervisi dan monitoring pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara PPWP di TPS, 9 Juli 2014.

3.

Supervisi dan monitoring rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara PPWP di tingkat desa/gampong oleh PPS, 10 s/d 12 Juli 2014.

4.

Mengirim undangan rapat rekapitulasi penghitungan suara PPWP tingkat desa/gampong kepada saksi Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden, dan Panwascam, 9 s/d 10 Juli 2014

5.

Melaksanakan Rekapitulasi hasil penghitungan suara PPWP dan penyusunan BA di tingkat kecamatan serta menyerahkan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada saksi Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden dan Panwascam, 13 s/d 15 Juli 2014.

6.

Pengumuman salinan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara PPWP tingkat kecamatan, 13 s/d 15 Juli 2014.

7.

Penyampaian Berita Acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan kepada KIP Kota Banda Aceh, 13 s/d 15 Juli 2014

■

KIP Kota Banda Aceh; 1.

Supervisi dan m onitoring d istribu si logistik serta persiapan pem ungutan dan penghitungan suara PPWP di TPS, 1 s/d 8 Juli 2014

2.

Supervisi dan Monitoring pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara PPWP di TPS, 9 Juli 2014

3.

Supervisi dan Monitoring rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPS, 10 s/d 12 Juli2014

4.

Supervisi dan Monitoring rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan, 13 s/d 15 Juli 2014.

5.

Mengirim undangan rapat rekapitulasi penghitungan suara PPWP tingkat Kota Banda Aceh kepada saksi Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden, dan Panwaslu, 10 s/d 12 Juli 2014

6.

Melaksanakan Rekapitulasi hasil penghitungan suara PPWP dan penyusunan BA di tingkat Kota Banda Aceh serta menyerahkan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara PPWP kepada saksi Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden dan Panwaslu, 10 s/d 14 Juli 2014.

7.

Pengumuman salinan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara PPWP tingkat Kota Banda Aceh, 14 Juli 2014.

8.

Penyampaian Berita Acara dan sertifikat hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara PPWP tingkat KIP Kota Banda Aceh kepada KIP Aceh, 14 Juli 2014.

2.

Koordinasi Antar Lembaga dan Layanan Helpdesk KIP Kota Banda Aceh dalam melaksanakan tahapan pemungutan dan penghitungan suara

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 melakukan koordinasi dengan Instansi terkait, sebagai berikut: a)

Koordinasi dengan Panwaslu Kota Banda Aceh dalam hal pelaksanaan kegiatan pengosongan kotak suara yang akan digunakan untuk pemungutan suara 9 April 2014

b)

Koordinasi dengan Panwaslu Kota Banda Aceh dalam hal pelaksanaan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara PPWP di Kota Banda Aceh;

c)

Koordinasi dengan Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Badan Kesbanglinmaspol Kota Banda Aceh dalam hal Petugas Linmas TPS, Desa dan Kecamatan;

d)

Koordinasi dengan Pemerintah Kota Banda Aceh untuk sosialisasi pemungutan suara PPWP Tahun 2014.

e)

Kordinasi dengan Kepolisian terkait pengamanan kegiatan pelipatan/sortir surat suara PPWP, pengangkutan dan d istrib u si lo g istik PPWP ke TPS, pengam anan hari pemungutan/penghitungan suara, dan pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi pada setiap tingkatan penyelenggara;

Sedangkan pelaksanakan layanan helpdesk khusus pemungutan dan penghitungan suara bagi penyelenggara di tingkat kecamatan, desa dan TPS dimaksudkan untuk memberikan dukungan kepada penyelenggara pada setiap level tingkatan dalam melaksanakan tahapan pemungutan dan penghitungan suara, khususnya terkait dengan pengiriman Formulir C1 PPWP langsung dari TPS ke KIP Kota Banda Aceh.

3. Rapat Kerja, Bimbingan Teknis, dan Pemanfaatan Aplikasi Situng Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2 0 1 4 ; Untuk memastikan pelaksanaan kegiatan dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berlangsung secara tepat dan benar, KIP Kota Banda Aceh melaksanakan sejumlah kegiatan, sebagai berikut: 1.

Rapat kerja dengan PPK dan PPS dalam rangka tahapan pemungutan dan penghitungan suara PPWP, Hotel Grand Nanggroe, 30 Juli 2014. Pemateri: Munawar Syah, MA (Ketua) dan Indra Milwady, S.Sos (Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu). Output dari kegiatan ini

memberikan pemahaman kepada KPPS, PPS dan PPK terhadap proses, mekanisme dan tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara , khususnya tata cara penggunaan dan pengisian formulir. 2.

Bimtek pemungutan dan penghitungan suara kepada saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Hotel Oasis 4 Juli 2014. Pemateri: Munawar Syah, MA (Ketua) dan Indra Milwady, S.Sos (Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu). Output dari kegiatan ini para saksi tim kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di Kota Banda Aceh memiliki pemahaman yang sama terhadap tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta hak, kewajiban dan larangan saksi

Dalam rangka keterbukaan (transparansi) Informasi Publik, KPU RI telah membuat aplikasi pemungutan dan penghitungan suara (SITUNG) yang digunakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melakukan proses scanning Formulir C1 PPWP untuk dikirimkan ke server KPU Pusat sehingga hasil pemungutan dan penghitungan suara dapat di lihat di website KPU dan website KIP Kota Banda Aceh. 10 (Sepuluh) tenaga operator disiapkan KIP Kota Banda aceh yang khusus bekerja menangani proses scanning tersebut sehingga dapat dilaksanakan dengan cepat dan tepat sebagaimana instruksi KPU.62

4. Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2 0 1 4 Denah tempat pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebagai berikut:

TATA C A R A P E M U N G U T A N S U A R A

62Lampiran 5 9 : Keputusan Sekretaris KPU Kota Banda Aceh Nomor: 41.a tahun 2 0 1 4 Tentang Kelompok Kerja Aplikasi Situng dan Tim Kerja Pemindaian Scan Form ulir Model C, C1 dan Lampiran C1 DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

Dari gambar denah TPS di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut: ■

Tahap 1: Pemilih masuk ke TPS untuk melapor ke petugas KPPS 4 (empat) dengan menunnjukkan undangan/identitas lainnya untuk di masukkan ke dalam daftar hadir pemilih;

■

Tahap 2: Pemilih dipersilahkan oleh Petugas KPPS 4 (empat) untuk duduk menunggu giliran pemilih dipanggil dalam proses pemberian suara;

■

Tahap 3: Ketua KPPS memanggil pemilih menurut urutan kehadirannya untuk melakukan proses pemberian suara dan pemilih tersebut diberikan 1 (satu) jenis surat suara serta pemilih memeriksa surat suara tersebut dalam keadaan baik.

■

Tahap 4: Pemilih menuju ke bilik suara dengan didampingi oleh petugas KPPS 5 (lima) untuk melakukan proses pencoblosan keempat jenis surat suara tersebut sesuai dengan pilihannya.

■

Tahap 5: Pemilih menuju ke kotak suara untuk memasukkan keempat jenis surat suara tersebut ke dalam masing-masing kotak suara yang telah disediakan dengan didampingi oleh petugas KPPS 6 (enam).

■

Tahap 6: Setelah pemilih memasukkan semua surat suara ke kotak suara, pemilih mencelupkan jari ke tinta yang telah disediakan sebagai tanda telah melakukan proses pemberian suara dengan didampingi oleh petugas KPPS 7 (tujuh)

■

Tahap 7: Pemilih keluar dari area TPS melalui pintu keluar yang telah disediakan setelah melakukan proses pemberian suara tersebut.

Sedangkan denah pelaksanaan penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014:

Dari gambar denah penghitungan suara di atas dapat dijlaskan sebagai berikut: ■

Kegiatan sebelum Penghitungan Suara; Ketua KPPS bersama anggota KPPS yang hadir melakukan kegiatan mengatur tempat rapat penghitungan suara termasuk menentukan tempat untuk memasang formulir Model C1 PPWP Plano berhologram, tempat duduk saksi, PPL, pemilih, pemantau dan masyarakat (catatan: saksi dan PPL berada di dalam TPS sedangkat pemantau pemilih, masyarakat berada di luar TPS), alat keperluan administrasi, formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS, sampul kertas/kantong plastik pembungkus, segel, kotak suara, kunci kotak suara dan peralatan TPS lainnya.

■

Pelaksanaan Pencatatan Surat Suara pada saat Penghitungan Suara; KPPS menulis Model C1 PPWP dengan data yaitu jumlah pemilih DPT, DPTb, DPK dan DPKTb yang memberikan suara, jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan, jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos, jumlah surat suara tidak terpakai, jumlah surat suara cadangan tidak terpakai;

■

Penghitungan Suara; Ketua KPPS menyatakan rapat penghitungan suara dimulai. Mekanisme yang dilakukan meliputi: membuka kunci dan tutup kotak suara, mengeluarkan surat suara, menghitung jumlah surat suara, mencocokkan jumlah suarat suara dengan pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPT, DPTb, DPK dan DPKTb, mengumumkan hasil penghitungan tersebut kedalam Formulir Model C1 PPWP, Anggota KPPS Kedua dan Ketiga membuka surat suara, memeriksa pemberian tanda coblos pada surat suara dan menunjukkan kepada Ketua KPPS dan anggota KPPS yang lain serta saksi, PPL, dan warga masyarakat/pemilih yang hadir. Penghitungan suara dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup serta dicatat dengan tulisan yang jelas dan terbaca pada Model C1 PPWP Plano Berhologram yang ditempelkan pada papan yang telah disediakan dengan cara tally. Saksi, PPL, dan Pemantau Pemilu yanghadir pada rapat penghitungan suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir Model C1 PPWP Plano Berhologram berupa foto atau video;

■

Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Rekapitulasi penghitungan suara merupakan suatu proses merekap hasil penghitungan suara yang telah dihitung oleh KPPS di TPS terhadap perolehan suara Calon Presiden dan Wakil Presiden. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan secara berjenjang mulai dari PPS melakukan rekapitulasi pada tingkat desa atau nama lain/kelurahan, PPK melakukan rekapitulasi pada tingkat kecam atan, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi pada tingkat Kabupaten/Kota; KPU Provinsi melakukan rekapitulasi pada tingkat provinsi; dan KPU melakukan rekapitulasi pada tingkat nasional;

5. Scanning Formulir Model C1 PPWP Tanggal 10 Juli 2014, KIP Kota Banda Aceh melalui anggota operator Situng mulai melakukan proses scanning Formulir Model C1 PPWP sesuai dengan PKPU No 19 Tahun 2014 dan Surat Edaran (SE) Nomor 1341/KPU/VII/2014 yang dikirimkan secara bertahap ke server KPU sesuai dengan pengembalian Formulir Model C1 PPWP dari PPK. Operator Situng memastikan perkembangan data yang telah masuk dan melaporkan kepada Ketua Tim terhadap data yang belum diterima dari PPK Hasil scaning Formulir Model C1 PPWP di tingkat KPPS langsung dapat dilihat melalui website KPU.

6. Hasil Penghitungan Perolehan Suara PPWP Tahun 2 0 1 4 Pada tanggal 19 April 2014 bertempat di Hotel Oasis Banda Aceh, KIP Kota Banda Aceh melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Banda Aceh.63 Secara grafik presentase tingkat Kota Banda Aceh sebagai berikut:

63Lampiran 60 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Tingkat Kota Banda Aceh Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Adapun grafik persentase rekapitulasi jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di setiap kecamatan dalam wilayah Kota Banda Aceh sebagaiberikut: 1. Kecamatan Baiturrahman 60,00%

50.00%

JO.00%

30.00%

2 0 .00 %

10.00%

0 .00 % Frabowo bubianto ■ Hacta Rajasa

Joko W idodo ■Jutuf Kiilla

00.00%

5S.F7%

50.00%

44.21%

40.00%

30.00%

20-00%

10.00%

0.00% PrabowoSubianto HattaRaiasa

JoJioWidodo

Jusuf Kalla

3.Kecamatan Meuraxa 51.50%

S I . 07%

51.00% 50.50% 48.93%

50-00%

49.50% 49.0U%

dS-50% 43,00%

47.50%

Prabpwo Subianto Hdtta Raja^a

Joko Widotfo ■Jusul Kalfii

51.50%

51.07%

51.00%

50.50%

4S.93%

50.00%

49.50%

49.00%

48.50%

48.00%

47.50%

■ Pr.ibowo Subtento H a tta R a ja sa

JokoW ktqdo

Jm uf Kalla

5. Kecamatan Lueng Bata 00.00%

54.63%

50.00%

45 3?%

40.00%

30.00%

20 .00 %

10.00%

0 . 00 %

■

P r a b o w o S u b i a m o - H a t t a Rajasa

jo k o W id o d o

Jusuf Kalla

50.30% 50.20% 50.20% SO. 10% 49.80%

50.009$

49.90% 49.80% 49.70% 49.60% /y y w

. Prabow o& ibiattto Hattftltoja&a

JokoW idodo Jusuf Kalla

7. Kecamatan Banda Raya

70,00% 60.31% CO. 00%

50.00%

39 bb%

40.00%

30.00%

20.00%

10.00%

0.00% ■ PrabOwO^ubisntD Hatta RjjaSa

JpkO W5ctod0 ■JuSuf t&Na

to.om

56-56%

50.00%

43.0*%

40.00%

30.00%

20 . 00%

10.00%

0 .00% ProbowoSubipnto Hatta Rajas^

JokoW idodo Jusuf Halia

9. Kecamatan Ulee Kareng 60.00%

56,00%

50.00%

4 4. 00%

40.00%

30.00%

20.00%

10.00%

0.00% Prabow gSubianto Hatta Raija&a

JokoW idoda Jusuf Kalla

BAB IV TAHAPAN PENYELESAIAN

A. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014 di Kota Banda Aceh, terdapat permohonan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dari Dewan Pengurus Pusat Partai Damai Aceh (DPP PDA) Nomor: 141/G.MK/DPP-PDA/V/2014 Tanggal 11 Mei 2014 Perihal Permohonan Pembatalan Keputusan KPU RI Nomor 411/KPTS/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang ditujukan kepada Mahkamah Konstitusi RI dengan Registrasi Nomor : 01/11/PHPU-DPRD/XII/2014 tanggal 15 Mei 2014.

1. Kronologis dan Pokok Gugatan Pemohon Pemohon (Partai Damai Aceh) dalam petitumnya meminta Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 dan TPS 2 Gampong Alue Deah Teungoh Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh dengan mendasarkan kepada argumentasi telah terjadi pelanggaran Pemilu secara sistimatis, terstruktur dan masif yang sifatnya inskonstitusional disebabkan dugaan pelanggaran mobilisasi massa dengan menggunakan Formulir Model A.5-KPU yang dilakukan oleh caleg dari PKPI atas nama Daniel A. Wahab. Adapun pokok-pokok gugatan Partai Damai Aceh (PDA) sebagai berikut: 1.

Alat Bukti Pemohon P.11.56 Bahwa pada saat Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014 di Kota Banda Aceh tanggal 9 April 2014 telah terjadi pelanggaran Pemilu secara terstruktur dan massif yang sifatnya inkonstitusional yang terjadi di TPS 1 dan TPS 2 Gampong Alue Deah Tengoh Kecamatan Meuraxa yang termasuk dalam Dapil 1 Kecamatan Meuraxa dan Kutaraja. Pelanggaran tersebut berdasarkan keterangan para saksi dilakukan oleh Caleg Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan Kota Banda Aceh 1 (Kecamatan Meuraxa dan Kutaraja) dari Partai Keadilan & Persatuan Indonesia (PKPI) atas nama Daniel A. Wahab. Bahwa telah terjadi pengiringan untuk perolehan Formulir Model A.5-KPU berdasarkan keterangan dari Kepala Desa Alue Deah Tengoh Saudara Ridwan Hamzi, yang dilakukan oleh Azwar salah satu tim sukses Caleg dari PKPI atas nama Daniel A. Wahab. Modus untuk mendapatkan Formulir Model A.5-KPU dari Kepala Desa/Geusyik adalah dengan memberikan keterangan palsu dan penyuapan sebanyak Rp. 250.000.,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sehingga Kepala Desa/Geusyik tersebut mengeluarkan sebanyak 50 lembar surat keterangan domisili yang menyatakan pemilih tersebut berasal dari Desa Alue Deah Tengoh yang kegunaannya untuk kepengurusan Formulir Model A.5-KPU pada tanggal 27 Maret 2014.

2.

Alat bukti Pemohon P.11.60 dan P.11.61 Bahwa pada saat Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014 di Kota Banda Aceh tanggal 9 April 2014, mobilisasi massa dilakukan dengan mendatangkan massa ke di TPS 1 dan TPS 2 Gampong Alue Deah Tengoh Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh yang dikoordinir oleh Saudari Fajriyah (mertua caleg nomor urut 1 Daniel A. Wahab). Bahwa Pada hari pemungutan suara 9 April 2014, massa yang sudah mendapatkan Formulir Model A.5-KPU datang secara serentak ke TPS 1 dan TPS 2 dengan menggunakan mobil dan sepeda motor sekitar Pukul. 11.00 WIB. Mereka datang dengan membawa Formulir Model A.5-KPU, kemudian Formulir Model A.5-KPU tersebut didaftarkan kepada KPPS untuk menggunakan hak pilih. Hal tersebut berdasarkan pengakuan dari warga setempat dan Sekretaris Desa, bahwasanya mereka adalah masyarakat yang berasal dari luar desa tersebut dan disengaja untuk di mobilisasi menggunakan hak pilih dengan dibantu penyediaan Formulir Model A.5-KPU oleh Saudara Ridwan Hamzi (Kepala Desa Alue Deah Tengoh) dan hal tersebut disaksikan oleh Saudari Radiah dan Erma, serta kesaksian KPPS dari TPS 2, dikarenakan penyediaan Formulir Model A.5-KPU tersebut pernah berada di tangan Saudara Ir. Akli sebagai Sekretaris Desa sebanyak 30 lembar dan Saudara Ir. Akli juga memberikan keterangan bahwa pemilih di Formulir Model A.5-KPU tersebut bersifat ilegal dan tidak memenuhi syarat administrasi untuk perolehan Formulir Model A.5-KPU.

3.

Alat bukti Pemohon 11.58 dan P.11.59 Bahwa Saudara Daniel A. Wahab, menurut keterangan saksi yang akan kami hadirkan ke muka persidangan Mahkamah Konstitusi nantinya mengetahui bahwa setiap orang yang dimobilisasi oleh saudara Daniel A. Wahab diberikan uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus

Ribu Rupiah). Bahwa berdasarkan keterangan saksi Pani Mawardy dan Risky Ananda, Saudara Daniel A. Wahab telah memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu

Rupiah) kepada keduanya pada saat malam pemungutan suara dan setelah pemungutan suara, keduanya adalah warga penduduk Lampaseh Aceh yang terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). 4.

Alat bukti Pemohon P.11.53, P.11.54 dan P.11.55 Atas tindakannya saudara Daniel A. Wahab tersebut, beberapa pihak dari 8 saksi Parpol di Dapil 1 Meuraxa-Kutaraja Kota Banda Aceh telah melaporkan pelanggaran tersebut ke Panwaslu Kota Banda Aceh. Terkait laporan tersebut di atas, Panwaslu Kota Banda Aceh telah menggelar perkara dan dalam kesimpulannya menyatakan mengakui bahwa telah terjadi mobilisasi massa dengan menggunakan Formulir Model A.5-KPU di TPS 1 dan TPS 2 yang termasuk ke Dapil 1 dilakukan oleh Caleg Nomor urut 1 dari PKPI atas nama Daniel A. Wahab.

5.

Alat bukti Pemohon P.11.63 dan P.11.64 Setelah diperiksa Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 1 dan TPS 2 Gampong Alue Deah Tengoh Kecamatan Meuraxa yang termasuk ke Dapil 1 (Kecamatan Meuraxa dan Kutaraja) oleh Panwaslu Kota Banda Aceh, tidak ditemukan seorang pun masyarakat yang

dimobilisasi oleh Saudara Daniel A. Wahab masuk dalam DPT daerah setempat. Seluruh masyarakat yang dimobilisasi oleh saudara Daniel A. Wahab adalah masyarakat Desa lain yang masih satu Kecamatan dengan Gampong Alue Deah Teungoh. 6.

Alat bukti Pemohon P.11.65 Atas tindakan pelanggaran mobilisasi massa dengan Formulir Model A.5-KPU yang dilakukan oleh Daniel A. Wahab Caleg PKPI nomor urut 1, sehingga perolehan di TPS 1 dan TPS 2 Gampong Alue Deah Tengoh Kecamatan Meuraxa yang termasuk ke Dapil 1 (Meuraxa dan Kutaraja) atas nama Caleg PKPI saudara Daniel A. Wahab sangat tinggi yaitu sejumlah 103 suara. Bahwa berkenaan dengan adanya pelanggara Pemilihan Umum pada TPS 1 dan TPS 2 Gampong Alue Deah Tengoh, Kecamatan Meuraxa yang termasuk ke Dapil 1 (Kecamatan Meuraxa dan Kutaraja), Kota Banda Aceh secara sistematis, terstruktur dan massif yang sifatnya inkonstitusional yang mempengaruhi perolehan suara bagi pemohon atas jumlah kursi yang ditetapkan. Maka pemohon sangat keberatan atas hasil penetapan penghitungan suara oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh serta Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari keseluruhan tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Kecamatan Meuraxa, Dapil Kota Banda Aceh 1.

2. Petitum Partai Damai Aceh Terhadap Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Adapun petitum pemohon sebagai berikut: a)

Petitum (tuntutan) Nomor 5 dalam perkara Nomor 01/1/ PHPU-DPRD/XII/2014; m em erintahkan kepada Termohon (KIP Kota Banda Aceh) untuk m elaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 dan TPS 2 Gampong Alue Deah Teungoh Kecamatan Meuraxa yang termasuk ke Dapil Kota Banda Aceh 1 (Meuraxa dan Kutaraja).

b)

Petitum (tuntutan) Nomor 6 dalam perkara Nomor 01/1/ PHPU-DPRD/XII/2014; menetapkan diskualifikasi terhadap caleg nomor urut 1 Dapil Kota Banda Aceh 1 (Kecamatan Meuraxa dan Kutaraja) dari Partai Keadilan & Persatuan Indonesia (PKPI) atas nama Daniel A. Wahab.

3. Kronologis dan Jawaban Termohon KIP Kota Banda Aceh setelah mengkaji lebih lanjut terhadap muatan permohonan PHPU yang diajukan oleh Partai Damai Aceh (PDA), segera menyusun kronologis dan jawaban yang disampaikan kepada KPU pada tanggal 20 Mei 2014, sebagai berikut: a) Bahwa dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kota Banda Aceh, terdapat Permohonan dari Dewan Pengurus Pusat Partai Damai Aceh (DPP PDA) Nomor: 141/G.MK/DPP-PDA/V/2014 tanggal 11 Mei 2014 perihal Permohonan Pembatalan Keputusan KPU RI Nomor 411/KPTS/KPU/Tahun 2 0 1 4 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang ditujukan kepada Mahkamah Konstitusi RI dengan Registrasi Nomor: 01/11/PHPU-DPRD/XII/2014 tanggal 15 Mei 2014. Permohonan dalam petitumnya meminta Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 dan TPS 2 Gampong Alue Deah Teungoh Kecamatan Meuraxa Banda Aceh dengan mendasarkan kepada argumentasi telah terjadi p elan ggaran Pem ilu se ca ra sis tim a tis , te rs tru k tu r dan m asif yang sifatnya in sk o n stitu sio n al d iseb abkan dugaan pelanggaran m o b ilisasi m assa dengan menggunakan Formulir Model A.5-KPU yang dilakukan oleh caleg PKPI atas nama Daniel A. Wahab. b) Jawaban Pemohon 1. Jawaban Terhadap Alat Bukti Pemohon P.11.56 : Bahwa dalam rangka melayani pemilih menggunakan hak pilih, KIP Kota Banda Aceh berpedoman kepada Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2013 dan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 serta Surat Edaran KPU Nomor : 127/KPU/III/2014 tanggal 4 Maret 2014 perihal Surat Pindah Memilih (Model A.5-KPU). KIP Kota Banda Aceh telah mengeluarkan Form Model A.5-KPU sebanyak 33 lembar untuk Pemilih yang berasal dari luar Kota Banda Aceh untuk memilih di Gampong Alue Deah Teungoh berdasarkan:

2.

a.

Surat Permohonan pemilih yang bersangkutan;

b.

Foto Copy KTP;

c.

Surat Keterangan Domisili;

d.

Terdaftar Sebagai Pemilih dalam DPT di Daerah Asal.

Jawaban Terhadap Alat Bukti Pemohon P.11.60 dan P.11.61: Bahwa Formulir Model A.5-KPU sebagaimana telah diatur di dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2013 dan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 serta Surat Edaran KPU Nomor: 127/KPU/III/2014, dapat dikeluarkan oleh KIP Kota Banda Aceh kepada Pemilih yang bersangkutan dalam rangka melayani pemilih, khususnya pemilih yang sedang menjalankan tugas belajar, tugas kerja, atau pemilih yang pindah domisili di Kota lain dan tidak memungkinkan mendapatkan Model A.5-KPU dari PPS asal;

3.

Jawaban Terhadap Alat Bukti Pemohon P.11.58 dan P.11.59: Bahwa KIP Kota Banda Aceh tidak mengetahui tentang adanya dugaan sebagaimana dimaksud alat bukti pemohon P.11.58 dan P.11.59;

4.

Jawaban Terhadap Alat Bukti Pemohon P.11.53, P.11.54 dan P.11.55: Bahwa KIP Kota Banda Aceh tidak mengetahui adanya gelar perkara yang dilakukan oleh Panwaslu Kota Banda Aceh sebagaimana alat bukti pemohon P.11.53, P.11.54 dan P.11.55; bahwa sebagaimana maksud di atas KIP Kota Banda Aceh maupun pihak terkait lainnya dalam hal ini Polresta Banda Aceh tidak pernah menerima Rekomendasi Panwaslu Kota Banda Aceh sebagaimana tindak lanjut dari hal dimaksud;

5.

Jawaban Terhadap Alat Bukti Pemohon P.11.63 dan P.11.64; Bahwa KIP Kota Banda Aceh sesuai petunjuk Surat KPU Nomor : 127/KPU/III/2014

tanggal 4 Maret 2 0 1 4 perihal Surat Pindah Memilih (Formulir Model A.5-KPU), mengeluarkan Formulir Model A.5-KPU kepada 33 pemilih untuk memilih di Gampong Alue Deah Teungoh setelah memeriksa nama yang bersangkutan terdaftar di DPT asal sesuai KTP melalui Sidalih. 6.

Jawaban Terhadap Alat Bukti Pemohon P.11.65 Bahwa KIP Kota Banda Aceh telah mengikuti ketentuan dan prosedur yang ditetapkan oleh KPU RI dalam proses mengeluarkan Surat Pindah Memilih (Formulir Model A.5-KPU) kepada pemilih yang mengajukan permohonan pindah memilih kepada KIP Kota Banda Aceh. Permohonan Pemohon bukan bagian dari prosedur dan/atau selisih hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana yang telah ditetapkan oleh KIP Kota Banda Aceh, tetapi merupakan bagian dari pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 260 Jo Pasal 301 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;

7.

Bahwa Petitum Pemohon pada nomor 5 tidak memenuhi syarat dan ketentuan Pasal 221 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;

4.

Kesimpulan Termohon dan Petitum KIP Kota Banda Aceh pada tanggal 4 Juni 2014 menyampaikan kesimpulan Termohon

Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI terhadap perkara Nomor 01.11/PHPUD PRD /XII/2014 tanggal 15 Mei 2 0 1 4 P erbaikan Perm ohonan Nomor 04-11/PH PU DPRD/XII/2014 tanggal 24 Mei 2014 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Damai Aceh), sebagai berikut: I.

Dalam Eksepsi Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Huruf b Angka 1 dan 2 Peraturan

Mahkamah Konstitusi Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan: Permohonan sebagaim ana dimaksud dalam Pasal 8 paling

kurang memuat uraian permohonanyang jelas tentang: 1. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; 2. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suarayang benar menurut Pemohon; Bahwa mengutip materi gugatan Pemohon dari halaman 6 dan seterusnya, khusus terkait materi pelanggaran Pemilihan Umum di Dapil Kota Banda Aceh I, baik dalam posita maupun petitum permohonan, Pemohon sama sekali tidak mengutip data pembanding kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon sebagaimana Pedoman Tata Cara Pengajuan Permohonan seperti yang dimaksud Pasal 1 Huruf b Angka 1 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bahwa materi permohonan Pemohon khususnya terkait Pelanggaran Pemilihan Umum di Dapil Banda Aceh I Kota Banda Aceh hanya menyangkut penggiringan pemilih pada hari H untuk perolehan Formulir Model A.5-KPU di TPS I dan TPS 2 diduga dilakukan oleh salah satu caleg dari PKPI atas nama Daniel A. Wahab. Bahwa substansi materi permohonan tentang penggiringan pemilih dengan Formulir Model A.5-KPU sebagaimana materi permohonan Pemohon merupakan ranah tindak pidana pemilu sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum, dan sejauh ini terkait permasalahan tersebut sepengetahuan Termohon belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terkait tindak pidana Pemilu yang dituduhkan oleh Pemohon kepada caleg dari PKPI tersebut. Bahwa berdasarkan uraian materi sebagaimana telah Termohon sampaikan di atas, jelaslah permohonan Pemohon kabur karena tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 10 Ayat (1) Huruf b Angka 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, oleh karenanya beralasan hukum permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 1.

Bahwa materi eksepsi di atas bahagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;

2.

Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang Tergugat akui secara tegas dalam jawaban ini;

3.

Jawaban Terhadap Alat Bukti Pemohon P.11.56: Bahwa dalam rangka melayani pemilih menggunakan hak pilih, KIP Kota Banda Aceh berpedoman kepada Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2013 dan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 serta Surat Edaran KPU Nomor: 127/KPU/III/2014 tanggal 4 Maret 2014 perihal Surat Pindah Memilih (Model A.5-KPU). KIP Kota Banda Aceh telah mengeluarkan Formulir Model A.5-KPU sebanyak 33 lembar untuk Pemilih yang berasal dari luar Kota Banda Aceh untuk memilih di Gampong Alue Deah Teungoh berdasarkan: a. Surat Permohonan pemilih yang bersangkutan; b. Foto Copy KTP;Surat Keterangan Domisili; c. Terdaftar sebagai pemilih dalam DPT di daerah asal; d. Jawaban Terhadap Alat Bukti Pemohon P.11.60 dan P.11.61;

4.

Bahwa Formulir Model A.5-KPU sebagaimana telah diatur di dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2013 dan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 serta Surat Edaran KPU Nomor: 127/KPU/III/2014, dapat dikeluarkan oleh KIP Kota Banda Aceh kepada Pemilih yang bersangkutan dalam rangka melayani pemilih, khususnya pem ilih yang sedang menjalankan tugas belajar, tugas kerja, atau pemilih yang pindah domisili di Kota lain dan tidak memungkinkan mendapatkan Formulir Model A.5-KPU dari PPS asal;

5.

Jawaban terhadap alat bukti Pemohon P.11.58 dan P.11.59: Bahwa KIP Kota Banda Aceh tidak mengetahui tentang adanya dugaan sebagaimana dimaksud alat bukti pemohon P.11.58 dan P.11.59;

6.

Jawaban terhadap alat bukti Pemohon P.11.53, P.11.54 dan P.11.55: Bahwa KIP Kota Banda Aceh tidak mengetahui adanya gelar perkara yang dilakukan oleh Panwaslu Kota Banda Aceh sebagaimana alat bukti pemohon P.11.53, P.11.54 dan P.11.55; bahwa sebagaimana maksud di atas, KIP Kota Banda Aceh maupun pihak terkait lainnya dalam hal ini Polresta Banda Aceh tidak pernah menerima rekomendasi Panwaslu Kota Banda Aceh sebagaimana tindak lanjut dari hal dimaksud;

7.

Jawaban terhadap alat bukti Pemohon P.11.63 dan P.11.64: Bahwa KIP Kota Banda Aceh sesuai petunjuk Surat KPU Nomor: 127/KPU/III/2014 tanggal 4 Maret 2014 perihal Surat Pindah Memilih (Model A.5-KPU), mengeluarkan formulir pindah memilih (Formulir Model A.5-KPU) kepada 33 pemilih untuk memilih di gampong Alue Deah Teungoh setelah memeriksa nama yang bersangkutan terdaftar di DPT asal sesuai KTP melalui Sidalih.

8.

Jawaban terhadap alat bukti Pemohon P.11.65: Bahwa KIP Kota Banda Aceh telah mengikuti ketentuan dan prosedur yang ditetapkan oleh KPU RI dalam proses mengeluarkan Surat Pindah Memilih (Formulir Model A.5-KPU) kepada pemilih yang mengajukan permohonan pindah memilih kepada KIP Kota Banda Aceh. Permohonan pemohon bukan bagian dari prosedur dan/atau selisih hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana yang telah di tetapkan oleh KIP Kota Banda Aceh, tetapi merupakan bagian dari pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 260 jo Pasal 301

Ayat 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD,

dan DPRD; 9.

Bahwa Petitum pemohon pada nomor 5 tidak memenuhi syarat dan ketentuan Pasal 221 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;

II. Petitum Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: III. Dalam Eksepsi - Mengabulkan eksepsi Termohon. IV. Dalam Pokok Perkara - Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; - Menyatakan benar Keputusan KPU Nomor: 441/KPTS/KPU/Tahun 2 0 1 4 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014; Demikian jawaban termohon atas permohonan Pemohon Register No.01.11/PHPUDPRD/XII/2014 tanggal 15 Mei 2 0 1 4 Perbaikan Perm ohonan No.04-11/PHPUDPRD/XII/2014 tanggal 24 Mei 2014. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

5.

A m ar Putusan M ahkam ah K onstitusi Republik Indonesia N om or 0 1 / 1 / PHPUD PR D /XII/2014 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/1/ PHPU-DPRD/XII/2014 dibacakan pada hari

Selasa tanggal 24 Juni Tahun 2014. Menimbang bahwa Pemohon (Partai Damai Aceh) mendalilkan adanya pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan masif di TPS 1 dan TPS 2 Gampong Alue Deah Teungoh Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, yaitu penggiringan atau mobilisasi massa untuk perolehan Formulir Model A.5-KPU yang menurut Pemohon berdasarkan keterangan dari Kepala Desa Alue Deah Teungoh Ridwan Hamzi dilakukan oleh Azwar, salah satu tim sukses calon Anggota DPRD Kota Banda Aceh dari PKPI yang memberikan uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu

Rupiah) sehingga suara PKPI menjadi 1.145 dan memperoleh satu kursi di Daerah Pemilihan Kota Banda Aceh 1, sedangkan apabila tim suskes PKPI tidak melakukan pelanggaran maka Pemohon yang mendapat 1.072 suara dan akan memperoleh satu kursi. Setelah Mahkamah mempelajari keterangan saksi yang diajukan Pemohon yaitu saksi atas nama Ir. Akli, Fani Mawaddi dan Radiah, menurut Mahkamah penggunaan Formulir Model A.5-KPU untuk pemilih dari TPS lain adalah dibenarkan menurut hukum. Dalam perkara a quo saksi Pemohon yang menerangkan bahwa terdapat penggunaan Formulir Model A.5-KPU di TPS 2 Desa Alue Deah Teungoh atas mobilisasi oleh tim sukses Calon Anggota DPRD Kota Banda Aceh dari PKPI namun tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa benar terjadi mobilisasi, karena ada kemungkinan juga bahwa penggunaan Formulir Model A.5-KPU tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, bukan mobilisasi karena saksi pun tidak mengenal siapa saja yang menggunakan Formulir Model A.5-KPU, Selain itu tidak dapat dipastikan mereka memilih Partai Politik apa. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon tidak berasalan menurut hokum. Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menolak ekspesi termohon dan dalam pokok permohonan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

B.

Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2 0 1 4 1. Permohonan, Nomor Perkara, Materi dan Objek Gugatan Sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2014 diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa dengan nomor perkara 1/PHPU-Pres/VII/2014, diajukan kepada Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu 26 Juli 2014 Pukul. 19.34 WIB. Objek sengketa PHPU PPWP di Kota Banda Aceh pada 117 TPS dalam materi gugatan sebagai berikut: a.

Jumlah pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan (36 TPS

di2 7 Gampong dalam 9 Kecamatan); b.

surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah (10

TPS di 5 Gampong dalam 4 Kecamatan); c.

Pengguna hak pilih dalam DPTb/pemilih dari TPS lain lebih besar dari data pemilih terdaftar dalam DPTb (26 TPS di 20 Gampong dalam 9 Kecamatan);

d.

Pengguna hak pilih dalam DPKTb/Pengguna KTP atau identitas lain atau Paspor lebih besar dari pemilih khusus tambahan/pengguna KTP atau identitas lain atau Paspor; (48

TPS di 28 Gampong dalam 8 Kecamatan). 2. Konsolidasi Menghadapi Gugatan PHPU PPWP Menghadapi gugatan sengketa PHPU PPWP Tahun 2014 yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) yaitu Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, KIP Kota Banda Aceh mengadakan konsolidasi internal dengan menggelar rapat Anggota KIP, Sabtu 2 Agustus 2014 dengan agenda: 1. Membahas permohonan gugatan sengketa PHPU Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 (satu) Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa kepada MK RI Nomor perkara 1/PHPU-PRES/VIII/2014 tanggal 26 Juli 2014. 2. Membahas Surat KPU RI Nomor: 1411/KPU/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014 Perihal Persiapan Penyelesaian Sengketa PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014; 3. Membahas Surat KPU RI Nomor: 1439/KPU/VII/2014 tanggal 24 Juli 2014 Perihal Standard Operating Procedure Penyelesaian Sengketa PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tanggal 8 Agustus 2014; 4. Membahas Surat KPU RI Nomor: 1446/KPU/VII/2014 tanggal 25 Juli 2014 Perihal Penyiapan dan Penyampaian Formulir Model A5 PPWP dan Model C7 PPWP; 5.

Membahas Surat KPU RI Nomor: 1449/KPU/VIII/2014 tanggal 25 Juli 2014 Perihal Sengketa PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Rapat Komisioner KIP Kota Banda Aceh memutuskan beberapa langkah-langkah tindak lanjut, sebagai berikut: 1.

Terhadap bunyi angka 7 (tujuh) Surat KPU RI Nomor: 1411/KPU/VII/2014, dan bunyi angka 1, 2, 3, Surat KPU RI Nomor: 1446/KPU/VII/2014 Perihal Penyiapan dan Penyampaian Formulir Model A5 PPWP dan Model C7 PPWP, serta bunyi angka 4 dan 5 Surat KPU RI Nomor: 1449/KPU/VIII/2014 Perihal Sengketa PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, penting untuk segera dalam kesempatan pertama melakukan koordinasi dengan Panwaslu Kota Banda Aceh, Kepolisian dan PPK se-Kota Banda Aceh sebelum pelaksanaannya pembukaan kotak suara dalam rangka penyiapan dokumen alat bukti PHPU PPWP Tahun 2014 di Kota Banda Aceh.

2.

Rapat koordinasi dengan Panwaslu Kota Banda Aceh dilaksanakan pada hari Sabtu 2 Agustus 2014 pukul 15.00 Wib di Ruang Rapat KIP Kota Banda Aceh. Rapat kordinasi ini merupakan perintah KPU RI, dimana KIP Kota Banda Aceh merencanakan pelaksanaan pembukaan kotak suara dan pengambilan dokumen yang dibutuhkan untuk menyusun jawaban, daftar bukti dan alat bukti termohon pada hari Minggu, 3 Agustus 2014 Pukul 09.00 s/d selesai, dan meminta kesediaan Panwaslu Kota Banda Aceh untuk menghadiri dan menyaksikan proses tersebut, di mana KIP Kota Banda Aceh turut mengundang saksi

peserta pemilu dan pihak Kepolisian. Dalam hal ini, Panwaslu Kota Banda Aceh dapat memahami bahwa saat ini KPU Se-Indonesia sedang menghadapi sengketa PHPU PPWP dan tentunya memerlukan dokumen alat bukti untuk menjawab permohonan PHPU pemohon, karenanya kegiatan pembukaan kotak suara untuk penyiapan alat bukti dan pengambilan dokumen oleh KIP Kota Banda Aceh agar dilakukan sesuai dengan SOP sebagaimana perintah KPU RI. Panwaslu Kota Banda Aceh akan menghadiri dan m enyaksikan p ro ses pem bukaan k o tak suara te rs e b u t, nam un te rk a it tu ru t menandatangani Berita Acara Pembukaan Kotak Suara dan Pengambilan Dokumen, Panwaslu harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan Bawaslu Aceh. 3.

Rapat koordinasi dengan PPK se-Kota Banda Aceh dilaksanakan pada hari Sabtu, 2 Agustus 2014 pukul 20.00 Wib di Ruang Rapat KIP Kota Banda Aceh. Ketua KIP Kota Banda Aceh memerintahkan kepada Ketua PPK Se-Kota Banda Aceh dalam rangka mengindentifikasi persoalan di lapangan agar berkoordinasi dengan PPS dan KPPS terkait obyek sengketa PHPU di TPS dan Gampong dalam wilayahnya masing-masing, meminta Ketua PPK dapat mengutus anggotanya membantu KIP Kota Banda Aceh dalam kegiatan pembukaan kotak suara dan penyiapan dokumen alat bukti yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, 2 Agustus 2014, pukul 09.00 WIB s.d selesai di Gudang Logistik KIP Banda Aceh, Jln. Ratu Safiatuddin Peunayong Banda Aceh.

4.

Koordinasi dengan pihak Kepolisian dilakukan oleh KIP Kota Banda Aceh dengan memberitahukan secara tertulis kegiatan pembukaan kotak suara untuk penyiapan alat bukti dan pengambilan dokumen sebagai bahan menyusun jawaban permohonan PHPU PPWP dan meminta penugasan personil dalam rangka pengamanan.

2.1. Pembukaan Kotak Suara Dalam Rangka Penyelesaian Sengketa PHPU PPWP Tahun 2014 Sesuai dengan Surat KPU RI Nomor: 1446/KPU/VII/2014 tanggal 25 Juli 2014 Perihal Penyiapan dan Penyampaian Formulir Model A5 PPWP dan Model C7 PPWP, dan Surat KPU RI Nomor: 1449/KPU/VIII/2014 Perihal Sengketa PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, KPU RI memerintahkan KIP Kota Banda Aceh untuk melakukan pembukaan kotak suara dalam rangka penyiapan dokumen pendukung yang akan digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. KIP Kota Banda Aceh diperintahkan untuk menyiapkan alat bukti berupa formulir C1 Plano, C1 Folio Berhologram, dan salinan C1 Folio, serta dokumen pendukung lainnya (DPT, DPTb, DPK, DPKTb). KPU RI meminta semua kegiatan tersebut berpedoman kepada SOP yang dikeluarkan oleh KPU RI, dibuat Berita Acara Pembukaan Kotak Suara dan Pengambilan Dokumen yang ditandangani oleh KIP Kota Banda Aceh dan Panwaslu Kota Banda Aceh, dengan mengundang saksi peserta pemilu dan pengamanan dari pihak Kepolisian. Pada hari rabu, 13 Agustus 2014 KIP Kota Banda Aceh melanjutkan pembukaan kotak suara pasca Ketetapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PHPU-PRES/XII/2014 tanggal 8

Agustus 2014, dan mempedomani Surat KPU Nomor: 1468/KPU/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014, Perihal Penyampaian Data DPT, DPTb, DPK dan DPKTb. Pembukaan Kotak Suara tersebut turut disaksikan oleh Panwaslu Kota Banda Aceh, Kepolisian Resort Kota Banda Aceh dan masingmasing Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor urut 1 (satu) Prabowo-Hatta dan nomor urut 2 (dua) Jokowi-JK tingkat Kota Banda Aceh.

2.2. Asistensi Penyelesaian PHPU PPWP Tahun 2 0 1 4 di Kota Banda Aceh Dalam rangka advokasi penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh melalui Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh Nomor: 60 Tahun 2014 Tentang Kelompok Kerja Asistensi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Pada Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh. Kelompok Kerja Asistensi Penyelesaiaan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh, bertugas: a.

Melakukan koordinasi dengan KIP Aceh untuk persiapan PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;

b.

Menyusun kronologis singkat permasalahan dan menyiapkan dokumen bukti pendukung;

c.

Menyusun jawaban termohon, daftar bukti, alat bukti termohon;

d.

Melakukan konsultasi dan pertemuan/koordinasi dengan KIP Aceh/KPU dalam penyusunan jawaban termohon, daftar bukti, alat bukti termohon;

e.

Menghadirkan saksi dan menyusun daftar saksi berdasarkan objek gugatan bila diperlukan;

f.

Mendampingi dan membantu kuasa hukum KPU dalam penyerahan daftar alat bukti ke Panitera MK;

Kelompok Kerja Asistensi Penyelesaiaan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh, terdiri dari Ketua KIP Kota Banda Aceh sebagai Pengarah, 1 (satu) orang Anggota Komisioner KIP Kota Banda Aceh sebagai Penanggung Jawab, Sekretaris KIP Kota Banda Aceh sebagai Ketua Pokja, Kasubbag Hukum sebagai Sekretaris dan Anggota sebanyak 12 (dua belas) orang Staf KIP Kota Banda Aceh.

3. Pem etaan Perm asalahan Sengketa PHPU PPWP Tahun 2 0 1 4 dan Jawaban Termohon KIP Kota Banda Aceh melalui kelompok kerja asistensi penyelesaian PHPU PPWP Tahun 2014 melakukan pemetaan permasalahan sengketa PHPU PPWP Tahun 2014 di Kota Banda Aceh yang turut diajukan gugatan sengketa PHPU oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 Prabowo-Hatta Rajasa berdasarkan objek sengketa pada 117 TPS dalam materi gugatan pemohon, hasil pemetaan sebagai berikut: a.

Jumlah seluruh pengguna hak pilih di Kota Banda Aceh tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan (36 TPS)

b.

Surat suara yang digunakan di TPS Kota Banda Aceh tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah (10 TPS)

c.

Adanya pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan (DPTb)/pemilih dari TPS lain di Kota Banda Aceh lebih besar dari data pemilih terdaftar dalam DPTb Kota Banda Aceh (26 TPS);

d.

Pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari pemilih khusus tambahan/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor (48 TPS);

Dari pemetaan permasalahan di atas, kesimpulan sementara KIP Kota Banda Aceh bahwa petitum Pemohon dalam permohonannya adalah tidak benar dan terlalu mengada-ada, karena kasalahan penghitungan dan pemungutan suara di tingkat TPS telah diperbaiki pada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS, PPK, dan tingkat KIP Kota Banda Aceh. Jawaban KIP Kota Banda Aceh yang disampaikan kepada KPU melalui Kuasa Hukum KPU, sebagai berikut: 1. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Term ohon pada pokoknya m enyatakan bahwa permohonan Pemohon terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara di Kota Banda Aceh tidak memenuhi syarat sebagaimana dinyatakan dengan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam PHPU PWP Tahun 2014, karena tidak mempengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. 2. Bahwa permohonan Pemohon mempermasalahkan 4 (empat) point yaitu : a.

Jumlah seluruh pengguna hak pilih di Kota Banda Aceh tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan (36 TPS);

b.

Surat suara yang digunakan di TPS Kota Banda Aceh tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah (10 TPS);

c.

Adanya pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan (DPTb)/pemilih dari TPS lain di Kota Banda Aceh lebih besar dari data pemilih terdaftar dalam DPTb Kota Banda Aceh (26 TPS);

d.

Pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari pemilih khusus tambahan/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor (48 TPS);

3. Bahwa terhad ap p oin t h u ru f (a) dapat d ijelask an sebagai dari 36 TPS yang dipermasalahkan, 25 TPS data Pemohon tidak sesuai dengan Form C1 PPWP (bukti T1 s/d T25). Data yang tercantum dalam Form C1 pengguna hak pilih sama dengan jumlah surat suara yang digunakan (tabel dibawah ini), oleh karena itu permohonan pemohon tidak benar dan mengada-ada.

K ecam atan

Gampong

Pengguna Hak Pilih

Su rat Suara Yang Digunakan

Su rat Suara Sah

Su rat Suara T id ak Sah

Alat bukti

No Alat bukti

Versi Pem o hon

Versi C1 Term ohon

Versi Pem o hon

Versi C1 Term ohon

Versi Pem o hon

Versi C1 Term ohon

Versi Pem o hon

Versi C1 Term ohon

3

436

234

234

234

225

225

9

9

Form C1

1

1

186

186

186

186

168

177

9

9

Form C1

2

2

193

193

193

193

185

189

4

4

Form C1

3

3

127

127

127

127

125

126

1

1

Form C1

4

5

124

124

124

124

130

116

8

8

Form C1

5

7

9

189

189

189

183

183

6

6

Form C1

6

11

255

255

255

255

255

249

6

6

Form C1

7

2

118

118

108

118

115

115

3

3

1

221

262

262

262

261

261

1

1

2

209

209

209

209

204

204

0

5

4

191

181

181

181

180

180

1

1

Form C1

11

2

143

193

193

193

193

193

0

0

Form C1

12

4

42

44

44

44

43

43

1

1

Form C1

13

5

205

185

185

185

184

184

1

1

Form C1

14

2

266

256

256

256

253

253

3

3

Form C1

15

Lamgugob

4

127

137

137

137

134

134

3

3

Form C1

16

Pineung

3

0

440

440

440

433

433

7

7

Form C1

17

Lhong Cut

4

223

212

211

212

207

207

4

5

Form C1

18

2

262

262

262

262

250

256

6

6

3

2

263

263

263

258

258

5

5

Form C1

20

4

235

228

228

228

223

223

5

5

Form C1

21

2

0

266

266

266

262

262

4

4

2

20

200

200

200

196

196

4

4

5

313

173

173

173

170

170

3

3

Form C1

24

6

201

191

191

191

189

189

2

2

Form C1

25

A teuk Jawo

Peuniti

Baitu rrahm a n

Ateuk Pahlawan Kam pong Baru Bandar Baru Kuta Alam

TPS

Keuram at

Form C1

Form C1

Form C1

8

9

10

Beuraw e

Meuraxa

Syiah Kuala

Banda Raya

Punge Ujong

Lam tem en Jaya Baru

Barat Em perom

Lam tem en Tim ur

Ulee Kareng

Pango Raya Ceurih Lam Glumpang

Form C1

Form C1

Form C1

19

22

23

Dari 36 TPS yang dipermasalahkan, terdapat 11 TPS dimana petugas KPPS keliru dalam mencantumkan angka pada kolom yang salah. Kekeliruan mencantumkan angka tersebut sudah diperbaiki pada rekapitulasi di tingkat PPS, dan angka yang benar sudah dicantumkan dalam Formulir D1 pada masing-masing gampong.

K eca m a ta n

Baitu rrahm a n

G am pong

TPS

P en g g u n a H ak Pilih Versi Versi C1 P em o T erm hon ohon

S u ra t S u a ra Y ang D igunakan Versi Versi C1 P em o T erm hon ohon

S u ra t S u a ra Sah

Versi P em o ho n

Versi C1 T erm ohon

S u ra t S u ara T id a k Sah Versi Versi C1 P em o T erm hon ohon

A lat bukti

No A lat bukti

Seutui

5

394

190

181

181

179

179

2

2

Form C1 Form D1

2 6 dan 74

Kuta Alam

6

147

137

137

137

137

137

0

248

Form C1 Form D1

2 7 dan 75

Laksana

1

353

358

345

345

342

342

3

3

Form C1 Form D1

2 8 dan 76

Lueng Bata

P an teriek

2

116

116

116

113

107

107

6

6

Form C1 Form D1

2 9 dan 77

Baitu rrahm a n

Seutui

1

327

327

315

315

307

307

8

8

Form C1 Form D1

3 0 dan 74

5

237

237

214

214

210

210

4

4

Form C1 Form D1

3 1 dan 78

7

338

338

336

336

336

336

2

2

Form C1 Form D1

3 2 dan 78

Mulia

5

238

238

232

232

229

229

3

3

Form C1 Form D1

3 3 dan 79

Syiah Kuala

Lamgugob

6

229

229

205

205

203

203

2

2

Form C1 Form D1

3 4 dan 80

Kuta Raja

Merduati

2

144

144

137

137

135

135

2

2

Form C1 Form D1

3 5 dan 81

Banda Raya

Lhong Raya

1

338

338

219

219

209

209

10

10

Form C1 Form D1

3 6 dan 82

Kuta Alam

B andar Baru Kuta Alam

4. Bahwa terhadap point huruf (b) dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Dari 10 TPS yang dipermasalahkan, 9 TPS data Pemohon tidak sesuai dengan Form C1 PPWP. Data yang tercantum dalam Form C1 surat suara yang digunakan sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah, oleh karena itu permohonan pemohon tidak benar dan mengada-ada, tabel di bawah ini:

G am pong

T PS

P en ggu n a H ak P ilih

S u rat S u ara Yang D ig u n a k a n

S u r a t S u a r a S ah

S u r a t S u a r a T id a k S ah

A la t b u k ti

No A la t b u k ti

V e rsi Pem oh on

V e rsi C1 T erm o hon

V e rsi Pem oh on

V e rsi C1 T erm o hon

177

9

9

1

186

F orm C1

2

185

189

4

4

2

193

F orm C1

3

127

125

126

1

1

3

127

F orm C1

4

124

124

130

116

8

8

5

124

F orm C1

5

11

255

255

255

249

6

6

11

255

F orm C1

7

A teu k P ah law an

2

108

118

115

115

3

2

3

3

F orm C1

8

Kuta A lam

B a n d a r B aru

2

209

209

204

204

0

2

0

5

F orm C1

10

L u en g B a ta

P a n te r ie k

2

116

113

107

107

6

2

6

6

F orm C1

29

Jay a B aru

L a m te m e n B arat

2

262

262

250

256

6

6

6

6

F orm C1

V e rsi Pem oh on

V e rsi C1 T erm o hon

V e rsi Pem oh on

V e rsi C1 T erm o hon

1

186

186

168

2

193

193

3

127

5

K e c a m a ta n

B a itu rra h m a n

P eu n iti

19

b. Dari 10 TPS yang dipermasalahkan, terdapat 1 TPS yaitu TPS 7 Gampong Bandar Baru Kecamatan Kuta Alam dimana ada kesalahan pemahaman petugas KPPS yang menganggap jumlah suara sah sama dengan surat suara yang dgunakan sehingga pada berita acara penulisan angka yang dicantuman pada kolom surat suara yang digunakan disesuaikan dengan jumlah suara sah. 5. Bahwa terhadap point huruf (c) sebagai berikut: a. Dari 26 TPS yang dipermasalahkan, terdapat 4 TPS yang data pemohon tidak sesuai dengan Form C1 PPWP, data yang tercantum dalam Form C1 PWP pengguna hak pilih dalam DPTb sama dengan data pemilih yang terdaftar dalam DPTb, oleh karena data Pemohon tidak benar dan mengada-ada, seperti tabel di bawah ini:

G am pong K ecam a

TP

Pem ilih DPTb

Pem ilih Dengan

te rd a fta r

K atego ri DPTb

S

tan

Versi Pem oh on

Lueng Bata

Lueng Bata

Jaya

Geuceu

Baru

Meunara

Meuraxa

Lampaseh Aceh

Versi C1 Term o hon

Versi Pem o hon

Alat

No

bukti

A lat

Versi

bukti

C1 Term o hon

1

0

1

1

1

4

0

6

6

6

5

0

2

2

2

3

1

0

157

0

Form C1 Form C1 Form C1 Form C1

37

38

39

40

b. Dari 26 TPS yang dipermasalahkan, 22 TPS ada kesilapan dari petugas KPPS yang tidak mencantumkan jumlah pemilih terdaftar dalam DPTb kedalam Form C1 PWP walaupun pemilih tersebut ada menggunakan hak pilihnya dan dicatat dalam Form DPTb. Terhadap kesilapan tersebut, telah dilakukan koreksi di rekapitulasi tingkat PPS dan angka yang benar telah dicantumkan dalam D1 masing-masing Gampong. (bukti T41 s/d T53 dan bukti D1 masing-masing gampong)

Gampong

TPS

Pemilih DPTb terdaftar

Pemilih Dengan Kategori DPTb

Alat bukti

No Alat bukti

Kecamatan

Baiturrahman

Versi Pemohon

Versi C1 Termoho n

Versi Pemohon

Versi C1 Termoho n

1

0

0

29

29

Form C7 Form D1

41 dan 83

2

0

0

7

7

Form D1

83

10

0

0

3

3

Form D1

84

Lambaro Skep

1

1

1

2

2

Form D1

85

Bandar Baru

4

0

0

2

2

Form C7 Form D1

42 dan 78

5

2

2

4

4

Form C7 Form D1

43 dan 78

Kuta Alam

1

0

0

1

1

Form C7 Form D1

4 4 dan 75

Alue Naga

1

0

0

2

2

Form C7 Form D1

45 dan 86

Jeulingke

6

0

0

1

1

Form D1

87

1

0

0

1

1

Form D1

88

8

0

0

3

3

Form C7 Form D1

Rukoh

1

3

0

5

5

Form D1

89

Lamdom

1

0

0

2

2

Form D1

90

2

0

0

2

2

Form C7 Form D1

4 7 dan 90

Cot Mesjid

6

0

0

1

1

Form C7 Form D1

4 8 dan 91

Merduati

5

0

0

1

1

Form C7 Form D1

4 9 dan 92

Lamlagang

5

0

0

4

4

Form C7 Form D1

50 dan 93

6

0

0

6

6

Form C7 Form D1

51 dan 93

2

0

0

3

3

Form D1

94

Lhong Cut

3

0

0

8

8

Form D1

95

Lhong Raya

2

0

0

4

4

Form C7 Form D1

52 dan 96

Emperom

2

0

0

5

5

Form C7 Form D1

53 dan 97

2

0

0

3

3

Form D1

94

Lhong Cut

3

0

0

8

8

Form D1

95

Lhong Raya

2

0

0

4

4

Form C7 Form D1

52 dan 96

Emperom

2

0

0

5

5

Form C7 Form D1

53 Dan 97

Geuceu Komplek

2

0

0

3

3

Form D1

94

Lhong Cut

3

0

0

8

8

Form D1

95

Lhong Raya

2

0

0

4

4

Form C7 Form D1

Sukaramai

Peuniti

Kuta Alam

Syiah Kuala

Kopelma Darusalam

Lueng Bata

Kuta Raja

Banda Raya

Geuceu Komplek

Jaya Baru

Geuceu Komplek

46 dan 88

52 dan 96

6. Bahwa terhadap point huruf (d) sebagai berikut: a.

Dari 48 TPS yang dipermasalahkan, dimana 10 TPS data pemohon tidak sesuai dengan Form C1 PPWP, Form C7 PPWP, dan D1 PPWP, data yang tercantum dalam Form C1 PPWP pengguna hak pilih dalam DPKTb sama dengan data pemilih yang terdaftar dalam DPKTb (tabel dibawah ini), oleh karena data Pemohon tidak benar dan mengada-ada.

G am pong

P em ilih DPTb

P em ilih D engan

te r d a f ta r

K a teg o ri DPTb

TPS

K e ca m a ta n

No A lat bukti

V ersi

V ersi C1

V ersi

V ersi C1

P em o h

T erm o h o

P em o h o

T erm o h o

on

n

n

n

A lat b uk ti

Form 7

0

53

53

53

C7

54 dan

Form

98

D1 Kuta Alam

Syiah Kuala

Lueng Bata

Jaya Baru

Beurawe 8

0

51

51

51

9

0

30

30

30

Tibang

1

0

15

15

15

Rukoh

2

0

0

1

0

Cot Mesjid

1

0

1

1

1

4

0

33

33

33

5

0

33

33

33

6

0

83

83

83

Form D1 Form D1 Form D1 Form D1 Form D1 Form D1

98

98

99

89

91

100

Geucue Meunara

Form D1 Form D1

100

100

Form Ulee Kareng

Lamteh

2

5

7

7

7

C7

57 dan

Form

101

D1

b.

Dari 48 TPS yang dipermasalahkan, 38 TPS ada kesilapan dari petugas KPPS yang tidak mencantumkan jumlah pemilih terdaftar dalam DPKTb kedalam Form C1 PWP walaupun pemilih tersebut ada menggunakan hak pilihnya dan dicatat dalam Form PKTb. Terhadap kesilapan tersebut, telah dilakukan koreksi di rekapitulasi tingkat PPS dan angka yang benar telah dicantumkan dalam D1 masing-masing Gampong. Bukti Form C7 PPWP dan bukti Form D1 PPWP masing-masing gampong.

G am pong

TPS

P e m i li h D P T b t e r d a f t a r

P e m i li h D e n g a n K a t e g o r i DPTb

No A la t b u k ti A la t b u k ti

K ec a m a ta n

Su k aram ai

B aitu rra h m an

Pem ohon

V e r s i C1 T erm o h o n

Pem ohon

V e r s i C1 T erm o h o n

2

0

0

9

9

F o rm C7 F o rm D1

4 2 d an 8 3

4

0

0

23

23

F o rm C7 F o rm D1

5 8 d an 8 3

6

0

0

17

17

Fo rm D1

83

1

0

0

5

5

F o rm C7 F o rm D1

5 9 dan 1 0 2

2

0

0

23

23

Fo rm D1

102

1

0

0

9

9

Fo rm D1

85

A teu k Pah law an

L am b a ro Skep

4

0

0

5

5

Fo rm D1

4 5 d an 7 8

5

6

6

19

19

Fo rm D1

4 6 d an 7 8

7

0

0

32

32

F o rm C7 F o rm D1

6 0 d an 7 8

8

0

0

25

25

F o rm C7 F o rm D1

61

K uta Alam

1

0

0

6

6

F o rm C7 F o rm D1

4 7 d an 7 5

L aksan a

2

0

0

10

10

F o rm C7 F o rm D1

6 2 d an 7 6

3

0

0

5

5

F o rm C7 F o rm D1

6 3 d an 7 6

1

0

0

14

14

F o rm C7 F o rm D1

4 8 d an 8 6

B a n d a r B a ru K uta Alam

Alue Naga

Rukoh

Sy iah Kuala

1

0

0

3

3

Fo rm D1

89

1

0

0

26

26

Fo rm D1

88

8

0

0

13

13

Fo rm D1

5 1 d an 8 8

Ie M asen Kaye A dang

3

0

0

11

11

Fo rm D1

103

Pin eu n g

4

0

0

10

205

Fo rm D1 Ppwp

104

1

0

0

7

7

Fo rm D1

77

K opelm a D aru salam

P a n te rie k 4

0

0

1

1

F o rm C7 F o rm D1

6 4 d an 7 7

1

0

0

4

4

Fo rm D1

90

2

0

0

3

3

F o rm C7 F o rm D1

5 4 d an 9 0

1

0

0

5

5

Fo rm D1

105

L u eng B ata

L am d om

K uta R aja

G am pong Jaw a

B an d a Raya

2

0

0

7

7

Fo rm D1

105

4

0

0

11

11

F o rm C7 F o rm D1

6 6 dan 1 0 5

M ibo

3

0

0

14

14

F o rm C7 F o rm D1

6 7 dan 1 0 6

L hong Raya

2

0

0

4

4

F o rm C7 F o rm D1

6 8 d an 9 6

G euceu In iem

1

0

0

5

5

F o rm C7 F o rm D1

6 9 dan 1 0 7

2

0

0

4

4

F o rm C7 F o rm D1

6 2 d an 9 7

3

0

0

2

2

F o rm C7 F o rm D1

7 0 d an 9 7

2

38

38

40

40

Fo rm D1

108

3

0

0

2

2

F o rm C7 F o rm D1

7 1 dan 1 0 9

5

0

0

28

28

Fo rm D1 Ppwp

109

7

0

0

17

17

F o rm C7 F o rm D1

7 2 dan 1 0 9

9

0

0

17

17

F o rm C7 F o rm D1

7 3 dan 1 0 9

E m p erom Jaya B aru

L am jam e

L am te m e n Tim u

4. Ketetapan/Putusan Mahkamah Konstitusi Sengketa PHPU PPWP Tahun 2 0 1 4 Pada KIP Kota Banda Aceh 4.1. Ketetapan Nomor 1/PH PU -PR ES/X II/2014 Ketetapan Mahkamah Konstitusi yang dikeluarkan pada hari Jumat 8 Agustus 2014 pada dasarnya menegaskan legalitas hukum terkait pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh KPU beserta jajarannya. Dalam ketetapan Mahkamah konstitusi ini menetapkan bahwa:

a)

Dokumen yang diperoleh dari pembukaan kotak suara tersegel yang diajukan dalam rangka pembuktian di persidangan Mahkamah Konstitusi oleh Termohon (KPU) sebelum adanya ketetapan ini akan dipertimbangkan dalam putusan akhir;

b)

Sejak keputusan ini dikeluarkan mengizinkan Termohon (KPU) untuk mengambil dokumen dari kotak suara yang tersegel untuk dipergunakan sebagai alat bukti dalam sidang Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan bahwa pembukaan kotak suara harus dilakukan dengan mengundang saksi dari kedua Pasangan Calon untuk menyaksikan, mengundang Pengawas Pemilu (Bawaslu atau Panwas) sesuai tingkatan untuk menyaksikan, m em buat Berita Acara Pembukaan Kotak Suara dengan memuat keterangan dokumen apa saja yang diambil, dan meminta pengamanan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

4.2. Putusan Nomor 1/PH PU -PR ES/X II/2014 Putusan Mahkamah Konstitusi dikeluarkan pada hari Kamis, 22 Agustus 2014. Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon Pasangan Calon Prabowo- Hatta tidak berdasar dan tidak dapat dibuktikan oleh kesaksian yang diajukan dalam persidangan, serta tidak disertai alat bukti lain yang memadai. Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas siapa pelaku dan siapa penerimanya, kapan, dimana terjadinya, dan berapa jumlahnya. Selain itu, tidak dapat dipastikan terjadinya politik uang tersebut akan mempengaruhi pilihan pemilih dan signifikan terhadap perolehan suara. Mengenai dalil adanya pelanggaran yang bersifat tersturktur, sistematif dan massif tidak terbukti menurut hokum, demikian pula mengenai dalil lainnya. Menurut Mahkamah Konstitusi, dalil Pemohon tersebut juga tidak terbukti terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara pihak terkait, oleh karena itu, menurut Mahkamah Konstitus, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dalam Eksepsi Mahkamah Konstitusi menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait dan dalam Pokok Permohonan Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

C. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2 0 1 4 Kewajiban penyusunan laporan penyelenggaraan pemilu diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 10 ayat (4) Huruf e: "menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan

penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi”. Dipertegas dalam Qanun Nomor 7

Tahun 2007 Pasal 32 Ayat (3) dan (5). Ayat (3) menyebutkan bahwa "KIP Kabupaten/Kota

menyampaikan laporan kinerja dan penyelenggaraan Pemilu secara periodik kepada KIP Aceh dan DPRK". Pada Ayat (5) disebutkan "KIP Kabupaten/Kota menyampaikan laporan penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilu dan tugas lainnya kepada KPU, KIP Aceh dan DPRK, dan tembusannya kepada Panwaslu Aceh dan Panwaslu Kabupaten/Kota. Amanat Undang-undang dan Qanun Aceh tersebut di atas mendasari KIP Kota Banda Aceh untuk melaksanakan kegiatan penyusunan buku laporan penyelenggaraan Pemilu yang mendeskripsikan keseluruhan proses tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014 di Kota Banda Aceh yang selanjutkan akan disampaikan pada kesempatan pertama kepada KPU, KIP Aceh, DPRK Banda Aceh, ditembuskan kepada Bawaslu Aceh dan Panwaslu Kota Banda Aceh, serta pihak-pihak lainnya yang dianggap berkepentingan terhadap laporan ini. Dalam rangka melaksanakan kegiatan ini, KIP Kota Banda Aceh membentuk kelompok kerja (Pokja) penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014. Dalam pelaksanaannya merujuk kepada Surat KPU Nomor: 1216/KPU/V/2014 tanggal 28 Mei 2014 Perihal Permintaan Laporan setiap Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2014. Anggota Pokja bertugas mengumpulkan data, dokumen arsip kegiatan, hasil dari setiap tahapan pemilu Tahun 2014 yang meliputi Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Bahan data, arsip kegiatan dan hasil dari setiap tahapan tersebut kemudian diklasifikasi sesuai tahapan kegiatan. Penyusunan buku laporan ini mempedomani sistematika laporan kegiatan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana Surat KPU Nomor: 1216/KPU/V/2014.

D. Pembubaran Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu Tahun 2 0 1 4 Dalam rangka kegiatan pembubaran badan adhoc penyelenggara pemilu Tahun 2014 di Kota Banda Aceh, KIP Kota Banda Aceh telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pembubaran Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu Tahun 2014 di Kota Banda Aceh. Dalam pelaksanaannya merujuk kepada UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS. Dalam Surat KPU Nomor: 1514/KPU/IX/2014 tanggal 5 September 2014 menjelaskan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melaksanakan kegiatan pembubaran PPK dan PPS dengan melakukan revisi anggaran dari sisa anggaran Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD dan sisa anggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran pertama dan atau dari kegiatan 3364.018 dari sisa regrouping TPS Pilpres putaran pertama serta anggaran yang tidak dilaksanakan pemotongan dalam APBN-P 2014. Pelaksanaannya di masing-masing KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan asas efektif dan efesien. KIP Kota Banda Aceh m elaksan akan k eg iatan pem bu baran badan adhoc penyelenggara pemilu Tahun 2014 pada tanggal 6 November 2014 di Gedung Pertemuan AMEL Kota Banda Aceh yang dihadiri oleh seluruh Anggota PPK dan PPS Se-Kota Banda Aceh. Dalam kegiatan ini diagendakan penyerahan sertifikat penghargaan kepada badan adhoc penyelenggara

Ketua KIP Kota Banda Aceh , Munawar Syah, MA. menyampaikan sambutan dan ucapan terim a kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu penyelenggaraan pemilu di Kota Banda Aceh

Walikota Banda Aceh , Hj. Illiza Sa'aduddin Djamal. menyampaikan sambutan dan apreseasinya kepada kinerja KIP Kota Banda Aceh dan jajarannya dalam penyelenggara Pemilu Tahun 2 0 1 4 di Kota Banda Aceh

Pemilu dan anggota relawan demokrasi (Relasi). Kegiatan yang turut mengundang unsur Muspida dan Muspika ini juga diserahkan plakat penghargaan dan ucapan terimakasih dari KIP Kota Banda Aceh atas dukungan para pihak dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2014 di Kota Banda Aceh, yaitu: Pemerintah Kota Banda Aceh, DPRK Banda Aceh, Polresta Banda Aceh, Kodim 0101 BS, Pengadilan Negeri Banda Aceh, Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Mahkamah Syar'iyyah Kota Banda Aceh, Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh, Camat Se-Kota Banda Aceh, Kepolisian Sektor Se-Kota Banda Aceh, dan Danramil/Dan Pos Se-Kota Banda Aceh. KIP Kota Banda Aceh juga memberikan piagam penghargaan kepada Almarhum Ir. H. Mawardy Nurdin, M.Eng., Sc (Walikota Banda Aceh Periode 2006-2012 dan 2012-2014) atas jasa dan dedikasinya dalam mendukung KIP Kota Banda Aceh dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berkualitas serta bermartabat di Kota Banda Aceh.

KIP Kota Banda Aceh menyampaikan piagam penghargaan kepada Almarhum Ir. H. Mawardy Nurdin, M.Eng., Sc (Walikota Banda Aceh Periode 2 0 0 6 -2 0 1 2 dan 2 0 1 2 -2 0 1 4 ) atas jasa dan dedikasinya dalam mendukung KIP Kota Banda Aceh dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada di Kota Banda Aceh

KIP Kota Banda Aceh menyampaikan penghargaan atas dukungan Pemerintah dan unsur Muspida Kota Banda Aceh dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2 0 1 4 di Kota Banda Aceh

KIP Kota Banda Aceh menyampaikan penghargaan atas dukungan Pemerintah Kecamatan dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2 0 1 4 di Kota Banda Aceh

KIP Kota Banda Aceh menyampaikan penghargaan atas dukungan jajaran Danramil dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2 0 1 4 di Kota Banda Aceh

KIP Kota Banda Aceh menyampaikan penghargaan atas dukungan Jajaran Kapolsek dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2 0 1 4 di Kota Banda Aceh

KIP Kota Banda Aceh menyampaikan Serifikat Penghargaan kepada Ketua PPK Se­ Kota Banda Aceh

282

BAB V PENUTUP

A.

Perm asalahan dan Penyelesaiannya

1. Penataan Organisasi Dalam kegiatan penataan organisasi sebagaimana ketentuan dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu dan PKPU 11 Tahun 2011 Tentang Perubahan PKPU 3 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Tata kerja PPK, PPS dan KPPS, terdapat beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh KIP Kota Banda Aceh sebagai berikut: 1.

Proses rekrutmen pembentukan PPS oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota didasari oleh usulan Kepala Desa/Geusyik Gampong atau Badan Permusyawaratan Desa. Usulan Anggota PPS dengan metode seperti ini menimbulkan permasalahan tersendiri bagi KIP Kota Banda Aceh dalam menjalankan hierarki kelembagaan mewujudkan penyelenggara pemilu yang berintegritas, terutama terkait dengan kapasitas dan loyalitas. Faktanya PPS lebih memiliki loyalitas kepada Kepala Desa/Geusyik Gampong yang mengusulkan mereka menjadi Anggota PPS.

2.

Permasalahan dalam pengangkatan dan pemberhentian Anggota KPPS oleh PPS atas nama Ketua KPU/KIP Kabupaten Kota yang berkedudukan di TPS. Metode seperti ini berdampak pada hasil rekrutmen yang tidak selektif dan tidak bebas dari kepentingan, sehingga faktanya KIP Kota Banda Aceh mendapatkan laporan dari masyarakat terhadap adanya Anggota KPPS yang dibentuk oleh PPS tersebut ternyata kader, simpatisan dan pengurus Partai Politik. Menghadapi permasalahan di atas, langkah-langkah solusi penyelesaian yang dilakukan

oleh KIP Kota Banda Aceh sebagai berikut: a.

Intensitas rapat/pertemuan koordinasi dengan badan adhoc penyelenggara Pemilu untuk memperkuat posisi hierarki kelembagaan;

b.

Penguatan hierarki kelembagaan penyelenggara Pemilu dengan melaksanakan pelatihan, pembekalan, dan bimbingan teknis tahapan Pemilu kepada penyelenggara Pemilu;

c.

Melibatkan badan adhoc penyelenggara pemilu sebagai peserta dalam setiap kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait Peraturan KPU tentang tahapan-tahapan pemilu;

d.

Penandatangan pakta integritas kepada badan adhoc penyelenggara pemilu;

e.

Melaksanakan apel akbar ikrar Pemilu berintegritas kepada seluruh badan adhoc penyelenggara Pemilu di Kota Banda Aceh;

f.

Berkoordinasi dengan Panwaslu terkait adanya temuan dan laporan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran administrasi, kode etik dan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh personil badan adhoc penyelenggara Pemilu;

g.

Bekerjasama dengan Pengawas Pemilu dan Kepolisian untuk memberikan sosialisasi kepada badan adhoc penyelenggara Pemilu tentang kriteria pelanggaran administrasi, kode etik dan pidana Pemilu serta ketentuan sanksi;

2.

Perencanaan Program dan Anggaran Serta Realisasi Anggaran Dalam kegiatan perencanaan program, anggaran dan realisasi anggaran, beberapa

hambatan yang dihadapi oleh KIP Kota Banda Aceh sebagai berikut: 1. Tidak tersedianya beberapa biaya tertentu yang sesuai dengan kondisi riil pada pelaksanaan kegiatan dan tahapan Pemilu 2014 di Kota Banda Aceh. 2. Pembiayaan terhadap gaji dan tunjangan di lingkungan KPU Kota Banda Aceh setiap tahunnya selalu dalam pagu minus/berkurang; 3. Terlambat dan tidak serentak penyampaian laporan pelaksanaan program, tahapan dan kegiatan oleh badan penyelenggara adhoc sehingga menimbulkan persoalan bagi KIP Kota Banda Aceh dalam melakukan realisasi amprahan anggaran karena belum dilengkapi dokumen pertanggungjawaban anggaran. Menghadapi permasalahan di atas, langkah-langkah solusi penyelesaian yang dilakukan oleh KIP Kota Banda Aceh sebagai berikut: a.

Melakukan koordinasi dan konsultasi anggaran dengan KPU RI untuk melakukan revisi anggaran terhadap pos pembiayaan kegiatan yang tidak tersedia;

b.

Melakukan revisi pada pos anggaran kegiatan lain yang mengakibatkan pos kegiatan tersebut berkurang;

c.

Melaksanakan rapat kerja pengelolaan dan pertanggungjawaban kegiatan anggaran dengan Sekretaris PPK dan PPS.

d.

Pencairan anggaran, khususnya yang bersifat honorarium penyelenggara adhoc ditunda sampai dengan selesainya SPJ pengelolaan anggaran kegiatan.

3.

Pendaftaran Pemantau dan Pemantauan Kegiatan pendaftaran pemantau dan pemantauan pemilu di Kota Banda Aceh bahwa tidak

semua Pemantau mentaati ketentuan dan kewajiban Pemantau, antara lain: 1.

Pemantau tidak melaporkan keberadaan lembaganya yang sedang melakukan pemantauan penyelenggaraan Pemilu di Kota Banda Aceh;

2.

KIP Kota Banda Aceh tidak menerima laporan hasil pemantauan oleh pemantau Pemilu yang melakukan pemantauan seluruh atau sebagian dari tahapan Pemilu. Langkah-langkah solusi penyelesaian yang diambil KIP Kota Banda Aceh adalah dengan

tidak melayani pihak-pihak yang mengaku sebagai Pemantau Pemilu bila tidak dapat menunjukkan akreditasi Pemantau yang dikeluarkan oleh KPU dan KIP Aceh. Meminta laporan pemantauan pemilu dari Pemantau.

4.

Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih, hambatan yang dihadapi

oleh KIP Kota Banda Aceh sebagai berikut: 1.

Dukungan anggaran kegiatan sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih di DIPA KPU/KIP Kabupaten/Kota masih dirasa minim dibandingkan dengan target capaian partisipasi pemilih, semestinya kegiatan sosialisasi pemilu mendapatkan intensitas dan porsi anggaran yang lebih di Kabupaten/Kota.

2.

Terlambatnya diterbitkan juknis pengadaan alat peraga sosialisasi pemilu dalam bentuk baliho dan spanduk menjelang masa akhir anggaran Tahun 2013 sehingga menyulitkan secara waktu bagi KIP Kota Banda Aceh untuk merealisasikan kegiatan tersebut.

3.

Kurangnya kegiatan-kegiatan pelatihan dan penguatan kapasitas bagi Anggota KPU/KIP dan staff sekretariat KPU/KIP Kabupaten dibidang kehumasan, pengelolaan media center, sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilaksanakan oleh KPU dan atau KIP Aceh.

4.

Penganggaran biaya kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam Pemilu 2014 lebih berorientasi pada event kegiatan m obilisasi warga yang diukur secara kuantitas keterlibatan warga, salah satunya seperti gerak jalan, kirab karnaval dan sebagainya. Kegiatan yang berorientasi kepada perbaikan peningkatan kualitas kehidupan demokrasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat dengan melibatkan stake holder pemilu di Kabupaten/Kota tidak mendapat porsi perhatian dalam program dan anggaran di Kabupaten/Kota, kecuali program Relasi.

Adapun langkah-langkah solusi penyelesaian yang dilakukan oleh KIP Kota Banda Aceh sebagai berikut: 1. Berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Banda Aceh dan Panitia Anggaran DPRK Banda Aceh untuk mendukung kegiatan kepemiluan di Kota Banda Aceh, khususnya dukungan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih, seperti kegiatan sosialisasi dalam bentuk pertemuan tatap muka dengan perwakilan kelompok masyarakat, stake holder pemilu, penerbitan bulletin, dan buku panduan pemilih serta tambahan dukungan anggaran untuk kegiatan Relawan Demokrasi. 2. Berinisiatif melaksanakan kegiatan penguatan kapasitas, seperti pelatihan kehumasan dan pengelolaan media center kepada staff sekretariat KIP Kota Banda Aceh bekerjasama dengan para jurnalis media. 3. Bekerjasama dengan konsultan media PT. Aksara Sketsa Komunika dalam pembuatan buku panduan pemilih, penerbitan bulletin dan pembuatan buku potret Pemilu di Kota Banda Aceh yang didukung penganggaran dari dana hibah. 4 . Bekerjasama dengan Aceh Master Web mendesain ulang tampilan website KIP Kota Banda aceh yang lebih menarik mengahadapi Pemilu 2014. 5. Merekrut dan melakukan kontrak kerja tenaga outsourcing dari unsur media dan jurnalis yang memberikan dukungan operasional kerja kepada staf sekretariat KIP Kota Banda Aceh

dalam pengelolaan media center dan website, sekaligus menjadi corong dan akses pemberitaan-pemberitaan kegiatan kepemiluan di Kota Banda Aceh ke media dan ruang publik.

5.

Pengelolaan Data dan Informasi Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan data dan informasi, hambatan yang dihadapi oleh

KIP Kota Banda Aceh sebagai berikut: 1.

Tidak adanya pengintegrasian data dan infomasi.

2.

Tidak ada tenaga ahli teknologi informatika dan jaringan.

Menghadapi permasalahan ini, langkah-langkah solusi penyelesaian yang dilakukan adalah: 1.

Mengoptimalkan server yang sudah ada, jaringan server dibuat terhubung dengan semua bagian dan di maintaince melalui layanan purna jual pemasangan internet.

2.

Melaksanakan kegiatan pelatihan pengelolaan media center kepada staf KIP Kota Banda Aceh

6. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam kegiatan tahapan pem utakhiran data dan pendaftaran pemilih, sejum lah permasalahan dihadapi oleh KIP Kota Banda Aceh, antara lain: 1.

Bahan DPS/DP4 yang tidak valid, banyak nama dan alamat yang tidak dikenal, pemilih yang sudah meninggal beberapa tahun masih banyak yang muncul sehingga menyulitkan Pantarlih untuk melakukan validasi.

2.

Dalam bahan DP4/ DPS terdapat data nama ganda dan pemilih belum cukup umur, status TNI/POLRI juga masuk dalam daftar.

3.

Perpindahan penduduk sangat tinggi karena faktor perkawinan, pindah tugas dan tugas belajar, namun tidak disertai administrasi surat kepindahannya, sehingga tentunya menimbulkan data ganda.

4.

Dalam daftar Bahan DP4/ DPS pemilih dengan data yang tidak berurutan alamatnya (baik itu lorong rumah, nomor rumah, dusun dan RT/RW, sehingga berpencar dan tentunya menyulitkan Pantarlih melakukan validasi.

5.

Penduduk yang tidak memiliki KTP/KK tentunya tidak terdaftar dalam bahan DP4/DPS dan tidak adanya aturan dari KPU yang jelas mengenai permasalahan tersebut sehingga menyulitkan penyelenggara tingkat bawah untuk bisa mengakomodir hak pilih pemilih tersebut.

6.

Terkait data ganda K1 yang memiliki kesamaan pada Nama, NIK, dan Tempat Tanggal Lahir dan NIK invalid diketahui secara faktual disebabkan oleh masih banyak penduduk yang belum/tidak memiliki identitas kependudukan, seperti penduduk yang tinggal di lahan

illegal/konflik, pemilih pemula (mahasiswa/pelajar) yang belum memiliki KTP, dan pemilih yang tinggal di rumah shelter pengungsian, masih banyak yang menggunakan KTP lama (bukan e-KTP) yang memiliki NIK berdigit kurang dari 16 angka, dan adanya adanya kelemahan pada sistem excel.

Terhadap permasalahan yang dihadapi pada tahapan ini, khususnya pemilih data ganda K1 dan NIK invalid, KIP Kota Banda Aceh telah menyampaikan bahwa pembersihan data ganda akan lebih valid jika dilakukan oleh KIP/KPU Kabupaten/Kota sendiri dengan

mencermati dan

mengakuratkan. data pemilih. Terkait dengan NIK invalid, operator Sidalih KIP Kota Banda Aceh menerima kiriman 2 (dua) file dari KPU, yakni: file pertama adalah data NIK invalid yang ada di dalam DPT dan sudah ditemukan padanannya di DP4. NIK yang sudah ditemukan tersebut sudah diperbaiki secara langsung oleh KPU melalui aplikasi Sidalih. File kedua adalah data NIK invalid yang tidak/belum ditemukan padanannya di DP4. KIP Kota Banda Aceh kembali mencermati dan berusaha memperbaiki NIK invalid tersebut dari dokumen yang dimiliki (DP4, Model A.0 dan Model A.A KPU) bekerjasama dengan Disdukcapil Kota Banda Aceh melakukan penyisiran kembali data-data NIK invalid di Kota Banda Aceh untuk kemudian dipisahkan datanya. 1.

Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Dalam kegiatan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRK Banda Aceh, hambatan

yang yang dihadapi oleh oleh KIP Kota Banda Aceh bahwa Parpol sudah merumuskan susunan bakal calon legislatif berdasarkan dapil pemilu terakhir, bakal caleg pun sudah bekerja mengsosialisasikan diri sesuai dengan dapil yang dipercayakan Parpol dan atau dipilih. Parpol sulit untuk dapat menerima perubahan susunan dapil, sehingga usulan alternatif penataan dapil oleh KIP Kota Banda Aceh yang merujuk kepada prinsip-prinsip penataan dapil sebagaimana PKPU 5 Tahun 2013 tidak terlalu mendapat respon positif dari Parpol dalam konsultasi publik. Menghadapi hal ini, KIP Kota Banda Aceh mendesign 3 (tiga) model usulan alternatif penataan dapil DPRK Banda Aceh Pemilu Tahun 2014 dan menyampaikan penjelasan kepada pimpinan Parpol dengan argumentasi yang dapat diterima dan memenuhi prinsip-prinsip penataan dapil.

2.

Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu Dalam kegiatan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, hambatan yang yang dihadapi

oleh oleh KIP Kota Banda Aceh, sebagai berikut: 1.

Adanya perbedaan jumlah KTA Parpol yang diterima KIP Kota Banda Aceh dari pengurus Parpol tingkat Kota Banda Aceh dengan KTA yang diterima oleh KPU melalui SIPOL, sehingga menyebabkan beda pendapat dengan pengurus Parpol di tingkat Kota Banda Aceh.

2.

Perintah DKPP melakukan kegiatan verifikasi terhadap Parpol yang sudah dinyatakan KPU tidak lulus administrasi menyebabkan menambah beban kerja penyelenggara.

Menghadapi permasalahan di atas, langkah-langkah solusi penyelesaian yang dilakukan oleh KIP Kota Banda Aceh: 1.

Sosialisasi kepada Parpol calon peserta pemilu Tahun 2014 tentang PKPU 14 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas PKPU 8 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan Keputusan KIP Aceh Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.

2.

Mengintensifkan iklan radio terkait persyaratan dan jadual pencalonan anggota DPRK Banda Aceh.

3.

Pencalonan Anggota DPRK Banda Aceh dan Verifikasi Dukungan Calon Anggota DPD di Kota Banda Aceh. Dalam kegiatan tahapan pencalonan anggota DPRK dan verifikasi dukungan calon anggota

DPD, KIP Kota Banda Aceh menghadapi kendala dan hambatan, sebagai berikut: 1.

Adanya perubahan kepengurusan Parpol pada saat pencalonan anggota DPRK yang menyebabkan KIP Kota Banda Aceh melakukan verifikasi ulang keabsahan kepengurusan Parpol.

2.

Verifikasi dukungan calon Anggota DPD dengan langsung menemui pemilik KTP tidak efisien dan efektif secara waktu, personil dan pembiayaan.

3.

Parpol melakukan pendaftaran calon di masa-masa akhir pendaftaran yang menyebabkan beban dan sempitnya waktu kerja tim verifikasi untuk memeriksa kelengkapan berkas persyaratan pencalonan anggota DPRK yang diajukan Parpol.

Menghadapi permasalahan di atas, langkah-langkah solusi penyelesaian yang dilakukan oleh KIP Kota Banda Aceh sebagai berikut: 1.

Memastikan keabsahan kepengurusan Parpol yang baru sesuai dengan ketentuan AD-ART Parpol.

2.

Melakukan verifikasi berkas administrasi syarat pendaftaran calon anggota DPRK yang diajukan Parpol secara langsung pada saat pendaftaran.

3.

Sosialisasi kepada Pimpinan parpol terkait tahapan pencalonan dan mengintensifkan iklan radio terkait persyaratan dan jadual pencalonan anggota DPRK Banda Aceh.

4.

Mengintensifkan sosialisasi kepada pimpinan Parpol tentang mekanisme pencalonan sebagaimana diatur PKPU 13 Tahun 2003 Perubahan Atas PKPU 7 Tahun 2013 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2014.

9. Logistik Dalam kegiatan pengelolaan logistik Pemilu Tahun 2014, KIP Kota Banda Aceh menghadapi kendala dan hambatan, sebagai berikut: 1.

Juknis pelaksanaan yang kerap kali terjadinya perubahan yang tentunya terdapat perbedaan dengan juknis sebelumnya, padahal kegiatan sedang dan telah dilaksanakan, seperti: juknis tentang pencetakan Formulir Model D dan DA Plano yang ditetapkan pelaksanaannya oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota. Juknis ini baru diterima oleh KIP Kota Banda Aceh pada 8 (delapan) hari sebelum hari H Pemilu Legislatif, akibatnya menyulitkan KIP Kota Banda Aceh untuk mencari dan memastikan perusahaan percetakan yang dapat untuk mencetak formulir-formulir ukuran plano dalam waktu singkat dengan jumlah yang banyak. Begitu juga dengan juknis

pembuatan buku Panduan Pemungutan dan

Penghitungan suara kepada KPPS. 2.

Biaya pelipatan surat suara pada Pemilu Legislatif 2014 lebih sedikit nominalnya dengan pem biayaan APBK untuk kegiatan serupa pada Pem ilukada Tahun 2 0 1 2 yang menyebabkan KIP Kota Banda Aceh terkendala dalam rekrutmen pekerja harian untuk pelipatan surat suara.

3.

Terlambatnya tiba perlengkapan logistik yang menjadi kewenangan pengadaan di KIP Propinsi yang menyebabkan terdesaknya waktu dan tenaga.

4.

Banyaknya item barang logistik dalam Pemilu yang membutuhkan lokasi penyimpanan/ gudang pendukung, ditambah lagi masih adanya sisa perlengkapan logistik Pemilukada 2012 yang belum dilakukan penghapusan.

Adapun langkah-langkah solusi penyelesaian yang dilakukan oleh KIP Kota Banda Aceh sebagai berikut: a.

Tetap melaksanakan kegiatan pengadaan logistik dan buku panduan sesuai dengan ketentuan juknis yang sudah ada, sebelum adanya perubahan juknis terbaru dengan menyesuaikan kondisi riil kebutuhan logistik;

b.

Menyesuaikan atau mengulang kembali beberapa kegiatan, seperti: juknis penggandaan buku panduan pemungutan suara Pileg bagi KPPS yang terlambat keluar menjelang 1 (satu) minggu hari pemungutan suara.

c.

Berinisiatif menyusun Buku Panduan PPK, PPS dan KPPS versi KIP Kota Banda Aceh sebelum juknis dan dummy buku dari KPU keluar.

d.

Meningkatkan koordinasi dengan tim logistik KIP Aceh.

e.

Melibatkan penyelenggara pemilu di tingkat PPK dan PPS, keluarga besar penyelenggara pemilu di Kota Banda Aceh, organisasi kepemudaan, seperti PII dan Angkatan Muda Muhammadiyah yang dinilai amanah untuk melaksanakan pekerjaan pelipatan surat suara yang dapat memahami minimnya upah pelipatan surat suara pemilu.

4.

Kampanye dan Dana Kampanye Dalam tahapan kampanye, hambatan dan kendala yang dihadapi oleh KIP Kota Banda Aceh,

sebagai berikut: 1.

Masa kampanye selain kampanye rapat umum dengan durasi terlalu lama sejak 3 (tiga) hari ditetapkan Parpol sebagai peserta pemilu.

2.

Ketentuan zonasi dan pembatasan ukuran, jumlah alat peraga kampanye luar ruang bagi Parpol dan caleg tidak efektif.

3.

Adanya ketentuan penyediaan space pem asangan alat peraga kam panye oleh penyelenggara pemilu dalam PKPU tidak diikuti dengan penyediaan anggaran pembuatan space pemasangan alat peraga.

4.

Tidak tersedianya anggaran pembuatan panggung kampanye dalam DIPA APBN.

5.

Parpol mengalami hambatan ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan dana kampanye disebabkan menunggu terkumpulnya semua laporan dari caleg. Ketentuan tentang kewajiban calon anggota DPR dan DPRD menyusun laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dan menyampaikan kepada Parpol yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan dana kampanye (LDK) Parpol, sedangkan caleg sudah melakukan kegiatan-kegiatan kampanye dalam berbagai bentuk dan metode sejak namanya ditetapkannya dalam DCT, jauh sebelum ketentuan PKPU tentang Laporan Dana Kampanye diterbitkan oleh KPU.

6.

Terlambatnya keluar Surat KPU Nomor: 91/KPU/II/2014 Tentang Lokasi Kampanye Rapat Umum, Keputusan KPU Nomor: 267/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014, Surat KPU 119/KPU/II/2014 tentang Jadual Kampanye Rapat Umum Pemilu 2014, dan Surat KPU 154/KPU/III/2014 tentang Jadual Kampanye Rapat Umum Pemilu Anggota DPRD Propinsi, DPRD Kab/Kota, yang menegaskan bahwa jadual kampanye rapat umum Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota bersamaan dilaksanakan dengan Kampanye Rapat Umum Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Propinsi, sehingga Rakor tahapan kampanye rapat umum juga terlambat dilaksanakan oleh KIP Aceh (8 Maret 2014). Padahal jauh hari sebelumnya, KIP Kota Banda Aceh sudah menggelar rapat konsultasi dengan Parpol, tanggal 1 Maret 2014 membahas draft susunan jadual kampanye rapat umum di Kota Banda Aceh. Setelah menerima masukan, tanggapan, usul dan koreksi dari Parpol, KIP Kota Banda Aceh menetapkan dalam rapat pleno tentang jadual kampanye rapat umum (Keputusan KIP Kota Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2014 tentang Penetapan Waktu, Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilu Anggota DPRK Banda Aceh Tahun 2014) yang selanjutnya disampaikan kepada Ketua/Pimpinan Parpol, Panwaslu Kota Banda Aceh dan Kepolisian untuk dapat dipedomani. Hal ini dilaksanakan berdasarkan PKPU 1 Tahun 2013 Pasal 27 Huruf e menyebutkan bahwa susunan jadual kampanye yang telah disepakati selambat-lambatnya diterima oleh Parpol peserta pemilu sesuai tingkatannya 14 (empat

belas) hari sebelum masa kampanye dengan tembusan kepada Pemerintah Daerah (Propinsi/Kabupaten/Kota), Bawaslu, Bawaslu Propinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota serta Kepolisian Republik Indonesia sesuai tingkatannya.

Menghadapi permasalahan di atas, langkah-langkah solusi penyelesaian yang dilakukan oleh KIP Kota Banda Aceh sebagai berikut: 1.

KIP melaksanakan sosialisasi PKPU tentang Pedoman Kampanye kepada Pimpinan Parpol dan Bappilu Partai, dimaksudkan agar kegiatan-kegiatan kampanye yang dilakukan Parpol dan caleg dalam bentuk selain rapat umum dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang disyaratkan Peraturan Perundang-undangan dan PKPU.

2.

Meminta Parpol melaporkan kepada Kepala Desa terkait jumlah dan jenis alat peraga luar ruang yang akan dipasang di desa agar diatur lokasi penempatannya secara tertib.

3.

Mengintensifkan iklan radio terkait zonasi, jumlah dan ukuran alat peraga kampanye luar ruang.

4.

Meminta fasilitasi pembuatan panggung kampanye pemilu oleh Pemerintah Kota Banda Aceh.

5.

Melakukan monitoring pelaksanaan kampanye alat peraga luar ruang dan berkoordinasi dengan Panwaslu dan Satpol PP untuk penertiban.

6.

Layanan heldesk dana kampanye tidak hanya untuk Parpol juga melayani konsultasi pelaporan dana kampanye para caleg.

7.

Menerbitkan Keputusan KIP Kota Banda Aceh Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan KIP Kota Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2014.

5.

Pemungutan dan Penghitungan Suara, Rekapitulasi Perolehan Suara Dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi perolehan suara,

hambatan dan kendala yang dihadapi oleh KIP Kota Banda Aceh, sebagai berikut: 1.

Terlambatnya keluar buku panduan pemungutan suara bagi KPPS, PPS dan PPK.

2.

Banyaknya jenis formulir pemungutan dan penghitungan suara, yang secara faktualnya kurang dikuasai sepenuhnya oleh KPPS, PPS dan PPK.

3.

Adanya kegiatan quick count internal perolehan suara pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRK Banda Aceh di TPS oleh helpdesk pemilu Pemkot Banda Aceh melalui aparatur gampong dan kecamatan. Permintaan data tersebut membuat fokus kegiatan pungut hitung oleh KPPS terganggu untuk melayani permintaan data tersebut, bahkan Formulir C1 yang semestinya diberikan terlebih dahulu kepada PPS atau PPK untuk disampaikan kepada KIP Kota Banda Aceh menjadi terlambat.

4.

Hasil quick count internal data perolehan suara pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRK Banda Aceh di TPS oleh helpdesk pemilu Pemerintah Kota Banda Aceh, kemudian juga terbuka untuk diakses oleh media, Parpol dan caleg, sehingga data yang masih harus melalui rapat pleno rekapitulasi di tingkatan PPS dan PPK ini sudah menjadi konsumsi

publik sehingga terdapat caleg yang sudah deklarasi perolehan kursi dan Parpol yang mengklaim mendapatkan perolehan suara signifikan dan sejumlah kursi. 5.

Adanya rekomendasi Panwaslu Kota Banda Aceh pada rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat KIP Kota Banda Aceh untuk membuka dan menghitung kembali Formulir C1 di sejumlah TPS di Kecamatan Uleekareng dan Syiah Kuala.

Adapun langkah-langkah solusi penyelesaian yang dilakukan oleh KIP Kota Banda Aceh sebagai berikut: 1.

Sosialisasi PKPU Nomor: 26 Tahun 2013 dan PKPU Nomor 27 Tahun 2013 PKPU Nomor 29 Tahun 2013 kepada Pimpinan Parpol, tanggal 2 2-26 Februari 2014. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman awal kepada Parpol tentang tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan tata cara rekapitulasi tingkat PPS, PPK dan KIP Kab/Kota

2.

Menyusun buku panduan PPS dan PPK pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan tata cara rekapitulasi tingkat PPS dan PPK.

3.

Bimtek tungsura kepada KPPS, PPS dan PPK difokuskan pada pengenalan dan tata cara pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara.

4.

Melakukan peninjauan lapangan ke kantor helpdesk pemilu Pemkot Banda Aceh untuk menyampaikan ketentuan pemungutan dan penghitungan suara dan penjelasan kondisi di lapangan akibat data perolehan suara tersebut dipublikasikan sebelum waktunya.

5.

Menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kota Banda Aceh pada rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat KIP Kota Banda Aceh dengan menjelaskan ketentuan PKPU 27 Tahun 2013 dan SOP KPU tentang tata cara pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota, dimana KIP hanya dapat mengecek hasil rekapitulasi satu tingkat dibawahnya, yaitu Formulir D1.

6.

Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Tahapan penetapan hasil pemilu, perolehan kursi dan calon terpilih Anggota DPRK Banda

Aceh yang dilaksanakan oleh KIP Kota Banda Aceh tidak mengalami hambatan dan kendala. Tidak ada satupun Parpol yang mengajukan keberatan terhadap penetapan tersebut.

B. Saran dan Rekomendasi. Beranjak dari sejumlah hambatan dan kendala yang dihadapi oleh KIP Kota Banda Aceh dalam menjalan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu Tahun 2014, beberapa saran dan rekomendasi yang dapat disampaikan untuk perbaikan proses penyelenggaran pemilu di masa mendatang, sebagai berikut: 1.

Pada KIP Kota Banda Aceh, direkomendasikan penambahan pegawai yang memiliki kompetensi dasar pengelolaan dokumentasi data dan informasi, IT, akuntansi dan hukum.

2.

Konsultasi publik penataan daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota juga dilakukan dengan pelibatan masyarakat, pemerintah daerah dan stake holder pemilu lainnya, tidak hanya dengan Parpol. Pelaksanaannya tetap mempertimbangkan prinsipprinsip penataan daerah pemilihan, yaitu kesetaraan nilai suara, ketaatan sistem pemilu

proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, coterminous (berada dalam cakupan wilayah yang sama), dan kohesivitas. 3.

Pembahasan Rencana Kerja Anggaran-Kementerian Lembaga di KPU, khususnya terkait dengan program, jadual dan tahapan penyelenggaraan pemilu memperhatikan kondisi obyektif pada masing-masing KPU/KIP Kabupaten/Kota.

4.

Hendaknya kedepan dialokasikan pos anggaran untuk kegiatan bimbingan teknis pengelolaan anggaran bagi Sekretaris PPK dan Sekretaris PPS.

5.

Pelaksanaan akreditasi pemantau pemilu yang melakukan pemantauan di Kabupaten/Kota dapat diberikan kewenangan kepada masing-masing KPU/KIP Kabupaten/Kota. Hanya pemantau yang telah terakreditasi oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dikeluarkan kartu tanda pemantau pemilu.

6.

Adanya ketentuan sanksi yang tegas bagi pemantau pemilu yang tidak menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada KPU/KIP kabupaten/Kota.

7.

Alokasi dukungan anggaran untuk kegiatan sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih di Kabupaten/Kota dapat diprioritaskan sebanding dengan target capaian partisipasi pemilih yang telah ditetapkan KPU.

8.

Memperbanyak kegiatan pelatihan, peningkatan dan penguatan kapasitas bagi Anggota KPU/KIP dan staff sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota dibidang kehumasan, hukum (sengketa PHPU), pengelolaan media center, sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilaksanakan oleh KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh.

9.

Memperketat syarat verifikasi administrasi dan faktual kepengurusan, keanggotaan dan domisili Parpol peserta pemilu.

10. Verifikasi sampel KTA Parpol dan KTP pendukung calon anggota DPD dalam verifikasi faktual keanggotaan Parpol dan syarat dukungan calon anggota DPD kedepan dilakukan dengan mekanisme Parpol dan calon anggota DPD mengumpulkan anggota Parpol pemilik KTA atau pemilik KTP di kantor Partai atau di posko pemenangan calon anggota DPD untuk langsung diverifikasi oleh petugas. 11. Penganggaran program sosialisasi dan pendidikan pemilih pemilu lebih berorientasi kepada output perbaikan peningkatan kualitas kehidupan demokrasi dan pendidikan pemilih dengan melibatkan stake holder pemilu di Kabupaten/Kota. 12. Pemisahan antara pendaftaran kependudukan dengan pendaftaran, pemutakhiran dan pemeliharaan daftar pemilih pemilu. KPU dari pusat hingga daerah sebagai penyelenggara pemilu hanya m enjalankan pendaftaran dan pem eliharaan daftar pem ilih yang membangun sistem data pemilih yang terintegrasi, update, dan diperbaiki sepanjang waktu

atau data pemilih yang terintegrasi dan berkeberlanjutan yang nantinya akan bermanfaat bagi kepentingan pemilu nasional dan juga pemilukada. 13. Pekerjaan Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) dapat dilakukan oleh badan adhoc Panitia Pemungutan Suara (PPS) di desa yang masa kerjanya lebih lama dibandingkan Pantarlih yang terbatas masa kerjanya. 14. Optimalisasi peran Kepala Desa/Geusyik Gampong dalam pendataan pemilih bersama PPS, dimulai dengan perbaikan administrasi kependudukan di desa, terutama data terkait penduduk yang telah meninggal dunia, penduduk yang telah wajib KTP, mobilitas perpindahan penduduk yang tinggi, perubahan status TNI-Polri. 15. Disarankan perbaikan sistem administrasi kependudukan, dimana E-KTP kedepan berfungsi sebagai kartu pemilih, tidak perlu menggunakan Formulir C6. 16. Sosialisasi dan Bimtek tahapan pemilu di tingkat KPU kedepan mengikutsertakan salah seorang peserta dari Anggota KPU/KIP kabupaten/Kota yang membidangi tugas kelompok kerja tahapan pemilu tersebut dan atau divisi terkait. 17. Efektifitas ketentuan tentang pembatasan ukuran, jumlah alat peraga kampanye luar ruang bagi Parpol dan caleg harus disertai pengalokasian anggaran penyediaan space pemasangan alat peraga di KPU/KIP Kabupaten/Kota. KPU/KIP Kabupaten/Kota berwenang menata pengaturan pemasangan alat peraga secara adil dan perlakuan sama pada space-space alat peraga yang disiapkan pada setiap kecamatan. Parpol, caleg tidak boleh memasang alat peraga kampanye luar ruang di luar space yang telah disediakan tersebut. 18. Panggung kampanye rapat umum juga difasilitasi oleh penyelenggara pemilu, bentuk dan ukurannya panggung sama bagi semua Parpol. Parpol tidak diperkenankan membuat panggung kampanye sendiri, sebab akan timbul perbedaan bagi Parpol yang tidak memiliki kemampuan membuat panggung sendiri. 19. Parpol diwajibkan memiliki tim akuntan publik internal yang akan memfasilitasi Parpol dan para caleg menjalankan ketentuan PKPU tentang Laporan Dana Kampanye. diterbitkan oleh KPU. 20. Keputusan dan Surat Edaran KPU hendaknya diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan batasan dan deadline jadual tahapan yang diatur dalam peraturan perundangundangan dan PKPU, misalnya: ketentuan PKPU 1 Tahun 2013 Pasal 27 Huruf e menyebutkan bahwa susunan jadual kampanye yang telah disepakati selambat-lambatnya diterima oleh Parpol peserta pemilu sesuai tingkatannya 14 (empat belas) hari sebelum masa kampanye rapat umum, tetapi Keputusan KPU Nomor: 267/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014, Surat KPU 119/KPU/II/2014 tentang Jadual Kampanye Rapat Umum Pemilu 2014, dan Surat KPU 154/KPU/III/2014 tentang Jadual Kampanye Rapat Umum Pemilu Anggota DPRD Propinsi, DPRD Kab/Kota, yang menegaskan bahwa jadual

kampanye rapat umum Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota bersamaan dilaksanakan dengan Kampanye Rapat Umum Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Propinsi, membuat KPU/KIP Kabupaten/Kota mengalami kesulitan dalam menyusun jadual sesuai dengan target 14 hari sebelum masa kampanye rapat umum dimulai, bahkan

KIP Kota Banda Aceh sudah

mengeluarkan keputusan jadual kampanye rapat umum harus melakukan revisi untuk menyesuaikan sebagaimana intruksi suarat KPU di atas, akibatnya KIP Kota Banda Aceh dicomplain oleh peserta pemilu dan Panwaslu karena susunan jadual kampanye belum diterima 14 (empat belas) hari sebelum masa kampanye rapat umum. 21. Adanya ketegasan secara regulasi dari KPU untuk tidak memperkenankan pemerintah daerah melakukan kegiatan quick count internal perolehan suara pemilu. 22. Ketentuan petunjuk pelaksanaan kerja/SOP ataupun petunjuk teknis sebaiknya sudah dirum uskan dan disosialisasikan KPU kepada KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebelum kegiatan berlangsung agar dapat dpelajari, dipedomani dengan baik dalam pelaksanaannya. 23. Ketentuan petunjuk teknis pelaksanaan kerja/SOP sebaiknya telah tetap dan tidak berubah-rubah saat berlangsungnya kegiatan, sehingga tidak mengganggu persiapan dan kegiatan yang sudah berlangsung. 24. Pembiayaan pelipatan surat suara Pemilu Legislatif dan PPWP dengan mempertimbangkan nominal yang sudah pernah diterapkan di Kabupaten/Kota dalam pemilu terakhir. 25. Bila pemungutan suara dalam pemilu kedepan masih menggunakan cara manual dengan “mencoblos” menggunakan alat coblos, direkomendasikan rekrutmen PPS dan KPPS dilaksanakan dengan proses seleksi oleh PPK untuk memperkuat loyalitas dan hierarki penyelenggara pemilu. 26. Direkomendasikan pelaksanaan pemungutan suara pemilu kedepan dengan sistem evoting dan penghitungan suara dilakukan dengan e-counting, sdedangkan pembuktian hasil e-counting tetap dilakukan dengan rekapitulasi manual terhadap struk pemberian suara e-voting. 27. Pemungutan dan penghitungan suara dengan sistem e-voting dapat dilaksanakan di desa dengan pengaturan jadual pelaksanaannya, pemungutan dan penghitungan suara dengan mempertimbangkan klasifikasi jumlah pemilih di setiap desa. 28. Bila pemungutan suara dalam pemilu kedepan dengan sistem e-voting, maka KPPS tidak perlu dibentuk lagi, pemungutan suara menjadi tugas PPS.