Jurnal POLITEIA|Vol.4|No.1|Januari 2012 Mhd. Syahminan
ISSN: 0216-9290 Pemikiran dan Gerakan Politik Islam Indonesia
Pemikiran dan Gerakan Politik Islam Indonesia MHD. SYAHMINAN Fakultas Ushuluddin IAIN Sumatera Utara, Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate, 20371, Telp: (061) 6615683-6622925 Fax. (061) 661583 Diterima tanggal 1 Juni 2011/Disetujui tanggal 4 Oktober 2011 There are many things that affect to the political thinking in Indonesia. Especially the muslims leader. They are strongly influenced by various types of political thought from the muslim country. Middle east, India, Afrika, Turki are the source of Islamic political thought. At that place there are some thinker such as: Muhammad Rasyid Ridha, Abu Al-A’la Al-Maududy, Muhammad Qutb, Ahmad Lufti Sayyid, Thaha Husein, Ali Abd Al- Raziq, Muhammad Abduh and Muhammad Hu-sein Haikal. This study describes the political thought of Islam in Indonesia and its relation to Islamic political movements. Base on data from literature and documents, this study has conclusions that Islamic political thought in Indonesia due to three factors: First, the ukhuah Islamiyah principle is the foundation of relationships in the Islamic world, also in the muslim movement; Second, anti-colonial generation is born because the influence of Islam; Third, the debate about the foundations of the country affected by Islamic political thought. Keywords: Political thinking, Islamic political thought, polical movement. Pendahuluan Kondisi dunia Islam abad 20, tidak terlepas dari rangkaian situasi dari abad-abad sebelumnya, bahkan jauh kemasa-masa pertengahan Islam dan klasik Islam dimana bentukbentuk pemikiran Islam, sosial, politik masih tumbuh dan berkembang. Dalam beberapa hal fenomena yang terlihat mensintesis, atau hilang dari tradisi umat, bahkan mengambil bentuk-bentuk baru yang tidak ada sebelumnya. Sejarah Islam terangkai dengan sifat khususnya, suatu perkembangan yang mengagumkan pada masa klasik, dimasa pertengahan mundur secara mengejutkan bahkan jatuh dibawah kekuasaan kolonial sejak abad 18 hingga akhir abad 19. Hadirnya kekuasaan imperialis Barat melahirkan interaksi dalam berbagai persoalan. Dengan sentuhan pemikiran Barat Umat Islam melihat dunia Islam yang sangat mundur, sosial, ekonomi, budaya, agama. Khususnya politik sehingga isu besar yang mencuat pada abad 19 adalah
masalah Islam Politik (nasionalisme), dengan itu aktivis Islam menggalang persatuan dan upaya memisahkan diri dari kolonialisme dan Imperialisme Barat. Abad 18 sering dipandang sebagai abad kegelapan sejarah Islam (dark age). Gambaran ini berpangkal pada perpecahan yang terjadi dalam pemerintahan kesultanan serta kemerosotan secara umum dunia Islam. Persepsi ini dipengaruhi oleh pengetahuan mengenai sebagian dari pengalaman Islam, karena abad ini merupakan periode hilangnya kekuasaan Islam dan mereka berada dibawah kekuasaan pemerintahan kolonial Barat.1 Kesadaran eksistensi Umat Islam memperoleh momentumnya meski berada dalam tekanan politik dinegerinya sendiri, Umat Islam terobsesi dengan sejarahnya dimasa 1
John Obert Noll, Politik Islam: Kelangsungan dan Perubahan di Dunia Modern, (Jakarta: Penerbit Ilahi Press, tanpa tahun), hal. 59.
1
Jurnal POLITEIA|Vol.4|No.1|Januari 2012 Mhd. Syahminan klasik Islam, dengan meneliti sebab-sebab kemerosotan Umat Islam dan sebab-sebab kemajuan Barat yang spektakuler, sehingga Bangsa-Bangsa Barat mampu menaklukkan dunia Islam dan menguasainya dengan kuat secara politik. Keperihatinan ini melahirkan pemikir Islam yang melihat betapa seriusnya persoalan Umat Islam dalam tekanan politik kaum kolonial Barat. Jamaluddin Al Afghani (1839-1897) M, melihat bahwa keadaan itu merupkan malapetaka bagi umat Islam, bagaimana bangsa-bangsa Barat melakukan campurtangan terhadap masalahmasalah Umat Islam dinegerinya sendiri. Al Afghani memperhatikan hal ini dinegerinya sendiri Afghanistan, kemudian India, Mesir, Iran ia menyaksikan hal yang serupa, yang menebalkan keyakinannya, bahwa Dunia Islam sedang menjadi permainan politik bangsa penjajah dari Barat, khususnya Inggris dan merupakan ancaman yang serius bagi Dunia Islam.2 Kekhawatiran Al Afghani cukup beralasan dilihat dari posisi Umat Islam yang dalam beberapa hal sangat lemah dan merupakan aspek kemunduran kaum muslimin. Para tokoh kebangkitan Islam menyebutkan empat sebab utama. Pertama, erosi nilai-nilai Islam dan ketidakpedulian pemerintah untuk menerapkan peraturan sosio-ekonomi dan etika Islam. Kedua, sikap diam dan kerja sama lembaga ulama dengan pemerintah yang pada hakikatnya tidak Islami. Ketiga, korupsi dan kezaliman kelas penguasa dengan ketergantungannya pada kekuatan imperialis yang tidak Islami.3 Rumusan-Rumusan yang muncul pada fase pertama kebangkitan Islam dilanjutkan dengan upaya-upaya bagai mana menumbuhkan kekuatan politik Islam yang mampu mengangkat isu-isu politik dan agama dalam kondisi ketertekanan Islam itu sendiri, serta menumbuhkan kesadaran ideologi. Kebangkitan Islam di negeri-negeri Islam selama fase pertama, manifestasinya ditandai dengan bangkitnya perhatian terhadap Islam sebagai ideologi yang memiliki kekuatan pembebas. Fase penyiapan pondasi ini diikuti dorongan untuk menyatakan
ISSN: 0216-9290 Pemikiran dan Gerakan Politik Islam Indonesia kembai Islam sebagai mekanisme utama yang mengkoordinasikan masyarakat. Berdirinya Negara Islam, merupakan tujuan paling penting bagi para tokoh kebangkitan Islam. Namun ini tidaklah berarti bahwa semua tokoh kebangkitan Islam berpandangan sama mengenai apa itu Negara Islam dan bagai mana menjalankannya.4 Perkembangan sosial politik dan agama yang demikian luar biasa, ditandai dengan serentetan upaya modernisasi pemikiran Islam, usaha pemikiran dan reformasi pandangan Islam ini tumbuh dan berkembang di dunia Islam dengan keterlibatan sejumlah tokoh dan pemikir serta gagasan mereka. Gagasan itu lahir sebagai reaksi dan keprihatinan yang mendalam terhadap situasi sosial, politik dan agama yang telah terkubur dan hampir tidak memiliki dinamika lagi. Selama abad 19 – 20 itu muncul ide-ide baru yang diinspirasikan oleh keadaan Islam dan dengan semangat pemikiran barat,5 namun tetap konsekuen terhadap Islam. Para pemimpin bekerja keras untuk menghadapi berbagai tantangan dengan memperbaiki struktur pemerintahan dan meningkatkan peranannya dalam masyarakat untuk mengatasi masalah-masalah baru. Teknik-teknik dan metode digunakan oleh para penguasa yang tidak dilakukan oleh tradisi masa lalu, mereka ingin melakukan penyesuaiaan dan mengadopsi segala sesuatu yang potensial untuk memperkuat pemerintahan mereka dan dalam mencapai tujuan-tujuannya. Pada abad 19 sumber-sumber pemikiran dan tipe pembaharuan ini adalah Barat. Selama abad ke 19-20-an dunia Islam menampakkan pergolakan dengan corak-corak pemikiran, baik yang mengacu ke pemikiran awal (klasik Islam) yang menginginkan akomodasi antara Islam dan pemikiran Barat (modern) dan yang bercorak sekuler, khususnya dalam masalah politik (negara) dan agama. Dalam hubungan ini dikenal bentuk simbiosis mutualisme, yakni adanya hubungan ketergantungan yang kuat antara agama dan Negara, demikian sebaliknya, hubungan yang didalamnya terdapat contradiktif-antagonistic dan hubungan yang bersifat lentur, fleksibel-akomodatif atau reciprocal critis, hubungan yang saling
2
Dewan Redaksi, Ensiklopedia Islam, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hove, 1999), hal. 80. 3 Ali Rahmena, ed., Para Perintis Zaman Baru Islam, (Bandung: Mizan, 1996), hal. 11.
2
4 5
Ibid., hal. 10. John Ober Noll, op.cit., hal. 125.
Jurnal POLITEIA|Vol.4|No.1|Januari 2012 Mhd. Syahminan memahami antara potensi keduanya (agamanegara). Dalam konteks dunia Islam muncul tipologi politik Islam dalam tiga tipologi sebagai mana yang disebutkan Ma’mun Murod al-Brebesy. Pertama, aliran pemikiran politik yang berpendirian bahwa Islam bukanlah agama sebagai mana dalam pengertian Barat yaitu hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sebaliknya Islam merupakan agama yang paripurna yang mengatur segal aspek kehidupan manusia, termasuk menyangkut kehidupan bernegara. Didalamnya terdapat pula sistem ketatanegaraan. Karenanya menurut aliran ini dalam bernegara umat Islam hendaknya kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam dan tidak perlu atau bahkan jangan meniru sistem ketatanegaraan sebagai mana diterapkan di dunia Barat. Sistem tata negara yang harus diteladani adalah sebagai mana yang pernah dijalankan Rasulullah Muhammad SAW dan keempat sahabatnya. Kedua, tipologi pemikiran politik yang berpendirian Islam sebagai agama dalam pengertian Barat yang tidak berkaitan dengan urusan kenegaraan. Kehadiran Muhammad sebagai rasul tidak pernah dimaksudkan untuk mendirikan ataupun mengepalai suatu negara, disebut dengan sekularisme, yaitu suatu faham politik yang berusaha untuk memisahkan persoalan-persoalan keagamaan dengan persoalan kenegaran atau politik. Ketiga, alliran pemikiran politik yang menolak pandangan Islam sebagai agama yang serba lengkap dan bahwa dalam Islam terdapat sistem ketatanegaraan, namun berbeda dengan aliran kedua, aliran ini menolak Islam sebagai agama dalam pengertian barat. Aliran yang berpendirian bahwa dalam al-quran tidak terdapat sistem politik tetapi terdapat seperangkat nilai, etika bagi kehidupan dan keberlangsungan suatu sistem politik.6 Tipologi pemikiran politik tersebut terlihat diberbagai wilayah kekuasaan Islam, Mesir, Turki, India/Pakistan adapun beberapa wilayah seperti Tunisia, Maroko, Al Jazair tampaknya mengacu kepada kawasan diatas dan Asia Tenggara khususnya Indonesia terlihat lebih Ma’mun Murod al-Brebesy, Menyingkap Pemikiran Politik Gusdur dan Amin Rais Tentang Negara, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 4-8. 6
ISSN: 0216-9290 Pemikiran dan Gerakan Politik Islam Indonesia beragam dalam menanggapi perkembangan politik dunia Islam. Tipologi pemikiran politik pertama terwakili oleh beberapa pemikir seperti Muhammad Rasyid Ridha, Abu Al-A’la Al-Maududy serta Muhammad Qutb dengan Ikhwanul Muslimin, meski perumusannya diantara tokoh memiliki perbedaan-perbedaan tetapi tampaknya ada kesamaan arah, Muhammad Rasyid Ridho misalnya, masih mempunyai keinginan untuk mengikat umat Islam lewat jamaah Islamiyah (pan Islamisme), sementara Abu Al A’la alMaududy mendasarkan pemikirannya pada tiga hal. Pertama, Islam adalah agama paripurna, lengkap dengan petunjuk untuk mengatur kehidupan manusia termasuk kehidupan politik. Kedua, kekuasaan atau kedaulatan tertinggi hanya di tangan Allah dan umat Islam hanyalah pelaksana kekuasaan Allah atau khalifah Allah dimuka bumi. Ketiga, sistem politik Islam ialah sistem politik yang universal dan tidak mengenal batas wilayah ikatan geografis, bahasa dan kebangsaan.7 AlMaududy memandang Islam sebagai ideologi holistik seperti ideologi Barat yang dianut oleh pemimpin intlektual muslim, bukan saja ideologi Barat itu asing bagi pandangan dunia muslim, tapi juga tidak memadai bagi kepentingan muslim dan bahkan mengancam kepentingan muslim.8 Tampaknya pemikiran politik al Maududy berakar kepada konsep Tauhid. Ia menganggap bahwa konsep itu merupakan konsep tentang Tuhan yang benar dan asli sebagai mana yang diterangkan semua nabi dan rasul Allah. Bagian pertama dari kepercayaan Islam adalah Tidak ada Tuhan melainkan Allah, suatu penyataan yang tampaknya mengakui dengan kukuh tentang keesaan sang pencipta. Konsepsi tentang Tuhan dengan penekanan sebagai satu-satunya zat yang berkuasa dan memberi hukum, memberikan prinsip pokok otoritas. Tunduk dan patuh kepada Tuhan berarti membawa seantero hidup manusia dengan kemauan Tuhan sesuai dengan yang diwahyukan. Adapun manusia sebagai makhluk Tuhan, ia harus tunduk dan patuh kepada-NYA, bukan hanya itu, Tuhan telah memilih manusia sebagai mana yang 7
Ibid., hal. 5. Bandingkan dengan Mukti Ali, Alam Pikiran Islam Modern di Indonesia dan Pakistan, (Bandung: Mizan, 1996), hal. 249. 8 Ali Rahmena, op.cit., hal. 109.
3
Jurnal POLITEIA|Vol.4|No.1|Januari 2012 Mhd. Syahminan disebutkan dalam al-Quran sebagai wakil Tuhan di bumi dalam kapasitasnya sebagai wakil Tuhan di bumi ia juga harus mengikatkan diri kepada yang diwakili.9 Sedangkan Muhammad Qutb, berpendapat, Pertama, dunia Islam merupakan kesatuan sistem politik dibawah pemerintahan supra nasional dengan sistem sentralisasi. Kedua, adanya persamaan hak. Ketiga, pemerintahan dalam Islam didasarkan atas tiga asas yaitu keadilan penguasa, asas kedaulatan rakyat dan asas permusyawaratan antara penguasa dan rakyat.10 Sebagai mana yang dikutip Ali Rahmena dalam buku Al Adalah al Ijtimaiyyah fi al Islam (1949) perhatian liberal dipadukan dengan perhatian orang yang cemas melihat kondisi masyarakat Islam, namun dalam tulisannya dikemudian hari Qutb semakin bergerak ke posisi dimana keadaan posisi ini dan otoritas yang mendukung eksistensinya harus lebih diutamakan atas pertimbangan lainnya. Dibawah logika argumennya sendiri pada saat ia menulis Ma’alim fi ath Thariq, Qutb meninggalkan gagasan individu yang pada mulanya dianutnya dan semakin bergeraak keposisi dimana umat secara logis dan etis mendahului semua individu yang membentuk umat itu. Implikasi ini bagi visi politik Qutb ada dua, Pertama, politik kini kira-kira tak kurang dari menciptakan keserasian Ilahiah di dunia. Kedua, berpolitik berarti menagkap secara intuitif pengetahuan tentang kebenaran mutlak, pola dan keselarasannya diikuti dengan pembentukan kembali secara radikal masyarakat manusia yang sesuai dengan ritmenya.11 Tipologi pemikiran politik kedua terlihat dari pemikiranm-pemikiran seperti, Ahmad Lufti Sayyid (1872-1963) M, Thaha Husein (18891973) M, M. Ali Abd Al- Raziq (18881966)M. Mesir yang dikenal sebagai kampiun demokrasi, sejak awal dari kedatangan Barat telah mengenal pemikiranpemikiran Barat yang sekuler, sehingga pemikir-pemikir yang muncul west oriented, sejak pemerintahan Muhammad Ali Pasa, telah mengirimkan mahasiswa ke Barat. Thaha Husein sendiri belajar ke Paris dan Ali 9
Ibid, hal. 244 Ma’mun Murod al-Brebesy, op.cit., hal. 5-6. 11 Ali Rahmena, op.cit., hal. 165-166. 10
4
ISSN: 0216-9290 Pemikiran dan Gerakan Politik Islam Indonesia Abdu al-Raziq belajar ke Universitas Oxford Inggris. Thaha Husein melihat al-Quran tidak mengatur sistem pemerintahan, baik secara umum maupun khusus. Dengan demikian baik pemerintahan pada masa Rasulullah maupun khalifah-khalifah sesudahnya bukanlah pemerintahan yang didasarkan pada wahyu, melainkan pemerintahan insani, sehingga tidak pantas dianggap sakral. Seandainya pemerintahan itu berdasarkan wahyu Allah, tentunya tidak seorangpun akan diajak musyawarah oleh nabi maupun keempat khalifah penggantinya.12 Umat Islam sadar terhadap suatu prinsip yang sekarang ini telah diakui secara universal bahwa sistem politik dan agama itu dua hal yang terpisah.13 Thaha Husein melihat bahwa sistem pemerintahan merupakan suatu hal yang bersifat rasional dan praktis, dengan memisahkan pemerintahan dari agama merupakan kebutuhan alamiah. Adapun agama adalah sesuatu yang lain, begitupun pemerintahan adalah sesuatu yang lainnya.14 Dalam hal ini umat Islam tidak harus mencontoh pola pemerintahan klasik Islam, melainkan kebebasan untuk memilih sistem pemerintahan yang memajukan, untuk itu perlu memisahkan antara agama dan Negara sebagai solusi terhadap persoalan-persoalan antara keduanya. Tipologi ketiga diwakili oleh Muhammad Abduh (1849-1905) M. dan Muhammad Husein Haikal (1888-1956)M. Visi politik Abduh terlihat bahwa dalam Islam tidak ada otoritas final selain otoritas Allah dan Nabi, dalam Islam tidak ada otoritas kecuali mengajak kepada kebenaran dan mencegah kemungkaran, inilah otoritas yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang rendah hati diantara kaum muslimin. Dengan otoritas ini mereka menghadapi orang yang paling angkuh. Otoritas ini juga diberikan kepada orang terkemuka diantara mereka. Bingkai pemikiran Abduh ini masih mencirikan pemerintahan Islam dari pemikiran gurunya al Afghani, yang melihat Al-Quran tidak mengkonsepsikan bentuk pemerintahan, melainkan seperangkat nilai-nilai yang termuat Ma’min Murod al Brebesy, op.cit., hal. 67. Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: UI Press, 1998), hal. 138-139. 14 John L. Esposito, Ancaman Islam Mitos atau Realitas, (Bandung: Mizan, 1994), hal. 73. 12 13
Jurnal POLITEIA|Vol.4|No.1|Januari 2012 Mhd. Syahminan didalamnya tetapi tidak pula memisahkan agama dari Negara seperti yang dipraktekkan Bangsabangsa Barat. Ciri pemikiran Islam adalah bersifat simbiosismutualisme, adanya saling ketergantungan antara keduanya. Dalam hal ini tidak pula berbentuk pemerintahan agama, semacam kepausan yang dalam jabatannya berpadu peranan keagamaan dan sipil. Syariat menggariskan bahwa hak maupun batasan bagi kekuasaan otoritas tertinggi dalam Islam, seperti penguasa ataupun khalifah dan sultan. Pemikiran politik Abduh terlihat berada diantara klaim yang melihat adanya bentuk pemerintahan agama dan bentuk sekuler. Pemikiran Haikal tentang politik (kenegaraan) sebagaimana yang dikutip Munawir Sjadzali, kita dapat melihatnya dalam buku alHukumiyah al-Islamiyah (pemerintahan Islam) bahwa prinsip-prinsip dasar kehidupan kemasyarakatan dalam dua ayat Al-Quran yang memerintahkan agar umat Islam berkonsultasi satu sama lain dalam sosal-soal bersama (surat Ali Imran; 159 dan As-Syura; 38), itu tidak diturunkan dalam kaitan sistem pemerintahan. Pemikiran Haikal tentang politik bercorak liberal, umat Islam tidak perlu kembali kembali melihat bentuk pemerintahan klasik Islam, sebab sangat beragam dan berifat situasional (kontekstual), umat Islam harus melihat yang terbaik bagi dirinya pada saat ini, yang dapat menjamin hak-hak dan kewajiban dengan prinsip-prinsip Islam yang berangkat dari ketauhidan, keadilan, kemerdekaan dan persamaan derajat. Dengan kata lain menurut Haikal; sistem pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam adalah sistem yang menjamin kebebasan dan berasaskan prinsip, bahwa pengangkatan kepala negara dan kebijaksanaannya harus dengan persetujuan rakyat, rakyat berhak mengawasi pelaksanaan pemerintahan dan meminta pertanggung jawaban.15 Tipologi pemikiran politik yang terlihat dari pemikir-pemikir Islam secara umum menggambarkan ideologi dan konsistensi yang sama terhadap Islam, perbedaan mereka terletak pada hubungan antara Islam dan politik (negara) dan bagaimana posisi Islam sebagai pandangan hidup antara tekstual dan kontekstual, begitupun pandangan mereka 15
ISSN: 0216-9290 Pemikiran dan Gerakan Politik Islam Indonesia terhadap sejarah politik Islam, sejak masa Nabi hingga masa-masa khalifah–khalifah Islam, khususnya khalifah rasyidah yang menyingkapkan perbedaan-perbedaan dalam pemikiran dan praktek politik, tetapi tidak melepaskan unsur syura (musyawarah) dan setelah masa Daulat Bani Umawiyah dan Abbasiyah hingga kesultanan Turki sampai terjadinya disintegrasi, tidak adanya kesatuan politik Islam menggambarkan hilangnya acuan politik Islam yang asasi, sumber ajaran Islam tidak lagi menjadi acuan kenegaraan, melainkan kehendak dan kebijakan sultan, jika kemunduran Islam disebabkan hal yang demikian dan kemajuan Barat dengan sistem demokrasi dan bentuk nasionalismenya, bukan tidak mustahil umat Islam menirunya, jika hal itu dapat memajukan umat Islam. Karena itu pemikiran politik yang dianggap sekulerpun, seperti Mustafa Kemal, Ali Abdu al Raziq dan Thaha Husein tidaklah dapat dikatakan tidak Islami, karena mereka masih komit terhadap Islam. Pemisahan keduanya terletak pada sistem penataan dan pengelolaan pemerintahan, sedang pelaksanaannya adalah orang Islam. Meskipun demikian tetap menjadi perbincangan yang tidak ada habishabisnya dan mengalir kebelahan dunia lainnya sampai ke Asia Tenggara khususnya Indonesia. Oleh sebab itu studi ini akan membahas perkembangan politik Islam di Indonesia dalam kaitannya dengan gerakan politik Islam Indonesia. Pendekatan dan Metode Studi ini dilakukan dengan pendekatan Sejarah. Selain itu menggunakan pendekatan pendekatan tradisional (pendekatan filsafat dan etika). Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan dokumen-dokumen. Analisis data menggunakan metode analisis sejarah (melihat perkembangan pemikiran politik Islam di Indonesia dan kaitannya dengan gerakan politik Islam). Politik Islam Masa Kolonial di Indonesia Akhir abad ke 20-an, bergaung keinginan umat Islam untuk mendirikan pemerintahan sendiri, hal ini dilihat penjajah sebagai tantangan untuk mempertahankan dominasi kolonial mereka atas tanah jajahan yang notabene umat Islam, kecaman terhadap
Sjadzali, op.cit., hal. 188-189.
5
Jurnal POLITEIA|Vol.4|No.1|Januari 2012 Mhd. Syahminan politik liberal yang diterapkan di Indonesia seiring dengan gerakan Pan Islamisme yang telah mendapat perhatian besar dinegerinegeri muslim, maka sejak tahun 1870 M, sistem tanam paksa (culture stel sel) dalam politik liberal, yang merupakan politik eksploitasi tak etis oleh perusahaan-perusahaan swasta dihentikan, kecaman itu muncul dari kaum sosialis Belanda dan ini mendapat perhatian dari pemerintah kolonial Belanda, disamping munculnya Jepang sebagai kekuatan tandingan, memaksa pemerintah kolonial Belanda mengubah sistem politiknya dinegeri jajahan. Permulaan abad ini mencatat apa yang dinamakan politik etis pemerintah yang tidak melihat Indonesia semata-mata sebagai daerah yang dieksploitasikan demi kepentingan Negeri Belanda saja, melainkan juga untuk kemakmuran penduduk jajahan, meski secara faktual politik etis tidak pernah terwujud, namun secara teoritis telah mengubah peta politik pemerintah kolonial. Istilah-istilah barupun muncul seperti unifikasi dan asimilasi. Unifikasi merupakan suatu istilah hukum dan bukan pengertian tentang hubungan sosial pada umumnya. Mulanya pengertian unifikasi berarti hapusnya peraturan-peraturan yang berbeda bagi daerah yang bermacam-macam seperti; struktur hukum, proses hukum dan pajak. Setelah tahun 1900, istilah ini mulai mengandung suatu usaha untuk mendirikan suatu sistem legislatif, seperti dalam bidang administrasi kepegawaian, pendidikan, pajak dan sebagainya untuk semua golongan penduduk baik Eropa maupun Indonesia dengan didasarkan kepada ukuran yang berlaku bagi golongan Eropa. Asimilasi mengandung arti bahwa keperluankeperluan Hindia akan dipenuhi dengan syarat-syarat Barat (sedang) asosiasi, mengandung maksud, bagaimana mengikat negeri jajahan dengan negeri penjajah. Dalam hubungan ini kebudayaan dianggap merupakan sarana yang paling efektif, manfaat kebudayaan negeri penjajah akan terbuka untuk dipergunakan oleh negeri yang
6
ISSN: 0216-9290 Pemikiran dan Gerakan Politik Islam Indonesia dijajah.16 Dalam konteks asosiasi ini oleh Christian Snouch Horgronje diperjuangkan untuk memberikan peluang bagi orang-orang Indonesia yang secara akademis mendapat pendidikan Barat, dan secara teoritis mendapat tujuan asosiasi, bukan saja untuk menarik simpati pribumi melainkan sekaligus upaya kristenisasi dan untuk menguatkan kekuasaan kolonialis di Indonesia. Menurut Hurgronje akan menjamin kekalnya loyalitas jajahan. Ditegaskan pula bahwa asosiasi akan menghilangkan cita-cita Pan Islamisme dari segala kekuatannya. Tetapi asosiasi yang diterapkan tidak serta merta menyeluruh bagi pribumi khususnya dalam pendidikan. Kolonialis Belanda memilih golongan yang memang selama ini dimana pengaruh mereka telah tertanamkan, dan karena itu hanya menyentuh segelintir masyarakat Indonesia, terutama mereka yang berafiliasi dengan perkumpulan Nederlandsch Indiche Vrijzinningen Bond (Kesatuan Kaum Liberal Hindia Belanda)17 dan anak-anak bangsawan. Dalam program ini pula kalangan bangsawan diharapkan Horgronje mampu menjadi pewaris pola asosiasinya, untuk selanjutnya menjadi partner dalam kehidupan sosial budaya.18 Dasar pemikiran pemilihan sasaran asosiasi dalam pendidikan ini terlihat atas pertimbangan bahwa lapisan pribumi yang berkebudayaan lebih tinggi ini relatif jauh dari pengaruh Islam, sedangkan pengaruh Barat yang mereka miliki akan mempermudah dalam mempertemukannya dengan pemerintah Eropa19. Politik asosiasi dalam pendidikan, meski terlihat sepenuhnya bertujuan kepada kepentingan kolonialisme, namun telah membuka babak baru bagi bangsa Indonesia, dalam hal meningkatkan sumberdaya manusianya. Secara akademis membuka wawasan berpikir serta identitas dirinya. Diantara kader terdidik ini ada yang telah mencapai gelar doktor yakni Hosein Djajadiningrat dengan prestasi Cumlaude di Leiden, sehingga secara resmi dibiayai pemerintah 16
Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942, (Jakarta: LP3ES, 1982), hal. 181-182. 17 Aqib Sumitro, Politik Islam Hindia Belanda, (Jakarta: LP3ES, 1985), hal. 40. 18 Deliar Noer, op.cit., hal. 182. 19 Aqib Sumitro, op.cit., hal. 41-43.
Jurnal POLITEIA|Vol.4|No.1|Januari 2012 Mhd. Syahminan Belanda sampai tahun 1931, yang kemudian oleh pemerintah Belanda melakukan pembatasan sehubungan dengan kondisi sosioekonominya. Upaya asosiasi pendidikan yang dilakukan pemerintah Belanda untuk mengukuhkan pemerintahan kolonial diharapkan dapat menjinakkan peribumi, disamping upaya menjauhkan mereka dari rasa kebangsaan dan ke Islamannya, ternyata tidak berhasil seperti prediksi dan asumsi mereka, kesadaran agama dan kebangsaan itu muncul lebih besar bersama ruh Islam yang begitu kuat, rasa ukhuah Islamiyah dan rasa agama yang tinggi dari agama lain membuat umat Islam lebih merapatkan barisan dan Islam menjadi pemersatu dalam menghadapi kaum penjajah dan kaum Kristen yang dalam pandangan umat Islam adalah kaum Kafir, khususnya dikalangan santri dan kaum tradisional. Islam menjadi identitas yang membedakan mereka dari penjajah (Kristen). Hal lain yang mendukung dinamika pergerakan pemikiran di Indonesia adalah, perkembangan yang terjadi di level Internasional khususnya perkembangan yang terjadi di negeri-negeri Arab, gaung Pan Islamisme mengalir dengan derasnya, betapapun hubungan umat Islam dikepulauan ini dengan dunia Islam tidak bisa dihindarkan. Pada tahun 1924, bahkan datang utusan panitia khilafah dari India bernama Husein Mardini Damsyik. Kedatangannya justru dalam rangka mempropagandakan Pan Islamisme,20 dan mendirikan jam’iatul ittihadi al
Islami
atau
de
Islamitische
eenheid.
Kehadiran Husein Mardini ini merupakan realisasi keputusan konfrensi Islam di Bombay pada pertengahan Maret 1923 yang juga dihadiri ulama dari Indonesia. 20
Sehubungan dengan Pan Islamisme, telah diadakan beberapa kongres, seperti kongres dunia Islam di Kairo Tanggal, 13-19 Mei yang di prakarsai oleh Raja Fuad. Kongres khalifah Tanggal 1 Juni 1926 di Mekkah atas prakarsa Raja Ibnu Saud. Indonesia mengirim HOS Tjokro aminoto (SI) dan KH. Mas Mansyur (Muhammadiyah). Tahun 1927 kongres kedua di Mekkah, Indonesia diwakili H. Agussalim. Sejauh ini Kongres Khilafah selalu menghadapi kegagalan. Tahun 1930, berkat kongres Palestina, terbentuklah Organisasi Muktamar Alam Islami diketuai oleh H. Amin Al Husaini dari palestina dan H. Abdul Kahar Muzakar dari Indonesia sebagai sekretaris.
ISSN: 0216-9290 Pemikiran dan Gerakan Politik Islam Indonesia Kenyataan ini membuktikan tidak terisolasinya umat Islam diwilayah ini dari dunia luar.21 Kemudian dikuatkan lagi dengan para jamaah haji yang setiap tahun kontak dengan dunia Islam yang merupakan pertemuan universal, disana mereka membicarakan berbagai masalah menyangkut perkembangan dinegeri masing-masing. Pertambahan jamaah haji setiap tahun meningkat pada pertengahan abad ke 19 setelah menggunakan kapal uap sebagai media transportasi dan diperlancar lagi dengan setelah dibukanya terusan Suez tahun 1869 sehingga tahun 1939 jamaah haji Indonesia mencapai 10.883 orang,22 hal ini cukup memberikan pengaruh khususnya arah pemikiran dalamm menyoroti kondisi keberagamaan menyangkut praktek singkritis agama dan budaya, khurafat dan bid’ah disamping pemikiran tentang Islam dalam hubungannya dengan kemodrenan, ini tidak terlepas dari kontak jemaah haji dengan perkembangan modern khususnya dari jemaah haji Indonesia yang telah bermukim di Arab Saudi, Karena itu pemerintah kolonial melakukan pengawasan dan pembatasan secara halus terhadap jemaah haji Indonesia dan bagi Hurgronje masih membedakan antara jemaah haji biasa dengan jemaah haji Indonesia yang telah bermukim disana yang sering disebut dengan koloni Jawa, ini merupakan reservoir bagi Islam di Indonesia, mereka terus menanamkan pengaruh dalam kehidupan beragama terhadap orang-orang sekampungnya, baik melalui pergaulan langsung dengan para jemaah haji di Mekkah atau melalui hubungan surat-menyurat dengan saudara seagamanya ditanah air. Setelah pulang mereka sering memainkan peranan penting dalam kehidupan beragama dalam lingkungannya23 Kenyataan ini menggambarkan bahwa perkembangan politik kolonial (politik etis) khususnya asosiasi kebudayaan, pendidikan secara internal adalah awal dari keterbukaan pribumi untuk memunculkan orang-orang terdidik secara Barat dan gerakan yang timbul ditingkat internasional Islam dengan semangat Pan Islamisme, meski tidak berhasil 21
Ibid., hal. 92. Sumitro., loc.cit. 23 Ibid., hal. 95. 22
7
Jurnal POLITEIA|Vol.4|No.1|Januari 2012 Mhd. Syahminan tetapi telah membentuk semacam solidaritas diantara Negara-negara Muslim . Dari politik asosiasi inilah yang melahirkan kaum nasionalis netral agama selebihnya merupakan alumni Timur Tengah dan lulusan-lulusan pesantren di tanah air. Pergulatan Idealisme Politik di Era Pra Kemerdekaan Detik terahir kekuasaan Jepang mengubah arah kebijakan mereka, meski banyak memberi dukungan pada para pemimpin kubu nasionalis24 yang sebelumnya mendekati kubu Islam, sehingga dibentuknya Kantor Urusan Agama (Shumubu), Majelis Syura Muslimin Indonesia dan Hisbullah, akan tetapi saat-saat terahir menjelang kekalahan militer Jepang mereka berpaling kepada kelompok nasionalis dan membentuk badan untuk persiapan kemerdekaan Indonesia diserahkan bukannya ke kelompok Islam, seperti Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Zumbi Tyoosakai) (BPUPKI) diserahkan kepada kelompok nasionalis, sehingga pergulatan ideologi kembali terbuka yang terjadi sejak tahun 30-an. Pergulatan Idioligi pada masa-masa pembentukan suatu negara selalu cendrung kepada pemusatan idealisme, filosofis disebabkan pembentukan asas-asas fundamental bagi terbentuknya suatu negara. Karena itu berbagai elemen-elemen yang ada cendrung menonjolkan gagasan itu sebagai akibat logis dari perdebatan pemikiran yang berkembang dalam masyarakat suatu bangsa. Secara historis Indonesia telah dipengaruhi berbagai pemikiran dari dunia internasional, khususnya dunia Islam, kekuatan itu telah membentuk suatu arus yang secara sistematis mempolakan gagasan yang kuat bagi aspirasi politik Bangsa Indonesia, meski kenyataannya memiliki perbedaan dalam aktualisasi politik itu. Sesuai dengan arah pemikiran yang bermacam dalam berbagai tipologi yang telah dikemukakan sebelumnya. Disisi lain terlihat tipologi yang tumbuh sejak politik etis colonial yang cendrung ke Barat.
ISSN: 0216-9290 Pemikiran dan Gerakan Politik Islam Indonesia Yang pertama tumbuh dikalangan ulama yang melihat Islam sebagai aspirasi politik dan menjadikan Islam sebagai sarana dalam mewujudkan tujuan politiknya, hal ini terlihat dalam kelompok Masyumi yang telah berdiri sejak 7 nopember 1945 di Yokyakarta. Dalam Masyumi tergambar unsur-unsur dari umat Islam yang membentuk lintas golongan. Susunan Dewan Partai (Majelis Syuro) yang pertama dan pengurus besar pertama memang menunjukkan bahwa Masyumi mencakup berbagai golongan dalam Umat Islam. Ketua Majelis Syura adalah Hasyim As’Ari dan salah seorang wakil ketua adalah putranya. Wahid Hasyim keduanya adalah dari lingkungan NU termasuk a Syekh Djamil Jambek salah satu dari pembaharu Islam di Sumatera. Pengurus Besar terdiri dari politisi karir dari Masyumi dimasa datang seperti Sukiman juga Abi Kusno Tjokrosujoso (PSII), selanjutnya Muhammad Natsir, Muhammad Roem dan Karto Suwirjo pemimpin Darul Islam yang kemudian memberontak. Kahin menyifatkan para pemimpin Masyumi yang progresif sebagai kaum sosialis agama yang banyak mengambil ilhamnya dari ajaranajaran Muhammad Abduh, ia menyebut nama Muhammad Natsir Syafaruddin Prawira Negara, Muhammad Roem, Yusuf Wibisono, dan Abu Hanifah. Dipihak lain pemimpin agama generasi tua yang bersifat konserfatif merupakan sayap kanannya berpangkalan pada Nahdatul Ulama dan unsur-unsur Muhammadiyah yang lebih konservatif. Sebagai golongan menengah ia menyebutkan Sukiman dan Prawoto Mangunkusumo, sayap kiri dalam Masyumi sendiri (misalnya Muhammad Natsir dan Abu Hanifah).25 Kedua, golongan nasionalis yang netral agama merupakan hasil sistem pendidikan Belanda di Indonesia terutama pemikiran Snouch Hurgronje untuk memajukan (emansipasi) orang-orang Indonesia. Banyak dari kalangan mereka yang berpendidikan Barat yang tidak memenuhi harapan Hurgronje untuk berasosiasi dengan negeri Belanda. Para intlektual ini bergabung dengan para
24
Bachtiar Effendy, Islam dan Negara, Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia, (Jakarta: Paramadina, 1998), hal. 84.
8
25
B. J. Bolan, Pergumulan Islam di Indonesia, 1945-1970, (Jakarta: Grafiti Press, 1985), hal. 45.
Jurnal POLITEIA|Vol.4|No.1|Januari 2012 Mhd. Syahminan nasionalis yang ingin melenyapkan Belanda dari Indonesia, walaupun mereka merupakan produk Barat, ini bukan saja karena latar belakang pendidikan mereka, melainkan juga karena pikiran politik mereka yang bersifat sekuler tanpa penyertaan dan penghayatan ajaran agama.26 Pergulatan ideologi yang membuka gagasangagasan tentang sosialisme dan dasar negara terlihat dalam dua fase. Fase pertama, semenjak tahun 30-an setelah terbentuknya Partai Nasionalis Indonesia (PNI) pada 1927 oleh Soekarno, Syahrir dan Muhammad Hatta bergabung untuk membentuk cikal bakal gerakan nasionalis Indonesia dengan faham kebangsaan (nasionalisme) sebagai kekuatan utamanya membangun panggung konfrontasi ideologi antara para pemimpin dan aktivis Islam politik, terutama dalam soal hubungan antara agama (Islam) dan negara dalam sebuah negara Indonesia merdeka. Dalam konteks historis ini dua kelompok yang saling bertentangan muncul dalam diskursus politik Indonesia: (1).golongan Islam; (2).golongan nasionalis.27 Pada fase pertama ini terlihat kontroversi ideologi, berada sekitar ideologi tentang nasionalisme, apa dan bagaimana wujud (eksistensi) nasionalisme itu. Perumusan bentuk nasionalisme terlihat dalam pemikiran H. Agussalim (SI) yang dijawab Soekarno (PNI). Agussalim menjelaskan: atas nama tanah air yang oleh beberapa bangsa disifatkan Dewi atau Ibu. Bangsa Prancis dengan gembira menurunkan Lodewijk XIV penganiaya dan penghisap darah rakyat itu. Atas nama tanah air kerajaan Prusian merubuhkan Otenrijk dari pada derajat kemuliaannya itu. Atas nama tanah air Bangsa Prancis menuntut Napoleon. Atas nama tanah air Pemerintah Jerman sebelum perang besar dan dalam masa perang itu menarik segala anak laki-laki yang sehat dan kuat dari pada ibu bapanya untuk mengalahkan, menaklukkan dunia. Demikian kita lihat betapa manusia menghambakan dirinya kepada berhala tanah air, yang mendekatkan kepada persaingan, perebutan kekayaan, kemegahan dan 26 27
Deliar Noer, op.cit., hal. 339. Bachtiar Effendy, op.cit., hal. 70.
ISSN: 0216-9290 Pemikiran dan Gerakan Politik Islam Indonesia kebesaran kepada membusukkan, memperhinakan dan merusakkan tanah air orang lain, dengan tidak mengingati hak dan keadilan.28 Bentuk nasionalisme (persatuan) yang diinginkan oleh Agussalim tidak semata-mata nasionalisme itu sendiri sebagai eksistensinya, karena hal yang demikian manusia biasa diperbudak dan menciptakan paradoksi dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan itu sendiri, karena fanatisme dan cinta yang berlebihan kepada ibu atau negeri itu sendiri, pada gilirannya dapat mengaggap superioritas nationnya dan merendahkan nation orang lain. Selanjutnya, Agussalim menjelaskan sebagai mana yang dikutip Bakhtiar Effendi dalam buku Islam dan Negara. Pandangan ini memperbudak manusia menjadi penyembah tanah air. Pandangan ini akan mencairkan keyakinan tauhid seseorang dan mengurangi bakti seseorang kepada Tuhan. Karena alasan itu Agussalim dengan tegas menyatakan bahwa nasionalisme harus diletakkan dalam kerangka pengabdian kita kepada Allah. Dan sejalan dengan itu menurutnya maka prinsip yang dinomorsatukan adalah Islam. Senada dengan itu Ahmad Hasan (persis), mengkritik nasionalisme sebagi sesuatu yang berwatak chauvenistik (ashabiyah).29 Selanjutnya Soekarno menjelaskan dengan menjawab tulisan Agussalim dengan mengemukakan watak nasionalisme. Menurut Soekarno, nasionalisme itu tidak berwatak agresif, tetapi berwatak ketimuran, bukan nasionalisme ke Baratan. Nasionalisme kita adalah nasionalisme yang membuat kita menjadi perkakasnya Tuhan dan membuat kita menjadi hidup dalam roh.30 Fase kedua pada awal 40-an polemik diatas berkembang jauh melampaui masalahmasalah nasionalisme. Polemik-polemik itu menyentuh masalah yang lebih penting yakni; Hubungan politik antara Islam dan Negara. Dalam periode ini tidak berlebihan jika dikatakan bahwa tidak ada tokoh yang 28
Soekarno, Dibawah Bendera Revolusi, jilid I, (Jakarta: Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, 1969), hal. 110-111. 29 Bachtiar Effendy, op.cit., hal. 71. 30 Soekarno, op.cit., hal., 112.
9
Jurnal POLITEIA|Vol.4|No.1|Januari 2012 Mhd. Syahminan begitu sering terlibat dalam berbagai perdebatan kecuali Soekarno dan Natsir.31 Pemikiran Soekarno yang kental dengan sifat sekuler tidak saja bersumber dari pemikiran Barat yang memisahkan urusan agama dan politik. Negara-negara Barat yang maju dengan sains dan teknologi secara tegas terlihat dilandasi dengan sekularisme dan merupakan alur sejarah yang bersifat linear, teori sejarah yang dikemukakan Augus. Comte dengan tiga fase perkembangan sejarah, juga seiring dengan perkembangan Islam kontemporer, ideologi politik Soekarno dipengaruhi pemikiran Kemal Ataturk dari Turki, Amir Ali dari India dan Ali Abdu al Raziq dari Mesir.32 Sedang M. Natsir melihat sebaliknya bahwa urusan agama dan Negara merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan, negara merupakan media agama untuk dapat berjalannya hukumhukum Tuhan, disebabkan hukum-hukum Tuhan itu tidak dapat berjalan sendirinya, melainkan negara menguasai hukum-hukum itu. Adapun pemikiran politik M. Natsir diinspirasikan oleh pemikir-pemikir Islam kontemporer seperti, Muhammad Abduh dari Mesir, meski ia sendiri berpendidikan Barat, tetapi banyak bergaul dengan tokohtokoh Islam, seperti Agussalim, Hassan Bandung, dan tokoh-tokoh Syarikat Islam Muhammadiyah di tanah air. Polemik Soekarno dan Muhammad Natsir berkembang dalam fase kedua dan terlihat menjurus kepada sifat mutlak-mutlakan, terbelah dari politik kelompok nasionalis Soekarno, tidak ada kompromi antara kedua kelompok nasionalis itu yang mengindikasikan betapa sulitnya meletakkan kerangka pikir yang dapat diterima semua pihak. Polemik Soekarno-Natsir masih bersifat eksploratif, sejak awal keduanya tidak ber31
Bachtiar Effendy, op.cit., hal. 75. Untuk melihat alur pemikiran politik Soekarno, ia banyak mendasarkan pemikirannya dari negerinegeri muslim dan mengambil tokoh-tokoh yang ideologi pemikirannya bercorak sekuler, ia mampu mengadakan perbandingan secara netral dari tokohtokoh sebaliknya. Pembahasan Soekarno dalam hal ini Lihat Soekarno, op.cit., hal. 369-402. Khusus pandangan Soekarno tentang Turki, lihat halaman 403. 32
10
ISSN: 0216-9290 Pemikiran dan Gerakan Politik Islam Indonesia maksud untuk merumuskan konsep-konsep yang siap pakai mengenai hubungan antara agama dan Negara. Keduanya hanya ingin memajukan preposisi-preposisi ideologis politis masing-masing,33 yang muncul adalah kontroversi hingga dibadan bentukan Jepang, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), itu merupakan ajang kontroversi ideologis hingga tahun 50-an. Dalam masa ini hingga penghujung tahun 60-an merupakan kondisi yang tidak stabil dari sudut politik dan ekonomi Indonesia, gejolak sosial menggoyangkan pemerintahan Soekarno atas beberapa sebab yang kontra produktif. Soekarno bertindak diluar batas-batas demokrasi, berobahnya sistem pemerintahan ke demokrasi terpimpin, dibubarkannya partai Masyumi dan pemberontakan PKI (G30/S PKI tahun 1965 menyebabkan jatuhnya pemerintahan Soekarno yang kelak kemudian munculnya pemerintahan Soeharto yang menamakan dirinya Orde Baru dengan arah kebijakan modernisasi pembangunan dengan syarat stabilitas pemerintahan, melaksanakan Pancasila secara konsekuen dan lain-lain dengan pola pembangunan yang nantinya membangkitkan satu kelompok intlektual yang berbasis santri dan mengenyam pendidikan Barat modern. Penutup Pemikiran politik Islam di Indonesia seiring dengan perkembangan yang terjadi didunia Islam, disebabkan beberapa faktor: Pertama: Islam Indonesia memiliki hubungan dengan dunia Islam yang secara esensial bersumber dari ajaran Islam itu sendiri, yakni adanya prinsip ukhuah Islamiyah, yang berpandangan setiap umat Islam dimanapun berada merupakan saudara bagi umat Islam lainnya. Secara politis komunikasi lokal dan internasional, merupakan fundasi komunikasi politik yang luar biasa dalam politik Islam, yang secara esensial, melekat dalam ajaran Islam itu sendiri; Kedua, Politik etis kolonial Belanda, dalam hal ini asosiasi budaya yang diterapkan di Indonesia dalam pendidikan ternyata tidak memenuhi harapan kolonial. Alumni-alumni pendidikan Belanda berkolaborasi dengan alumni timur tengah dan 33
Bachtiar Effendy, op.cit., hal. 81.
Jurnal POLITEIA|Vol.4|No.1|Januari 2012 Mhd. Syahminan
ISSN: 0216-9290 Pemikiran dan Gerakan Politik Islam Indonesia
pesantren di tanah air, memerdekakan bangsa dari penjajah manapun (Belanda ataupun Jepang). Islam sebagai alat pemersatu, sekaligus identitas kaum pergerakan, yang membentuk pandangan politik yang cinta tanah air, sehingga pada masa itu muncul suatu slogan hubbul wathan minal Iman (cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Tidak heran jika Masyumi menjadi motor politik yang besar selepas kemerdekaan; Ketiga, Perseteruan politik pada pembentukan Indonesia merdeka, diwarnai dengan argumentasi idealis-filosofis tentang asas atau fondasi negara yang akan didirikan. Daftar Pustaka Ali, Mukti. 1996. Alam Pikiran Islam Modern di Indonesia dan Pakistan. Bandung: Mizan. Bolan, B. J.. 1985. Pergumulan Islam di Indonesia, 1945-1970. Jakarta: Grafiti Press. Dewan Redaksi. 1999. Ensiklopedia Islam. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hove. Effendy, Bachtiar. 1998. Islam dan Negara, Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia. Jakarta: Paramadina. Esposito, John L.. 1994. Ancaman Islam Mitos atau Realitas. Bandung: Mizan. Murod al-Brebesy, Ma’mun . 1999. Menyingkap Pemikiran Politik Gusdur dan Amin Rais Tentang Negara. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Noer, Deliar. 1982. Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942. Jakarta: LP3ES. Noll, John Obert. Tanpa tahun. Politik Islam: Kelangsungan dan Perubahan di Dunia Modern. Jakarta: Penerbit Ilahi Press. Rahmena, Ali, ed.. 1996. Para Perintis Zaman Baru Islam. Bandung: Mizan. Sjadzali, Munawir. 1998. Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran. Jakarta: UI Press. Soekarno. 1969. Dibawah Bendera Revolusi. Jilid I. Jakarta: Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi. Sumitro, Aqib. 1985. Politik Islam Hindia Belanda. Jakarta: LP3ES.
11
