PEMIKIRAN AMIEN RAIS TENTANG POLITIK ISLAM

1

PEMIKIRAN AMIEN RAIS TENTANG POLITIK ISLAM

SKRIPSI DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS ADAB UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUMANIORA (S.HUM)

OLEH: SIGIT PRAYITNO NIM: 01120651

FAKULTAS ADAB JURUSAN SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2008

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

2

ii © 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

3

iii © 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

4

Motto Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada bentuk rupa atau harta kamu, tapi ia memandang kepada hati dan perbuatan (Nabi Muhammad Saw)1 Kaum Muslimin adalah saudara, tiada keutamaan seseorang atas seseorang lainya kecuali dengan takwa (Nabi Muhammad Saw)2 Wahai manusia ketahuilah bahwa Tuhanmu adalah satu dan tidak ada keutamaan seseorang atas orang yang bukan Arab, dan tidak pula seseorang yang bukan Arab atas seorang Arab. Seorang yang hitam atas seorang yang merah, atau seorang yang merah atas seorang yang hitam, kecuali dengan taqwa (Nabi Muhammad Saw)3 ’’Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu’’. (Surat alBaqorah ayat 45) 4

1

Abul A’la Al- Maududi, Khilafah dan Kerajaan: Konsep Pemerintahan Islam Serta Studi Kritis Terhadap “ Kerajaan ” Bani Umayyah dan Bani Abbas, terj.M. al- Bagir, cet. I ( Bandung: Karisma, 2007), hlm. 88-89 2 Ibid., 88-89. 3 Ibid., 88-89. 4 al-Quran dan Terjemahnya Departemen Agama RI, ( Semarang: Asy-Syifa, 2000)

iv © 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

5

Persembahan Skripsi ini kupersembahkan kepada Ayah, Ibu, Guru, Kakak dan Adik-adiku, serta Almamaterku Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga


v

6

Kata Pengantar

Alhamdullilah puji serta syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang Maha Luhur dan Maha Ghofur, yang Maha Pengasih yang tak pernah pilih kasih dan Maha Penyayang yang sayangnya tak pernah terbilang. Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan dan Nabi Muhammad Saw yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju ke alam yang terang benderang. Penulis menyadari bahwa ilmu yang penulis miliki sangatlah terbatas, sehingga dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangannya,

tetapi

walaupun demikian penulis berusaha mencurahkan segenap tenaga dan pikiran yang ada. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Selanjutnya penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesainya tugas akhir ini atas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis sampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada : vi © 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

7

1. Bapak Dr. Syihabuddin Al-Quyubi. Lc, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2. Bapak Dr. Maharsi, M.Hum, selaku Ketua Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 3. Bapak Imam Muhsin.M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 4. Ibu Dra. Soraya Adnani M.Si, selaku Penasehat Akademik yang terus memberikan saran, petuah dalam menyelesaikan studi ini. 5. Ibu Zuhrotul Latifah S. Ag, M.Hum, selaku pembimbing penulisan skripsi yang telah memberikan waktu, tenaga, dan fikirannya guna membimbing dan memberikan pengarahan sehingga skripsi ini terwujud. 6. Para Dosen di lingkungan Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 7. Kepada Kepala TU Fakultas Adab Drs. Rokhmat beserta stafnya Ibu Ermas, Ibu Haryati, Ibu Ida, Ibu Isti dan Pak sofwan, atas kerjasama dan pelayanan yang baik serta kemudahan-kemudahan yang diberikan. 8. Staf UPT Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, Laboratorium Perpustakaan Adab, UPT. UGM, UPT. Yayasan Hatta dan Perpustakaan Daerah. 9. Ayah, Ibu, Kakak (Sri Eko.C, Prajastowo, Parmadiono, Eni K, dan Pramono), adik Sri Margiyati, keponakan Rizky Hidayanto (tukang edit skripsi), Diana A., Rizal, Lutfi, dan Ade.

vii © 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

8

10. Bapak Sumedi, Nur Rohman, dan Hadi Nuryanto yang mengajari Iqro, belajar hidup, menunjukkan lentera kehidupan dan terus memotivasi sampai sekarang 11. Keluarga Besar Kopma, IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah), dan KMS (Komunitas Mahasiswa Sejarah) lanjutkan perjuangan kalian 12. Teman-teman di UIN, Fakultas Adab jurusan SKI-C, dan teman KKN angkatan ke.52 di Gedad, Banyusoco, Playen, GK 13. Teman-teman ngaji di an-Nahl, RISMA/ FPMS, kumpulan pemuda DDM, pengurus GNOTA dan klub PS. Pilkid (Pilahan Kidul) Akhirnya Penulis berharap dan berdoa semoga semuanya ini memperoleh nilai ibadah di sisi Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun yang membacanya. Yogyakarta, 25 juni 2008 Penulis

Sigit Prayitno

viii © 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

9

DAFTAR ISI

Halaman Judul……….................................................................................................I Nota Dinas Pembimbing…………………………………………………………....II Halaman pengesahan……………………………………………………………....III Halaman Motto………………………………………………………………….....IV Halaman Persembahan……………………………………………………………...V Kata pengantar……………………………………………………………………..VI Daftar Isi…………………………………………………………………..........XI-X Abstraksi ………………………………………………………………………….XI Bab l PENDAHULUAN A.Latar Belakang Masalah………………………………………………. 1 B.Batasan dan Rumusan Masalah………………………………………...5-6 C.Tujuan dan Kegunaan Penelitian………………………………………. 6 D.Tinjauan Pustaka………………………………………………………. 7 E.Landasan Teori………………………………………………………… 8 F.Metode Penelitian…………………………………………………….. 15 G.Sistematika Pembahasan…………………………………………. .17-18 BAB II SKETSA AMIEN RAIS A. Latar Belakang Keluarga……………………………………………….21

ix © 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

10

B. Pendidikan dan Pengalaman……………………………………………26 C. Aksi, Pemikiran, dan Karya-karyanya…………………………….........31 D. Hal-Hal yang mempengaruhi Pemikiran Amien Rais………………….37 BAB III PEMIKIRAN AMIEN RAIS TENTANG HUBUNGAN ISLAM DAN POLITIK A. Agenda Pembaharuan Islam:………………………………………… 41 1.Tauhid Sosial………………………………………………… 44 2.High Politics dan Low Politics……………………………….49 B. Profesionalisme Politik dan Suksesi Nasional……………………….52 C. Dakwah dan Politik…………………………………………………..60 D. Relasi Islam dan Negara…………………………………………….. 63 BAB IV PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI ISLAM DALAM PANDANGAN AMIEN RAIS A. Konsep Keadilan………………………………………………….. 71 B. Demokrasi dan Musyawarah……………………………………… 77 C. Konsep Ukhuwah………………………………………………….. 93

BAB V Penutup

A.Kesimpulan………………………………………………………...98-99 B. Saran……………………………………………………………. …100

x © 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

1

ABSTRAKSI PEMIKIRAN AMIEN RAIS TENTANG POLITIK ISLAM Pemikiran Politik amien Rais adalah pemikiran yang memperjuangkan demokrasi, demokrasi adalah sistem yang paling alamiah dan akan menjamin kesatabilan sebuah negara berdasarkan pada pemerintahan masa lalu yaitu sejak zaman yunani kuno serta sudah tahan banting. Menurut Amien ada beberapa kriteria demokrasi yaitu persamaan hukum yang sama, baik ketika dalam proses hukum maupun dalam produk hukum, mengindahkan etika politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi dapat juga menegakan keadilan sosial yang seluas luasnya tidak hanya keadilan ekonomi tapi juga dalam segala aspek kehidupan, juga dapat menegakan HAM, ini adalah sebuah persoalan yang serius yang dihadapi oleh Amien dalam menegakan sendi-sendi moral bangsa kedalam tatanan kehidupan yang lebih mengedepankan aplikasi dari nilai–nilai tauhid yang harus diterjemahkan dalam segala aspek kehidupan. Tauhid dalam pandangan Amien tidak hanya sebagai keyakinan tapi harus dimaknai sebagai sikap yang mengedepankan etika-etika moral dan harus dijadikan landasan dalam mengaplikasikan kebijakan-kebijakan yang harus diterapkan dalam pemerintahan, sehingga sasaran tauhid dapat terjangkau secara maksimal tidak hanya sebagai teori tapi sekaligus sebagai alat yang harus digunakan untuk membedah segala macam penyimpangan yang terjadi yang jelas-jelas bertentangan dengan konsep tauhid yang menolak segala macam kebatilan dan berani mengatakan tidak untuk semua hal yang dianggap menentang kemurnian tauhid. Dalam berpolitik hubungan antara dakwah dan politik adalah sebagai mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Politik harus berjalan beriringan dengan tujuan dakwah karena jika terjadi penyimpangan maka akan mudah mengontrol kemana arah poilitik yang ditempuh demi tercapainya tujuan dakwah bukan tujuan politik. Politik hanya digunakan sebagai alat bukan sebagai tujuan, yang harus dipahami adalah dakwah itu merangkul semua masyarakat sehingga jika tujuan dakawah dapat tercapai maka akan mudah ditemukan segala macam kebenaran yang selam ini terganjal karena ada motif politk yang tidak sesuai dengan hakekat dakwah. Menurut Amien dalam berpolitik seseorang harus dapat menguasai ilmu politik secara profesional karena hal itu mutlak diperlukan sebagai dasar dalam mengarungi lautan politik yang tidak bisa dimasuki oleh semua orang kecuali hanya dengan menjadi bagian permainan dari politik itu sendiri atau kata lain yaitu amatiran politik sebagai akibat ketidak pahaman dalam berperilaku politik. Musyarah dapat mencegah terjadinya diktatorisme,absolutisme, dan otoriter. Amien mengajukan konsep prinsip-prinsip demokrasi dalam islam yaitu, berdirinya sebuah negara harus dapat menegakan keadilan, adanya demokrasi dan musyawarah, serta persamaan atas konsep ukhuwah. Demokrasi juga dapat mewujudkan masyarakat madani serta dapat mewujudkan pendidikan yang sama kesemua lapisan masyarakat tanpa harus memandang status. Menurut Amien demokrasi tanpa tauhid tidak akan berjalan sebagaimana yang diharapkan serta akan mengalami kegagalan dalam berdemokrasi.

xi © 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

1

BAB I Pendahuluan A. Latar Belakang Masalah Islam dan politik dua kata ini selalu menjadi perbicangan dalam khasanah intelektual Muslim sebagai ide Islam dan kenyataan sepanjang sejarah.5 Islam melalui sumber primernya al-Quran dan as-Sunah telah memberikan patokan dasar moral serta hukum bagi kaum muslimin dalam mengekpresikan pikiran dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Perdebatan tentang bentuk negara dan mekanisme pemeritahan dalam negara yang berdasarkan sunnah Rasul dan doktrin kitab suci al-Quran, sangat membutuhkan waktu dan penyesuainpenyesuain dengan kondisi negara yang didasarkan atas landasan territorial, geografis dan kultur masing-masing sehingga ekspresi atau perwujudan wajah dari politik Islam saat ini sangat berbeda antara Negara Muslim yang satu dengan yang lainnya. Bidang yang terakhir ini menjadi semakin menjadi bahan diskusi publik yang berkepanjangan sejak wafatnya Nabi Saw hingga ke masa kita sekarang. Perdebatan ini terasa semakin seru ketika kaum muslimin memasuki periode modern, apalagi ketika ideologi besar di dunia seperti kapitalisme dan sosialisme menanamkan pengaruhnya di dunia Islam. Salah satu dari diskusi yang beragam

5

John L. Esposito, Islam dan Politik, terj.H. M Joesoef Sou’yb ( Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm.39


2

adalah apakah agama harus bersatu dengan negara atau dipisahkan.6 Persoalan antara Islam dan negara dalam masa modern ialah salah satu subjek penting yang belum terpecahkan secara tuntas. Diskusi tentang hal ini, belakangan semakin hangat tatkala kebangkitan Islam melanda hampir seluruh dunia Islam. Pengalaman masyarakat Muslim di berbagai belahan dunia khususnya sejak perang dunia II mengisyaratkan adanya hubungan yang canggung antar Islam dan negara atau bahkan politik pada umumya. Berbagai eksperimen dilakukan untuk menyelaraskan antara Islam dengan konsep dan kultur politik masyarakat Muslim. Eksperiman itu dalam banyak hal beragam,tingkat penetrasi Islam ke dalam negara dan politik juga berbeda-beda.7 Kesenjangan antara Islam dan negara tersebut amat beragam sejalan dengan keragaman sosial, kultur, dan politik yang mereka hadapi. Hal itu selain mengandung arti bahwa konsepsi tersebut sangat dipengaruhi oleh budaya masyarakat juga mengandung arti bahwa konsepsi tersebut lahir dalam konstelansi politik tertentu, karena mempunyai tujuan dan motif politik.8 Di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam juga mengalami persoalan antara Islam dan negara. Bahtiar effendi mengemukakan adanya tiga periode mengenai hubungan Islam dan negara di Indonesia. Pertama periode pra-kemerdekaan atau yang disebut kesatuan Islam dan negara. Ketika itu terjadi perseteruan tajam antara kubu Islam yang diwakili oleh M.Natsir dan Agus 6

Yusril Ihza Mahendra, Harun Nasution tentang Islam dan Masalah kenegaraan (Jakarta: LP3ES,1999), hlm.219 7 Azyumardi Azra, Pergolakan Politik Islam dan Fundamentalisme, Modernisme hingga Post Modernisme (Jakarta: Paramadina,1996), hlm.1 8 M. Din Syamsudin,’’Usaha Pencarian Konsep Dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam’’Jurnal Ulumul Qur’an vol iv,1993, hlm.5.


3

Salim yang mengiginkan ditetapkannya cita-cita politik Islam dengan Soekarno yag berfaham nasionalis sekuler yang beryakinan bahwa penyatuan antara Islam dan negara hanya berakibat kemandegan dan politisasi Islam. Kedua, periode pasca revolusi yang berintikan seruan perjuangan Islam sebagai dasar ideologi negara. Ketika itu Masyumi sebagai partai pemenang pemilu 1955, berusaha mengolkan cita-cita politik Islam di Majlis konstituante, namun karena tidak ada satupun yang berhasil memperoleh 2/3 untuk menggolkan frekuensinya, kemudian Presiden Soekarno memutuskan untuk kembali ke UUD 1945 yang berintikan Pancasila. Ketiga, masa Orde Baru yang berintikan penjinakan idealisme dan aktivitas politik Islam. Pemeritah Orde Baru curiga terhadap artikulasi politik Umat Islam, legalistik dan formalistik seperti tuntutan Islam agar Piagam Jakarta dilegalkan kembali pada sidang MPRS tahun 1986.9 Hal ini menimbulkan sikap curiga dan saling memusuhi diantara pemimpin Islam dan pemerintahan Orde Baru yang pada giliranya merugikan kekuatan Islam dalam politik nasional. Pada pemerintahan Orde Baru, Islam pada gilirannya memperoleh angin segar dalam wacana inteletual menjelang akhir dasawarsa 70-an sampai dengan munculnya gagasan pemikiran atraktif dari kelompok Muslim baik di bidang ideologi, sosial, budaya, dan politik. Dalam bidang politik Amien Rais memberi gagasannya yang dimuat dalam majalah Panji Masyarakat dengan tema “ Tidak ada Negara Islam”,. Menurut Amien Islamic state atau Negara Islam tidak ada

9

Bahtiar Efendy, Islam dan Negara, Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia,cet.I (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm.62


4

dalam al-Quran maupun dalam Sunnah.10 Menurut Amien sekularisasi merupakan hal yang tidak mengenal istilah pemisahan antara urusan negara dan urusan akhirat. Di antara keduanya itu bersifat terpadu dan berkelanjutan, sekularisasi dalam bentuk apapun merupakan bagian dari sekularisme.11 Amien melihat ideologi sebagai sesuatu yang serba mencangkup (integral) atas seluruh kehidupan manusia, termasuk dalam bernegara (politik). Sebagai sesuatu yang serba mencangkup, ideologi dalam pandangan Amien, kemudian diidentikan dengan Islam. Dalam konteks ini Islam kemudian diposisikan sebagi ideologi. Dalam pandangan Amien syariah merupakan suatu sistem hukum serba lengkap dan terpadu serta telah meletakkan dasar-dasar tidak saja bagi hukum konstistusional, tetapi juga hukum administrasi, pidana, perdata, bahkan hukum internasional.12 Sebagai Muslim modernis yang tinggal di Indonesia yang cukup plural, terlebih dalam hal agama, Amien tampaknya cukup rasional dan realistis, bahwa mewujudkan negara berlandaskan syariah Islam (Negara Islam) adalah sesuatu yang mustahil, resikonya terlalu mahal. Dalam kaitanya dengan ideologi Pancasila, paradigma pemikiran Amien tidak lagi berbicara dalam perpektif normatif dan filosofis, tetapi lebih melihat pada pelaksanaan Pancasila secara dataran praktek. Amien merasa risih dengan “ruang angkasa” politik Indonesia yang dipenuhi dengan slogan-slogan, pidato, atau jargon pelaksanaan Pancasila

10

Panji Masyarakat no.367 (1982), hlm.30 M. Amien Rais, Cakrawala Islam, Antara Cita dan Fakta, cet. IV (Bandung: Mizan, 1993), hlm.29 12 Ibid., hlm.29 11


5

secara murni dan konsekuen. Sementara itu, masih terdapat kenyataan yang mengingkari slogan, pidato dan jargon seperti itu. Menurut Amien jika dilihat dari sudut pandang Islam, soal adil dan keadilan sosial yang masih ditelantarkan di Indonesia merupakan titik terlemah yang harus diatasi.13 Dalam kacamata Amien, negara yang berlandaskan Pancasila saja sah, selama Pancasila dimengerti secara wajar dan benar, nilai yang terdapat dalam Pancasila tak satupun yang tak sejalan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, negara model ini justru bisa bernilai lebih Islami jika prinsip-prinsip syariah Islam termanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat. Alasan yang menarik dalam penelitian ini mengenai pemikiran Amien tentang politik Islam yang berkaitan dengan hubungan Islam dan politik. Amien merumuskan tiga pilar konsep utamanya yakni keadilan, demokrasi dan musyawarah, serta ukhuwah. Gagasan lain ialah tauhid sosial, high politic dan low politic, suksesi nasional, serta dakwah dan politik yang menjadi dasar dalam politik islam.14 B. Batasan dan Rumusan Masalah Untuk menghindari pembahasan yang meluas tentang studi Islam di Indonesia, maka penelitian ini lebih difokuskan pada berkembangnya pemikiran politik Islam kontemporer di Indonesia khususnya pemikiran Amien Rais tentang politik Islam di Indonesia. Alasan fundamental yaitu sikap politik Amien

13 14

www.Kompas.com-cetak/003/Gusd/.htm Amien Rais, Cakrawala Islam, hlm.30.


6

merupakan konsekuensi logis dari demokrasi yang menurutnya bisa dijadikan alternatif dalam pengembangan demokrasi di Indonesia. Untuk membantu penelitian ini perlu dibuat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pandangan Amien Rais tentang hubungan Islam dan politik? 2. Bagaimana pandangan Amien Rais tentang prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam? C. Tujuan dan Kegunaan Penelitiaan Tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Memberikan deskripsi dan klarifikasi tentang sejarah pemikiran politik Islam di Indonesia terutama mengenai hubungan Islam dan politik 2. Menjelaskan pemikiran Amien Rais tentang prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam. Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk hal sebagai berikut: 1. Menambah wacana pemikiran politik Islam di Indonesia khususnya terkait erat dengan tema tersebut. 2. Dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi penulis lain yang berkeinginan meneliti tentang politik Islam di Indonesia.


7

D. Tinjauan Pustaka Penulisan tentang politik Islam di Indonesia sudah banyak dilakukan, baik oleh penulis dari kalangan S1 maupun S2. Hasil penelitian yang telah ada seperti Zaman Baru Islam di Indonesia, Pemikiran dan Aksi Politik Abdurahman Wahid, M. Amien Rais, Nurcholis Madjid, dan Jalaludin Rahmat karya Dedy Jamaludin dan Idy Subandi Ibrahim (Zaman Wacana Mulia: Bandung, 1998). Buku ini lebih banyak mengkaji korelasi antara pemikiran dan aksi politik keempat tokoh tersebut sehingga tema yang diangkat cukup banyak dan penggambaranya cukup singkat. Tesis ini penekanannya pada prespektif komunikasi dan tidak membahas pemikiran politiknya. Buku lain ialah: M. Amien Rais dalam Sorotan Generasi Muda Muhammadiyah yang diedit oleh Abd. Rohim Ghozali( Mizan, Bandung:1998). Buku ini merupakan pandangan warga Muhammadiyah terhadap Amien Rais melalui pendidikan politik dan suksesi nasional. Buku ini memang memfokuskan pembahasan ketokohan Amien dalam dua bidang yang pernah dikuasai dan dialaminya sepanjang karier politiknya. Kedua bidang itu adalah semasa menjabat sebagai ketua PAN (Partai Amanat Nasioanal), dan sebagai tokoh Agama. Sayangnya buku ini tidak membicarakan pemikiran politiknya yang menjadi pokok bahasan penelitian ini. “Kepemimpinan Negara Dalam Prespektif Amien Rais” karya Sidiastutik (skripsi jurusan Jinayat dan Siyasah, Fakultas Syariah tahun 2000), lebih banyak mengemukakan prinsip-prinsip pemilihan kepala negara untuk


8

kepemimpinan negara serta kepemimpinan menurut Amien Rais. Untuk mendapatkan kepemimpinan yang ideal menurut Amien harus memiliki sifat moral yang meliputi sidiq, amanah, tabligh dan fatonah. Kekuasaan yang terlalu lama akan menyebabkan kultus individu. Kepemimpinan dalam Islam mempunyai tujuan untuk memelihara agama dan negara. Dalam hal ini tidak membahas pemikiran politik Islam menurut Amien Rais. Dibandingkan dengan ketiga penelitian di atas, penelitian ini lebih banyak berupaya mengangkat analisa baru dari pemikiran politik Amien Rais, dengan membaca relasi sosial antara negara, agama, dan masyarakat sipil. Secara kongkrit, etika politik merupakan bahasa simbol dari penafsiran hubungan agama yang muncul dalam mencapai bentuk negara yang demokratis. E. Landasan Teori Agama didefinisikan oleh Mircea Elliade, sebagai seperangkat nilai, ide, atau pengalaman yang berkembang dalam acuan kuItural.15 Adapun Parsudi Suparlan memandangnya sebagai sistem keyakinan yang dianut dan tindakantindakan yang diwujudkan oleh suatu kelompok atau masyarakat dalam menginterpretasi dan memberi respon terhadap apa yang dirasakan dan diyakini sebagai sesuatu yang ghaib dan suci.16 Islam diartikan sebagai ketundukan dan kepatuhan kepada segala hal yang disampaikan dan diajarkan oleh Rasulullah.17 Sementara itu negara diartikan oleh Roger H. Soultau sebagai alat (agency) atau

15 Mamun Murad Al- Brebesy, Menyingkap Pemikiran Politik Gus Dur dan Amien Rais Tentang Negara (Jakarta: Raja Grafindo,1999), hlm.30. 16 Ibid., hlm.30. 17 Miriam Budiharjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik ( Jakarta : Gramedia, 2000 ), hlm.40.


9

wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat.18 Suatu negara merupakan kebutuhan bagi setiap masyarakat atau bangsa, karena itu tanpa negara masyarakat tidak akan pernah hidup dalam keadaan aman, tentram, dan sejahtera. Hal itu dikarenakan setiap individu merasa memiliki hak untuk berbuat sesuatu menurut kehendaknya tanpa memperhatikan hak orang lain. Oleh karena itu, untuk terwujudnya ketentraman dan kesejahteraan hidup manusia, negara harus dibentuk. Terkait dengan teori tersebut, Ibnu Kaldun berkata: Sebagian manusia keliru bahwa menegakkan kepemimpinan tidak wajib baik secara akal maupun hukum, sebagaimana dikatakan oleh golongan Mu’tazilah dan Khawarij, menurut mereka yang wajib bagi umat manusia adalah menyampaikan informasi tentang hukum, apabila manusia telah sadar akan keadilan pelaksaanaan hukum, maka figur pemimpin tidak diperlukan lagi.19 Pendapat tersebut didasarkan pada kondisi masyarakat Badui yang hidup liar dan tidak punya tempat tinggal tetap. Menurutnya setiap daerah yang ditaklukan dan dikuasai masyarakat Badui, peradaban manusia selalu runtuh dikarenakan sifat mereka yang liar. Mereka merupakan bentuk masyarakat yang sulit diatur dan sulit tunduk pada pemimpin dari orang lain. Sejalan dengan penjelasan al-Quran, ia melihat penyebab turunya suatu peradaban disebabkan oleh ulah manusia.20

18

Ibid., hlm.40. Dawam Raharjo, Ensiklopedia Alquran: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci, cet.1 (jakarta :Paramadina,1996 ), hlm.357. 20 Ibid., hlm.357. 19


10

Secara garis besar perbedaan pendapat di kalangan para pemikir politik Islam tentang bentuk negara dalam hubunganya dengan agama terbagi atas dua macam: pertama pola integralistik yang berpendirian bahwa Islam bukanlah semata mata agama dalam pengertian barat yakni hanya menyangkut hubungan antara manusia dan Tuhan, namun sebaliknya, Islam adalah agama yang sempurna dan lengkap dengan peraturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara, sehingga agama dan negara merupakan dua komponen yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu di samping sebagai institusi politik, negara juga sebagai institusi agama. Pandangan ini banyak dianut oleh tokoh-tokoh pemikir politik islam antara lain, Hasan Al Bana, Sayyid Qutub, M. Rasyid Ridho, dan yang paling vokal adalah Abu A’la Al-Maududi.21 Pendapat mereka didasarkan pada ij’ma sahih dari sahabat ketika mereka membait Abu Bakar r.a sebagai khalifah menggantikan kepemimpinan Rasulullah atas kaum Muslimin sepeninggalnya.22 Kedua, pola sekularistik yang menganjurkan konsep pemisahan antara agama dan negara. Menurut mereka negara adalah lembaga politik yang terpisah dari agama. Oleh karena itu, kepala negara hanya mempunyai hubungannya dengan urusan kenegaraan, sebagaimana dalam pengertian Barat. Dalam pandangan mereka Nabi Muhammad Saw, hanyalah seorang Rasul biasa seperti halnya Rasul-Rasul sebelumnya dengan tugas tunggal mengajar manusia

21

Munawir Sadjali, Islam dan Tatanegara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, edisi 5 (Jakarta:Universitas Indonesia Press, 1993), hlm.1-2, juga dalam Iftitah ( Pengantar ) Jurnal Syi’rah, no.6 ( tahun 1999 ), hlm.iii-iv. 22 Dhiauddin Rais, Teori Politik Islam, cet. 1( Jakarta: Gema Insani Press, 2001 ), hlm.94. Berdasarkan Ijma, Kewajiban tersebut terbagi atas dua Jenis. Pertama, Wajib Syar’i Sebagaimana dikemukakan oleh Mayoritas Ulama Sunni dan Syi’ah. Kedua, Wajib Kifayah ( Kolektif ) menurut Almawardi: Dawam Rahardjo, Ensiklopedia Alquran., hlm.362.


11

kembali kepada kehidupan yang mulia dengan menjungung tinggi budi pekerti luhur. NAbi Saw tidak pernah memaksudkan untuk mendirikan negara dan mengepalai satu negara. Pandangan ini dikemukakan oleh Abdur Raziq, Thaha Husein Ahmad Lutfi Sayyid (yang menyebutnya sebagai Islam modernis).23 Islamic state atau Negara Islam merupakan istilah yang tidak terdapat dalam al-Quran dan Sunnah, oleh karena itu, menurut Amien tidak ada perintah dalam Islam untuk mendirikan Negara Islam. Yang lebih penting adalah selama suatu negara menjalankan etos Islam, kemudian, menegakkan keadilan sosial dan menciptakan suatu masyarakat yang egalitarian yang jauh dari pada eksploitasi manusia atas manusia maupun eksploitasi golongan atas golongan, berarti menurut Islam sudah dipandang negara yang baik.24 Menurut Amien ada beberapa parameter dalam menegakkan suatu negara, yang pertama adalah negara dan masyarakat harus dibangun berdasarkan keadilan dan kedua harus ditegakkan prinsip syuro atau musyawarah (demokrasi), ketiga ada beberapa macam kebebasan yang dilindungi, kebebasan tersebut memiliki beberapa macam cabang antara lain: kebebasan berpikir dan beragama, kebebasan memperoleh pendidikan dan pekerjaan secara bebas, kebebasan pribadi yang mencakup hak untuk hidup, merdeka, aman, hak untuk berpindah tempat, hak untuk memilih, dan lain sebagainya.25

23

Munawir Sadjali, Islam dan Tata Negara, hlm.2. Amien Rais, Cakrawala Islam, hlm.47-48. 25 Ibid., hlm. 47-48. 24


12

Akar dari berbagai permasalahan tersebut adalah kebebasan berpikir dan memilih, yang semuanya itu dijamin secara sempurna oleh Islam, sekalipun memilih untuk ateis selama tidak mengganggu ketertiban umum. Keempat ditegakannya persaudaraan yang tidak membeda-bedakan umat manusia asal jenis, kelamin, etnis, warna kulit, latar belakang historis, sosial, agama, ekonomi dan lain sebatas sesama agama, namun diantara sesama manusia. Kelima ada mekanisme pertanggungjawaban yang mekanismenya pertanggungjawaban sepenuhnya dibenarkan terhadap seorang penguasa yang gagal memenuhi kewajibanya sebagaimana disebutkan dalam al-Quran atau Hadis. Kelima nilai praktis tersebut menurutnya harus ditegakan dalam membangun sebuah negara yang dicita-citakan oleh Islam tanpa harus merubahnya dalam bentuk simbolisasi Negara Islam.26 Diskusi bagaimana mengatur hubungan posisi agama dan negara semakin menghangat ketika antusiasme Islam melanda hampir di seluruh dunia. Memang persoalan itu tidak lepas dari sejarah yang multi interpretatife. Di satu sisi, hampir setiap orang percaya terhadap pentingnya prinsip-prinsip Islam dengan persoalan politik. Di sisi lain karena sifat Islam yang multi interpretatiif tersebut tidak pernah ada pandangan yang tepat, bagaimana seharusnya Islam dan politik diposisikan secara tepat. Namun yang muncul dalam permasalahan tersebut suatu pandangan yang sangat beragam.

26

Ibid., hlm 48. Lihat Juga Dalam Umaruddin Masdar, Membaca, hlm 103-106.


13

Dengan begitu banyaknya upaya yang telah dilakukan para ulama dalam pencarian konsep tentang relasi Islam dan negara yang pada dasarnya mengandung dua maksud. Pertama, untuk menemukan idealisme Islam mengenai negara (menekankan aspek teoritis dan formal), yakni mencoba memecahkan pertanyaan bagaimana bentuk negara dalam Islam. Pendekatan ini berdasarkan suatu anggapan bahwa Islam memiliki sebuah konsep tentang negara. Pertama, menemukan idealisme Islam mengenai negara (menekankan aspek teoritis dan formal), yakni mencoba memecahkan pertanyaan bagaimana bentuk negara dalam Islam. Pendekatan ini berdasarkan suatu anggapan bahwa Islam mempunyai konsep tentang negara. Kedua, menemukan idealisme dan prespektif Islam terhadap proses penyelenggaraan negara (menekankan segi praktis dan subtansial, yaitu mencoba memecahkan persoalan bagaimana isi negara dalam pandangan Islam). Tokoh agama merupakan unsur penting dalam suatu masyarakat. Menurut Hiroko Horikasi, pemuka agama merupakan orang yang ahli dalam bidang agama, pengelola tempat ibadah, memberikan pendidikan, pengajaran serta membimbing umat dalam hal agama.27Tokoh agama merupakan pemimpin yang mempunyai unsur wewenang, ditaati, disegani, dan bahkan ditakuti, kadangkadang dianggap keramat. Mereka dianggap sebagai symbol masyarakat yang

27 _

Mukti Ali, Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam (Bandung: Mizan, 1991),

hlm.24.


14

memperoleh kelebihan ilmu dari Tuhan, selain faktor ekonomi, keturunan, dan lain sebagainya. Kelebihan yang demikian disebut karisma atau wibawa.28 Pemimpin agama ini tidak diangkat melalui suara terbanyak, melainkan diangkat atas dasar peranan dan kesepakatan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, tokoh agama sering menjadi tumpuan harapan, tempat bertanya, dan tempat masyarakat menaruh kepercayaan tentang suatu masalah hidup dan kehidupan.29 Umat diartikan sebagai kesatuan masyarakat, yaitu suatu kesatuan sosial manusia yang menempati suatu wilayah tertentu, memiliki seperangkat pranata-pranata sosial yang telah menjadi tradisi dan budaya yang mereka miliki bersama.30 Salah satu konsep sosiologi yang paling sentral adalah peranan sosial yang didefinisikan dalam pengertian pola atau norma pokok yang diharapkan dari orang yang menduduki posisi tertentu dalam sruktur sosial. Banyak yang bisa didapat para sejarawan dengan memakai konsep peranan, secara lebih tepat, lebih luas, dan lebih sistematik. Hal itu akan mendorong mereka lebih sungguh-sugguh mengkaji bentuk-bentuk dan perilaku yang telah umum bagi mereka untuk dibicarakan dalam artian individual atau moral ketimbang sosial.31 Teori yang dikemukakan ini memiliki relevansi dengan peranan yang dilakukan oleh Amien Rais sebagai tokoh menjadi panutan masyarakat Indonesia yang memiliki wibawa dan kharisma. Ia juga perhatian terhadap perkembangan

28 _

Koentjaraningrat, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia (Jakarta: Djambatan, 1987), hlm.194. 29 M. Natsir, Fiqih Dakwah (Jakarta: Media Dakwah), hlm.163. 30 Ahmad Syafii Ma’arif, Islam dan Masalah Kenegaraan (Jakarta: LP3S, 1984), hlm.198. 31 Peter Burke, Sejarah dan Teori Sosial (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hlm.69.


15

Islam di Indonesia, yaitu memberikan apa yang ia miliki, baik yang berbentuk materi ataupun non materi guna mengembangkan agama Islam dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk beribadah dan belajar tentang Islam. Untuk mempermudah kajian ini peneliti mengunakan pendekatan biografik, yaitu berusaha menjelaskan dengan teliti kenyataan hidup Amien Rais, pengaruh yang diterima, serta sifat, dan pemikiran yang dimiliki.32 Dengan pendekatan ini dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemikiranya. F. Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan bentuk studi deskriptif analisis melalui penelitian kepustakaan (library research, dengan menggunakan metode historis).33 Dengan metode ini dibuat suatu proses pengujian dan analisa secara kritis terhadap rekaman dan tulisan yang ada berdasarkan data yang diperoleh dengan melakukan tahapan kerja sebagai berikut: a. Heuristik yaitu tahap pengumpulan data yang sesuai dengan objek pembahasan. Data ini berupa buku-buku, jurnal, artikel, internet, surat kabar yang dianggap relevan. Bahan-bahan tersebut dilacak diberbagai perpustakaan dengan bantuan katalog-katalog yang terdapat di berbagai perpustakan.34 Pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan menelusuri dan me-recover buku-buku atau

32

Winarno Surachmad, Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar-Dasar Metode dan Teknik (Bandung: Tarsito, 1994), hlm.137. 33 Sartono Kartodirjo, Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah (Jakarta: Gramedia,1993), hlm.153 34 Masri Singarimbun, Metode Penelitian Survey (Jakarta: LP3S, 1989), hlm.70.


16

tulisan yang disusun oleh Amien Rais serta buku-buku lain yang mendukung pendalaman dan ketajaman analisis. b. Verifikasi yaitu langkah untuk mengadakan seleksi terhadap data atau sumber yang terkumpul, untuk menguji keaslian sumber (otensitas) maupun kesahihan sumber (kredibilitas). Peneliti berusaha melakukan kritik sumber, baik intern maupun ekstern. Kritik intern, peneliti berupaya menelusuri tentang kesahihan sumber (kredibilitas) adanya keabsahan tentang keaslian sumber (otentiksitas) ditelusuri melalui kritik ekstern. Hal ini dilakukan supaya diperoleh data yang otentik dan kredibel.35 c. Tahap Interpretasi Dalam tahapan ini penulis berusaha menganalisa dan menafsirkan fakta sejarah yang telah teruji dengan topik pembahasan. Interpretasi dilakukan dengan metode analisisa atau menguraikan dan mensintesiskan fakta-fakta yang sesuai dengan tema penelitian.36 d. Tahap Historiografi Dalam tahap akhir ini peneliti berusaha melakukan penulisan terhadap data yang relevan, pemahaman atau pelaporan hasil penelitian.37 Dalam hal ini

35

H. Hadari Nawawi Dkk, Instrument Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995), hlm.98. 36 Ibid., hlm.98. 37 Dudung Abdurahman, Metode Penelitian Sejarah (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm.35.


17

setiap bagian diusahakan tersaji dengan tema yang berkesinambungan dan kronologis. e. Sistematika Penulisan Untuk mempermudah hasil laporan ini dibangun dalam sitematika penulisan sebagai berikut: Bab pertama adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan dan pembatasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penulisan, dan sistematika pembahasan. Pada bab satu atau pendahuluan ini menguraikan secara singkat yang menjadi pembahasan pada bab-bab berikutnya. Untuk menggambarkan pembahasan tentang pemikiran politik Islam dalam Pandangan Amien Rais, maka secara deskriptif dibicarakan biografi Amien dalam bab kedua, yang ditinjau dari empat aspek yaitu, latar belakang keluarga, pendidikan dan pengalaman, serta aksi, pemikiran, karya karyanya dan hal-hal yang mempengaruhi pemikiranya. Hal ini perlu diungkap sebagai latar belakang terjadinya proses pemikiran Amien. Sebagai pembahasan utama yang memaparkan pandangan Amien Rais tentang hubungan Islam dan politik dibahas dalam bab ketiga, dengan empat permasalahan pokok mencangkup agenda pembaharuan dalam Islam terdiri atas tauhid sosial, high politics dan low politics, profesionalisme politik dan suksesi nasional, dakwah dan politik, serta relasi Islam dan negara. Dalam pemikiran-pemikiran politik Islam, kajian mendalam ditelusuri melalui


18

konsep teologis menurut Amien, yang tercermin dalam tauhid selanjutnya dielaborasi ke dalam tatanan politik Islam modern. Selanjutnya bagaimana

perkembangan

pemikiran

tentang

prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam di Indonesia menurut Amien diuraikan pada bab keempat. Pada bab keempat memaparkan tentang pemikiran Amien di Indonesia tentang prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam yang meliputi konsep keadilan, demokrasi dan musyawarah, konsep ukhuwah yang dibingkai dalam suatu negara tanpa harus menggunakan label Negara Islam. Adapun penelitian mengenai Negara Islam, dalam hal ini penelitian dikaji berdasarkan asumsi-asumsi teoritis dan pengalaman subjektif Amien yang tergambar melalui beragam karakter kemodernan dalam suatu konsep Negara Islam yang ideal, yang lebih mengedepankan subtansi daripada kulit tanpa isi, serta melihat beberapa parameter yang melatarbelakangi wacana tersebut muncul, kecenderungan dasar pemikiran, sikap terhadap kemordernan, keilmuan, dan lain sebagainya. Hal ini digunakan supaya mempermudah jalan dalam memahami karakteristik pemikiran Amien. Seluruh pemaparan kemudian disimpulkan dalam bab lima ini ditawarkan beberapa rekomendasi yang diharapkan dijadikan saran, masukan, atau pertimbangan bagi kajian-kajian berikutnya.


20

BAB II SKETSA AMIEN RAIS A. Latar Belakang Keluarga Keluarga Amien telah menanamkan pendidikan Agama dari berbagai aspekyang sedikit banyak mewarisi atau dipengaruhi oleh tradisi Muhammadiyah. Ibu Sudalmiah misalnya sering mengingatkan kepada Amien kecil bahwa segala sesuatu yang dilakukanya didalam hidup ini tidak lain dan tidak bukan adalah ibadah. Tatkala menginjak remaja suatu hari Amien hendak berkemah dengan kawan-kawannya, saat hendak berangkat ibunya berkata kamu berkemah itu adalah ibadah, hal sama juga dikatakan ketika Amien akan berlatih pencak silat, menurut Ibunya pencak silat merupakan ibadah.38 Menurut Abdul Rozaq Rais, Ibunya sangat disiplin dan rasional, ia dan Amien kadang mengeluhkan Ibu mereka yang ‘’galak’’, tetapi pada kemudian hari memberikan hikmah yang besar. Mereka enam bersaudara, Amien nomor dua, Abdul Rozaq Rais nomor tiga (Fatimah Rais, Amien Rais, Abdul Rozaq Rais, Siti Aisyah Rais, Ahmad Dahlan Rais, dan Siti Asiyah Rais). Amien, Rozaq, dan Ahmad senang bermain keluar rumah. Biasanya jika minggu, mereka suka mengetapel burung sampai ke Palur dan Mojongso. Karena itu, tidak shalat asyar sebagai hukuman mereka disel dan dimasukkan keruangan terkunci di belakang rumah, lalu datanglah ayahnya

38

Amien Rais, Demi Pendidikan politik Saya Siap Jadi Presiden ( Yogyakarta: Titian illahi Pres,1997), hlm.197.


21

sebagai‘’pembebas’’.39 Kedua orang tuanya bernama Syuhud Rais dan Sudalmiah,40 Syuhud Rais bukanlah asli Solo, ia lahir dan dibesarkan di Purbalingga, Jawa tengah, dari keluarga Umar Rais, menilik namanya dia adalah kelurga santri, sedangkan Sudalmiyah berasal dari keluarga priyayi. Ayahnya Sudalmiyah Wiryo Sudarmo dari Gombong yang bernama kecil Sukiman salah seorang putra nyonya Rakilah, seorang yang sangat disegani masyarakat pada masanya, Ia adalah cicit dari bupati Kebumen.41 Latar belakang keluarga Sudalmiyah adalah di madrasah Mualimin Muhammadiyah Yogyakarta dan berhasil menamatkanya. Sementara Sudalmiah mempunyai pendidikan yang sangat tinggi, ia bukan saja lulusan Mulo yang merupakan sekolah menengah Belanda yang sulit dicapai warga umum apalagi perempuan. Ia juga lulusan HIk (Hogere Inlandse Kweek Shool ), yakni sekolah guru yang hanya dapat dimasuki oleh lulusan Mulo. Setelah sekian lama menuntut ilmu dan sekolah, Sudalmiyah pun menjadi guru yaitu di sekolah Muhammadiyah, dilingkungan Muhammadiyah inilah mereka bertemu.

42

Keduanya bertemu di Jakarta, setelah itu mereka

menikah dan sempat pindah ke Pekalongan, sejak tahun 1940 keluarga ini bermukim di Solo.43 Sudalmiah pernah menyandang predikat sebagai ibu teladan I tingkat Kodya Surakarta tahun 1905 dan ibu teladan II tingkat provinsi Jawa tengah tahun

39

Bambang Trimansyah, Para Tokoh di Balik Reformasi Episode Sang Oposan: Lokomotif itu Bernama Amien Rais (Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998), hlm.2-6. 40 Amien Rais, Demi Pendidikan Politik, hlm. 195. 41 Zaim Uchrowi, Muhammad Amien Rais Memimpin dengan Nurani: in Authorized Biography (Jakarta:Teraju Mizan,2004), hlm.18-19. 42 Ibid., hlm. 20-21. 43 Dedy Jamaludin Malik dan Idy Subandi Ibrahim, Zaman Baru Islam Indonesia ( Bandung: Zaman Mulia Wacana, 1998), hlm.122.


22

1905. Sudalmiah tidak pernah memberikan perlakuan khusus atau istimewa kepada salah satu di antara 6 orang anaknya. Semuanya diperlakukkan sama termasuk kepada Amien, walau sejak kecil sudah memperlihatkan sisi lebih dibanding kakak perempuan dan keempat adiknya. Menurut aktivis Aisiyah Surakarta ini, sisi lebih yang ada pada diri Amien kecil adalah tingkat disiplin dan ketekunannya yang tinggi, juga kefasihan, keikhlasanya dalam melafalkan ayatayat suci al-Quran. Kelebihan Amien kecil melantunkan kalam Illahi itu telah membawanya tampil di Balaikota Surakarta pada acara perayaan hari besar Islam.44 Saat Amien mengumandangkan firman-firman Allah, suasana sangat hening sehingga Sudalmiyah mengibaratkan, seandainya ada jarum jatuh di lantai akan terdengar dentingnya. Karena kedua orang tua saya adalah aktivis Muhammadiyah, sejak kecil saya memperoleh pendidikan cara Muhammadiyah, sehingga saya mempunyai pendirian harus juga mendidik anak-anak saya dengan cara Muhammadiyah. Pendidikan Muhammadiyah yang dimaksud ialah, pagi pergi sekolah di lembaga pendidikan formal yang didirikan Muhammadiyah, sore masuk Madrasah Diniyah, malam harinya dilanjutkan belajar di bawah pengawasan kedua orang tua.45 Ibunya merupakan sumber kekuatan moral dan batin, sementara isterinya menjadi sumber inspirasinya. Dan peran keduanya cukup dominan dalam mendukung amar maruf nahi mungkar.’’ Saya selalu memperhatikan setiap nasihat ibu saya, karena itu tidak ada yang saya takuti kecuali beliu,’’ kata Amien. Sedang mengenai isterinya, ia berujar:” ia sering

44

Amien Rais, Melangkah karena Dipaksa Sejarah, cet. III. ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm.101 45 Ibid., hlm 101-103


23

menjadi sumber inspirasi bagi saya bahkan kadang-kadang ia berpikir sampai jauh sekali, dan mengatakan kalau sampai terjadi apa-apa dengan dirinya, ia toh masih mempunyai kemampuan sedikit-sedikit untuk berwiraswasta.46 Amien Rais laki-laki kelahiran Solo, 22 April tahun 1944. Menurut Amien kota Solo memiliki semua ciri khas kerajaan. Sebagai kota kerajaan, Solo memiliki tradisi pertujukkan wayang kulit. Melalui pertunjukkan seni kraton, Amien belajar mengenai pahlawan majapahit, pendiri kraton sekaligus tokoh religious seperti wali songo. Solo telah mengajarkan pada diri Amien untuk menghargai nilai-nilai budaya dan seni sebagai sarana untuk menanamkan nilainilai keutamaan pada masyarakat.47 Amien adalah anak kedua dari enam bersaudara keturunan H. Syuhud Rais dan HJ.Sudalmiyah. Ayahnya adalah guru agama dan sehari-hari sebagai kepala kantor Depag di Solo. Pada sore harinya ia sebagai pengurus pendidikan Muhammadiyah cabang Surakarta. Sementara ibunya adalah aktifis Aisiyah di Surakarta sekaligus sebagai guru agama di SGKP (Sekolah Guru Kependidikan Putri) dan SPK (Sekolah Perawat Kesehatan) di Aisyiah Surakarta. Masa kecilnya di kepatihan Solo suatu lingkungan yang tempo dulu dominan dengan Islam “abangan”, serta masa PSI (Partai Serikat Islam) dan PNI (Partai Nasional Indonesia) juga cukup kuat sementara Muhammadiyah merupakan minoritas. Namun Amien mengakui ibunya sangat fanatik dengan Muhammadiyah, sehingga warna sikapnya turut mempengaruhi terhadap anak-

46

Ibid., hlm. 103. Idris Taha, Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nurcholis Madjid dan Amien Rais, cet.I ( Bandung: Teraju, 2005), hlm. 105. 47


24

anaknya dan selalu mengatakan kalau jadi orang itu harus punya sikap dan katakan apa adanya, serta hidup itu adalah ibadah.48 Sifat jujur, istiqomah dan berani melakukan amar ma’ruf nahi mungkar yang dimilikinya tak lepas dari bimbingan ibunya. Di samping itu ibunya menerapkan disiplin dan rasionalisasi baik dalam hal adat maupun agama. Sejak usia Sembilan tahun pendidikan ibunya dimulai dari rutinitas sejak shubuh sekitar pukul 4 pagi setiap hari. Sebuah jam weker diletakan didekat anak-anakmya. Setiap bangun diharuskan mengucapkan asholatu khoirun minan naum dengan suara keras agar didengar oleh ibunya, lalu mereka diberi uang lima sen dan hadiah itu mereka tabung untuk dibelikan baju lebaran, Jadi setiap sang ibu memberikan uang harus di imbangi dengan kegiatan agama. Tidak heran apabila Amien dari kecil telah berdisiplin puasa Ramadhan, puasa Senin Kamis, serta I’tikaf di masjid.49 Pada tahun 1969 Amien menikah dengan Kusniarti Sri Rahayu dan dikaruniai tiga orang putra dan dua orang putri. Masing-masing adalah, Ahmad Hanafi, Hanum Salsabila, Ahmad Mumtaz, Taznim fauzia, dan Ahmad Baihaqi. Kedua orang tuanya juga sepakat tidak akan meninggalkan anakanaknya

dan

membekali

mereka

dengan

kepandaian

bahkan

isterinya

menganjurkan anak-anaknya untuk les matematika, bahasa Inggris, piano, organ, gitar dan lain-lain,50 bahkan mendidik mereka dengan disiplin ketat.51 Kusniarti

48

M. Amien Rais, Membangun Politik Adiluhung, Membumikan Tauhid Sosial, Menegakkan Amar Maruf Nahi Mungkar, Idy Subandy Ibrahim, (ed) ( Bandung: Zaman Wacana Mulia,1998), hlm.46-47. 49 M. Najib dan Kuat, Amien Rais Sang Demokrat (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm.18-19. 50 M. Amien Rais, Membangun, hlm.48-49. 51 M, Najib dan Kuat. Amien Rais, hlm.20.


25

menyatakan selalu mengingatkan sang suami setiap akan melangkah,’’ jangan lupa lho pak ini bagian dari ibadah’’. Peryataan itu dimaksudkan sebagai dukungan moral, sekaligus persetujuan dan doa. Bisa saya ya cuma mendoakan dan memberikan dukungan moral, karena saya yakin apapun yang dilakukan Pak Amien berakar dari ibadah,’’52 B. Pendidikan dan pengalaman Perhatian orang tuanya terhadap pendidikan agama merupakan fase awal pendidikan yang dienyam oleh Amien yang diperoleh dari lingkungan keluarga dan dari lingkungan masyarakat sekitarnya. Perhatian terhadap pendidikan agama ini mencerminkan bahwa keluarga Syuhud merupakan keluarga yang menghargai dan menganggap penting bekal agama bagi anak–anaknya. Bahkan cara mendidik yang terkadang terkesan galak dan terlalu ketat bukan berarti akibat karakter ataupun sifat orang tuanya, tetapi lebih pada komitmen orang tua terhadap ajaran agama, sehingga pesan-pesan suci sebagaimana dalam al-Quran dapat dijadikan dan termanifestasikan pada anak-anaknya.53 Menapak usianya yang memasuki usia untuk jalur pendidikan formal Amien pun harus menempuh pendidikan formal di institusi sekolahan. Pendidikan Amien mulai dari TK sampai SMA, semuanya dijalaninya di sekolahan Muhammadiyah, maka

52

Amien Rais, Melangkah karena, hlm.103. M. Najib, Melawan Arus Pemikiran dan Langkah Politik Amien Rais (Jakarta: Serambi,1999), hlm.51-52. 53


26

seandainya ada perguruan tinggi Muhammadiyah, pasti ibunya akan memintanya untuk kuliah di situ.54 Amien termasuk cepat dalam menjalani jenjang pendidikanya. Ia mengawali sekolah pada tahun 1956 di Sekolah Dasar hukum Muhammadiyah dilanjutkan di Sekolah Menengah Pertama tahun 1959 dan Sekolah Menengah Atas tahun 1962. la juga mengikuti pendidikan agama di Mambaul Ulum dekat masjid Agung Surakarta yang kemudian pindah ke madrasah Al–Islam di kota yang sama, pada masa itu sistem pengajaran sekolah swasta masih berinduk pada sekolah pemerintah (negri).

55

Orang tuanya sangat moderat dalam mendidik

anak-anaknya. Prestasi Amien di sekolahnya dapat dikatakan baik. Sebelum dan setelah lulus Amien sempat bingung untuk menentukan pilihan mau melanjutkan studinya. Ibunya minta agar melanjutkan studi ke al-Azhar, sementara ayahnya menginginkan di UGM. Waktu itu ia diterima di Fakulas Fisipol, karena Amien berhasrat menjadi seorang diplomat. Sebagai anak yang baik Amien tidak ingin mengecewakan ibunya kemudian mendaftarkan ke Fakultas Tarbiyah di IAIN dan diterima hanya sampai sarjana muda karena ada larangan dari pemerintah waktu itu untuk studi ganda dengan sangat terpaksa akhirnya ia meninggalkan IAIN Sunan Kalijaga tahun 1967. Namun harapan lama ibunya terkabul karena Amien selama satu tahun (1978-1979) menjadi mahasiswa luar biasa di Fakultas Bahasa Universitas al-Azhar Kairo Mesir. Amien menyelesaikan sarjananya tahun 1968 dengan predikat terbaik di angkatannya, dengan skripsinya yang mendapat nilai A

54

Ibid., hlm. 51-52. Firdaus Syam, Amien Rais Politisi yang Merakyat dan Intelektual yang Shaleh (Jakarta: Al-Kautsar,2003), hlm.260-261. Lihat juga dalam Idris Taha, Demokrasi Religius, hlm. 110. 55


27

dengan judul

‘’Mengapa Politik Luar Negeri Israel Berorentasi Pro Barat’’,

sehingga menghantarkannya studi di Amerika untuk mengikuti progam master di University of Notre Dame dan selesai tahun 1974 dengan tesisnya berjudul ‘’Politik Luar Negeri Mesir di Bawah Anwar Sadat dengan Moscow’’, dari universitas itulah ia memperoleh sertifikat studi tentang Soviet dan Negara Eropa Timur.56 Sejak kecil hingga dewasa Amien selalu bergaul dengan tradisi dan budaya modern Barat. Hal itu dapat dilihat dari latar belakang kehidupan ketika kecil dan perjalanan pendidikannya yang sedikit banyak berpengaruh terhadap corak pemikiran ke depan. Keluarga terutama sang ibu lahir dan dibesarkan dalam pendidikan Barat model Belanda. Sang ibupun menekankan pola ataupun sistem yang menjadi ciri dari kebudayan Barat yaitu kedisiplinan, kejujuran, transparansi, berani tampil di muka dan lain-lain.57 Pola dan sistem kehidupan modern terus melekat pada diri Amien ketika dia dibesarkan di lingkungan Muhammadiyah yang dikenal sebagai organisasi modern. Sebagai organisasi modern prinsip rasionalitas sangat kental dan dominan.58 Di Muhammadiyah nilai-nilai budaya dan tata kehidupan dikembangkan berdasarkan prinsip ibadah dan rasionalitas. Pola hidup sehat, teratur, bersih, integritas, dan dedikasi yang tinggi serta kedisiplinan setidaknya menjadi ciri dari modernitas yang ada di tubuh Muhammadiyah. Pengaruh dan hubungan dengan budaya Barat pun terus berlanjut ketika dia melanjutkan studi ke Amerika. Di sinilah Amien mengenal

56 57 58

M. Najib dan Kuat, Amien Rais, hlm. 18-19. Ibid., hlm. 18-19. Zaim Uchrowi, Muhammad Amien Rais, hlm.137.


28

budaya Amerika lebih dalam khususnya tentang nalar dan demokrasi yang bersumber dari buku-buku teks dimeja koleksinya. Pengalaman kehidupan organisasi, di Amerika Amien pernah bertemu dengan Syafii Ma’arif dan Nurcholis Majid yang menjadi teman diskusi dan bertukar pikiran tentang banyak hal terutama yang menyangkut tentang Indonesia, kemiskinan, dan demokrasi.59 Di Amerika potensi intelektualitas Amien lebih berkembang karena fasilitas dan akses serta patner lebih mendukung. Di Amerika banyak tersedia koleksi perpustakaan yang lengkap dan lebih banyak, serta juga banyak berkembang tokoh-tokoh intelektual dan kawan diskusi yang beragam. Orangorang intelektual yang dulu pernah belajar di sana sewaktu menjadi mahasiswa, kemudian kembali ke daerah asalnya ternyata lebih tajam. Amien bersama-sama dengan kawan-kawan semasanya pernah mendirikan wadah intelektual di Yogyakarta dengan nama Limeted Group dengan Profesor Mukti Ali sebagai mentornya. Dahulu Limited group ini adalah wadah intelektual yang disegani karena di dalamnya berkumpul tokoh-tokoh akademisi dan para aktivis sezamannya, Ahmad Wahidpun pernah berkecimpung di dalamnya.60 Pengaruh budaya modern Barat inilah yang setidaknya mempengaruhi intelektualitasnya yang sarat dengan rasionalitas pemikiran, baik pemikiran keagamaan, sosial dan politiknya. Hal itu dapat dilihat ketika konteks pemikiran baik keagamaan, sosial, dan politik selalu mengupas dimensi kekinian semisal dalam kemiskinan perlu adanya zakat profesi, fundamentalisme politik dan

59 60

Ibid., hlm.137. Ibid., hlm.138.


29

sebagainya. Amien sebelum berangkat ke AS adalah dosen tetap di Fakultas Fisipol UGM sejak tahun 1970. Sepulang dari AS tahun dia langsung kembali mengajar dan pernah menjadi Ketua Jurusan Hubungan Internasional. Tidak hanya mengajar di Fisipol UGM tapi juga mengajar di pasca sarjana UMY. Selain mengajar di UGM ia juga pernah menjabat sebagai Rektor 1 bidang akademik dan kepala LP3M (Lembaga Penelitian dan Pengembangan dan Pengabdian masyarakat) juga di UMY. Tapi semenjak ia memimpin partai PAN (Partai Amanat Nasional) ia mengundurkan diri dari staf pengajar di almamaternya dan sebagai rektor 1 di UMY. Selain sebagai akedemisi ia juga sebagai seorang cendekiawan atau intelektual. Daya intelektual Amien banyak disalurkan lewat diskusi, seminar dan menulis.61Oleh karena itu dia sempat menjadi pemimpin umum majalah Proaktif, majalah media Inovasi majalah Suara Muhammadiyah, dan ikut membidani lahirnya majalah umum Republika kemudian ia menjadi dewan redaksi dan pernah menjadi penulis tetap di kolom Resonansi. Dari AS Amien membawa pikiran yang baru yaitu pemikiran yang lebih logis dan rasional dan tanpa dikuasai oleh perasaan yang tidak perlu. Saat itu modern sudah merupakan simbol bahkan sudah menjadi bagian dari dirinya sebagaimana Islam yang telah kuat mengakar dalam dirinya ditambah dengan doktrin Muhammadiyah. Semangat intelektualnya tidak pernah berhenti, akhirnya ia mengumpulkan teman-temannya dan berdiskusi dengan mereka di antaranya, Ichlasul Amal, Yahya Muhaimin, Kuntowijoyo, Sofian Effendi, Syafii Ma’arief, dan Afan Ghofar, mereka membangun institusi 61

Zaim Uchrowi, Muhammad Amien Rais, hlm.137.


30

yang diberi nama PPSK (Pusat Pengkajian Strategi dan Kebijakan). Selain itu juga mendirikan Yayasan Sholahudin UGM dan menjadi ketua di yayasan tersebut, di dalam yayasan ini berdiri pondok pesantren yang diberi nama Budi Mulia. Budi Mulia adalah tempat bagi mereka yang mau belajar ilmu umum dan agama, Amien juga mempelopori lahirnya ICMI (Ikatan Cendekiawan Musim Indonesia) dan ikut juga sebagai dewan pakar.62 C. Aksi, Pemikiran, dan Karya-karyanya Amien yang merupakan anak didik Muhammadiyah tidak segera beranjak dari Muhammadiyah. Diapun langsung bergabung dan aktif di persyarikatan ini, karena kecerdasan dan kepintarannya, akhirnya tidak lama kemudian diapun langsung menduduki pos-pos penting di Muhammadiyah. Pada tahun 1985 tepatnya pada muktamar Muhammadiyah yang ke-41 di Surakarta, Amien menjadi ketua majelis tabligh pimpinan pusat periode 1990-1995. Pada tahun 1994 ketika Ahmad Basyir yang menjabat sebagai ketua umum PP. Muhammadiyah meninggal dunia, Amien menjadi pejabat sementara (pjs) sebagai ketua umum Muhammadiyah sampai tahun 1995. Ketika muktamar yang ke-43 digelar, akhirnya pada muktamar yang dilangsungkan di Banda Aceh berhasil mengantarkan Amien ketampuk pimpinan dan menjadi ketua umum PP. Muhammadiyah untuk periode 1995-2000.63 Sejak melontarkan isu suksesi kepemimpinan nasional pada sidang tanwir ke-13 yang digelar di Surakarta tahun

62

Ibid., hlm.137. Ahmad Bahar, Amien Rais: Gagasan dan Pemikiran Menggapai Masa Depan Indonesia Baru (Yogyakarta: Pena Cendekia,1998), hlm.14. 63


31

1993, Amien telah menjadi seorang intelektual Muslim yang sangat disegani dan berpengaruh, ia telah masuk dalam jajaran elite intelektual Indonesia yang didengar dan diperhitungkan dan didengar pemikiranya. Ia pun akhirnya tidak bosan mengungkapkan berbagai bentuk anomali sosial dan politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.64 Dengan keberanian dan kekritisannya dia menelurkan pemikiranpemikiran segar dengan mengkritik penyalahgunaan kekuasaan dan hutang, KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) dan praktek menyengsarakan rakyat yang dipraktekkan oleh Orde Baru yang termanifes dalam sosok Soeharto. Munculnya Amien dalam tokoh sentral suksesi menjadikannya sebagai tokoh sentral pula pada periode reformasi 1998. Reformasi yang ia gulirkan telah merubah kehidupannya dari akademisi dan intelektual menjadi seorang politisi yang harus terjun ke dalam politik praktis. Reformasi 1998 telah meluncurkan kebimbangan pada dirinya untuk menentukan dan mengarahkan proses reformasi yang sedang berjalan atau kembali menjadi akademisi dan intelektual. Kondisi objektif ini ternyata telah menuntut Amien untuk tidak meninggalkan gelanggang pertarungan dan mau tidak mau kondisi tersebut telah menuntut dia untuk terjun ke dunia politik. Sebelum Amien memutuskan untuk berani terjun ke dunia politik dia telah melakukan ijtihad politik terlebih dahulu.65 Ijtihad politik tersebut dilakukan lantaran dia berada posisi yang amat sulit dan dipengaruhi oleh beberapa hal yang

64 Umaruddin Masdar, Membaca Pemikiran Gus Dur dan Amien Rais Tentang Demokrasi (Yogyakarta: Penerbit Pustaka,1999), hlm.83. 65 Istilah yang dingunakan Amien ketika harus memilih untuk terjun ke politik langsung meneruskan dan mengawal Reformasi


32

menjadi pertimbanganya. Pertimbangan yang menjadikanya untuk melakukan ijtihad politik adalah ketika dia berkeinginan untuk kembali ke kampus atau menjadi intelektual dan memimpin Muhammadiyah serta desakan dari luar yang menginginkan dia untuk bergabung dalam partai PBB ( Partai Bulan Bintang) dan PPP (Partai Persatuan Pembangunan) bahkan ada yang mendesak dan menawarkan kepada Amien untuk mendirikan partai baru. Setelah

melakukan

berbagai

pertimbangan

akhirnya

Amien

membulatkan tekadnya untuk terjun ke dunia politik praktis untuk meneruskan dan mengawal reformasi. Setelah meminta izin pada Muhammadiyah, akhirnya jabatan di Muhammadiyah ditinggalkan dan diteruskan oleh Syafii Ma’arif sebagai ketuanya. Amien berijtihad untuk mengundurkan diri sementara waktu dari kampus dan Muhammadiyah serta memilih untuk tidak bergabung dengan PBB (Partai Bulan Bintang) atau PPP (Partai Persatuan Pembangunan). Bersama dengan teman-temannya Amien mendirikan PAN sebagai partai yang inklusif. PAN didirikan di istana negara (Jakarta) Minggu pagi pukul 10.00, 23 agustus tahun 1998 sebagai partai politik yang terbuka, PAN memasukkan nama tokohtokoh,

lintas

agama,

lintas

ras,

dan

lintas

etnis

dalam

komposisi

kepengurusanya.66 Amien juga dinobatkan sebagai ketua umum partai yang inklusif ini, sebuah partai yang berjanji akan memperjuangkan kedaulatan rakyat, demokrasi, kemajuan dan keadilan sosial. Adapun cita-citanya pada moral,

66

Mufti Mubarok, H.Mahtum Maestoem Dkk, Amien Rais Perjalanan Menuju Kursi Presiden (Jakarta: Paragon,1998), hlm.23.


33

agama, kemanusiaan, dan kemajemukan.67 Semenjak Amien menjadi tokoh politik terkemuka di Indonesia pasca reformasi 1998, di samping KH. Abdurahman Wahid, yang berkedudukan sebagai presiden RI ke-4 dan Akbar Tanjung yang sebagai ketua DPR. Amien sendiri menduduki sebagai ketua MPR, lembaga tertinggi negara, wadah kedaulatan rakyat kala itu. Terpilihnya Amien sebenarnya merupakan surprise, jarang yang menduga bahwa Amien akan tampil sebagai ketua MPR. Tidak adanya dugaan itu karena partai Amien tidak memperoleh suara terbanyak, dengan strategi poros tengahnya dia berhasil menduduki jabatan sebagai ketua MPR pada sidang umum MPR tahun 1999 untuk periode tahun 1999-2004.68 Amien sebagai publik figur juga tidak lepas dari sorotan dari media masa dan juga menjadi perbincangan para intelektual Indonesia, sebagaimana yang diungkapkan oleh Kuntowijoyo: “Indonesia beruntung mempunyai tokoh seperti Amien Rais, karena pertama pada zaman global dan cepat berubah ini masyarakat Indonesia masih memiliki figur pemimpin yang dapat dijadikan panutan keteladanan dan bersikap istiqomah dan simbol perjuangan dalam kegigihanya menuntut tegaknya keadilan.” 69 Kedua, perhatiannya pada masyarakat bawah atas satu ketidakadilan ekonomi dan politik, begitu kuat memancar di sosoknya sebagai pemimpin. Amien tidak malu untuk berkeliling sampai tingkat ranting hanya untuk sekedar bertatap muka dengan masyarakat bawah dan berdialog langsung dengan umat

67

Ibid., hlm.68-69. M.Najib, Melawan Arus Pemikiran dan langkah Politik Amien Rais (Jakarta: Serambi,1999), hlm.5-6. 69 Sebagaimana dikutip oleh Harnawi: dalam Pengantar Tauhid Sosial:Formula Menggempur Kesenjangan Sosial (Bandung: Mizan, 1998), hlm.12. 68


34

untuk membicarakan masalah mereka. Ketiga memiliki visi jauh ke depan, visi ini penting bagi tokoh yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural dan terutama dalam menghadapi tatangan global yang kian lama semakin komplek. Visi ini pula yang mendorong Amien untuk menghargai pendapat, bersifat terbuka, menghargai perbedaan pendapat, serta memiliki tujuan terarah dan jelas dalam membawa umat menuju masyarakat adil dan beradab.70 Sebagai seorang cendekiawan sekaligus akademisi, kontribusi Amien di dalam dunia pemikiran, penelitian, dan pendidikan cukup banyak. Umumnya karya Amien dituangkan dalam bentuk artikel, editing, dan kata pengantar di berbagai buku. Dalam bentuk penelitian yang dapat dicatat antara lain: Prospek Perdamain Timur Tengah 1980 (Jakarta: Litbang Deplu, 1980), Perubahan politik Eropa Timur (Litbang Deplu kerjasama teknologi negara-negara berkembang (Litbang Deplu, 1980), Zionisme: Arti dan Fungsi (Yogyakarta: Fisipol UGM, 1989), Kepentingan Nasional Indonesia dan Perkembangan Timur Tengah 1990an (Litbang Deplu, Jakarta, 1981). Adapun karya Amien yang terbit dalam bentuk buku baik yang terdiri karya tulisnya sendiri maupun sebagai editor dan pemberi kata pengantar di antaranya adalah, Politik dan Pemerintahan di Timur Tengah (PAU–UGM,1980), yang semula merupakan hasil penelitian dan kemudian diterbitkan dalam bentuk buku oleh penerbit Mizan, Orientalisme dan Humanisme Sekuler (Yogyakarta: Shahaludin Press, 1983), Cakrawala Islam Antara Fakta dan Cita (Mizan: Bandung, 1987), Politik Internasional Dewasa ini (Usaha Nasional Surabaya, 1989), Timur Tengah dan Krisis Teluk (Surabaya: Amre 70

Ibid., hlm.12.


35

press, 1990), Keajaiban Kekuasaan, (Yogyakarta: Benteng Budaya PPSK,1994), Moralitas Politik Muhammadiyah, (Yogyakarta: Dinamika, 1995), Tangan Kecil (Jakarta: Universitas Muhammadiyah Press-PPSK, 1995), Puasa dan Keunggulan Kehidupan Rohani

(Yogyakarta: PT. Mitra Pena Cendekia, 1996), Tugas

Cendekiawan Muslim (Terjemahan fasih karya dokter Ali Syariati) ( Yogyakarta: Sholahudi Press, 1985), Demi Kepentingan Bangsa (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997),Visi dan Misi Muhammadiyah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1997), Amien Rais Berjuang Menuntut Perubahan (Yogyakarta: PT. Mitra Pena Cendekia, 1998), Melangkah Karena di Paksa Sejarah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), Refleksi Amien dari Persoalan Semut hingga Gajah (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), Demi Pendidikan Politik Saya Siap Jadi Presiden (Yogyakarta: Tirani, 1997), Suksesi Keajaiban Kekuasaan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), Amien Berjuang Menuntut Perubahan (Yogyakarta: PT. Mitra Pena Cendekia, 1998), Membangun Politik Adiluhung Membumikan Tauhid Sosial, Meneggakkan Amar Maruf Nahi mungkar (Bandung: Mizan,1998), Islam Indonesia Suatu Ikhtiar Mengaca Diri (Jakarta: Rajawali, 1986), Golkar dan Demokratisasi di Indonesia (Yogyakarta: Pengantar PPSK,

1993), ICMI Antara Status Quo dan

Demokratisasi (Bandung: Artikel, Mizan, 1995). Dalam karya akademik Amien ketika tamat SI menulis karya dengan judul ’’Mengapa Politik Luar Negri Berorientasi Pro Barat’’. Adapun tesis beliau setelah tamat dari S2 dari University of Notre Dame, Indiana AS tahun 1974, yakni ‘’Mengenai Politik luar Negri di Bawah Anwar Sadat yang dekat dengan Moscow’’.

Sementara desertasi

doktornya dari universitas of Chichago berjudul ’’The Muslim Brothertod In


36

Egypt, its Rise, Demise, and Resurgence’’ (Jamaah Ikwanul Muslimim di Mesir, kelahiran, Keruntuhan, dan Kebangkitan kembali) tahun 1981.71

D. Hal- Hal Yang Mempengaruhi Pemikiran Amien Rais Sejak kecil hingga dewasa kehidupan Amien sudah bergelut dengan tradisi dan budaya modern Barat. Hal tersebut dapat dilihat dari latar belakang kehidupan kecil dan perjalanan pendidikanya ke depan. Sang ibu lahir dan dibesarkan di lingkungan pendidikan dan sistem Barat Belanda, sehingga sang ibupun menanamkan pola ataupun sistem yang menjadi ciri kebudayaan Barat, yaitu tentang kedisiplinan, kejujuran, transparansi, berani tampil di muka dan lainnya. Pola dan sistem modern terus menjalar ketika ia dibesarkan di lingkungan Muhammadiyah yang dikenal sebagai organisasi modern. Dalam organisasi modern ini prinsip rasionalitas sangat kental dan dominan,72 serta di Muhammadiyah nilai-nilai budaya dan tata kehidupan masyarakat dikembangkan berdasarkan prinsip ibadah dan rasionalitas. Organisasi pergerakkan Muhammadiyah mempunyai peran besar dalam membentuk idealisme dan sikap kekritisan seseorang mahasiswa. Hal demikian bukan saja disebabkan sifat kegandrungan sebuah organisasi dalam melihat realitas empiris, tetapi juga ketika diajak di dalamnya. Amien tidak lepas dari itu, karena ia adalah produk Muhammadiyah maka sebagai konsekuensi logisnya ia

71 72

Http:// www. Biografi Tokoh. Com/ Ensiklopedia/a/ amien-rais/Index/2. shtml M. Najib dan Kuat S., Amien Rais Sang Demokrat hlm.18-19.


37

harus aktif di organanisasi IMM (Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah), iapun pernah aktif di HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), hanya saja keaktifannya makin lama semakin surut kemudian konsentrasinya sepenuhya di IMM(Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah). Di dalam organisasi ini Amien mulai mengasah intelektual memadukan doktrin agama dengan ilmu pengetahuan, menemukan sintesa kebenaran, dan kemudian menumbuhkan sikap kekritisanya. Agaknya setelah bergulat di organisasi inilah sikap kekritisan Amien semakin meningkat, setidaknya pada tahun 1966 ketika organisasi mahasiswa berkecamuk Amien sebagai seorang mahasiswa yang idealis ikut aktif dalam menumbangkan rezim Orde Lama yang di awalnya sangat kekirian. Dalam masa Orde Baru Amien juga ikut serta memberikan saran secara langsung kepada Presiden Soeharto soal pemberantasan korupsi, yang dipimpin oleh Soedibyo Markoes.73 Ketika daerah-daerah dilanda kerusuhan pada bukan Agustus 1997, Amien kembali mengkritik pemerintahan dengan mengatakan bahwa kerusuhan itu terjadi karena tidak tahannya rakyat menghadapi kesewenang-wenangan dari kedhaliman ekonomi yang telah berlangsung lama. Kritik yang dilontarkannya semakin menusuk bersama dengan terpuruknya Indonesia ke dalam krisis moneter dan ekonomi. Pernyataannya lagi-lagi membuat orang terperangah, dan salah satu yang ia tulis dalam makalahnya,” Suksesi 98 Suatu Keharusan”, di Yogyakarta tahun 1998, pergantian kepemimpinan nasional adalah tuntutan sejarah dan demokrasisasi. Akhirnya dengan satu kalimatnya Soeharto harus mundur, yang akhirnya pada tanggal 23 Mei 1998 Presiden Soeharto mundur dari kursi 73

Ibid., hlm.18-19.


38

kepresidenan setelah 32 tahun berkuasa.74 Dalam bidang jurnalis Amienpun menunjukkan sikap kekritisannya, benih-benih Amien sudah tumbuh sejak ia SMP dengan mengirimkan tulisan ke majalah dan koran terbitan Solo, hingga sampai SMA tulisannya mendapat tanggapan serius dari petinggi militer di Jawa barat. Ia telah menjadi penulis kolom yang tajam dan produktif pada tabloid mingguan mahasiswa yang terbit di Bandung bersama dengan harian ”Kami” di Jakarta, Koran mahasiswa legendaris di awal Orde Baru, Amien termasuk salah satu orang yang pernah mendapatkan pengahargaan Zaenal Zakse Award, yaitu sebuah hadiah jurnalistik yang diberikan kepada penulis mahasiswa yang kritis pada tahun 1967.75 Setahun sebelum lengsernya Soeharto, adalah majalah” Ummat” yang menganugerahi kepada Amien sebagai “tokoh 1997”, dan kemudian mendapatkan penghargaan UII Award dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas aksi-aksinya yang konsisten dalam menempuh perjuangan” amar ma’ruf nahi mungkar” dan kemudian pada tahun yang sama poling bertajuk survey tokoh terpopuler di UGM pada tahun 1997 yang dilaksanakan bulan JuliAgustus Amien terpilih sebagai tokoh terpopuler dalam bidang politik di samping tokoh lain dalam bidang yang berbeda. Pada tanggal 31 Mei 1998 sepuluh hari setelah Soeharto turun, Amien mendapat “Refomasi Award” di kampus IPB.76 Prestasi positif yang diraih Amien tersebut hanya imbas dari semangat Nahi Mungkar, ia bukan seorang yang haus akan gelar, tetapi dibuktikan dengan aksi-

74

M. Najib, Amien Rais Sang Demokrat,( Jakarta: Gema Insani Pres,1998),hlm.23. Kholid Novianto Al Khaidar,Era Baru Islam Indonesia: Sosialisasi Pemikiran Amien Rais, Hamzah Haz,Matori Abdul Djalil, Nur Muhammad, Yusril Ihza Mahendra ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,1999), hlm.9. 76 M.Najib, Amien Sang Demokrat, hlm.23-24. 75


39

aksi nyata dalam kehidupan masyarakat dan selalu mengkritik pemerintahan dengan suara lantang, tanpa basa-basi atau ABS (asal bapak senang). Pola hidup bersih, teratur, sehat, bekerja keras intregitas dan dedikasi yang tinggi serta kedisiplinan setidaknya menjadi ciri dari sebuah modernitas yang ada di tubuh Muhammadiyah sehingga dikenal sebagai organisasi modern. Semangat itulah yang membuatnya selalu berani mengambil resiko demi tercapainya Amar Ma’ruf Nahi Mungkar dalam segala bidang kehidupan. Waktu kecilpun ia berani melawan orang yang tubuhnya lebih besar dari Amien, karena ada yang mengganggu. Pengaruh dan kebudayaan Barat “modern”pun terus berlanjut ketika ia melanjutkan studi ke Amerika Serikat. Di sinilah Amien mengenal budaya Barat lebih dalam dan khususnya tentang nalar dan demokrasi yang bersumber dari buku-buku teks di meja koleksinya, serta pengalaman kehidupan di Amerika Serikat bertemu dengan Syafii Maarif, dan Nurcholis Majid yang menjadi teman diskusi dan bertukar fikiran tentang banyak hal terutama yang berkaitan dengan Indonesia, kemiskinan dan demokrasi.77 Amien dipandang tokoh mantan Masyumi A.R Baswedan yang juga tokoh PAI (Partai Arab Indonesia) sebagai sosok yang pantas meneruskan estafet perjuangan “ Natsir Muda”. Amien sendiri pernah berkata, “ Saya ini memang Natsiris, kawan-kawan Yogyakarta ini umumnya juga Natsiris, saya ini turunan Masyumi asli “. Bagi Amien yang mengaku “ berdarah Masyumi ”, Natsir adalah guru, ayah, dan juga seorang panutan yang sangat dihormati.78

77 78

Ibid., hlm. 137. Idris Taha, Demokrasi Religius, hlm.315.


40

BAB III Pemikiran Amien Rais tentang Hubungan Islam dan Politik A. Agenda Pembaharuan Dalam Islam Pembaharuan Islam menurut Amien bukanlah untuk

merubah,

memodifikasi, atau menambah dan mengurangi makna isi Islam yang sebenarnya, tetapi yang dimaksud dengan tajdidul Islam adalah untuk mengembangkan Islam yang sesungguhnya, yaitu bersandar pada al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, dengan cara penyegaran kembali, dalam arti pemahaman dalam cara kita menyikapi al-Quran dan Sunnah ke dalam kehidupan sehari-hari (modern).79 Dalam hal ini Amien mengagendakan lima hal yang harus dikerjakan dalam pembaharuan Islam. Pertama, menyangkut segi akidah, dalam hal akidah bukan mengubah akidah baru melainkan dalam arti purifikasi, pembersihan dan pemurnian. Jadi hal-hal yang menggangu akidah kita harus dibersihkan dan dicampakkan sejauh-jauhnya, supaya akidah kita betul-betul seperti yang dikehendaki oleh al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Amien menegaskan kembali pembaharuan Islam berarti melenyapkan segala macam gejala syirik dari gejala Islamiyah kita.80 Model Amien dalam melakukan pembaharuan akidah dan teologi ini memiliki kesamaan dengan agenda pembaharuan Islam Ali Syariati ketika menggagas tentang kebangkitan Islam. Menurut Ali Syariati, jika pembaharuan

79

M. Amien Rais, Tauhid Sosial :Forrnula Menggempur Kesenjangan (Mizan, Bandung,1998),hlm.53. 80 Ibid., hlm 53.


41

ini sudah memvirus dalam diri seorang Muslim, maka tanggung jawabnya secara individual adalah membersihkan sistem berfikir keagamaan dan mengembalikan kepada akar Islamnya yang asli, kemudian menyingkirkan sejauh-jauhnya unsur eksernal atau penetrasi kepentingan politik yang dapat menimbulkan kejumudan dan kebodohan.81Melalui tanggung jawab ini, maka akan diketahui pula secara mendalam tentang aspek fundamental ajaran Islam, aspek ilmiyah, serta persoalan praktis dalam kehidupan sosial. Kedua, pembaharuan teologi, karena teologi kita sekarang ketinggalan jauh kebelakang maka harus ada rumusan baru mengenai teologi Islam yang lebih relevan dengan tuntutan zaman, pembaharuan teologi yang berdasarkan lima kesatuan tauhid. Dengan cara pembaharuan teologi ini supaya lebih sering berbicara masalah-masalah kemanusiaan disamping masalah ketuhahanan. Seperti adanya kemelaratan yang meluas, pengangguran yang semakin meluas, orang tidak punya rumah, lingkungan yang semakin rusak dan rendahnya kualitas udara apalagi di kota-kota besar. Masalah–masalah tersebut harus mampu diatasi dan yang diperlukan adalah teologi Islam yang relevan dengan Indonesia.82 Ketiga, pembaharuan ilmu pengetahuan dan teknologinya. Orang Islam hanya konsumen belaka atau sekedar penerima dan pengguna hasil perkembangan iptek. Dalam hal ini Amien mengkritik pola pemahaman yang lebih memusatkan pada wilayah akhirat, sementara wilayah dunia yang merupakan penguasaan ilmu dan teknologi cenderung diabaikan peranannya.

81

Ali Syariati, Ummah dan Imamah, terj. Arif Muhammad (Bandung: Pustaka Hidayah,1995), hlm.22. 82 Amien Rais, Moralitas Politik Muhammadiyah, hlm. 24.


42

83

Peranan iptek sudah sangat mempengaruhi kehidupan manusia, bahkan mampu

membalikkan kemapanan dalam segala hal, semuamya hampir tanpa ada celah kecuali dengan revolusi teknologi, mulai dari persenjataan, kloning manusia, di bidang kedokteran, maupun sistem informasi dan transportasi jika ditinjau dari manfaatnya, kemajuan memang telah memberikan kita tawaran yang positif berupa efektifitas dan efisiensi kerja, serta kemudahan akses. Namun dampak dari teknologi juga telah mengguncang sendi-sendi kehidupan manusia dan lingkungan. Masalah kerusakan lingkungan, pudarnya sendi-sendi moral maupun rusaknya tatanan kehidupan juga berakar dari pengaruh perkembangan teknologi secara besar-besaran. Inilah yang digelisahkan oleh Amien. Dalam konteks ini Amien menegaskan untuk menggenggam masa depan, baik Islam Indonesia maupun Islam pada umumnya, kuncinya adalah menguasai iptek. Untuk merebutnya ada dua agenda besar yang menurutnya harus diprioritaskan, yaitu pentradisian research and development, serta sinergi antara tradisi pesantren dengan pendidikan kampus. Dengan melakukan sinergi antara kedua komunitas ini, maka menurut Amien itulah suatu pijakan untuk mengejar ketertinggalan masalah iptek yang sudah barang tentu prosesnya tidak bisa dicapai secara instan, namun butuh waktu yang panjang, dan melibatkan beberapa generasi. Keempat, modernisasi diri, dalam hal ini ia juga mengkritik masalah manejerial organisasi Islam yang intelektualnya masih terbelakang. Baginya jika organisasi Islam Indonesia tidak difasilitasi dengan infranstruktur yang memadai, sebagai sesuatu penyeimbang dalam dunia modern, maka mekanisme kerjanya 83

Amien Rais, Tauhid Sosial, hlm.56-57.


43

juga akan lambat. Di sinilah pentingnya memodernisasi dalam bidang organisasi dan manejerial, karena menurutnya hal itu juga merupakan kunci pokok untuk merebut ketertinggalan teknologi.84 Kelima, pembaharuan pada etos kerja, masalah etos kerja juga menjadi problem bagi umat Islam di Indonesia. Penegasan Amien tentang etos kerja sangat kongkrit ketika ia mengkririk masalah kejujuran, kedisiplinan, serta menghargai waktu yang belum mentradisi. Dalam hal etos kerja sebagian besar umat Islam di Indonesia ketika menangkap pesan al-Quran masih sebatas bacaan yang bersifat ritual, terutama pesan al-Quran dalam hal etos kerja kurang diaplikasikan dalam kehidupan kongkrit.85 Inilah bentuk refleksi Amien ketika berusaha mentransformasikan ajaran Islam agar lebih peka dan memiliki keberpihakan terhadap problem sosial di Indonesia. 1. Tauhid Sosial Tauhid sosial secara istilah yang dikenalkan Amien dalam hal ini belum begitu membudaya dan tersosialisasikan dalam masyarakat Indonesia khususnya dalam hal ini, Amien dapat dikategorikan sebagai tokoh pertama yang mengenalkan. Tauhid Sosial merupakan bagian langsung dari konsep tauhid yang umumnya dipahami oleh masyarakat Muslim sebagai ibadah mahdah seperti shalat, zakat, puasa, dan haji sebenarnya secara eksplisit sarat dengan muatanmuatan sosial. Dalam pemikiran Amien tauhid tidak hanya dipahami sebagai konsep tauhid atas Tuhan selain Allah tetapi tauhid dalam interaksinya tidak mengenal diskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, agama, bahasa dan etnis

84 85

Ibid., hlm.58. Ibid., hlm.59.


44

namun pertimbangan keadilan dan sosialah yang harus ditegakkan oleh orangorang yang beriman.86 Sebagai konteks manusia yang bertauhid, pertama-tama harus, Nein, La, No terhadap semua Tahghut yaitu semua objek persembahan dan mitos yang diyakini akan menyebabkan kecelakaan atau keselamatan suatu bangsa dalam arti modern berupa tiran-tiran.87 Menurut Amien pelajaran pertama yang dapat dipetik dari tauhid yaitu,88 tingkat pertama seorang Muslim harus berani mengatakan tidak pada setiap kebatilan dan pada setiap manifestasi tahgut dan pada setiap ketidakbenaran.Tingkat kedua orang yang beriman harus mempunyai keyakinan kepada Allah secara utuh serta meyakini. Tingkat ketiga seorang yang bertauhid harus mempunyai deklarasi kehidupan dengan menghayati semangat

sesungguhnya

ibadahku,

hidupku,

shalatku

dan

matiku

aku

persembahkan semata-mata karena Allah. Tingkat Keempat, Manusia Tauhid harus berusaha menerjemahkan keyakinannya menjadi kongkrit, serta menjadi satu sikap budaya untuk mengembangkan amal shaleh. Tingkat kelima seorang yang bertauhid adalah mengambil kriteria baik atau buruk, tercela atau terkutuk berdasarkan tuntunan agama bukan ukuran Marxis atau sekuleris atau bahkan kaum humanis yang mengatakan manusia adalah urusan segala sesuatu. Selanjutnya upaya untuk membumikan tauhid dan mengimplementasikan tauhid harus didukung empat doktrin lainnya seperti yang

86

Amien Rais, Demi Kepentingan Bangsa,cet.i ( Yogyakarta:Pustaka Pelajar,1997),

hlm.40. 87

Amien Rais, Tauhid Sosial, hlm.37-43. Amien Rais, Membangun Politik, hlm.128-132. Lihat Juga dalam Idris Taha, Demokrasi Religius, hlm. 140-141. 88


45

menurut Amien hal demikian telah hidup di lingkungan Muhammadiyah89. Pertama, pencerahan umat melalui pendidikan karena ilmu pengetahuan adalah barang yang hilang dari kalangan umat Islam dan itu harus direbut kembali. Kebodohan telah menjadi musuh terbesar dan itu harus dihilangkan, dan Muslim mustahil dapat membawa masa depan yang lebih cerah jika kebodohan dan keterbelakangan masih saja melekat dalam kehidupan mereka. Menurut Amien menarik untuk diterapkan anjuran tokoh Muhammadiyah itu agar ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) tidak saja disalurkan ke masjid tetapi kalau perlu disalurkan ke lembaga-lembaga pendidikan dengan alasan Umat Islam yang berjubel memadati masjid mereka tidak pernah akan maju apabila masih terbelenggu dengan kebodohan dengan keterbelakangan, dengan pendidikan yang baik melalui sekolah dan lembaga lainnya akan merubah posisi dari masyarakat kuantitatif menjadi masyarakat kualitatif.90 Dalam rangka mencerdaskan kualitas umat Islam dalam hal ini Amien mengambil contoh Muhammadiyah dalam menempuh tiga poros proses kehidupan, pendidikan sekaligus, yaitu Ta’alim, Tarbiyah, dan Ta’adib.91 Ta’alim berusaha mencerdaskan otak manusia, Tarbiyah dengan mendidik perilaku yang benar serta Ta’adib berusaha memperluas adab kesopanan. Bila diperhatikan sejenak berdasarkan wawasan keislaman hasil usaha yang dirintis Muhammadiyah dalam bidang pendidikan relatif memuaskan salah satunya adalah mengubah citra santri masal kurang pas menjadi cukup positif dan menggembirakan.

89 90 91

Ibid., hlm.132-137. Ibid., hlm.128-132. Ibid., hlm 132.


46

Bila 30 atau 20 tahun yang lalu kata santri mengandung makna yang kurang membanggakan dengan konotasi kolot, lemah, bodoh, sarungan, berwawasan sempit, serta mudah dipecundangi maka kata santri telah berubah yakni sosok muslim yang beragam, cerdas, kritis, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan cukup percaya diri dalam hal ini personal ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim) adalah gambaran santri modern. Doktrin kedua, menggembirakan amal shalih kolektif, doktrin iman tanpa amal shalih bagaikan pohon yang tidak berbuah. Dalam Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah disebutkan syarat berdirinya sebuah ranting adalah memiliki amal usaha walaupun hanya sekedar Madrasah Ibtidaiyah atau Taman KanakKanak.92 Sebelum Muhammadiyah lahir umat kita sudah terbiasa dengan menggerakkan amal shalih dalam kehidupannya namun hanya bersifat kecilkecilan atas inisiatif individu belaka. Selanjutnya setelah Muhammadiyah lahir kemampuan individu Muslim dipadukan kuat lewat sebuah organisasi. Umat Islam dapat melakukan lompatanlompatan amal shalih secara kuantitatif dan kualitatif, sampai sekarang semangat itu menurut Amien terus menghujam dalam sikap hidup di kalangan Muhammadiyah di segala sektor kehidupan yang tercermin dalam semboyan sedikit bicara banyak bekerja, kerja keras menghargai waktu, disiplin tinggi yang dapat dicermati dalam masa Muhammadiyah, Nasyiatul Aisiyah, kepanduan Hizbul Wathon dan sebagainya. Sumber Doktrin ketiga kerjasama dalam

92

Amien Rais, Dalam Dinamika Cet.1(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1996).hlm.4-5.


Pemikiran

Islam

dan

Muhammadiyah.

47

kebajikan, sebagai organisasi dakwah Muhammadiyah berusaha mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menegakkan kebajikan dan mencegah kemungkaran serta menghimbau bagi juru dakwahnya untuk selalu bekerjasama dengan semua pihak demi tercapainya tujuan mulia.93 Doktrin keempat tidak berpolitik praktis, dalam hal ini organisasi Muhammadiyah dalam membangun infranstruktur dalam prespektif jangka panjang tidak ingin mengambil jalan pintas politik dengan membangun kekuasaan dan berebut kekuasaan dengan kekuatan politik yang ada. Logika Muhammadiyah adalah dengan membina masyarakat lewat siraman-siraman rohani dengan nilainilai Islam berarti telah ikut mempersiapkan insan yang berpolitik dengan ahklak dan amal serta bermoral, sehingga tatkala mereka terjun ke dunia politik praktis mereka tidak akan menjadi homo politikus yang mengejar kekuasan semata-mata, atau dengan kata lain mereka mampu menolak proses dihumanisasi dalam dirinya, dan mereka akan memandang kekuasan politik sebagai amanat umat untuk memakmurkan rakyat Nusantara. Salah satu kelestarian dan kestabilan Muhammadiyah menurut Amien terletak pada kecerdasannya untuk menghindari politik praktis karena pengalaman menunjukkan bila kepentingan politik telah merasuk ke dalam masalah internal organisasi non politik maka organisasi tersebut rawan konflik perpecahan. 94 Bila dianalisa secara cermat menurut pengamat dari LIPI seperti M .Sobari bahwa tauhid sosial terasa sesaat sangat mengejutkan, adanya semangat

93 94

Ibid., hlm.4-5. Ibid., hlm.6-7.


48

pemikiran untuk membawa umat Muhammdiyah ke wilayah pergaulan yang lebih luas dengan kalangan manapun atau tanpa dibebani sentiment keagamaan dan ideologi tertentu. Gagasan ini sekaligus menandai lahirnya perubahan sikap, wawasan sekaligus juga tingkah laku politik keagamaan. Amien sendiri dikategorikan sebagai A New borned dari Amien yang sebelumnya dikategorikan sebagai Hard liner Muslim atau usaha untuk membumikan tauhid dalam kontek antropologis sehingga tauhid punya daya pikat yang menarik, aktual dan transformatife.95 Tauhid sosial menurut peneliti memiliki kesamaan dengan Islam kiri dalam memahami tauhid sebagai unsur revolusioner dalam agama Islam, karena dalam pemahaman mereka revolusioner tauhid menentang kemusrikan yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS, revolusi ruh oleh Nuh AS, revolusi orang miskin, budak, orang malang yang dibawa oleh Muhammad. Tauhid mempunyai fungsi praktis untuk melahirkan perilaku dan iman yang diarahkan pada perubahan kehidupan masyarakat dan sistem sosialnya. Para Nabi muncul dan melakukan revolusi utuk membuat reformasi ke arah yang lebih baik. Nabi adalah pendidik kemanusian untuk menggapai kemajuan dan kesempurnaan, akhir kemajuan bahwa kemanusiaan menjadi kemerdekaan akal dan ia mulai bergerak sendiri ke arah kemajuan.96 2. High Politics dan Low Politics

95

M.Sobari, Kata pengantar dalam Dedy Djamaludin Malik dan Idy Subandi Ibrahim, Zaman Baru Islam Indonesia Pemikiran dan Aksi Politik, cet.i (Bandung: Zaman Wacana Mulia,1998), hlm.14. 96 Hasan Hanafi,’’ Al Yasar Al- Islami: Paradigma Transformatif ’’, Islamika. No.i. Juliseptember,1993. hlm.14


49

Pada pertengahan tahun 90-an dalam wacana politik praktis di Indonesia dikenal istilah High Politics. Istilah ini muncul dan diperkenalkan oleh seorang tokoh nasional yang bernama Amien, istilah ini muncul sebagai konsekuensi logis dari perilaku elit kekuasaan yang mengindahkan moral dan perilaku politiknya. Dalam pandangan Amien makna yang tepat untuk High Politics yaitu bukan politik tinggi tetapi politik luhur, adiluhung dan berdimensi moral etis. Sementara Low Polititcs bukan politik rendah tetapi politik yang terlalu praktis dan cenderung nista.97 Sebagai contoh Amien menegaskan dengan sebuah contoh bila sebuah organisasi menunjukkan sikap yang tegas terhadap korupsi mengajak masyarakat menegakkan keadilan, menghimbau pemerintah untuk memutar proses demokrasi dan transparansi, maka organisasi tersebut sedang melakukan High Politics, sebaliknya bila sebuah organisasi melakukan manuver untuk memperebutkan kursi presiden, DPR, atau kursi eksekutif, membuat kelompok penekan, membangun lobi, memperluas vested interest, maka organisasi tersebut sedang melakukan Low Politics. Agar lebih bermakna maka high politics harus dijalankan sesuai amanat amar ma’ruf nahi mungkar. Adapun karakteristik high politics menurut Amien yaitu,98 setiap jabatan politik pada hakekatnya merupakan amanah yang harus dipelihara sebaik-baiknya dan kekuasan harus dipandang sebagai hikmah yang diberikan Allah untuk mengayomi masyarakat, menegakkan keadilan, memelihara tertib sosial yang egalitarian serta untuk membangun kesejahteraan bersama.

97 98

Amien Rais, Moralitas, hlm.43-44. Amien Rais, Cakrawala Islam, hlm.37-39.


50

Kedua setiap jabatan politik mengandung pertanggungjawaban tidak hanya terhadap institusi formal atau lembaga yang bersangkutan melainkan di hadapan Allah. Ketiga politik harus dikaitkan dengan prinsip-prinsip ukhuwah yang melampui batas-batas etnis, sosial, agama, latar belakang sosial atau keturunan dan sebagainya. Dengan sikap saling pengertian, membangun kerjasama keduniaan, seoptimal mungkin di dalam mengemban tugas–tugas kekhalifahan, menghindari cara dan sikap yang memandang golongan lain sebagai objek yang harus dieliminasi. Dalam kondisi Politik Orde Baru yang korup, Amien melihat itulah saat yang tepat untuk melaksanakan high politics terlepas dari penafsiran lainnya. Bahwa high politics merupakan refleksi dari paradigma kolektifisme Amien. Baginya akomodasi politik Islam itu bukanlah kebangkitan semata tetapi sebuah kebangkitan kolektif yang harus didukung secara kolektif pula.99 Lebih lanjut aktualisasi dari high poitics dinilai sebagai implementasi dari pesan profetik nahi mungkar serta meniscayakan dirinya untuk selalu melakukan koreksi total terhadap berbagai ketimpangan yang terjadi dalam masyarakat yang diakibatkan dari kebijakan-kebijakan pemerintah.100 Dalam wacana politik dan kekuasaan, lawan yang kontradiktif dengan high politics adalah low politics seperti yang dipaparkan dan diajarkan oleh

99

Fachry Ali,’’ High Politics dan Demokrasisasi ’’, dalam Arif Afandi (peny) Islam Demokrasi atas Bawah Strategi Perjuangan Umat Model Gusdur dan Amien Rais, cet. Ii (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1997), hlm.31. 100 Abdurohim AlGhozali, Amien Rais Dalam Sorortan Generasi Muda Muhammadiyah, cet.i (Bandung: Mizan, 1998), hlm.67.


51

Maciaveli berikut ini.101 Pertama, Machiaveli mengajarkan bahwa kekuasaan dengan kekerasan, dan kekejaman, merupakan cara-cara yang sering kali perlu diambil oleh penguasa kapan saja asalkan tujuan yang diinginkan tercapai atau yang lebih populer disebut dengan menghalakan segala cara. Kedua penaklukan terhadap musuh-musuh politik dianggap sebagai kebajikan puncak, lebih dari itu musuh tak diberi kesempatan untuk bangkit dan melawan tidak secara manusiawi. Ketiga dalam menjalankan kehidupan politik seorang penguasa harus dapat bermain selayaknya singa sekaligus anjing pemburu, yang mana kekuasaan singa menjadikan serigala takut dan kelicikan anjing pemburu dapat menghindarkan diri dari jebakan. Maciaveli juga menulis buku Discourse on The First Books of Fitus livius, yang mengungkapkan pikiran-pikiranya yang lebih mengedepankan etika, moral dan agama. Namun kata kunci dalam buku itu adalah virtu, virtu berati keutamaan, tetapi bukan dalam arti sempit. Moral Maciaveli sebenarnya tidak berfikir tentang kejujuran, kebaikan hati ataupun keadilan melainkan tentang tekad, keberanian dan kemampuan untuk bertindak tanpa ragu sesuai apa yang diyakini.102 Kaitan dengan Low politics Amien yaitu bahwa sebenarnya sama pada prinsipnya namun beda dalam penerapan politik, pemain politik kualitas rendah versi Amien banyak yang tidak mengerti apa itu politik, sehingga menciderai arti politik itu sendiri bahkan bisa memacu konflik di antara sesama Umat. B.

Profesionalisme Politik dan Suksesi Nasional

101

Hariyanto Y. Thohari, Amien Rais dan Ideologi Politik Muhammadiyah, dalam Abdurohim AlGhozali (ed), M. Amien Rais, hlm.24. 102 Amien Rais, Cakrawala Islam, hlm.32-33.


52

Di zaman modern ini bidang politik harus dimasuki secara professional bukan amatiran, tetapi porsi politik yang dimaksud di sini bukan sebagaimana yang dimengerti oleh sementara orang yaitu tugas pokok kaum politisi adalah menipu. Ada sarjana yang berpendapat, misalnya bahwa berhubung kaum politisi dianggap sebagai kejahatan yang perlu, maka tingkah laku maupun eksitensi mereka sebaiknya dimaafkan saja, kiranya dapat diterima akal bila demi tuntutan profesionalnya, seorang serdadu harus membunuh dan seorang politikus harus menipu (“ Because politicions are regarded as necessary evils, both their conduct and existence are condoned. Its thought that by the necescities of this profession a soldier must kill and politician on lie”).Bukan “keharusan menipu” dalam profesi politik yang kita maksud ini, tetapi yang jelas, perkembangan zaman telah menuntut spesialisasi dan pembagian tugas yang berhubungan dengan masalah pemerintahan dan kenegaraan serta proses pembuatan keputusan dalam berbagai kebijaksanaan di tingkat nasional, regional dan lokal.103 Politik dewasa ini memerlukan pengetahuan dan keahlian tersendiri, sehingga tidak bisa sembarang orang dapat menjadi misalnya anggota parlemen, pejabat eksekutif, ataupun memegang jabatan politik lainnya. Di kalangan Umat harus ditumbuhkan kader-kader politik yang tangguh, berakidah dan menguasai persoalan-persoalan politik serta kaitannya dengan masalah-masalah sosial, ekonomi, budaya, psikologi, dan lainnya.

103

Ibid., hlm.34.


53

Masalah politik tidak dapat digarap sambil lalu dan tanpa pengetahuan yang cukup, jangan sampai yang terjun ke bidang politik adalah orang-orang yang tidak memiliki bekal pengetahuan dan pemahaman Islam secara benar, bila wawasan dan cakrawala politik sangat sempit bukan mustahil timbul keanehankeanehan misalnya tokoh di kalangan Umat kemudian bersitegang, bahkan berkonfrontasi satu sama lain hanya sebuah kursi di parlemen.

Atau

saling tuduh dan mengadakan perang terbuka di media massa, bahkan tidak jarang fitnah dijadikan alat politik, padahal fitnah itu menurut al-Quran lebih kejam daripada pembunuhan. Politik kualitas rendah semacam itu dapat terjadi di kalangan umat antara lain karena politik belum didekati secara profesional dan kebanyakan perilaku politik mungkin belum bersedia menggunakan moralitas dan etika al-Quran dengan konsekuen. Di samping itu perilaku umum memang mencerminkan berlakunya politik kualitas rendah tersebut, sehingga orang merasa lebih mudah berenang mengikuti arus daripada melawan arus. Untuk mengatasi amatiran politik itulah diperlukan pengembangan profesionalisme politik di kalangan

Umat.

Supaya

muncul

kader-kader

politik

yang

berakidah,

berpengetahuan luas, punya integritas, dan memahami dengan baik kaitan fungsional antara politik dan dakwah. Bila Umat secara keseluruhan sudah mampu memainkan politik kualitas tinggi Insya Allah rekonsruksi masyarakat Islami akan banyak tertolong. Pendeknya, politik di zaman modern menuntut wawasan dan kecakapan seorang ahli. Nabi sendiri mengajarkan bahwa kita harus menyerahkan masing-masing urusan pada ahlinya, jika tidak ingin melihat kehancuran. Amien mencapai puncak populernya ketika membuat karyatulis


54

tentang pergantian kekuasaan pimpinan nasional sekaligus mensosialisasikanya dalam berbagai kesempatan secara terbuka dan menarik perhatian khalayak nasional.104 Sebagai seorang yang bergelut dalam dunia akademik dan ilmu politik, Amien dengan sistematis menjelaskan mengapa suksesi gagal terjadi pada tahun 1993. Pertama ada invisible tangan-tangan yang tidak kelihatan yang merekayasa agar suksesi tidak terjadi pada tahun 1993 sehingga hal tersebut dapat menguap dan suasana politik kembali pada kebulatan tekad. Kedua, budaya politik yang berintikan rasa rikuh dan iwuh pekewuh masih kuat dalam masyarakat kita, setiap tokoh yang ditanya apakah bersedia menjadi presiden mereka menjawab samarsamar, ya atau tidak, dan situasi seperti ini sang incubent pemimpin yang masih berkuasa tetap saja kuat karena tidak muncul alternatife pemimpin yang mengantikanya. Ketiga, kekuatan sosial politik diliputi keraguan dan spekulasi seakan-akan pergantian pemimpin nasional sangat beresiko dan karena itu tidak perlu ada perubahan status quo bahwa dengan terus menerus menunda-nunda pergantian kepemimpian nasional justru akan memperparah masalah itu sendidri. Nampaknya tidak begitu disadari oleh kekuatan-kekuatan politik sosial kita. Membicarakan soal kepemimpinan sama saja dengan membicarakan masalah kedudukan Soeharto dengan demikian dianggap melakukan tindakan subversi. Amien sengaja menggulirkan masalah suksesi untuk membuka pesprektif baru bagi dunia perpolitikan di Indonesia. Sebagai suatu wacana atau

104

Ibid., hlm.34-35.


55

diskursus nasional dalam arti seluas-luasnya agar muncul alternatife baru bagi masa depan Indonesia. Menurut dia kalau hanya ikut arus tanpa mengupayakan apapun status quo di Indonesia akan tetap terus berjalan.105 Amien juga mengakui kepercayaan suatu zaman bahwa setiap zaman akan melahirkan pemimpinnya sendiri. Bangsa ini memang memerlukan pemimpin baru dalam persepsi Demokrasi, ia juga melihat perubahan dan pembaharuan kepemimpinan baru sebagai ciri dari demokrasi. Beberapa alasan yang dikemukakan Amien kenapa suksesi harus terjadi, pertama karena kemiskinan dan pengganguran merupakan menara kembar yang tidak mudah dipecahkan. Kedua, korupsi yang semakin gawat dari tahun ketahun, dan yang ketiga proses demokrasi jauh seperti yang diharapkan. Di samping masalah itu masih terdapat beberapa alasan lagi semisal utang luar negri yang semakin membengkak dan pelecehan hukum, penegakan Islam serta berbagai kasus utama yang sarat dengan konflik sosial dan bersifat ekplosif.106 Menurut Amien jika kepemimpinan nasional harus diperpanjang tanpa ada suksesi, maka tiga masalah besar tadi tidak akan bergeming, kemungkinan justru menjadi semakin besar dan komplek. Amien menambahkan lima argument yang memperkuat alasan suksesi.107 Pertama Soeharto sudah berkuasa sejak tahun 1967, masa jabatan yang terlalu lama tersebut bisa membawa pada aksioma

105

Amien Rais, Moralitas Politik, hlm. 59-60. Ibid., hlm. 59-60. 107 Ibid., hlm. 60. 106


56

politik” lord action power tends corrupt and absoluty power corrupts absolutely” (kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan mutlak korup secara mutlak), aksioma politik ini kata Amien berlaku secara universal baik di Barat maupun di Timur. Kedua pemimpin atau elit penguasa yang terlalu lama memimpin bisa menimbulkan kultus individu, terhadap Presiden Soekarno sampai-sampai MPRS mengangkatnya menjadi Presiden seumur hidup. Kita tidak ingin melakukan kesalahan yang sama untuk kedua kalinya, rasa hormat kita terhadap pemimpin nasional tidak boleh membunuh akal sehat. Ketiga suksesi, rotasi, regenerasi adalah suatau keharusan, dalam sistem demokrasi. Demokrasi menuntut rotasi itu melalui konstitusi. Dalam sistem demokrasi masa jabatan sebuah kepala negara sebaiknya dibatasi, apakah untuk satu atau dua periode. Tanpa pembatasan tersebut proses politik dapat berjalan semakin jauh dari demokrasi dan dapat memperkokoh lapisan vested interest (lapisan elit nasional). Keempat, kelompok elit yang cenderung lama berkuasa akan mengalami penumpulan kreatifitas dalam visi, ini mudah dipahami masa jabatan yang terlalu lama dapat menjebak orang dalam rutinitas sehingga kurang peka terhadap dinamika perubahan yang terjadi di sekitarnya. Keputusan-keputusan yang diambil pun menjadi out of trugh (kehilangan sentuhan) terhadap realitas sehingga menjadi keputusan yang tidak pas dengan kebutuhan dan aspirasi rakyat. Kelima lapisan elit yang terlalu lama berkuasa akan menyatakan bahwa dirinya merupakan personifikasi dan stabilitas negara. Ini berbahaya untuk demokrasi, apabila sang penguasa terjangkit sindrom Luis Xiu dari prancis (negara adalah


57

saya) pada tingkat itu kritik terhadap pemimpin akan dianggap sebagai kritik terhadap negara, bahkan kritik terhadap ideologi negara.108 Keberanian Amien menyuarakan suksesi nasional dan berani dicalonkan sebagai presiden pada hakekatnya adalah upaya untuk melakukan desakralisasi kekuasaan yang diyakini adalah kekuasaan lembaga kepresidenan dan membuka kran demokrasi yang tersumbat. Hal itu dapat dilihat dari ungkapan Amien yang mensinyalir adanya upaya untuk mensakralkan lembaga kepresidenan dan Amien tahu persis itu secara teologis dan sosial, ekonomi, dan politik, mensakralkan lembaga kepresidenan ini terlalu besar. Secara teologi sikap tersebut adalah syirik, secara ekonomi dan politik pun perilaku kekuasaan Soeharto akan memporakporandakan seluruh tatanan kehidupan. Oleh karena itu kesedianya menjadi presiden adalah karena pendidikan politik yang secara substansial menekankan keniscayaan desakralisasi lembaga kepresidenan.109 Dalam perspektif yang senada dikatakan bahwa di tengah sakralisasi mitos kursi presiden yang mengakar pada diri Soeharto, Amien langsung bersuara lantang soal suksesi dua pintu, yaitu suksesi yang hanya satu pintu saja yaitu presiden, tetapi juga wakil presiden. Keberanian Amien mencalonkan sebagai presiden lebih pada desakralisasi kursi presiden dan penekanan kembali hak-hak

108 109

Ibid., hlm. 60. Soedanarto Abdul Hakim, Amien Rais dalam Sorotan (Bandung: Mizan,1998), hlm.8.


58

rakyat untuk mencalonkan sebagai presiden yang selama ini dimonopoli oleh Soeharto.110 Kerusakan bangsa dan negara ini hampir pada titik yang sempurna, karena kompleksitas permasalahannya yang hampir merasuki setiap relung kehidupan masyarakat. Dalam pengamatan Amien setidaknya kerusakan bangsa ini dapat di lihat dari lima borok (looples) yang antara lain,111 pertama di bidang sosial, orintasi pembangunan pada masa Orde Baru selama beberapa kurun waktu lebih bersifat formalistik dalam arti keberhasilan pembangunan dinilai dari indikator-indikator fisik, sehingga perhatian terhadap kaum lemah terabaikan. Kecenderungan ini dapat dilihat dari fenomena sosial yakni kesenjangan sosial bukanlah malah tambah merapat tetapi malah semakin menjauh. Dari masa-ke masa jarak antara si kaya dan si miskin selalu menganga terlalu jauh dan melebar sebagai implikasi logisnya muncul kecemburuan sosial sangat tampak jelas dengan aksi-aksi kerusuhan, kekerasan, kejahatan, dan sebagainya tidak terlepas dari persoalan ini. Kedua adalah borok ekonomi, sistem perekonomian di negara kita pada masa Orde Baru tidak mempunyai akar atau fundament yang kuat, keropos bahkan tidak berfungsi. Kurs rupiah pada tahun 1997 termasuk kategori terburuk untuk tingkat perkembangan ekonomi antar bangsa, selain itu fenomena konglomerasi yang bersendikan monopoli dan keluarganisme dan yang pada

110

M.Najib Dkk, Amien dari Yogya ke Bina Graha (Jakarta: Gema Insani,1999), hlm.99. Lihat juga dalam Idris Taha, Demokrasi Religius, hlm. 117. 111 Amien Rais, Tauhid Sosial, hlm.176-181.


59

giliranya melahirkan kapitalisme selalu menjadi penyakit ekonomi kita yaitu korupsi, nepotisme, dan kolusi. Dalam kondisi bangsa Indonesia yang sedang dilanda krisis ekonomi, sosial, budaya, dan hukum serta merajalelanya KKN, Amien tampil ‘’ beda’’, ia tidak saja menganjurkan kita untuk beramar ma’ruf, tetapi sekaligus menjadi reformer dalam penciptaan pemerintahan yang bebas KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme).112 Ketiga borok politik yaitu sistem pemilu, selama dekade sejarah bangsa, pelaksanaan pemilu yang tidak demokratis adalah masa Orde Baru yang hegemoni kekuasaan terlihat jelas pada masa-masa ini. Kampanye-kampanye pemilu diikuti ajang pesta demokrasi di pihak penguasa, kontrol dari partai lain mulai dari pembentukan undang-undang pemilu yang ketat, penetrasi ke parpol lain dengan merusak disharmonisasi anggota parpol dari dalam, sampai pada perhitungan suara semua di bawah kendali pemerintah.

Tidak jarang terjadi manipulasi semua seakan terlibat secara

langsung maupun tidak setelah diadakannya pemilu. Ini jelas menyalahi kultur kita yang menerapkan atau memegang prinsip demokrasi. Kedua, pemilu yang cacat, maka keabsahan pemerintahan hasilnya juga mengalami cacat, kalau pemilu kurang legitimed tentu sidang umum MPR sampai pembentukan kabinetnya tentu mengalami cacat legitimasi, dan masih banyak cacat-cacat lain yang sangat pelik dalam pelaksanaan pemilu ini. Keempat borok kemanusiaan, nilai-nilai kemanusian sudah menjadi tumpul, sistem hegemoni yang dibangun pemerintah Orde Baru mengekang struktur perilaku manusia. Masyarakat tidak bisa lagi berharap banyak atas 112

M. Najib, Membunuh Amien Rais, cet.I ( Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm.5.


60

kebaikan pilihan hidupnya. Kebebasan yang sekarang merupakan unsur-unsur atau nilai- nilai kemanusiaan dirampas dan dibekukan oleh pemerintah melalui sistem hegemoni yang sistematik, sehingga tidak jarang orang mengalami malapetaka kurungan penjara tanpa proses hukum akibat sikapnya yang dipandang krisis subversive oleh pemerintah. Dari borok-borok di atas masyarakat tak lagi percaya pada pemerintah, sikap apatis masyarakat terhadap pemeritah (permasalahan politik), bangsa mengakibatkan proses demokrasi di Indonesia secara bertahap menjadi mati.113

113

Amien Rais, Tauhid Sosial, hlm.167-186.


61

C. Dakwah dan Politik Menurut Amien Dakwah dalam artian makro itu ekuivalen dengan social reconstruction, rekontruksi sosial. Sosial dalam arti ekonomi, budaya, pendidikan, kemasyarakatan, dan segala macam proses rekonsruksi masyarakat yang multi dimensional itu jatuhnya sama dengan dakwah itu.114 Amien berkeyakinan bahwa politik merupakan bagian dari dakwah dan sebagai alat dakwah yang mensyaratkan aturan main dari dakwah seperti yang sudah disebutkan di atas. Hubungan poilitik dan dakwah sering tidak dimengerti dengan baik oleh sementara kaum muslimin sehingga banyak yang menggangap bahwa kegiatan dakwah tidak punya dampak positif. Bahkan dalam masyarakat kita ada kesan kurang posistif terhadap kegiatan politik, seolah-olah politik selalu mengandung kelicikan, hiprokasi, ambisi buta, penghianatan, penipuan, dan konotasi buruk lainya.115 Banyak anggapan yang salah berkembang di masyarakat, anggapan yang salah tersebut misalnya bahwa politik bersifat memecah belah sedangkan dakwah berusaha merangkul sebanyak mungkin umat, sehingga seolah-olah ada perbedan antara hakekat politik dengan hakekat dakwah, sehingga berlaku suatu ungkapan apabila politik sampai memasuki suatu bidang kehidupan maka pasti rusaklah bidang kehidupan itu, bagi Amien persepsi politik seperti itu dinilai cukup berbahaya apabila ditinjau dari kacamata dakwah, pandangan politik ini juga 114 Iwan Korniawan Arie, Amien Rais Legenda Reformasi, cet. I (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,1999),hlm.109. 115 Ahmad Muzaki, Mengupas Pemikiran Agama dan Politik Sang Pahlawan Reformasi (Jakarta: Lentera,2004), hlm.130. Lihat juga dalam Amien Rais, Cakrawala Islam, hlm. 23.


62

merugikan, politik yang dijalankan seorang Muslim sekaligus sebagai alat dakwah tentu bukanlah politik sekuler melainkan politik yang penuh komitmen kepada Allah.116 Bagi seorang muslim, kegiatan politik haruslah menjadi kegiatan integral dari kehidupan yang utuh. Mengherankan kalau ada muslim yang menjauhi apalagi membenci kegiatan tertentu yang menetukan arah kehidupan dan nasibnya misalnya menjauhi kehidupan ekonomi dan politik. Kehidupan dunia “harus direbut“dan dikendalikan dengan ajaran-ajaran Tuhan. Karena politik adalah alat dakwah maka sebagai alat dakwah segala peraturan yang berlaku di dalam berdakwah harus diikuti seperti jangan memutarbalikkan keadaan suatu kebenaran,

memaksa

atau

melakukan

kekerasan,

melakukan

tindakan

mengelabuhi masyarakat dengan menggunakan induksi-induksi yang psikoterapi, kejujuran, keterbukaan, keberanian mengungkapkan yang benar sebagai yang benar, yang baik sebagai yang baik serta penuh dengan rasa tanggung jawab. Politik yang memiliki ciri tersebut niscaya fungsional dengan tujuan dakwah, sebaliknya bila aturan permainan yang digunakan dalam politik tidak sejalan dengan aturan permainan dalam dakwah pada umumnya, maka mudah diperkirakan bahwa politik semacam itu akan disfungsional terhadap dakwah. Moralitas dan etika kegiatan dakwah dalam bidang apapun harus bersumber pada

116

Amien Rais, Cakrawala Islam, hlm.23.


63

tauhid, bila moralitas dan etika tauhid dilepaskan dari politik, maka poIitik itu akan berjalan tanpa arah dan bermuara pada kesenjangan orang banyak.117 Politik yang fungsional terhadap tujuan dakwah adalah politik yang sepenuhnya mengindahkan nilai-nilai Islam. Dalam hubungan ini perlu diperhatikan bahwa kehidupan politik yang Islami tidak memberikan tempat bagi sekularisasi. Politik yang menganut faham sekularisme sudah tentu menjadi politik tanpa dasar moral keagamaan, dan nilai-nilai yang berlaku didalamnya sangat relatif dan disfungsional. Politik yang semacam ini akan bertabrakkan dengan tujuan dakwah baik, secara potensial maupun aktual. Politik yang dijalankan oleh seorang muslim adalah politik yang penuh komitmen kepada Allah, tujuan yang diletakkan oleh politik semacan ini bukanlah kekuasaan demi kekuasaan, atau pencapain suatu kepentingan demi kepentingan itu sendiri. Kekuasaan, pengaruh, kepentingan-kepentingan tertentu, posisi politik dan sebagainya, bukanlah tujuan. Semua itu merupakan sarana atau tujuan antara untuk mencapai tujuan yang sesungguhya, yaitu pengabdian kepada Allah. Karena itu, Politik sebagai alat dakwah harus menunjang rekonstruksi masyarakat berdasarkan ajaran-ajaran Islam. Rekrontuksi masyarakat itu dapat dilakukan dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, ilmu teknologi dan tentu saja dalam bidang politik. Pengeloloan tugas kenegaraan dibidang legislatif, eksekutif,

117

Ibid., hlm. 27-28.


64

yudikatif, dan dalam masyarakat luas harus bersendikan pada tauhid dan diwarnai dengan spirit dakwah kepada Allah.118 D. Relasi Islam dan Negara Sekarang dengan bergulirnya waktu dan roda sejarah pula, hubungan agama dan negara terus mengalami dinamisasi dan perkembangan. Menurut H. Munawir Sadjali ada tiga pendapat dalam menyimpulkan mengenai kondisi Negara Islam kelompok pertama, memandang Islam sebagai agama yang lengkap yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk politik dan kenegaraan, umat Islam harus menerapkan pola yang diterapkan Nabi SAW dan para sahabat berikutnya. Kelompok kedua memandang Islam tidak mempunyai hubungan ajaran negara, Nabi Saw tidak dimaksudkan untuk membentuk negara dan mempunyai kekuatan politik. Kelompok ketiga, menggangap Islam tidak punya aturan baku dalam urusan tentang ketatanegaraan, tapi tidak pula meninggalkan agama sama sekali, karena itu Islam hanya memberi nilai-nilai universal yang penerapannya sangat tergantung pada kondisi ruang dan waktu.119 Amien sebagai salah seorang cendekiawan generasi baru memiliki konsep tersendiri tentang negara. Konsep serta pemikiran Amien tentang negara ini sebenarnya bisa digunakan untuk melihat pemikiran Amien tentang hubungan agama dan negara yang sampai terkait dengan pemikiran Amien tentang tauhid yang dijadikan paradigma dalam

118

Ibid., hlm.27-29. M. Hasbi Amiruddin, Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman ( Yogyakartaa: UII Press, 2000), hlm. 27. 119


65

melihat realitas kehidupan. Tauhid yang menurut dia mempunyai implikasinya di atas bahwa seluruh dimensi kehidupan umat Islam bertumpu pada tauhid sebagai esensi dari hubungan ajaran Islam. Tauhid menurut Amien memiliki kesatuan prinsipal. Pertama kesatuan penciptaan, kedua kesatuan manusia, ketiga kesatuan tujuan hidup, keempat kesatuan ketuhanan, dan kelima kesatuan alam semesta. Pemikiran Amien tentang tauhid menurut Umarudin Masdar mempunyai kesamaan dengan pemikiran Abul A’la al Maududi. Dia mengatakan bahwa asas terpenting dalam Islam termasuk dalam hal politik menurut al Maududi adalah tauhid.120 Korelasi antara konsep tauhid al Maududi dan pemikiran politik terlihat jelas akan suksesi dalam konsepnya tentang teo-demokrasi, yaitu sebuah sistem politik yang mempunyai kedaulatan rakyat terbatas, karena pada esensinya kekuasaan ataupun kedaulatan tertinggi hanya milik Allah. Dalam hal ini mungkin dapat dikatakan pemikiran Al Maududi sedikit banyak mempengaruhi pemikiran politik Amien.121 Amien menerapkan tauhid sebagai poros sentral kehidupan umat Islam dapat memetik atau mendeduksikan nilai etis, moral dan norma pokok dalam ajaran Islam sebagai patokan dasar bagi kehidupan bernegara.

120

Umaruddin Masdar, Membaca, hlm.97. Sebenarnya yang mempengaruhi Pemikiran Politik Amien menurut Umaruddin Masdar adalah tidak hanya Maududi, tetapi Afghani, Rasyid Ridho, Sayid Qutub, dan Hasan Al Banna serta pengamatanya Ketika ia menjadi mahasiswa luar biasa di universitas Al azhar. Lihat Umarrudin Masdar, Membaca Pemikiran Gus Dur dan Amien Rais tentang Demokrasi, hm.83. Menurut Idris Taha M. Natsir Juga mempengaruhi pemikiran Amien rais, lihat Idris Taha, Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nurcholis Madjid dan Amien Rais, cet.I ( Bandung:Teraju,2005),hlm. 314. 121


66

Menurut Amien ajaran pokok yang dideduksi dari tauhid tersebut merupakan kerangka refensi atau mungkin juga dapat dikatakan paradigma bagi aturan-aturan yang lebih rendah derajatnya, yang dibuat berdasar akal manusia. Pemikiran yang berdasarkan tauhid ini melahirkan teori-teori yang semuanya bertumpu pada syariah. Bagi Amien syariah merupakan sistem lengkap dan terpadu yang telah meletakkan dasar-dasar fundamental. Syariah merupakan prinsip-prinsip atau aturan universal yang mendeduksi tauhid ke dalam sistem ajaran yang menjadi jalan hidup (way of life) bagi umat manusia. Meski demikian syariah hanya memuat prinsip dasarnya saja, mengingat masyarakat menghendaki keluwesan, kreatifitas, dan dinamika hukum.122 Karena itu yang harus diingat adalah dalam syariah di samping terdapat bagian-bagian yang tidak dapat diubah atau bersifat permanen, ada juga yang bersifat fleksibel agar dapat memenuhi tuntutan zaman yang dinamis. Menurut Amien al-Quran dan Hadist yang merupakan konsruksi syariat yang permanen tidak terpengaruh sebagai kitab hukum melainkan sebagai sumber hukum. Alquran dan Hadist ditempatkan pada konteks pertama yang fleksibel dan memiliki kemampuan adaptif bagi pemecahan masalah kehidupan manusia tanpa harus bertumpu pada prinsip-prinsip abadi yang telah ditetapkan Allah. Bagi Amien ajaran Islam di bidang pengelolaan kehidupan bernegara dan pemerintahan adalah teramat luas, lengkap, dan indah. Lantas bagaimana seharusnya konsep Islam tentang negara atau apakah yang dimaksud dengan “Dirikanlah Negara Islam”. Bagi Amien jika pernyataan tersebut dilepaskan sama sekali dengan 122



67

konteks agama Islam yang amat luas, maka peryataan ini merupakan pernyataan seorang sekularis yang menganggap bahwa Islam agama yang mengurusi masalah-masalah keakheratan melulu, dan impoten dalam memecahkan masalah di bidang kenegaraan, keadilan sosial, ekonom, hubungan internasional, kebudayaan, dan sebagainya.123 Bagi Amien bukanlah seorang sekularis, pernyataan tersebut segera diikuti pernyataan berikutnya antara lain Islam adalah agama wahyu yang memberikan etika yang jelas bagi seluruh pengelolaan seluruh kehidupan manusia, termasuk kehidupan bernegara dan pemeritahan. Pemikiran tentang “ tidak ada Negara Islam” semakin jelas ketika majalah Panji Masyarakat memuat hasil wawancara dengan Amien, Amien menyatakan Islamic state atau Negara Islam saya kira tidak ada dalam al-Quran dan al-Sunnah, oleh karena itu tidak ada perintah dalam Islam untuk menegakkan Negara Islam.

Yang lebih penting

adalah selama suatu negara menjalankan etos Islam, kemudian menegakkan keadilan sosial dan menciptakan suatu masyarakat yang egalitarian, jauh dari ekspoitasi manusia atas manusia maupun atas golongan yang lain, berarti menurut Islam sudah dipandang sebagai negara yang baik. Apalah arti sebuah negara jika menggunakan Islam sebagai dasar negara, kalau ternyata hanya formalitas kosong.124

123

Ibid., hlm.41. ‘’ Tidak ada Negara Islam ‘’, Panji Masyarakat no.376., tahun 1992, dikutip dari M. Najib, Melawan Arus, hlm.68. 124


68

Dengan demikian sudah jelas bahwa Amien dengan tegas memberi penjelasan bahwa tidak ada Negara Islam tetapi sebuah negara harus menegakkan etos kerja atau sendi-sendi Islam meski harus ditempuh dan diupayakan. Dalam hal ini Amien memang tidak berbicara formalitas Islam, tetapi lebih mementingkan fungsi serta manfaat penerapan ajaran Islam dalam proses penyelenggaraan pemeritahan. Pernyataan tidak ada Negara Islam ini semakin diperjelas dengan argumen bahwa keabadian wahyu Allah justru terletak pada tidak adanya perintah dalam al-Quran dan al-Sunnah untuk mendirikan negara Islam (Daulah Islamiyah), seandainya ada perintah tegas untuk memberikan tuntunan yang detail tentang struktur institusi-institusi negara yang dimaksudkan, sistem perwakilan rakyat, hubungan antara badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, sistem pemilihan umum dan atuaran-aturan lain yang terinci. Bila demikian halnya maka negara Islam itu tidak akan tahan zaman, mungkin Negara Islam itu cocok untuk dan sangat tepat bagi masa empat belas abad yang silam. Tetapi perlahan lahan akan menjadi usang (out of date), dan tidak lagi mempuyai kemampuan menanggulangi masalah-masalah modern yang timbul sejalan dengan dinamika masyarakat manusia.125 Dengan menolak gagasan negara Islam, Amien menerima demokrasi yang merupakan sistem politik yang telah mengalami ujian sejarah peradaban manusia selama berabad-abad lamanya. Namun demikian meskipun menerima gagasan demokrasi, Amien tetap mendasarkan pemikirannya itu pada syariah. Pertama negara harus dibangun atas dasar keadilan, paradigma negara harus 125



69

bertujuan untuk melaksanakan keadilan dalam arti yang seluas-luasnya. Kedua negara harus dikembangkan dalam mekanisme musyawarah (syuro). Musyawarah merupakan pagar pencegah bagi kemungkinan munculnya penyelewengan negara ke arah otoriterisme, despotisme, diktatorisme, dan sistem lain yang cenderung membunuh hak rakyat. Ketiga, persaudaraan atas persamaan harus ditegakkan. Islam tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan perbedaan jenis kelamin, warna kulit, status sosial, suku bangsa dan agama, semua manusia berkedudukan sama di hadapan Tuhan. 126 Ada tiga alasan mengapa Amien menerima demokrasi sebagai preferensi terbaik bagi umat Islam ataupun pengembangan masyarakat negara. Pertama, demokrasi tidak hanya bentuk vital dan sebagai pemeritahan yang mungkin diciptakan, tetapi juga doktrin luhur yang akan memberikan manfaat bagi kebanyakan negara. Kedua, demokrasi sebagai sistem politik dan pemerintahan mempunyai akar sejarah panjang sampai ke Yunani Kuno, sehingga ia tahan banting dan dapat menjamin terselenggaranya suatu lingkungan politik yang stabil. Ketiga, demokrasi merupakan sistem yang paling alamiah dan manusiawi, sehingga semua rakyat di belahan negara manapun akan memilih demokrasi bila ia diberi kebebasan untuk menentukan pilihannya.127 Melihat pemikiran Amien di atas ia tidak setuju bila manifestasi nilai Islam secara institusi. Amien menarik benang merah dari Islam yaitu keadilan, karena menurutnya hal pertama yang diperintahkan dalam Islam adalah menegakkan keadilan baru berbuat kebajikan

126 127

Ibid., hlm. 47-48. lihat juga dalam Umaruddin Masdar, Membaca, hlm.103-106. Amien Rais, Pengantar dalam Demokrasi dan Proses Politik (Jakarta:LP3S,1986),

hlm.vii-viii


70

dan menghindari kedhaliman. Pemikirannya tentang hubunganya agama dan negara tidaklah legal formal tetapi lebih menekankan pada substansi Islam, karena menurut dia bisa saja sebuah negara tanpa label Islam tapi lebih Islami.128 Paradigma Amien yang menolak formalisasi agama dan negara di satu sisi dan sisi lain yang menolak penegasian agama dalam masyarakat merupakan arahan yang mendidiknya pada posisi teologis. Artinya konstruk pemikiran agama dan politik diperkenalkan oleh Amien lebih bermakna penguatan basis substantife ajaran-ajaran agama daripada terjebak pada formalisasi. Amien dalam perspektif ini menunjukkan kecenderungan yang kuat untuk tetap mengakui fungsi agama sebagai etika politik dalam masyarakat. Inilah yang menjadi akar teologis sesungguhnya yang cukup kuat sehingga menolak dijadikan agama sebagai alat politik melalui legislasi negara agama. Politisasi agama cenderung

menjadi

tempat persembunyian kepentingan politik sosial, kepentingan politik yang dibungkus atas nama agama membuat kepentingan tersebut berwajah sakral dan tidak mudah tersentuh oleh kritik.

Apalagi ketika kepentingan kekuasaan

dibungkus dengan agama, maka kekuasaan tersebut menjadi tidak mempan kritik.129

128 129

Amien Rais, Membangun Politik Adiluhung, hlm.92. Istiyono, Teologi Politik Gus Dur (Yogyakarta: AR-Ruzz, 2004), hlm.234.


71

Bab IV Prinsip-prinsip Demokrasi Islam dalam Pandangan Amien Rais Menurut Amien tidak ada perintah dalam Islam untuk mendirikan Negara Islam, yang lebih penting adalah selama suatu negara menjalankan etos Islam, kemudian menegakkan keadilan sosial, dan menciptakan suatu masyarakat yang egalitarian yang jauh daripada ekspolitasi manusia atas manusia, ekploitasi golongan atas golongan, berarti menurut Islam sudah dipandang negara yang baik. Menurut Amien ada beberapa parameter dalam menegakkan suatu negara, yang pertama adalah negara dan masyarakat harus dibangun berdasarkan keadilan, kedua harus ditegakkan prinsip syuro atau musyawarah serta demokrasi dan ukhuwah, dan ketiga ada beberapa macam kebebasan yang dilindungi, kebebasan berpikir dan beragama, kebebasan memperoleh pendidikan dan pekerjaan secara bebas, hak untuk hidup, merdeka, aman, hak untuk berpindah tempat, hak memilih, dan lain sebagainya.130 Berikut ini dijelaskan konsep-konsep yang perlu ditegakkan untuk mewujudkan negara yang berkeadilan. A. Konsep Keadilan Dalam Islam, negara dan masyarakat harus ditegakkan atas dasar keadilan karena berdirinya suatu negara bertujuan untuk melaksanakan keadilan dalam arti seluas-luasnya tidak saja keadilan hukum melalui The Rule of Law dan penerapan persamaan di depan hukum (Equality Before the Law) yang harus ditaati oleh seluruh warga negara tanpa membedakan latar belakang apapun. Di 130



72

samping itu ketidakadilan sosial dan ekonomi yang dapat mengakibatkan ketimpangan-ketimpangan yang tajam di antara kelompok masyarakat. Dengan demikian negara harus memberantas setiap fenomena dan bentuk eksploitasi yang muncul di tengah masyarakat.131 Amien tidak menyetujui konsep persamaan kesempatan (Equality of Opportunity) yang menjadi semboyan kebanggaan liberalisme, kapitalisme, karena persamaan kesempatan secara selaras nampak bagus tetapi justru akan melahirkan ketidaksamaan dan ketimpangan di antara kelas-kelas di tengahtengah masyarakat, karena titik berangkat masing-masing kelas sudah tidak sama. Si kaya akan terus memanfaatkan dan memborong kesempatan ini sedang si miskin akan mengalami kebangkrutan dan tidak mungkin mampu menggunakan kesempatan yang diberikan karena tidak memiliki apa-apa, kecuali badan dan tenaga, maka berdasarkan kesempatan ini yang kaya akan terus bertambah kaya sedang yang miskin akan tetap miskin.132 Demikian juga Amien menolak prinsip persamaan hasil akhir (Equality of Result) bagi setiap orang dalam suatu negara, persamaan hasil akhir berarti sama rata sama rasa yang merupakan prinsip dasar pembangunan negara komunis dan ini melahirkan ketidakadilan karena menurut prinsip ini mereka yang cerdas dan bebal, yang rajin dan malas, yang dinamis dan statis, harus menikmati hasil yang sama, sehingga prinsip ini mengendurkan bahkan membunuh kreatifitas

131

M. Amien Rais, Kata Pengantar Dalam Proses Demokrasi, hlm.xix. dan Cakrawala Islam, hlm.46. 132 Ibid., hlm.46.


73

manusia.133 Ajaran Islam memang mentolerir perbedaan-perbedaan tingkat kekayaan yang dimiliki masing-masing anggota masyarakat, tetapi perbedaan itu tak boleh mencolok sehingga menimbulkan perbedaan yang tajam serta kebencian antar kelas (Social Hotred). Islam menentukan institusi-institusi pemerataan ekonomi agar tidak terjadi kesenjangan yang mencolok antara golongan kaya dan si miskin misalnya dengan zakat. Sebagaimana dikatakan Ibnu Hazm, jika zakat belum cukup untuk melakukan proses pemerintahan kearah keadilan sosial ekonomi, maka pemerintah dengan kekuasaannya dapat mengambil secara paksa sebagian harta dari kelompok kaya untuk diberikan kepada orang lain yang memerlukannya sampai benar-benar terselenggara keadilan ekonomi dan ini merupakan implementasi dari persamaan kesempatan.134 Amien sebagaimana dikutip oleh Umaruddin Masdar, menempatkan keadilan sebagai dasar pertama bagi bangunan suatu masyarakat atau negara, karena menurutnya hal pertama yang diperintahkan Allah adalah keadilan, baru kemudian berbuat kebajikan (ihsan) dan memyusul mengindari kedhaliman. Namun dalam konteks ini politk praktis yang perlu ditegakkan adalah keadilan distributive dan keadilan representatif yaitu kelompok yang mempunyai anggota lebih besar harus memiliki banyak wakil dan sebaliknya. 135 Berdasarkan pengamatan Amien di atas ada dua dimensi keadilan, keadilan hukum dan keadilan ekonomi. Dalam surat an-Nisa ayat 58 yang artinya:

133

Ibid., hlm.46. Amien Rais, Kata pengantar dalam proses Demokrasi, hlm.xxi. 135 Umaruddin Masdar, Membaca, hlm.103-104. 134


74

‘’ Sesungguhya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila, menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesunggunya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu, sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat ’’(an-Nisa:58) Realitas menunjukkan keadilan itu dalam sekup terkecil dalam sebuah tatanan pemerintahan berkaitan erat dengan pengadilan, beban pengadilan terletak pada pundak hakim dan para pihak lain terkait dengan kejujuran, sedangkan kejujuran merupakan suatu dimensi keadilan. Mengutip The Enclycopedia of Social Sciences (1968) Dawam Raharjo menyebutkan keadilan sebagai faith ful realization of exizting (kesetiaan dan penerapan hukum yang berlaku).136 Kita harus berbuat adil ketika jadi saksi, ketika seseorang sedang berkedudukan sebagai pegawai pemerintahan atau hakim misalnya, maka dia akan bertindak sebagai saksi, ketika bertindak sebagai saksi harus adil. Tidak boleh, karena kita misalnya kebetulan tidak senang kepada seseorang atau kelompok bertindak tidak adil. Sikap ini memang sulit dilakukan, terlebih jika kita sedang terlibat dalam suatu masalah politik, sehingga kita terlibat suatu sikap tidak adil, lebih-lebih kepada seseorang atau kelompok yang tidak kita sukai. Oleh karena kita harus berbuat adil kepada seseorang atau kelompok.137 Sebagaimana di sebutkan dalam surat al-Mumtahanah ayat 8, al-Maidah ayat 8, dan an-Nisa ayat 135 yang artinya: “Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orangorang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu, sesungguhya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil” (AlMumtahanah,(60):8) ‘’Hai orang- orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan Adil Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu

136 137

M. Dawam Rahardjo, Ensiklopedia Alquran, hlm.380. Ibid., hlm.384.


75

untuk berlaku tidak adil. Berbuat adilah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kapada Allah, sesunggunya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (al-Maidah(5):8) “ Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah akan lebih tahu kemaslahatanya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan” (an-Nisa (3):135). Berkenaan dengan keadilan ekonomi Islam mengisyaratkan untuk memberikan perhatian terhadap hak-hak individu dan kepada setiap pemiliknya dan untuk masa kini yang dinamakan sejahtera adalah terhindar dari rasa takut terhadap penindasan, kelaparan, dahaga, penyakit kebodohan, masa depan diri, sanak keluarga bahkan lingkungan. Dalam Islam demi mewujudkan kesejahteraan sosial Allah melarang beberapa praktek yang dapat menggangu keberhasilan hubungan masyarakat kepada Tuhan-Nya, seperti larangan riba dalam surat al-Baqarah ayat 275 yang artinya: “Orang-orang yang makan (riba) tidak dapat berdiri sendiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syitan karena (tekanan penyakit gila). Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat sesunguhnya jual beli itu sama denga riba, padahal Allah telah menghalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepada Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambil dahulu., dan urusany terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi ( mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal dialamnya.(al-Baqarah(2):275) Larangan melakukan transaksi bukan atas dasar kerelaan dalam dirinya dijelaskan dalam surat an-Nisa ayat 29 yang artinya “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku sukasama suka diantara kamu. Dan jangalah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha penyayang kepadamu” (an-Nisa (4):29)


76

Dalam al-Quran juga ada larangan monopoli harta. Dalam hal ini dijelaskan dalam surat al-Hasyr ayat 7 yang artinya “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rosulnya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kudapun dan tidak pula seekor untapun, tetapi Allah yang memberi kekuasaan kepada Rosul-Nya terhadap siapa saja yang dikendaki. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu ”(al-Hasyr (59):7) Harta ditetapkan juga pada pemilik pribadi terhadap hak-hak orang yang membutuhkan dana dan harus disalurkan baik berupa zakat maupun sedekah sebagai pengejawantahan keadilan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Dzariat ayat 19 yang artinya “Dan pada harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagia”(al-Dzariat (51):19).138 Dalam kondisi perekonomian kita yang anjlok drastis kiranya kita perlu menyimak kebijaksaaan pemimpin Islam terdahulu yakni Sayidina Umar ra yang memberikan subsidi atas nama pemerintah demi kemanusiaan bagi orang yang memerlukan dengan kriteria orang tersebut kehilangan pekerjaan, orang yang memberi kemanfaatan bagi umat Islam dalam masalah agama dan dunia, pembela negara seperti tentara, spionase, penasehat militer dan sebagainya serta orang yang benar-benar membutuhkan bantuan.139 Amien pernah mengusulkan agar persentase zakat yang 2,5 persen dalam ketentuan hukum yang berdasarkan ijtihad para ulama ditingkatkan menjadi 10 persen atau 20 persen bagi penghasilan dari setiap profesi yang mudah menghasilkan rezeki yang melimpah seperti konsultan,

138

M. Qurais Shihab, Wawasan, hlm.128-133. Ibnu Taimiyah, Siyasah Syariah Etika Politik Islam, Alih bahasa Arif Munawar (Surabaya: Risalah Gusti,1995), hlm.48. 139


77

banker, komisaris perusahaan, akuntan, eksportir, importir, pemborong berbagai konstruksi, notaris, artis, profesi kantoran dan lainya. Profesi moderen ini memang belum ada pada zaman Nabi Muhammad SAW, karena itu belum menjadi perhatian ulama terdahulu. Amien beralasan bahwa ajaran agama Islam itu bersifat dinamis dan selalu responsif terhadap tuntutan-tuntutan perkembangan zaman. Islam tidak pernah mandeg, yang statis dan beku, juga mengenai persentase zakat yang 2,5 persen merupakan ketetapan dari pemikiran para ulama terdahulu. Amien tidak bermaksud merusak ketentuan hukum yang dibuat para ulama, tapi untuk membuktikan bahwa Islam adalah agama bersifat dinamis dan sesuai dengan tuntutan zaman serta untuk menunjukkan bahwa Islam menjunjung tinggi rasa keadilan. Amien berharap agar cita-cita keadilan sosial di Indonesia dapat dicapai.140 Adanya persamaan manusia (menurut istilah Nurcholis Madjid) dan kesatuan kemanusiaan (menurut istilah Amien) menjadi bukti kuat bahwa Islam tidak mengenal dan tidak membolehkan diskriminasi atas dasar ras, jenis kelamin, agama, bahasa, dan pertimbangan etnis. Dengan kesatuan dan persamaan kemanusiaan itu, maka keadilan sosial yang komprehensif harus ditegakkan oleh orang-orang yang beriman. B. Demokrasi Dan Musyawarah Sejak tahun 1990-an demokrasi muncul sebagai isu baru seakan-akan mengantikan masalah integrasi keIslaman dan ke Indonesiaan. Dalam konteks terminologi Indonesia demokrasi sesungguhnya bukan sesuatu yang baru, karena

140

Idris Taha, Demokrasi Religius, hlm. 272.


78

dalam masa pergerakan nasional, konsep ini didengungkan dengan baik sebagai landasan perjuangan maupun sekedar lip service, selanjutnya istilah demokrasi tidak pernah absent dalam panggung sejarah politik Idonesia, namum dalam prakteknya sering diberi embel-embel sehingga menjadi “ Demokrasi Terpimpin” atau Demokrasi Pancasila. Pasca perang dunia ketiga, demokrasi telah berkembang menjadi sesuatu yang universal dan diperlukan sebagai simbol peradaban modern oleh bangsa-bangsa di dunia. Dengan mendunianya demokrasi ini jadi semacam kemajuan tak tertulis bagi negara di seluruh dunia, untuk mencantumkan label demokrasi di dalam format politik yang dimiliki. Demokrasi bukan hanya sistem kekuasaan mayoritas melalui partisipasi rakyat dan kompetensi yang bebas tetapi juga mengandung nilai-nilai universal, khusunya nilai persamaan, kebebasan, pluralisme, serta eksistensi demokrasi juga berkaitan dengan eksistensi hak asasi manusia.141 Persinggungan Islam dan demokrasi sosial baru muncul sejak umat Islam bersinggungan dengan Barat, yang identik dengan demokrasi karena telah lama memperjuangkan dan mempraktekkan demokrasi serta didukung oleh kondisi perekonomian yang stabil, membuat mereka berupaya keras untuk membuat masyarakat yang lebih baik dan sejahtera. Oleh karena itu mereka berupaya menguasai dan menduduki daerah lain terutama demokrasi kawasan Asia Timur dan Tengah untuk mendapatkan sumber kekuasaan yang srategis.142

141 Abdul Madjidi,” Hak asasi Manusia dan Demokrasi dalam Islam “, Jurnal Asy-Syirah vol.36. no.1. tahun 2002, hlm.8. 142 uryadilaga,” Islam dan Demokrasi: Studi atas Dasar Ideal Pemikiran dan Realitas Empirik Islam “, Jurnal As-syirah, vol.36. no.1. tahun 2000.hlm.53.


79

Demokratisasi sebagai sesuatu wacana yang hadir dalam konteks modern telah menjadi sesuatu yang lebih dari jati dirinya yang asli. Seolah-olah demokrasi telah menjadi sesuatu yang universal, ia lahir tidak kedap dari nuansa sosial-historis. Namun keberadaanya sering diimpor dan dipaksakan untuk diaktualisasikan dan diterapkan di berbagai negara yang memiliki tradisi dan budaya yang berbeda dengan di mana tempat lahirnya demokrasi, dengan demikian habitat yang berbeda memunculkan keragaman dalam merespon isu-isu demokrasi.143 Dalam pandangan Amien, perjuangan politik umat Islam untuk membangun masyarakat yang lebih baik, yaitu masyarakat yang di dalamnya intisari amar ma’ruf nahi mungkar berfungsi efektif, tidak bisa lain kecuali lewat demokrasi, menurutnya esensi dari demokrasi adalah kedaulatan ada di tangan rakyat. Salah satu kelebihan demokrasi dibandingkan dengan sistem politik lainnya adalah bahwa dalam demokrasi setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memilih, bukan saja memilih pekerjaan dan tempat tinggal yang disukainya, tetapi juga memilih pemimpin yang paling dipercaya.144 Lebih lanjut Amien mengungkapkan bahwa Islam memiliki prinsip yang berwatak demokrasi di dalamnya ia, menceritakan lima prinsip demokrasi yang terdapat dalam Islam.145 Lima prinsip demokrasi itu adalah pertama, sistem politik harus didasarkan pada prinsip musyawarah, artinya pemimpin politik hanyalah abdi rakyat harus dipilih dalam suatu pemerintahan yang bebas dan terbuka. Kedua, di

143

Ibid., hlm. 54. Amien Rais, Refleksi Amien Rais dari Persoalan Semut sampai Gajah (Jakarta: Gema Insani Press, 1998),hlm.59. 145 Airlangga Pribadi dan M. Yudhie R.Hatma, Post Islam Liberal Membangun Dentuman, Mentradisikan Ekspementasi, cet.I. ( Jakarta: Pasar Muda Bunga Mas,2002), hlm.209. 144


80

dalam Islam pemeritahan harus berdasarkan atas dasar keadilan dan kesetaraan, tidak hanya keadilan dan kesamaan dalam hukum, namun lebih dari itu juga pada dataran wilayah sosial dan ekonomi. Keadilan merupakan prinsip yang paling penting dalam Islam. Ketiga, Islam mengajarkan prinsip kesetaraan, Islam tidak membedakan orang atas gen, etnis, warna kulit, dan latar belakang sejarah, sosial dan ekonomi. Keempat, kebebasan dalam Islam didefinisikan sebagai kebebasan berfikir, beragama, berbicara, dan hak untuk mendapatkan pendidikan. Kelima, pertanggungjawaban merupakan prinsip yang fundamental dalam Islam. Para pemimpin harus bertanggung jawab pada rakyat atas kebijakan-kebijakannya. Menurut Amien prinsip demokrasi dan musyawarah ini menentang elitisme dan hanya orang-orang pemimipin elite sajalah yang tahu cara mengurus dan mengelola negara, sedangkan rakyat tidak lebih hanya domba-domba yang harus mengikuti kemauan elite penguasa. Di samping itu musyawarah dalam Islam menjadi pagar pencegah dari kemungkinan penyelewengan negara ke arah otoriterisme, despotisme (sewenang-wenang), diktatorisme dan berbagai sistem yang merusak dan membunuh hak-hak politik rakyat. Partisipasi rakyat sepenuhya dihargai, karena rakyatlah pemilik negara sesunguhnya karena dalam musyawarah atau demokrasi modern yang diartikan oleh Ibrahim Lincon dengan goverment of the people, by the people and for the people (pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat). Berdasarkan sistem ini menurut Amien, sistem kerajaan jelas-jelas bertentangan dengan Islam karena sistem ini dibangun secara turun temurun dan tidak perlu bertanggung jawab kepada rakyat. Ia mencontohkan suatu kerajaan yang rajanya merupakan figur simbolis, sedang kekuasaan berada


81

di tangan rakyat. Seperti kerajaan Inggris sekarang jauh lebih Islami dibandingkan dengan Arab Saudi, berdasarkan prinsip demokrasi.146 Berdasarkan pengetahuan yang cukup luas tentang demokrasi, ia menyatakan bahwa dalam demokrasi ada 4 macam kebebasan yang sangat esensi yang harus dimiliki oleh rakyat yakni kebebasan menyatakan pendapat (freedom of speech), kebebasan beragama (freedom of religion), kebebasan dari rasa takut (freedom for fear) kebebasan untuk sejahtera (freedom from want). Esensi demokrasi juga mencakup partisipasi rakyat untuk menentukan nasibya sendiri, berjalannya mekanisme cheks and balance dan tegaknya rulle of law sehingga negara dan masyarakat tidak hanyut ke arah kultus individu.147 Menurut Amien ada 9 kriteria demokrasi148, pertama, partisipasi rakyat dalam membuat keputusan, partisipasi politik adalah kegiatan warga negara (private citizen) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Menurutnya yang perlu ditekankan di semua pemilihan wakil rakyat itu harus di lakukan secara langsung, bebas, adil, rahasia, dan jujur. Kedua, persamaan di depan hukum, setiap warga negara sama di depan hukum serta sama dalam proses pengambilan keputusan hukum dan pelaksanan produk-produk hukum atau aturan perundang-undangan dilapangan, Kedua aspek ini harus adil dan konsisten dengan didukung institusi kontrol yang independen. Ketiga, distribusi pendapatan yang adil, persamaan untuk sektor ini tidak cukup sebatas de

146

Amien Rais, Cakarawala Islam, hlm.47-48. Airlangga Pribadi dan M. Yudhie R. Hatna, Post Islam Liberal, hlm.209. 148 Umarudin Masdar, Membaca pemikiran Gus Dur dan Amien Rais Tentang Demokrasi (Yogyakarta: Penerbit Pustaka,1999), hlm.109-112. 147


82

jure, tapi de facto, agar persamaan yang dirumuskan justru tidak menjadi justifikasi atau titik masuk bagi eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Keempat, kebebasan dijamin Undang-Undang baik itu hak memperoleh pekerjaan, hak tempat tinggal, hak pendidikan, kebebasan pers, bergaul, berorganisasi, agama, hak untuk mengajukan petisi, dan untuk protes atau oposisi. Hal itu dilakukan untuk mencegah bentuk yang korup dan despotik, karena pada umunya kekuasaan cenderung demikian. Pemberian kebebasan pers dan berbicara harus berlandaskan nilia-nilai agama. Kelima, pendidikan yang sama, tingkat pendidikan ini akan sangat mempengaruhi tingkat kecerdasan dan daya kritis mereka yang pada giliranya nanti akan berpengaruh terhadap tingkat partisipasi politik dan pengaruhnya dalam proses pengambilan keputusan. Keenam, tersedianya dan keterbukaan informasi, rakyat harus well informed mengenai politik pemerintahan sehingga tidak ada sikap a priori menerima atau menolak kebijakan, apalagi kebijakan itu menyangkut

suatu

masalah

yang

prinsipal

dan

fundamental.

Ketujuh,

mengindahkan etika politik, tanpa etika politik maka kekuasan yang ada akan cenderung menghalalkan segala cara, dalam bahasa agama Islam, etika politik yang di butuhkan adalah al-Akhlaq al-Karimah. Kekuasaan sebagai amanat illahi, ada empat macam element kepemimpinan yaitu shidiq, amanah, tabliq, dan fathonah, yang terbukti tetap tahan banting dan masih sangat relevan disepanjang zaman. Kedelapan, semangat kerjasama, demokrasi disatu sisi menghargai sikap individualistik sebagaimana tercermin dalam pola hidup liberal, namun disisi lain,


83

demokrasi juga mewajibkan sistem kolektivitas, kerjasama, misalnya dalam pengambikan keputusan berdasarkan suara terbanyak.149 Kesembilan, demokrasi menegakkan keadilan sosial, untuk itu Amien mengharapkan agar tidak hanya mengupas keadilan hukum, tapi keadilan ekonomi, dan keadilan sosial. Menurutnya untuk mengubah kesenjangan sosial kita perlu mengubah cara pengelolaan dan sistem ekomomi kita dimasa mendatang. Usaha serius dan menyeluruh itu dengan melenyapkan praktek monopoli dan keluarganisme dalam perekonomian Indonesia. Tanpa hal itu kesenjangan sosial akan meluas dan keadilan sosial akan terlantar sehingga demokrasi belum berjalan baik di Indonesia.150 Demokrasi yang telah kita terima selama ini masa Orde Lama dan Orde Baru, merupakan bentuk paling dekat dengan ajaran wahyu illahi, karena itu demokrasi yang seharusnya kita kembangkan adalah demokrasi yang dibimbing oleh wahyu Illahi sehingga tidak salah jalan. Pada dasarnya menurut Amien sebagian konsep demokrasi bisa diserap oleh agama Islam, asal tidak bertentangan dengan ahklak keagamaan, misalnya konsep keadilan, persamaan, persaudaraan, musyawarah, toleren, keterbukaan dan kebebasan.151 Sebagian konsep demokrasi ini sejalan dengan ajaran Islam yang telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW ketika hijrah untuk membangun masyarakat madinah yang kemudian lebih dikenal dengan masyarakat madani. Menurut

149

Ibid., hlm.109-112 idris Taha, Demokrasi Religius : Pemikiran Politik Nurcholis Madjid dan Amien Rais, cet.I ( Bandung: Teraju, 2005), hlm 253-311. 151 Ibid., hlm. 257-266. 150


84

Amien sila dalam pancasila itu sebetulnya sudah memberikan rumusan yang baik tentang sebagian konsep demokrasi itu tersebut. Nilai-nilai pancasila diangkat dari kenyataan masyarakat Indonesia, isi dan wujud nilai itu telah berkembang dalam masyarakat yang dapat berfungsi sebagai titik persamaan dan kesepakatan antara warga negara, karena itu diantara sebagian besar masyarakat Indonesia bersama Islam, maka ketika mereka mengamalkan ajaran Islam, mereka berarti telah menjalakan

nilai-nilai Pancasila, jadi Umat Islam

telah melaksanakan

demokrasi.152 Demokrasi sebagai sistem dari Barat bukan sesuatu yang mutlak dan sempurna, dari keberadaan dan praktek demokrasi harus dikritisi, yang berkaitan dengan mengandalkan suara mayoritas. Amien ingin melanjutkan pemikiran politik M. Natsir. Natsir menyetujui beberapa prinsip demokrasi yang tidak berlawanan dengan ajaran Islam, dan bisa diterapkan serta diwujudkan di Indonesia. Menurut Natsir Islam bersifat demokratis, anti sewenang-wenang, anti absolutisme, anti istibdaa, yang berarti mengingkari konsep tauhid. Menurut Amien demokrasi dapat menegakkan HAM, Rule of law harus dilaksanakan, dipatuhi, dan ditaati oleh seluruh warga negara tanpa membeda-bedakan latar belakang, asal-usul, suku, ras, golongan, maupaun agama. Setiap warga negara duduk sama rendah berdiri sama tinggi dimata hukum yang berlaku di Indonesia. Penegakkan hukum dan keadilan ditengah masyarakat sangat terkait dengan semangat amar ma’ruf nahi mungkar seperti dicontohkan agama Islam. Benang

152

Ibid, hlm.316.


85

merah Islam adalah hukum dan keadilan, Islam agama religious of justice, setiap orang Islam bisa menjadi pemecah masalah bagi kemapanan yang tidak adil.153 Menurut Amien kita harus berusaha bersama untuk memantapkan kehidupan demokrasi dengan memberantas segala bentuk diskriminasi. Di Dunia ada dua contoh cara mengelola kemajemukan suatu bangsa. Yang satu gagal, yang lainya berhasil. Uni Soviet akhirnya bubar karena membiarkan kehidupan yang serba diskriminatif. Sedangkan Amerika Serikat tetap kokoh karena kemampuan mengelola kemajemukan secara cerdas. Kemajemukan tanpa diskriminasi dapat menjadi sumber kekuatan. Sebaliknya, kemajemukan disertai diskriminasi (agama, suku, ras, jenis kelamin, dll) akan berakhir dengan kehancuran.154 Meskipun demikian demokrasi secara istilah bukan berasal dari Islam, namun Amien menerima dengan ikhlas demokrasi sebagai preferensi terbaik bagi negara bangsa khususnya Indonesia. Pertama, demokrasi tidak hanya merupakan suatu bentuk fital dan terbaik pemerintah yang mungkin diciptakan namun juga merupakan suatu doktrin politik luhur yang memberikan manfaat bagi kebanyakan negara. Asumsi ini diperkuat dengan keberhasilan AS dalam mencapai posisi unggul di bidang ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta militer, sementara AS dianggap negara demokrasi terkemuka. Kedua, demokrasi sebagai sistem politik dan pemerintah dianggap mempunyai

153 154

Ibid., hlm. 266-293. Amien Rais, 17 langkah Amien Rais Membangun Indonesia ( Jakarta: The Arc, 2003),

hlm.20


86

sejarah panjang sejak zaman Yunani kuno sehingga tahan bantingan zaman dan dapat menjamin terselenggaranya satu lingkungan politik stabil. Ketiga, demokrasi dipandang sebagai sistem yang paling alamiah dan manusiawi sehingga rakyat di belahan negara manapun akan memilih demokrasi sebagai salah satu sistem politik.155 Dalam pandangan Amien sistem politik yang sesuai dengan tauhid adalah demokrasi karena demokrasi mengandung prinsip kemanusiaan yang ideal seperti yang dicita-citakan Islam sebagai konsep kebebasan, persamaan dan keadilan yang dijamin oleh hukum dan Undang-Undang. Sasaran utamanya adalah dengan demokrasi, prinsip-prinsip dasar itulah yang nantinya menjadi patokan moral etik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.156 Menurut Nurcholis Madjid dan Amien Rais, tauhid yang berarti mengesakan Tuhan merupakan pondasisasi dan dasar kuat dalam melaksanakan atau menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Tanpa pegangan tauhid masyarakat Indonesia khususnya Islam akan mengalami kegagalan dalam berdemokrasi, demokrasi tanpa tauhid tidak akan memiliki makna berarti bagi kehidupan masyarakat inilah yang kita maksud dengan ‘’demokrasi religius‘’ (demokrasi ketuhanan). Menurut Abdul Karim Soroush, pemikir Islam asal Iran, demokrasi ketuhanan meminjam istilah M. Natsir, tokoh

155 156

Amien Rais, Pengantar dalam Demokrasi, hlm.VII-VIII. Umaruddin Masdar, Membaca, hlm.163-164.


87

Islam dari Masyumi, demokrasi religius yaitu demokrasi yang sejalan dan mendapatkan rujukannya kepada nilai-nilai Agama (Islam).157 Amien menyatakan prinsip moral atau etika politik yang di contohkan Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya di Madinah bisa menjadi pegangan bangsa Indonesia. Didalam konstitusi Madinah itu dapat ditemukan nilai-nilai demokrasi yang tetap relevan untuk diterapkan oleh bangsa Indonesia pada masa mendatang. Menurut Amien musyawarah mengandung beberapa unsur atau langkah-langkah, yang pertama mengajarkan kita untuk selalu membuka hati agar tulus dan berlapang dada untuk menerima pandangan dan pendapat orang lain. Monopoli dan mengabsolutkan pendapat sendiri bukan bagian dari musyawarah. Kedua, mengajarkan tukar pikiran dan pendapat, membandingkan alternatif, pilihan-pilihan suatu masalah untuk mendapatkan dan mencapai kebenaran demi perbaikan bersama dan ketiga agar kita mau melaksanakan keputusan yang diambil bersama dengan kerja keras, sehingga terhindar dari putus asa, menurut Amien orang yang tidak melakukan musyawarah akan hanyut kearah kultus individu dan pemerintahan Fir’auni yang merugikan. Menurutnya Islam tidak sepenuhnya memberikan kedaulatan kepada rakyat, rakyat hanya mendapatkan kedaulatan secara terbatas, khususnya dalam bidang politik, sambil merujuk pada teori politik Islam, Amien mengemukakan pendapatnya, rakyat tidak boleh dan tidak dapat menggunakan kedaulatan dengan semaunya sendiri karena ada peraturan Tuhan, norma-norma dan nilai Illahi yang harus ditaati. Norma–norma

157

Idris Taha, Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nurcholis Madjid dan Amien Rais, cet.I (Bandung: Teraju,2005),hlm.314.


88

dan nilai-nilai Illahi itu harus menjadi paradigma progam-progam sosial, politik, dan ekonomi yang ditentukan oleh rakyat melalui para wakilnya.158 Banyak ayat al-Quran yang memerintahkan bermusyawarah dan Nabi sendiri diperintahkan Allah untuk melaksanakan syuro atau musyawarah dengan para sahabatnya dalam masalah duniawi yang tidak ada wahyu tentangnya. Kuntowijoyo mengutip Abdullah Yusuf Ali menjelaskan bermusyawarah adalah salah satu tanda bahwa Islam adalah rahmat alam semesta. Bayangkan keharusan untuk berlemah lembut, memaafkan, memohonkan ampun dan musyawarah itu justru diwajibkan sehingga semestinya umat Islam tidak mendendam setelah dibantai dalam perang Uhud.159 Di tempat lain musyawarah disebutkan dalam alQuran sebagai salah satu ciri utama Islam yang secara integral berkaitan dengan ketaatan kepada Allah. Dalam surat as-Syuro ayat 38 yang artinya “ Dan (bagi) orang orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhanya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka” (as-Syuro(42):38) Prinsip musyawarah Juga harus dipakai pada tingkat interaksi sosial. Keluarga yang merupakan kesatuan terkecil dari stuktur masyarakat juga di perintahkan melaksanakan musyawarah sebelum memutuskan masalah-masalah penting. Bahwa Islam mengajarkan orang tua untuk membicarakan penyapihan anak melalui pertukaran pendapat dalam al-Quran dijelaskan surat al-Baqarah ayat 233 yang artinya

158 159

Ibid., hlm. 227-294. Kuntowijoyo, Identitas Politik Umat Islam, cet.II.(Bandung: Mizan;1997), hlm.6.


89

“ Para ibu hendaklah menyusukkan anak-anaknya selama dua tahun (penuh), yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan berkewajiban ayah memberi makan dan pakian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupanya, janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (al-Baqarah (2):233) Apabila Dalam konteks yang lebih luas menyangkut masalah kenegaraan, peran serta rakyat harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan politik, musyawarah juga merupakan prinsip dasar negara yang harus diterapkan dalam masyarakat manapun. Menurut mufasir Ibnu Kasir yang dikutip Fathi Osman, syuro adalah wajib bahkan Nabi sendiripun melakukan syuro dan mengikuti ajaran sahabatnya dalam beberapa kesempatan misalnya dalam kesempatan perang Badar, Uhud, Khandak dan Hudaibiyah bahkan dalam situasi yang peka terhadap tuduhan terhadap isterinya, Aisiyah, Nabi membicarakan di muka umum dan meminta saran.160 Khalifah pertama Abu bakar mengadakan muyawarah dengan para sahabat senior antara lain tentang pemberangkatan pasukan usamah, menghadapi kaum riddah, pengumpulan ayat-ayat Allah, ketentuan waris, dan penunjukkan penganti bila ia wafat. Para peserta musyawarah yaitu Umar ibn Khatab, Usman Ibn Affan, Ali Ibn Abi Thalib, Said Ibn Zaid, Usaid Ibn Hudair, Muadz Ibn Jabal dan para elit lainya. Demikian juga khalifah kedua, Umar bin Khatab membentuk

160

Dawam Raharjo, Ensiklopedia Al-Quran: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep dan Kunci, cet.I ( Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 446.


90

majelis syuro, yang di ikuti oleh para elite dari Muhajirin dan Anshor. Lembaga ini menggelar sidang umum, sidang khusus, dan sidang terbatas melalui lembaga ini banyak masalah yang di bicarakan, misalnya pemebinaan pemerintah melalui pendirian kantor, peletakan dasar peradilan dan admimistrasi, pembentukan bayt al-mal, pengaturan jaringan pos, serta penempatan pasukan didaerah perbatasan161 Kendatipun lembaga musyawarah itu sendiri memang ada pada zaman Nabi, walaupun bentuknya berbeda namun lembaga ini sudah ada pada zaman Islam dan juga sudah dikenal tidak hanya di Jazirah Arabia, yang mana Islam dilahirkan. Pemikiran di sekitar konsep ini dapat dijumpai di berbagai tempat misalnya di Yunani dan Romawi Kuno. Pada zaman ini gagasan tentang arti pemerintahan republik atau demokrasi perwakilan timbul dan selalu hidup di berbagai negara kota, dalam rangka menentang pemerintahan tirani di dalam negeri serta melawan despotism timur yang diwakili oleh Imperium Persia. Sekalipun cara pemilihan pemimpin dan pengambilan keputusan dalam pemerintahan republik berbeda, namun intinya adalah bahwa penguasa tertinggi atau kelompok yang memegang tampuk kekuasaan dalam gagasan itu tidak bersifat turun temurun melainkan dipilih oleh rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung.162 Di Mekah juga ada lembaga musyawarah yang diselenggarakan di rumah Qusay ibn kilab yang disebut Dar Al-Nadwah, yang beranggotakan pemuka kabilah yang disebut mala. Kegiatan musyawarah ini juga biasa

161 162

Ibid., hlm.106 M. Dawam Rahardjo, Ensiklopedia, hlm.444.


91

dilakukan di antara orang kaya dan yang dipandang cendekiawan atau orang bijak. Ini merupakan situsi unik di kalangan suku-suku Badui dan gologan elit, mereka tidak hanya bernusyawarah saja dan memecahkan masalah tetapi juga memiliki kebiasaan memilih pemimpin. Ketika itu istilah raja Al-Malik hanya berlaku untuk

masyarakat

luar,

ketika

ada

seorang

Nasrani

bernama

Usman

mempromosikan diri sebagai raja yang mewakili suku Badui dan sebagai agen imperium Bizantium menghadapi kekuasan Persia. Usaha itu ditolak mentahmentah oleh masyarakat Mekah dan ini oleh penulis moderen dari India, Ashgara Ali Enginer sebagaimana dikutip oleh Dawam Raharjo tradisi ini dinamakan Tribal Democracy atau Demokrasi kesukuaan.163 Dalam konteks Indonesia tradisi musyawarah masih sangat muda, baru pada tahun 1918 ada valksraad dilanjutkan dengan quo tangi pada zaman jepang. Kita baru mengenal pemilu pada tahun 1955, dibandingkan dengan Amerika yang sudah ada tradisi demokrasi sejal awal yaitu di kota New England pada abad ke-17, tradisi musyawarah di Indonesia masih sangat muda karena itu bisa dipahami kalau tertatih-tatih.164 Dengan menggunakan metode qiyas maka lembaga syuro dan musyawarah dapat diwujudkan dalam berbagai situasi. Syuro dalam penafsiran baru disebut juga lembaga partisipatorif, metode ini dapat dilaksanakan dalam penelitian dan pengembangan masyarakat. Kalau pada masa lalu syuro diartikan sebagai lembaga demokrasi parlementer, maka dalam teori

163 164

Ibid., hlm.445-446. Ibid., hlm.446.


92

sosial sekarang ini syuro dapat dikembangkan sebagai lembaga demokrasi partisipatoris.165 Musyawarah dalam al-Quran hanya diberikan petunjuk. Dalam bentuk global bahkan tidak memberikan pola tertentu yang harus diikuti, agar petunjuk untuk bermusyawarah dapat menampung segala perubahan dan perkembangan sosial budaya manusia dan al-Quran memberikan kesempatan kepada setiap masyarakat untuk menyesuaikan sistem syuronya (musyawarah) dengan kepribadian, kebudayaan dan kondisi sosialnya tanpa mengikat diri dengan pendapat pakar-pakar pada masa lampau, fatwa Ulama Islam bahkan pendapat para sabahat Nabi dalam persoalan syuro (musyawarah) atau pandangan dan pengalaman masyarakat lain itu dipandang baik dari segi logika maupun secara agama.166 Dalam surat al-Maidah ayat 48 yang artinya167 “Dan kami telah turunkan kepadamu al-Quran dengan membawa apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan batu ujian terhadap kitab kitab lain itu, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meningalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja tetapi Allah menguji kamu terhadap pemberinya kepadamu, maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukanNya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu “ (al-Maidah (5):48), Seperti halnya musyawarah, demokrasi juga mempuyai tujuan yang hakiki, yaitu membentuk suatu sistem yang apresiatif terhadap hak-hak manusia baik sebagai individu maupun kelompok sosial, yang berdaulat dan bermartabat.

165

M. Dawam Rahardjo, Ensiklopedia, hlm. 444 M.Dawam Rahardjo, Ensiklopedia, hlm.459. 167 M, Qurais Shihab, wawasan, hlm.471-472. 166


93

Demokrasi baik sebagai salah satu sistem nilai kebudayaan maupun sebagai alat yang termanifestasikan dalam struktur masyarakat, akan mencegah kekuasaan otoritarian dan refresif. Berdasarkan pengertian hakiki di atas sesungguhnya Islam secara subtansial membawa spirit atas nilai-nilai demokrasi sejak kelahiranya Islam agama yang mengajak kepada keadilan, melawan penindasan, menolak ekspoitasi dan manipulasi serta membebaskan manusia dari praktek-praktek ekonomi dan politik yang tidak bermoral.168 Oleh karena itu konsep demokrasi seperti yang ditawarkan dunia modern dapat dijadikan rujukan oleh Amien bagi pemecahan masalah sosial dan politik dapat diterima demi tegaknya kemaslahatan dan kesejahteraan publik. Di samping itu demokrasi dapat sejalan beriringan dengan konsep kebebasan beragama atau mempertahankan keyakinan, keselamatan jiwa dan fisik dari tindakan diluar ketentuan hukum, keselamatan keturunan atau keluarga, keselamatan harta benda atau milik pribadi serta kebebasan intelektual atau hak melakukan kritik dan mengeluarkan pendapat.169 C. Konsep Ukhuwah Ukhuwah

atau

persaudaraan

dalam

pandangan

Amien

adalah

persaudaraan yang tidak membeda-bedakan umat manusia baik di tingkat bangsa maupun masyarakat dunia atas dasar jenis kelamin, etnis, warna kulit, latar belakang historis, sosial, ekonomi, dan sebagainya yang harus dibangun berdasarkan cinta, bahkan dalam konteks keIslaman persaudaraan juga harus

168 169

Umaruddin Masdar, Membaca, hlm,15-16. ibid., hlm.16


94

ditumbuhkan terhadap keluarga atheis selama mereka tidak mengganggu masyarakat berTuhan menjalankan perintah agamanya. Mereka juga tidak boleh menggangu orde-orde Islam yang ingin menegakkan perintah-perintah wahyu demi semua umat manusia, sesuai dengan fungsi Islam rahmat alam semesta, tanpa diskriminasi apapun. Islam menganggap Negara sebagai satu keluarga besar bahkan masyarakat internasional sebagai satu keluarga yang sangat besar, yang setiap anggota keluarganya harus menghormati.170 Kendati demikian, ia tidak menampik kenyataan historis bahwa sistem dunia sekarang terdiri dari unit negara bangsa dan umat Islam dalam posisi mayoritas mupun minoritas di bawah yuridikasi nation state. Oleh karena itu kita tidak boleh menolak konsep negara bangsa, karena kalau demikian kita masih berfikiran picik dan utopis.171 Dalam konteks keislaman ada perbedaan yang dibolehkan yaitu perbedaan mahzab, perbedaan dalam strategi perjuangan umat dan tidak dibenarkan berbeda dalam kemurnian keyakinan tauhid. Perbedaan yang bisa ditolerir dalam batas tertentu bisa menimbulkan rahmat tidak hanya bagi Muslimin tapi juga bagi masyarakat lain yang pada gilirannya mendorong kreativitas dan inovatif. Sebagai tokoh yang ahli dalam masalah Timur Tengah, Amien tidak bisa mentolerir tokoh-tokoh dunia seperti Reza Pahlevi atau terkenal dengan nama Syah Iran, Syadam Husain yang menurutnya mengabdi kepada kekuatan atheis dan serta merta perbuatanya menentang kebenaran umat Islam.172

170

Amien Rais, Cakrawala Islam, hlm.48-49. Amien Rais,’’Semangat Berkorban Sendi Persaudaraan, dalam Haidar Bagir ”, Satu Islam Sebuah dilema, cet.VII. ( Bandung: Mizan,1993), hlm.168. 172 Ibid., hlm.164-167 171


95

Amien menganggap agar konsep tersebut (konsep kenegaraan) ditafsirkan secara kreatif dan dilembagakan secara modern. Dalam hal ini perlu berbicara tentang kontekstualisasi dalam arti operasionalisasi penerapan ajaran dalam realitas kehidupan modern tanpa mengubah ajaran Islam agar cocok dengan kecenderungan perubahan zaman. Hal ini perlu dilakukan di tengah dominasi barat dengan segala macam teorinya yang laku di dunia ke tiga. Ukhuwah dalam Islam mencangkup tiga tingkatan, pertama ukhuwah Insaniah, yakni persaudaraan diantara sesama manusia secara menyeluruh. Kedua, ukhuwah Rabbaniyah yaitu ikatan di antara mereka yang percaya pada Tuhan YME, Ketiga ukhuwah Islamiyah berarti ikatan persaudaraan sesama Umat Islam.173 Ukhuwah insaniyah merupakan persaudaraan yang bersifat universal, dalam al-Quran disebutkan dalam surat al-Hujurat ayat 13 yang artinya “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha Penyayang” (alHujurat(49):13) Demikian pula ukhuwah Islamiyah tidak hanya meliputi persaudaraan di kalangan umat Islam saja tetapi persaudaraan yang bisa diterapkan atas seluruh umat manusia secara luas, dengan mengembangkan sikap saling menghargai, saling mencintai meskipun agama, ras kita berbeda. Ini sesungguhya merupakan pengejawantahan dari semboyan” rahmat bagi alam semesta”. Demikian juga

173

M. Dawam Rahardjo, “ Mengembangkan Sistem Kerjasama Umat Islam, dalam Haidar Bagir ”, Satu Islam Sebuah dilema ( Bandung: Mizan, 1993), hlm.127.


96

ukhuwah Rabbaniah. Al-Quran memerintahkan bahwa ada golangan yang lebih dekat dengan Nasrani kepada kita daripada golongan atheis atau yahudi yang tidak menyembah Allah dalam al-Quran disebutkan dalam surat al-Maidah ayat 82 yang artinya “Sesunguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang Musyrik. Dan sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatnya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata : “Sesungguhnya kami ini orang Nasrani”. Yang demikian itu disebabkan karena diantara mereka itu (orang-orang Nasrani) terdapat pendeta-pendeta dan rahibrahib, (juga) karena sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri).Tanpa mengurangi sikap toleransi dan rasa hormat terhadap gologan lain” (al-Maidah (5):82) Adapun dalam konteks Syariah sebenarnya konsep utama politik Islam yang meliputi keadilan, musyawarah dan persamaan telah teroperasionalkan secara sederhana di Madinah. Prinsip-prinsip moral politik yang diterapkan Nabi Muhammad ditengah-tengah masyarakat Madinah itu antara lain prinsip kebebasan (beragama dan keterbukaan), prinsip kesadaran kemajemukan, prinsip kesadaran kemajemukan, prinsip persaudaraan antar warga negara, prinsip persamaan dalam segala bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi setiap warga negara dan prinsip pemufakatan yang jujur.174 Dasar apresiasi topik HAM yang paling hakiki yaitu soal advokat bahaya kelaparan dan ketakutan juga telah diingatkan dalam dua ayat terakhir Qs.al-Quraisy.175 Untuk meningkatkan ukhuwah di Indonesia diperlukan sikap dasar yang dapat mengkondisikan tumbuhnya budaya ukhuwah seperti sabar, lapang dada, terbuka atau mengakui

174

Idris Taha, Demokrasi Religius, hlm.293. Ahmad Azhar Basyir, Refleksi atas persoalan Keislaman Seputar Filsafat, Hukum,Politik, dan Ekonomi, cet.I. (Bandung: Mizan, 1993), hlm.205. 175


97

kebenaran dan kebesaran darimanapun datangnya dan tidak memaksakan ‘’keseragaman’’ yang tidak belum diterima fihak lain dan mengutamakan kesamaan. Adanya dorongan internal untuk mewujudkan ukhuwah Islamiah seperti sikap yang rasional, dan kosmopolitan, tidak menanggung beban sentimen kesejarahan, punya persamaan dalam kebutuhan kultural yang lebih besar, punya sarana komunikasi dan jaringan interaksi yang lebih luas, punya wawasan keagamaan yang lebih terbuka, dan dorongan eksternal, seperti dorongan pemerintah untuk mengembangkan ukhuwah Islamiyah, gambaran internasional yang kelabu dalam dunia Islam kasus Irak- Iran, Mesir-Libya, adalah memberikan pelajaran berharga bagi Umat Islam Indonesia.176 Dalam pernyataanya jelas bahwa konsep kenegaraan Amien Rais merupakan perpaduan paradigma integralistik dan paradigma simbiotik yang mana konsep keadilan, musyawarah dan demokrasi serta ukhuwah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari ajaran Islam. Namun demikian dalam konsep ukhuwah, ia menerima konsep negara bangsa yang sedikit kontradiktif dengan kenyataan universal dari tauhid. Akan tetapi ide tersebut diperlukan dalam rangka memudahkan pengaturan bangsa dan negara dari keanekaragaman sukuisme, ras, agama, dan antar golongan yang cukup rumit. Menurut Amien untuk mengaktualisasikan resepresep tauhid sosial itu kita akan berhadapan dengan dunia nyata yang tidak gampang di ubah. Sehingga untuk memecahkan fenomena yang pahit, gawat, ini

176

Tholhah Hasan, Prespektif Islam Dalam Mengadapi Tantangan Zaman, cet. V (Jakarta: Lontabora Press, 2005), hlm. 188.


98

bukan perjuangan satu dua hari, tetapi diperlukan usaha-usaha yang panjang, merupakan longterm strugle, longterm strive.177

177

Amien Rais, Demi Kepentingan Bangsa, hlm.44.


99

Bab V PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan uraian pada bab sebelumya, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut: Menurut Amien ada beberapa kriteria demokrasi, yaitu partisipasi rakyat dalam membuat keputusan, persamaan di depan hukum, serta sama dalam proses pengambilan keputusan hukum dan pelaksanaan produk hukum, distribusi pendapatan yang adil, kebebasan dijamin undang-undang, pendidikan yang sama, tersedia dan terbukanya informasi, mengindahkan etika politik, adanya semangat kerjasama, menegakkan keadilan sosial, menegakkan HAM dan dapat mewujudkan masyarakat madani. Tauhid sebagai pondasisasi dan dasar kuat dalam melaksanakan atau menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa,dan bernegara di Indonesia. Tanpa pegangan tauhid masyarakat Indonesia khusunya Islam akan mengalami kegagalan dalam berdemokrasi. Demokrasi tanpa tauhid tidak akan memiliki makna berarti bagi kehidupan masyarakat, inilah yang kita maksud dengan “ demokrasi religius “ (demokrasi ketuhanan) Pada dasarnya tauhid sosial adalah upaya pemaknaan kembali terhadap tauhid yang dirasakan hampir kehilangan sentuhan dengan kondisi zaman. Secara istilah tauhid sosial mengandung lima makna, yaitu unity of Godhead (kesatuan ketuhanan) pengakuan atas Tuhan yang sama, unity of


100

creation (kesatuan penciptaan) pengakuan bahwa semua yang ada dialam semesta ini sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan, unity of mankind (kesatuan kemanusiaan) adanya keasatuan dalam penciptaan sehingga tidak perlu ada diskriminasi, unity of guidance ( kesatuan pedoman hidup) mempunyai pedoman hidup yang sama (al-Quran) dan yang terakhir adalah konsekuensi logis dari kesamaan pedoman yang menuntun manusia dalam segala aspek kehidupan yaitu unity of purpose of life (kesatuan tujuan hidup). Dalam setiap aktivitas politik harus disertai dengan komitmen dakwah dan profesionalisme politik, dengan demikian tujuan amar ma’ruf nahi mungkar dapat tercapai secara maksimal. Pemikiran

politik

Amien

adalah

pemikiran

politik

yang

memperjuangkan demokrasi, hal tersebut terihat jelas ketika dia secara tegas menolak formalisasi Negara Islam dan memilih demokrasi sebagai jalan atau sistem pemerintahan. Meskipun menerima demokrasi Amien mengajukan atau memberikan tiga syarat, yaitu negara harus dibagun atas dasar keadilan, menegakkan prinsip musyawarah dan adanya persamaan serta persaudaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam pandangan Amien sistem politik yang sesuai dengan tauhid adalah demokrasi, karena demokrasi mengandung prinsip kemanusiaan yang ideal, seperti yang dicita-citakan Islam sebagai konsep kebebasan, persamaan dan keadilan yang dijamin undang-undang.


101

B. Saran Pada halaman ini penulis mencoba memberikan saran kepada para semua pihak yang terkait dalam tanggung jawab intelektual, di antaranya: 1. Sebaiknya gagasan tauhid sosial ini jangan pernah dilupakan, tapi harus dijadikan landasan awal untuk menegakkan amar maruf nahi mungkar dalam segala aspek kehidupan. Politik yang dijalankan oleh seorang muslim harus sesuai dengan tujuan dakwah sehingga dapat memberikan makna perilaku politik yang luhur. 2. Kepada para mahasiswa juga pembaca pada umumnya, sebaiknya gagasan tauhid sosial ini serta gagasan tentang konsep Negara Islam tidak berhenti hanya sebatas gagasan, tapi dapat menjadi solusi untuk mencari model sebuah negara yang tepat bagi negara kesatuan republik Indonesia yang berdasarkan pancasila.


102

Daftar Pustaka Buku Azumardi Azra, Pergolakan Politik Islam dan Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post Modernisme, Jakarta: Paramadina, 1996 Ahmad Azhar Basyir, Refleksi Atas Persoalan Keislaman Seputar Filsafat, Hukum, Politik, dan Ekonomi, cet. I, Bandung: Mizan, 1993 Ahmad Bahar, Amien Rais: Gagasan dan Pemikiran Menggapai Masa Depan Indonesia Baru, Yogyakarta: Pena Cendekia, 1998 Ahmad Muzaki, Mengupas Pemikiran Agama dan Politik Sang Pahlawan Reformasi, Jakarta: Lentera, 2004 Airlangga Pribadi dan M. Yudhie R.Hatma, Post Islam Liberal Membangun Dentuman, Mentradisikan Ekspementasi, cet.I, Jakarta: Pasar Muda Bunga Mas, 2002 Ahmad Syafii Ma’arif, Islam dan Masalah Kenegaraan, Jakarta: LP3S, 1984 Ali Syariati, Ummah dan Imamah, terj. Arif Muhammad, Bandung: Pustaka Hidayah, 1995 Abdurohim Alghozali, Amien dalam Sorotan Generasi Muda Muhammadiyah, cet.I Bandung: Mizan, 1998 Budy Munawar Rachman, Kontektualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah, cet.II. Jakarta:Paramadina, 1995


103

M. Masyur Amien dan Najib, ed, Agama, Demokrasi dan Transformasi Sosial, cet.I, Yogyakarta: LP3M, 1993 Bahtiar Efendy, Islam dan Negara, Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia, cet.I, Jakarta: Paramadina, 1998 Bambang Trimansyah, Para Tokoh di Balik Reformasi Episode Sang Oposan: Lokomotif itu Bernama Amien Rais, Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998 Dhiauddin Rais, Teori Politik Islam, cet,I, Jakarta: Gema Insani Press, 2001 Dawam Raharjo, Ensiklopedia Al-Quran: Tafsir Sosial Berdasarkan KonsepKonsep dan Kunci, cet.I Jakarta: Paramadina, 1996 Dudung Abdurahman, Metode Penelitian Sejarah, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999 Dedy Jamaludin dan Idy Subandi Ibrahim, Zaman Baru Islam Indonesia, Bandung: Zaman Wacana Mulia,1998 Mumtaz Ahmad, ed, Masalah-Masalah Teori Politik Islam, cet.I, Bandung: Mizan,1997 Firdaus Syam, Amien Rais Politisi Yang Merakyat dan Intelektual yang Shaleh, Jakarta: Al-Kautsar, 2003 H. Hadari Nawawi Dkk, Insrument Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995


104

Ibnu Taimiyah, Siyasah Syariah Etika Politik Islam, Alih Bahasa Arif Munawar, Surabaya: Risalah Gusti, 1995 Istiyono, Teologi Politik Gus Dur, Yogyakarta: AR-Ruzz, 2004 Idris Taha, Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nurcholis Madjid dan Amien Rais, cet. I, Bandung: Teraju, 2005 Iwan Koerniawan Arie, Amien Rais Legenda Reformasi, cet I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999 John L.Esposito, Islam dan Politik, terj H.M joesoef sou’yb, Jakarta: Bulan Bintang, 1993 Kholid Novianto Al-Khaidar, Era Baru Islam Indonesia: Sosialisasi Pemikiran Amien Rais, Hamzah Haz, Matori Abdul Djalil, Nur Muhammad, Yusril Ihza Mahendra, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999 Koentjaraningrat,

Manusia

dan

Kebudayaan

Indonesia,

Jakarta:

Djambatan, 1987 Kuntowijoyo, Identitas Politik Umat Islam, cet.III, Bandung: Mizan, 1997 Masri Singarimbun, Metode Penelitian Survey, Jakarta: LP3S, 1989 Ma’mun Murad Al-Brebesy, Menyingkap Pemikiran Politik Gus Dur dan Amien Rais tentang Negara, Jakarta, PT. Raja Grafindo,1999 Mahtum Maestom, ed, Amien Rais Perjalanan Menuju Kursi Presiden, Jakarta: Paragon Publishing, 1990


105

Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia, 2000 Mukti Ali, Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam, Bandung: Mizan, 1991 Mulya Asyarie, Islam Etos Kerja Pemberdayaan Ekonomi Umat, cet. I, Yogyakarta: LESFI, 1999 Munawir Sadjali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, edisi 5, Jakarta: Universitas Press, 1993 M. Amien Rais, Cakrawala Islam, antara Cita dan Fakta, cet, IV, Bandung: Mizan, 1993 ----------------, Demi Pendidikan Politik Saya Siap Jadi Presiden, Yogyakarta: Titian Illahi Press, 1997 ---------------, Melangkah Karena DiPaksa Sejarah, cet. II, Yogyakarta: 1998, ---------------, Membangun Politik Adi Luhung, Membumikan Tauhid Sosial, Menegakkan Amar Ma’ruf Nahi Mungkar, Idy Subandi Ibrahim, ed, Bandung:

Zaman Wacana Mulia, 1998

-----------------, Tauhid Sosial: Formula Menggempur Kesenjangan, Bandung: Mizan, 1998 -----------------, Dalam Dinamika Pemikiran Islam dan Muhammadiyah,cet.I Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996 -----------------, Moralitas Politik Muhammadiyah, Yogyakarta: Dinamika, 1995


106

-----------------, Pengantar dalam Demokrasi dan Proses Politik, Jakarta: LP3S, 1986 -----------------, Refleksi Amien Rais Dari Persoalan Semut Sampai Gajah, Jakarta: Gema Insani Press, 1998 -----------------, 17 Langkah Amien Rais Membangun Indonesia, Jakarta: The Arc, 2003 -----------------, Satrio Linuwih, Paguyuban Sukmo Suminar Kajian Supranatural Tokoh-Tokoh Nasional, 2004 M. Iqbal, N. Madjid, dalam Pengantar Buku Fiqih Siyasah, Kontektualisasi Doktrin Politik Islam, Jakarta: Gaya Media, 1995 M.Natsir, Fiqih Dakwah, Jakarta: Media Dakwah, 1989 M. Najib Dkk, Amien dari Yogya ke Bina Graha, Jakarta: Gema Insani, 1999 -----------------, Membunuh Amien Rais,cet I, Jakarta: Gema insani Press,1998 -----------------, Melawan Arus Pemikiran dan Langkah Politik Amien Rais, Jakarta: Serambi, 1999 M. Najib dan Kuat.S, Amien Rais Sang Demokrat, Jakarta: Gema Insani Press, 1998 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Quran Tafsir Maudhudi Tentang Berbagai Persoalan Umat, cet.IX, Bandung: Mizan, 1999


107

Haidar Bagir, Satu Islam Sebuah Dilema, cet.VII, Bandung: Mizan, 1993 Peter Burke, Sejarah dan Teori Sosial, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001 Rifyat Kabah Dkk, Amien Rais, Prospek Kebangunan Islam, Pembaharuan Pemikiran Islam Indonesia, Bandung: Mizan, 1991 Sartono Kartodirjo, Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah, Jakarta: Gramedia, 1993 Tholhah Hasan, Prespektif Islam Dalam Mengdapi Tantangan Zaman Umaruddin Masdar, Membaca Pemikiran Gus Dur dan Amien Rais Tentang Demokrasi, Yogyakarta: Penerbit Pustaka, 1999 Winarno Surahmad, Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar-Dasar Metode dan Teknik, Bandung: Tarsito, 1994 Majalah dan Jurnal Panji Masyarakat no.367.1982 Abdul Madjidi, Hak asasi Manusia dan Demokrasi dalam Islam, jurnal Asyirah vol.36.no.1.2002 M. Din Syamsudin, Usaha Pencarian Konsep dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam, Jurnal Ulumul Quran vol. IV, 1993 Hasan Hanafi,’’Al-Yasar Al-Islami: Paradigma Transformatif,’’ Islamika. No.1.

Juli-September, 1993


108

Suryadilanga, Islam dan Demokrasi: Studi atas Dasar Ideal Pemikiran dan Realitas Empirik Islam, jurnal Asyirah, vol.36.no.1. 2000 Internet http:/ www. Biografi Tokoh.Com/ Ensiklopedi/a/ amien-rais/ Index/2. shtml www. Kompas.Com-Cetak/Gusd/. htm


109

Silsilah Amien Rais178


110

Curiculum

Vitae

Nama

: Sigit Prayitno

TTL

: Yogyakarta, 2 November 1982

Alamat

: Pilahan KG I/ 795, RT 42/ RW 13 Kel. Rejowinangun Kec. Kotagede Yogyakarta

Riwayat Pendidikan : 1. TK Aba al-Anab Kotagede Tahun 1990-1991 2. SDN Kotagede I Tahun 1991-1996 3. MTsN Yogyakarta II Mendungan Tahun 1996-1998 4. SMK YDPP MM 52 Yogyakarta Tahun 1998-2001 5. UIN Sunan Kalijaga Tahun 2001-2008 Nama Orang Tua

:

Ayah

: Cipto Wiharjo Al-Sarjono

Ibu

: Suhartini (Jaktim)

Pengalaman Organisasi

:

1. BEM-J SKI, Divisi Konsumsi Pada Refleksi Proklamasi dan Silaturahmi Temu Pejuang Kemerdekaan Tahun 2003 2. Anggota IMM Tahun 2001-2004 3. Anggota KMS Tahun 2001-2004 - Divisi Jaringan 2002-2003 4. Anggota KOPMA Tahun 2001-Sekarang - Magang internal di swalayan kopma 2001 - Magang Eksternal di PT. Aseli Dagadu Yogyakarta 2002


111

Seminar dan talk show –

Studium general teori-teori sosial, “Penelitian agama dalam prespektif budaya”, oleh Fakultas adab 14 mei 2005

–

Seminar lingkungan hidup,” Lingkungan hidup dalam perpektif agama-agama di Indonesia”, oleh WARKOPLIH DIY 12 september 2005

–

Seminar manejemen waktu, oleh Kopma UIN SUKA 26 mei 2005

–

Seminar nasional ketenagakerjaan,” menjawab liberalisasi ketenagakerjaan di Indonesia”, oleh KOPINDO 30 mei 2005.

–

Seminar kimia regional, “Telaah kimia dalam penelitian serta sinerginya Dengan al-Quran”, oleh BEM- PS Kimia 26 april 2005

–

Seminar Nasional, ‘’ Refornasi jilid II atau Revolusi”, oleh IMM FaK. Tarbiyah dan Saintek 29 mei 2005

–

Seminar ketenagakerjaan 27 april 2006 oleh KOPMA UIN SUKA

–

Internasional Seminar and training on creative writing entitled developing writing skills through quantum writing at the training centre of the state Islamic university sunan kalijaga from 16 to 17 april 2007, organized by faculty of letters.

–

Seminar entrepreneurship,” membentuk jiwa entrepreneurship berbasis profetik” oleh IMM komisariat UNY 19 mei 2007

–

Seminar ekonomi Islam, “Prospek karier dilembaga keuangan Syariah”, oleh STEI Tazkia dan BEM PS Keuangan Islam 24 juli 2007

–

Seminar ekonomi Islam,’’ Dengan ekonomi Islam, kita bangun ekonomi Ummah”, oleh UKM al-Islah UNY 8desember 2007

–

Talkshow” Upaya pemurtadan di Indonesia”, oleh IMM Tarbiyah, Saintek dan Ushuluddin 1maret 2008

–

Seminar konseling “ Islamic Guidance and Conseling on the Future” oleh BEMJ- BKI 15 maret 2008

–

Seminar nasional ekonomi Islam” Rekontruksi Syariah dalam proses akselerasi perbankan Syariah”, oleh BEM PS KUI 11 maret 2008

–

Seminar nasional dan tablig budaya,” Reinterpretasi makna Bhinneka Tunggal Ika sebagai upaya menumbuhkan perdamian bangsa” ,oleh KBMF Adab 21 april 2008

–

Talk Show : Miliarder modal dengkul, oleh Minggu Pagi 7 april 2008


112

–

Seminar pendidikan,” prospek lulusan LPTK dengan munculnya pendidikan profesi”, 4mei 2008 oleh BEMJ- PAI

–

Seminar nasional,” Membaca peta politik Indonesia jelang pemilu tahun 2009 oleh FKIP dan Akbar Tandjung Institute 5 juni 2008

–

Seminar dan pendidikan workshop seni dan budaya se-DIY, “ Internalisasi nilai-nilai religi dalam pendidikan seni melalui pendekatan estetik,ekpresif dan kreatif”, BOM-F sanggar seni Tarbiyah 7 juni 2008

–

Seminar nasional “aktualisasi pemikiran Imam Khomeini tentang teologi, politik,dan kepemimpinan”, oleh Iranian Corner perpustakaan UIN SUKA dan Kedubes Republik Islam Iran 16 juni 2008

–

Dialog kebangsaan dan temu Alumni BEM- Se Jogjakarta, oleh DEMA UIN SUKA 2 juli 2008

–

Seminar nasional dan bedah buku: The power of water, true or false?, oleh HIMA Fisika Saintek 12 juli 2008

–

Seminar nasional, “ Prospek madrasah dan kebijakan pendidikan nasional” oleh Departemen Agama RI di U C UGM, 31 juli 2008


PEMIKIRAN AMIEN RAIS TENTANG POLITIK ISLAM

Recommend Documents