B.EPUBLIK. INDONESIA
PERSETUJUAN MENGENAI KERJASAMA TEKNIK ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARGENTINA
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Argentina, selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak"; Mempertimbangkan kepentingan yang saling menguntungkan untuk memperluas dan mendukung kerjasama bilateral antara kedua negara melalui kerjasama teknik; Meyakini akan kebutuhan berkesinambungan;
untuk
menekankan
mengenai
pembangunan
Mengakui keuntungan timbal-balik dari kerjasama teknik dalam bidang-bidang yang menjadi kepentingan bersama; kebutuhan dan kapasitas pada masing-masing kedua pihak, dan keinginan untuk membangun kerjasama yang mendorong kemajuan teknik; Dipandu oleh keinginan untuk memperkuat keberadaan hubungan yang bersahabat untuk meningkatkan perluasan kerjasama teknik antara kedua negara berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menguntungkan dan menghormati kedaulatan; Sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di kedua negara; Telah menyetujui hal-hal sebagai berikut: PASALI TUJUAN
Para Pihak akan meningkatkan dan membangun kerjasama teknik antara kedua negara berdasarkan tanggung jawab bersama dan keuntungan timbal balik, sesuai dengan Persetujuan ini dan ketentuan perundangan-undangan masing-masing Pihak. PASALII CAKUPAN KERJASAMA
Kerjasama teknik yang dimaksud dapat mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a) Pertukaran penasehat, konsultan dan teknisi; b) Pelaksanaan seminar, konferensi dan pertemuan; c) Pelatihan dan pengembangan ahli dan teknisi; d) Pertukaran informasi, pertukaran pelajaran dan pertukaran hasil penelitian; e) Bentuk lain kerjasama dalam bidang kerjasama teknik sebagaimana yang disepakati bersama oleh para Pihak.
PASAL Ill MEKANISME KERJASAMA TRILATERAL
1.
Guna mencapai tujuan dari Persetujuan ini, para Pihak dapat memanfaatkan mekanisme kerjasama trilateral, dengan cara kemitraan trilateral dengan negara-negara lain, organisasi internasional dan lembaga-Jembaga regional.
2.
Kerjasama trilateral tersebut harus disetujui oleh kedua Pih.ak dan diatur dalam pengaturan terpisah. PASAL IV KELOMPOK KERJA BERSAMA
1. Dalam rangka mendorong dan mengkoordinasi implementasi Persetujuan ini, para Pihak setuju untuk membentuk sebuah Kelompok Kerja Bersama yang akan terdiri dari wakil-wakil Pemerintah dari para Pihak. 2. Republik Argentina menunjuk Direktorat Jenderal Kerjasama lnternasional Kementerian Luar Negeri, Perdagangan lnternasional dan Keagamaan untuk mempersiapkan, mengarahkan, mengkoordinasikan, menindaklanjuti, memfasilitasi dan menilai kegiatan-kegiatan yang akan dikembangkan di bawah Persetujuan ini. 3. Republik Indonesia menunjuk Direktorat Kerjasama Teknik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia berkoordinasi dengan Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia untuk mempersiapkan, mengarahkan, mengkoordinasikan, menindaklanjuti, memfasilitasi dan menilai kegiatan-kegiatan yang akan dikembangkan di bawah Persetujuan ini. 4. Kelompok Kerja Bersama akan dibentuk oleh kedua otoritas pemerintah di atas maupun oleh institusi atau organisasi yang ditentukan oleh para Pihak yang terlibat dalam implementasi program dan proyek yang dibentuk di bawah kerangka Persetujuan ini. Kelompok ini akan bertemu pada saat dianggap perlu atas kesepakatan bersama, baik di Republik Argentina dan di Republik Indonesia. 5. Kelompok Kerja Bersama secara khusus akan memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut: a. Menganalisa kemajuan kerjasama teknik antara kedua Pihak; b. Memfasilitasi kerjasama antara negara-negara partisipan; c. Melakukan pertukaran informasi mengenai hal-hal teknik antara kedua negara; d. Menganallsa kemajuan kerjasama dan menyarankan ukuran untuk memperkuat kerjasama tersebut; e. Memformulasi proposal dan membuat rekomendasi kepada masing-masing Pemerintah untuk keuntungan para Pihak di masa depan melalui kerjasama timbal balik.
PASALV IMPLEMENTAS!
1. Proyek kerjasama teknik di bawah Persetujuan ini akan diimplementasikan melalui Program-Program Eksekutif yang disetujui bersama oleh para Pihak melalui saluran diplomatik. 2. Komite pelaksana dan koordinator dan komponen lainnya yang dibutuhkan untuk implementasi proyek-proyek tersebut di atas juga harus dibentuk oleh Kelompok Kerja Bersama. 3. Para Pihak akan, secara bersama-sama atau terpisah, membiayai implementasi proyek-proyek dan dapat juga mencari pendanaan dari organisasi internasional, dana perwalian, program regional dan internasional dan penyandang dana lainnya sesuai persetujuan kedua Pihak. 4. Para Pihak dapat meminta dukungan institusi pemerintah maupun swasta, lembaga swadaya masyarakat, organisasi internasional, lembaga kerjasama teknik, dana regional dan internasional dan program-program di dalam implementasi kegiatan-kegiatan yang dibentuk di bawah Persetujuan ini. PASALVI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
1. Apabila hasil dari suatu kegiatan di bawah Persetujuan ini menyebabkan hak kekayaan intelektual, maka hak tersebut akan disesuaikan dengan hukum dan peraturan nasional yang berlaku mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual di masing-masing wilayah kedaulatan para Pihak. Perlindungan hak kekayaan intelektual dihasilkan dari kegiatan di bawah Persetujuan ini akan diatur dalam pengaturan terpisah. 2. Hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan kerjasama yang dilakukan di bawah kerangka Persetujuan ini dapat digunakan atau diserahkan kepada pihak lain dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari kedua Pihak. PASAL VII KERAHASIAAN
Setiap Pihak akan menjamin bahwa dokumen, informasi dan data lainnya yang diperoleh selama pelaksanaan implementasi Persetujuan ini tidak akan diberikan atau dipindahkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak yang lain. PASAL VIII PIHAK KETIGA
Dalam kasus-kasus tertentu, sebagaimana disetujui secara bersama oleh para Pihak, lembaga pemerintah dan institusi negara ketiga dapat berpartisipasi dalam proyek-proyek dan program-program, sesuai dengan Persetujuan ini.
PASALIX FASILITASI
1. Masing-masing Pihak sesuai dengan hukum dan peraturannya akan memberikan kepada Pihak lainnya perlakuan khusus berkaitan dengan visa masuk dan ijin tinggal, dan fasilitasi administrative lainnya yang dibutuhkan. 2. Pengecualian dan pembebasan pajak akan disesuaikan dengan hukum dan peraturan pajak yang berlaku dari masing-masing Pihak. 3. Para Pihak akan memberikan fasilitasi administratif yang dibutuhkan untuk keluar masuknya peralatan dan bahan-bahan yang terkait dengan proyek dan program sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku dari para Pihak. PASALX PEMBIAYAAN
Kecuali hal lain disepakati, pembiayaan berkaitan dengan pengiriman orang akan ditanggungkan sebagai berikut: a. Biaya perjalanan ke wilayah Pihak lainnya akan ditanggungkan kepada Pihak Pengirim; b. Akomodasi, tunjangan harian dan transportasi lokal untuk pelaksanaan proyek dan program akan ditanggungkan kepada Pihak Penerima; c. Pihak Pengirim akan menanggung biaya asuransi kesehatan sebelum seorang ahli bepergian. PASALXI MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA
Setiap sengketa yang dapat muncul berkaitan dengan interpretasi dan/atau implementasi dari Persetujuan ini akan diselesaikan secara bersahabat melalui konsultasi dan negosiasi antara para Pihak melalui saluran diplomatik.
PASAL XII KAITAN DENGAN PERSETUJUAN LAIN NYA
Hal-hal yang diatur dalam Persetujuan ini tidak berdampak terhadap hak dan kewajiban para Pihak dalam kaitan dengan persetujuan internasional lainnya dimana mereka menjadi pihak.
PASAL XIII AMANDEMEN
Persetujuan ini dapat diamandemen setiap saat dengan persetujuan tertulis bersama dari para Pihak. Amandemen tersebut akan diberlakukan dengan cara yang sama sebagaimana diatur dalam pasal XIV dan akan menjadi bagian integral dari Persetujuan ini.
PASAL XIV PEMBERLAKUAN PERSETUJUAN 1. Persetujuan ini akan diberlakukan pada tanggal notifikasi terakhir dimana para Pihak telah saling memberikan notifikasi bahwa masing-masing Pihak telah menyelesaikan prosedur hukum internal untuk pemberlakuan Persetujuan ini. 2. Persetujuan ini akan berlakuk untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan diperbaharui secara otomatis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya, kecuali salah satu Pihak memberitahukan kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik, mengenai keputusannya untuk mengakhiri Persetujuan ini, paling sedikit 6 (enam) bulan sebelum pembaharuan secara otomatis_ Pengakhiran Persetujuan ini tidak akan mempengaruhi validitas dari kegiatan, program atau proyek yang sedang berlangsung sebagai implementasi dari Persetujuan ini. 3. Setiap Pihak dapat mengakhiri Persetujuan ini dengan memberikan notifikasi kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik. Pengakhiran ini akan berlaku dalam 6 (enam) bulan setelah notifikasi tersebut.
YANG BERTANDA TANGAN Dl BAWAH INI, yang diberi kuasa penuh oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini. Dibuat di Buenos Aires pada tanggal 24 Agustus tahun 2011, dalam rangkap dua naskah asli, masing-masing dalam bahasa Indonesia, Spanyol dan lnggris, semua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran, maka naskah Bahasa lnggris yang berlaku.
UNTUK P~RINTAH REPUBLIK /l /INDONESIA
UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK ARGENTINA
Signed
Signed
Dlf. ~ Paart\tlll. Nataleqawa Me'}l~ri Luar Negeri
~ H~ctor Marco/> Timerman
Menteri Luar Negeri, Perdagangan lnternasional dan Agama
REPUBLIK ll'IDOl'fESIA
ACUERDO DE COOPERACI6N TECNICA ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE INDONESIA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA
El Gobierno de Ia Republica de y el Indonesia Gobierno de Ia Republica Argentina, en adelante "las Partes"; Considerando el interes mutuo de ampliar y promover las relaciones bilaterales entre ambos pafses a traves de Ia cooperaci6n tecnica; · Convencidos de Ia necesidad de poner enfasis en ei desarrollo sustentable; Reconociendo las ventajas reclprocas de Ia cooperaci6n tecnica en areas de interes comun y las necesidades y capacidades de ambas Partes y deseosos de desarrollar una cooperaci6n que estimule el progreso tecnol6gico; Guiados por el deseo de fortalecer las relaciones de amistad existentes para promover Ia expansion de Ia cooperaci6n tecnica entre los dos paises sobre Ia base de Ia igualdad, el beneficio mutuo y el respeto de su soberanfa; Conforme a las leyes y normas vigentes en sus respectivos pafses; Por el presente acuerdan lo siguiente:
ARTiCULO I OBJETIVO
Las Partes promoveran y desarrollaran Ia cooperaci6n tecnica entre los dos paises sobre Ia base de Ia responsabilidad compartida y el beneficio mutuo, conforme al presente Acuerdo y a sus respectivas legislaciones nacionales.
ARTiCULO II ALCANCE DE LA COOPERACI6N
Dicha cooperaci6n tecnica podra inctuir las siguientes actividades: · a) intercambio de asesores, consult.:>res y tecnicos; b) organizaci6n de seminarios, conferencias y reuniones; c) capacitaci6n y desarrollo de expertos y tecnicos; d) intercambio de informaci6n, de estudios y de resultados de investigaciones; e) cualquier otra modalidad de cooperaci6n que pueda convenirse entre las Partes.
ARTICULO Ill MECANISMO DE COOPERACI6N TRIANGULAR
· 1. En aras de Ia consecuci6n de los objetivos del presente Acuerdo, las Partes podrim aprovechar los mecanismos de Ia cooperaci6n triangular, por medio de Ia asociaci6n triangular con otros paises, organizaciones internacionales y organismos regionales. 2. Dicha cooperaci6n triangular sera acordada por ambas Partes y regulada por acuerdos separados.
ARTiCULO IV GRUPO DE TRABAJO MIXTO
1. A fin de promover y coordinar Ia implementaci6n del presente Acuerdo, las Partes convienen establecer un Grupo de Trabajo Mixto que estara compuesto por representantes de los Gobiernos de las Partes. 2. La Republica Argentina designa a Ia Direcci6n General de Cooperaci6n lnternacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio lntemacional y Culto para preparar, asesorar, coordinar, realizar el seguimiento, facilitar y evaluar las actividades que se desarrollaran conforme al presente Acuerdo. 3. La Republica de Indonesia designa a Ia Direcci6n de Cooperaci6n Tecnica del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ia Republica de Indonesia, en coordinaci6n con Ia Oficina de Cooperaci6n Tecnica de Ia Secretaria de Estado de Ia Republica de Indonesia, para preparar, asesorar, coordinar, realizar el seguimiento, facilitar y evaluar las actividades que se desarrollaran conforme al presente Acuerdo. 4. El Grupo de Trabajo Mixto estara formado por las autoridades mencionadas mas arriba y por las instituciones u organ-izaciones designadas por las Partes involucradas en Ia implementaci6n .de los programas y proyectos desarrollados en el marco del presente Acuerdo. Se reunira cuando se considere necesario por mutuo acuerdo, alternadamente en Ia Republica Argentina y en Ia Republica de Indonesia. 5. El Grupo de Trabajo Mixto tendra , en particular. las siguientes funciones: a. Analizar el avance de Ia cooperaci6n tecnica entre ambas Partes; b. Facilitar Ia cooperaci6n entre los parses participantes; c. lntercambiar informaci6n sobre temas tecnicos entre ambos palses; d. Analizar e! avance de Ia cooperaci6n y proponer medidas para fortalecer dicha cooperaci6n; e. Formular propuestas y recomendaciones a los respectivos gobiernos para el beneficia futuro de ambos palses a traves de Ia cooperaci6n mutua.
ARTiCULOV IMPLEMENTACI6N 1. Los proyectos de cooperaci6n tecnica conforme al presente Acuerdo se implementarcfm a traves de Programas Ejecutivos que seran mutuamente acordados por las Partes a traves de Ia via diplomatica. 2. El Grupo de Trabajo Mixto establecera tambien los comites de ejecuci6n y coordinaci6n y demas componentes necesarios para Ia implementaci6n de los proyectos antes mencionados. 3. Las Partes, en forma conjunta o por separado, financiaran Ia implementaci6n de los proyectos y podran tambien buscar financiamiento por parte de organismos internacionales, fondos fiduciaries, programas internacionales y regionales y otros donantes, con Ia aprobaci6n de ambas Partes. 4. Las Partes podran solicitar el apoyo de instituciones del sector publico y privado, organizaciones no gubernamentales, organizaciones intemacionales, agendas de cooperaci6n tecnica, fondos y programas regionales e internacionales para Ia implementaci6n de las actividades establecidas conforme al presente Acuerdo ARTiCULO VI DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 1. Si, como resu~ado de las actividades en virtud del presente Acuerdo, surgieran derechos de propiedad intelectual, estaran sujetos a las leyes y reglamentaciones nacionales relativas a Ia protecci6n de los derechos de propiedad intelectual de los territories respectivos de las Partes. La Protecci6n de los Derechos de Propiedad lntelectual que resulten de actividades de conformidad con el presente Acuerdo, sera convenida en un acuerdo por separado. 2. Los resultados obtenidos de las actividades de cooperaci6n llevadas a cabo en el marco del presente Acuerdo podran ser utilizados o transmitidos a terceros con el consentimiento previo de ambas Partes. ARTiCULO VII CONFIDENCIALIDAD Cada una de las Partes garantizara que los documentos, informaci6n y otros datos obtenidos en el curso de Ia implementaci6n del presente Acuerdo no seran revelados ni transmitidos a terceros sin el consentimiento previa por escrito de Ia otra Parte. ARTiCULO VIII TERCEROS En caso de corresponder, segun lo mutuamente acordado por las Partes, personal tecnico, organismos gubernamentales e instituciones de terceros paises podran participar en los proyectos y programas previstos por el presente Acuerdo.
ARTiCULO IX FACILIDADES
1. Gada Parte, conforme a sus !eyes y reglamentaciones, le otorgara a Ia otra Parte un tratamiento favorable con relaci6n a las visas de entrada y los permisos de estadla y otras facilidades administrativas segun sea necesario; 2. Las exenciones y ventajas impositivas se otorgaran de conformidad con las !eyes y reglamentaciones impositivas vigentes en cada una de las Partes. 3. Las Partes brindaran las facilidades administrativas necesarias para el ingreso y Ia salida de los equipos y materiales relacionados con los proyectos y programas conforme a las !eyes y normas aplicables de las Partes.
ARTiCULO X GASTOS
A menos que se acuerde otra cosa, los gastos relacionados con el envio de personal se sufragaran de Ia siguiente maner.a: a. Los gastos de viaje al territorio de Ia otra Parte correran por cuenta de Ia Parte de Origen. b. Los gastos de alojamiento, viaticos y transporte local para Ia ejecuci6n de los programas y proyectos correran por cuenta de Ia Parte Anfitriona. c. La Parte de Origen acepta prever Ia cobertura de los gastos de seguro medico antes del viaje de un experto.
ARTiCULO XI MECANISMO DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Cualquier controversia que surja con relaci6n a Ia interpretacion y/o implementaci6n del presente Acuerdo se resolvera amigablemente mediante consultas y negociaciones entre las Partes a traves de Ia via diplomatica
ARTiCULO XII RELACION CON OTROS ACUERDOS Las disposiciones del presente Acuerdo no afectaran los derechos u obligaciones de las Partes emergentes de otros acuerdos internacionales de los cuales sean parte.
ARTiCULO XIII ENMIENDA
El presente acuerdo podra ser modificado en cualquier memento mediante consentimiento mutuo por escrito entre las Partes. Dichas modificaciones entraran en vigor de Ia misma manera en que se estipula segun el Articulo XIV y sera parte integral del presente Acuerdo.
ARTiCULO XIV ENTRADA EN VIGOR 1. El presente Acuerdo entrara en vigor en Ia fecha de Ia ultima notificaci6n en Ia que las Partes se hayan notificado mutuamente el cumpliniiento de los procedimientos legales internos para su entrada en vigor. 2. El presente Acuerdo tendra validez por cinco (5) alios y se renovara automaticamente por perlodos sucesivos similares, a menos que una de las Partes informe a Ia otra, a traves de Ia via diplomatica, su decisi6n de terminarlo, por lo menos seis meses antes de su renovaci6n automatica. La terminaci6n del presente Acuerdo no afectara Ia validez de las actividades, programas o proyectos de cooperaci6n realizados en virtud del presente. 3. Cualquiera de las Partes podra terminar el presente Acuerdo mediante notificaci6n a Ia otra Parte a traves de Ia via diplomatica. La terminaci6n se hara efectiva seis (6) meses despues de dicha notificaci6n.
En prueba de conformidad los abajo firmantes han suscripto el presente Acuerdo. Hecho en Buenos Aires, el 24 del agosto de 2011 , en dos originates en espanol, ingles e indonesia, siendo todos los textos igualmente autenticos. En caso de divergencia prevalecera el texto en idioma ingles.
!l
Por
~bierno de Ia
//Rep(,;~: de Indonesia Signed DR'. R.M'. UartY-M. Nataleaawa Ministro de ~elaciones Exteriores
1
Por el Gobierno de Ia Republica_,.Argentina
Signed W@ttor Marcos Tirterman · istro de Relaciones Exteriores, Comercio lnternacional y Culto
REPUBLIK ll'fDONESIA
AGREEMENT ON TECHNICAL COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ARGENTINE REPUBLIC
The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Argentine Republic, hereinafter referred to as the Parties; Considering the mutual interest to expand and promote bilateral relations between both countries through technical cooperation; Convinced of the need to put emphasis on sustainable development; Recognizing the reciprocal advantages of technical cooperation in areas of common interest; the needs and capacities within both Parties, and wishing to develop cooperation that stimulates technical progress; Guided by the desire to strengthen the existing friendly relations to promote the expansion of the technical cooperation between the two countries based on equality, mutual benefit and respect for their sovereignty; Pursuant to the prevailing laws and regulations in their respective countries; Hereby agreed as follows :
A'R TICLE I OBJECTIVE The Parties shall promote and develop technical cooperation between the two countries on the basis of shared responsibility and mutual benefit, in accordance with this Agreement and their respective domestic legislation. ARTICLE II SCOPE OF COOPERATION Such technical cooperation may include the following activities: a) Exchange of advisors, consultants and technicians; b) Organization of seminars, conferences and meetings; c) Training and development of experts and technicians; d) Exchange of information, exchange of studies and exchange of research results; e) Any other form of cooperation in the area of technical cooperation as mutually agreed by the Parties.
ARTICLE Ill TRIANGULAR COOPERATION MECHANISM
· 1. In pursuing the goals of this Agreement, the Parties may benefit from triangular cooperation mechanisms, by means of triangular partnership with other countries, international organizations and regional agencies. 2. Such triangular cooperation shall be agreed by both Parties and regulated in separate arrangement.
ARTICLE IV JOINT WORKING GROUP
1. In order to promote and coordinate the implementation of this Agreement, the Parties agree to establish a Joint Working Group which shall be composed of representative of the Government of the Parties. 2. The Argentine Republic designates the General Directorate of International Cooperation of the Ministry of Foreign Affairs, International Trade and Worship to prepare, advise, coordinate, follow up, facilitate and assess the activities to be developed under this Agreement. 3. The Republic of Indonesia designates the Directorate of Technical Cooperation of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia in coordination with Bureau for Technical Cooperation of the State Secretariat of the Republic of Indonesia to prepare, advise, coordinate, follow up, facilitate and assess the activities to be developed under this Agreement. 4. The Joint Working Group shall be formed by the authorities mentioned above as well as by the institutions or organizations designated by the Parties involved in the implementation of the programs and projects developed in the framework of this Agreement. It shall meet when considered necessary by mutual agreement, alternatively in the Argentine Republic and in the Republic of Indonesia. 5. The Joint Working Group shall have, in particular, the following functions: a. To analyze the progress of the technical cooperation between the two Parties; b. To facilitate cooperation between the participating countries; c. To exchange information on technical matters between the two countries; d. To analyze the progress of the cooperation and suggest measures to strengthen suc.h cooperation; e. To formulate proposals and make recommendations to the respective Governments for the future benefit of the Parties through mutual cooperation.
ARTICLEV IMPLEMENTATION
1. The projects on technical cooperation under this Agreement shall be implemented through Executive Programs to be mutually agreed by the Parties through diplomatic channels. 2. The executing and coordinating committees and other components that are necessary for implementing the aforementioned projects shall also be established by the Joint Working Group. 3. The parties shall, jointly or separately, finance the implementation of the projects and may also seek funding from international organizations, trust funds, regional and international programs and other donors upon the approval of both Parties. 4. The parties may request the support of public and private sector institutions, nongovernmental organizations, international organizations, technical cooperation agencies, regional and international funds and programs in the implementation of activities established under this Agreement.
ARTICLE VI INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
1.
If as a result of the activities under this present agreement intellectual property rights arise, they will be subjected to the applicable national laws and regulations concerning the protection of intellectual property right in the respective territories of the Parties. The Protection of Intellectual Property Rights resulted from activities under this Agreement shall be arranged in separate arrangement.
2.
The results obtained from the cooperation activities carried out in the framework of the present agreement could be used or passed on t he others with the prior written consent of both Parties.
ARTICLE VII CONFIDENTIALITY
Each Party shall guarantee that the documents, information and other data obtained in the course of the implementation of this Agreement shall neither be released nor transmitted to third parties without previous written consent of the other Party.
ARTICLE VIII THIRD PARTIES
In appropriate cases, as mutually agreed by the Parties, technical personnel, government agencies and institutions of third countries may participate in projects and programs, pursuant to this Agreement.
ARTICLE IX FACILITATION 1. Either party in accordance with its laws and regulations shall extend to other Party a favourable treatment with respect to entry visa and stay permit, and other administrative facilities as required. 2. Tax exemption and relief shall be in accordance with the prevailing tax law and regulations of each Party. 3. The Parties shall provide the necessary administrative facilities for the entry and exit of equipments and materials related to the projects and programs in accordance with the Parties applicable laws and regulations.
ARTICLE X EXPENSES Unless otherwise agreed upon, the expenses related to the sending of personnel shall be borne as follows: a. Travel expenses to the territory of the other Party shall be borne by the Sending Party; b. Accommodation, per diem allowances and local transportation expenses for the execution of programs and projects shall be borne by the Receiving Party; c. The Sending Party shall provide medical insurance before its personnel travelling to the Receiving Party.
ARTICLE XI DISPUTE SETTLEMENT MECHANISM Any dispute that may arise regarding the interpretation and/or implementation of this Agreement shall be settled amicably by consultations and negotiations between the Parties through diplomatic channels.
ARTICLE XII RELATIONS TO OTHER AGREEMENT The provisions of this Agreement shall have no effect on the rights or duties of the Parties in relation to other international agreements to which they are parties.
ARTICLE XIII AMENDMENT This Agreement may be amended at any time by mutual written consent of the Parties. Such amendments shall enter into force in the same manner as stipulated in article XIV and shall form as integral part of this Agreement.
ARTICLE XIV ENTRY INTO FORCE 1. This agreement shall enter into force on the date of the latest notification by which the Parties have notified each other that their internal legal procedures for the entry into force of this agreement have been fulfilled. 2. This Agreement shall be valid for a period of five (5) years and shall be renewed automatically for successive five-year periods, unless one of the Parties informs the other, through diplomatic channels, of its decision to terminate, at least six (6) months prior to its automatic renewal. The termination of this Agreement shall not affect the validity of the ongoing activities, programs or projects of cooperation implemented under this Agreement 3. Either Party may terminate this Agreement at any time by notifying the other Party through diplomatic channels. The termination shall take effect six (6) months after such notification.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement. 111
Done at Buenos Aires, on August 24 of 2011, in two original copies, in the Indonesian, Spanish and English languages, all text being equally authentic. In case of divergence, the English text shall prevail.
Re1ut~cv~f
tor th r::ernment of the Indonesia
II
For the Government of the Argentine Re~blic
Signed
Signed /
AfdCtor Marcos Timeiman
~ter of Foreign Affairs, lfuernational Trade and Worship
